TNI Tembak Mati OPM

Dalam Kontak Senjata di Puncak Jaya

Sulistyo Pudjo HartonoJAYAPURA — Kontak senjata antara TNI dan TPN/OPM di Kabupaten Puncak Jayakembali menelan korban. Seorang anggota TPN/OPM yang diduga anak buah Goliat Tabuni bernama Trigele Enumbi alias Kiwo Telenggen dilaporkan tewas.

Korban tewas setelah, kontak senjata antara anggota Satgas 753/AVT yang sedang melaksanakan patroli dengan kelompok OPM yang berjumlah 3 orang di Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Senin (4/11) pukul 10.45 WIT.

Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (4/11) membenarkan pihaknya telah menerima laporan terjadi aksi kontak senjata antara anggota Satgas 753/AVT yang sedang melaksanakan patroli dengan kelompok OPM yang berjumlah 3 orang di Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (4/11) pukul 10.45 WIT. Akibatnya, korban Trigele Enumbi alias Kiwo Telenggen tewas setelah diberondong senjata SS1 dan mengenai bagian dada sebelah kiri. Korban langsung tewas di tempat.

Dikatakan Kabid, pasca kejadian anggota Polres Puncak Jaya menuju TKP untuk melakukan Olah TKP sekaligus membawa jenasah korban menuju RSUD Mulia untuk diotopsi.
“Kami juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 pucuk senjata jenis FN 46 Kal 9 mm, untuk penyelidikan selanjutnya,” kata Kabid.

Menurut Kabid, kelompok OPM tersebut berasal Yambi kiri, anak buah dari Tenggamati dari kelompok Goliath Tabuni.

Detail kronologis kejadian, anggota Satgas 753/AVT sebanyak 8 orang dipimpin Letkol (Inf) Yoni (Danki Satgas 753/AVT) menggunakan mobil Estrada sedang melaksanakan patroli seputar Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada saat patroli melintas di depan Kantor Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya ada 3 orang OTK yang mencurigakan, jumlahnya 3 orang anggota Satgas 753/AVT tersebut turun dari mobil dengan maksud akan melakukan pengecekan, namun tiba-tiba salah-satu dari ketiga orang tersebut melakukan penembakan menggunakan senjata pistol sebanyak dua kali dengan jarak sekitar 7 meter ke arah anggota Satgas tersebut namun tak kena. Selanjutnya dibalas dengan tembakan oleh anggota Satgas dengan menggunakan senjata SS1 dan mengenai bagian dada sebelah kiri dan langsung meninggal dunia di tempat dengan barang bukti 1 pucuk senjata jenis FN 46, sedangkan kedua OTK lainnya kabur. (Mdc/don/l03)

Rabu, 06 November 2013 09:01, BinPa

November 6, 2013 0

Yang Terjadi Di Papua Sejak Tahun 1990 ( Tahun 1991- 1992 )

Anggota TPN/OPM (http://suarabaptis.blogspot.com)

Jayapura – Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Papua sejak tahun 1990 masih memberikan pengaruh hingga saat ini. Salah satunya adalah konflik bersenjata antara militer Indonesia dengan TPN/OPM.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting tersebut yang terjadi pada tahun 1991 hingga 1992.

Mei 1991
Sebuah keputusan pengadilan Indonesia ditetapkan kepada seorang pilot Swiss secara in absentia. Pilot ini dihukum enam tahun penjara. Sang pilot diduga mendaratkan pesawat Cessna di daerah perbatasan dengan amunisi dan kamera untuk TPN/OPM. Pilot ini diyakini bersembunyi di hutan atau telah menyelinap ke negara lain melalui PNG .

Agustus 1991
Seorang pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM), Melkianus Salossa, yang melarikan diri dari penjara pada awal bulan ini, ditemukan tewas di hutan Papua Barat. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Indonesia pada bulan Maret 1991, setelah ia ditangkap di PNG pada bulan Mei 1990 dan dideportasi ke Indonesia .

November 1991
Tentara Indonesia membunuh tiga gerilyawan TPN/OPM dalam bentrokan di hutan pedalaman Papua. Pasukan TNI juga mengumpulkan senjata dan amunisi dari para anggota TPN/OPM ini.

Januari 1992
Menteri Luar Negeri PNG Sir Michael Somare menegaskan kembali komitmen negaranya untuk menjaga hubungan erat dan hangat dengan Indonesia. Menteri juga mengulangi penolakan pemerintahnya untuk mendukung perjuangan OPM, dengan memerintahkan mereka kembali ke Indonesia . Indonesia percaya bahwa PNG menawarkan perlindungan kepada para anggota TPN/OPM.

Maret 1992
Pejabat Indonesia dan PNG bertemu untuk membahas masuknya ratusan pengungsi yang melarikan diri ke daerah perbatasan menyusul bentrokan antara TPN/OPM dan pasukan Indonesia. Ada sekitar 6.500 pengungsi di kamp-kamp PBB di daerah perbatasan PNG. Pasukan Indonesia mengklaim bahwa anggota TPN/OPM yang keluar untuk mengganggu pemilihan umum Indonesia saat itu ditahan di tahanan Papua.

Juli 1992
Pemerintah Indonesia mempromosikan 13 tentara yang terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin TPN/OPM bulan Juni 2013 .

Agustus 1992
Indonesia mencapai kesepakatan dengan PNG untuk membuka Konsulat di Vanimo. Pada bulan yang sama, Otoritas Indonesia menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen, yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan subversi membantu pemberontak OPM dengan senjata dan makanan. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa 44 pemberontak telah menyerah dalam beberapa bulan terakhir kepada pasukan keamanan Indonesia. Komandan militer Papua (saat itu Irian Jaya) telah mengesampingkan kompromi dengan anggota TPN/OPM.

November 1992
Kepala Angkatan Darat Indonesia, Jenderal Eddi Sudradjat, telah menyerukan untuk mengejar anggota TPN/OPM . Dia mengatakan kepada sekelompok perwira milite, ” Kita harus memberikan perhatian serius untuk mengatasi gangguan keamanan ini, sekali dan untuk seluruhnya.” ( United Press Int’l , 11/17/92 ). (Jubi/Victor Mambor)

Sumber : Minorities at Risk

October 29, 2013,TJ

October 29, 2013 0

Danny Kogoya Ajak Himpun Kekuatan di Papua Niugini

Pemimpin OPM Dani Kogoya. | ABC Australia

PORT MORESBY — Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Niugini, mengajak para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan melepaskan diri dari Indonesia.

Kogoya yang menyusup ke Papua Niugini tahun lalu sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.

Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Niugini dan Papua Barat.

Dia mengajak agar semua tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia.

“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia. Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, Kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,”

katanya.

Kogoya, yang diamputasi saat ditahan tahun lalu, bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.

Dia menyusup ke Papua Niugini setelah diancam akan ditangkap kembali kendati sudah dibebaskan.

“Kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar (merdeka) dari Indonesia,”

kata Kogoya.

Kogoya mengklaim telah memerintahkan 7.000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.

Sementara jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane, dalam laporannya menyebutkan, pasukan Kogoya yang berada di Kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.

Perjanjian ekstradisi

Sementara itu, bulan lalu Papua Niugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi.

Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Niugini.

Sementara Perdana Menteri Papua Niugini Peter O’Neill mengatakan, perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tetapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.

“Kami berpendapat, kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu,”

kata O’Neill.

Rabu, 10 Juli 2013 | 20:49 WIB,Kompas

July 10, 2013 0

Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

Nick Messet Masuk Daftar Hitam TPN – OPM

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional- Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) dari Komando Markas Pusat, Kodap I Tabi pimpinan Kolonel David Tarko, secara resmi mengeluarkan blacklist (daftar hitam) bagi Nick Messet dan keturunannya.

Pernyataan itu disampaikan Kolonel David Tarko melalui staf khususnya melalui siaran pers yang dikirim kepadatabloidjubi.com, Minggu (12/5).

“Pada 13 Mei 2013 nanti, Nick Messet Resmi dimasukan dalam daftar (Blacklist) TPN-OPM,”

tuturnya. Menurut David, blacklist bagi Nick Messet dan keturunannya akan berlaku sampai Papua Merdeka.

Menurut David, blacklist itu diterbitkan berdasarkan data-data yang dimiliki TPN-OPM, yang mana fakta-fakta pernyataannya dapat merendahkan harkat dan martabat bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea.

TPN-OPM juga menilai, Nick Messet penghianat, yang mana telah dan sedang mengorbankan Rakyat Bangsa Papua di bagian Barat Pulau New Guinea, membohongi diri dan membohongi Indonesia dengan dalih bahwa Papua tidak akan Merdeka.

Karena itu, David menilai, Nick Messet bukanlah pejuang sejati TPN-OPM, melainkan kelompok abu-abu yang tersesat dan kehilangan hikmat Tuhan, karena menjalagunakan hikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya.

Bagi TPN-OPM sejati, Nick Messet tidak ada hitungannya. TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa Papua akan Merdeka sesuai waktu yang Tuhan tentukan, maka TPN-OPM telah dan terus berjuangan hingga kini. Waktu akan menentukan dan Nick Messet berserta teman-teman penghianat lain akan takhluk atau pindah ke Jwa.

TPN-OPM memasukan Blacklist terhadap Nick Messet dan keturunannya berdasarkan fakta pernyataan pada media massa Indonesia, dari sejak melacur ria ke NKRI hingga kini. Bukti pernyataan lain adalah yang baru-baru ini, dimana Nick Messet komentar melalui Bintang Papua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 lalu.

“Untuk membuktikannya, silakan click link location dibawah ini: Mantan Menlu OPM Soal Pembukaan Kantor OPM di Oxford Inggris Sengaja Dibesar-besarkan Kelompok Benny Wenda,”

ujar David merujuk pada sumber berita online Bintang Papua (www.bintangpapua.com).

Pernyataan ini dikeluarkan dari Markat Pusat TPN-OPM bagian Penyerangan dibawah Kendali Kepala Staf Umum Tuan Teryanus Satto, guna menjadi perhatian olehh semua pihak dan dapat dilaksanakannya sesuai fakta kebenaran sejarah. Terima kasih atas perhatian Anda. David Tarko mencantumkan mencantumkan kontak personya dalam releassnya. 081247306831 dan panglimakodap1tabi@yahoo.com. (Jubi/Mawel)

May 12, 2013,17:57,TJ

May 12, 2013 0

Jonah Wenda : 1 Mei 2013 Richard Joweni Deklarasikan Kemerdekaan Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui juru bicaranya, Jonah Wenda mengatakan, pada 1 Mei 2013 lalu, Brigadir Richard Joweni telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua.

“Akhirnya pada 1 Mei 2013 lalu, secara sepihak atas nama Rakyat Bangsa Papua Barat, Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Brig. Richard H. Joweni telah memaklumkan kepada dunia internasional dan kepada seluruh Rakyat Papua Barat serta kepada pihak pemerintah penjajah bahwa Papua Barat telah merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”

kata Jonah Wenda ke wartawan di Lobi Hotel Matos Square, Abepura, Kota Jayapura (6/5).

Menurut Wenda, pelaksanaan yang sama berlangsung di seluruh wilayah tanah Papua dan ini menunjukkan, perjuangan bangsa Papua bukanlah perjuangan segelintir orang.

“Dan mulai saat maklumat ini, maka pihak TPN-PB tidak akan menawarkan apapun kepada NKRI namun akan ada pemerintahan baru setelah masa 7 X 24 jam maklumat dibacakan,”

katanya.

Di sisi lain, Wenda meminta pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menunjuk tim juru runding bangsa Indonesia untuk segera berunding dengan juru runding bangsa Papua Barat.

“Otonomi khusus, UP4B dan Otonomi Plus gagasan gubernur, bukanlah jawaban atas persoalan bangsa Papua Barat. Sebab akar masalah bukanlah soal makan dan minum atau pembangunan fisik, tapi akar masalahnya adalah masalah politik,”

ungkap Wenda lagi.

Dalam jumpa pers ini, Wenda juga memberikan copy CD kepada wartawan yang berisi Deklarasi 1 Mei 2013 oleh Brigjen Richard H. Joweni yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Siaran Pers TPN-PB.(Jubi/Aprila Wayar)

May 7, 2013,16:17,TJ

May 7, 2013 0

Satto: TPN-OPM Tidak Ada Jabatan Jubir

Jayapura – Pemberitaan hasil Jumpa Pers dengan orang yang mengaku Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh berbegai media lokal dan nasional selama ini diklarifikasi Kepala Staf Umum (KSUM) TPN-OPM, Mayjen Teryanus Satto.

Dalam pernyataannya seperti dilangsir situs resmi TPN-OPM, wpnla.net, 6 April lalu Mayjen Teryanus Satto menyatakan, dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bawah kepemimpinan Jenderal Goliat Tabuni, dalam memberikan informasi kepada publik melalui media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional, tidak melalui seorang Juru Bicara, hal ini disebabkan karena dalam struktur tidak terdapat jabatan/job dengan sebutan Juru Bicara.

Ditulis pula, dalam memberikan informasi melalui media cetak, elektronik baik itu media masa lokal, nasional maupun internasional akan dilakukan melalui kepala staf umum TPN-OPM, asisten VII bidang penerangan Markas Pusat, Kepala Bidang Penerangan di tingkat Markas Besar Angkatan Darat TPN-OPM atau Kepala Unit Penerangan Komando Daerah Pertahanan (KODAP).

Dalam pernyataan tersebut pada bagian akhir dituliskan, TPN-OPM tidak bertanggung jawab sebagian atau seluruh isi pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh oknum yang mengaku diri sebagai Juru Bicara TPN-OPM di bawah komando Jendral Goliat Tabuni. (AE/MS)

Selasa, 09 April 2013 23:18, MS

April 9, 2013 0

TPN – OPM Tidak Bertanggung Jawab Atas Penembakan Helikopter Misionaris di Puncak Jaya

Helikopter (Roland IJdema / Shutterstock.com)

Puncak Jaya – Komandan Operasi TPNPB-OPM menuding Penembakan Heli Missionaris dilakukan oleh Pos TNI Puncak Senyum. Jendral TPNPB-OPM Goliath Tabuni tidak bertanggung jawab atas penembakan Heli Missionaris di Puncak Jaya, dikatakan Komandan Operasi TPNPB-OPM Puncak Jaya (Legakak Telenggen), kemarin (28/03/2013) kepada Admin WPNLA.

Tudingan Polda Papua tidak benar, bahwa kelompok sipil bersenjata Pimpinan PW menembak Heli Missionaris VIDA PK-HME pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 WIT di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya itu.

Heli Missionaris tersebut yang dipiloti oleh dua orang asal Argentina dan Inggris itu. Penembakan Heli Missionaris yang terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak bertanggungjawab. Karena saat ini (TPNPB-OPM) tidak ada perintah operasi atau Perintah penembakan Heli Missionaris.

Hal itu, dikatakan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM Lekkagak Telenggen, via telpon seluler kepada Admin WPNLA. Kata Legkagak

“ anggota kami disini semua ada di Markas, waktu penembakan terjadi itu, dan kami belum ada komando dari Panglima Tinggi, maka belum bisa dilakukan penembakan Heli itu, yang jelas itu TNI Pos Puncak Senyum yang tembak”,

tuturnya kepada WPNLA.

Membenarkan pelaku penembakan adalah TNI Pos Puncak Senyum, karena Heli Missionaris VIDA PK-HME kena tembak saat melewati dekat Pos Puncak Senyum.

Sementara, informasi yang diterima Admin WPNLA, tudingan Polda Papua bahwa pelaku Penembakan Heli adalah oknum PW adalah tidak benar. Karena PW dan rombongannya, saat penembakan terjadi mereka berada di Kampung Pilia, tetapi bagimana mungkin seperti tudingan Polda Papua. Jelas Polda Papua menyembunyikan kesalahan TNI, sebetulnya pelaku TNI Pos Puncak Senyum, berarti Polda menyembunyikan fakta, kesalahan TNI sebagai actor penembakan Heli Missionaris.

Apa lagi selama dalam perjuangan, TPN-OPM belum pernah tembak Helicopter atau Pesawat Zending Missionaris dari tahun 1965 sampai kini. Karena sebelum Orang Malayu Indonesia datang di tanah milik Bangsa Papua Barat, Missionaris lebih duluan berada di Papua dan melayani umat Tuhan di Tanah Papua.

Selain itu, Lekkagak juga mengatakan bahwa sekarang ini kami sedang sibuk dengan cari mayat, salah satu warga yang dikabarkan TNI culik buang, atas nama: Balinggok Kogoya, JK, Pria (29) tertanggal (26/03/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya. Sampai saat ini mayat orang tersebut yang sedang dicari-cari belum ditemukan, ujarnya.

Terkait tudingan Polda Papua terhadap oknum PW atas penembakan Heli Misssionaris itu, TPNPB-OPM berada di wilayah Distrik Tingginambut, jauh dari 20 KM jarak antara Pos TNI Puncak Senyum dan Markas TPNPB-OPM. Kemudian jarak keberadaan PW yang dituding Polda, adalah lebih 10 KM dari Puncak Senyum antara Pilia. TPNPB-OPM juga tidak mungkin perdekatan dengan Pos TNI, karena keduanya adalah musuh.

TNI dan Polda Papua kerja sama, dalam scenario bersama prajurit TNI Pos Puncak Senyum menembak Heli Missionaris. Motifnya, dengan sengaja TNI menembak Heli Missonaris supaya menjatuhkan nama baik perjuangan TPNPB-OPM dalam komando Nasional, dibawah Pimpinan Panglima Tinggi Jendral Goliath Tabuni, dimata dunia Internasional maupun Nasional.

Sebab, TPN-OPM memperjuangkan kemerdekaan atau Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. TPN-OPM bukan Kriminal, Pengacu Keamanan dan stigma-stigma lain yang TNI/POLRI stigmakan selama ini.

Upaya TNI/Polri kejar TPNPB-OPM tidak berhasil, sehingga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita dan menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sama hal terjadi penembakan heli ini pun scenario Polda dan TNI.

Karena TPNPB-OPM perang sesuai aturan hukum perang alias Geneva Convention, dan TNI/Polri melanggar hukum perang Geneva Convention. Bagimana pandangan Negara luar terhadap TNI-Polri di Papua, sangat disayangkan kok Negara yang sekian lama merdeka belum tahu aturan perang. Sembarang menewaskan masyarakat sipil hal ini TNI/Polri benar-benar melanggar HAM.

Terkait penembakan Heli itu, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjen Teriyanus Satto mengatakan bahwa

“Penembakan itu skenario Aparat Keamanan Indonesia, jelas pelakunya TNI. Karena perjuangan TPNB-OPM justru semakin tersutruktur standar militer saat ini, maka itu upaya aparat militer Indonesia untuk menjatuhkan perjuangan TPNPB-OPM yang sudah terstruktur standar militer ini, dimata Internasional dan Nasional. itu jelas”,

ungkap Satto.

Sambungnya, “harap kepada semua TPNPB-OPM di Seluruh tanah Papua, semua komado daerah tetap berjuang dengan agenda yang ada, jangan muda terprovokasi dengan scenario aparat Indonesia yang sedang bangun atau skenariokan dengan jelas-jelas saat ini, atau pun hasutan-hasutan lain”,kata Satto.

Admin WPNLA 2013-03

30 Maret 2013,http://www.wpnla.net

March 30, 2013 0

Seby Sambom : TPN – OPM Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.

Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).

Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.

“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”

katanya dalam siaran persnya.

Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk

“West Papua to GENOCIDE”.

Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.

Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.

“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”

ungkap Goliat.

Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.

Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.

“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”

ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)

March 28, 2013,TJ

March 28, 2013 0

Lambert Pekikir: TPN-OPM Tak Ada Urusan Pelantikan Gubernur

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN – OPM melalui Koordinator Pusat, Lambert Pekikir, menyampaikan bahwa pihaknya tidak berurusan dengan segala hal terkait Negara Indonesia, termasuk pelantikan Gubernur Papua yang rencananya digelar pada 9 April 2013 nanti.

“Kami ini pejuang Papua merdeka, kami tidak ada urusan dengan segala hal yang berkaitan dengan Negara Indonesia, apalagi masalah Pilkada dan pelantikan gubernur Papua, kami tidak urus itu, kalau ada isu kami akan mengacaukan pelantikan, itu omong kosong,”

ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Selasa (26/3) kemarin.

Isu mengacaukan pelantikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sempat terdengar, oleh karenanya OPM dengan tegas segera membantah dan melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

“Kami dengar acaranya di Lapangan Mandala, itu kan tempat terbuka, dan ada ribuan orang di situ, termasuk ribuan orang asli Papua, sangat tidak mungkin kami lakukan hal itu, seandainya ada yang melakukan itu, pasti bukan OPM, coba tanya ke pihak lain yang punya senjata, mereka juga punya potensi untuk mengacau, jangan kami terus yang dijadikan kambing hitam,”

geram Lambert.

“Isu-isu semacam itu kan sudah sangat sering dilakukan, TPN-OPM selalu menjadi kambing hitam untuk kepentingan orang lain, jangan karena isu itu lantas ada pihak-pihak yang diuntungkan, kami ini tidak ada urusan apa-apa, dan kami tidak peduli dengan isu murahan seperti itu,”

tandasnya lagi.

Lambert juga berharap agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam menilai segala kejadian dan aksi yang terjadi di Papua,”Ada banyak kepentingan dengan kejadian-kejadian dan isu-isu yang beredar, masyarakat silahkan menilai dan mengkaji dengan seksama kebenarannya, kami akan menyampaikan pertanggung jawaban apabila hal itu kami lakukan, jadi saya pastikan isu itu tidak benar,” tegas Lambert Pekikir. (bom/don/l03)

Selasa, 26 Maret 2013 17:58, Binpa

March 26, 2013 0