JAYAPURA – Sempat berhembusnya gagasan untuk membuka dialog Papua dan Jakarta terkait situasi keamanan di Papua, Panglima Tertinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni menandaskan bahwaOPM akan tetap eksis memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bagi Papua Barat dan tidak ada dialog.
Demikian disampaikannya kepada Bintang Papua melalui ponsel, Jumat (15/3) pagi kemarin, Goliath Tabuni yang didampingi Sekjen Anton Tabuni, menyampaikan bahwa, sampai kapan pun OPM akan tetap eksis dan berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat. “ Puluhan tahun kita berjuang ini untuk merdeka, bukan untuk dialog, tidak ada dialog, kita mau hanya merdeka saja,” tegasnya.
Dilanjutkan Sekjen Anton Tabuni bahwa upaya dialog sempat diminta, namun Jakarta menutup diri untuk itu,”Waktu itu Presedium Dewan Papua sempat meminta pemerintah Indonesia untuk berdialog, tetapi mereka tidak buka pintu untuk itu. Jadi sekarang untuk apa dialog-dialog, kita akan berjuang dan meminta perhatian internasional untuk ada pengakuan kedaulatan, kita tidak bisa dapat itu dengan dialog, apalagi referendum dan otonomi,” lanjut Anton.
Sementara itu, terkait upaya pengejaran dan pencarian yang dilakukan aparat keamanan terhadap TPN-OPM, disampaikan Anton adalah hal biasa dan merupakan konsekuensi dari sebuah perjuangan,”Kalau itu menurut kami bukan pengejaran, itu hal biasa dalam perang, itu adalah konsekuensi dari revolusi yang kami lewati, intinya kita tidak mau tahu, dan kita akan terus perang sampai berhasil merebut kemerdekaan, buat kami tidak ada cara lain, hanya perang dan perang,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Goliath Tabuni meminta Anton untuk membacakan pernyataan sikap TPN-OPM yang isinya adalah Gen. Goliath Tabuni akan terus memimpin TPN-OPM untuk berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat, TPN-OPM juga menolak pemekara-pemekaran yang ingin dilakukan di Papua Barat, bahwa perjuangan yang dilakukan ini adalah untuk kemerdekaan Papua Barat, bukan untuk dialog ataupun tawaran lainnya,”Hal itu sesuai pesan Proklamasi 1 Mei 2006 lalu,” ujarnya.
Di bagian akhir, Gen. Goliath Tabuni menyampaikan kepada seluruh anak adat Papua Barat dan semua pejuang Papua Merdeka, bahwa,”Saya ini dalam keadaan sehat dan baik, mari teruskan perjuangan wa,,,wa,,, wa,” katanya. (bom/don/l03)
Jayapura — Sejumlah kasus penembakan di Papua yang mengakibatkan berjatuhan korban, dinilai berkepentingan dua ideologi yang berbeda, yakni ideologi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua dan mempertahankan Papua sebaga suatu negara dari sudut sejarah.
“Papua adalah ladang konflik dua ideologi dari pihak yang berkepentingan. Kasus penembakan yang menelan korban jiwa baik aparat maupun sipil di Papua merupakan bagian dari perang ideologi,”
kata Nomensen Mambraku, Akademisi Universitas Cenderawasih, Sabtu (16/3) di Jayapura.
Sejumlah kasus penembakan di Papua sejauh ini belum terungkap secara rinci pelakunya sehingga menjadi pertanyaaan dari berbagai pihak. Sebab itu, label penembak misterius masih berlansung hingga sekarang.
“Pihak berwenang mesti mengungkap siapa yang menembak baik aparat maupun sipil di Papua,”
tambah Nomensen.
Terkait itu, Nomensen mengatakan perlu adanya pelurusan sejarah bangsa Papua integrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sejarah bangsa Papua yang kabur justru mempunyai alat politik yang jitu bagi Pemerintah Pusat. Sebab itu, pemerintah Pusat duduk bersama rakyat Papua membicarakan masalah sejarah masa lalu. Sebab Papua memiliki dasar sejarah bahwa sudah pernah mengalami sebuah Negara,”
katanya.
Menurutnya, kasus-kasus penembakan di Papua masuk dalam ranah politik, yakni dua pihak yang berideologi berbeda. Kasus penembakan belakangan ini yang menewaskan sejumlah TNI belum diungkap tuntas siapa pelakunya. Tapi, tuduhan diarahkan kepada kelompok militan TPN/OPM sebagai pelaku.
Juru Bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan tidak benar kalau yang melakukan sejumlah kasus penembakan adalah dari pihak TPN/OPM.
“Kita belum melakukan investigasi internal apakah anggota kami yang melakukan penembakan. Sebab wilayah Papua ini terlalu luas. Tapi, ada yang lebih ironis bahwa diantara anggota TPN/OPM mendapat penyusupan dari aparat keamanan untuk penyusupan proyektil. Dan tentu ini membahayakan anggota kami sendiri,”
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPN-OPM) pimpinan Gen. Goliat Tabuni mengatakan pihaknya telah memberikan waktu 1 jam kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengevakuasi 8 anggota TNI yang telah ditembak di Puncak Jaya dan Puncak, Kamis, (21/2) lalu.
Setelah TPN-OPM menembak mati 8 anggota TNI, sudah diberi waktu 1 jam untuk evakuasi. Jadi, penembakan Helly Puma TNI AU HT-3318 itu karena batas waktu sudah lewat. TNI takut evakuasi padahal TPN telah beri waktu, kata staf khusus Gen. Goliat Tabuni, Naman Enumby kepada majalahselangkah.com, Jumat, (1/3).
Ketika ditanya soal penembakan 4 warga sipil, ia mengatakan, 4 orang itu membawa peti yang dicurigai berisi senjata dan amunisi. Lalu, pihak TPN menghadang mereka dan meminta memyerahkan peti itu tetapi mereka menolak.
Kata dia, tawar menawar pun terjadi. TPN minta mereka buka peti. Karena, TPN pikir mereka itu militer berpakaian preman dan membawa senjata dan amunisi. Tetapi, karena tidak mau kasih tunjuk jadi mereka tembak, katanya.
Kata dia, setelah tertembak, diketahui bahwa peti-peti itu berisi alat pertukangan. Setelah tertembak, ternyata peti itu isinya alat-alat tukang, kata dia.
Terkait informasi penembakan di Puncak dan Puncak Jaya akibat Pilkda di daerah itu, dibantah keras oleh Naman Enumbi.
Ah, tidak. Pilkda kita amankan sama-sama dengan TNI/Polri. Ini tidak ada hubungan. Penembakan TNI itukan kami sudah bilang to. TPN itu ada untuk melawan TNI di Papua. Apalagi mereka datang bangun pos di wilayah kami,katanya.
Sementara, terkait perintah Presiden SBY untuk mengejar pelaku penembakan, kata dia, TNI dan Polri banyak yang datang ke sana tetapi tidak mampu mengajar.
Mereka datang banyak tetapi hanya sebatas ada mobil saja. Mereka tidak berani masuk hutan. Saat ini TPN juga siap jika datang ke atas. Kami kuasai, kata dia. (GE/MS)
Jayapura — Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.
Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com.
“SBY jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,”
katanya, Minggu (25/2).
Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil.
“TPN-OPM yang tergabung di komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,”
terangnya.
Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat sipil akan dikorbankan.
“Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,”
tegas pria asli Genyem ini.
Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat.
“TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,”
katanya.
Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi bangsa Papua Barat.
“Sehingga segera hentikan operasi militer di tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,”
jelasnya.
Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.
Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar. Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi kepedihan.
“Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?”
katanya dengan nada bertanya.
Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur.
“Mencapai impian itu, TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan bangsa Papua Barat dari tangan New ColonialismeIndonesia,”
jelasnya.
Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM, karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)
Evakuasi korban penembakan di Bandar Udara Sentani Jayapura, Jumat, (22/1): Foto: Beny
Puncak Jaya — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM)mengatakan telah melakukan penembakan, Kamis, (21/2) lalu.
Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua itu menewaskan 8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur),Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur),Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur), dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak).
Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.
Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan.
Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE emosional.
Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada TNI. Dalam surat, kami bilang jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya.
Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE.
Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda.
Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi.
Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian.
Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas.
Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi.
SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar
Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua.
Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.
Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya, Djoko mengatakan ia telah perintahkan mengejar pelaku. Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia.
Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.
Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.
Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.
Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM.
Seperti dilangsir wpnla.net, TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka.
Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.
Warga Mengunsi ke Gereja
Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon.
Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini.
Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan, jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat.
Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan. Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan.
Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon.
Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat, (21/2) meminta SBY untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua.
Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.
Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya.
Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua
Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik.
Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969.
Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia.
Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Yakobus menyarankan alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat.
Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.
Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti.
Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia.
Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan
Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.
“Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian,” kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .
Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw mengatakan, Tingginambut adalah wilayah perang maka mestinya militer di sana harus siaga.
Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya.
Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran pelaku. Kami sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia.
Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.
Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan masyarakat yang jadi korban, kata dia.
Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.
Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.
Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura
Sore ini, Sabtu, (23/1) ketika majalahselangkah.com mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam tetapi tidak mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal korban dari Batalyon 753.
Mereka mengatakan, Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2) dengan membawa serta kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya.
Dikabarkan, beberapa keluarga korban menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Menembak 13 Anggota TNI dari Koranmil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncakjaya, (Kamis 21/2/2013) pukul 10.30 wp kemarin. Tigabelas anggota TNI yang berhasil menewaskan oleh TPN di Sinak adalah saat menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio dari Nabire. Tigabelas TNI yang tewas diantaranya: Sertu Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhon, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojon, Praka Wempi dan enam lainnya belum diketahui identitas.
Gend. Goliat Tabuni
Beberapa Surat kabar maupun Tv dikabarkan TPN-OPM tembak 8 anggota TNI di Puncakjaya adalah penipuan. Dikatakan salah satu anggota TPN saat melaporkan peristiwa tersebut kepada WPNLA, dari dataran tinggi setelah ia mendapatkan siknal jaringan telkomsel, melalui telepon selulernya. Bahwa
“kami tembak anggota TNI di Sinak 13 anggota dan di Tingginambut 2 anggota TNI”,
ditanya terkait, penembakan di Sinak dan Tingginambut atas Komando siapa?
“ ya kami tembak TNI di Sinak dan Tingginambut atas perintah Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni”
kata anggota TPN yang namanya tidak mau dipublikasi itu.
Dua anggota yang dibakarkan TPN-OPM tembak anggota TNI di Distrik Tingginambut Kampung Guragi, Kabupaten Punjakjaya pada (Kamis 22/2/2013), pukul 09.00 wp. Anggota yang tertembak Satgas TNI atas nama Pratu Wahyu Bowo tewas dengan luka tembak di bagian dada dan leher. Satunya, korban luka-luka Danpos Satgas atas nama Lettu Inf Reza yang tertembak di lengan bagian kiri. Informasi terkait dilaporkan oleh salah satu warga di Mulia kota Kabupaten Puncakjaya. Ditanya proses evakuasi mayat anggota TNI mengatakan,
“korban dari Tingginambut sedang dirawat RS di Mulia. Korban luka para masih koma, pasti akan meninggal. Pagi ini 13 kain pembungkus mayat dikirim ke Sinak untuk dievakuasi mayat”.
Ujarnya.
Tambahan dari sumber yang diwawancarai WPNLA melalui via telpon seluler. Ditanya perkembangan situasi sebentara di Mulia
“ saat inipun kami tidak aman di kota disini kami takut, lebih para lagi masyarakat di Tingginambut dan Sinak mereka semua mengungsi ke hutan. Karena, TNI, Brimob sedang kejar TPN-OPM, jadi semua masyarakat takut lari ke hutan”.
Kata seorang warga di Mulia.
Selanjutnya, Salah satu anggota TPN yang melaporkan peristiwa kepada WPNLA. Ia mengatakan,
“Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami tembak saja jangan undur”,
pungkasnya. Kata sumber, “Komandan Murib” artinya yang mengatakan “Komandan Operasi Lekkagak Murib Telenggen. Tambah sumber lagi, “pagi ini kami tembak pilot helicopter dari gunung”, dikatakan Helikopter milik TNI tersebut hendak evakuasi mayat di Sinak. Namun karena, TPN-OPM tembak Pilot Helikopter, sehingga tidak jadi evakuasi melalui udarah menggunakan helicopter, maka helicopter tersebut kembali ke Mulia.
Penembakan 15 Anggota TNI kali ini merupakan, Sikap Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni, bahwa berdasarkan dirinya dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Dalam pidatonya “ saya diangkat sebagai panglima tinggi TPN-OPM sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Sesuai Resolusi KTT TPN-OPM di Biak, saya sebagai Panglima Tinggi TPN-OPM siap bertanggungjawab dan Siap lakukan revolusi tahapan akan dilanjutkan dengan Revolusi total, sambil mengatur dan membenahi structural TPN-OPM sesuai standar Internasional.
Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], memberitahukan lebih khusus kepada Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pada umumnya Pemerintah Indonesia, bahwa di Papua tidak ada sipil bersenjata. Polda Papua menyatakan pada media cetak Cenderawasih pos edisi Jumat 15 Februari 2013 pada headline
“Sipil Bersenjata Tembak Tukang Ojek di Paniai”.
Pemberitaan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], klarifikasi dan memberikan penjelasan. bahwa “warga sipil Papua tidak memiliki senjata, kecuali militer Pemerintah Indonesia di Papua”, Pejabat Pemerintah di Papua, dan Milisi Barisan Merah Putih yang dipersenjatai oleh TNI/POLRI di Papua serta TPN Papua Barat, itulah komponen di Papua yang memiliki senjata.
Oleh karena itu, penembakan di Paniai adalah murni dari Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM] yang bermarkas di Paniai. Admin WPNLA konfirmasi informasi terkait tentang penembakan yang dikabarkan Cenderawasih pos edisi 15 kemarin, melalui jaringan ke Markas pertahanan Paniai membenarkan bahwa, penembakan tersebut benar terjadi. Namun kepada WPNLA dari sumber yang diwawancarai salah satu anggota TPNPB-OPM di Paniai mengatakan,
“Kami tembak tukang ojek itu, dia adalah anggota koramil yang ditugaskan sebagai informan, jadi kami tembak dia”
ujarnya, melalui via telepon seluler.
Kemudian, informasi terkait penembakan di Paniai, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjend. Terriyanus Satto menyatakan dengan nada keras
“ ya penembakan yang terjadi itu bukan seorang tukang ojek, tapi dia itu intel koramil jadi TPNPB-OPM di Paniai tembak dia. Jadi hati-hati dengan yang lain juga, kalo ada yang kerja sebagai informan TNI maupun POLRI kami tetap akan tembak”
kata Terriyanus.
Terriyanus Satto juga menambahkan sebagai pesan singkat kepada Polda dan Pangdam, di Papua selain TNI-POLRI yang memiliki senjata adalah TPNPB-OPM. TPNPB-OPM memiliki senjata dengan misi yang jelas, adalah untuk membelah hak-hak rakyat Papua, yang dimaksud dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-Determination) bangsa Papua Barat.
“TPNPB-OPM tau aturan, dan TPNPB-OPM sekarang sudah terstruktur sesuai standar Internasional dengan demikian maka Indonesia tidak bisa katakana TPN-OPM sebagai OTK, Separatis, GPK, Teroris dan sipil bersenjata”TPN-OPM sedang membenahi diri, kami tidak bisa tembak masyarakat sembarang”.
Ujarnya.
Berkaitan dengan kasus tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM kepada seluruh Komando Daerah Pertahanan (KODAP) mengatakan untuk tidak terpancing dengan maneuver-manuver intelijen Indonesia.
Penembakan kali ini menjadi pelajaran untuk semua informan aparat TNI-POLRI, dengan demikian maka TPNPB-OPM keluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Bahwa, kepada semua informan/Intelejen TNI-POLRI, hentikan aksimu mencari informasi dengan cara menyamar sebagai tukang ojek, penjual bakso, penjual sayur, sopir taksi, pedagang pakaian keliling, Pencari Besi Tua dll, di pedesaan maupun kota-kota di seluruh tanah Papua;
2. Bahwa, kepada semua orang Papua yang menjadi anggota LMRI, Milisi Barisan Merah Putih, segerah keluar dari keanggotaan organisasi tsb jika tidak ingin jadi korban TPN-OPM mulai dari sekarang dan siapapun dia yang menghianati perjuangan akan di masukan pada daftar hitam (Black List) TPNBP-OPM.;
3. Bahwa, jika orang yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana pada pernyataan point (1) dan terlibat pada pernyataan Point (2), jika kedapatan oleh TPNPB-OPM akan ditembak mati.
Demikian pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ini harap menjadi perhatian!
JAYAPURA – Yance Hembring yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat (NRPB), mengatakan, masalah Papua Barat (PB) adalah masalah pelecehan hak bangsa, karena PB mempunyai hak untuk merdeka dan berdaulat berpemerintahan sendiri, yang dirampas kemerdekaannya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan ketidakadilan dari resolusi PBB No 2504/1969, yakni Pepera 1969 sebagai UU Integrasi PB kedalam NKRI.
Atas dasar itu, PB menggugat NKRI pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta dan itu sudah diselesaikan, dan Pepera 1969 telah dicabut karena resolusi PBB No 2504/1969 adalah tindakan kriminal.
Urusan dengan NKRI sudah selesai, maka pada 27 Mei 2002 saat dirinya berada di Papua New Guinea membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional (MI) yang berkedudukan di Deen Haag-Belanda , lalu MI mengeluarkan putusan pengadilan yang sifatnya akademika assignment, berisikan, pertama, pengakuan atas status Bangsa Papua Barat yang baru, yakni Papua Barat diakui sebagai daerah yang belum berpemrintahan sendiri.
Kedua, Papua Barat itu mempunyai hak untuk merdeka. Ketiga, berhak bebas dari penjajahan. Keempat, berhak memisahkan diri dari Negara penjajah. Dan kelima, Papua Barat mempunyai hak untuk mendirikan Negara sendiri.
“Hasil putusan MI itu sudah direkomendasikan oleh Hakim MI, Piter Weiner ke PBB untuk masalah Papua ditindaklanjuti menurut keputusan yang ada untuk merdeka dan berdaulat sendiri sebagai Negara yang berpemerintahan sendiri, terlepas dari NKRI,”
ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat Negara NRPB Kampung Singgriway, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Sabtu, (9/2).
Untuk itulah, tuntutan pihaknya adalah diadakannya perundingan damai antara pemerintah Papua Barat dan Pemerintah Indonesia untuk pengakuan hak kedalautan bangsa Papua Barat melalui konferensi meja bundar yang disponsori oleh PBB lewat sidang umum PBB pada September 2013 mendatang, dengan PBB sebagai mediatornya.
Demi menyambut konferensi dimaksud, NRPB saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen perundingan secara lengkap untuk baik disampaikan kepada PBB maupun kepada Pemerintah NKRI, yang direncanakan pada Maret 2013 dirinya bersama Menteri NRPB bertemu dengan Presiden RI, SBY guna dibahas pengakuan pengakuan hak-hak kedalautan bangsa Papua Barat untuk merdeka sendiri, sebelum menghadiri konfrensi PBB.
“Masalah Papua sedang kami sudah selesaikan melalui Mahkamah Agung RI pada 9 April 2008, dan di Pengadilan Tinggi Jayapura pada 10 Agustus 2004. Jadi kami minta pengakuan NKRI atas kedaulatan kemerdekaan Bangsa Papua Barat,”
ujarnya.
“Kantor Sekretariat Negara untuk sementara berkedudukan di Singgriway Genyem, untuk menjalankan roda pemerintahan, dengan Menteri Sekretaris Negara, Agus Waipon. Kami sudah bentuk kabinet menteri juga, dan itu kami akan umumkan nantinya setelah proses pengajuan ke Presiden RI untuk dialog dan pengakuan kemerdekaan kami,”
sambungnya.
Meyangkut OPM, OPM adalah organisasi tunggal perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat, yang sudah dilebur, setelah pihaknya memenangkan perkara di pengadilan di Jayapura. Perombakan struktur OPM itu ke tingkat Negara, menjadi Negara Republik Papua Barat (NRPB) berdasarkan UUD Tahun 1971, dibentuk menurut hukum Tata Negara.
Sementara mengenai penembakan, yang sering disebut separatis OPM, menurutnya, mungkin adanya ketidakpuasan lingkungan atas kehidupan yang terjadi, tapi mereka adalah pejuang kemerdekaan bangsa Papua Barat, yakni, Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat , sama saja waktu Indonesia berjuang untuk merdeka, seperti BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang berubah menjadi TNI.
“Yang namanya perjuangan itu pasti aksi tembak menembak, namanya orang tidak puas kan begitu to, tembak menembak, demonstrasi dan sebagainya, ini kan situasi politik yang harus dicari pemecahan masalahnya yang bagus. TPN adalah salah satu sayapnya Negara yang masuk di Departemen Pertahanan. Jadi sekarang kami mau bertemu dengan Presiden RI, SBY untuk berunding masalah Papua ini, kami tetap optimis berpisah dari Negara NKRI, karena kami Negara Papua,”
Jayapura — Setelah melakukan klarifikasi pemberitaan di media mengenai penyerahan diri Daniel Kogoya, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Sato menilai jurnalis Indonesia di Papua ikut memainkan propaganda politik kolonial Indonesia. Propaganda itu terlihat dari pemberitaan media tentang infomasi yang tidak benar dan tidak jelas.
“TPN-OPM Markas Pusat menegaskan bahwa semua jurnalis yang pernah muat berita tentang Daniel Kogoya menyerah kepada NKRI atau Dany Kogoya cs insaf, segera memberitakan kembali bahwa Daniel Kogoya ini Kepala Staf dari Komando Pertahanan mana? Mengapa? Karena semua wartawan yang telah menulis artikel tentang Daniel Kogoya belum menyebutkan Keasatuan dan Kepala Staf dibawah Komando siapa,”
tulis Teryanus Satto dalam releasenya yang dikirim kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1).
TPN-OPM, menurut Sato akan menilai oknum wartawan tertentu ikut memainkan propaganda politik.
“Jika semua wartawan belum memberitakan dua hal ini kepada publik melalui media, maka TPN-OPM menilai bahwa wartwan-wartawan Indonesia di Papua ikut bermain dalam propaganda media yang tidak sehat dan primitif. Sebab propaganda murahan seperti ini mengerdilkan jiwa dan semangat wartawan itu sendiri.”
Selain media, TPN-OPM menurut Sato juga meminta kejelasan status Daniel Kogoya.
“Pemerintah Prov Papua, Pangdam dan Kapolda pun harus segera memberikan keterangan pers atas status Daniel Kogoya yang benar. Jika tidak ada keterangan Pers, maka propaganda murahan yang diskenariokan oleh Pangdam dan Kapolda telah nyata,”
Upacara Pembukaan KTT TPN-OPM di Biak (www.wpnla.net/mawel)
Jayapura — Kepala Staf Umum, TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto mengklarifikasi pemberitaan media mengenai penyerahan Daniel Kogoya kepada NKRI beberapa waktu lalu. Sato mengatakan pemberitaan itu hanyalah propaganda TNI bersama media Indonesia di Papua. Karena Danny Kogoya kini berada di LP Abepura untuk menjalani proses hukum kasus Nafri satu dan dua. Nama Daniel Kogoya itupun tidak ada dalam struktur TPN-OPM.
Teriyanus Satto menyampaikan klarifikasi itu melalui press releasenya kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1). Klarifikasi pertama dalam press release bertanggal 29 Januari 2013 itu, mengenai nama diri dan kesatuan Daniel Kogoya.
“Jika Daniel Kogoya ini benar TPN-OPM, maka TNI-POLRI dan wartawan harus memberikan data yang lengkap. Artinya, bahwa Daniel Kogoya ini dari Kesatuan mana dalam organisasi OPM-TPN,”
tegasnya dalam release.
Menurut Satto, dalam Organisasi TPN-OPM secara struktural nama Daniel Yudas Kogoya hanya seorang, yaitu Komandan Kompi Batalyon Mapenduma dari Kodap III Kali Kopi Timika, dibawah Komando Kelly Kwalik. Sedangkan Danny Kogoya juga hanya seorang, dalam organisasi TPN-OPM. Danny Kogoya memang benar Anggota TPN-OPM dibawah Komando Lambert Pekikir, sebagaimana disampaikan oleh Lambert Pekikir melalui Bintang Papua edisi 6 Desember 2012. Source:http://www.bintangpapua.com/headline/29379-lambert-tak-mau-persulit-dany-kogoya
Kalau tidak ada kejelasan dalam pemberitaan, menurut Satto, penyerahan itu hanyalah sekelompok orang yang diberdayakan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih dari itu, menurut Sato, itu merupakan propaganda pemerintah Indonesia melalui media. Propaganda itu tidak akan pernah mempegaruhi sikap TPN-OPM sejati.
“TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah kolonial Republik Indonesia,”
tegasnya.
Klarifikasi kedua mengenai dugaan jaringan dari kelompok Danny Kogoya. Penyerahan itu, menurut Satto, diduga dilakukan anggota jaringan Danny Kogoya yang kini berada di LP Abepura. Namun Kogoya membatahnya.
“TPN-OPM mengarahkan pelurunya kepada Danny Kogoya dan menduga bahwa yang menyerah itu adalah anggota jaringannya. Namun ternyata KNPB News melangsir berita pada tanggal 27 Januari 2013 bahwa Danny Kogoya mengaku belum pernah mengeluarkan pernyataan menyerah kepada NKRI dan Danny Kogoya mengaku dia belum menyerah dan sedang menjalani hukuman (http://knpbnews.com/blog/archives/1375) “Indonesia merekayasa Penyerahan 810 anggota OPM Gadungan”,”
tulis Sato dalam releasenya.
Klarifikasi Ketiga, pemberitaan media cetak beberapa waktu lalu itu benar-benar propaganda murni. Sebelumnya, tulis Sato, Cenderawasih Pos per November 2012 melansir berita bahwa Danny Kogoya merasa menyesal atas perbuatannya dan ingin kembali bergabung kepada Pemerintah NKRI dan membangun Papua bersama Pemerintah Indonesia.” Menurut Satto, pemberitaan-pemberitaan ini menunjukan bahwa telah dan sedang terjadi suatu propaganda media atas kepentingan pihak-pihak tertentu, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
“TPN-OPM memberitahukan kepada publik dan Aparatur Pemerintah Indonesia serta Aparat Keamanan Indonesia dan juga kepada semua Jurnalis bahwa dalam struktur TPN-OPM, nama Daniel Kogoya ini tidak ada. Jabatan Kepala Staf yang telah dikatakannya itu pun TPN-OPM belum tahu,”
Papua Merdeka News 