Puncak Jaya – Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM), Goliat Tabuni menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia. Hal itu dikatakan Naman Enumbi staf khusus Goliat Tabuni kepadamajalahselangkah.com, Rabu, (9/1) langsung dari Markas melalui telepon selulernya.
Panglima TPN PB-OPM, Goliat Tabuni.
“Kami menolak tawaran apa pun dari pemerintah Indonesia melalui kaki tangannya di Papua. Kamu tau, kami ada di hutan ini bukan untuk uang, rumah, atau apa pun. Tidak ada gula-gula. Kami hanya merdeka,”
kata Naman Enumbi.
Ia mengatakan, TPN-OPM sudah tahu semua rekayasa yang dibuat oleh pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Puncak Jaya.
“Kami tahu semua rekayasa pemerintah Papua. Mereka bicara kepada presiden macam-macam, Kalau berani, silakan dating ke markas ketemu panglima,”
kata Enumbi.
Terkait informasi pembangunan 25 rumah, kata dia, hutan adalah rumahnya TPN-OPM.
“Dia mau bangun 1000 rumah ka, bawa pabrik uang ka tidak akan pengaruh. Goliat sekarang bukan main-main. Dia sekarang panglima,”
katanya.
Ia menjelaskan, waktu Sandera di Gasalema, Tembagapura di bulan Mei 1996, PT Freeport pernah tawarkan Goliat Tabuni 1 Milyar Dolar Amerika. Tapi Goliat Tabuni menolak. Apalagi tawaran Pemerintah Indonesia sekarang, tidak mungkin Jenderal Goliat Tabuni menerimanya.
“Kamu mau apa? Silakan datang saja. Pejabat yang jual-jual nama Goliat itu silakan datang,”
kata dia dengan tada tegas.
“Tidak pernah ada cerita turun gunung. Itu semua cerita bohong. Wartawan jangan tulis berita tanpa tanya ke markas. Kamu bias tulis-tulis berita sembarang. Tapi, kamu ingat semua tawaran tidak akan mematakan perjuangan Papua yang sudah merdeka,”
katanya.
Ia mengatakan, berita resmi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka (TPN PB-OPM) ada di website TPN. Lihat saja di http://www.wpnla.net,” kata dia.
Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo- Yustus Wonda untuk tidak bicara lagi informasi tidak benar.
“Tidak benar informasi soal Goliat mau turun gunung atau serahkan diri. Dia (Henock Ibo ) mau sepakat dengan Polda ka, Pangdam ka, kami tidak perlu. Kami juga sudah menolak keberadaan dan hadirnya Kodim 1714 yang baru diresmikan, Selasa (8/1),”
JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.
Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.
“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”
katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.
Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.
Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.
Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.
“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”
imbuhnya.
Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]
Papua Merdeka News 