United Liberation Movement for West Papua bai em i nonap kamap full memba blong Melanesian Spearhead Group inap long ogeta 5-pela full memba nau ia i wanbel longen.
Wamena protest march long West Papua long December (FWCP photo)
Odio: Hilaire Bule, PR Ofisa long Ofis blong Vanuatu Prime Minister i toktok
Dispela toktok i stap insait long mama agriment we i setim ap MSG we i tok olgeta lida imas gat consensus oa wanbel longen.
Solomon Islands, Vanuatu na ol FLNKS blong New Caledonia i laik long West Papua we i nau gat Observer status tasol, long kamap olsem full memba long MSG.
Tupela narapela memba, Papua New Guinea na Fiji ino wanbel long West Papua i kamap full memba.
Praim Minista blong Vanuatu Charlot Salwai na FLNKS Lida Victor Tutugoro ibin toktok long dispela isiu wantaim Chairman blong MSG, Solomon Islands Praim Minista Manasseh Sogavare long Port Vila dispela wik.
Mr Sogavare i nau wok long raun igo long toktok wantaim ol MSG lida.
Ketua MSG, Perdana Menteri Sogavare (tengah) bersama para pemimpin MSG, Perdana Menteri Charlot Salwai (kiri), dan Juru Bicara FLNKS Victor Tutugoro – IST
Jayapura, Jubi– Perdana Menteri Manasseh Sogavare melakukan tur ke Vanuatu, Fiji dan PNG dalam rangka membangun konsensus dengan para pemimpin Melanesia lainnya terkait sejumlah isu penting dengan cara dialog dan persaudaraan Melanesia.
Menurutnya, dalam rilis yang dikeluarkan kantor Perdana Menteri Selasa (17/1/2017), tur tersebut menyusul pertemuan tingkat menteri Desember lalu di Port Vila, tur tersebut untuk membicarakan dua isu penting dengan para pemimpin MSG.
Isu pertama adalah restrukturisasi sekretariat MSG di Port Vila agar memastikan kesesuaiannya dengan prioritas-prioritas anggota MSG serta memberikan layanan mendesak pada warga MSG. Isu selanjutnya adalah Pedoman Keanggotaan.
Akhir tahun lalu pihak-pihak yang mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, seperti Pastor Allan Nafuki, Ketua Asosiasi Free West Papua Vanuatu (VFWPA) mengaku kecewa karena para pemimpin MSG tidak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP pada di Port Vila akhir Desember lalu.
Sebelumnya, Nafuki pernah menyatakan Manasseh Sogavare mengatakan pada dirinya dengan maupun tanpa kehadiran PNG dan Fiji, KTT MSG Desember lalu akan tetap dilangsungkan dan menjamin masuknya ULMWP menjadi anggota penuh MSG.
Namun seperti diketahui, KTT para pemimpin yang berhak memutuskan status keanggotaan ternyata urung terjadi, dan pertemuan sebatas para menteri luar negeri anggota-anggota MSG membicarakan pedoman keanggotaan baru yang dibuat agar lebih berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Kemelanesiaan. Pedoman tersebut rencananya akan ditetapkan pada pertemuan KTT para pemimpin MSG yang hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pelaksanaanya.
Tur Sogavare yang sedang berlangsung ke tiga negara anggota MSG tersebut hendak mendorong agar Pedoman Keanggotaan dan Aplikasi atas Keanggotaan Baru mendapat persetujuan.
“Kehendak saya semata-mata untuk memastikan agar Pedoman ini segera disetujui oleh para Pemimpin,” ujar Sogavare sambil mengingat kunjungan pertamanya yang berdampak positif dalam mendorong kesepemahaman terkait isu-isu di wilayah itu.
“Tujuan saya ingin mendorong dialog yang lebih sering antar pemimpin sehingga kita dapat membangun konsensus dan kesepemahaman terkait isu-isu penting di wilayah kita. Para pemimpin juga punya tanggung jawab lebih besar untuk pastikan keputusan-keputusan berdampak positif pada kehidupan warganya,” kata dia.
Sogavare mengapresiasi sambutan Perdana Menteri Vanuatu kepada delegasinya sejak tiba di Port Vila Minggu malam lalu. Pertemuan dengan Charlot Salwai dan juru bicara FLNKS Victor Tutugoro berlangsung Selasa.
Menurutnya kedua pemimpin beserta dirinya akan membangun level interaksi yang lebih erat dengan Perdana Menteri Fiji Bainimarama Jumat (20/1) dan Perdana Menteri PNG Peter O’Neill akhir Februari nanti.
Oleh sebab itu, delegasi Kepulauan Solomon dan Perdana Menteri Sogavare akan kembali ke Honiara, Kepulauan Solomon Minggu (22/1). Pertemuan dengan Peter O’Neil dipindah ke bulan Februari.
Ketua MSG akan membuat pernyataan hasil diskusinya dengan rekan-rekan MSG selama kunjungan putaran kedua, khususnya setelah menyelesaikan tur ke Port Moresby bulan depan. (*)
Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare saat bertemu pimpinan ULMWP di Honiara tahun lalu – Jubi/Victor Mambor
Jayapura, Jubi – Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare memulai turnya ke Ibukota negara-negara anggota MSG, Jumat (13/1/2017).
Dilansir RNZI (13/1) Tur ini dilakukan Sogavare setelah gagalnya penyelenggaraan KTT para pemimpin MSG tahun lalu akibat perbedaan pandang bagaimana memposisikan diri terhadap isu West Papua.
Bulan lalu, beberapa menteri luar negeri negara-negara MSG bertemu di Port Vila dan membuat rekomendasi keanggotaan MSG, namun Frank Bainimarama , Perdana Menteri Fiji tidak hadir.
Kepulauan Solomon dan Vanuatu selama ini yang terus membuka diri mengakomodir keanggotaan penuh West Papua di MSG sementara Fiji dan PNG menolaknya.
Indonesia yang menganggap West Papua adalah bagian Melanesia dari NKRI, sebagai anggota asosiasi berkeinginan mencegah ULMWP mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.
Sogavare dijadwalkan bertemua Charlot Salwai, kolega politiknya di Port Vila serta juru bicara gerakan FLNKS Kaledonia Baru, Victor Tutugoro. DIa kemudian bertolak ke ke Suva, Fiji dan Port Moresby, PNG.
Menurut informasi kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon, melalui tur tersebut Sogavare juga akan mengajukan Revisi Kriteria status Keanggotaan Observer, Keanggotaan Associate dan Pedoman baru MSG kepada para pemimpin tersebut.
Perdana Menteri bersama delapan anggota delegasinya, termasuk sekretaris MSG, pejabat kementerian luar negeri dan perdagangan serta anggota kepolisian khusus akan kembali ke Honiara 26 Januari mendatang.(*)
Port Vila – Vanuatu, 19 – 22 Desember 2016Sidang luar biasa United Liberation Movement for West Papua telah terlakasana dengan sukses selama 3 hari pada tanggal 19 – 22 Desember 2016 di Port Vila – Vanuatu. Sidang luar biasa dipimpin oleh tiga orang Dewan Komite,; Tuan Edison Waromi (NFRPB), Tuan Buchtar Tabuni (PNWP), Tuan Andy Ayamseba (WPNCL). Dihadiri oleh 4 dari 5 anggota Eksekutif yaitu; 1) Tuan Octovianus Mote ( Sekjen ULMWP); 2) Tuan Benny Wenda ( Juru Bicara ULMWP); 3) Tuan Jacob Rumbiak ( Anggota Eksekutif ULMWP); 4) Tuan Rex Rumakiek ( Anggota Eksekutif ULMWP ) dan 2 dari 3 tim Penghubung yaitu; 1) Tuan Markus Haluk; 2) Tuan Viktor F Yeimo serta perserta sidang dari delegasi tiap organisasi pendiri ULMWP.
Sidang luar biasa ini merupakan sidang pertama yang dipimpin langsung oleh Dewan Komite untuk membahas beberapa agenda sebagai berikut;
Penjelasan umum hasil kerja dari Eksekutif Komite kepada Sidang Luar Biasa Dewan Komite.
Penjelasan Program Kerja (Road Map ) oleh Masing – Masing Deklarator ULMWP.
Pembahasan By Laws ULMWP
Keuangan ULMWP
Re-strukturisasi ULMWP
Sidang Luar Biasa Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua telah menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi;
A. KEPUTUSAN
Meminta Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua memberikan laporan kerja selama dua tahun kerja (2015 dan 2016) secara tertulis kepada Dewan Komite, selambat-lambatnya bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Menangguhkan semua pengangkatan staf yang dilakukan tanpa melalui konsultasi dan koordinasi bersama dengan seluruh anggota Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua.
Meninjau kembali pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua, yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan anggota Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua lainnya sebagaimana yang telah termuat dan dijabarkan dalam By Laws United Liberation Movement for West Papua.
B. REKOMENDASI
Perbaikan sekaligus Pembenahan Sistem dan Struktur Organisasi United Liberation Movement for West Papua selambat-lambatnya pada bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Diputuskan di : Port Vila Vanuatu
Pada tanggal : 22 Desember 2016
PIMPINAN SIDANG
Rev. Edison Waromi, SH Buchtar Tabuni Andy Ayamiseba
“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.
Jayapura, Jubi – Aksi protes atas sikap reaktif Indonesia terkait isu Papua di Australia digelar komunitas solidaritas Free West Papua di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Queens Rd Melbourne, Australia, Rabu (11/1/2017) pukul 10 pagi tadi waktu setempat.
Puluhan pemrotes asal Papua di Melbourne dan masyarakat yang mendukung berkumpul di depan gerbang KJRI dengan berbagai poster yang yang mengungkapkan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua.
Mereka berencana menempelkan spanduk dan poster ke depan pintu gerbang masuk KJRI namun keburu dicegah polisi.
Menurut keterangan pers yang diterima Jubi, Rabu (11/1), Jakob Rumbiak, salah seorang pemimpin ULMWP di luar negeri, tampak hadir di tengah-tengah aksi tersebut.
Rumbiak menegaskan agar Indonesia menghormati prinsip fundamentalnya sendiri yaitu Pancasila dan bukan malah menyalahkan pihak-pihak lain yang dianggap menghina.
Pemrotes asal Papua ditahan
Aksi-aksi protes dan kampanye mendukung kebebasan Papua dan penegakan HAM di Papua bukan baru kali ini terjadi di depan KJRI tersebut. Namun kali ini respon aparat kepolisian lalu lintas Australia menurut informasi yang diterima redaksi agak berebihan.
Hal itu terjadi setelah reaksi pemerintah Indonesia yang berang atas penerobosan KJRI dan pengibaran bintang Fajar Jum’at lalu. Indonesia meminta Australia menindak pengibar bendera BIntang Fajar di dalam gedung KJRI.
Seorang laki-laki Papua berinisial L, bertelanjang dada dan bercelana armi dengan mahkota tradisional cenderawasih ditahan aparat kepolisian.
“L ditangkap dan tangannya diikat dan dibawa ke mobil polisi, hingga saat ini masih di kantor polisi,” demikian ujar Ronny Kareni, aktivis dan seniman pro West Papua yang memantau aksi tersebut, kepada Jubi melalui pesan singkat.
L ditahan saat melakukan performance art dengan melumuri wajahnya dengan cat merah seakan-akan darah dengan mulut tertutup kain bercorak Bintang Fajar. Menurut Ronny, penangkapan seperti itu belum pernah terjadi sepanjang aktivitasnya melakukan berbagai kampanye mendukung West Papua di Australia.
“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.
L adalah salah seorang pencari suaka asal Papua yang tiba tahun 17 Januari 2007 dengan menggunakan Kano bersama 42 pencari suaka asal Papua lainnya. L sudah mendapatkan kewarganegaraan Australia
Seorang pemrotes perempuan setempat juga dibawa aparat kepolisian menjauh dari gerbang KJRI, namun tidak ditangkap.
Penasehat hukum para pemrotes mengatakan pihaknya mendapat informasi dari Kepolisian Victoria bahwa Australia “ada dalam tekanan” sehinggal menangkap pemrotes asal Papua tersebut karena kemarahan Indonesia terkait berbagai aktivitas gerakan pro kemerdekaan West Papua.
Ricky Rumbiak, aktivis West Papua yang terlibat dalam aksi tersebut mengatakan Indonesia mesti belajar menghormati kedaulatan West Papua karena masyarakat asli West Papua memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, perdamaian, dan keamanan di tanahnya sendiri.
“Kami hadir di sini menuntut penarikan segera pasukan Indonesia dari West Papua agar dapat terjadi transisi demokrasi yang damai untuk penentuan nasib sendiri West Papua,” ujarnya. (*)
THE Melanesian Spearhead Group (MSG) is considering full membership by the United Liberation Movement for West Papua.Indonesia currently has associate member status with the MSG and is strongly opposed to West Papua being granted full membership.
It is Indonesia’s view that West Papua already falls under their (Indonesian republic) representation in the MSG.
Foreign Ministers of the MSG member countries met in Port Vila last week to discuss guidelines which relate to the bid by West Papua for membership in the group.
Solomon Island’s foreign minister, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.
“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.
Mr Tozaka confirmed that there won’t be a decision on the Liberation Movement’s application however he did say that they already have observer status.
MSG countries that have shown their support for the Liberation Movements full membership include Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS Kanaks movement.
Papua New Guinea and Fiji, have however leaned towards the Indonesian side on this issue.
Vanuatu’s Prime Minister, Charlot Salwai, said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.
Jayapura, Jubi – Pastor Allan Nafuki, Ketua Organisasi Free West Papua Vanuatu, mengungkapkan kekecewaanya kepada para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) karena todak memenuhi janji mereka mendorong keanggotaan penuh ULMWP.
Namun demikian, seperti dikatakannya pada Daily Vanuatu, Sabtu (31/12/2016), dirinya tetap mengapresiasi sikap Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai yang tetap teguh tak berubah menegaskan dukungannya terhadap West Papua.
Pimpinan Pertemuan Tingkat Menteri Urusan Luar Negeri di Port Vila minggu lalu, Milner Tozaka mengatakan pertemuan yang baru lalu itu memang tidak membahas baik keanggotaan Asosiate Indonesia maupun keanggotaan Peninjau ULMWP di MSG.
Pertemuan itu mengajukan pedoman baru atau rekomendasi untuk menetapkan syarat pemohon menjadi anggota MSG.
Pedoman baru ini akan dipertimbangkan oleh pertemua para Perdana Menteri MSG yang kemungkinan besar akan diselenggarakan Januari ini di Papua Nugini.
Namun Nafuki berpendapat seharusnya pertemuan itu tetap dilakukan di Vanuatu karena menurut dia para pemimpin tersebut telah membuat janji yang tampaknya belum berhasil mereka penuhi.
“Para pemimpin dan rakyat West Papua telah selesai menggelar karpet bagi para pemimpin MSG untuk dapat duduk diatasnya dan mendukung aplikasi kenggotaan penuh ULMWP di MSG,” ujar Nafuki.
Terpisah, ULMWP melalui Juru Bicara, Benny Wenda, sebelumnya dalam pesan natal dan tahun barunya sudah menegaskan bahwa perjuangan pengakuan hak penentuan nasib sendiri Papua sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak di tingkat internasional untuk menggelar referendum ulang dibawah pengawasan internasional.
Strategi ULMWP, dan juga tampak dari upaya-upaya Koalisi Pasifik untuk West Papua (PCWP) sudah semakin mengarah ke wilayah Mikronesia, Polinesia dan bahkan Afrika. Keanggotaan penuh MSG, bagi ULMWP, adalah salah satu jalan diantara jalan lainnya, guna mendukung kedaulatan politik West Papua.
Tekanan suara untuk mendesak dunia internasional serta bersikap atas persoalan West Papua di Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial badan PBB adalah jalan lainnya.(*)
Sidang luar biasa United Liberation Movement for West Papua telah terlakasana dengan sukses selama 3 hari pada tanggal 19 – 22 Desember 2016 di Port Vila – Vanuatu. Sidang luar biasa dipimpin oleh tiga orang Dewan Komite,; Tuan Edison Waromi (NFRPB), Tuan Buchtar Tabuni (PNWP), Tuan Andy Ayamseba (WPNCL). Dihadiri oleh 4 dari 5 anggota Eksekutif yaitu; 1) Tuan Octovianus Mote ( Sekjen ULMWP); 2) Tuan Benny Wenda ( Juru Bicara ULMWP); 3) Tuan Jacob Rumbiak ( Anggota Eksekutif ULMWP); 4) Tuan Rex Rumakiek ( Anggota Eksekutif ULMWP ) dan 2 dari 3 tim Penghubung yaitu; 1) Tuan Markus Haluk; 2) Tuan Viktor F Yeimo serta perserta sidang dari delegasi tiap organisasi pendiri ULMWP.
Sidang luar biasa ini merupakan sidang pertama yang dipimpin langsung oleh Dewan Komite untuk membahas beberapa agenda sebagai berikut;
Penjelasan umum hasil kerja dari Eksekutif Komite kepada Sidang Luar Biasa Dewan Komite.
Penjelasan Program Kerja (Road Map ) oleh Masing – Masing Deklarator ULMWP.
Pembahasan By Laws ULMWP
Keuangan ULMWP
Re-strukturisasi ULMWP
Sidang Luar Biasa Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua telah menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi;
A. KEPUTUSAN
Meminta Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua memberikan laporan kerja selama dua tahun kerja (2015 dan 2016) secara tertulis kepada Dewan Komite, selambat-lambatnya bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Menangguhkan semua pengangkatan staf yang dilakukan tanpa melalui konsultasi dan koordinasi bersama dengan seluruh anggota Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua.
Meninjau kembali pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua, yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan anggota Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua lainnya sebagaimana yang telah termuat dan dijabarkan dalam By Laws United Liberation Movement for West Papua.
B. REKOMENDASI
Perbaikan sekaligus Pembenahan Sistem dan Struktur Organisasi United Liberation Movement for West Papua selambat-lambatnya pada bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
Diputuskan di : Port Vila Vanuatu
Pada tanggal : 22 Desember 2016
PIMPINAN SIDANG
Rev. Edison Waromi, SH Buchtar Tabuni Andy Ayamiseba
The Melanesian Spearhead Group Foreign Affairs Ministers’ Meeting at the Secretariat in Port Vila this week has not dealt with Indonesia’s Associate Membership of MSG or West Papua’s Observer Status of MSG.
The Chairman of the meeting who is the Minister of Foreign Affairs and external Trade of the Solomon Islands, Milner Tozaka said his team has reviewed the procedures to be dealt with by the Leaders early next year.
Asked what the new recommendations are the Chairman explained, “One of the important recommendations is a guideline whereby any new application for membership, will have to be forwarded firstly to the Director General (of MSG), who will be consulting the leaders for their direction as to whether to consider the application or not, and subject to their approval, then they would consider the application”.
He made it clear the meeting this week did not deal with either of the two applications.
“The (MSG) legal institution to revisit the application for membership as well as the associate membership has been done and we have not gone into considering the applications for either of them,” the Chairman explained.
Asked if the meeting has agreed that the two applications are in order, he replied, “The status quo remains the same. Nothing has changed in relation to Indonesia as an Associate Member and West Papua as an Observer”.
The Chairman said any changes would only take place after the leaders meet to consider the new criteria have been recommended by the Legal Committee to the leaders for their deliberations next year.
The current Chair said the next meeting will depend on the new Chairman of MSG in consultation with his colleagues but that it is expected to be held early next year.
While farewelling the staff of MSG Secretariat and wishing them and their families “merry Christmas” over kava and snacks at the Secretariat yesterday, the Chairman said, “Following the appointment of Ambassador (Amena) Yauvoli, a Governing body meeting was convened and hosted by Fiji in the beautiful city of Lautoka in early June this year.
“The outcome of the meeting was politically significant for MSG as members re-energised their deliberations on the agenda of membership issue and guideline.
“The outcome of this particular discussion in our meeting this week has further paved the way for our Leaders to deliberate on the issue in 2017.
Delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka bertemu Perdana Menteri Vanuatu di Port Vila, Vanuatu Rabu (21/12) – dailypost.vu
Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai menegaskan kembali posisi negaranya mendukung West Papua tidak berubah sejak merdeka 36 tahun lalu. Vanuatu, menurutnya, akan selalu mendukung West Papua menyuarakan isu pelanggaran HAM dan kemerdekaan rakyat Melanesia di West Papua.
Salwai menegaskan posisi negaranya itu di hadapan sekitar 50 orang delegasi para pemimpin perjuangan Papua Merdeka yang saat ini berada di Port Vila, Vanuatu guna menghadiri pertemuan MSG, yang baru saja selesai. Salwai pastikan bahwa posisinya negaranya “tidak berubah dan tidak akan berubah”.
Seperti dilaporkan Daily Post Vanuatu, Rabu (22/12/2016), pemerintah Vanuatu bahkan memastikan bahwa seluruh masyarakat Vanuatu dari mulai para pejabat negara, gereja, kelompok-kelompok perempuan dan anak muda sudah memobilisasi diri untuk mendukung kemerdekaan rakyat West Papua.
“Kebijakan historis pemerintah kami tidak berubah sejak kemerdekaan 36 tahun lalu terhadap Kaledonia Baru, French Polynesia, dan West Papua untuk memenangkan penentuan nasib sendiri,”
ujar Salwai.
Mesipun MSG masih terpecah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh terhadap ULMWP, Perdana Menteri Salwai, seperti dilansir RNZI (22/12) menegaskan dirinya merasa sangat senang atas kemajuan yang dicapai sejauh ini terkait kampanye internasional West Papua.
Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa mimpi besar para delegasi Papua yang hadir serta doa bagi para pemimpin Melanesia di MSG dengan ujung tombak Vanuatu, adalah memberi keanggotaan penuh pada West Papua di organisasi tersebut.
Wenda sangat optimis saat melihat bagaimana para pemimpin perjuangan untuk West Papua saling berjabat tangan dengan hangat dan bicara satu bahasa di Port Vila, “Itu menunjukkan bahwa mereka dan masyarakat Melanesia di West Papua terikat oleh satu semangat yang sama guna mengikat para pemimpin Melanesia di MSG untuk member keanggotaan penuh bagi kami,” ujar Wenda.
Pemimpin Vanuatu yang hadir mendampingi Perdana Menteri pada kesempatan itu termasuk Wakil Perdana Menteri, Joe Natuman, Kementerian Pertanahan Ralph Regenvanu dan Sekretaris Parlemen Johnny Koanapo. Mereka semua menyambut hangat delegasi West Papua.
Menanggapi ratusan penangkapan, termasuk anak-anak, di Papua yang terjadi pada protes Hari Trikora 19 Desember lalu, Benny Wenda mengaku sangat kecewa sekaligus heran.
“Entah bagaimana Indonesia mau jelaskan penahanan yang mereka lakukan, dan penghancuran sekretariat ULMWP padahal di saat yang sama mereka, kolonial itu, juga menjadi anggota associate di MSG,” ujar Wenda.(*)
Papua Merdeka News 