Metrotvnews.comPertemuan Menlu Retno Marsudi dan Menhan Fiji bahas bantuan bidang kepolisian (Foto: Dok.Kemenlu RI).
, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola pada 14 Maret kemarin.
Selain itu, Inoke mengunjungi Indonesia juga dalam rangka kerja sama dalam bidang kepolisian.
“Komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara Melanesia untuk meningkatkan kapasitas di bidang kepolisian,” ucap Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.
Sementara, dalam pertemuannya dengan Menlu Retno, dibahas mengenai hubungan bilateral dua negara dan bidang kepolisian itu sendiri.
Dibicarakan juga peran Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan peran Indonesia di dalam pembangunan negara-negara Pasifik.
Arrmanatha menambahkan, Inoke ini sebelumnya adalah Menlu Fiji. Sekitar setahun yang lalu, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menhan Fiji.
Selama ini, Indonesia juga memperjuangkan agar kelompok separatis Papua yang menyebut dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk bergabung dengan MSG.
Namun dengan Papua Nugini yang akan menjadi Ketua MSG yang dimulai pada Januari 2017, penentuan anggota penuh akan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara. Pertemuan itu akan berlangsung sekitar September 2017.
Ada tiga peristiwa yang terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, di mata-kepala sendiri, di dalam rumah, di mana dua tokoh Papua Merdeka, pimpinan ULMWP tinggal: yaitu BREXIT dan CALEXIT (California Exit), ditambah dengan tuntutan referendum di Skotlandia. Secara khusus hari ini, 14 Maret 20017, terjadi sebuah peristiwa yang perlu kita catat, “Parlemen Inggris mengiyakan proses BREXIT secara hukum“. (Silahkan baca artikel: “Brexit bill: Parliament clears way for talks with EU“)
Dalam artikel ini tertulis topik utama sbb.:
Parliament has passed the Brexit bill, paving the way for the government to trigger Article 50 so the UK can leave the European Union.
The bill is expected to receive Royal Assent and become law on Tuesday.
Inggris sebagai negara satu-satunya di seluruh dunia, yang pertama-tama mengajarkan bangsa-bangsa jajahannya untuk melepaskan dirinya, merdeka dan berdiri sendiri, dan sebagai negara tua dalam sejarah manusia telah memberikan pelajaran yang sudah jelas, yaitu bahwa sebuah proses kemerdekaan atau keluar dari kesatuhan politik dan hukum yang sudah ada di dalam negara-bangsa, maka harus ditandai dengan tiga tanda penting
Pertama, adalah ada keinginan dari rakyat itu sendiri, dan dalam hal ini keingingan rakyat di Tanah Papua dan di Melanesia sudah jelas. ULMWP hadir dalam hali ini sebagai pembawa aspirasi bangsa Papua secara politik.
Kedua, adalah keinginan itu harus-lah dirumuskan dan disahkan di dalam sebuah Perundang-Undangan, yang disahkan oleh parlemen yang resmi. Dalam hal ini West Papua sudah punya PNWP (Parlemen Nasional West Papua).Bangsa Papua harus punya Undang-Undang yang jelas, yang menjadi pedoman West Papua keluar dari NKRI, dan menjadi gambaran kepada dunia, dan terutama kepada pendukung Papua Merdeka dan penentang serta yang belum punya posisi untuk memberikan gambaran dan tawaran kepada mereka tentang “Apa arti Republik West Papua bagi Indonesia, Melanesia, Oceania, Pasifik Selatan dan bagi dunia semesta“. Undang-Undang Harus menjadi nakoda yang menyetir dan menggiring perjuangan Papua Merdeka, bukan kemauan pribadi, bukan mengeluhkan pelanggaran HAM, bukan kepentingan kelompok dan siapa mendapatkan jabatan apa.
Dalam artikel PMNews tentang CALEXIT tertulis: “Kelompok pendukung kemerdekaan California menyerukan amandemen konstitusi. Usulan mereka yang bertajuk ” California Nationhood”, juga akan meminta pemilih untuk mencabut klausul yang menjelaskan Konstitusi AS sebagai “hukum tertinggi negeri”.”
Di sini terlihat jelas, kemerdekaan California dari AS didahului dengna keinginan politik, lalu secara langsung mereka bicara tentang Udang-Undang Negara AS, dan peraturan yang bisa memberikan jalan kepada California untuk melepaskan diri dari AS.
Dalam hasus Skotlandia, Undang-Undang Inggris memberikan kesempatan kepada wilayah jajahannya untuk melepaskan diri, tetapi harus melewati proses referendum, sama seperti Inggris sendiri menyelenggarakan referendum untuk keluar dari Uni Eropa.
NKRI sudah punya Undang-Undang yang sudah memberikan lampu hijau kepada perjuangan kemerdekaan di dalam negara-bangsa Indonesia. Yang tidak jelas ialah West Papua sendiri tidak punya Undang-Undang.
Ketiga, haruslah ada organisasi, kepemimpinan dan menejemen kenegaraan yang didasarkan atas Undang-Undang, tunduk kepada Undang-Undang, mengerti Undang-Undang dan siap menjalankan Undang-Undang. West Papua harus menunjukkan kepada dunia, bahwa West Papua sudah punya pemimpin negara yang mengerti dinamika politik dan politik-ekonomi Pasifik Selatan, ASEAN, ASIA dan OCEANIA. Pemimpin ULMWP harus hadir sebagai “selebritas politik” yang memberikan gambaran yang jelas dan yang mengundang dukungan masyarakat internasional. Pemimpipn ULMWP harus berhenti dari budaya “mengeluh” kepada Belanda, PBB dan Amerika Serikat atas peristiwa pelaksanaan Pepera 1969.ULMWP harus berhenti berbicara tentang kesalahan-kesalahan NKRI. ULMWP harus berbicara tentang “What is West Papua”. Jualan Papua Merdeka harus dikemas secara menarik dan mengundang para pembeli.
Yang terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka JAUH berbeda, malahan bertentangan dengan budaya perjuangan kemerdekaan di era pascamodern. Kita masih bermain seolah-olah perjuangan kita ada di sera dekolonisasi. Padahal tahun 2000 ke depan ialah era pascamodern, era setelah modernisasi, yang harus dikelola secara berbeda.
Perbedaan utama dan pertama, ialah bahwa semua perjuangan kemerdekaan dari negara-bangsa yang sudah harus WAJIB pamempresentasikan Undang-Undang Negara yang jelas, yang daripadanya semua pihak, pendukung dan penentang akan bertemu, dan berpikir untuk memetik keuntungan masing-masing.
Pada saat Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) menjadi patokan perjuangan Papua Merdka, maka dunia internasional tidak akan bertanya lagi,
“Apakah West Papua sebenarnya mau merdeka atau hanya memprotes dna mengeluh karena pelanggaran HAM yang terjadi, kecemburuan sosial, masalah pribadi karena tidak diberikan jabatan di dalam NKRI?”
Kesan kecemburuan sosial dan orang West Papua berontak karena menuntut porsi lebih besar daripada sepelumnya sudah menjadi argumen NKRI dan elit politik Papindo sejak tahu 2000. Oleh karena itu, orang West Papua yang benar-benar berjuang untuk West Papua keluar dari NKRI (WPExit) haruslah menunjukkan kepada dunia dengan jelas, “Apa arti, dan mana wajah West Papua sebagai sebuah negara?”
Banyak negara pasti pesimis, West Papua akan menjadi negara bermanfaat bagi mereka setelah merdeka. Mereka memilih West Papua lebih baik di dalam NKRI. Alasan utamanya apa? Karena mereka mebandingkan dengan orang Melanesia lainnya di Papua New Guinea, Solomon Islands, dan seterusnya, dan mengatakan, kalau West Papua merdeka, paling-paling nanti sama saja dengan mereka, jadi sebaiknya tidak usah saja.
Pertimbangan pelanggaran HAM, pertimbangan Pepera 1969 yang penuh cacat hukum, cacat moral dan cacat prinsip demokrasi BUKANLAH hal-hal memakukan bagi PBB, NKRI, AS dan Belanda, karena mereka tahu, bahwa apa yang telah terjadi adalah yang terbaik untuk menghindari pengaruh Komunisme menyebar ke Pasifik Selatan, mereka tahu bahwa memberikan West Papua kepada NKRI ialah jalan terbaik waktu itu. Mereka tahu bahwa kalau West Papua mau merdeka hari ini, maka West Papua harus menyatakan sikap dan menunjukkan profile-nya yang jelas dan meyakinkan kepada dunia.
Tetapi apa yang telah dilakukan ULMWP selama ini?
ULMWP lakukan pertemuan-pertemuan tertutup. Mereka mengangkan Duta Besar di sana sini. ULWMP hanya memperjuangkan organisasi mana menjadi ketua, mana yang menjadi Sekretaris-Jenderal dan sebagainya, tanpa memikirkan
“Bagaimana caranya mempresentasikan perjuangan Papua Merdeka kepada dunia internasional, yang mendukung dan yang menentang, dan yang belm punya sikap terhadap perjuangan West Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.”
Para pemimpin ULMWP harus berhenti dari pekerjaan, jabatan dan kegiatan-kegiatan sebagai Aktivis Papua Merdeka, dan menjadi Pemimpin Negara West Papua. Perjuangan Papua Merdeka harus dihentikan dari kegiatan-kegiatan aktivisme menjadi kegiatan-kegiatan kenegaraan, kegiatan-kegiatan formal konstitusional, kegiatan-kegiatan yang bisa dipahami dan mudah diterima oleh negara-negara bangsa lain di dunia.
Semoga saja! Tugas PMNews ialah memberitakan pencerakan, berbicara karena dan untuk KEBENARAN!
Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?
Pernyataan “tidak dijalankan secara profesional” meng undang Papua Merdeka News (PMNews) menyempatkan diri bertanya ulang lagi lewat percakapan singkat kepada Sekretaris-Jenderal TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi. Berikut petikan percakapan dimaksud.
PMNews: Ada tambahan kata tidak profesional lagi, dalam percakapan sebelumnya. Ini sedikit mengganggu pemikiran PMNews. Apa maksudnya?
TRWP: Tidak profesional maksudnya sudah banyak kali kami sampaikan, diterbitkan di PMNews juga kan?
Coba baca tulisan dulu-dulu.
Orang bikin Yayasan di Kampung saja perlu pakai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART). Orang Wamena dirikan Koperasi Unit Desa pasti akan susun AD – ART. Itu pasti, karena memang wajib. Tetapi kita menjadi heran, kok perjuangan Papua Merdeka tidak punya aturan main.Kalaupun ada, kita sebagai media perjuangan Papua Merdeka juta tidak tahu. Di media-media lain seperti milik ULMWP, PNWP, KNPB, NRFPB tidak disiarkan sama sekali.
Dulu geenerasi pendahulu selama beberapa waktu pernah menggunakan semacam AD OPM, tetapi itu bukan aturan main yang lengkap untuk perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa untuk mendirikan Negara-Bangsa. Itu mencantumkan garis-besar arah perjuangan. Dalam kenyataannya Papua Merdeka dijalankan TANPA aturan. Faktanya kita berjuang hanya bermodalkan kehendak kolektiv, keingingan bersama, walaupun bergerak masing-maing, dengan gaya dan program-nya masing-masing, asal nanti ketemu di titik tertentu.
PMNews: Apakah ini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Revolusi West Papua?
TRWP: Itu salah satunya, bukan satu-satunya.
PMNews: Salah duanya?
TRWP: Salah duanya, kalau saja ada aturan main yang sudah ditentukan oleh ULMWP, maka mana itu aturannya? Tidak ada orang yang tahu, bukan?
Tiba-tiba satu orang Papua menjadi Dubes ULMWP untuk Solomon Islands, tiba-tiba ada Jubir ULMWP untuk Australia, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Semua jadi perjuangan yang sulit ditebak dan sulit diukur maju sampai ke mana. Orang Jawa akan bilang kita,
“Ngawur, kalau tidak tahu berjuang untuk merdeka, jangan coba-coba!”
PMNews: Salah tiganya?
TRWP: Salah tiganya jawab sendiri. Kami sudah banyak diwawancarai oleh PMNews, dan sudah banyak menjawab banyak hal.
PMNews: Walaupun banyak sudah dikatakan, kok tidak pernah ada perubahan?
TRWP: Sekali lagi, kami tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan politik. Itu alasan pertama. Yang kedua, itu tidak berarti kami mebiarkan perjuangan ini menjadi liar dan tidak terkendali, karena Komando Perjuangan Papua Merdeka tetap ada di tangan para Panglima Gerilyawan Papua Merdeka, baik atas nama TRWP ataupun nama-nama kelompok gerilyawan lain.
PMNews: Kelihatannya TRWP membiarkan kesalahan terjadi, lalu mau ambil alih perjuangan ini?
TRWP: Oh, itu tidak mungkin. Hanya orang gila bisa berpikiran begitu. Itu cara berpikir orang Melayo-Indos, jangan kita ter-kondisi-kan berpikir seperti mereka. Mari kita berpikir dan berbicara sebagai orang Melanesia. Jangan artinya apa yang tidak dinyatakan sebagai arti implisit dan dimasukkan ke dalam pemahanan sendiri yang justru merugikan perjuangan kita seperti itu.
Maksud TRWP tidak ada terselubung. Semuanya disampaikan seperti itu, berarti maksudnya juga seperti itu, jangan diartikan lagi. Kalau Melayo-Indos yang mengatakan maka kita masih harus mengartikannya.
PMNews: Minta maaf, kami tarik kembali pengartian tadi.
TRWP: Ya, kami berharap dan berdoa, semoga semua orang Papua di dalam ULMWP tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran seperti orang Malayo-Indos. Kami berharap para pimpinan politik Papua Merdeka memahami maksud kami, jeli membaca situasi, dan banyak berdoa dan berpuasa, karena hanya dengan begitu kita akan punya hikmat dan bijaksana, mengetahui apa kehendak Tuhan dan apa permainan dari Iblis lewat NKRI.
PMNews: Terimakasih banyak. Sekali lagi minta maaf atas salah-salah kata kami. Terimakasih.
TRWP: Sangat biasa, harus begitu. Terus berkarya, sampai Papua Merdeka, karena Papua Merdeka ialah Harga Hidup Bangsa Papua, bukan harga mati.
Banyak aktivis Papua Merdeka, banyak tokoh dan elit West Papua, baik di dalam OPM, maupun di dalam ULMWP, di luar negeri dan di dalam negeri, ramai-ramai mengkampanyekan Pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai “nilai jual” untuk menggalang dukungan Masyarakat Internasional, akan tetapi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengakan,
TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva
Pernyataan singkat ini disampaikan lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Papua Merdeka News (PMNews). Kemudian, PMNews menelepon dan berikut hasil percakapan singkat.
PMNews: Ya, betul kami minta penjelasan lanjut. Kalau boleh!
TRWP: Ya, maksud kami kan sudah jelas, TRWP tetap berpandangan bahwa mengeluhkan tentang pelanggaran HAM di West Papua selama pendudukan NKRI menunjukkan kita ini bangsa tukang mengeluh, dan bangsa budak. Makanya TRWP mau mendidik bangsa Papua, tidak bermental budak. Kita harus merdeka dalam cara kita berpikir, memandang masa depan kita tidak dengan melihat masalah yang ditimbulkan NKRI, tetapi dengan melihat hal-hal yang lebih luas daripada itu.
PMNews: Apa maksudnya “hal-hal yang lebih luas daripada itu?”
TRWP: Kami tidak boleh bicara di sini. Ini bersifat strategis, jadi tidak harus ditanyakan seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih luas adalah pemahaman kita tentang sistem kerja dan organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Kita harus tahu dan paham, belajar sistem kerja PBB, dan harus bertanya kepada diri sendiri,
“Kalau saya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti saya berjuang menentang salah satu negara-bangsa anggota PBB. Oleh karena itu, apa taktik yang harus saya gunakan? Siapa yang harus berbicara tentang ngapa? Kalau saya berbicara tentang isu A, atau B, atau C, apa dampaknya? Kalau saya bicara isu A, atau B, atau C di tempat 1, atau 2, atau 3, maka dampaknya apa?”
Itu hal pertama, kemudian hal kedua, program kerja. Semua harus dirumuskan, semua harus dipetakan, semua harus dirancang. Berdasarkan rancangan itu, kita bergerak, dan kita harus menempatkan semua pemain dalam perjuangan Papua Merdeka, sama dengan cara main Persipura.
Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada penjaga gawang dan ada penyerang.
Dan yang terpenting dari itu, yang ketiga, ialah kita harus tahu: Gawangnya ada di mana? Jangan sampai kita tendang ke gawang sendiri. Itu bukan pemain lagi, tetapi orang gila.
PMNews: Bukankah negara-negara MSG yang mengangkat isu HAM di Geneva baru-baru ini?
TRWP: Itu yang sudah disebutkan tadi. Pemainnya harus diatur, dan harus diketahui di mana letak gawangnya. Yang ketahuan sekarang kan semua jadi penjaga gawang, semua jadi pemain tengah, semua jadi striker. Persipura yang lahir dari belakang, Papua Merdeka yang lahir sejak setengah abad lalu belum juga belajar cara bermain.
Ah, lebih parah, parah sekali lagi ini. Catat baik: Semua jadi menejer dan pemain sekaligus. Jadi orang yang masuk main mereka juga menejernya, dan mereka juga pelatihnya.
Bayangkan Persipura kalau tampil seperti itu.
Di tanah Papua sendiri tentu saja banyak orang akan meneetawakan Persipura.
Ingat kita bermain di pentas politik global, di tengah bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?
PMNews: Maksud TRWP ialah bahwa semua pejuang Papua Merdeka seharusnya datang ke New York, bukan ke Geneva, begitu?
TRWP: Sekarang kami mau tanya: Orang Papua maunya apa: mau selesaikan kasus-kasus HAM, lalu ikut jalur Jaringan Damai Papua (JDP) di bawah komando BIN-LIPI-Neles Tebay dan berdamai dengan NKRI, ataukah ikut cara kerja Timor Leste, tidak bicara soal HAM, tidak tunduk kepada program penyelesaian HAM, tetapi jalur yang tegas dan konsisten, di luar jalur HAM, tetap kepada tuntutan kemerdekaan?
Apa maksudnya orang pejuang Papua Merdeka lantas tiba-tiba digiring ke Geneva untuk bicara HAM? Kalau mau bicara HAM, ya bicara HAM saja, dan katakan kepada bangsa Papua, bahwa ULMWP adalah organisasi perjuangan HAM, jangan bawa-bawa isu Papua Merdeka ke dalamnya, sehingga orang West Papua dibakar semangatnya. Jangan menipu lagi dengan isu “West Papua sudah masuk ke meja PBB,” padahal kita ada di Geneva, bukan di New York.
Ini pembodohan politik. Ini cara kerja generasi Papua Merdeka lalu, era Jouwe, Messet, Kaisiepo dan Fransalbert Joku. Era sekarang jangan sama, sekali lagi, jangan putar lagu lama, jangan makan nasib basi.
PMNews: Apakah TRWP punya jaringan ke ULMWP dan organ pendukungnya untuk menyampaikan usulan ini?
TRWP: TRWP tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan politik. TRWP cukup bicara di media seperti PMNews dan lainnya. Kita tidak boleh terbiasa militer mencampuri urusan politik, sama seperti budaya negara-bangsa Indonesia. Kita harus mulai dengan memisahkan urusan militer dari urusan politik. Kalau-pun kami punya hubungan langsung kepada orang-orang ULMWP, kami tidak punya budaya “mengusulkan / menyarankan”. Budaya kami adalah “memerintahkan/ komando”, jadi dunianya sudah berbeda.
PMNews: Kalau begitu, kami berdoa, kiranya orang-orang ULMWP akan membaca hasil wawancara ini, dan akan memikirkan untuk strategi ke depan.
TRWP: Ya, kami hanya berharap dan berdoa. Tuhan bersama kita!
PMNews: Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat sore.
TRWP: Selamat sore! Selamat berjuang! Papua Merdeka Harga Hidup Bangsa Papua!
RedioNZ – The United Liberation Movement for West Papua has cautiously welcomed news that Australia’s Foreign Minister is to visit Indonesian-ruled Papua region this year.
Julie Bishop gave an undertaking to visit later this year, during talks in Jakarta this week with Indonesia’s government which has been touting a policy of openness about Papua.
This comes amid ongoing calls by Pacific Island governments for the United Nations to probe reports of widespread human rights abuses against West Papuans.
The matter is highly sensitive to Jakarta which opposes any outside interference in what it considers domestic affairs.
While Ms Bishop’s visit is not being described as a human rights fact-finding mission, the Liberation Movement says it is important that other governments find out more about the situation in Papua.
The secretary-general of the United Liberation Movement for West Papua, Octo Mote (centre) talks to New Zealand MPs, including Steffan Browning (right). Photo: RNZI / Johnny Blades
The Movement, which has observer status in the Melanesian Spearhead Group, urges Indonesia’s government to allow Julie Bishop unfettered access to West Papuan community groups.
According to a spokesman for the Movement, a short and restricted visit to Papua by MSG Foreign Ministers in 2014 was evidence that Jakarta had so far failed to allow foreign governments open access to the region.
Indonesia is accused by the Movement of waging slow-motion genocide in Papua.
The West Papuan representative group cites evidence of simmering armed conflict, unrest, extra-judicial killings and jailings of Papuans, and marginalisation of their culture.
Mantan Anggota Kongres AS, Faleomavaega Eni Hunkin, meninggal dunia pada usia 73 tahun di Utah pada hari Kamis (23/02) (Foto:AFP)
UTAH, SATUHARAPAN.COM – Mantan Anggota Kongres AS yang getol memperjuangkan kemerdekaan Papua, Eni Hunkin Faleomavaega, meninggal di Utah, AS, pada usia 73 pada hari Kamis (23/2).
Kematian politisi berdarah Samoa Amerika ini, dikonfirmasi oleh adik iparnya, Theresa Hunkin, yang mengatakan ia meninggal dengan tenang di rumahnya di Provo, Utah, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa teman dekat.
Lahir di Vailoatai Village di Kepulauan Samoa, Eni Faleomavaega dibesarkan di Hawaii. Ia bermukim di sana dan meraih gelar sarjana Ilmu Politik, sebelum belajar hukum ke AS daratan.
Dia kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, dan turut bertempur dalam Perang Vietnam, sampai meraih pangkat kapten.
Setelah meninggalkan karier ketentaraan pada tahun 1969, Faleomavaega menjabat sebagai asisten administrasi untuk delegasi Samoa Amerika di Washington sebelum kembali ke pulau kelahirannya pada tahun 1981. Ia sempat menjadi jaksa di wilayah itu sebelum memutuskan terjun ke politik.
Ia terpilih sebagai wakil gubernur wilayah itu pada tahun 1985, di bawah gubernur Aifili Paulo Lutali. Lalu ia bertarung untuk memperebutkan satu-satunya kursi kongres mewakili wilayah Samoa pada tahun 1988. Berlaga dari Partai Demokrat, dia menang tipis melawan kandidat independen Lia Tufele dengan 51 persen suara.
Ia kemudian menjadi tokoh yang sangat populer, memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan Samoa, sampai akhirnya ia digantikan oleh Aumua Amata pada tahun 2014.
Koresponden RNZ International di ibukota Samoa, Pago Pago, Fili Sagapolutele, mengatakan bahwa dengan pengalaman 26 tahun di kongres, Faleomavaega memenangkan pemilu dengan mayoritas besar.
“Dia adalah seorang pemimpin yang kuat,” kata dia. “Bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga ia memegang gelar adat utama Samoa, dan meskipun sebagian besar waktunya ada di Washington. Ia masih bisa berbicara dalam bahasa Samoa dan lancar menangani masalah dengan cara budaya, dan berbicara kepada satu pemimpin tradisional ke pemimpin tradisional yang lain. Dia mendapatkan respek yang besar,” kata dia.
Aktivis dan pembela HAM di Papua, Matius Murib, secara pribadi merasa kehilangan atas kepergian Eni Faleomavaega. “Dia melihat ada sesuatu yang salah atas status Bangsa Papua, maka beliau memperjuangkan hak-hak Bangsa Papua di Kongers AS, saya secara pribadi sangat mengapresiasi perjuangannya,” kata Matius Murib.
Hal yang sama dikemukakan oleh Markus Haluk, anggota tim kerja dalam negeri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang memerjuangkan penentuan nasib sendiri Papua. Menurut dia, Eni Faleomavaega tidak pernah lelah memikirkan Papua.
“Saya dan Octo Mote (Sekjen ULMWP, red) bertemu dia di kantornya. Dia bilang, ‘Markus, saya sudah tujuh kali operasi jantung tetapi saya masih kuat. Saya akan bicara dan berjuang kuat supaya Papua bisa mendapat hak kedaulatannya. Papua selalu membuat saya kuat sekalipun dalam tubuh saya ini tidak kuat sebagai manusia,'” Markus bercerita.
Menurut Markus, Faleomavaega berkisah bahwa dulu keluarganya lah yang bekerja membawa Injil ke Papua. “Jasad dan tulang belulang mereka disemayamkan di Papua. Saya dan rakyat Samoa Amerika punya kewajiban moral untuk membela hak politik bangsa Papua,” demikian Faleomavaega berkata, dikisahkan kembali oleh Markus kepada satuharapan.com.
Samoa Amerika adalah satu-satunya teritori di AS di mana penduduknya diperlakukan sebagai warga negara tetapi tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Mereka tidak berhak memilih presiden dan perwakilan mereka di Kongres juga tidak memiliki hak suara dalam proses legislasi.
Berjuang untuk Otonomi Samoa
Sepanjang 26 tahun berada di Kongres AS di Washington, Faleomavaega bergabung dalam Dewan Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Sumber Daya Alam. Dewan dan komite ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah AS.
Dalam hal legislasi, Faleomavaega berhasil mendorong lebih banyak dana dikucurkan ke wilayah Samoa, terutama untuk jalan, sekolah dan infrastruktur lainnya. Ia juga berhasil melawan kesepakatan yang akan mengancam industri tuna Samoa.
Namun, ia gagal dalam memperjuangkan hal yang lebih besar bagi rakyat Samoa. Dalam Kongres, ia mengusulkan undang-undang yang akan mengizinkan penduduk wilayah itu untuk memiiki hak suara dalam pemilihan presiden jika mereka adalah anggota aktif militer. Menjelang akhir masa jabatannya, ia juga memperjuangkan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan Samoa. Tetapi gagal.
Memperjuangkan Papua
Dia juga sangat gencar menyuarakan perlunya pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pada 22 September 2010, sebagai Ketua Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di Komite Luar Negeri Kongres AS, ia memprakarsai dengar pendapat tentang masalah Papua. Dalam forum itu, ia menyampaikan pernyataan yang mengeritik penyalahgunaan kekuasaan militer secara sistematik terhadap rakyat Papua.
Lewat pernyataan yang berjudul “Crimes Against Humanity: When Will Indoensia’s Military Be Held Accountable for Deliebrate and Systematic Abuses in West Papua,” ia menyebut bahwa rakyat Papua menjadi target genosida gerak lambat.
“Sejak tahun 1969, orang-orang Papua telah dengan sengaja dan sistematis menjadi korban genosida gerak lambat oleh pasukan militer Indonesia,” kata dia.
“Namun Indonesia menyatakan bahwa masalah ini adalah ‘masalah internal sedangkan Kementerian Luar Negeri AS ‘mengakui dan menghormati kesatuan teritorial Indonesia.’ Yang benar adalah ini bukan isu kesatuan wilayah dan persoalan internal, dan catatan tentang itu sangat jelas,” ia melanjutkan.
Di bagian lain pidatonya, ia menceritakan bagaimana Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk tidak menggunakan kata genosida. “Walaupun saya telah dengan jelas mengungkapkan keprihatian bahwa ada indikasi yang kuat pemerintah Indonesia melakukan genosida terhadap rakyat Papua, saya kecewa bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah meminta saya menghapus kata genosida dalam judul awal pembicaraan saya di rapat ini. Kementerian luar negeri meminta sebuah perubahan dalam judul didasarkan penilaian bahwa genosida adalah istilah hukum,” tutur dia.
Pengalaman Pahit ketika Mengunjungi Papua
Pada forum itu juga ia menceritakan pengalamannya ketika pada tahun 2007 membawa delegasi kongres ke Indonesia. Menurut dia, ketika itu ia sudah mendapat janji pribadi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, bahwa ia akan diberi waktu 5 hari mengunjung Biak, Manokwari dan Jayapura untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus yang sudah dijalankan sejak 2001.
“Tetapi ketika dalam perjalanan ke Jakarta, saya mendapat pesan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengizinkan saya tiga hari di Indonesia. Ketika saya tiba pada 25 November 2007, saya diberitahu bahwa saya hanya punya waktu satu hari dan saya tidak diizinkan mengunjungi Jayapura. Dan pada kenyataannya, saya hanya punya waktu dua jam di Biak dan 10 menit di Manokwari….. Duta Besar AS Cameron Hume dan saya juga harus mencari jalan menembus barikade militer karena TNI menghalangi rakyat Papua bertemu saya,” kata dia.
Dengar pendapat itu menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Di antaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association), dan Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch).
Atas penyelenggaraan dengar pendapat itu, Duta Besar RI untuk AS kala itu, Dino Patti Djalal, menulis surat untuk mengingatkan agar forum itu tidak menjadi forum anti Indonesia.
“Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia,” kata Dino dalam suratnya, yang dimuat oleh Detik.com.
Dalam suratnya, Dino menegaskan bahwa Papua dan West Papua (Papua Barat)merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.
“Saya menyarankan kepada Anda untuk membedakan antara pihak yang benar benar peduli dengan Papua dan pihak-pihak yang bermaksud memanipulasi House of Representative (DPR AS) untuk mendukung gerakan separatis di Papua,” tulis Dino kepada Eni.
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wadah representatif rakyat Melanesia yang mendiami provinsi Papua dan Papua Barat dan Indonesia setara dalam forum Melanesian Sperhead Group (MSG).
Hal ini disampaikan Markus Haluk, salah satu tim kerja ULMWP dalam negeri kepada suarapapua.com tidak lama ini. Menurut Haluk, sekalipun ULMWP belum menjadi anggota penuh MSG namun sesuai pertemuan para menteri luar negeri MSG di Lautoka Fiji pada Mei 2016 memustukan beberapa hal.
Kata Haluk, pada pertemuan MSG tahun 2016 lalu, para pemimpin negara di dalam MSG teah memutus hal-hal yang meyebutkan ULMWP dan Indonesia setara di forum kawan Melanesia itu.
“Jadi diputuskan bahwa pertama partisipasi resmi ULMWP dan Indonesia di seluruh rapat MSG. Kedua, ULMWP duduk setara baik ketika mengambil foto bersama Meneteri luar negeri MSG dengan mengenakan baju seragam yang sama. Ketiga, Indonesia dan ULMWP duduk berhadap-hadapan di dalam setiap ruangan pertemuan ikut terlibat dalam semua agenda umum,” ungkap Haluk menjelaskan.
Lanjut dia, “ Ke empat, ULMWP maupun Indonesia juga diberikan kesempatan yang sama uuntuk membacakan/menyampaikan pidato pada pembukaan dan penutupan pertemuan di tingkat para pejabat senior (SOM), para Menlu (FMM) dan para Leaders. Kelima, alam kegiatan resmi akomodasi Sekjen ULMWP menjadi tanggungjawab Sekretiat MSG,” paparnya.
Dikatakan, tetapi pada poin ke enam disebutkan bahwa menyangkut keanggotaan penuh untuk ULMWP maupun Indonesia diminta untuk tinggalkan ruangan dan hanya anggota tetap MSG yang mengambil keputusan.
“Keenam, hanya ketika menyangkut keanggotaan baik ULMWP maupun Indonesia diminta meninggalkan ruangan dan hanya limna anggota penuh MSG mengambil keputusan secara tertutup,” katanya.
Menurut pandangan Haluk, inilah suatu kemajuan besar yang rakyat Melanesia di West Papua capai melalui ULMWP dalam dua tahun ini setelah perjuangan panjang 55 tahun memperjuangkan hak penentuan nasib sendir.
“Dari Nakamal, Honai, Yamewa, Gamei, Kunume, Nduni yang sama dengan Rumah Melanesia kita melangkah ke berbagai kawasan lain dunia. Maka saat ini kita harus terus berdoaagar pengorbanan kita membawa harapan yang mulia semua bagi penyelamatan manusia dan alam yang sisa ini bagi anak cucu kita,” katanya.
Sementara itu, hal yang sama disampaikan Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, melalui surat elektroniknya kepada media ini mengatakan, sejak diterimanya ULMWP sebagai anggota peninjau (observer member) di dalam MSG telah memiliki posisi hukum yang kuat saat ini.
Posisi hukum yang kuat tersebut adalah bahwa ULMWP sudah menjadi salah satu anggota atau sebagai bagian dari MSG itu sendiri, sehingga pada setiap event pertemuan atau rapat-rapat organisasi tersebut, ULMWP dan juga Republik Indonesia yang diterima sebagai anggota asosiasi MSG sama akan ikut serta hadir dan duduk serta ikut terlibat dalam setiap proses pembuatan keputusan-keputusan dari MSG.
Posisi hukum ULMWP sebagai wadah yang telah memperoleh dukungan politik dari mayoritas masyarakat asli Papua melalui tuntutan memperoleh Hak Menentukan Nasib Sendiri, sesungguhnya jelas dan faktual.
“Maka seharusnya saat ini Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan dialog secara terbatas dengan ULMWP, demi masa depan seluruh rakyat dan tanah Papua sebagai bagian dari masyarakat adat/pribumi yang memiliki hak yang dilindungi dalam Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang HAM) serta Deklarasi PBB mengenai Masyarakat Adat/Pribumi Tahun 2006,” katanya.
West Papua Liberation Army (WPRA) Secretary-General, towards the end term of his office before the secretariat-general office is being ended by its Commander in Chief, Gen. WPRA Mathias Wenda, made a public statement last night that “West Papua Problem Will Only be Solved in Melanesian Way, by Melanesian leaders“, in reply to written questions sent by PMNews (Free West Papua News at papuapost.com via Email and Mobile Text Message.
PMNews: Hello, this is from PMNews again, we would like to ask some questions in relation to current development of West Papua independence campaign. It was reported recently that the Solomon Islands Prime Minister as the Chair of Melanesian Spearhead Group (MSG) has toured and met other Melanesian leaders, except the PNG Prime Minister. What do you make out of this development?
WPRA: We thank to God, Almighty, creator of our Melanesian Islands, particularly the home of Melanesians, the Isle of New Guinea, and to our Melnaesian leaders, who are already standing up for their own people and our common identity as Melanesians.
About the current progress of MSG Chair meeting other MSG leaders, we are really grateful that this is happening. About MSG Chair not yet met PNG Premier, please PMNews,do not worry about this. This is exactly we call “The Melaensian Way”. The most obvious feature of the “Melanesian Way” is: UNPREDICTABLE. Please not it, Melanesians are unpredictable, what we do always unpredictable. When Barack Obama, Donal Trump, T. May, Joko Widodo say something, then most of us will be able to predict what they mean and what they imply at the same time. But when Melanesian peoples say something, they can mean something totally different, it is just unpredictable.
PMNews: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) was promised to be accepted as Full Member of the MSG by early 2017, but this did not happen. Do you think this is also related to “The Melanesian Way”?
WPRA: You are absolutely right. You got it now. That is exactly why I said, we are Melanesians, and we are unpredictable.What we do is the same as the modern world do things. Melanesians are Melanesians. West Papua Issue is now Melanesian Issue, and we are now already dealing with it. Do not do things in Melanesia according to the Western mindset. It will have a counter-productive outcome.
PMNews: Does it mean Melanesian leaders can make promises but then it is OK if they do not deliver?
WPRA: You were already good in previous question, but now you got it wrong in this question. PLEASE: Do not focus on semi-membership and full-membership. That is western mind. Please focus on “membership”. Full stop. ULMWP is ALREADY a member of the MSG, full stop.
Be thankful, work on it, cultivate and nurture communication and collaboration with Melanesian leaders, our own leaders. Do not treat PNG Premier and Solomon Premier as different peoples. They are just one: Melanesian leaders.
West Papua just born into Melanesian family, a new born baby. Do not ask for food yet, milk first. Work first, cultivate first, nurture first, then things will evolve automatically and naturally. We are not talking about other peoples. We are talking about our own Melanesia and Melanesians. Think in Melanesian Way, Act in Melanesian Way.
PMNews: Elaborate more on the “Melaensian Way” that you are talking about.
WPRA: Just one short story. If you want a girl from another clan, what do you normally do? You must behave, you must show yourself capable man, know how to build house, make garden, and be a man, a husband. If your thinking and behavior is like a small kids, no woman will be willing to marry you, no clan will approve you to get their daughter.
You do not need to go around, you do not need to go to their men’s houses and put notice and distribute leaflets asking for support for your marriage with the girl. You do not need to ask other boys to join you in your demonstration. That will make the whole thing counter-productive, right?
What you should do is “behave”, do things that Melanesian peoples do in order to get attention, and in order to get support!
When we Melanesians live long time in the west, then we forget our own Melanesian Way. This is why we say we are Melanesians, but we do in western way. “Our Voice is like that of Jacob’s, but our skin feels like that of Esau’s”. What a game we are into now.
Get out from there. Be Melanesians, do things in Melanesian Way.
Everything is already on the right track. Nothing to worry about. Just TRUST….
Trust in God and His miracles;
Trust in Melanesia and Melanesian leaders’ wisdom
Trust in Yourselves as Melanesians in West Papua.
And then…
As far as possible, avoid to trust opinion from Non-Melanesian(s), because they have their own interests and we do not want them to change our course into their course;
As far as possible, DELETE doubt in yourself, and in your own Melanesian peoples, because that is the deadliest disease that we can have in order to destroy us Melanesians and our future; and
Only then, you can have the capability to absorb and comprehend ideas and suggestions from outside Melanesia, and then you can properly make use of things coming from outside.
PMNews: Your advice is not really easy, because we are in a globalised world, out West Papuan leaders now live in the West and we do not know what things they are getting from there and what things they want to use to Free West Papua.
WPRA: The right Melanesian leaders from West Papua will choose to live in one of Melanesian states, just like what Any Ayamiseba and The Late Dr. OPM John Otto Ondawame did. If they choose to live in the western countries, we will surely know that they dot not FULLY represent West Papuans, but they PARTLY represent non-Melanesians as well.
PMNwes: Any advice for Melanesian youths in West Papua and all over Indonesia?
WPRA: Not now, nothing to say for them right now.
Since 2004, WPRA has already been active in building bases for Free West Papua Campaign across Melanesian states. Since 2006, or ten years ago, we already have moved the Field of West Papua Political Match from Western New Guinea to Eastern New Guinea. Therefore, the match now is happening in PNG, Solomon Islands, Fiji, Kanaky and Vanuatu, not in West Papua or Indonesia anymore.
There is no comment for spectators. When there is a match, people normally give comments on the match, not on the spectators. Thank you.
Sebagai orang tua, sebagai generasi yang sudah hampir empat dekade bertahan di hutan New Guinea, Gen. TRWP Mathias Wenda telah berulang-ulang mengatakan, bangsa Papua saat ini West Papua sebagai sebuah wilayah yang memperjuangkan kemerdekaannya, bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang terjajah dan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah waktunya, bahkan waktunya sudah lewat, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah pemerintahan, bukan sekedar sebagai sebuah kelompok sipil yang memperjuangkan hak-haknya saja.
Memang banyak pihak di dalam negeri maupun di luar negeri tidak menghendaki penyusunan pemerintahan dimaksud. Ada para tokoh Papua Merdeka yang menganggap usulan Mathias Wenda sebagai wakil dari suku tertentu dan tidak mewakili bangsa Papua secara umum. Ada juga menganggap bangsa Papua masih rentant untuk terpecah-belah, oleh karena itu sebaiknya kita berjuang dulu lewat badan ULMWP untuk sementara waktu. Sementara yang lain mengatakan kalau ULMWP kemudian membentuk pemerintahan, maka akan mengalami banyak kendala secara hukum.
Oleh karena hal-hal inilah, TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) telah mengusulkan untuk semua pihak mengikuti langkah dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menindak-lanjuti bunyi pasal dan ayat di dalam Undang-Undang yang telah disahkan PNWP, sehingga dengan demikian kita tidak melanggar Undang-Undang, tetapi sedang menjalankan Undang-Undang. Dengan demikian kita tidak melawan sebuah pemerintahan, tetapi kita menjalankan pemerintahan dari sebuah wilayah West Papua.
Pemikiran politik seperti ini masih harus berhadapan dengan oknum di dalam perjuangan kita yang masih egois dan masih punya persepsi sempit.
Menurut Gen. Tabi,
kita harus tunggu sepuluh tahun lagi, menunggu tokoh Papua Merdeka yang masih kerdil dalam pemikiran dan masih belum tahu real-politik global dan regional, untuk belajar lagi, sampai kita mencapai kesepahaman. Ini sebenarnya sama saja dengan membiarkan penderitaan bangsa Papua berlanjut, dan memberikan peluang kepada NKRI untuk bermanuver mengalahkan bangsa Papua di kancah politik Melanesia. Tetapi apa boleh buat, ini pilihan kolektiv kita, walaupun orang tua terlama di hutan, Mathias Wenda sudah bicara, tetapi anak-anak merasa lebih pintar, jadi silahkan jalan saja.
Ketika ditanyakan apakah UURWP dan ULMWP dapat dijalankan saat ini? Menurut Gen. Tabi PNWP perlu melakukan Sidang-Sidang Khusus dan diakhiri Sidang Paripurna untuk Amandemen UURWP, banyak yang perlu diperbaiki dan disesuaikan, tetapi itu tidak berarti harus berlama-lama sementara penderitaan dan ketidak-pastian semakin merngakar di tanah Papua.
Tabi melanjutkan
Bangsa Papua dan Melanesia pada umumnya, di tingkat alam tak sadar kita memiliki kelemabahan terbesar, yaitu kita sering cepat lupa, dan sering mudah dimanipulasi, kita sering panas-panas tahu ayam, sering tidak punya fokus dan sering kita menghabiskan waktu banyak dalam bercek-cok sendiri, akibatnya tidak ada waktu lagi untuk melawan penjajah.
Tugas pemimpin dan roh perjuangan ialah memberi petunjuk dan arahan. Adalah hak penuh bagi para pemain untuk memainkan bola perjuangan ini. Kalah dan menang tergantung kapada ULWP sekarang, bukan siapa-siapa.
Vanuatu Dailypost – Dan McGarry – On Sunday last week, New Zealand-based analyst Jose Sousa-Santos commented on Twitter that “Indonesia’s attempt at buying support from the Pacific region seem to have little to no impact on Melanesia’s stance on [West] Papua.
”That’s one of those pesky observations that’s neither entirely right nor entirely wrong. The truth is: Indonesia is winning almost every battle… and still losing the fight.
Conventional wisdom used to be that Indonesia had built an impregnable firewall against Melanesian action in support of West Papuan independence. Its commercial and strategic relationship with Papua New Guinea is such that PNG’s foreign affairs establishment will frankly admit that their support for Indonesia’s territorial claims is axiomatic. Call it realpolitik or call it timidity, but they feel that the West Papuan independence doesn’t even bear contemplating.
Widespread grassroots support and its popularity among progressive up-and-comers such as Gary Juffa don’t seem to matter. As long as Jakarta holds the key to economic and military tranquillity, Port Moresby’s elites are content to toe the Indonesian line.
The situation in Suva is similar. Fiji First is naturally inclined is toward a more authoritarian approach to governance. And it seems that the military’s dominance of Fiji’s political landscape dovetails nicely with Indonesia’s power dynamic.
Many argue that Fiji’s relationship is largely mercenary. It wouldn’t flourish, they say, if the path to entente weren’t strewn with cash and development assistance. That’s probably true, but we can’t ignore the sincere cordiality between Fiji’s leadership and their Indonesian counterparts. The same seeds have been planted in Port Vila, but they haven’t take root.
Until recently, Indonesia’s ability to derail consensus in the Melanesian Spearhead Group has ensured that West Papuan independence leaders lacked even a toehold on the international stage. In the absence of international recognition and legitimacy, the Indonesian government was able to impose draconian restrictions on activists both domestically and internationally.
Perhaps the most notorious example was their alleged campaign to silence independence leader Benny Wenda, who fled Indonesia after facing what he claims were politically motivated charges designed to silence him. He was granted political asylum in the United Kingdom, but a subsequent red notice—usually reserved for terrorists and international criminals—made travel impossible.
In mid-2012, following an appeal by human rights organisation Fair Trials, Interpol admitted that Indonesia’s red notice against Mr Wenda was ‘predominantly political in nature’, and removed it.
Since then, however, activists have accused Indonesia of abusing anti-terrorism mechanisms to curtail Mr Wenda’s travels. A trip to the United States was cancelled at the last moment because American authorities refused to let him board his flight. It was alleged that an Indonesian complaint was the source of this refusal.
Independence supporters claim that Indonesian truculence has also led to Mr Wenda being barred from addressing the New Zealand parliament. His appearance at the Sydney opera house with human rights lawyer Jennifer Robinson received a standing ovation from the 2500 audience members… and an irate protest from Indonesian officials.
Not all of Indonesia’s efforts are overt. Numerous commentators made note of the fact that Vanuatu’s then-foreign minister Sato Kilman visited Jakarta immediately before his 2015 ouster of Prime Minister Joe Natuman. Mr Natuman, a lifelong supporter of West Papuan independence, was a stalwart backer of membership in the MSG for the United Liberation Movement for West Papua, or ULMWP. He was unseated bare weeks before the Honiara meeting that was to consider the question.
Mr Kilman, along with Indonesian officials, vehemently deny any behind-the-scenes collusion on West Papua.
But even with Vanuatu wavering, something happened at the June2015 Honiara meeting that surprised everyone. Solomon Islands PM Manasseh Sogavare stage-managed a diplomatic coup, a master class in Melanesian mediation.
In June of 2015, I wrote that the “Solomonic decision by the Melanesian Spearhead Group to cut the baby in half and boost the membership status of both the ULMWP and Indonesia is an example of the Melanesian political mind at work. Valuing collective peace over individual justice, group prosperity over individual advancement, and allowing unabashed self-interest to leaven the sincerity of the entire process, our leaders have placed their stamp on what just might be an indelible historical moment.
”Since then, the sub-regional dynamic has undergone a transformation. Mr Kilman’s administration suffered a collapse of unprecedented proportions following corruption charges against more than half of his government. The resulting public furore seems—for the moment at least— to have catalysed a backlash against venality and personal interest.
If the rumours are true, and Indonesia did have a hand in Mr Kilman’s palace coup, the tactic hasn’t worked since. A pair of no confidence motions—not very coincidentally on the eve of yet another MSG leaders’ summit—failed even to reach the debate stage.
Kanaky’s support for West Papuan Independence has never wavered, but given their semi-governmental status, and their staunch socialist platform, Jakarta would be hard pressed to find a lever it could usefully pull.
For his part, Sogavare has survived more than one attempt to topple him. Hi sown party leaders explicitly referenced his leadership on the West Papuan question when they tried to oust him by withdrawing their support.
In a masterful—and probably unlawful—manoeuvre, Mr Sogavare retained his hold on power by getting the othercoalition members to endorse him as their leader. His deft handling of the onslaught has raised him in the estimation of many observers of Melanesian politics. Some claim that his dodging and weaving has placed him in the first rank of Melanesia’s political pantheon.
In Vanuatu as well, once bitten is twice shy. Prime Minister Charlot Salwai raised eyebrows when he not only met with the ULMWP leadership, but accepted the salute of a contingent of freedom fighters in full military regalia. The meeting took place at the same moment as MSG foreign ministers met to consider rule changes that, if enacted, will almost inevitably result in full membership for the ULMWP.
The MSG has traditionally operated on consensus. If these rule changes pass muster, this will no longer be the case. It is a near certainty that Indonesia will do its utmost to avert this.
Mr Sogavare has demonstrated an inspired approach to the situation: If the MSG won’t stand for decolonisation in the Pacific, he asks, what is it good for? This rhetoric has become a chorus, with senior politicians in Vanuatu and Kanaky joining in.
Mr Sogavare is, in short, embarked on his own march to Selma. And he is willing to allow the MSG to suffer the slings and arrows of Indonesian opprobrium. He is, in short, willing to allow the MSG to die for their sins.
Whether we agree or not with the independence campaign, there is no denying the genius of Mr Sogavare’s ploy. His willingness to sacrifice the MSG for the cause takes away the one lever that Indonesia had in Melanesia.
His key role in orchestrating an end run around the Pacific Islands Forum’s wilful silence is another trademark move. When human rights concerns were simply glossed over in the communiqué, he and other orchestrated a chorus of calls for attention to the issue in the UN general assembly.
Manasseh Sogavare and his Pacific allies have found a strategy that is making the advancement of the West Papuan independence movement inexorable. As Ghandi demonstrated in India, as with Dr King’s campaign for civil rights showed again and again, anything less than defeat is a victory.
Without losing a single major battle, Indonesia is—slowly, so slowly—being forced from the board.
JAYAPURA, 
Vanuatu Dailypos
Papua Merdeka News 