Jakarta, PAPUANEWS.ID – Nicholas Jouwe, seorang tokoh Papua yang sempat menjadi sorotan meninggal dunia pada Sabtu (16/9) sekitar Pkl. 03.15 WIB di rumah Duka Jl. Kedondong 16 Komp. Kalibata, Jakarta Selatan.
Sebagian besar pihak keluarga Nikholas Jouwe menginginkan jenazah dimakamkan di Jayapura (tempat kelahirannya).
Mantan tokoh pro-kemerdekaan papua ini meninggal di usia 94 tahun. Nicholas Jouwe lahir pada 24 November 1923 di Jayapura.
Nama Nicholas Jouwe tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan papua merdeka. Ia adalah tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nicholas Jouwe oleh Belanda pernah diperintahkan untuk membuat Bendera Kebangsaan Bintang Kejora.
Sejak tahun 1960 -2008, ia tinggal di Belanda dan selama itu dimanfaatkan oleh elemen Separatis di luar negeri untuk minta Kemerdekaan Papua ke PBB. Nicholas Jouwe dibawa oleh penjajah Belanda dan dijanjikan akan diberikan Kemerdekaan namun tak kunjung terealisasi.
Setelah beberapa puluh tahun menetap di Belanda, Nicholas Jouwe merasa hanya menjadi kambing hitam dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia serta menghabiskan sisa hidupnya di tanah air.
Baca juga : Pemprov Akan Pecat ASN yang Kedapatan Mabuk
Sekilas Perjalanan Hidup Nicholas Jouwe
Nicolaas Jouwe adalah pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda. Sementara itu yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda, Frits Sollewijn Gelpke.
Jouwe adalah politisi Papua yang mendapat jabatan tertinggi di koloni tersebut. Setelah koloni tersebut diserahkan ke UNTEA pada Oktober 1962 dan enam bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda, disana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia, namun pada tahun 2010 ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI. Pada saat itu Jouwe berubah dari seorang yang pro-kemerdekaan Papua menjadi pro-Indonesia.
Alasannya kepulangan Jouwe ke Indonesia secara lengkap terdapat dalam sebuah buku karya Nicolaas Jouwe bertajuk: Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan.
Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu.
“Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI,” begitu tukas Jouwe.
Pada bulan Oktober 2008, sebuah film dokumenter ditayangkan di televisi Belanda berisi tentang kehidupan Jouwe. Dalam film dokumenter itu, Jouwe menegaskan sikapnya untuk tidak kembali ke Papua Barat yang diduduki Indonesia. Namun pada bulan Januari 2009, ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Jouwe merespon positif, dan ia akhirnya mengunjungi Papua dan Indonesia pada Maret 2009. Tentang kunjungannya itu, sebuah film dokumenter lanjutan dibuat oleh sutradara yang sama. (dw)
Karel Gobay, Tokoh Papua (Foto: Dok. Prib Andy/KM)
Oleh: Beny Pakage
Cerpen, (KM). Bila kita membuka kembali sejarah perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah puncak dari rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee di Paniai melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di hadapan PBB dan UNTEA.
Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang perang antara Indonesia dan orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.
Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa-siswi SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing-masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka.
Sepintas saja sore itu, dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu-abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.
Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya, sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana? Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa.
“Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “kikee kaiya ka ogay”, maksudnya bos ini berasal dari mana”? ungkap para siswa.
Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan “ogay” atau bos. Sedangkan mereka yang tahu khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini “ogay“ atau bos dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.
Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969.
Kedua orang ini masuk komleks sekolah SGB YPPGI dan ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius.
Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.
Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya, Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969.
Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, menghetikan pembunuhan, penculikan dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh.
Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia, UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969.
Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Paniai melalui ketuanya David Pekey.
Kemudian, membagi pos perlawanan kepada para polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik atau lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik atau lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik atau lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik atau lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik atau lokasi Pertempuran Enarotali, Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.
Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St. Franmsiscus Epouto, dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.
Lepas kepergian Zonggonauw, pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.
Mendengar berita bahwa Karel siap perang untuk batalkan Pepera 1969, semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing-masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.
Sementara Siswa SGB, siap-siap untuk kembali ke daerah masing, masing, tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas-jelas pasti tidak netral.
Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang. Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali.
Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.
Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang.
Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai. Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi. Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai tanggal 02 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah atau titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.
Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul, 11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.
Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt. Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan; Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI; Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami tetapi saudara-saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.
Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaban pengorbanan jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran. Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt. Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C & MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab dan meletakkannya diatas meja dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura diatas meja pertemuan lalu mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.
Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya.
Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti dilanjutkan oleh anak cucu Saudara.
Lepas pertemuan itu, Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang. Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAF ke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig. Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt. Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI.
Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain.
Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.
Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat. Namun sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya. Namun tidak alam kemudian di tahun 1971, sementara dia ke Jakarta untuk berobat, dia di hentikan Presiden Soeharto.
(Penulis adalah rakyat Papua, peduli terhadapa sejarah perkembangan para tokoh Papua)
Pendeta Dr Noakh Nawipa Menyampaikan Materi Pengantar di Aulah Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani, 01/10/2016, (Foto: Andy G/KM)
Sentani, (KM)— Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946.
Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru, tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam diskusi melawan lupa tentang Karel Gobay, salah satu tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan kata Dr Noakh Nawipa, mengawali diskusi, sabtu (01/10/2016) di Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani Papua.
Dalam Diskusi itu juga Noak, menyatakan Karel adalah sosok orang Papua yang yang berani dan Karismatik berjiwa pemimpin, kita harus belajar dari dia dari sisi Positifnya, karena beliau adalah sosok tokoh pejuang, tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Pendidikan, dan tokoh Pemerintah khusunya Suku Mee.
Pada kesempatan itu juga Drs Ayub Kayame, mewakili keluarga menjelaskan tentang Karel, kata dia saya kenal sejak SD tahun 1969, beliau memang di setujui Alam dan Tuhan.
Karel Gobai, memang orang yang sangat berani dalam menghadapi masalah yang terjadi masyarakat Mee dan Pemerintah Belanda dan Indonesia. Jadi tentang dia kita perlu gali dan angkat tentang jasanya.
Kemudian anak kandung Karel Gobay, dari istri kedua mama Marta Yogi, anak bungsu Dance Gobai, S.IP, menjelaskan saat istri kedua dikawini oleh Karel, dia menceritakan bapa saya adalah Nelayan tangkap Ikan di Danau Paniai, terus bapa saya juga sebagai Peternak milik Missionaris.
Lalu dia juga menyatakan “bapa saya juga sebagai guru Alkitab, dia juga kepala suku pengunungan Tengah Papua, dan dia Juga Anggota New Gunea Raad wilayah Meepagoo saat itu,” beber dia.
Kata-kata bapa yang saya masih ingat adalah “Kapan saya bisa Lepaskan Koteka dan Moge” itu ungkapan bapa yang saya masih ingat. Kemudian Kata dia lagi, bapa bicara tentang Papua impian yang sangat tinggi untuk demi nasib Papua, tapi masih angan-angan.
“Bapa saya mati sebagai Tahanan Politik hak-hak sebagai Pegawai negeri Sipil di Republik Indonesia di batasi,” ungkapnya
Dalam diskusi tersebut dengan thema ”Berjalan Berkilo Meter Harus Selalu Dimulai Dengan Satu Langkah Pertama”. Lalu diskusi ke-II direncanakan akan diskusi terbuka di Nabire pada tanggal (18/11/2016) mendatang, kata, Sam Gobai sebagai Inisiator diskusi tersebut.
Karel Gobai, Salah Satu Tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan. Untuk melawan lupa, kami ingin mengemukakan riwayat singkat hidup dan karyanya yang jauh dari sempurna.
Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946. Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.
Sebagai anak asli Paniai, beliau tampil sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap terhadap perabadan baru tetapi juga tidak lupa nilai-nilai adat dan kebangsaan dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi semua kepantingan. Dia bertindak sebagai tuan rumah yang tidak cenggeng tetapi menunjukan jati dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi perubahan zaman.
Dalam tulisan ini kita akan menguraikan sedikit tentang latang belakang perjumpaan dengan para pemegang kekuasaan baru pengalaman pendidikan dan kegiatan-kegiatan setelah menyelesaikan pendidikan formal di Makassar.
Latar belakang Keluarga
Karel Gobai nama aslinya yang di berikan orang tua adalah “TEMOTIPIYA GOBAY”. Temotipiya dari tiga kata dalam bahasa Mee Yakni “ Te”, “Moti”, Piya”. “Te” menunjukkan awalan kata larangan terhadap sesuatu atau “jangan”, “Moti” artinya “mengambil” atau “ menerima”. “Piya” artinya kayu. Temotipiya artinya “kayu yang yang dilarang menerima” atau “Kayu yang terlarang” Temotipiya artinya “kayu yang punya kasiat”, tidak mudah dijamah dan tebang, kayu berdiri teguh, kuat dan berpendirian.
Ia lahir dalam keluarga yang sederhana di Ukadea Desa Kagupagu, Distrik Paniai Utara, Kabupaten Paniai pada tahun 03 Januari 1928. Mamanya bernama Ukoyeba Tenouye, seorang ibu yang sangat rajin dan mahir manangkap udang dan ikan di danau Paniai. Sebagai anak laki-laki orang Mee, ia terbiasa mengikuti mamanya ke danau setiap hari untuk menangkap udang dan sejenisnya.
Masa muda bersama Gubernur Belanda
Setelah mencapai kira-kira belasan tahun umumnya ia mulai aktif mengikuti para penginjil termasuk Pdt. Pattipeilohi dan kemudian Pdt. Einer Michelson. Tetapi setelah Jepang menduduki Paniai semua guru injil dan Misionaris ditarik pulang oleh pemerintah belanda. Pada saat itu yang tertinggal hanyalah kontroler Belanda yang bertugas di Enarotali bernama J.V. De Bruijn.
De Bruijn menyiapkan tempat persembunyian dari serangan tentara-tentara Jepang dan membentuk sebuah party yang bernama “ The Oaktree Party” dimana Karel Gobay menjadi salah satu anggota dari tim itu walaupun adik-adiknya dibunuh oleh rombongan De Bruijn.
Setibanya tentara Jepang di Enarotali, De Bruijn beserta Rombongan menghilang menuju ke arah Timur. Mereka bersembunyi walaupun tentara Jepang mengejarnya. Banyak orang Adadide terbunuh saat itu karena diduga menyembunyikan De Bruiijn bersama Karel Gobay bersama teman-temannya di persembunyiaannya.
Karel Gobay bersama rombongan itu kemudian diterbangkan dari merauke ke Australia setelah setahun lamanya bersembunyi hutan. Dari Australia mereka di kunjungi oleh Pdt. Walter Post lalu dikembalikan ke Merauke. Mungkin Karel Gobay mempermahir bahasa Indonesi, menulis dan menghitung di merauke. Kemudian Karel Gobai bersama tiga pemuda lainnya dikirim ke Makassar untuk belajar di sekolah Alkitab Makassar dari Tahun 1946-1950.
Belajar Teologia di Makassar
Karel Gobay menempuh pendidikan di Makassar selama empat Tahun. Dia belajar Alkitab perjanjian Lama dan Baru. Selain itu pelajaran tentang Teologi, sejara gereja dan etika Kristen termasuk metode-metode pekabaran Injil. Guru-gurunya kebanyakan para Missionaris yang sangat berpengalaman.
Selama studi, Karel Gobay tidak ragukan lagi sebagai salah satu orang Mee yang cerdas dan berbakat. Dia diharapkan akan menjadi pemimpin yang akan menjembatani secara bijak antara perabadan baru dengan perabadan suku Mee.
Guru Sekolah Alkitab Di Enarotali
Tahun 1950 Karel Gobay bergabung dengan Sekolah Alkitab di Enarotali dan menjadi Guru Alkitab pertama orang asli Papua. Pekerjaan mengajar Alkitab adalah tugasnya yang pertama setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Alkitab di Makassar pada tahun tersebut.
Titahelouw, E.H. Michelson bersama para Missionaris lainya bersama yang berpikir utuh itu di bantu Karel Gobay untuk membangun sumber daya manusia. Ia berperan aktif dan bertindak sebagai bijak orang terpelajar demi pengembangan Gereja dan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dan masa perubahan budaya baru.
Penterjemaan Alkitab
Salah satu orang yang berusaha kerja sama dalam usaha menterjemahkan Alkitab dan juga menterjamahkan pelajaran Alkitab, buku buta huruf bahasa daerah (Kabo Makii) adalah tim penterjamah yang di pimpin oleh None Doble dan di bantu Karel Gobay.
Banyak orang Mee bebas dari buta huruf dalam masyarakat Paniai. Banyak orang bisa membaca dan menulis dalam kelompok-kelompok pendidikan buta huruf. Tetapi pada waktu yang sama, para perintis gereja dan pekabar Injil pertama disiapkan mulai dari pemberantasan buta huruf.
Pejabat Pemerintah Belanda
Beberapa Tahun Kemudian, ia menjadi pejabat pemerintah Belanda di Enarotali. Pengaruh kepemimpinan beliau juga karismatik itu menjadi pimpinan masyarakat Paniai sat itu. Dari pelayanan yang dilakukan bersama Missionaris itu telah memberikan kepadanya wawasan yang luas. Kesadaran mulai timbul ketika menyadari bahwa kebutuhan pemimpin masyarakat yang memiliki kwalitas yang dipercayai bukan oleh para Missionaruis tetapi juga oleh pemerintah Belanda.
Dalam beberapa tahun kemudia, Karel Gobay yang terkenal itu di promosikan menjadi salah satu orang penting yang bisa dipakai. Karakternya yang lemah lembut dan tindakannya yang membuat bijak telah menuntun beliau menjadi pemimpin terkemuka di Paniai pada khusunya dan di Papua pada khususnya.
KPS Pengunungan Tengah
Setelah ditetapkan menjadi pejabat pemerintah di Enarotali, kepemimpinan karismatik beliau mendorong pemerintah untuk menetapkan menjadi Kepala Pemerintah Setempat (KPS) di Pengunungan Tengah. Karel Gobai inilah yang menjadi orang yang pertama di pengunungan Tengah yang pertama mendapat Jabatan Tinggi dalam pemerintahan Belanda.
Dalam tahun-tahun itu Karel Gobay menjadi pemimpin pemerintahan yang sangat menentukan. Dia mempunyai pemikiran dan angan-angan yang brillian. Ia tahu bahwa Pemerintah Indonesia akan berkuasa mengambil alih kepimpinan di Tanah Papua. New York Aggrement telah diumumkan UNTEA menggantikan Pemerintah Belanda untuk seterusnya mengawal PEPERA Tahun 1969.
Penentuan Pendapat Rakyat “ PEPERA”
Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 dilakukan diseluruh Tanah Papua di mulai dari merauke. Pelaksanaan PEPERA di Paniai di Protes oleh masyarakat Paniai dipimpin oleh Karel Gobay. Ia sangat sensitif dengan aspirasi rakyat. Karel Gobay adalah satu-satunya pemimpin Papua yang memasang badan membela keinginan rakyat untuk tidak merestui keputusan New York.
Dalam beberapa bulan terjadi masalah sosial tetapi militer Indonesia menangkap dan dijadikan kriminalitas. Pada hal sebagai pemimpin Karel Gobay bertindak menyambung aspirasi masyarakat Paniai. Tetapi dengan kehadiran kekuatan militer Indonesia menyebabkan penekanan, Intimidasi dan kekerasan serta pembunuhan ribuan rakyat Paniai hingga kini. Sementara itu Karel Gobay ditahan dan distigma sebagai pemberontak terhadap Pemerintah Indonesia walaupun sebagai wakil Bupati Paniai di Nabire.
Meninggal Dunia Sebagai Tahanan Politik
1 Agustus 1995 tutup usia, dia dimakamkan di Nabire dipimpin oleh Thomas Degei, Ketua Klasis Nabire sebagai Tahanan Politik. Dia ditahan sebagai tahanan politik diluar dan hak-hak hidup tidak pernah diperhatikan sebagai Pegawai Negara Republik Indonesia.
Kita perlu mengembangkan study tentang Karel Gobay yang hampir dilupakan oleh kita sehubungan dengan hidup dan karyanya.
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— John Gobay, ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai meminta agar pihak kepolisian di Polda Papua agar tidak menutup ruang gerak rakyat Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk datangi kantor DPR Papua seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
“Sudah beberapa kali DPR Papua terima aspirasi rakyat Papu adan KNPB di jalan dan dilapangan. Ini sebuah pemandangan yang kurang bagus. Kami tau ini hasil kompromi antara kapolda dan DPRP, kami juga tau bahwa ini terjadi karena Kapolda Papua yang masih memberikan ruang demokrasi bagi orang Papua dan DPRP yang sangat terbuka dan mau menerima aspirasi. Jadi jangan halangi mereka untuk datang ke DPR Papua,”
jelas Gobay kepada suarapapua.com menanggapi aksi ribuan rakyat Papua yang dihadang polisi di jalan-jalan di Jayapura, Rabu (15/6/2016).
Kata Gobay, aprat keamana bukan mengahdang, memabatasi dan melarang rakyat Papua yang hendak ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Melainkan tugas kepolisian adalah mengawasi dan mengamankan jalannya aksi agar berjalan dengan aman dan baik.
“Kami harapkan agar pihak keamanan agar kemudian tidak terus menutup ruangan DPRP untuk KNPB. Mereka ini rakyat. Bukan, preman, pencuri atau teroris sehingga harus dipersulit atau ditutup jalannya. Kantor DPRP yang megah itu ada untuk rakyat tanpa harus dibeda-bedakan. Kami berharap agar kedepan KNPB dapat demo atau menyampaikan aspirasinya kepada DPR P di rumah rakyat. KNPB sangat tau aturan tentang mekanime internasional, mereka anak terpelajar,”
terangnya.
Gobay mempertanyakan, apakah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban polisi larang rakyat datang menyampaikan aspirasi ke kantor DPR. Kata dia, apapun aspirasi harus dibiarkan agar aspirasi itu ibawa ke kantor DPR Papua DPR.
“Saya lihat ini ada diskriminasi antara bara NKRI dan KNPB. Polisi memperlakukan BARA NKRI Lebih istimewa daripada KNPB. Tidak boleh, ini tidak adil. Jangan pikir cara ini akan padam semangat mereka. Salah, ini akan buat mereka akan lebih semangat,”
katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda marah besar melihat Polda Papua melalui aparatnya membatasi dan melarang ribuan rakyat Papua yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hendak ke kantor DPR Papua di Kota Jayapura. Akibatnya, rakyat Papua demo damai di empat titik kumpul massa. Selain itu diwarnai dengan penangkapan ribuan massa aksi di beberapa Kota yang ada di Papua.
“Kami (DPR Papua) bukan dipilih oleh anggota kepolisian untuk jadi anggota DPR. Kami dipilih oleh rakyat yang hidup susah, menderita, yang jual pinang, yang hidup terlantar, yang miskin, yang tukang mabuk, tukang minum. Mereka itulah yang punya tempat di sini,”
tegas Yunus Wonda kepada wartawan di kantor DPR Papua menanggapi sikap polisi yang membatasi rakyat Papua ke kantor DPR Papua, Rabu (15/6/2016).
Menurut Wonda, DPR Papua dipilih oleh rakyat Papua untuk berbicara demi kepentingan rakyat Papua serta meindungi mereka. Bukan untuk meladeni orang-orang berdasi di kantor DPR Papua.
“Kami DPR Papua dipilih oleh mereka (rakyat Papua) untuk hadir dan bicara demi kepentingan mereka dan melindungi mereka. Kami tidak minta apa-apa. kami hanya minta satu, bahwa rakyat yang punya tempat di sini. Mereka datang, sampaikan aspirasi lalu mereka pulang. Bukan berarti demo hari ini dan besok Papua merdeka. Tidak ada itu. Ini masih dalam negara Indonesia,” tegasnya dengan nada keras. (Baca: Polda Papua Larang Rakyat Papua ke Kantor DPRP, Ketua DPRP Marah Besar)
Jayapura, (KM)—Salah satu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Cendrawasih (FISIP Uncen) Papua, Frans Kapisa, mengatakan, perjuangan masalah Papua adalah bukan masalah indonesia, tetapi masalah dunia Internasional dan Negara-negara Forum Pasifik.
“dengan adanya masalah ini, dikomitmen bahwa perjuangan Papua dilakukan secara bermartabat. Jangan kita berjuang dengan menggunakan kekerasan diatas tanah ini. Sebab, kebenaran adalah jalan menuju sebuah kemenangan,”kata Frans dalam orasi yang disampaikan di hadapan masa aksi, Rabu, (13/04/16).
Menurutnya, dengan melihat perjuangan Papua dinilai hampir mengakhir kebebasan atas tindakan kolonial indonesia.
Lanjutnya, dengan melakukan aksi demo damai yang dimotori dar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) guna mendukung ULMWP agar terdaftar sebagai anggota penuh di MSG pada konfrensi 3 Mei mendatang.
“hal ini sudah menunjukan bahwa kemerderkaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia di hapuskan,”katanya, yang juga diakui sebagai Aktivis Papua.
Ia menilai, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan konflik perpanjangan persolan menyangkut Otsus dan kesejahtraan ekonomi di papua. Tetapi, menyangkut status politik, yakni penentuan nasib sendiri.
“Untuk itu, Papua akan terlihat adanya udara segara ketika Papua termasuk anggota Penuh di MSG,”tegasnya.
Ia berharap, 3 Mei 2016 mendatang Papua akan terdaftar menjadikan salah satu anggota penuh di MSG itu sudah pasti.
“maka, perlu ada dinamika aksi atau dukungan dari seluruh rakyat papua untuk regalitasi dalam forum MSG nanti,”harapnya.
Sementaraitu, salah satu Atlet Bola Kaki,penjaga gawang dari Tim Mutiara Hitam, Jayapura, Eneko Pahabol, mengatakan, “saya juga mewakili teman-teman atlet di Papua juga sangat mendukung ULMWP agar Papua masuk sebagai anggota penuh di MSG.
Kata dia, satu hal yang menjadi dosa terbesar ialah orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Itu sudah menjadi dosa terbesar.
“maka, apa yang dinilai di Papua kalau itu benar, yah harus dilakukan. Jangan tunggu dan menunggu,”tegasnya.
KEDENGARANNYA, seperti sebuah ancaman atau gertakan. Namun apapun maknanya, dalam situasi seperti saat ini, persoalan yang menyangkut pemenjaraan seorang tokoh Papua di Jakarta, sangat sensitif.
Mayoritas masyarakat Papua saat ini sedang menunggu dengan perasaan cemas bercampur marah. Sebab tokoh panutan mereka Barnabas “Bas” Suebu sedang menunggu putusan banding, apakah dia dibui 4,5 tahun atau bebas.
“Begitu Pak Bas dinyatakan bersalah, deklarasi Papua keluar dari NKRI, langsung diproklamirkan di seluruh wilayah bumi Papua,” demikian Harry Noor, salah seorang sahabat terdekat bekas Gubernur Papua tersebut.
Pernyataan Harry Noor muncul hanya sehari setelah berita rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Retno Massupi dengan para anggota Komisi I DPR RI beredar.
Dalam berita tersebut antara lain disebutkan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Papua, terkesan makin menguat.
Disebutkan, Desmond Tutu seorang pendeta asal Afrika Selatan yang juga pemenang Hadiah Perdamaian Nobel, termasuk yang gencar mempromosikan kampanye kemerdekaan Papua, eks Irian Jaya.
Sementara Perdana Menteri dari kepulauan Solomon dari wilayah Pasifik, sudah menawarkan dialog bagi pemisahan Papua dari RI.
Di kalangan kongres Amerika Serikat sendiri, sudah sejak tahun 2000 muncul desakan kepada Washington agar di PBB, Amerika Serikat memperjuangkan perjuangan kemerdekaan Papua.
Di Australia dan Inggeris sendiri, perwakilan OPM (Organisasi Papua Merdeka) mendapatkan tempat yang layak dari dua negara itu. Di Inggeris, secara resmi Walikota Oxford memberikan dukungan atas pembukaan kantor OPM.
Semua situasi di atas mengkristal setelah diketahui bahwa Barnabas “Bas” Suebu yang dikenal mereka sebagai tokoh pemersatu Papua, dizolimi oleh pemerintah Jakarta.
“Saya sendiri sangat sedih dan tidak bisa memahami sikap para penegak hukum di negara kita. Mereka mengkriminalisasi Pak Barnabas,” kata Harry Noor.
Berbicara di Jakarta, Kamis 11 Februari 2016, Harry Noor memastikan sejauh ini pledoi Bas Suebu, sudah beredar luas di kalangan masyarakat Papua. Baik yang di dalam maupun di luar wilayah pulau terujung Timur, Indonesia itu.
Pledoi itu difoto copy ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kali.
Dalam pledoi tertanggal 12 November 2015 yang berjudul “Saya Bukan Koruptor”, Bas Suebu yang juga seorang sarjana hukum, membeberkan segala bentuk pelanggaran hukum dan penzoliman terhadap dirinya.
Dan penzoliman itu dinilai sebagai sikap resmi pemerintah RI melalui Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Sehingga bagi masyarakat Papua, tak ada rahasia sedikitpun yang tersembunyi dari semua perlakuan semena-mena oleh pemerintah Jakarta kepada seorang Bas Suebu.
Bas Suebu yang membangun karirnya dari Jayapura, seperti Ketua KNPI, pernah menjadi Dubes RI untuk Meksiko. Selain itu dia dua kali menjadi Gubernur Papua (1988 – 1983 dan 2006 – 2011) oleh masyarakat Papua diposisikan sebagai tokoh formal sekaligus pemimpin informal.
Mereka tersinggung dengan dia dipermalukan di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
“Untuk apa kami menjadi bagian dari RI? Kalau pemimpin kami yang bersih, bisa diperlakukan semena-mena dan tidak adil?” begitu kutipan pernyataan yang didengar Harry Noor.
Noor seorang Insinyur asal Padang, Sumatera Barat, lulusan Belanda menjadi akrab dengan Papua dan Bas Suebu, karena pekerjaan.
Bekas pemain band cilik “Noor Bersaudara” ini pernah bekerja sama dengan Barnabas Suebu, ketika yang terakhir ini menjadi Gubernur Papua pada era kedua (2006 – 2011).
Di periode itu, Harry Noor sebagai seorang profesional, direkrut perusahaan daerah (BUMD) Papua. Selain mengerjakan proyek listrik, Noor termasuk pejabat daerah yang diikut sertakan Gubernur Suebu manakala melakukan perundingan dengan PT Freeport.
Sehingga Harry Noor boleh jadi merupakan satu di antara sedikit putera non-Papua yang berada di lingkar satu Bas Suebu.
Bas Suebu sendiri tak bisa dimintai komentar, sebab saat ini dia sedang ditahan di penjara Salemba, Jakarta.
Tetapi seperti dituturkan Hary Noor, secara pribadi dia tahu dan banyak mendengar langsung dari Bas Suebu tentang berbagai upayanya mencegah Papua keluar dari NKRI.
Tahun 2000, menurut kisah Bas Suebu, adalah Presiden Gus Dur yang meminta jasa baiknya untuk menjadi juru runding dengan tokoh OPM Theys Hilo Eluay. Padahal saat itu semangat ingin memisahkan diri Papua dari NKRI demikian tinggi.
Kompromi yang tercapai, lahirnya Undang-Undang yang mengatur Papua dengan status Otonomi Khusus (Otsus).
“Tapi kali ini dia justru disakiti dan dipermalukan. Dia tidak melakukan korupsi dan semua fakta menunjukan dia tidak bersalah, tetapi hakim seperti tidak peduli dengan kejujuran Bapak Bangsa Papua ini,” kata Harry Noor.
“Yang lebih menyakitkan, setelah penegak hukum gagal menemukan bukti tindak korupsi yang dilakukan Pak Bas, kemudian diisukan bahwa Barnabas Suebu merupakan salah satu tokoh Papua yang ingin memerdekakan Papua dari NKRI. Ini isu yang paling kejam yang pernah saya dengar,” berkata Hary Noor. [***]
Sentani, Jubi,- Adanya rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk dibukanya kembali kasus pelanggaran HAM yang menewaskan tokoh kharismatik Papua, Theys Eluay dalam waktu dekat ini, ditolak tegas oleh keluarganya.
“Selama ini kita sebagai anak – anaknya dan keluarga tidak pernah diberitahu kalau ada yang mau buka kembali kasus kematian bapak Theys Eluay. Andaikan hal ini mau dilakukan tolong beritahu kami,”
tegas Boy Eluay, anak sulung dari Theys Eluay di Sentani, Senin 23/2/2015.
“Sebenarnya ada apa?” tanya Boy.
Bagi Boy, Theys Eluay adalah seorang pemimpin besar rakyat Papua secara umum. Kematiannya membuat orang Papua kehilangan seorang figur yang bisa menyuarakan suara – suara masyarakat Papua. Theys juga secara strata di Tanah Tabi adalah pemimpin besar secara khusus bagi masyarakat yang mendiami Tanah Tabi.
“Lebih spesifik lagi kita sebagai orang Sentani dan keluarga besar Eluay, kita kehilangan tiang pilar dalam rumah ini. Oleh karena itu sebagai anak sulung saya mau tegaskan kepada semua pihak yang mau usut kematian Bapak saya, jangan bawa nama bapak saya seperti tiang bendera,”
ujar Boy.
Dijelaskannya lagi, sudah cukup seorang Theys menjadi martir bagi masuknya Otsus di Papua.
“Orang lain yang memanfaatkan Otsus, sementara kami disini hanya tinggal bertanya dan bertanya, apa yang harus di perbuat oleh tempat ini kepada kami anak – anak dari seorang pemimpin besar ditanah ini,”
kesalnya.
Sementara di tempat yang sama, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari Theys Eluay mengatakan bahwa dalam adat Sentani, kematian seseorang dalam keluarga ada harga yang harus di bayar.
“Kematian Bapak saya, sebagai anak laki – laki dalam rumah ini kita harus membayar kepada pihak om – om dari bapak saya. Hal kecil ini saja tidak ada perhatian dari Pemerintah kepada kami, sekarang mau bicara usut kematiannya?”
kata Yanto. (Engelberth Wally)
Source: Diposkan oleh : Engelbert Wally on February 23, 2015 at 22:32:31 WP, Sumber :Jubi
Jayapura, 9/10 (Jubi) – Untuk memperlihatkan kemajuan dan apa yang dimiliki oleh Papua, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mempersilahkan wartawan asing untuk berkunjung ke wilayah paling Timur di Indonesia ini.
“Bisa, kenapa tidak. Boleh saja datang disini dan tidak ada masalah, karena para wartawan asing juga harus melihat secara langsung kemajuan apa yang terjadi di Papua,”
kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (9/10).
Apa yang dimiliki atau kemajuan yang dimiliki Papua tidak boleh ditutupi, karena dunia luar juga harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Jika hal itu ditutupi jelas dunia luar akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Papua. ”Para wartawan asing harus melihat kemajuan yang terjadi di Papua. Tidak boleh kita tutupi. Pasti ada apa ini. Akan tetapi kalau kita buka, mereka akan melihat perubahan yang terjadi luar biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, organisasi pers dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) belum melihat reaksi positif dari pemerintah Indonesia terhadap tuntutan masyarakat internasional yang meminta dibukanya akses jurnalis internasional ke Papua. Pada 2012 lalu, kepada sekelompok jurnalis asing di Jakarta, Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan, ada 35 jurnalis asing yang telah diberikan akses ke Provinsi Papua sepanjang 2011-2012. Namun jurnalis ini memahami, tidak semua dapat melakukan liputan di Papua.
“Tujuh jurnalis asing telah dideportasi dari Papua karena melakukan pekerjaan jurnalistik. Marty kemudian berjanji akan meninjau ulang kasus ini meski Marty mengaku mengkhawatirkan keamanan para jurnalis asing ini,”
kata Koordinator Advokasi dan Serikat Pekerja AJI Kota Jayapura, Jack Wally.
Namun menurut AJI Kota Jayapura, bertolak belakang dengan pernyataan Marty Natalegawa, AJI Kota Jayapura mencatat beberapa jurnalis asing dari New Zealand, Belanda, Inggris dan Australia mengalami kesulitan saat mengajukan ijin masuk Papua.
AJI Kota Jayapura memandang pemerintah Indonesia tak memiliki sikap yang tegas antara membatasi atau membuka ruang untuk para jurnalis internasional karena hingga saat ini belum ada peraturan formal yang bertujuan membatasi jurnalis asing masuk Papua tetapi pada prakteknya, jurnalis internasional meyakini, mereka dibatasi untuk masuk Papua dengan cara mempersulit ijin masuk ke Papua.
AJI Kota Jayapura melihat situasi ini menunjukan adanya ruang “abu-abu” yang setiap saat dapat dimanfaatkan untuk menghambat proses kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia yang setiap saat berpotensi menurunkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia.(Jubi/Alex)
Jayapura – Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua mengatakan, keberhasilan lobbi yang dilakukan West Papua National Coalition for Libaration (WPNCL) di Wilayah Pasifik dan Benny Wenda di Oxford inggris adalah jawaban dari doa dan tangis Rakyat Papua.
“Ini adalah kerja Tim yang baik. Saya bersyukur pada Tuhan Yesus karena penderitaan dan tangis Rakyat Papua selama ini sudah mulai terjawab. Sudah ada solidaritas dari negara-negara serumpun yang memberi dukungan politik bagi Papua, itu baik,”
ungkap Filep Karma kepada tabloidjubi.com di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Selasa (21/5).
Bagi Karma, Benny Wenda membuka kantor ini suatu hal yang luar biasa. Hanya dirinya memberi sedikit catatan untuk Benny Wenda yaitu bahwa Wenda harus belajar dari sejarah Papua. Dulu juga pernah ada Kantor Free West Papua Campaign yang sama dengan yang di Oxford saat ini, yaitu di Sinegal tetapi akhirnya tutup. Ini harus menjadi pelajaran bagi Wenda agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
“Saya berterima kasih banyak untuk teman-teman di WPNCL, Otto Onowame, Rex Rumakiek, Andy Ayamiseba dan Paula Makabory juga Benny Wenda untuk terobosan-terobosan yang luar biasa ini,”
tutur Karma lagi.
Menurut Karma, tugasnya adalah menjaga tungku di dalam kota, jadi yang lain juga bisa melakukan hal yang sama di tempatnya masing-masing.
“Kita bekerja tim, jadi tidak boleh ada yang bertepuk dada atas keberhasilan-keberhasilan ini. Kita harus bermain cantik seperti Persipura,”
kata putra mantan Bupati Jayawijaya dan Kabupaten Yapen Waropen, Andreas Karma mengakhiri wawancara. (Jubi/Aprila Wayar)
Papua Merdeka News 