Hari ini pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 dimulai di Apia, Samoa. West Papua tidak luput dari mata agenda pembahasan Forum. Para pemimpin ULMWP akan hadir bersama delegasi Solomon Islands. Bersama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil dan gereja telah mendesak para pemimpin negara-negara pasifik bawa West Papua ke PBB. Fokus ULMWP jelas, memastikan negara-negara Kepulauan Pasifik satu suara untuk memimpin resolusi di UNGA untuk mendorong sebuah referendum dalam pengawasan internasional di West Papua.
Di West Papua, kita solidkan barisan persatuan, memperkuat sumber daya perlawanan melawan kolonialisme Indonesia. Karena kita tetap yakin perjuangan ini harus berpusat dari dalam negeri revolusi, West Papua. Pastikan rakyat Papua tidak buang energi pada strategi perpecahan dan adu domba dari pihak mana pun. Bangun solidaritas tanpa akar faksional. Yakinkan pada rakyat pejuang di seluruh dunia bahwa nasionalisme bangsa Papua adalah satu kesadaran terhadap realitas penindasan dan satu cita-cita pembebasan bangsa.
Untukmu kawan sejalur, warnah darah kita merah, bintang yang kita perjuangkan hanya satu. Profesi kita hanya satu: Lawan! Karenanya, mari satukan barisan perlawanan rakyat! Sebab, pada leluhur tulang putih, pada ratapan doa, dan harapan anak cucu esok hari, telah kita berjanji: lebih baik mati dalam perlawanan, dari pada pasrah dan punah. Kita adalah generasi penentu dari nasib bangsa Papua. Kemarin adalah sejarah. Besok sebuah misteri. Hari ini penentu.
Redaksi PMNews menerima satu surat dengan judul “Seruan Umum: Satukan Barisan, Pusatkan Semua Kampanye di Pasifik, Tinggalakn Gerakan Tambahan di Eropa dan Amerika” dari Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi.
Lt. Gen. Tabi menyampaikan seruan Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa perjuangan Papua Merdeka saat ini telah memasuki era tidak menentu, dan ditakutkan akan berakhir dengan kegagalan. Persoalan utama kekhawatiran ini mengemuka karena para pemimpin di dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) gagal mengalahkan egoisme pribadi demi kepentingan bersama Papua Merdeka.
Banyak pejuang Papua Merdeka baik yang sudah menjadi pahlawan maupun yang masih berjuang, telah dengan rela mengorbankan ego dan kepentingan pribadi, dan bersedia untuk mengorbankan nyawa demi kemerdekaan West Papua, akan tetapi sudah nyata selama sekian tahun bahwa orang West Papua yang berada di luar negeri, mengatas-namakan perjuangan Papua Merdeka, menyebut diri pejuang murni, menyebut diri pemilik perjuangan Papua Merdeka, telah menunjukkan kepada sekalian bangsa Papua, mereka telah gagal.
Kegagalan mereka yang pertama ialah mereka gagal membunuh ego pribadi mereka demi kepentingan bersama. Mana berpura-pura sanggup mereka mengalahkan NKRI, padahal mereka sendiri gagal mengalahkan ego pribadi adalah sebuah pembohongan publik, sikap tidak patriotik, tidak negarawan dan kekanak-kanakan.
Yang kedua, tidak hanya gagal mengalahkan ego pribadi masing-masing, tetapi selanjutnya mengacaukan perjuangan Papua Merdeka dengan secara terpisah, sendiri-sendiri menjalankan kegiatan kampanye atas nama Papua Merdeka secara sembarangan menunjukkan betapa jeleknya kinerja ULMWP sejauh ini dan merugikan bagi bangsa Papua. Mereka tidak serius menanggapi pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua, tetapi sibuk dengan agenda-agenda titipan orang Barat, LSM asing, kepentingan non-Papua, dengan menghadirkan banyak isu yang aneh-aneh.
Menanggapi situasi tidak menyenangkan ini, maka dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP, diserukan kepada para pemimpin dan pengurus ULMWP agar segera:
mendirikan dan mengumumkan kepada dunia Kantor ULMWP di Honiara atau Suva atau Port Vila atau Port Moresby;
Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ULMWP agar segera pindah ke dan tinggal di Kantor Pusat ULMWP, bukan di Amerika Serikat, bukan di Inggris;
semua pernyataan yang keluar, kegiatan yang dilakukan dipusatkan di Kantor Pusat ULMWP, dan menghapus dan menghentikan semua kampanye-kampanye di luar dari wadah ULMWP;
menghormati negara Repbulik Vanuatu dan Solomon Islands yang telah mengangkat diplomat secara khusus untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan bangsa Papua di forum regional dan internasional, agar ULWMP tidak berhubungan langsung dengan lembaga atau negara-negara di dunia, tetapi selalu menggunakan para diplomat resmi yang sudah ada;
menyusun dan mengumumkan apa itu ULMWP, apa aturan main ULMWP, masa jabatan pengurus ULMWP, dan sebagainya. Hentikan menjadikan ULMWP sebagai sebuah LSM, hormati lembaga ini dan perlakukan dia sebagai sebuah embrio pemerintahan Negara Republik West Papua.
Kalau tidak, TRWP sebagai organisasi perjuangan gerilya di Rimba New Guinea yang telah berjuang sejak dulu untuk kemerdekaan West Papua, jah sebelum kehadiran ULMWP, akan menarik dukungan dari ULMWP dan selanjutnya akan mengatur langkah-langkah sendiri menurut hitungan sendiri, demi mempercepat kemerdekaan West Papua.
Lt Gen. Amunggut Tabi, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat kurir menyampaikan Surat tulisan tangan berjudul
“Sandiwara Papua Merdeka: Di Luar Bicara Papua Merdeka, DI Dalam Bicara Indonesia I Love You!” dan menyatakan “Bagi yang kawin dengan Orang NKRI, stop bicara Papua Merdeka!, karena itu secara adat artinya mengutuk diri sendiri, dan mengutuk perjuangan suci ini.”
Tabi melanjutkan dengan menyebut beberapa hal bahwa dalam adat orang Koteka, dan manusia Papua pada umumnya, kalau Anda berjuang melawan suatu individu, keluarga, atau marga atau suku, mereka tidak biasa ambil barang dari pihak lawan, mereka tidak biasa bersekutu dengan anak-anak atau isteri dari pihak lawan. Kekudusan dalam perjuangan pertama-tama ditandai dengan “tidak mengambil perempuan dan barang dari pihak lawan”. Tabi mengatakan,
Tetapi sekarang apa yang terjadi dalam perjaungan Papua Merdeka? Kita kawin dan otomatis bunuh ras Melanesia, baru kita bicara Papua Merdeka demi ras Melanesia. Siapa pembunuh ras Melanesia? Siapa yang harus kita lawan?
Dalam perjuangan Papua Merdeka sudah banyak hal aneh yang terjadi. Pertama, orang bicara Papua Merdeka tetapi NKRI juga memeluk-mesra mereka siang malam mereka hidup bersama NKRI. Kedua tokoh Papua bicara Papua Merdeka tetapi diundang ke dalam jamuan-jamuan makan kenegaraan NKRI. Ketiga, orang Papua bicara Papua Merdeka, demi menyelamatkan ras Melanesia, tetapi oknum yang bicara Papua Merdeka sendiri adalah pembunuh ras Melanesia.
Apalagi? kata Tabi?
Kalau isteri orang NKRi itu sering keluar-masuk ke Jawa, lalu pulang ke luar negeri, dan suaminnya yang berbangsa Papua terus pura-pura bicara Papua Merdeka, maka kita sudah jeals-jelas mempermainkan aspirasi Papua Merdeka.
Perjuangan ini sudah memakan nyawa hampir jutaan nyawa orang Papua, jangan dipermainkan oleh oknum-oknum menamakan diri pemimpin bangsa Papua tetapi adalah pembunuh ras Melanesia.
PMNews selanjutnya telah menulis surat balik dan memintakan Gen. Tabi menyebutkan saja nama-nama orang yang dimaksud, walaupun PMNews sudah bisa menduga-duga.
Dalam catatan penutup, Tabi mengatakan,
Kasih tahu Benny Wenda, Buktar Tabuni, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, John Rumbiak dan sebagainya, bahwa orang Papua yang kawin dengan orang Indonesia adalah kutukan bagi ras Melanesia, kutukan yang mematikan bagi ras ini. Mereka secara jeals dan pasti tidak layak berjuang untuk ras yang mereka sendiri secara pribadi bunuh dalam keadaan sadar. Ini laknat!
Dari surat ini PMNews mencatat bahwa sejak berdirinya PMNews memberitakan kebenaran, yaitu bukan kebenaran orang Papua, bukan kebenaran orang Indonesia, bukan kebenaran oknum dan pihak siapapun, tetapi “kebenaran itu sendiri secara terbisah di dalam dirinya sendiri” oleh karena itu, kalau surat ini berisi “kebenaran dimaksud”, maka Tanah Papua tahu, dan akan menapis siapa pembunuh ras Melanesia yang bermulut domba, dan siapa pendukung dan pelestari serta pejuang untuk ras Melaensia.
Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations this Saturday at Sunforest organic farm. Photo supplied.
Source: http://www.echo.net.au/ – Supporting the free West Papuan liberation movement, Australia’s closest neighbour, Sunforest organic farm is hosting a traditional moomoo pig feast this Saturday.
Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations.
‘It is still highly militarised in West Papua,’ said organiser Matthew Jamieson.
‘There is military in every single village, people are constantly under surveillance. Human Rights abuse is a major method of control by Indonesian state through its military and police, which act with impunity.
‘Recent cases of Human Rights abuse by police, such as Paniai case, continue not to be addressed even when government has promise investigation.’
Rumakiek has been active representing West Papua in the Pacific countries since the the late 1980s. He started his involvement in the liberation movement with the Organisi Papua Merdeka (OPM) which waged a guerrilla war against Indonesia in the jungle during the 1970s, 80s and early 90s.
Seven Pacific countries are currently publicly expressing concern about continuing human rights violence in West Papua, including Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga and Marshall Islands. Solomon Islands and Vanuatu leaders, together with the leadership of the French occupied Kanaky (New Caleadonia) have voiced support for the right to self determination for the territory of West Papua
‘The Papuan population is stagnating and the Indonesian government is increasing the numbers of trans-migrants that are coming in,’ continued Jamieson.
‘In relation to the palm oil issue the locals are being threatened into signing away their land.
‘Supressing political decent by West Papuan people and backing industrial companies in conflicts over land usage is the norm for Indonesian security forces. Public outspoken criticism of Indonesia occupation and development agenda is dangerous for West Papuans in the villages and in provincial centres.
‘Development programs that are being set up to develop the region are not benefitting the local population but are to the advantage of the migrants brought in and are mostly just leading to the clearing of the forest.’
West Papua has the largest tracts of tropical forest left in the world.
‘In Merauke region about 150,000 hectares of tropical forest has been converted to rapidly expanding oil palm estates, and not counting the industrial logging impacts. The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) has allocated 1.2 million hectare for industrial agriculture concessions and a further 4 million hectares ear marked for of conversion from forest.’
The continued clearing of forests contributes to climate change and rising sea levels that is becoming a serious issue for Pacific countries.
The first climate change relocations that started in 2016 continue to take place from Careret Islands onto the mainland in Papua New Guinea as the islands ares swallowed by the sea.
‘Carbon emissions from burning off tropical rainforest in West Papua, Sumatra and Kalimantan which is caused by industrial oil palm plantations expansion means that Indonesia was the the third largest carbon emitter in 2015,’ highlighted Jamieson.
To find out more head along to the moomoo, the is name from Lae in PNG, at Sunforest organic farm,80 Browns Cres, McLeods Shoot from 4pm this Saturday.
‘A moo moo involves cooking one of our organic pigs and sweet potato’s in banana leaf parcels under the ground on hot rocks,’ finished Jamieson.
Dari kiri: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt Socratez Sofyan Yoman S.Th, MA, Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Dorman Wandibo, S.Th, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt Dr. Benny Giay. (Foto: Ist)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua, dalam Surat Gembala berjudul Minum dari Air Sumur Sendiri, mendesak pemerintah RI mengakui keberadaan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ketimbang memberi stigma separatis kepada kedua organisasi itu.
“Kami sebagai pimpinan gereja melalui surat gembala ini, mengulangi kembali pernyataan kami di depan Presiden SBY pada tanggal 16 Desember 2011. Pandangan kami sebagai Gereja terkait kedua lembaga ini (KNPB dan ULMWP, Red) belum berubah sampai hari ini (termasuk OPM dll). Kami usul agar KNPB diterima dan diberi ruang,” demikian Surat Gembala yang ditandatangani oleh Pdt. Dorman Wandikmbo S.Th, Ketua Sinode GIDI di Tanah Papua, Dr. Socratez Sofyan Yoman, MA, Ketua Badan Pelayanan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua dan Pdt Dr. Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua dan pengacara HAM Papua, Frederika Korain SH MPA.
Alasannya, menurut Surat Gembala tersebut, karena aspirasi Papua merdeka yang mereka bawa dan perjuangkan tidak lahir begitu saja. “Mereka tidak tiba-tiba bermimpi dan langsung perjuangkan aspirasi ini. Aspirasinya tadi lahir dalam suasana interaksi dalam sejarah Indonesia dengan aparat Indonesia yang membawa kebijakan-kebijakan yang melumpuhkan Papua. Dalam bahasa Papua ‘aspirasi Papua merdeka’ (Nasionalisme Papua) yang diusung KNPB dan ULMWP ini adalah bayi yang lahir sebagai ‘buah’ dari interaksi/ perkawinan paksa Papua dengan Indonesia; seperti nasionalisme Indonesia yang lahir sebagai reaksi terhadap kebijakan Pejajahan Belanda,” demikian Surat Gembala tersebut.
Karena itu, didesak agar Idonesia menghentikan semua ‘stigma’, upaya kriminalisasi terhadap ULMWP dan KNPB.
Lagipula, menurut Surat Gembala, KNPB dan ULMWP sudah hadir di Indonesia, mereka adalah bagian dari sejarah Indonesia; Indonesia punya andil dalam menghadirkan KNPB dan ULMWP dan lembaga lainnya.
“Penyelesaiannya tidak boleh sepihak dengan politik stigma, tetapi dialog seperti: yang dilakukan Pemerintah RI dan GAM.”
Diingatkan pula bahwa Papua bukan lagi terisolir dari dunia internasional; dengan media sosial Papua dan Indonesia sudah menjadi bagian dari dunia yang tengah mengglobal.
“Kami mendengar dalam UPR di Dewan HAM PBB ada juga suara dari masyarakat internasional kepada Pemerintah NKRI yang mempersoalkan posisi Indonesia dalam hubungan dengan ULMWP dan KNPB,” demikian Surat Gembala tersebut.
Negara Mendesain Kekerasan secara Khusus di Papua
Terbitnya Surat Gembala yang terdiri dari enam bagian dan penuh dengan nada prihatin itu, dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan dalam satu bulan terakhir.
Para pemimpin gereja di Papua itu, dalam Surat Gembala antara lain menyebut internasionalisasi masalah Papua lewat peran tujuh negara Pasifik yang di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September 2016 dan dalam sidang Dewan HAM PBB di Genewa, Swiss, serta catatan kritis Negara-negara terhadap evaluasi UPR Indonesia 3 Mei 2017 Dewan HAM PBB di Genewa.
Ditengarai bahwa pasca gencarnya internasionalisasi masalah Papua, Jakarta tidak tinggal diam. Jakarta mengambil sejumlah langkah, termasuk mewajibkan para Gubernur mengikuti latihan militer di Natuna; kunjungan Presiden Jokowi yang diduga untuk kepentingan pertahanan dengan kunjungan ke Perbatasan di PNG dan ke Habema Wamena untuk membangun Basis militer di sana; gencarnya usaha mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk menyerahkan diri dan upaya Kementerian Luar Negeri mengumpulkan dan memakai mahasiswa Papua untuk menciptakan image positif tentang Indonesia di luar negeri.
Pada saat yang sama, Surat Gembala tersebut juga menengarai Negara mendesain kekerasan secara khusus di Papua, antara lain terlihat dari PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja Papua) lewat pernyataan sikapnya melegitimasi upaya negara mengkriminalisasi organisasi masyarakat sipil Papua.
Disebutkan, pada 15 Mei 2017, setelah dilantik sebagai Kapolda Papua yang baru, Kapolda menetapkan 12 program prioritas, salah satu diantaranya adalah membasmi organ-organ radikal di Tanah Papua dengan menyebut secara khusus nama KNPB. Kapolda Papua bahkan mengumumkan pada 19 Mei 2017, hendak membentuk Tim khusus untuk menangani kasus kriminalitas.
“Negara secara sistematis mengkriminalisasi KNPB sebagai organisasi gerakan masyarakat sipil Papua yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, sebagai pelaku pembunuhan dan kekerasan yang marak terjadi di Jayapura dan Sentani dalam sebulan terakhir,” demikian Surat Gembala.
“Negara mempertontonkan wajah rasisme terhadap orang asli Papua, secara khusus warga Papua asal Pegunungan Tengah yang dituduh sebagai pelaku tindak kekerasan dan kriminalitas.”
Berdiri Bersama Jemaat
Di bagian lain Surat Gembala, para pemimpin gereja itu menegaskan sikap untuk tetap berdiri bersama umat, kendati berbagai penderitaan yang dialami.
“Ketegaran warga jemaat kamilah yang membuat kami pimpinan Gereja bisa berkumpul di sini hari ini. Warga jemaat kami dibunuh, distigma, KNPB yang dihina/ distigma dan kapan saja bisa dihilangkan oleh perintah seorang komandan Brimob, Polisi, Kodim, dll. Tetapi kenyataan ini juga yang membuat kami bertanya: apa arti tugas Gereja dalam dunia seperti ini? Apa yang sedang kami hadapi? Pengalaman mengikuti operasi keamanan minggu ini di Tanah ini, menolong kami mengerti bahwa kami sedang berhadapan dengan suatu sistem didikte oleh ‘rasisme Farhat Abas.'”
“Lembaga keamanan ini sudah tidak berdiri di atas semua golongan. Pertanyaannya bagi kami Gereja ialah: Bagaimana kami, Gereja bisa berdiri dan angkat muka dan keluar masuk dalam lingkungan sosial dan pemikiran sosial dan politik yang sudah bercampur baur dengan rasisme. Seperti terlihat dalam kinerja Kapolresta dan Polda yang tidak mengejar pelaku pembunuhan di Waena tetapi langsung vonis “orang Wamena”, orang Gunung, dll (tgl 19 Mei 2017) sebagai pelaku dan membiarkan kelompok etnis tertentu membunuh dan membacok Pius Kulua (yang tewas seketika) dan Yowenus sehingga dilarikan ke rumah sakit.
Perkembangan ini, membuka mata kami pimpinan Gereja, sehingga melihat perjuangan warga jemaat selama ini sebagai perlawanan terhadap apa yang Daniel Dakhidae menyebutnya sebagai ‘disguised slavey, perbudakan terselubung.'”
Minum dari Sumur Sendiri
Di bagian akhir dari Surat Gembala tersebut, kepada jemaat para pemimpin gereja menyerukan untuk mempertanggung-jawbkan imannya dengan keluarga dan para pendeta membuat komitmen bersama untuk “menyiapkan generasi masa depan Papua “yang bisa menjadi Surat Kristus” pada masa depan.
“Kami pemimpin Gereja melalui surat Gembala ini mengajak seluruh warga Gereja untuk memberi prioritas terhadap pendidikan, kemajuan dan masa depan anak-anak Papua. Kekerasan yang yang berwajah rasis ini kita lihat sebagai campuk dan lonceng dari Tuhan untuk kita menata diri, menentukan prioritas dan arah baru bagaimana anak-anak kita, banga Papua (dari Gunung dan Pantai, tanah besar dan pulau) kita giring, bentuk dan bina untuk nanti bisa tampil gemilang dalam bidang pendidikan, Hukum, teolog, kimia, biologi, dll.”
Konkritnya, warga Gereja diajak untuk bekerja keras, membangun ekonomi keluarga, bangun budaya kerja lalu sisikan uang untuk memperhatikan gizi anak-anak dan uang dan kebutuhan anak-anak Papua dan dorong pendidikan anak2 dari SD sampai ke Perguruan Tinggi.
Selain itu mereka mengimbau jemaat membangun budaya membaca dan diskusi dan sejak dini; ajar mereka mencintai bahasa dan budaya dan sejarah Papua sejak dini.
Kepada para pejabat Papua, pemimpin gereja mengimbau untuk menangkap semangat ini, “Kita bisa jaga tanah dan budaya kita, hanya dengan membiayai pendidikan bagi generasi muda dan generasi anak Papua ke depan.”
International support for West Papuan self-determination cause is growing, according to a Papuan independence leader.
Benny Wenda is in New Zealand this week, raising awareness about the Indonesian-administered region of Papua, or West Papua, which he fled in 2003.
New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement’s Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.
Last night in Wellington he addressed a group of MPs, after which eleven members signed a declaration by the International Parliamentarians for West Papua.
This international organisation of MPs is calling for an internationally supervised self-determination vote in Papua.
Mr Wenda said momentum was being driven by the Pacific Coalition on West Papua, chaired by the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare.
New Zealand MPs sign the International Parliamentarians for West Papua declaration as Benny Wenda the head of the West Papua Freedom Movement looks on. Wellington 10-05-2017. Photo: RNZI/ Koroi Hawkins
“So the Manasseh Sogavare leadership is bringing a big impact on the West Papua issue. And the seven countries (of the coalition) I joined. It is bringing the West Papua case in United Nations level,” he said.
“So this is a big thing to change now. So we also got support from African, Carribean and the Pacific. So this is a growing number and solidarity around the world.”
Mr Wenda said West Papuans as a people had been through many grave challenges in the last five decades of Indonesian rule, but that they remained ever hopeful.
A growing solidarity network in the Pacific was giving them hope.
“The parliamentarians today…. Catherine Delahunty (New Zealand Green Party MP) lead a lot of MPs, bringing them in to sign their support.
“This is the best medicine, I think, for the people of West Papua. That’s why their spirit is alive even (though) they’re suffering under the Indonesian illegal occupation.”
New Zealand MPs pose with the West Papua Freedom Movement’s Benny Wenda after signing the International Parliamentarians for West Papua Declaration.
According to Mr Wenda, West Papuans were united under the United Liberation Movement for West Papua.
Indonesian government officials have characterised the Liberation Movement as a group of Papuans living abroad which lacks legitimacy to represent Papuans.
Mr Wenda dismissed this, pointing out that the leadership of the Liberation Movement is based both in and, out of necessity, outside Papua.
West Papuan grassroots support for the organisation within Papua was massive, he said.
Anggota parlemen Selandia Baru, Catherine Delahunty. keempat dari kanan, bersama sejumlah anggota parlemen Selandia Baru lainnya, seusai penandatanganan deklarasi mendukung penentuan nasib sendiri Papua. Tampak juga hadir Benny Wenda, juru bicara ULMWP (Foto: akun Facebook Catherine Delahunty)
WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Sedikitnya sembilan anggota parlemen Selandia Baru (New Zealand) menandatangani deklarasi untuk menyerukan dan memberi dukungan bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Penandatanganan itu dilaksanakan di Wellington, Rabu (10/05), disponsori oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Selandia Baru, Catherine Delahunty. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang menjadi wadah berbagai elemen rakyat yang pro-referendum Papua.
“Tadi malam diam-diam sejarah terjadi di Parlemen Selandia Baru, seiring dengan sembilan anggota parlemen menandatangai Deklarasi Westminster bagi referendum Papua yang diawasi oleh PBB,”
tulis Delahunty lewat akun Facebooknya, Rabu (10/05).
Ia juga menerangkan bahwa dirinya senang Benny Wenda dapat hadir dan turut meluncurkan acara itu.
“Saya sangat bangga dengan anggota parlemen kita dari Partai Hijau, Partai Buruh, dan satu dari (partai) Nasional yang menandatanganinya tadi malam, dan juga Marama Fox dari Partai MÄori dan Aupito S’ua William Sio, yang tidak dapat hadir tetapi telah menandatanganinya hari ini,”
lanjut Delahunty.
Delahunty tidak menyebut secara rinci siapa saja para anggota parlemen Selandia Baru yang menandatangani deklarasi. Namun di laman FB-nya ia menampilkan sejumlah foto acara penandatanganan itu. Belakangan berdasarkan siaran pers Green Party, diketahui nama-nama anggota parlemen yang menandatangani adalah Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning dari Green Party; Louisa Wall, Carmel Sepuloni dan Adrian Rurawhe dari Partai Buruh; dan Chester Burrows dari Partai Nasional. Deklarasi juga ditanda tangani Co-leader dari MÄori Party, Marama Fox, dan anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya yang menanda tanganinya keesokan harinya, Aupito S’ua William Sio.
Deklarasi Westminster pertama kali diluncurkan di London tahun lalu. Ketika itu sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Pasifik dan Inggris turut menandatangani deklarasi yang menyerukan dilakukannya referendum rakyat Papua.
Benny Wenda yang sedang beranda di Selandia Baru beberapa hari terakhir, mengatakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Papua terus tumbuh dari berbagai kalangan. (Berbeda dengan data Delahunty, dia menyebut ada 11 anggota parlemen NZ yang menandatangani deklarasi).
Menurut dia, salah satu pemicu pertumbuhan itu adalah upaya Pacific Coalition for West Papua yang terdiri dari tujuh negara Pasifik, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare.
Menurut Benny Wenda, inisiatif Sogavare telah membawa isu Papua hingga ke level PBB.
Koalisi negara-negara Pasifik itu terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Islands.
Tahun lalu, tujuh negara ini menyampaikan pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB yang mendesak pemerintah RI membuka pintu bagi pelapor khusus PBB ke Papua terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pulau paling timur RI itu.
Awal bulan ini, tujuh negara tersebut juga mengeluarkan pernyataan bersama di Brussels, dalam pertemuan tingkat menteri kelompok negara yang tergabung dalam African, Carribean and Pacific (ACP). Dalam pernyataan bersama itu mereka menyatakan keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua serta mendukung penentuan nasib sendiri.
“Jadi terjadi perubahan besar saat ini. Kami juga telah mendapat dukungan dari African Carribean and the Pacific (ACP). Telah terjadi pertumbuhan jumlah dan solidaritas di seluruh dunia,” kata Benny Wenda, dikutip dari radionz.co.nz.
Benny Wenda mengatakan dukungan anggota parlemen Selandia Baru “adalah obat terbaik bagi rakyat PApua. Itu yang membuat semangat mereka tetap hidup….”
Ia juga menegaskan bahwa rakyat Papua bersatu dibawah ULMWP.
Di kalangan elit Papua belakangan ini juga terjadi perkembangan baru. Bila selama ini pengakuan terhadap ULMWP tidak begitu jelas dinyatakan secara resmi, kini mulai terungkap secara terbuka.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, Rabu pekan lalu seusai bertemu dengan Dubes HAM Belanda, dikutip oleh berbagai media berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua harusnya dilakukan seperti penyelesaian konflik Aceh.
Dia menjelaskan kasus di Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.
“Konflik yang terjadi di Papua sama seperti Aceh, karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering terjadi konflik dengan TNI/Polri,” ujar Enembe.
“Jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka perlu dilakukan seperti di Aceh. Di mana, hadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti ULMWP maupun KNPB,” kata Lukas Enembe.
Komentar Enembe ini merupakan sebuah tahap baru, karena tahun lalu ketika media meminta komentar Enembe tentang ULMWP, dia berkilah bahwa dirinya tidak memikirkannya. Enembe yang saat itu berada di Istana Presiden di Jakarta, mengatakan tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sehingga tidak mau membuang waktu memikirkan soal-soal seperti ULMWP.
Dukungan terhadap dialog Jakarta dengan ULMWP juga dikatakan oleh kalangan parlemen Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Kusmanto, mengatakan pemerintah perlu berdialog dengan ULMWP, wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.
Ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (09/05), Kusmanto mengatakan pemerintah harus duduk berunding dengan ULWMP.
“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto, sebagaimana dikutip dari Tabloid Jubi.
Komisi I, menurut dia, mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.
Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) – Jubi/Arjuna
Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri menyatakan pemerintah perlu berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Papua, Kusmato ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (9/5/2017) di ruang sidang DPRP.
“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto.
Komisi I mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.
Komisi I menilai, masih terjadinya pelanggaran HAM di Tanah Papua dan belum juga ada penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.
“Komisi I DPR Papua mendukung sepenuhnya Pemprov Papua atau Gubernur Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Kusmanto.
Sementara Emus Gwijangge, anggota Komisi I DPR Papua kepada Jubi usai laporan komisinya mengatakan, pihaknya merasa perlu mengangkat hal tersebut, sebagai salah satu upaya mendorong pihak terkait menyatukan persepsi menyelesaikan berbagai masalah di Papua.
“Kami ingin mengingatkan pemerintah pusat, khususnya jangan pernah alergi dengan ULMWP. Suka tidak suka, wadah ini memang ada. Melakukan diplomasi di dunia internasional. Bagaimana agar pemerintah bisa duduk bersama bersama dengan ULMWP,” kata Emus. (*)
Lukisan karya Adele O’Conner berjudul Mama Yosepha versus the TNI – Katalog pameran
Jakarta, Jubi – Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan mengunjungi Aotearoa, Selandia Baru dari tanggal 8 hingga 16 Mei mendatang.
Dilansir voxy.co.nz (19/4) kunjungannya kali ini selain untuk tetap meminta dukungan keadilan politik dan sosial terhadap rakyat West Papua, juga secara khusus hendak meminta agar pemerintah Selandia Baru mendukung inisiatif bangsa-bangsa Pasifik yang mendorong isu West Papua di PBB.
Terakhir kunjungannya ke Selandia Baru pada tahun 2013, Wenda sempat dicekal oleh Juru Bicara Parlemen David Carter untuk tidak berbicara di hadapan parlemen negeri itu.
Namun saat ini kelompok-kelompok yang cukup beragam hingga anggota-anggota parlemen lintas partai mulai makin luas mendukung West papua dan memberikan jaminan bahkan sambutan hangat terhadap tokoh pergerakan kemerdekaan West Papua itu.
Wenda akan disambut di Orakei Marae saat ketibaannya dan diundang resmi untuk memberikan sambutan pada Ngati Whatua Orakei whanau. Sejumlah jadwal pertemuan yang cukup padat menantinya di Auckland, Wellington, Christchurch, dan menyusul Te Tai Tokerau.
Seperti diketahui, tujuh bangsa-bangsa Pasifik di negara Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Palau, Kepulauan Marshall, dan Nauru secara kolektif menyarakan situasi hak azasi manusia di West Papua di hadapan sidang umum PBB tahun lalu serta sidang Dewan HAM PBB baru-baru ini.
Hal ini telah memulai momentum baru bagi keterlibatan badan-badan tertinggi PBB untuk menetapkan kemungkinan resolusi baru bagi hak-hak rakyat West Papua.
Diharapkan pemerintah Selandia Baru tidak berdiam diri dan berada dipinggiran, melainkan member dukungan kepada bangsa-bangsa Pasifik tersebut untuk mendorong isu West Papua dan membantu perjuangan keadilan di wilayah itu.
Wenda akan bertemu gelombang aktivis peduli West Papua, Maori dan Pasifika, yang baru di berbagai wilayah Selandia Baru, termasuk anggota-anggota International Parliamentarians for West Papua (IPWP).(*)
Selama ini para pejaung Papua Merdeka yang berkeliling di luar negeri selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini, “Do you still eat flesh?” Masih makan manusia ya? Dan pertanyaan ini sering membuat orang Papua tersinggung besar dan sering dijawab dengan berbagai macam jawaban yang emosional.
Kanibalisme dalam perjuangan Papua Merdeka yang justru lebih nyata dan dapat disaksikan pada hari ini daripada kanibalisme seperti yang pada umumnya dipertanyakan masyarakat modern di luar sana. Seharusnya para pejuang Papua Merdeka menjawab,
“Ya, benar, kami ini, para pejuang Papua Merdeka ini-lah para kanibal itu, karena kami sudah terbiasa, dan menjadi budaya kami, melahirkan organisasi untuk politik Papua Merdeka, lalu kami juga yang biasanya berulang-ulang memakan habis organisasi yang kami lahirkan sendiri.”
Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) di Mnukwar, PEMKA/TEPENAL dan TPN/OPM, FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Adat Papua (LMA), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Presidium Dewn Papua (PDP), West Papua Liberation Organisation (WPLO), West Papua National Authority (WPNA), Republik Papua Barat, Republik Melanesia Raya, Negara Republik Federal Papua Barat, WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), WPNCL (Wet Papua National Coalition for Liberation), WPRA (Wet Papua Revolutionary Army), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), Front PEPERA, TPN – PB, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)
Silahkan saja Anda sendiri urutkan dari nama-nama organisasi yang Anda ketahui, dan rumuskan sejak kapan organisasi dimaksud didirikan dan sejak kapan organisasi yang sama sudah tidak bergerak lagi. Kita akan kaget mengetahui bahwa semua organisaasi perjuangan Papua Merdeka dengan nama-nama yang di antaranya diserbutkan di sini telah lahir oleh orang Papua dan kemudian telah dimatikan oleh orang Papua juga. Lebih parah lagi, dilahirkan oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka dan dibunuh kembali oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka.
Pada saat ini, sejak akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 ini kami emnjadi saksi mata, menyaksikan dan menikmati pada waktu bersamaan, sebuah peristiwa tragis, kanibalisme politik Papua Merdeka terjadi kembali, yaitu dengan kemunculan ULMWP, maka secara otomatis, kata para pendiri dan deklarator ULMWP, maka organisasi lain telah tiada, dan oleh karena itu semua orang West Papua harus tunduk kepada ULMWP.
Kalau ULMWP bukan lagi organisasi kanibal dalam perjuangan Papua Merdeka, maka pastilah ULMWP akan mengundang semua komponen dan organisasi yang selama ini, yang mendahului memperjuangan Papua Merdeka untuk terlibat di dalam perjuangan ini, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga ataupun dalam waktu. Kalau tidak, tidak usah heran juga, karena memang orang Papua, terutama pejuang dan organisasi perjaungan Papua Merdeka selama lebih dari setengah abad ini dikenal penuh dengan budaya kanibalisme dalam berpolitik.
Papua Merdeka News 