Leut. Gen. Amunggut Tabi: Dany Kogoya Ditembak di Kantor Otonomi, Kotaraja, Port Numbay

Berdasarkan laporan khusus dari jaringan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) yang ada di dalam negeri, Dany Kogoya tidak dilumpuhkan dengan cara seperti diberikatan dalam media NKRI, tetapi dia ditembak/ dilumpuhkan di Kantor Otonomi Papua, Kotaraja, Port Numbay.

Waktu itu Dany Kogoya hadir dengan motor Ojeck bersama anggota pasukannya memenuhi undangan salah satu orang anggota DPR Mamberamo Tengah yang menjanjikan memberikan dana kepada Dany Kogoya. Identitas Lengkap dari anggota DPR dimaksud telah diketahui secara lengkap oleh Tentara Revolusi West Papua dan akan ditindak-lanjuti dengan mewawancarai anggota DPR dimaksud, yang sukunya dan keluarganya telah diketahui oleh Tentara Revolusi West Papua.

Selain itu, menurut keluarga, yaitu pribadi Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi, bahwa adiknya Dany Kogoya dipotong kakinya (diamputasi) tanpa seizin keluarga dengan tujuan untuk melumpuhkan Dany Kogoya selama-lamanya. Sebagai Kakak, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan “Adik saya dilumpuhkan, kakak tetap lanjut dengan agenda orang tua. Saya bangga dengan adik saya yang berani dan patriotis dalam perjuangan Papua Merdeka.”

Lewat PMNews Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyerukan kepada adik-adkinya (secara darah) yang masih ada di rimba Papua dan di kampung serta kota untuk mengikuti langkah yng diambil Tentara Revolusi West Papua karena ini sesuai dengan garis komando gerakan dan perjuangan Papua Merdeka yang telah diturunkan dari waktu ke waktu.

Menurut Amunggut Tabi. sesuai surat yang diterima redaksi PMNews, kita berada dalam barisan yang benar dan kita pasi menang, karena KEBENARAN ialah KEBENARAN, dan KEBENARAN tidak pernah terkalahkan, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan bagaimanapun juga.”

September 10, 2012 0

Dany Kogoya Cs Terancam 15 Tahun Penjara

Selasa, 04 September 2012 21:08, http://bintangpapua.com/

JAYAPURA—Salah seorang gembong Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dany Kogoya bersama 7 anak buahnya yang ditangkap di salah-satu hotel di kawasan Entrop, Minggu (2/9) sekitar pukul 23.30 WIT, bakal mendekam lama di balik jeruji besi. Pasalnya, dari hasil pengembangan penyelidikan polisi Dany Kogoya Cs akan dijerat pasal 170 KUHP kekerasan di muka umum dengan ancam hukuman pidana 15 tahun penjara, termasuk kasus penembakan terhadap warga Jerman di Pantai Wisata Base G, Jayapura Utara serta pasal 338 terkait aksi penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Agustus 2011 silam yang menewaskan 4 warga.

Demikian antara lain diungkapkan Juru Bicara Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (4/9).

Diakui hingga kini proses hukum terhadap Dany Kogoya Cs masih dalam penyelidikan oleh anggota Reskrim Polres Jayapura Kota. “Belum ada tambahan tersangka, namun akan dikembangkan dengan mendalami keteragan para tersangka, guna melengkapi berkas masing-masing tersangka,” tuturnya.

Sementara itu akibat luka tembak yang dialaminya Dany Kogoya harus menjalani amputasi kaki kanannya di RS Bhayangkara, Kotaraja, akibat diterjang peluru ketika hendak melarikan diri pasca drama penangkapan Menurut dia, Tim Dokter RS Bhayangkara berupaya keras menyelamatkan nyawa Dany Kogoya. Salah-satu langkayang ditempu adalah melakukan amputasi. Pasalnya, tukang kaki kanan Dany Kogoya remuk. Tulang kaki kana Dany Kogoya nyaris terpisah.
“Bila tak diamputasi dikhawatirkan nyawanya Dany Kogoya tak bisa diselamatkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, kondisi Dany Kogoya stabil setelah diamputasi,” tukas dia.

Polisi Dinilai Terkesan Asal Tuduh
Sementara itu, polisi terkesan asal-asalan menuduh, serangkaian aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dilakukan Dany Kogoya, salah-satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kesan ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRP Julius Miagoni, SH ketika dihubungi Bintang Papua via ponsel, Selasa (4/9) malam. Dia mengatakan, kesan asal-asalan menuduh tanpa didukung bukti-bukti kuat telah menyalahi praduga tak bersalah (presumption of inocence), padahal seseorang dinyatakan bersalah apabila sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Dany Kogoya kan belum ditetapkan sebagai tersangka, tapi Polisi justru mengatakan yang bersangkutan terlibat serangkaian aksi penembakan dan kekerasan di Kota Jayapura,” tukasnya.

Kata dia, tuduhan semacam ini seringkali dijumpai seperti apabila aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Paniai,maka Polisi serta-merta menuduh dilakukan kelompok John Yogi. Bila kejadian di Kota Jayapura, pelakunya adalah kelompok Dany Kogoya dan sebagainya.

Dia mengatakan, suatu hal yang sangat penting bagi Polisi yakni melakukan penyelidikan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat, serangkaian aksi penembakan dan kekerasan di Kota Jayapura sesuai bukti hukum dilakukan Dany Kogoya.

Karena itu, menurutnya, pihaknya memohon agar pasca penangkapan Dany Kogoya perlu dilakukan proses hukum yang benar dan manusiawi.

“Kebiasaan melakukan tindakan teror, ancaman, penganiayaan dan lain-lain terhadap warga yang ditangkap agar dihindari secara dini,”kata dia. (mdc/don/l03)

September 4, 2012 0

Tokoh Organisasi Papua Merdeka ditangkap di Jayapura

Selain Kogoya, belasan orang aktivis lainnya juga ikut ditangkap dan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam disita dalam penggerebekan di markas OPM malam lalu (2/9).

Keterangan Direktur Reskrim Umum Kepolisian Papua, Wachyono, kepada Radio Australia menjelaskan Daniel Kogoya sempat ditembak kakinya saat melakukan usaha perlawanan.

“Saat ini Dani Kogoya mendapat perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura,” kata Wachyono.

Menurut Wachyono, Daniel Kogoya masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Daerah Papua sejak satu tahun yang lalu.

Daniel Kogoya dan kelompoknya diduga terlibat dalam sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penyerangan pada 1 Agustus tahun lalu di daerah Keerom yang mengakibatkan 6 orang tewas, termasuk anggota polisi.

Menurut Wachyono, kelompok Daniel Kogoya kerap beraksi di pinggiran kota Jayapura sampai perbatasan.

Sumber: http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-09-03/tokoh-organisasi-papua-merdeka-ditangkap-di-jayapura/1010052

September 3, 2012 0

Panglima Papua Merdeka Tolak Perundingan dengan Indonesia

Kamis, 23 Agustus 2012 01:30 WIB
VIVANEWS

PAPUA – Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka, John M Yogi menyatakan pihaknya tidak bersedia berunding dengan Pemerintah Indonesia.

“Hormat Jhon M Yogi kaliber 45, panglima tertinggi TPN/PB-OPM kawasan Papua menyampaikan bahwa segala tawaran dari NKRI seratus persen ditolak keras,” kata dia dalam surat pernyataannya, Rabu 22 Agustus 2012.

Termasuk, dia menambahkan, menolak seratus persen rencana referendum yang ditawarkan dalam Musawarah Besar Kongres Papua dan sidang segi tiga.

“Kami pihak TPBN OPM menolak keras, dan kami hanya menerima hak kedaulatan bagi bangsa Papua Barat serta siap menerima dekolonisasi penentuan nasib sendiri bagi bangsa Malanesia,” ujar Jhon.
Jhon mengancam, bila dekolonisasi tidak segera direalisasikan, bangsa Papua akan terus berjuang untuk kemerdekaannya. “Saya tegaskan TPN/PB-OPM siap berperang melawan dengan NKRI sampai Papua Merdeka,” tuturnya.

Ia juga meminta Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Italia bertanggung jawab atas banyaknya orang Papua yang menjadi korban pelanggaran HAM.

“Kami orang Papua banyak yang menjadi korban, jadi Belanda, Amerika, Australia, Inggris, Italia, Indonesia dan negara-negara lain segera tanggung jawab atas nyawa orang Papua di hadapan duniawi dan surgawi,” tegas Jhon.

Sementara itu, pascapenembakan anggota polisi oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi, situasi Enaritali, Ibukota Paniai dikabarkan mencekam. Ratusan warga ketakutan, karena 15 warga diduga disiksa dan lima rumah dibakar.

Namun, Kapolres Paniai AKBP Anton Diance saat dikonfirmasi membantah hal itu. “Tidak ada penyiksaan dan pembakaran, polisi dalam melakukan pengejaran sesuai prosedur,” tuturnya.

Kapolres juga mengaku bahwa sampai saat ini, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. “Kami masih buru pelaku, yang diduga kelompok OPM pimpinan John Yogi,” tegas Anton.[]

sumber : viva

August 23, 2012 0

Peu Ada Perundingan RI-PNG

Rabu, 22 Agustus 2012 17:18, http://bintangpapua.com

JAYAPURA—Polisi didesak segera menangkap Koordinator TPN/OPM Lambert Pekikir yang bermarkas di Camp Victory, wilayah perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG). Pasalnya, kelompok Lambert selama ini diduga mengganggu ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Keerom. Bahkan diduga menembak mati Kepala Kampung Sawiyatami Yohanes Yanupron di Sawiyatami, Distrik Wembi, Kabupaten Keerom pada saat HUT TPN/OPM 1 Juli 2012 silam.

Desakan ini disampaikan Uskup Jayapura Mgr.Leo Laba Ladjar, OFM ketika acara tatap muka bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw di Aula Gereja Katedral, Jayapura, belum lama ini.

Ironisnya, Uskup Laba Ladjar mengutarakan, pasca tertembaknya Kepala Kampung tersebut, mereka melarikan diri ke Camp Victory untuk mempersiapkan amunisi baru lagi. Hal ini membuat Polisi kesulitan menangkap kelompok mereka.

Karena itu, kata dia, perlu adanya suatu perundingan antara pemerintah RI-PNG menyerahkan Lambert Pekikir agar yang bersangkutan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya sekaligus diproses hukum di Indonesia. Alasannya, lanjut Uskup pabila Lambert Pekikir tak segera ditangkap, maka umat tak berdaya dan dikwatirkan seluruh umat yang berdiam di Keerom sejak tahun 1970-an hingga kini terus menerus memedam kecemasan dan traumatis tinggi.

Dijelaskan, sebelum peringatan HUT TPN/OPM 1 Juli 2012 silam, kelompok Lambert Pekikir masuk keluar Kampung dan membagi-bagikan bendera Bintang Kejora, simbol perlawanan bangsa Papua Barat untuk memisahkan diri dari pemerintah RI. Tak hanya itu, yang bersangkutan memaksa masyarakat setempat mengibarkan Bintang Kejora selama tiga hari berturut turut.

Senada dengan itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw menandaskan, untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan persamaan pandangan dari pelbagai pihak, termasuk stakeholders terutama para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan lain lain yang memiliki umat ini.

Karenanya, tukas dia, bila terjadi masalah di masyarakat, maka para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat berkenan menyampaikan kepada umat atau masyarakat.

“Hal ini secara otomatis terbangun sebuah komunikasi atas bawah, kanan kiri dan sebagainya didalam masyarakat,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol (Inf) Jansen Simanjuntak yang dihubungi terpisah menegaskan, pihaknya mengalami kendala ketika hendak menangkap Lambert Pekikir dan kelompoknya. Sebab, yang bersangkutan bersembunyi di hutan belantara di Bawen atau Selatan Wutung yang merupakan wilayah PNG.

“Kami tak ingin serta merta mengejar Lambert Pekikir sampai ke Bawen,” tukas dia. Namun, siapanpun Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok separatis yang melakukan teror otomatis harus diberantas sembari menghormati HAM.

“Bukan berarti kita takut, tapi HAM sebagai pedoman untuk melakukan tindakan tegas di lapangan,” ujarnya. (mdc/don/l03)

August 22, 2012 0

Lambert Pekikir, Bantah Tundingan TNI/POLRI Atas Penembakan Warga Papua

Jayapura VB,–Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 yang dirayakan oleh Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka (TPN.OPM) dinodai dengan tindakan represi militer Indonesia melalui TNI yang menembak mati salah satu warga Papua yang merupakan Kepala Kampung Sawiyatami, Wembi. Indonesia melalui Polri juga menangkap 2 warga Papua di Wamena tanpa alasan yang jelas. Rakyat Papua terancam diatas negerinya sendiri.

Dari pantauan KNPBnews di Wamena, minggu pagi (1/7) tadi pukul 06:00 wp, dua orang aktivis masing-masing Enor Itlay (28) dan Semi Sambom (29) ditangkap oleh jajaran Polres Jayawijaya saat keduanya sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Pugima yang tidak jauh dari kota Wamena. Tanpa alasan yang jelas, kedua aktivis ini dibawa ke Mapolres Jayawijaya dan sedang diinterogasi.

Di Kerom, perbatasan RI-PNG, Yohanes Yanafrom, salah satu kepala kampung ditembak mati oleh TNI yang sedang melakukan patroli. Dari sumber Lambert Pekikir, Koordinator TPN.OPM dari Markas Pusat Victoria selaku penanggung jawab HUT Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 bahwa dirinya telah mendapat informasih langsung dari warga Papua di tempat kejadian bahwa korban pada pukul 08.00 wp sedang mengendai motor dan diikuti oleh mobil milik TNI yang melakukan patroli dan menembak langsung ke arah korban hingga jatuh dan mobil yang dikendarai TNI melaju meninggalkan korban.

Melihat korban terjatuh, beberapa warga bermaksud melihat korban yang terkapar di badan jalan, belum lama kemudian iring-iringan mobil TNI kembali menuju ke tempat kejadian dan melakukan penembakan secara membabi buta kepada warga yang sedang mengamankan korban. Lalu warga berlari menuju hutan mengamankan diri. Lambert menuturkan ada beberapa warga yang tertembak serpihan peluruh TNI, lainnya luka-luka.

TPN.OPM Tolak Laporan Versi TNI dan Media Indonesia

Sementara itu, terkait pemberitaan media yang melangsir laporan TNI bahwa penembakan terhadap Jhon (sebelumnya Yohanes) Yanifrom tersebut dilakukan oleh kelompok Lambert Pekikir, ditolak dengan tegas oleh Lambert via telepon pagi ini.

Jhon itu anggota resmi TPN-OPM, dia juga kepala desa Sawyatami. Saat ini markas besar OPM berduka atas kabar tersebut,” tegas Lambertus.
Lambertus mengatakan, dirinya terakhir bertemu dengan Jhon dua hari sebelum peringatan hari jadi Papua Barat. “Kami akan mancari tahu dengan cara kami atas kematian Jhon,” terang Lambertus.

Lambert selaku penanggung jawab perayaan HUT Proklamasih mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pasukan menghargai hari Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, dan mulai dari kemarin lalu (30 juni – 1 Juli -red) kami berada di titik perayaan HUT dan melakukan upacara pengibaran bendera, sehingga lanjut Lambert, tidak benar pasukannya melakukan penembakan terhadap warga Papua di pinggir jalan.

Lambert mengatakan, sejak lalu, sesuai rencana dirinya menyatakan kepada Republik Indonesia bahwa perayaan itu akan dilakukan secara terhormat tanpa melakukan tindakan tembak menembak, apalagi kepada warga sipil yang tidak berdosa. Kini TNI justru melakukan penembakan dan menuduhnya sebagai pelaku penembakan terhadap Yohanes Yanafrom. “Mana mungkin saya membunuh rakyat saya, apalagi korban merupakan salah satu keponakan saya sendiri”, tegas Lambert setangah sedih.

Lambert membenarkan pengibaran bendera bintang fajar di tiga tempat, namun ketiganya dilakukan dalam rangka memperingati HUT Proklamasih kemerdekaan Republik Papua Barat.

Pasca penembakan yang dilakukan oleh TNI, sesuai pantauan lapangan, sekitar 8 truk Dalmas dari Brmob dan TNI melakukan penyisiran dan pengejaran kepada warga Papua yang diduga sebagai kelompok TPN.OPM. Sebagian besar warga di wilayah Kerom telah mengungsi ke hutan. Warga dikabarkan dalam kondisi darurat.

Sumber: KNPBNews

July 3, 2012 1

3000-an Eks TPN/OPM Menjadi Ancaman?

JAYAPURA- Ribuan eks TPN/OPM yang sejak puluhan tahun lalu menyeberang ke Negara tetangga Papua New Guinea (PNG), kini kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kembalinya warga Papua yang selama orde baru dicap sebagai separatis, karena merasa tanah kelahirannya sudah aman, dan jauh lebih baik dibanding Negara tempat mereka mengungsi, terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. Namun, mereka berpotensi menjadi ancaman, karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. ‘’ Ada sekitar 3000-an eks TPN/OPM asal PNG yang kembali ke NKRI dalam tiga tahun terakhir, mereka saat ini tersebar di 8 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua New,’’ujar Redison Manurung Kepala Badan Perbatasan dan Kesbangpol Linmas Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat 28 Oktober. Lanjutnya, dari identifikasi yang dilakukan, alasan para eks TPN/OPM itu kembali, karena menganggap Papua sudah aman dan jauh lebih maju terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. ‘’Dulu mereka lari ke PNG, karena merasa Papua tidak aman, tapi sejak otonomi khusus diberlakukan, mereka melihat perkembangan sangat pesat dan menjanjikan serta bisa mensejahterahkan. Dan mereka berharap bisa ikut merasakan, sehingga memutuskan pulang,’’kata dia.

Namun, sambungnya, mereka hingga kini belum memiliki pekerjaan serta tempat tinggal, dan hanya selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan mengajukan proposal. ‘’Hampir setiap saat mereka membawa proposal meminta bantuan dana ke pemerintah, sementara yang diberikan hanya bisa untuk keperluan sesaat, karena anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas,’’ucapnya.

Jika kondisi ini terus menerus berlangsung, pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang akan kewalahan, sementara jika permintaan para eks TPN/OPM itu tidak dipenuhi bisa menimbulkan dampak social. ‘’Mereka bisa menjadi ancaman, jika tidak segera ditangani dengan baik,’’ singkatnya.

Menurut Redison, langkah-langkah yang sudah dipersiapkan pihaknya dalam menangani Eks TPN/OPM itu, berencana menyiapkan perumahan bagi mereka, serta lahan untuk digarap. ‘’Upaya kami masih sebatas merencanakan, membangun perumahan bagi mereka, seperti yang pernah dilakukan Menko Kesra dijamannya Aburizal, tapi terkendala anggaran yang sangat terbatas,’’imbuhnya.

Untuk melakukan identifikasi terhadap eks TPN/OPM itu, pihaknya juga masih kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana. ‘’ Mereka memang tersebar di 8 distrik, tapi yang paling banyak di Distrik Batom yang berbatasan langsung dengan PNG, sementara untuk menjangkau kesana hanya bisa menggunakan pesawat, karena belum ada akses jalan,’’terangnya.(jir/don/l03)

October 31, 2011 0

TPN-OPM Pimpinan Panglima Jenderal Goliat Tabuni Menolak Hasil Konggres Papua III

Edudanews – Puncak Jaya West Papua Senin Pagi (24/10), Pimpinan Panglima Jenderal Goliat Tabuni menolak hasil konggres III yang mengatasnamakan TPN-OPM dan Rakyat Papua Membuat Negara Federasi, Pembentukan Presiden dan wakil Presiden serta beberapa kabinet Pemerintahan Transisi yang di bentuk pada (19/10) adalah tidak kredibel dan murni kontra perjuangan dan kemerdekaan Papua Barat berbentuk Republik dan berdaulat penuh.

Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat bertahan berjuang sejak 1961 sampai saat detik ini mau bentuk negara merdeka. Kami tidak mau Negara Federasi, maka elemen Perjuangan Papua merdeka manapun adakan kegiatan tanpa mengetahui Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat itu ilegal maka dari itu kami menolak hasil yang di dapat dari Konggres Papua III, di adakan oleh Dewan Adap Papua (DAP) dan Organ politik lainnya.

oleh Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat Jendaeral Tuan Goliat Tabuni disampaikan oleh sekjen Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat Jenderal Anthon Tabuni Puncak jaya Papua Barat (salam Merdeka) source”sms”

October 27, 2011 0

‘Kami Mau yang Berdaulat Penuh, Bukan Federasi’

JAYAPURA – Setelah Lambert Pekikir, kini, salah satu Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Yakni ‘Jenderal’ Tadius Yogi, menyatakan penolakannya terhadap Kongres Rakyat Papua III dan hasil dari Kongres tersebut yang telah mendeklarasikan berdirinya Negara federasi Papua Barat.

Penegasan ‘Jenderal’ Tadius Yogi tersebut, diungkapkannya ketika dihubungi Bintang Papua, Kamis (20/10) kemarin, dalam sambungan telepon selular tersebut, dengan jelas Tadius Yogi menyampaikan bahwa,”Tidak ada bendera setengah tiang, tidak ada, yang kami inginkan itu adalah bendera di ujung tiang, jadi harus merdeka penuh, kami tidak terima kongres itu, karena kami mau merdeka secara penuh,” ujarnya dari seberang. Tadius Yogi, adalah salah seorang pimpinan TPN/OPM. Dirinya dan kelompoknya menguasai daerah Nabire, Paniai dan sekitarnya, basis kekuasaan pria kelahiran Bogasiba Enarotali tersebut terpusat di Edude, gunung Wede, Enarotali, KV 6069 Badawo, Paniai Timur.

Tadius Yogi yang juga sebagai Komandan Kodap IV, mengungkapkan bahwa, kongres itu adalah keinginan orang yang hanya mau bendera naik setengah tiang, sementara keinginan dirinya dan kelompoknya adalah bendera harus dikibarkan secara penuh diujung tiang,”Itu kongres mereka punya jadi bukan kami punya, karena kami tidak mau dengan kongres, kami menolak kongres itu sejak pertama, hasil kongres itu juga kami tolak, dan kami tidak mengakui hasil itu,” tegasnya lagi.

Pada kesempatan tersebut, ditambahkan juga oleh Juru bicara Makodap IV Paniai, Yamo, bahwa,”Kami ini tetap teguh, sangat percuma perjuangan kami selama 60 tahun kalau hanya untuk nagara federasi, untuk apa itu, jadi kami sangat menolak itu, saya ingin kasih ingat bahwa, proklamasi oleh Tuan Seth Runkorem itu bunyinya, Tanah Papua menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat secara penuh, jadi bukan federasi,” tandas Yamo.

Penegasan itu semakin memperkuat penolakan yang telah disampaikan oleh Komandan TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambeth Pekikir, serta ungkapan penolakan dari General TRWP Mathius Wenda, saat diwawancarai PM News beberapa waktu lalu, Kongres yang diklaim sebagai ungkapan suara hati sluruh rakyat Papua ternyata ditolak oleh mereka yang telah berjuang puluhan tahun dan mengorbankan segalanya untuk Tanah ini,”Jangan ada lagi korban, rakyat sudah cukup menderita,” ungkap Lambert Pkikir beberapa waktu lalu. (bom/don/l03)

October 21, 2011 0

Lambert Pekikir Tetap Tak Akui Hasil Kongres

Kongres Rakyat Papua III, 2011 diwarnai Pengibaran Sang Bintang Kejora

JAYAPURA – Kongres Rakyat Papua III yang telah berakhir dan merekomendasikan Pembentukan ‘Negara Federasi Papua Barat’, ternyata tetap ditolak oleh Pimpinan TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir. Dalam pernyatyaannya, Lembert menegaskan bahwa, hasil itu bukan aspirasi dari apa yang diharapkannya, dan itu bukanlah bagian dari aspirasi TPN/OPM. “Kami tetap menolak, apapun hasil kongres itu, karena bukan itu yang kami harapkan, itu aspirasi mereka, bukan aspirasi kami, aspirasi kami adalah merdeka, sekali lagi, kami menolak hasil itu, dan kami juga tidak menyetujui kongres itu,” ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Rabu (19/10) malam kemarin. Kongres Rakyat Papua III yang berakhir kemarin, juga telah memilih Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri, dan keputusan itupun tidak diakui dan ditolak oleh Lambert Pekikir. Dikatakannya, itu bukanlah yang dikehendaki oleh TPN/OPM, itu kehendak pihak lain, sehingga tidak diakui dan mereka menolak.

Lambert menegaskan bahwa, sebuah Negara yang memiliki Presiden atau Perdana Menteri adalah sebuah Negara yang sudah merdeka. “Kita ini masih berjuang, dan belum merdeka, tetapi kenapa sudah ada presiden dan perdana menteri, ada apa ini, jangan main-main dengan semua ini, jangan bohongi masyarakat,” tanya Lambert Pekikir.

“Kami juga dengar kalau ada yang mengundurkan diri dari kongres karena dibatasi dan tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau pandangan politik, ini kan aneh, kenapa harus ada yang dibatasi dan tidak bisa sampaikan pandangan politik, saya harap itu tidak benar-benar terjadi, tetapi kalau itu terjadi, berarti ada yang sudah diseting dari kongres itu,” ujarnya lagi.

Lambert juga menegaskan bahwa, jangan membiarkan rakyat jadi korban dari keinginan pihak-pihak tertentu. “Kalau sudah kerusuhan dan terjadi penangkapan dengan terjadi tembak menembak begitu, mereka harus siap untuk bertanggung jawab, jangan lepas tangan, karena masyarakat akan menjadi korban, kita ini sudah menderita, jangan lagi tambah beban penderitaan, mereka harus bertanggung jawab, supaya rakyat tidak menjadi kambing hitam,” ujar Lambert Pekikir. (bom/don/l03)

October 20, 2011