Bertemu Parlemen Uganda, ULMWP sampaikan petisi referendum bangsa Papua

Uganda - ULMWP
Jacob Rumbiak memberikan bendera Bintang Kejora kepada Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah dalam kunjungan ULMWP di Parlemen Uganda, Jumat (7/4/2017) – IST

Jayapura, Jubi – Jacob Rumbiak, satu dari para pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada Jubi mengatakan ia telah bertemu dalam sebuah kunjungan kehormatan dengan Parlemen Uganda dan menyampaikan keinginan rakyat West Papua untuk merdeka dan berdulat sebagai sebuah negara.

“Kami ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua di PBB untuk merdeka,” kata Rumbiak, Sabtu (8/4/2017).

Rumbiak, mantan tahanan politik West Papua ini mengaku telah bertemu dengan anggota Parlemen Uganda pada Jumat (7/4/2017).  Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan petisi referendum yang ditandatangani oleh rakyat West Papua dan menyampaikan kondisi rakyat West Papua yang terus menerus menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

“Kami percaya kekuatan Uganda di Uni Africa (AU) dapat menggembleng suara Afrika di New York untuk membantu kami. Bangsa West Papua berjuang untuk mempertahankan eksistensi kami di muka bumi ini. Jika kami tidak berjuang sekarang, suatu saat nanti pasti bangsa Papua akan hilang dari muka bumi ini. Saat ini saja, Orang Asli Papua sudah menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri,’” jelas Rumbiak.

Lanjut Rumbiak, Parlemen Uganda berjanji mendukung rakyat West Papua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah mengatakan meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini menyerukan kemerdekaan bagi setiap negara tetapi masih ada bangsa dan rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

“Mengapa ada bangsa tertentu yang menguasai bangsa lain?” tanyanya.

Oulanyah mengatakan kekuatan setiap negara di dunia saat ini terletak pada generasi mudanya. Ia berharap bangsa West Papua mengoptimalkan kekuatan generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan.

“Generasi muda Papua harus berjuang untuk kemerdekaan bangsanya,” ujar Oulanyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jacob Rumbiak menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Jacob Oulanyah. (*)

Reporter :Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

STATEMENT

5th April, 2017

 

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

Today 5th April 2017 marks exactly 56 years to the day that the Nieuw Guinea Raad or New Guinea Council first met in West Papua and affirmed the fundamental right to self-determination of the West Papuan people. This council was the first parliament of the West Papuan people and it was tasked to help ensure a peaceful path to a decolonised and Independent West Papua.

In commemoration of the Nieuw Guinea Raad, today the people of West Papua reaffirmed our fundamental right to self-determination. A gathering attended by around 1000 people was held in Waena to launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote for West Papua.

Representatives of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP).

The three main Independence organisations within West Papua: the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP), were all represented under the umbrella of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). All three organisations stood together to declare their support for this petition, thereby supporting the Westminster Declaration for an Internationally Supervised Vote for West Papua. The vote itself is to be held in accordance with UN General Assembly Resolutions 1514 and 1541 (XV)).

This global petition which was originally launched at the UK Parliament in Westminster has gone around the world collecting tens of thousands of signatures in both manual and digital format. Speaking on the launching of the manual petition in West Papua today, ULMWP Spokesperson Benny Wenda said “This is a truly historic and important moment for the people of West Papua as it is the first time the three main Independence organisations have signed the petition calling for an Internationally Supervised Vote in West Papua. I emphasise the need for unity among all West Papuan people and organisations to support this petition. We are united as one in our struggle for our fundamental right to self-determination.”

Benny Wenda went on to say “We hope that this will also encourage further international solidarity for West Papua, at a parliamentary and grassroots level. The time is now. I appeal to everyone around the world to support the West Papuan people’s campaign for self-determination. Let West Papua Vote.”

After collecting many more signatures from around the world, in August the petition will be taken by a team of swimmers across Lake Geneva and into the United Nations. More information about the movement to Back The Swim can be found on the Swim for West Papua website www.swimforwestpapua.com

Ends//

Benny Wenda
Spokesperson for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Email: office@bennywenda.org

www.ulmwp.org

Papua Nugini Tak Masalah ULMWP Jadi Anggota MSG

Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)
Ketua MSG, Manasseh Sogavare (kanan) dan PM Papua Nugini, Peter O’Neill. (Foto: Sekretariat Pers PM Solomon Islands)

PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O Neill, mengatakan keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam organisasi regional Melanesian Spearhead Group (MSG) tidak masalah bagi negara itu.

Yang penting menurut dia adalah ULMWP harus membuktikan bahwa organisasi itu merupakan sebuah badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif rakyat Papua, sebagaimana halnya Front de Liberation Nationale Kanak et Sosial (FLNKS) terbukti sebagai badan yang bersatu mewakili pandangan kolektif bangsa Kanak di Kaledonia Baru.

Sikap Papua Nugini ini disampaikan kepada Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare, selaku ketua MSG, dalam pertemuan mereka di Port Moresby Rabu (15/03).

Siaran pers kantor PM Sogavare mengatakan pertemuan tersebut merupakan putaran akhir dari konsultasi Sogavare dengan para pemimpin MSG, sejak Solomon Islands memegang posisi keketuaan pada Juni 2015. Sebelumnya, ia sudah bertemu dengan para pemimpin MSG lainnya, seperti PM Vanuatu, PM Fiji dan Juru Bicara FLNKS.

“Saya sekarang senang bahwa saya akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri O’Neill kemarin dan pertemuan saya dengan PM Papua Nugini, seperti pertemuan sebelumnya dengan para pemimpin MSG lainya, sangat bermanfaat,” kata dia, dikutip dari siaran persnya hari ini (16/03).

Sogavare mengatakan pada pertemuan tersebut, mereka antara lain membicarakan hasil dari pertemuan Sub Committee on Legal and Institutional Issues (SCLII) MSG di Port Villa pada September lalu. Sogavare menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa pertemuan itu telah menghasilkan pedoman keanggotaan MSG yang direvisi.

Pedoman itu telah dibawa ke Senior Official Meeting (SOM) dan Foreign Minister Meeting (FMM). Hasilnya pun telah dibahas kembali pada SCLII dan kemudian disetujui oleh lembaga-lembaga di bawah MSG pada Desember 2016.

Sogavare mengatakan ia menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa PM Salwai dari Vanuatu dan juru bicara FLNKS, Tutugoro serta PM Fiji, Bainimarama sudah menyetujui prinsip-prinsip pedoman keanggotaan MSG. Menurut dia, pedoman keanggotaan yang direvisi tersebut memberikan proses yang sangat transparan untuk para pemimpin MSG memusyawarahkan aplikasi keanggotaan MSG.

Atas hal itu, menurut Sogavare, PM Papua Nugini mendukung revisi tersebut dan para pemimpin MSG akan bertemu secara resmi menyetujuinya pada pertemuan pemimpin MSG mendatang.

Sogavare mengatakan ia juga menginformasikan kepada PM Papua Nugini bahwa aplikasi keanggotaan ULMWP akan ditangani berdasarkan kriteria keanggotaan yang telah direvisi tersebut.

Menanggapi hal itu, O’Neill mengatakan keanggotaan ULMWP di MSG tidak masalah bagi Papua Nugini. Namun, ia menambahkan, yang penting adalah ULMWP harus membuktikan bahwa ia adalah sebuah organisasi yang bersatu yang mewakili pandangan kolektif rakyat Papua seperti halnya FLNKS yang jelas bersatu  mewakili pandangan kolektif bangsa Kanaks di Kaledonia Baru.

Lebih jauh, Sogavare mengatakan dalam pertemuan itu PM Papua Nugini menegaskan  bahwa setiap pembicaraan tentang isu kedaulatan (Papua) harus dilakukan secara sepatutnya dengan Komite Dekolonisasi PBB di New York dan Komisi Hak Asasi Manusia di Jenewa.

Sebagai catatan, MSG adalah organisasi sub-regional di Pasifik. Anggota penuh terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Papua Nugini, Fiji dan FLNKS. Sedangkan Indonesia adalah anggota associate.

Sementara itu ULMWP sampai saat ini berstatus sebagai peninjau dan berupaya untuk menjadi anggota.

Selain membicarakan isu Papua, dalam pertemuan itu Sogavare mengatakan mereka berdua membicarakan berbagai isu lain terkait kepentingan MSG. Di antaranya adalah:

  • MSG Special Leaders’ Summit;
  • Hasil dari pertemuan sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) di Port Vila in December 2016.
  • Masalah Papua
  • MSG Free Trade Agreement;
  • MSG Labour Mobility,
  • Tinjauan independen tentang sekretariat MSG
  • Penyerahan keketuaan MSG dari Solomon Islands kepada Papua Nugini.

Editor : Eben E. Siadari

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

Dalam bahasa Lani disebut

“Wone ninogome waganggwe lek, nggwen paga tepinuk obari kenok pogum, ninegen pepagagwi, ta nen wagangge kamun, awone mbanggwe kamun, yinuk nggiru negen, tuwam mban wakgwe.”

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan ini kepada PMNews awal bulan Maret 2017, jauh sebelum sejumlah hal berkembang belakangan ini, terlebih melihat perkembangan maneuver NKRI atas politik kawasan Pasifik Selatan, dalam kaitannya dengan ULMWP dan MSG.

TRWP bertanya lagi,

Siapa penanggungjawab isu ini pada saat ini? SekJend ULMWP? Jubir ULMWP? Anggota Komite Eksekutif ULMWP? Liaison Officer ULMWP? Siapa?

Dilanjutkan lagi oleh catatan berikut:

Ini perjuangan dengan nyawa ratusan ribu orang Papua, ini menyangkut penderitaan jutaan rakyat Papua, ini mengadung penderitaan ratusan ribu gerilyawan di Rimba New Guinea. Ini bukan masalah politik Pilkada, Politik jabatan, politik ekonomi, ini menyangkut nasib dan eksistensi sebuah ras di negara West Papua. Ini persoalan eksistensi, sangat mendasar, tidak boleh diperlakukan seperti ini.

Dilanjutkan lagi dalam bahasa Lani

Wologwe yi. Wone yi kinebe kwi’nogwe, kinakom tebe yinuk, wone yi kinogome wopinuk, ogut mambinuk, anggoma wapinuk, obangge yipinuk, awone mbaniyak. Neraket-keraket eriyak lek, an-kat yurak lek, kat meyuk-kat meya yurak lek. Ap Panggok.

Pada waktu isu ini dipangku, maka akan terjadi hal-hal berikut:

  1. Akan muncul satu orang pemimpin bangsa Papua, yang akan berbicara siang dan malam, bahwa isu dan perjuangan Papua Merdeka adalah urusannya, bebannya, masalahnya, yang dia harus selesaikan segera. Contohnya Dortheys Hiyo Eluay (Alm.);
  2. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang terbuka kepada semua orang Papua, baik secara Online, maupun secara Offline, akan berkomunikasi, akan bercerita, akan menerima pendapat dan akan menyampaikan pendapat, secara menyeluruh, secara inklusif; Contohnya Joko Widodo, Presiden Kolonial Republik Indonesia.
  3. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang mengundang semua organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka untuk menyampaikan program, kehendak, rencana dan masukan kepadanya; dan mengundang semua organisasi dimaksud untuk bergabung bersama-nya, di dalam lembaga yang dimpimpinnya dan di dalam langkah yang diambilnya; Contohnya Pemimpin Fretelin: Xanana Gusmao.
  4. Akan muncul pemimpin bangsa Papua yang setiap saat siap berkomunikasi dengan NKRI, dalam posisi sebagai pemimpin bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, tidak takut, tidak gentar, tidak ditawar-tawar, tetapi secara terbuka, secara jantan, secara tepat sasaran, dan tidak main kucing-kucingan, tidak main ketemu rahasia empat-mata, tetapi terbuka di media TV, di sidang, di konferensi pers dan sebagainya. Contohnya; Nelson Mandela (Alm.) dan M. Ghandi (Alm.)

Yang ada saat ini, para pemimpin bangsa Papua masing-masing mengurus kampanye mereka, masing-masing menganggap remeh satu sama lain, masing-masing menonjolkan keyakinan dna kemauan mereka, masing-masing mencurigai satu sama lain.

Semua orang Papua yang mencintai tanah-leluhurnya, yang mencintai cita-cita bangsanya, TIDAK AKAN PERNAH menunjukkan sikap dan kelakuan ini. Demi bangsa dan tanah air, dia akan menyerahkan semuanya, termasuk harga-diri, kemauan, rencana pribadi atau kelompoknya, akan dikorbankannya, termasuk nyawanya sendiri akan dia siap korbankan, demi satu hal: West Papua Merdeka di luar NKRI. Tetapi

Persoalannya Mentalitas Pemimpin Papua Merdeka: “Isu ini Tidak Dipangku, tetapi Dibiarkan di Lantai”

 

Amunggut Tabi: ULMWP Akan Dikecilkan NKRI Sebagai Sekelompok Orang Papua di Luar Negeri Saja

Menanggapi perkembangan politik regional belakangan ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan pesan singkat kepada Papua Merdeka News (PMNews) bahwa ada peluang NKRI akan mengecilkan posisi representasi ULMWP bagi bangsa Papua.

Catatannya berbunyi,

Tolong dikasih tahu, bahwa isu dari PIS (Papua Intelligence Service) mengatakan PNG sudah setuju dengan NKRI bahwa ULMWP tidak mewakili semua komponen bangsa Papua di West Papua. ULMWP harus ambil langkah-langkah melibatkan semua komponen di dalam negeri. Sekian!

PMNews mengajukan pertanyaan balik kepada MPP TRWP mempertanyakan apa yang harus dilakukan oleh ULMWP saat ini, dan dibalas dengan singkat,

Sudah kasih tahu mereka banyak kali, sudah lama kita bicara to, jadi mau bicara apa lagi? Pakai bahasa apa lagi? Dalam kondisi apa lagi ktia harus bicara? Semua sudah dimuat di PMNews, to? Atau ada pesan kami yang tidak pernah dimuat di situ?

PMNews membalasnya bahwa belakangan ini sebenarnya PMNews banyak berkeberatan menyiarkan banyak informasi dari PIS, tetapi karena diperintahkan oleh MPP TRWP, maka terpaksa disiarkan.

Dibalas dari MPP TRWP bahwa pesan-pesan yang dikirim ke PMNews itu pesan untuk konsumsi publik, bukan bersifat rahasia. Kita jangan jadikan perjuangan Papua Merdeka sama dengan janji kedatangan Yesus kedua kali yang tidak tahu tanggal dan bulan berapa, selalu dijadikan barang keramat dan barang sulit disebut, dijamah, diramal. Papua Merdeka harus dibawa keluar, ke ruang publik, ke diskusi publik, ke pengetahuan publik, ke debat publik, bukan hanya di blog dan facebook.com tetapi di semua kampung, di hutan, di kantor, di mobil, di perahu, …

PMNews tidak bisa menahan pertanyaan sehingga, dalam rangka mengakhiri pesan ini, PMNews tanyakan “Kira-kira bisa disebutkan satu saja langkah terpenting sekarang?” Maka jawaban yang disampaikan adalah sbb.:

Satu? Pertama-tama ULMWP harus membuka pendaftaran keanggotaans supaya PDP, LMA, DAP, DeMMAK, AMP, MRP, KNPB, dan lain-lain semua mendaftarkan diri menjadi anggota ULMWP. Itu dulu. Kalau minta satu saja itu dulu. Begitu baru bicara “saya mewakili West Papua”. Kalau tidak, dasarnya apa? Ini bukan panggung sulap! Ini panggung politik real.

 

Peter O’Neill: any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24)

any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York and the Human Rights Commission in Geneva. [https://papuapost.wordpress.com/]

Ada dua hal di sini, pertama, kalau bicara tentang kemerdekaan politik yang terkait dengan kedaulatan, maka kita harus membawanya ke Komite-24, atau Komite Dekolonisasi PBB. Kedua, kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, maka kita bawah masalahnya ke Komisi HAM PBB di Geneva.

Sudah berulangkali PMNews menyiarkan protes yang disampaikan oleh Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan penekanan bahwa bangsa Papua harus menentukan sikap, harus berbagi tugas, harus jelas dan tegas

  1. mau selesaikan pelanggaran HAM, ataukah
  2. mau selesaikan soal Politik?

Kalau mau urus politik, maka kita harus menggunakan kiblat MSG – New York, dan kalau kita mau selesaikan masalah HAM, maka kita gunakan poros MSG – HAM – Geneva.

Tetapi kalau ada orang-orang ULMWP yang bersikeras mau urus HAM, maka tidak menjadi masalah, asalkan fokus ke New York tidak kita abaikan.

Kita harus menghindari menghabiskan uang, tenaga dan waktu dalam membahas soal HAM. Sudah banyak kelompok kepentingan, sudah banyak organisasi, sudah banyak negara berkepentingan untuk HAM.

Kepentingan bangsa Papua ialah melepaskan diri dari NKRI, persoalan politik, persoalan kedaulatan, itulah sebabnya Peter O’Neill katakan

any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York

  • Apakah masih ada yang bingung?
  • Apakah masih ada yang tidak jelas?
  • Apakah ULMWP menunggu malaikat dari surga untuk datang menjelaskan ini semua?

Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.

Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka”, tetapi “semua komponen bangsa Papua”.

Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:

  1. Presidium Dewan Papua (PDP)
  2. Dewan Adat Papua (DAP)
  3. Majelis Rakyat Papua (MRP)
  4. Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
  5. Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
  6. Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
  7. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
  8. West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
  9. West Papua National Authority (WPNA)
  10. Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
  11. Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
  12. West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
  13. Perempuan Papua Merdeka
  14. Pemuda Papua Merdeka
  15. Intelektual Papua Merdeka

Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:

  1. Thaha Moh. Al-Hamid
  2. Forkorus Yaboisembut
  3. Benny Giay
  4. Fransalbert Joku
  5. Sofyan Yoman
  6. Phillip S. Karma
  7. Markus Haluk
  8. Nicolaas Jouwe
  9. Ramses Ohee
  10. Matius Murib
  11. dll

Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.

Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.

Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.

Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.

MSG Chair Dubs Meeting With PNG Prime Minister As ‘Very Fruitful’

The MSG Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare and the PNG Prime Minister, Hon Peter O’Neill.
The MSG Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare and the PNG Prime Minister, Hon Peter O’Neill.

The Melanesian Spearhead Group (MSG) Chair, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands has described his dialogue with the Papua New Guinea (PNG) Prime Minister, Hon Peter O’Neill as ‘very fruitful.’

The MSG Chair met with Hon O’Neill in the PNG Capital, Port Moresby yesterday, concluding his second and final round of consultations with MSG leaders since taking up the chairmanship of the Melanesian sub-regional grouping in June 2015.

The key issues of discussion included the following:

  • MSG Special Leaders’ Summit;
  • Outcome of the Meeting of the MSG sub-committee on Legal and Institutional Issues {SCLII) in Port Vila in December 2016. SCLII is the MSG sub-committee that makes recommendations to the MSG Governing Bodies- Senior Officials Meeting, Foreign Ministers’ Meeting and Leaders’ Summit;
  • West Papua;
  • MSG Free Trade Agreement;
  • MSG Labour Mobility, Independent Review of the MSG Secretariat; and
  • MSG Chairmanship Handover from Solomon Islands to Papua New Guinea.

Speaking after his meeting with Prime Minister O’Neill, the MSG Chair said “I had a very fruitful meeting with the PNG Prime Minister on the agendas of discussion as I also had with Prime Minister Charlot Salwai of Vanuatu, Victor Tutugoro of the FLNKS and Prime Minister Frank Bainimarama of Fiji earlier on in February.”

On the issue of Special Leaders’ Summit, the MSG Chair said he expressed regret over his inability to convene any Special Leaders’ Summit in December 2016 due to the non-availability of colleague leaders.

He said a Special Leaders’ Summit was supposed to be held to approve the recommendations from various bodies of MSG including SCLII.

However, the MSG Chair said the various bodies of the MSG- SCLII and Senior Officials Meeting (SOM)- did meet and made a number of recommendations to the Foreign Ministers Meeting (FMM) for submission to the Leaders’ Summit for final approval.

He said the MSG Capitals’ visit was therefore important to consult with colleague leaders on various recommendations from the various MSG Bodies for final approval

“I have met with both Prime Minister Charlot Salwai of Vanuatu and Victor Tutugoro of the FLNKS in Port Vila and Prime Minister Frank Bainimarama of Fiji in Suva as part of this second and final round of consultations earlier in February this year. I was supposed to travel on to Port Moresby to meet with Prime Minister Peter O’Neill but had to postpone the Port Moresby leg of the trip because the PNG Parliament was in session.

“I am now pleased that I finally met with Prime Minister O’Neill yesterday and my meeting with the PNG Prime Minister like my previous meetings with my other colleague leaders was very fruitful.”

On the Outcome of the Meeting of SCLII in Port Vila in September last year, the MSG Chair said he informed Prime Minister O’Neill that the meeting endorsed the proposed Revised MSG Membership Guidelines and was brought to the attention of the SOM and FMM in their meeting which immediately followed the SCLII meeting and were endorsed by the Governing Bodies in December 2016.

He said he informed the PNG Prime Minister that Prime Minister Salwai, FLNKS Spokesman, Mr Tutugoro and Prime Minister Bainimarama have all agreed in principle to the Revised MSG Membership Guidelines and during his consultations with them.

The revised guidelines provide a very transparent process for Leaders to deliberate on an application for membership whereby they enhance and protect the decision-making process and respect the reporting structure of the MSG at the Summit level as stipulated under Articles 7 (1) and (2) of the MSG Agreement.

The MSG Chair said Prime Minister O’Neill in turn expressed support for the Revised MSG Membership Guidelines and as such, Leaders will meet and formally approve them at the next MSG Leaders’ Summit.

On the issue of West Papua, the MSG Chair said he told Prime Minister O’Neill that the United Liberation Movement of West Papua’s (ULMWP’s) application for membership of the MSG will be dealt with under the Revised MSG Membership Criteria.

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

The MSG Chair said the PNG Prime Minister further stated that any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York and the Human Rights Commission in Geneva.

On the issue of MSG Free Trade Agreement, the MSG Chair said Prime Minister O’Neill stated that PNG will be signing up the agreement after sorting out some issues of concern with Fiji.

On the issue of MSG Labour Mobility, the MSG Chair said Prime Minister O’Neill has expressed desire to see this opened up so that Melanesians from other Melanesian countries do not have to apply for work permit to work in PNG and vice versa.

On the issue of Independent Review of the MSG Secretariat, the MSG Chair told Prime Minister O’Neill that the purpose of the review, which started since January pursuant to the Governing Body decision in December for the review to be undertaken. Its bold objective is to ensure a wholly functional, resilient and robust secretariat that delivers on the mandates of leaders.

He said the PNG Prime Minister conveyed PNG’s firm support for the review and offered assistance to the secretariat to ensure the reform is undertaken smoothly and swiftly.

On the issue of MSG Chairmanship Handover, the MSG Chair said he had sought the view of Prime Minister O’Neill as to when should Solomon Islands hand over the chairmanship to PNG this year and the PNG Prime Minister said Solomon Islands should hold on to the position until after the PNG General Elections in June.

The MSG Chair and his delegation will return to Honiara tomorrow, Friday 17th March.

Amunggut Tabi: Yang Mau Panglima Gerilyawan Bersatu ialah BIN/NKRI

Menanggapi analisis Papua Merdeka News (PMNews) dalam artikel sebelumya, yang diusulkan sebelumnya kepada Tentara Revolusi West Papua (TRWP) beberapa hari lalu, ini tanggapan dari TRWP kepada PMNews.

Dalam artikel Anda ditulis:

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Analisis ini sangat benar. Yang NKRI mau ialah Panglima Perang di hutan menjadi satu dalam komando, supaya mereka bisa main bayar, mereka bisa main sogok, mereka juga bisa main bunuh, dan dengan demikian masalah perjuangan ini berhenti total.

Mereka kan sudah lama kejar Bapak Gen. TRWP Mathias Wenda, sudah lama kejar Bapak Gen. Bernardus Mawen, Bapak Gen. Kelly Kwalik, akhirnya mereka sudah bunuh yang lain dengan sukes. Mereka gagal total mendekati para panglima yang berdiri sungguh-sungguh di atas kebenaran.

NKRI/BIN tahu bahwa mereka tidak akan sanggup mempersatukan para gerilyawan dalam satu komando, oleh karena itu mereka masuk ke dalam ULMWP lewat anak mantu mereka, informan mereka, so-called pejuang Papua Merdeka yang ignorant dan memanfaatkan mereka sebagai pemberi informasi.

ULMWP harus tahu, siapa saja, dari hutan, dari kota, dari dalam negeri dari luar negeri, siapa saja yang bicaranya seperti memaksa, bicara seperti mendesak dan sampai mengancam ULMWP atau tokoh Papua Merdeka atas nama gerilyawan atau atas nama Papua Merdeka atau atas nama OPM, maka dipastikan bahwa mereka itulah kaki-tangan lawan politik Papua Merdeka.

Kami dari TRWP sangat heran membaca laporan dari Republik Vanuatu, di mana salah satu hasil rapat mengatakan bahwa ULMWP menginginkan para panglima di hutan New Guinea supaya bersatu dalam satu komando.

Pertanyaan kami,

“ULMWP itu statusnya apa sehingga bisa memerintahkan para panglima gerilyawan yang sudah puluhan tahun berada di hutan mempertaruhkan nyawa untuk Papua Merdeka?”

ULMWP harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan diri sebagai organisasi modern dan profesional, yang dapat dipercaya oleh dunia internasional untuk mewakili Negara West Papua sebagai sebuah “government-in-waiting”, baru bisa bicara tentang organisasi yang sudah melahirkan ULMWP itu sendiri.

Ini anak baru lahir, sudah berani suruh induknya ganti celana? Tidak tahu malu. Sangat tidak sopan.

Kalau belum “behave” dan “show up” sebagai sebuah lembaga persiapan pemerintahan negara, maka jangan cepat-cepat memerintahkan organisasi yang sudah lebih dari setengah abad berjuang untuk Papua Merdeka.

Yang harus dipersatukan ialah organisasi politik dan representasi sosial-budaya West Papua, yaitu:

  1. PDP (Presidium Dewan Papua)
  2. DAP (Dewan Adat Papua)
  3. DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)
  4. WPIA (West Papua Indigenous Association)
  5. WPNA (West Papua National Authority
  6. WPNCL (West Papua National Coalition for West Papua)
  7. NRFPB (Negara Republik Federal West Papua)

Kemudian semua lembaga ini harus menerima PNWP (Parlemen Nasional West Papua) sebagai lembaga parlemen West Papua dan ULWMP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai lembaga pemerintahan untuk Negara Republik West Papua.

ULMWP Stop Sibuk yang Lain: Harus Mempersatukan Program dan Langkah-Langkah

Ada sejumlah hal berkembang di kalangan aktivis Papua Merdeka, menyebarkan berita dan email secara terbuka dan tertutup, berisi berbagai isu dan hasil diskusi yang dilakukan ULMWP selama ini. Dari PIS (Papua Intelligence Service) didapati pesan-pesan bahwa BIN/ NKRI sudah aktiv bekerja, dan kini bergerilya dengan bebas di dalam ULMWP.

Berikut beberapa indikatornya:

Indikator pertama ialah memerintahkan ULMWP untuk segera mempersatukan para panglima dan komandan gerilyawan di rimba New Guinea.

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Apakah Oktovianus Motte dan Benny Wenda tahu hal ini? Tentu saja tidak. Dari segala hal yang mereka lakukan belakangan ini menunjukkan, mereka justru melangkah ke arah skenario NKRI.

Indikator kedua, para pejabat ULMWP lebih sibuk bicara tentang siapa SekJend, Siapa Jubir, siapa Dubes, siapa Kepala Kantor dan sebagainya. Tidak ada satu-pun dari personnel inti ULMWP yang menyampaikan visi/ misi dan program yang jelas dan gamplang, profesional dan tertulis jelas kepada bangsa Papua dan kepada para negara Melanesia yang mendukung Papua Merdeka.

Kita menjadikan perjungan Papua Merdeka sama dengan nuansa “kedatangan Yesus untuk kedua kalinya”, semuanya serba rahasia, semuanya serba tidak pasti, semuanya serba raba-raba. Semua orang tahu Yesus akan datang, semua orang tahu dunia akan kiamat, tetapi siapa tahu kapan itu akan terjadi? Semua orang West Papua diberitahu, semua orang Melanesia diberitahu West Papua mau merdeka, tetapi kapan, bagaimana? Tidak jelas.

Masing-masing pimpinan ULMWP merasa curiga, merasa tidak percaya, merasa tidak bisa kerjasama. Belum dilakukan usaha-usaha kerjasama, ktai sudah punya kesimpulan bahwa kita tidak bisa kerjasama. Dan oleh karena itu kita beranggapan pemimpin yan gada harus diganti.

  • Wahai bangsa Papua, ini namanya Politik devite et impera, politik adu-domba ajaran Belanda yang digunakan NKRi saat ini.
  • Wahai pimpinan ULMWP, siapapun yang mengajak engkau untuk mengatur pergantian pengurus, hendak-lah kau hardik dan katakan, “Enyahlan engkau wahai iblis, karena saya pemimpin bangsa Papua, tunduk kepada aturan kebersamaan dengan prinsip “Ap Panggok“. (Ap panggok adalah filosofi perjuangan Koteka, yang artinya perjuangan saya sukses karena perjuangan-mu, bukan karena perjuanganku semata).

Indikator ketiga, ULMWP masih bermental budak, tidak sama dengan para pemimpin perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Indikator utama mental budak ULMWP ialah “lebih percaya kepada kulit putih dan negara-negara barat daripada percaya kepada diri sendiri dan ras dan bangsa sendiri!’

Kalau orang barat bilang, “Kita ke Geneva, bicara HAM, maka ULMWP ke sana, ramai-ramai ke sana.” Kalau dunia barat perintahkan, “Jangan pakai kata revolusi dalam organisasi atau undang-undang West Papua“, maka mereka berikan komentar seolah-olah mereka paham atas apa yang dimaksudkan sang majukannya.

Mental budak yang lain ialah selalu melihat NKRI dan sekutunya ialah penentu kemerdekaan West Papua, penghambat kemerdekaan West Papua, penyebab penderitaan bangsa Papua. Budak tidak punya kemerdekaan, ia bertugas bekerja untuk majikannya. Ia tidak punya pilihan. Sama saja. ULMWP menjadi tak punya kemerdekaan pada dirinya sendiri. Ia berdiri untuk menyalahkan NKRI dan sekutunya.

 

ULMWP Harus Medeka Dulu untuk Memerdekakan Bangsa Papua

Untuk merombak nasib ULMWP seperti ini, sudah saatnya pertama-tama, ULMWP tampil sebagai sebuah organisasi yang profesional. Ciri-ciri organisasi modern, atau profesional ialah

Pertama, ULMWP harus punya aturan main yang jelas. Dalam hal ini ULMWP tidak tepat memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), karena ULMWP adalah sebuah lembaga perwakilan dari sebuah bangsa dan negara dalam penantian, bukan sebuah LSM. Oleh karena itu, ULWMP harus memiliki sebuah Undang-Undang Republik West Papua, entah itu mau dikatakan “Sementara” karena takut menggunakan “Revolusi” atau nama apa saja tidak menjadi masalah.

Yang penting ULMWP harus memiliki Undang-Undang, bukan AD/ART.

Dalam Undang-Undang inilah ditentukan semua hal tentang kenegaraan dan pemerintahan West Papua, termasuk masa jabatan, syarat-syarat pejabat dan pemimpin, pejabat negara, dan semua hal tentang kenegaraan dan pemerintahan Republik West Papua.

Dengan demikian ULMWP tidak perlu kita bermentalitas Melayo-Indos yang tiap bari berpikir dan bergerak untuk merebut jabatan, tetapi tidak pernah berpikir murni untu membangun NKRI. Waktu dan tenaga kita akan habis untuk memperebutkan jabatan, bukan untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Kedua, ULMWP harus membuka pendaftaran bagi atau mengundang untuk bergabung kepada organisasi orang Papua lain di mana-pun mereka berada untuk mendaftarkan diri. Pertama-tama, ULMWP harus mengundang Presidium Dewan Papua (PDP) dan memberikan posisi yang layak. Kedua ULMWP harus memberikan undangan dan status yang jelas kepada Dewan Adat Papua (DAP), dan Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK). ULMWP juga harus memberikan status yang jelas terhadap West Papua Indigneous Peoples Association (WPIA) dan West Papua National Authority (WPNA).

Selama ini kita berjuang sangat memboroskan tenaga. Kita sendiri bangun sebuah organiasi perjuangan baru, lalu besoknya kita sendiri bunuh mati organisasi kita. West Papua bukan hanya terkenal dengan panggilan “tukang makan orang”, tetapi kita juga seharusnya dikenal dunia sebagai “tukang makan organisasi sendiri”. Kita kanibal politik (political cannibalist) murni sedunia.

Ketiga, ULMWP harus menulis sebuah “Scientific Paper”, karya ilmiah tentang perjuangan kemerdekaan West Papua.  Di dalam karya ilmiah ini, tercantum garis besar kebijakan, wajah negara West Papua, pemerintahan Negara West Papua, Kantor Pusat Koordinasi perjuangan Papua Merdeka, Profile dan Kontak Resmi Sekretariat ULMWP.

Alm. Dr. OPM John Otto Ondowame dan Prof. Glen Ottow Rumaseuw, MWS serta tulisan Alm. Sem Karoba telah memberikan gambaran ilmiah sebagai pijakan untuk dipakai dalam membangun “Negara West Papua”, yang dikemas dan dipresentasikan oleh ULMWP sebagai “pemerintahan bayangan dari “Negara Republik West Papua”.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny