KRP III, 2011, Republik Demokratik Papua Barat dan Forkorus Yaboisembut

Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang baru-baru ini dimunculkan dalam peta politik perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak Penyelenggaraan Kongres dimaksud. Penolakan demi penolakan bermunculan, baik dari pihak sejumlah Panglima di Rimba New Guinea maupun dari pihak pembela Merah-Putih. Walaupun ada penolakan, penyelenggara memang telah mahir lantaran dibesarkan dan dididik matang ibutiri Pertiwi dengan semboyan, “Biar anjing menggongong, kafilah tetap berlalu.”

Memang alasan penolakan dari pihak yang menolak KRP III, 2011 berbeda, maka jelas tujuannya juga berbeda. Dua kelompok yang menolak: yang satu dalam rangka membela Sang Bintang Kejora, yang lainnya demi mempertahankan Sang Merah-Putih. Walaupun keduanya bertentangan, keduanya sama-sama menolak KRP III, 2011. Mengapa bisa terjadi?

Menurut analisis PMNews paling tidak ada sejumlah kesamaan dan perbedaan, ada dasar pemikiran yang mendorong penolakan dimaksud. Kesamaan kedua belah pihak yang menolak ialah bahwa mereka melakukan “penolakan dengan tegas”, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Jadi tidak ada syarat yang diajukan, tetapi secara tegas mereka menolak.

[stickyright]

Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?

Kalau ada ancaman pembunuhan mereka karena keterlibatan orang tua/ kakek mereka di masa lalu, maka apakah benar para pejuang atau gerilyawan merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?

[/stickyright]
Perbedaannya terletak pada alasan dan tujuan keduanya. Pertama kita lihat alasan penolakan pihak Barisan/ Kelompok Pembela Sang Merah-Putih. Alasan utama mereka ialah “Karena mereka mencintani Sang Merah Putih.” Selanjutnya kita perlu bertanya, “Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?” Ada sejumlah alasan pula. Diantaranya, satu alasan yang paling kuat dan paling banyak disampaikan dalam diskusi antarpribadi ialah “Sebab anak dan cucu para pejuang Merah-Putih takut mereka akan dibasmikan, atau dibunuh kalau Papua benar-benar merdeka.” Pertanyaannya, “Benarkan bahwa setelah Papua Merdeka nanti, orang Papua nasionalis akan membunuh sesama suku, bangsa dan rakyatnya sendiri? Kalau itu dilakukan oleh para pejuang atau gerilyawan, siapa pejuang/ gerilyawan itu yang merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?” Kelihatannya ini sebuah perang urat-saraf yang dilakukan pihak musuh perjuangan bangsa Papua yang menakut-nakuti orang Papua. Hal yang pasti tidak akan terjadi, tentunya.

Kalau kita bertanya kepada mereka, “Apakah Anda membela Merah-Putih karena cinta NKRI?” Tentu saja jawabannya tidak tegas “Ya!”, atau “Tidak!”, karena memang itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ialah “Mengapa ayahmu, kakekmu membela NKRI waktu itu?” Jawabanya kebanyakan menyatakan, “Karena waktu itu ayah saya, kakek saya mengira, karena dijanjikan Soekarno dan agennya bahwa setelah Belanda keluar, maka Papua Merdeka akan dibantu oleh NKRI!” Itulah alasan orang Papua mendukung NKRI dan mengibarkan Merah-Putih di Tanah Papua, bukan karena cinta kepada NKRI.

Pihak kedua yang menolak KRP III, 2011 ialah para gerilyawan di Rimba New Guinea, yaitu pertama dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda, kedua dari Panglima Madodap TPN/OPM Pemka Paniai, Gen. Yogi, ketiga Jubir Dewan Militer TPN PB, Jonah Wenda, dan keempat dari Panglima TPN/OPM Wilayah perbatasan Lambert Pekikir. Kesemuanya menolak penyelenggaraan kongres kali ini. Alasan utama penolakan mereka karena menganggap penyelenggara Kongres dimaksud tidak jelas statusnya dalam pentas politik Papua Merdeka dari sisi organisasi dan personil yang terlibat sekaligus juga tujuan KRP ini tidak jelas: apakah untuk Papua Merdeka ataukah untuk memulai Otsus Jilid III di Tanah Papua. Ada pemimpin yang menganggap orang yang mengurus Adat masuk mengurus politik, dengan kata lain para penyelenggara dianggap bermain tidak sesuai kapasitas dan tanggungjawabnya. Artinya ada anggapan bahwa kali ini penjaga gawang Kesebelasan bangsa Papua kini memposisikan diri sebagai striker, sebuah langkah yang membingungkan semua pihak.

Kemudian ada alasan-alasan politis lainnya, yaitu
1. Siapa yang menyuruh menyelenggarakan kongres ini?
2. Apa tujuan penyelenggaraannya?
3. Siapa yang membiayainya?

Dari tiga pertanyaan ini akan terungkap hal-hal seperti berikut:
1. Apakah Kongres ini menghasilkan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara?
2. Apakah nama negaranya ialah “Republik West Papua?”
3. Apakah Hari Proklamasinya tanggal 1 Juli 1971?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Tentu saja bukan tanpa alasan.[stickyleft]Konon katanya penyelenggara KRP III, 2011 ialah para pendukung Bendera Bintang 14, yang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Desember 1988, dengan nama Negara Melanesia Barat, dengan Benderanya berbintang 14 itu.[/stickyleft] Konon West Papua National Authority (WPNA) yang menjadi sponsor penyelenggaraan KRP III, 2011 ialah bentukan dari kelompok Bintang-14 dibawah pimpinan Dr. Thom W. Wainggai, yang kini dipimpin Dr. Jack Roembiak yang saat ini berbasis di Australia.

Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perjuangan bangsa Papua berawal dan dipertahankan sepanjang hampir setengah abad oleh para pencetus dan pendukung Bendera Bintang Kejora, Negara Republik West Papua, dipimpin terutama oleh para Panglima dan gerilyawan di seantero Pulau New Guinea, dengan nama organisasi politiknya Organisasi Papua Merdeka (OPM, bukan WPNA), dan angkatan bersenjatanya bernama TPN (bukan TPN PB dan bukan TPN/OPM) yang kini berubah nama menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) setelah secara struktural dan organisatoris dipisahkan dari OPM sebagai organisasi politik secara murni (organisasi, menejemen dan struktural).
***

Kemudian, ada dua pihak lain yang menolak secara tidak langsung, yaitu penanggungjawab Aula Universitas Cenderawasih serta Gedung Olahraga Cenderawasih dan Ondoafi Sereh, anak Alm. Dortheys Elyay, Boy Eluay yang tidak mengizinkan penyelenggaraan Kongres di Lapangan/ Taman Makam Pahlawan bangsa Papua di bekas Lapangan Sepak Bola Sentani. PMNews tidak tahu persis apakah alasan penolakannya sejalan dengan alasan para gerilyawan tadi ataukah alasan keamanan dan ketertiban serta dampak daripada penyelenggaraan kongres dimaksud. Hanya mereka yang tahu.
***

[stickyright]1. Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?;
2. Apakah pemerintahan ala WPNA ini mengakui tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?[/stickyright]
Selanjutnya kita perlu menyinggung soal tokoh Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang kini hendak mengikuti riwayat hidup pendahulunya Ketua LMA Irian Jaya (Papua) dan kemudian Ketua PDP (Presidium Dewan Papua), yang selanjutnya dianggap sebagai bayangan Presiden West Papua di kemudian hari. Kini WPNA menyodorkan tawaran Ketua DAP sekarang menjadi Presiden dengan nama negara Republik Demokratik Papua Barat. Sebuah nama tokoh baru dengan nama negara yang baru pula. Yang belum jelas sekarang “Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?” dan “Apakah tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?” Dua pertanyaan ini perlu diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dan Selpius Bobii, karena keduanya muncul dalam pentas politik di Tanah Papua baru-baru ini dengan sekaligus menggagas dan kini menyelenggarakan KRP III, 2011.

Atau barangkali lebih baik kita lemparkan berbagai pertanyaan, keluh-kesah dan duri-duri ini kepada sejarah, karena sejarah selalu membuktikan secara pasti dan benar, arti dari semua yang membuat sejarah itu sendiri.

October 18, 2011 1

TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai Menolak KRP III, 2011

PERNYATAAN SIKAP PANGLIMA TPN /OPM DEVISI II MAKODAM PEMKA IV
PANIAI TERKAIT KONGRES III BANGSA PAPUA BARAT

[PMNews – Dokumen Asli, Lihat di sini]

Kami Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Devisi II Makodam Pemka IV Paniai, Papua Barat merasa perlu menyatakan (baca: menunjukan) sikap terkait wacana Kongres III Bangsa Papua Barat yang sebentar lagi akan digelar –sedianya berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Oktober 2011.

Informasi yang kami dapat bahwa Kongres III Bangsa Papua Barat dikordinir oleh beberapa orang Papua Barat yang mengaku sebagai “tokoh-tokoh” yang tergabung dalam kepemimpinan nasional Papua atau kepemimpinan kolektif. Mereka seperti Forkorus Yoboisembut (ketua Dewan Adat Papua), Edison Waromi (Presiden West Papua National Authority), Albert Kailele (West Papua National Coalition for Liberation), Herman Awom (Moderator Presedium Dewan Papua), Eliezer Awom (Mantan Tapol) dan beberapa tokoh pemuda seperti Selpius Bobii (Ketua Umum Front PEPERA), Zakarias Horota (Mantan Ketua Umum Front Nasional Mahasiswa Papua), dan masih banyak tokoh pemuda lainnya.

Kami juga mendengar berbagai penolakan diselenggarakannya Kongres III Bangsa Papua Barat, baik dari rekan-rekan TPN/OPM di wilayah Keerom dan sekitarnya, dari wilayah Byak juga, dan termasuk dari wilayah perbatasan pimpinan tuan Mathias Wenda. Dan kami yakin, akan ada sikap berikutnya dari unsur panglima TPN dan OPM bersama anak buah mereka di wilayah lainnya. Selain itu, penolakan Kongres III Bangsa Papua Barat juga datang dari organisasi pemuda yang selama ini giat mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat melalu referendum, yakni; Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kita semua tahu persis apa yang selama ini telah, dan sedang dilakukan oleh KNPB bersama massa rakyat Papua Barat. Jika KNPB menolak terselenggaranya Kongres III Bangsa Papua Barat, berarti massa rakyat Papua Barat juga turut menolaknya.

Sebenarnya yang perlu diketahui oleh pihak penyelenggara Kongres III Bangsa Papua Barat adalah kenapa TPN/OPM di berbagai wilayah menolak dengan tegas kegiatan akbar tersebut?

Kenapa KNPB sebagai organ pemuda dan massa rakyat Papua Barat ikut menolak? Kenapa massa rakyat Papua Barat juga ikut menolak? Kalau begitu, apa yang salah dengan diselenggarakannya kongres III Bangsa Papua Barat?
Dan harus diketahui juga, perjuangan TPN/OPM untuk membebaskan Papua dari cengkeraman Negara Republik Indonestia sudah lama diperjuangkan. Tujuan utama adalah; menuntut kemerdekaan penuh bagi bangsa Papua Barat. Sejak tahun 1963 cara kekerasan (baca: berperang melawan ABRI) telah ditempuh TPN/OPM hingga sampai saat ini. Kami TPN/OPM selalu menyatakan bahwa PAPUA MERDEKA ADALAH HARGA MATI, ini sebuah tuntutan yang tak bisa di tawar-tawar lagi.

Kami TPN/OPM ingat persis, di tahun 1998 di bawah pimpinan Theys Elluy dari Presedium Dewan Papua (PDP) bersama team 100 pernah bertemu dengan Presiden B.J Habibie di Istana Negara, Jakarta. Tuntutan utama mereka sesuai dengan cita-cita TPN/OPM; menuntut keluar dari Negara Indonesia, dan membentuk Negara Papua Barat yang resmi dan diakui dunia internasional.

Namun, saat itu tuntutan atau aspirasi Rakyat Papua Barat ditolak oleh presiden RI. Katanya, pulang dan renungkan. Kemudian lanjutannya, berlangsung Kongres I Bangsa Papua Barat.

Terus berlanjut juga ke Kongres II Bangsa Papua Barat. Memang benar, baik Kongres I maupun II saat itu mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Papua Barat, termasuk kami TPN/OPM yang sudah lama berdomisil di hutan-hutan belantara. Pertanyaannya, kenapa Kongres I dan II mendapat dukungan penuh? Karena ada seorang figur yang jelas; mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat Papua Barat; dan arah dari pada seorang figur tersebut sudah sangat jelas.

Tapi sayang, Theys Hiyo Elluay telah lebih dulu dibunuh oleh Kopassus Indonesia. Bisa dikatakan semenjak kepergian Theys, perjuangan rakyat Papua Barat kacau balau. PDP bisa dikatakan bubar. Beberapa tokoh yang mendapat mandat dari pada rakyat Papua Barat memilih “mundur” dan mengabdi pada Negara penjajah, sebut saja seperti Tom Beanal, Willy Mandowen, dan beberapa orang lagi. Dan sejak itu, kami TPN/OPM mengambil langkahlangkah keras atau cara berperang untuk mengusir TNI/Polri dari tanah Papua Barat. Dan sampai saat ini perjuangan kami masih terus eksis, terutama di wilayah markas besar hati jantung Paniai, Eduda.

Kita kembali pada pro dan kontra Kongres III Rakyat Papua Barat. Bahwa Kongres III Bangsa Papua Barat tidak perlu diselenggarakan jika “pertemuaan akbar” ini bukan lahir dari tuntutan rakyat Papua Barat. Tidak perlu mengadakan Kongres III Bangsa Papua Barat jika ajang ini dipakai oleh elit-elit Papua yang mencari legitimasi atau pengakuan dari massa rakyat Papua Barat, termasuk dari pemerintah Indonesia. Kami harus mengatakan, bahwa TPN/OPM sudah bosan dengan janji-janji omong kosong yang selama ini di kampanyekan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai tokoh Papua. Belum saatnya di gelar Kongres III Bangsa Papua Barat;

Dengan ini kami TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai menyatakan sikap;
1. Menolak tegas berlangsungnya Kongres III Bangsa Papua Barat yang
diselenggarakan oleh elit-elit Papua yang sudah tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat Papua Barat saat ini.
2. Penyelenggaraan Kongres III Bangsa Papua Barat harus lahir dari tuntutan dan kebutuhan rakyat Papua atau masyarakat akar rumput, atau dari TPN/OPM yang selama inii murni memiliki idealisme Papua Merdeka.
3. Meminta pertanggung jawaban Presedium Dewan Papua (PDP) bersama tokoh-tokoh yang telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Papua Barat saat Kongres I dan II, jika tidak, maka orang-orang ini harus diadili oleh sidang rakyat Papua Barat.

4. Mendukung penuh berbagai kegiataan dan agenda referendum dengan tujuan mencapai kemerdekaan bangsa Papua Barat secara penuh, karena cita-cita luhur kita adalah melihat Papua merdeka atau bebas dari cengkeraman Negara Indonesia.

5. Komponen-komponen, fraksi-fraksi serta organisasi-organisasi yang ada di luar negeri maupun dalam negeri segera rapatkan barisan, bulatkan tekad, serta satukan persepsi untuk sebuah tujuan mulia. Jangan mengurusi kepentingan pribadi sendiri, tetapi mari kita bersama-sama memikirkan nasib rakyat Papua Barat yang telah lama dijajah oleh NKRI.

Demikian pernyataan sikap resmi Panglima TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai, Papua Barat. Mohon menjadi perhatian bersama, terutama rakyat Papua Barat yang sedang berjuang untuk bebaskan Papua Barat dari cengkeraman penjajah Negara Indonesia.

DI KELUARKAN DI : MABES, EDUDA, PANIAI
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011
TPN OPM DEVISI II MAKODAM
PEMKA IV PANIAI WEST PAPUA

Salmon Maga Yogi

Brig. Gen.

September 19, 2011 4

Berita Duka, Letnan General Hosea Waker Meninggal Dunia 30 Agustus 2010

Dear All, yang kami hormati dan khususnya kepada para pejuang, pemerhati dan pembelah hak-hak dasar masyarakat West Papua dari tirani Kolonial, Kapitalis dan Imprealisme.

Bahawa hari ini, Tanggal 30 Agustus, 2010, Jam 7:00 WPNG, telah di panggil oleh Allah Sang Pencipta, Patriot pembela hak-hak Dasar Rakyat Papua Barat:

Nama : Hosea Waker
Jabatan : Komdant Post, Markas OPM-TPNPB VICTORYA, Bevani Perbatasan West Papua dan PNG.
Pangkat : Letnan General

Sekilas Riwayatnya Dalam Perjuangan Bangsa:

Patriot Hosea Waker adalah para pejuang-pejuang yang pertama memelopori perjuangan kemerdekaan negara West Papua di wilayah pegunungan West Papua, Khususnya dengan membangun Pos Pertahanan OPM Pertama di Kecamatan Kelela salah satu kecataman di wilayah bagian barat dari kabupaten Wamena yang sekarang di mekarkan kabupaten Mamberamo tengah.

Hosea Waker pernah menikah seorang perempuan asal kampungnya Pagawakwe, namun mereka bersama hanya tiga minggu, setelah perang pertama yang di sebut Gejolak 1977 pecah di Wilayah kecamatan Kelela dan Bokondini, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan istri tercinta, sanak saudaranya dan serta kampung halamannya, dengan tujuan menuju mengambil kemerdekaan di Papua Timur (sebutan waktu untuk PNG).

Beliau menghabiskan masa mudahnya dengan bergerilya di Hutan Rimba, dan berjalan kaki dari wilayah pegungan hingga tahun 1979 tiba di wilayah perbatasan West Papua dan PNG bersama Sauk Bomay, Hans Bomay, Matias Wenda, Stiben Pagawak, Yikwa Tua, Agani Yikwa dan yang lain.

Seumur hidupnya hingga beliau menghabiskan nafas terakhirnya, Beliau disegenai oleh seluruh pejuang di Rimba karena belaiu merupakan sosok militer yang penuh dengan disiplin dan tegas.

Sejak kami berssama dua bulan yang lalu Beliau banyak menceritakan tentang perjuangannya sewaktu bersama Yacop Pray dan Rumkorem di Scoot Jaou Bevani, dan konsistensinya dalam perjuangan banyak mengharapkan semua para pejuang untuk tetap tegar dan teguh dalam perjuangan bangsa.

Beliau hari ini telah meninggalkan dunia diakibatkan karena hampir sembilan tahun menderita penyakit asmah, pengobatan rutin biasa dilakukan setiap ada uang untuk membeli obat namun ketika tidak ada uang dalam waktu satu bulan maka beliau mengalami keadaan yang sangat kritis akhirnya hari pada tepat jam 7:00 WPNG Patriat Hosea Waker dipanggil oleh Tuhan saat fajar menyingsung dengan keadaan tenang.

Hingga saat ini, beliau masih di semayamkan di rumah duka Vanimo, Pinggir Pasar dasi Province Vanimo.

Demikian sedikit info duka untuk di ketahui oleh saudara-saudara seperjuanga di manapun anda berada.

Informasih selangkapnya akan kami sampaikan pada besok hari.

September 2, 2010 0

Kongres OPM, Inginkan Papua Merdeka

Wagub: Stop Mimpi Merdeka, Papua Harus Sejahtera Dalam NKRI

Jayapura—Salah satu hasil kongres TPN/OPM beberapa waktu lalu, memutuskan akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Papua dalam arti, pisah dari NKRI.

Sekedar diketahui, sebelum melakukan aksi penghadanga dan pembakaran terhadap 3 unit mobil pengangkut BBM dan bahan makanan, di Tingginambut Puncak Jaya Papua, ternyata kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sudah menggelar Kongres Besar. Hasilnya, OPM tetap akan terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat. ‘’Kami bangsa Papua tetap pada pendirian semula, mempertahankan harga diri bangsa Papua menuju kemerdekaan. Rakyat Papua akan terus berjuang melepaskan diri dari NKRI,’’ ujar Sekjen Panglima OPM Anton Tabuni dalam press realese rekaman video yang dikirim kepada wartawan di Papua.

Bahkan, lanjut Anton Tabuni yang mengaku atas nama panglima tertinggi OPM Goliat Tabuni, sebagai bentuk perjuangan, pihaknya akan terus melancarkan serangan terhadap aparat keamanan Indonesia maupun pihak-pihak yang ingin menghentikan perjuangan mereka, sekalipun presiden Indonesia terus menerus menambah pasukan di Tingginambut Puncak Jaya.’’Siapapun dia, baik sipil yang menyamar maupun aparat keamanan, akan kamu tumpas dari bumi Papua,’’tegasnya.

Dalam gambar rekaman video itu juga terekam pelaksanaan kongres OPM di wilayah Tingginambut Puncak Jaya, yang dimulai dengan upacara adat Pegunungan Papua, serta upacara pengibaran 3 bendera bintang kejora,simbol Papua Merdeka.

Anton Tabuni juga meminta seluruh bangsa Papua mendukung kemerdekaan Papua Barat, karena tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda dan tidak bisa di tawar lagi. Aparat keamanan indonesia agar segera menyerah dan angkat kaki dari Papua sambil menyuarakan Papau Merdeka.

Kemerdekaan Papua adalah hak segala bangsa maka penjajah diatas Papua harus keluar dari Papua.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Sarmi Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem SE, mengatakan, untuk mengangkat derajat dan martabat serta menghadirkan kesejahteraan ke atas Tanah dan orang Papua, tidak bisa dilakukan dengan hanya menabur mimpi – mimpi tentang wacana kemerdekaan kepada rakyat Papua.

“Stop mimpi Merdeka lagi, Papua harus sejahtera dalam NKRI, hentikan semua upaya untuk menggalang dukungan dan bicara Papua merdeka di luar negeri, kita harus segera datang ke kampung dan mulai bangun Papua, mulai hari ini,” tegas Wagub dalam wejangannya kepada masyarakat dan kepala kampung se- Kabupaten Sarmi di Pulau Liki dalam kegiatan Turkam-nya Rabu (21/7).

Wagub meminta hendaknya dengan adanya Program RESPEK ini semangat untuk mengangkat harga diri dan martabat orang Papua di kampung harus terus digalakkan, karena menurutnya tidak ada cara lain yang sebaik Program RESPEK, karena dengan program RESPEK maka kemerdekaan dalam artian kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat kampung adalah sesuatu yang nyata dan bisa digapai, alias bukan mimpi.

“Daripada sibuk berkoar – koar di luar negeri minta Papua merdeka, lebih baik kita semua kembali ke tanah Papua, kembali ke kampung kita masing – masing untuk menggunakan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan untuk membangun kampung kita masing – masing”, kata Hesegem. (jir/amr)

July 23, 2010

Kongres OPM, Inginkan Papua Merdeka

Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem SEJayapura—Salah satu hasil kongres TPN/OPM beberapa waktu lalu, memutuskan akan tetap memperjuangkan kemerdekaan Papua dalam arti, pisah dari NKRI.

Kemerdekaan Papua adalah hak segala bangsa maka penjajah diatas Papua harus keluar dari Papua.

Ini adalah pernyataan kemerdekaan bangsa papua’ diselenggarakan di pusat pertahanan Distrik Tingginambut Puncak jaya 31 Juni tahun 2010 Seminggu lalu Kapolda Papua Irjen Bekto Suprapto dan Panglima XVII Cenderawasih Mayjen Hotma Marbun terbang menuju Tingginambut. Kapolda menghimbau Goliat Tabuni dan pengikutnya menyerah. Namun, himbauan itu sama sekali tidak diindahkan. Kelompok OPM terus melancarkan aksi penyerangan.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Sarmi Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem SE, mengatakan, untuk mengangkat derajat dan martabat serta menghadirkan kesejahteraan ke atas Tanah dan orang Papua, tidak bisa dilakukan dengan hanya menabur mimpi – mimpi tentang wacana kemerdekaan kepada rakyat Papua.

July 23, 2010 6

Panglima OPM Enggan Menyerahkan Diri

Nusantara / Kamis, 22 Juli 2010 11:05 WIB

Metrotvnews.com, Jayapura: Panglima Organisasi Papua Merdeka, Goliath Tabuni, Kamis (22/7), tetap enggan menyerahkan diri. Diduga, Goliath mendalangi penembakan dan pembakaran konvoi mobil dari Wamena ke Puncak Jaya Mulia.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto telah memberikan ultimatum kepada Goliath. Tapi, ultimatum itu tak digubris. Bahkan Goliath terus melakukan penembakan dan pembakaran mobil di Puncak Jaya.

Aksi penembakan dan pembakaran empat mobil pembawa bahan makanan dan bangunan itu terjadi Rabu siang. Satu mobil kabur dan tiga lainnya dibakar. Barang-barangnya pun dijarah. Tidak ada korban jiwa.(Ricardo Hutahaean/RAS)

July 22, 2010 2

OPM Sudah Bentuk ‘Kabinet’

Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat berbincang-bincang dengan Kapolres AKBP Aleks KorwaMulia—Deadline 28 Juni bagi TPN/OPM agar menyerahkan diri sebagaimana pernah diungkapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, bukan berarti setelah deadline langsung diadakan penyerangan terhadap kelompok yang terus bergerilya di hutan dan pegunungan di Papua tersebut.

‘’Deadline itu bukan berarti langsung tentara masuk operasi, itu tidak. Ada tahapan-tahapannya sehingga harus dengan tegas kita bicara begitu,’’ ungkapnya saat memberi keterangan pers di kediamannya kemarin.

Dikatakan, dengan adanya deadline sudah banyak perkembangan yang diperoleh, terutama komunikasi yang terjalin lewat surat. ‘’Dengan begitu kita bisa kirim surat, dan setelah mereka baca nanti bisa menilai bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan menyengsarakan rakyat. Kesadaran untuk mereka itu yang kita tuju,’’ lanjutnya.

Dijelaskan, kalau deadline seperti yang banyak diartikan masyarakat umumnya, yaitu operasi militer atas TPN/OPM, menurutnya hal itu butuh koordinasi dengan berbagai kalangan karena akan menyangkut berbagai hal, seperti bagaimana menyiapkan masyarakat yang akan diungsikan dan lain-lainnya. ‘’ Berapa biaya yang harus kita siapakan, siapa-siapa yang harus dicari dan tempatnya dimana. Ini bukan pekerjaan deadline seperti ini. Ini pekerjaan terkoordinasi dan pekerjaan terpadu semua komponen,’’ jelasnya.

Dan terkait dengan komunikasi yang terjalin, menurut Bupati pihaknya telah menerima banyak sekali surat dari berbagai kalangan, terutama kelompok TPN/OPM. ‘’Terakhir kemarin malam saya menerima surat dari mereka. Suratnya ditujukan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan tembusan sebanyak 23 tembusan yang semuanya di luar negeri termasuk Presiden Amerika Serikat Obama,’’ ungkapnya sambil menunjukkan surat berbungkus amplop coklat.

Isi surat yang oleh Bupati Lukas Enembe sempat dibacakan dan disaksikan wartawan baik lokal maupun nasional di halaman kediaman Bupati Puncak Jaya tersebut tampak isinya yang juga terdapat susunan kabinet negara yang diinginkan oleh TPN/OPM, yang berisi Anton Tabuni sebagai presiden dan dengan 32 menteri. Rupanya dengan melihat susunan ini, ternyata OPM sudah mempersiapkan kabinet.

Yang mengejutkan diantara kabinetnya terdapat sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh agama, termasuk Sekjen PDP Thaha Alhamid di dalamnya. ‘’Surat-suratnya banyak dan saya file untuk nantinya bahan laporan saya. Artinya ada komunikasi dengan mereka yang isinya macam-macam, termasuk permintaan-permintaan mereka yang mungkin kita tidak bisa jawab seperti permintaan senjata dan amunisi. Kita jawab ini menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa sehingga kita balas itu tidak mungkin kita lakukan,’’ ungkapnya.

Disinggung solusi terbaik, dengan tegas Lukas Enembe mengatakan bahwa hanya satu yakni TPN/OPM dapat menyerah dan kembali menjadi warga negara membangun bersama Papua yang damai. ‘’Sudah tidak ada jalan lain. Wilayah ini dibentuk atas dasar undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia,’’ tegasnya.
Dikatakan juga bahwa kepada LSM maupun organisasi-organisasi lain jangan terus menyorot aparat yang sering dituding melanggar HAM. ‘’Orang yang dibunuh aparat itu bisa saya hitung, paling sekitar lima orang. Sedangkan yang mereka (TPN/OPM ) bunuh itu jauh lebih banyak. Kalau aparat kita tidak terlalu persoalkan karena memang sudah tugasnya di situ. Tapi ini masyarakat, tukang ojek mereka bunuh, wanita-wanita mereka perkosa dan ada beberapa orang yang mereka siksa hingga mengalami luka berat dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di sini. Trus mau disebut apa kelakuan mereka itu?,’’ ungkapnya.
Sementara itu Kapolres Puncak Jaya AKBP Aleks Korwa mengungkapkan terkait situasi Kamtibmas di Puncak Jaya bahwa pihaknya terus melakukan kewaspadaan meski dukungan peralatan yang minim. ‘’Kendala kita ras mereka pada umumnya sama, terus masyarakat jua ketakutan melapor karena terkait ancaman jiwa mereka. Medan di sini seperti kita lihat bersama itu sulit. Sedangkan bagi mereka itu rumah mereka,’’ ungkapnya usai peresmian Politeknik Kesehatan Program Khusus Diploma III Puncak Jaya.

Dan terkait deadline, Kapolres mengatakan bahwa target sasaran yakni kembalinya senjata milik aparat TNI/Polri yang dirampas kelompok TPN/OPM yang menurutnya berkekuatan sekitar 300-400 orang dengan senjata yang juga cukup banyak belum ada satupun yang berhasil kembali. ‘’Untuk langkah-langkah selanjutnya kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Rencana nanti diatas satu juli kita akan rapat ulang karena 1 juli adalah hari Bhayangkara. Nantinya kita rapatkan bersama terkait hasil rapat 15 Juni lalu,’’ ungkapnya.
Terkait poster-poster yang dipajang di sejumlah tempat dipinggir Jalan raya yang berisi foto orang yang masuk DPO, Aleks Korwa mengatakan bahwa hal itu cukup efektif dalam upaya pengejarannya ‘’Diantara poster itu berhasil kita tembak satu yaitu Elenius Telenggen beberapa waktu lalu,’’ ungkapnya lagi.
Disinggung jam malam maupun razia-razia pada pos-pos tertentu oleh aparat TNI/Polri yang berkekuatan sekitar 500 personel gabungan anggota organik Polres Puncak Jaya, Gegana Brimobda Papua, Densus 88 Antiteror, Satuan Pelopor dari Kelapa Dua Bogor serta TNI, Kapolres mengatakan bahwa untuk jam malam memang diberlakukan sampai jam 9 malam. ‘’Kita himbau kepada masyarakat untuk tidak keluar diatas jam 9 malam. Tapi itu tidak kaku, masih ada toleransi,’’ jelasnya.

Untuk razia, menurutnya yang diperiksa adalah KTP, senjata tajam dan senjata. ‘’ Selama ini belum ada satupun yang kita ambil. Sedangkan kalau ada masyarakat yang tidak memiliki KTP kita koordinasi dengan dinas kependudukan untuk segera mengurus ke sana,’’ jelasnya. (cr-10/jir)

July 1, 2010 2

TNI dan Polri Harus Bertindak

JAYAPURA [PAPOS]- Aksi brutal yang dilakukan TPN/OPM di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Meskipun pemerintah kabupaten [Pemkab] Puncak Jaya sudah berusaha melakukan pendekatan, namun aksi TPN/OPM malah semakin menjadi-jadi, bahkan mereka tidak segan-segan mengintimidasi dan menteror warga serta melakukan pengrusakan pasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, jembatan dan gedung pemerintah lainnya.

Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda, S.Sos mengatakan untuk menghentikan tindakan TPN/OPM ini, Pemkab Puncak Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri dengan cara apapun penyelesaian yang dibuat pihak pemerintah siap memback-up TNI dan Polri.

Karena TPN/OPM ini selalu melakukan intimisadi dan terror kepada warga, dimana mereka selalu memaksakan kehendak dengan meminta apa saja dari masyarakat, jika tidak diberikan, mereka mengancam ditembak dan jika satu peluru mereka hilang, maka warga harus ganti dengan lima ekor babi ( harga 1 ekor babi = Rp 2 Juta

April 29, 2010 1

OPM Rekrut Ratusan Warga Papua

VIVAnews – Dalam setahun terakhir, kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) di bawah pimpinan Goliat Tabuni, yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya Papua, diduga merekrut ratusan warga menjadi anggota.

Warga kemudian dilatih menggunakan senjata dan berperang gerilya. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Nesko Wenda kepada VIVAnews di Jayapura, Rabu 28 April 2010.

April 28, 2010 0

TPN/OPM Teror Warga

del.icio.us Tags: baku tembak,features,gerilya rimba,gelagat Papua Merdeka

JAYAPURA [PAPOS]- Gerakan Papua Merdeka (GPK) pimpinan Goliat Tabuni akhir-akhir ini terus melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat di Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Nambut Kabupaten Puncak Jaya. Mereka memiliki sekitar 500 anggota dan memiliki 200-300 pucuk senjata.

Kepala Kampung Kurulena Distrik Nimboluk Tinggi Mambut Kabupaten Puncak Jaya, Sem Telenggeng kepada Papua Pos, Sabtu (24/4) di Abepura, mengatakan peristiwa pembakan yang terjadi di Distrik Nimboluk yang menewaskan 3 karyawan PT. Modern merupakan rentetan peristiwa teror yang dilakukan kelompok sipil bersenjata pimpinan Goliat Tabuni.

Dimana penembakan terhadap karyawan PT. Modern adalah kelompok Goliat Tabuni yang dipimpin Komandan Kompi, Renius Talenggeng.

April 26, 2010 2