Komandan OPM Belum Dipastikan Kapan Akan Serahkan Diri

Suara.com – Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan Jenderal Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) Goliat Tabuni akan menyerahkan diri.

Teguh menyampaikan, kalau Goliat menginginkan mengakhiri aktivitas melawan Pemerintah Indonesia.

Kabar itu disampaikan Teguh, menurut hasil pertemuan TNI dengan 23 anak buah Goliat di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya.

“Memang kita tidak bertemu langsung dengan Goliat Tabuni dan belum tahu kapan dia mau serahkan diri. Tapi berdasarkan pertemuan 23 anggota Goliat Tabuni dengan Kasdam XVII Cenderawasih di Tingginambut, bahwa Goliat bersama anggotanya itu ingin kembali ke NKRI untuk menjadi warga Indonesia,”

kata Teguh saat dihubungi Suara.com melalui telepon selulernya, Selasa (24/3/2015) malam.

Melalui puluhan anggota separatis yang dipimpinnya itu, Goliat juga menyampaikan perasaan menyesal karena pergerakannya selama ini tidak membuahkan hasil bagi kemajuan Papua merdeka.

Bahkan Goliat pun ingin menikmati hidup dan pembangunan seperti warga Indonesia lainnya.

Sementara itu Teguh juga mengatakan pihaknya belum mengetahui secara gamblang soal keberadaan Goliat Tabuni yang hingga kini masih menyembunyikan dirinya.

“Kami kurang tahu keberadaan Goliat dimana, kami hanya bertemu anggota dari Goliat Tabuni saja,” katanya.

Terkait info Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan akan merilis identitas dari 23 anggota Goliat Tabuni, Teguh mengaku belum mendapat informasi soal itu.

Selama ini Goliat Tabuni dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)- Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua.

Pada tanggal 11 Desember 2012 dia dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM dengan pangkat Jenderal Goliat Tabuni bersamaan dengan itu dilakukan juga pelantikan Wakil Panglima TPN-OPM, Letjen Gabriel Melkizedek Awom, Kepala Staf Umurn TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Pelantikan ini sesuai dengan KTT TPN-OPM yang berhasil digelar di Markas TPN Perwomi Biak, Papua sejaktanggal 1-5 Mei 2012 lalu.

Pelantikan tersebut juga dihadiri sekitar 500 pengikut TPN-OPM dan ditandai dengan tembakan anggota TPN-OPM, yakni tanda resmi Goliat Tabuni sebagai pemimpin perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Selama kepemimpinannya sebagai Jenderal OPM, kelompok Goliat Tabuni telah menewaskan puluhan anggota TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya. (Lidya Salmah)

Source: Merdeka.com, Laban Laisila : 24 Mar 2015 | 21:03

March 25, 2015 0

Goliath Tabuni Bersama 23 Pasukannya Turun Gunung

JAYAPURA – ‘Jenderal Tertinggi’ Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM ) Goliath Tabuni bersama 23 orang pengikutnya (baca; pasukannya) di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, telah sadar atas perjuangan Papua merdeka yang tidak pernah tercapai, akhirnya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bersama istri dan anak mereka untuk hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya.

Keinginan turun gunung ‘Jenderal’ Goliath Tabuni bersama 23 pengikutnya ini disampaikan melalui perwakilannya kepada Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman yang baru saja melakukan kunjungan ke wilayah Tingginambut.

“Ke-23 anggota TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni itu, mau menyerahkan diri dan turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, jika sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

kata Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman melalui pres releasenya yang diterima, Selasa (24/3) kemarin.

Dihadapan Kasdam, perwakilan ke-23 orang tersebut menyampaikan keinginan mereka, agar dapat dibangunkan 8 unit Honai (rumah masyarakat setempat) sebagai tempat tinggal mereka.

Merekapun menyampaikan agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil). ”Bapa, dan Pos Ramil tidak boleh ditarik. Sampai mati harus di sini,” ujar Goliath Tabuni.

Mendengar permintaan ini, Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman menjawab, permintaan akan pembangunan Honai akan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Sementara permintaan agar dibangun pos Ramil sudah dipertimbangkan oleh Kodam. Namun untuk Danpos Ramil, harus memperhatikan rotasi kepemimpinan.

“Saya akan sampaikan permintaan bapak-bapak. Pembangunan Pos Ramil sudah kami rencanakan, namun untuk permintaan dan Pos Ramil agar jangan ditarik, itu kita harus memperhatikan rotasi jabatan,”

ujar Kasdam.

Usai melakukan dialog dengan masyarakat, Kasdam XVII/Cenderawasih beserta rombongan melakukan dialog dengan prajurit yang bertugas di daerah itu dan meninjau keberadaan pos TNI yang ada di Tingginambut.

Kasdam Tatang Sulaiman mengemukakan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk bisa melihat kondisi riil pasukan di lapangan. ”Saya sengaja minta izin ke Panglima untuk meninjau pos-pos guna melihat lebih dekat kondisi pos dan prajurit,” ujar Kasdam Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berada di Tingginambut, Puncak Jaya .

Selain melihat kondisi prajurit di Pos-pos pengamanan, kunjungan ini juga guna mengetahui apakah sarana prasarana Pos prajurit sudah menunjang tugas atau belum, sehingga kesulitan dalam bertugas dapat diketahui secara langsung.

“Kalo cuma di kota, kita tidak tau apa kendala dan kesulitan prajurit di lapangan. Kita lihat kondisi jalan sehingga pengiriman logistik prajurit dapat diketahui kesulitannya. Hal ini akan menjadi masukan bagi satuan untuk memikirkan bagaimana agar logistik tidak terlambat tiba di pos,”

ujar Brigjen TNI Tatang Sulaiman.

Sementara itu, Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Bahkan selama kepemimpinannya sebagai Jenderal OPM, puluhan anggota TNI/Polri diwilayah Puncak Jaya itu menjadi korban penembakan dan pembantai kelompok tersebut.

Panglima Revolusioner : OPM Menyerah itu Oknum

SEMENTARA ITU Panglima Revolusioner Papua Merdeka, Puron Wenda menyatakan, yang menyerah itu adalah oknum, bukan organisasi Papua Merdeka.

“Kalau Goliat Tabuni menyerahkan diri saya belum tau, tapi kalaupun ya, itu oknum bukan organisasi dan itu persoalan masing-masing,”ujar Puron Wenda saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

Menurut Puron, bila Goliat menyerahkan diri, itu bukti dia bukan berjuang dengan sepenuh hati untuk kemerdekaan Papua. “Dia bukan pejuang sejati karena sudah dengan pemerintah,”jelasnya.

Lanjutnya, Goliat Tabuni selama beberapa tahun terakhir ini juga tidak lagi melakukan aksi menuntut Papua Merdeka, tapi lebih banyak berdiam diri di markasnya. “Goliat selama ini lebih banyak diam di markasnya di Tinggineri, kami yang berjuang dilapangan,”ujarnya.

Rekan seperjuangan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo yang juga bermarkas di Lany Jaya, malah tidak mempercayai kalau Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. “Jangan percaya itu, karena berita itu dibuat-buat, Goliat Tabuni tidak mungkin menyerah,”tandasnya.

Kata Enden, apa bukti Goliat sudah menyerah dan bergabung dengan Indonesia. “Benarkah ia menyerah, apa buktinya, dimana, dilapangan mana ada foto atau videonya,”(ukasnya.

Jadi, tambahnya, kami sangat membantah berita Goliat Tabuni sudah menyerah. “Jangan dibuat-buat seolah-olah Goliat sudah menyerah,”singkatnya.

Panglima Revolusioner Papua Merdeka Masih Enggan Menyerah

Panglima Revolusioner Papua Merdeka Puron Wenda dan Enden Wanimbo masih enggan menyerah dan kembali bergabung ke Indonesia. “Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Papua,”tegas Puron Wenda melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

Lanjutnya, sekalipun pihaknya ditawari kedudukan atau uang tapi akan menolaknya dan akan tetap berjuang untuk Papua Merdeka. “Kami tidak minta uang, kedudukan atau pemekaran, tapi hanya minta Papua Merdeka,”tukasnya.

Mengenai Goliat Tabuni yang sudah menyerah, Puron Wenda mengatakan, belum mengetahui hal itu. “Saya belum tahu itu,”singkanya

Tapi, jika memang Goliat Tabuni Panglima Tertinggi OPM yang bermarkas di Tingginambut telah menyerahkan diri, itu adalah secara oknum tapi bukan organisasi. “Kalau Goliat menyerah itu oknum masing-masing dan saya tidak tau itu, karena dia bermarkas di Tinggineri saya di Lany Jaya,”paparnya.

Kata Puron Wenda, Goliat Tabuni selama beberapa tahun ini hanya lebih banyak berdiam diri di markas. “Kami yang selama ini beraksi di lapangan, saya juga dulu yang baku tembak di Puncak Jaya, baru kemudian saya pindah ke Lany Jaya, sedangkan Goliat tidak pernah,”klaimnya.

Ia juga mulai menyangsingkan perjuangan Goliat yang mengklaim sebagai Jenderal tertinggi OPM. “Goliat itu merasa sudah merdeka, sehingga gunakan pangkat jenderal, kalau kami masih berjuang sehingga gunakan panglima revolusioner, nanti kalau sudah merdeka baru atur mengenai pangkat, itu yang benar,”imbuhnya.

Ditanya apakah bersedia menyerah jika pemerintah memberikan berbagai kemudahan, karena perjuangan kemerdekaan juga bertujuan untuk kesejahteraan, Puron kembali dengan tegas menolak. “Saya tidak mau, hanya mau merdeka, Papua harus tentukan nasibnya sendiri, harus merdeka, sekalipun ditawari dengan kedudukan, uang atau apapun, harus merdeka boleh,”pungkasnya.

Ia meminta pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan kemerdekaan Papua. “Kasih merdeka boleh, baru Ppaua aman, tapi kalau tidak kami terus berjuang, kamu orang Indonesia saja berjuang kok untuk merdeka, saya tidak bisa merdeka sendiri kah,”tandasnya.

Puron Wenda juga menyesalkan sikap para bupati dan gubernur Papua, yang selalu memanfaatkan perjuangan mereka untuk kepentingan dana besar bagi Papua. “Bupati, gubernur selalu bilang sama Indonesia, kalau kami hanya butuh uang, padahal itu sama sekali tipu, kami hanya mau Merdeka,”paparnya.

Puron mengklaim, saat ini persenjataan dan amunis yang mereka miliki sudah semakin banyak. “Kita punya senjata sudah banyak dan siap perang,”ucapnya.

Hal senada juga ditandaskan rekan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo, bahwa pejuang revolusioner Papua Merdeka tidak menerima tawaran apapun selain kemerdekaan Papua. “Kami tidak mau ditawar apapun, kami punya harga diri, kalau pemimpin lain boleh di tawar kami tidak,”tegasnya.

Ia juga mengklaim, perjuangan kemerdekaan Papua bukan hanya diperjuangkan mereka yang bergerilya di hutan tapi juga di luar negeri. “ Papua pasti akan merdeka, semua sekarang sedang memperjuangkannya,”kata dia.

Untuk itu, sambungnya, Polisi dan Tentara jangan selalu mengklaim, OPM sudah menyerah. “Jangan selalu Klaim OPM menyerah, itu tidak benar, kami terus berjuang,”paparnya. (loy/jir/don/l03)

Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:16

March 25, 2015 0

Komandan OPM Minta Bertemu dengan Presiden Jokowi?

Source: SUARA.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 19:17

Suara.com – Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.

“Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,”

kata Yotje, Selasa (24/3/2015).

Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.

“Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.

Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.

“Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.

Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.

“Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,”

ujarnya.

Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.

“Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden,” katanya.

Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.

“Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)

March 24, 2015 0

Dewan Adat: Kenapa Pakai Istilah KKB untuk TPN/OPM di Media Massa?

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Hingga Selasa kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Papua masih melakukan pemeriksaan terhadap Wuyunga dan Nesmi Wenda yang ditangkap saat berada di sekitar Pasar Sinakma, Wamena Papua, Sabtu (24/1/15) lalu.

Mereka (Wuyunga dan Nesmi Wenda) diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN) anak buah dari pimpinan Puron Wenda.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Patrige mengatakan, dua orang tersebut ditangkap bersama satu rekan lainnya tetapi dibebaskan pada saat itu juga.

Dikabarkan, mereka dikaitkan dengan sejumlah kasus penembakan kawasan di Kabupaten Lanny Jaya. Dari pemeriksaan awal keduanya dikenakan pasal 340 dan 365 KHUP serta pasal 12 UU Darurat.

Sebagian media di lokal dan nasional memberitakan Wuyunga dan Nesmi Wenda adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyebutan istilah KKB ini membuat Dewan Adat Wilayah (DAP) Meepago angkat bicara.

“Kami baru dengar istilah kriminal bersenjata di Papua. Di sini, dari dulu yang ada hanya TNI/Polri dan TPN/OPM. Tidak ada orang kriminal. Yang ada senjata di Papua itu tentara Indonesia, Polisi Indonesia, dan Tentara Papua yang semua orang tahu namanya TPN/OPM,” kata Ketua DAP Meepago, Ruben B. Edoway, Rabu (28/1/15) di Nabire.

Ia mengakui, beberapa terakhir ini, pihaknya mendengar sejumlah istilah untuk menyebut TPN/OPM.

“Ada beberapa istilah sudah muncul di sini (Papua:red). Dulu ada GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), kemudian muncul KSB (Kelompok Sipil Bersenjata), dan akhir-akhir ini kita dengar KKB. Masih ada lagi istilah lain. Semua istilah itu untuk menyebut TPN/OPM. Mereka tidak mau sebut TPN/OPM, kenapa ya?” tanya Ruben.

Ruben menjelaskan, TPN/OPM itu tidak akan hilang. Kata dia, penggunaan istilah GPK, KKB dan lainnya tidak akan berpengaruh bagi perdamaian di Papua. “Perdamaian yang hakiki akan tercipta di Papua kalau Indonesia mau selesaikan masalah politik Papua secara tuntas melalui referendum atau ambil langkah untuk duduk bicara melalui jalur dialog Papua-Jakarta. Jadi, pakai istilah inilah itulah, pakai krimiminal dan lainnya tidak bisa selesaikan masalah,” harapnya.

Terkait penembakan antara TPN/OPM dan TNI/Polri di Papua yang belum berakhir hingga memasuki tahun ke-52 ini, Konsultan Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan termasuk dalam kategori armed conflict.

“Bila TNI baku tembak dengan OPM, ia tak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tapi masuk dalam kategori armed conflict. Mereka masing-masing adalah combatant. Mereka mengikuti hukum perang alias Geneva Convention,” kata dia.

Peneliti Hak Asasi Manusia dan Hak-hak kaum minoritas ini mengatakan, OPM bukan aktor negara namun ia bisa dikategorikan sebagai quasi state actor alias aktor negara semu. Karena OPM memang ingin Papua berdiri sebagai negara tapi masih belum berhasil. Ia disebut sebagai negara semu,” terangnya (baca: Penembakan di Papua Kategori Armed Conflict). (GE/003/MS)

Source: MajalahSelangkah.com, Penulis : Admin MS | Rabu, 28 Januari 2015 12:23

January 28, 2015 0

Keluarga Korban Minta Jangan Ditutup-Tutupi

Keluarga Korban misteri hilangnya 17 orang di Mamberamo Raya, Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai didampingi TPFI Ny. Eni Tan, ketika bertemu Komnas HAM RI di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November lalu. JAYAPURA — Kasus hilangnya 17 penumpang Speedboat saat melakukan perjalanan dari Serui menuju Kabupaten Mamberamo Raya, masih terus dipertanyakan pihak keluarga korban. Mereka masih berharap kasus ini harus diungkap tuntas.

Terkait dengan itu, untuk memperkuat penyampaian Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) Ny. Eni Tan sesuai peryataan dari Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Natalius Pigai bakal membuka ulang misteri hilangnya 17 orang menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa berangkat dari Serui menuju Kasonaweja, Mamberamo Raya pada 3 Maret 2009 silam, ketika bertemu keluarga korban di Swiss-bel Hotel, Jayapura, 20 November 2014 lalu.

Selanjutnya Bintang Papua menemui Ny. Regina Muabuai dan Hendri Muabuai di Jalan Paldam, Belakang Masjid Raya Kloofkam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (24/11).

Hendri Muabuai mengatakan, menjelang 6 tahun atau persisnya 3 Maret 2009, Ishak Petrus Muabuai, Kabag Umum Pemda Mamberamo Raya, salah satu dari 17 orang penumpang speedboat di Mamberamo Raya, pihaknya terus mempertanyakan Polda Papua kerjanya apa?

Dikatakan Hendri Muabuai, pihaknya minta agar pihak Polda Papua menginisiasi bedah kasus atau gelar perkara secara terbuka disaksikan masyarakat umum. Tak perlu ditutup-tutupi serta menghadirkan Tim Khusus Mamberamo Raya sesuai keputusan Rakorsus di Kemenkopolhukam, untuk membahas penyanderaan 17 orang di Mamberamo Raya pada Agustus 2013.

Menurut Hendri Muabuai, pihak keluarga mempunyai hasil investigasi tersendiri dan mempunyai 2 sandera yang berhasil meloloskan diri. Seorang diantaranya telah bertemu langsung mantan Kapolda Papua M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, sekaligus dimintai keterangan selama seminggu.

Selain itu, lanjut Hendri Muabuai, pihaknya menyambut gembira adanya rekomendasi dari Menkopolhukam yang diteruskan kepada Kasum TNI mengingat rekomendasi pertama ke BIN 21 September 2013 dinyatakan hilang.

Pertemuan di Kasum TNI dengan membawa rekomendasi langsung dari Menkopolhukan yang ditujukan kepada Kasum TNI, diantar langsung Deputy I Poldagri, sehingga terbentuklah Tim Khusus Mamberamo Raya.

“Mereka bertemu keluarga korban di Restoran Be-One pada 9 Desember 2013,” ujarnya.

Sementara itu, Ny. Regina Muabuai menuturkan, selama ini hasil investigasi misteri hilangnya 17 orang baik Polda Papua, TPFI maupun keluarga korban berbeda-beda.

“Mari kita duduk bersama biar hasil investigasi sinergis,” tegas Ny. Regina. (Mdc/don)

Selasa, 25 November 2014 01:38, bintangpapua.com

November 25, 2014 0

Keluarga Korban ‘Tantang’ Polda Gelar Perkara Bersama

Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) Ny. Eni Tan menyerahkan hasil investigasi misteri 17 orang hilang dalam perjalanan ke Mamberamo Raya kepada Staf Komnas HAM RI Natalis Pigai di Swiss-bel Hotel, Jayapura, Kamis (20/11). JAYAPURA — Keluarga korban dan Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) ‘menantang’ pihak Polda Papua melakukan bedah perkara, terkait misteri 17 orang hilang dalam perjalanan menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa dari Serui tujuan Kasonaweja, Mamberamo Raya, pada tanggal 3 Maret 2009 silam.

Demikian diutarakan TPFI Ny. Eni Tan di Abepura, Sabtu (22/11), setelah pertemuan antara Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Natalius Pigai, keluarga korban masing-masing Regina Muabuai dan Henri Muabuai dan TPFI Ny. Eni Tan pada Kamis (20/11) di Swiss-bel Hotel, Jayapura, sebagaimana disampaikan kembali Ny. Eni Tan kepada Bintang Papua di Abepura, Sabtu (22/11).

Ny. Eni Tan mengutarakan, Komnas HAM menyampaikan misteri 17 orang hilang merupakan tragedi kemanusiaan sepanjang sejarah, karenanya perlu dibuka ulang.

Ditanya kenapa sampai keluarga korban dan TPFI menantang pihak Polda Papua melakukan beda perkara misteri 17 orang hilang, dikatakan Ny. Eni Tan, pihaknya diundang Komnas HAM pada 4 Mei 2014 di Jakarta kemudian Natalius Pigai memberikan surat pada 2 Mei 2014 kepada Tim advokasi TPFI No. 936/K/PMT/5/2014 perihal permintaan laporan tindak lanjut pengaduan, bahwa Komnas HAM RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan keluarga korban dan TPFI perihal hilangnya 17 orang dalam perjalanan menggunakan Speedboat Saweri Sinuai Nehupa dari Serui tujuan Kasanoweja, Mamberamo Raya pada 3 Maret 2009 silam, maka pada 1 April 2014 Komnas HAM telah melakukan gelar perkara bersama Polda Papua yang dihadiri Kapolda Papua, Wakapolda Papua dan para pejabat utama Polda Papua yang dilakukan di Polda Papua.

Saat ini pihak Polda Papua sudah melakukan penyelidikan secara intensif terhadap kasus tersebut dengan menurunkan Tim Satuan Khusus dengan melibatkan personil dari Mabes Polri. Bahwa tim penyelidik telah menemukan adanya petunjuk terkait pelaku dan tempat kejadian, tapi masih diperlukan penyelidikan lanjutan untuk membuat terang peristiwa tersebut. Karenanya, cetus Ny. Eni Tan, berdasarkan surat dari Komnas HAM RI yang menyatakan secara tertulis dan sah bahwa telah ada gelar perkara secara tertutup tanpa melibatkan keluarga korban dan TPFI, maka keluarga korban dan TPFI sekaligus menantang untuk gelar perkara bersama.

“Mereka diam-diam melakukan gelar perkara, padahal harus melibatkan keluarga korban dan TPFI sesuai KUHP,” terang Ny. Eni Tan. Dikatakan Ny. Eni tan, pihaknya merasa kecewa, karena hasil investigasi misteri 17 orang hilang dalam perjalanan ke Mamberamo Raya, sebenarnya sangat membantu dan bisa menjadi motivasi bagi aparat keamanan dan penegak hukum untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Kita tak perlu menunggu data primer berupa orang mati atau korban sandera yang ditemukan. Kita tak perlu menunggu ada foto terbaru. Kita tak perlu ada seorang yang keluar dulu dari sandera, karena ini merupakan konspirasi tingkat tinggi dan bukan ulah OPM murni. Tapi ulah OPM bisnis, OPM berdasi dan OPM bayangan,” tegas Ny. Eni Tan.

Menurut Ny. Eni Tan, pihaknya sudah mengatakan bersama keluarga korban pada saat bedah perkara pada tanggal 15 November 2014, bahwa pihaknya telah bertemu langsung dan berdialog dengan keluarga korban bahwa OPM murni menolak tebusan Rp9 Miliar yang diantaranya oleh salah-satu utusan berinisial IA dengan pesan agar OPM mengaku menyandera 17 orang. Tapi ditolak mentah-mentah.

Ny. Eni Tan berpendapat, pihak Polda Papua perlu mempertimbangkan permintaan keluarga korban dan TPFI, yakni mari duduk bersama untuk bedah perkara berdasarkan hasil investigasi TPFI. Masing-masing Aparat keamanan, Tim Satuan Khusus, Densus 88, Tim 15, Tim 5, Komnas HAM dengan menghadirkan keluarga korban, Para Pimpinan Eselon II, Pimpinan Daerah, Pangdam XXVII/Cenderawasih, Kapolda Papua dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), yang terlibat dalam Rakersus Mamberamo Raya di Kemenpolhukam. Hasil dari pembahasan tersebut, ujar Ny. Eni Tan, barulah dibuat perencanaan untuk upaya pembebasaan para sandera dengan 2 cara, yakni negosiasi persuasif (pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh adat dan melibatkan OPM murni.

“Jika negosiasi persuasif tidak bisa, maka tindakan kedua sesuai wewenang hukum negara,” tandas Ny. Eni Tan.(Mdc/don/lo1)

Senin, 24 November 2014 03:49, Bintangpapua.com

November 24, 2014 0

Perbatasan Wutung Memanas Lagi

JAYAPURA – Perbatasan Wutung yang menghubungkan wilayah Indonesia dan Papua New Guniea (PNG) kembali memanas setelah adanya rentetan penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di sekitar Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Sabtu (19/7) pagi pukul 10.00 WIT.

Beruntung aksi penembakan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata itu tidak ada korban jiwa. Meskipun tidak ada korban jiwa, aparat TNI Polri bergegas langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap kelompok tersebut.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono saat dikonfirmasi membenarkan adanya tembakan di sekitar Perbatasan Wutung yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. “Tembakan itu terjadi di daerah gunung sebanyak 1 kali dan selang 30 menit kemudian terdengar lagi bunyi tembakan selama tiga kali dari hutan,” jelas Pudjo, Sabtu (19/7).

Menurut Pudjo, aksi penembakan itu disebabkan adanya pembakaran dua Camp milik Kelompok Kriminal Bersenjata pimpinan Meki Gombo oleh Tentara PNG, yang ditengarai membuat kesal kelompok tersebut dengan mengeluarkan tembakan.

“Mulanya sekitar pukul 10.00 WIT terlihat dari menara pemantau oleh aggota Pos Polisi ada kepulan asap hitam di wilayah hukum PNG. Kemudian setelah dilakukan pengecekan di kampung Wutung ternyata asap tersebut berasal dari 2 camp milik Meki Gombo (pok KKB ) yang dibakar oleh Army PNG,”

ungkap Pudjo.

Pudjo berpandangan motif penembakan itu, guna menciptakan rasa takut dimasyarakat, sehingga masyarakat Indonesia maupun PNG resah dan takut melaksanakan kegiatan sehari-hari, termasuk proses belajar mengajar.

“Kelompok tersebut selalu berusaha membuat keresahan dengan cara menakut nakuti masyarakat dan hendak mengambil keuntungan di perbatasan, yang mengakibatkan rakyat baik indonesia atau PNG sangat resah sehingga mereka tidak mampu melaksanakan giat sehari-hari, seperti berkebun, berdagang, bersekolah dan lain-lain. Maka giat kelompok ini harus dikutuk dan dijadikan musuh bersama,”

kata Pudjo. (Loy/don/l03)

Senin, 21 Juli 2014 10:59, BinPa

July 21, 2014 0

Markas OPM Disergap Polisi

JAYAPURA – Sebuah Markas TPN/OPM yang berlamat di Kampung Berraf, Distrik Nimbokrang disergap oleh Gabungan Brimob dan Polres Jayapura pada Minggu (20/7) sore sekitar pukul 15.00 WIT.

Dari data yang dihimpun Bintang Papua menyebutkan, penyergapan markas TPN/OPM tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKPB Sondang Siagian. Awalnya pukul 11.00 WIT, tim gabungan dari Markas Polres hendak menuju ke Kampung Berraf, tepat di rumah Levi Tarko yang diduga tempat juru bicara TPN/OPM atas nama, Satto.

Begitu tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba mendapat tembakan dari kelompok TPN/OPM yang berasal dari rumah milik Levi Tarko, sehingga tim gabungan Polres Jayapura bersama Brimob Polda Papua menyebar dan melakukan penyisiran di Kampung Berraf.

Dari hasil penyisiran itu, aparat berhasil menemukan sebuah markas miliki TPN-OPM di daerah hutan. Namun, kelompok tersebut telah melarikan diri ke arah hutan.

Namun dari hasil pemeriksaan Markas, aparat menyita 1 Pucuk senjata Laras Panjang Kaliber 22 Rakitan, 1 unit Mesin bubut, Pakaian Loreng, Sepatu PDL, Dokumen, 2 buah bendera Bintang Kejora, Id card anggota Rakornas, Mesin potong, Buku panduan tempur dan buku panduan Intelejen.

Ketika dikonfirmasi ke Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono belum bisa memberikan keterangan adanya penyergapan tersebut. “Masih di tahan info sama team yang ada di gunung, karena tim yang berkerja dalam jumlah yang cukup dan didukung tim lengkap. Waktu mau bergerak saya ikut, jadi belum ada karena tim masih bergerak,” katanya, Minggu (20/8).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi ke Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Rikas Hidayatulah membenarkan adanya penyergapan tersebut. “Betul ada penyergapan itu. Bukan kita yang didalam, kita hanya mengawal di luar saja,” katanya tadi malam. (Loy/don/l03)

Senin, 21 Juli 2014 10:43, BintangPapua.com

July 21, 2014 1

Jubir TPN/OPM: “Kami Berbeda Pandangan Politik Dengan NRFPB”

PAPUAN, Jayapura — Menyangkut pembebasan Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang diklaim sebagai Presiden dan Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengaku memiliki pandangan politik yang berbeda.

“Selama ini Forkorus Yaboisembut Cs tidak berjalan bersama semangat revolusi yang dibangun TPM/OPM,” tegas Saul Bomay, Juru Bicara TPN-OPM, di dampingi Sekertaris Jenderal TPN-OPM, Yusak Pakage, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (19/7/2014) siang.

Menurut Bomay, selama ini NRFPB juga tidak berjalan dalam perahu yang sama dengan TPN/OPM, bahkan dianggap berbeda kendaraan politik.

“Saya berbicara prinsipnya komando revolusi TPN/OPM, dan mereka (red, NRFPB) adalah negara Federasi, dan saya menilai negara Federasi itu masih bagian dari NKRI atau negara bagian,”

ujarnya.

Dikatakan, TPN/OPM sejak dahulu kala tidak memunyai sayap negara federasi, sebab sudah jelas, penanggungjawab umum adalah sayap militer.

“Kelompok Forkorus Cs karena membentuk negara Federasi, berarti mereka bagian dari Negara Republik Indonesia. Karena kalau mereka berbicara Federasi, sama saja dengan otonomi, berarti negara bagian dari NKRI, sedangkan TPN/OPM berbicara lepas dari Republik Indonesia,”

ujarnya.

Yusak Pakage, Sekjen TPM/OPM menambahkan, telah banyak terjadi penyusupan di Papua, terutama dalam berbagai elemen gerakan yang ada.

“Termasuk ada yang menyusup masuk ke dalam tubuh TPN/OPM, tapi mereka bisa dihitung dengan jari, ini jelas-jelas menggangu perjuangan kedepan,” katanya.

Dalam segala pertikaian dan konflik di Papua, menurut Pakage, “Aparat TNI/Polri sendiri yang menciptakan konflik, dengan tujuan memancaing turunnya dana pengamanan. Sering pake kasus-kasus untuk naik pangkat,” jelas Pakage.

Pakage juga memberikan apresiasi kepada masyarakat internasional yang saat ini semakin intens memberikan dukungan untuk rakyat Papua.

“Internasional sekarang sudah bekerja keras untuk mendukung Papua Merdeka, ini membuktikan bahwa Papua tidak selamanya dengan NKRI, salah satunya dukungan negara-negara pasifik,” kata Pakage.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Forkorus Yaboisembut bersama kelima aktivis Papua lainnya akan dibebaskan pada 21 Juli 2014 dari Lembaga Permasyarakatan Abepura, Papua. (Baca: Forkorus Yaboisembut Cs Akan Dibebaskan).

Sumber: SP.com

July 19, 2014 0

Makar di Serui, Sidangnya Kok di Sorong?

KELUARGA tujuh tersangka kasus makar yang di tangkap oleh polisi saat melakukan penyergapan di Kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Februari 2014 lalu mempertanyakan pemindahan lokasi sidang dari PN Serui ke PN Sorong, padahal menurut mereka selama ini tidak ada gejolak ataupun ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun terhadap proses hukum yang di jalani oleh ketujuh tersangka di maksud.

“hukum tidak adil kepada kita orang lemah, kenapa rantingnya yang di tangkap, sedangkan pohonnya di biarkan oleh aparat, terus alasan apa kok sidangnya di pindahkan ke Sorong, sehingga keluarga tidak bisa memantau dan mengikuti proses sidangnya, ada apa ini, semuanya patut dipertanyakan”,

kata Yakob Wanggori kerabat dari dua orang tersangka.

Ia juga mempertanyakan surat komitmen Kapolda yang memberikan keringanan kepada para tersangka dengan menjamin akan menjerat para tersangka dengan tindak pidana ringan saja dan tidak dengan pasal makar.

“dulu sesuai petunjuk Kapolres kami dari keluarga sudah buat surat permohonan maaf atas nama Kepala Suku Arui kepada Kapolda yang di tembuskan ke Pangdam, DPRP, MRP Dewan Adat Papua, dan ada surat disposisi dari Kapolda kepada Kapolres untuk ada keringanan hukuman karena pertimbangan kemanusiaan dan pembinaan, tapi kok mereka tetap di jerat pasal makar, bahkan sekarang di sidang di luar Serui lagi, ke Sorong, Papua Barat, tandanya aparat tidak mampu amankan kah ? atau Pengadilan dan Jaksa di Serui sini tidak mampu kah ?”,

katanya lagi.

Menurutnya, surat tersebut di antar ke kapolda, Kapolda menyampaikan keluarga menunggu selama 1 minggu, setelah itu ia di panggil dari Reskrim, dan diminta buat surat lagi dari keluarga untuk buat permohonan maaf dan penangguhan penahanan karena ada disposisi dari Kapolda ke Polres untuk diberikan pidana ringan kepada 6 tersangka makar Sasawa, karena kondisi mereka yang semakin memburuk dan istri anak yang menjadi korban, makanya dirinya merasa terkejut mendengar para tersangka di sidang di Sorong dan sudah di berangkatkan dengan kapal laut tanpa pemberitahuan ke keluarga.

Merlyn Helan istri tersangka JYK Minggu (8/6) petang mengaku kecewa atas pemindahan suaminya ke Sorong Papua Barat, karena keluarga tidak bisa mengetahui dan mengikuti proses sidang, selain itu secara psikologis membuat kedua anaknya sakit – sakitan, karena selama di tahan di Lapas Serui, ia masih bisa membawa kedua anaknya menjenguk sang suami.

“Sebelum Bapa dorang dikirim ke Sorong, saya dengan anak saya yang umur 3 tahun jengukBapa di Polres hari senin, tapi polisi tidak sampaikan kalau mau kirim Bapa dorang ke Sorong, nanti setelah Bapa tiba di Sorong, baru keluarga dorang dari kota kasih kasih kabar bahwa Bapa sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negri Sorong”,

katanya kepada SULUH PAPUA sambil bercucuran air mata.

Ia mengakui saat ini kerepotan karena kedua anaknya selalu menangis menanyakan Ayahnya, dan saat ini kedua anaknya sedang sakit demam, gara – gara berapa hari minta mau ketemu Ayahnya.

“sebagai istri saya kecewa sekali, kenapa polisi dan Jaksa tidak kasih tau kalau hari Kamis mereka mau di bawa ke Sorong ikut kapal. supaya kita keluarga ini ada uang ka tidak ka, saya dengan anak-anak bisa ikut ke Sorong. Sekarang ini anak 2 ini butuh Bapanya, setiap hari menangis tanya Bapanya dimana”,

katanya sambil berurai air mata.

Dorce Mora ibu kandung tersangka lainnya kepada SULUH PAPUA saat ditemui di ruamhnya mengaku pasrah saja dan berdoa kepada Tuhan, karena dia meyakini anaknya hanya ikut – ikutan saja berkumpul di Kampung Sasawa dan tidak memahami apa yang dia ikuti.

“mereka takut apakah, sampai sidang di pindahkan ke Sorong, tidak mungkin ada yang ganggu proses sidang, kita keluarga senang kalau sidang di Serui saja, karena kita masih bisa jenguk dan bisa denagr langsung apakah tuduhan benar ka tidak”,

kata Dorce Mora

Bernadus Kakori anak mantu tersangka lainnya menilai proses pemindahan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Serui tidak mampu, dan Polres Yapen juga tidak mampu, buktinya mengamankan jalannya sidang saja tidak sanggup.

“kami keluarga tidak setuju, dan ini menandakan PN Serui tidak mampu menyelesaikan kasus makar, sehingga di pindahkan, atau ini ada kepentingan lain, pantas keluarga pertanyakan, karena kasus ini ada janggalnya, atau di paksakan, makanya takut ketahun mungkin, kita mau setelah proses sidang, mereka harus dikembalikan ke Serui, kalau tidak kami minta ada tanggungjawab dari Kapolda atas kasus ini”,

katanya dengan nada geram.

Keluarga para tersangka makar Kampung Sasawa meminta kepada seluruh petinggi dan pejabat di Papua mestinya melihat kasus ini dan tidak tinggal diam.

“Bapak Kapolda, Gubernur Papua, MRP, DPRP, bisa lihat kami keluarga punya susah kah, sidang jauh, kita mau pergi makan biaya karena tra ada keluarga disana, ada ekanehan dalam kasus ini”, kata Bernadus.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP.Gatot Suprasetya,SIK didampingi Kasat Reskrim AKP.Dody Tri Hendro,SH ketika di konfirmasi SULUH PAPUA belum lama menjelaskan bahwa kepolisian sudah menuntaskan berkas para tersangka dan semuanya baik berkas, bukti, dan tersangka telah di limpahkan ke Kejaksaan, sehingga tahapan persidangan menjadi kewenangan Kejaksaan.

“berkas perkara yang terjadi di Sasawa sudah lengkap (P-21), tersangka dan BB sudah kita serahkan ke Jaksa. demi alasan keamanan, kita sengaja tidak ekspos mengingat situasi dan kondisi daerah”, kata Kasatreskrim tanpa merinci bentuk ancaman keamanan seperti apa yang mereka hadapi.

Kepala Kejaksaan Negri Serui yang coba di konfirmasi SULUH PAPUA beberapa kali tidak menjawab SMS atau mengangkat telepon untuk memberikan keterangan alasan pemindahan lokasi sidang.

Kepala Pengadilan Negri Serui Esau Yerisetouw saat di konfirmasi via telepon selulernya mengaku tidak mengetahui alasan pemindahan dan mengatakan bahwasanya PN Serui siap menggelar proses sidang makar di maksud.

“saya terima surat dari Kejaksaan Serui yang ditujukan kepada MA, karena faktor keamanan, sehingga diminta untuk disidangkan di luar Serui. Tetapi kalau pun di sidang di Pengadilan Negri Serui, kita siap laksanakan, tetapi saya tidak paham alasan keamanan seperti apa yang dimaksud pihak Kejaksaan, jadi wartawan konfirmasi ke pak Kajari ya,’’

katanya melalui telepon dan mengaku sedang berada di Jakarta.

Ketujuh tersangka yang saat ini siap menjalani proses persidangan di PN Sorong adalah Salmon Windesi, Peneas Reri, Jimmi Yermias Kapanai, Cornelius Woniana, Obeth Kayoi dan Rudy Ottis Barangkea, Septinus Warowai.

Mereka diancam dengan pasal 106 KUHP JO Pasal 53 KUHP dan atau pasal 108 KUHP dan UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

Dalam penggerebekan di Kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Februari 2014 lalu, polisi berhasil mengamankan sebanyak 10 orang anak buah Fernando Worabaya di lokasi kejadian yang katanya dijadikan markas dan tempat pelatihan TPN/OPM, dimana ketika itu sempat terjadi baku tembak senjata, namun dari hasil penyidikan polisi sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka makar. (B/WIL/R1/LO1)

Sumber: SULUHPAPUA.com

June 12, 2014 1