Terkait status ULMWP, MSG masih bahas pedoman keanggotaan

Jayapura, Jubi – Pertemuan Pejabat Senior (SOM) dan Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) berturut-turut digelar sejak kemarin, Selasa (20/12) dan Rabu (21/12/2016), di Port Vila, Vanuatu untuk mendiskukan hasil rekomendasi komite konstitusional terkait aturan keanggotaan di MSG.

Rakyat Papua rupanya masih harus menunggu. Pertemuan MSG yang hasilnya diharapkan memberi keputusan terkait keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) belum akan terjadi. KTT Pemimpin MSG, yang berhak memutuskan status keanggotaan tersebut, diharapkan baru akan terselenggara awal tahun depan.

“Hanya pertemuan Senior Official dan beberapa menteri. Tidak ada pertemuan pemimpin pemerintahan,” kata Direktur MSG, Amena Yauvoli kepada Jubi melalui surat elektronik, Selasa (20/12/2016) mengenai pertemuan MSG di Port Vila, Vanuatu.

Selain para pejabat senior dan menteri, ia mengakui ada pertemuan Sub Komite Hukum dan Kelembagaan yang sebelumnya ditugaskan oleh para pemimpin MSG di pertemuan tingkat tinggi Juli lalu di Honiara untuk mengklarifikasi pedoman menyangkut status peninjau, anggota associate, dan anggota penuh di MSG. Sub Komite Hukum dan Isu Kelembagaan sebelumnya sudah ditugaskan Pertemuan dua hari tersebut membahas agenda utama terkait temuan penilaian komite konstitusional tentang aturan keanggotaan MSG.

Dengan demikian, bisa dipastikan tidak ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP dalam pertemuan MSG di Port Vila ini sebab keputusan tersebut harus diambil oleh para pemimpin pemerintahan.

RNZI, Selasa (20/12), melaporkan bahwa keputusan untuk menerima ULMWP menjadi anggota penuh MSG sangat sensitif, sehingga dipahami pula belum akan ada keputusan terkait keanggotaan ULMWP pada pertemuan minggu ini.

Menteri luar negeri Kepulauan Solomon, Milner Tozaka, mengatakan rekomendasi Sub Komite hukum sudah diajukan menjadi agenda FMM.

“Mereka sudah membuat rekomendasi untuk sebagai bahan bagi para menteri untuk bekerja membuat rekomendasi berikuatnya kepada Pertemuan Para Pemimpin untuk ditetapkan,” ujar Tozaka.

Perdana Menteri Vanuatu. Charlot Salwai sekali lagi menegaskan dukungannya kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sekaligus mendukung West Papua merdeka.

Salwai mengatakan kebijakan luar negeri negaranya tetap teguh yaitu Vanuatu tidak akan benar-benar merdeka dari ikatakan kolonial sampai seluruh rakyat Melanesia bebas.

Isu politik penentuan nasib sendiri dan pelanggaran HAM di West Papua adalah dua persoalan besar yang membuat lima anggota MSG tidak satu suara. PNG dan Fiji berkali-kali terbukti menghindar dan menolak penentuan nasib sendiri West Papua, sementara tiga anggota lainnya mendukung penentuan nasib sendiri West Papua sebagai agenda prinsip pendirian MSG.

Seperti diketahui, lima anggota penuh MSG: Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan FLNKS New Kaledonia, terpeceah suaranya terkait posisi keanggotaan penuh ULMWP. Fiji dan PNG diketahui cukup dekat dengan kebijakan Indonesia.

Hadir dalam pertemuan dua hari tersebut para pemimpin Dewan Komite ULMWP Octo Mote, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak di Port Vila. Hadir pula wakil pemerintah Indonesia di dalam pertemuan itu.(*)

December 24, 2016 0

Janji Keanggotaan Penuh ULMWP di MSG Masih Belum Ditepati

www.kaonakmendek.blogspot.com – Selepas KTT Khusus para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Solomon Islands, 13-14 Juli 2016 lalu, para pentolan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap meyakinkan masyarakat Papua bahwa gerakan pembebasan Papua Barat (ULMWP) bukan ditolak untuk masuk MSG, namun hanya ditunda karena alasan administrasi.

Saat itu, melalui media-media lokal Papua dan juga lewat sosial media, KNPB menjelaskan ada beberapa alasan yang mendasari belum diterimanya ULMWP sebagai salah satu anggota tetap (full member) di MSG. Namun intinya tetap sama, yaitu soal kendala administrasi yang harus dipenuhi.

Bulan September 2016 kemudian dijanjikan kepada massa yang ketika itu sedang berdemonstrasi di Papua, sebagai waktu yang ideal agar aplikasi ULMWP segera diterima dan dinyatakan sebagai anggota penuh MSG. Alasannya karena di bulan September akan ada pertemuan serupa di Honiara yang kembali mempertemukan para pimpinan blok regional negara-negara pasifik itu.

Sayang, ketika bulan September hampir usai, ULMWP belum juga mendapatkan janjinya agar diterima di MSG. Pertemuan pemimpin MSG untuk membahas rumusan keanggotaan baru yang batal di September pun disebut-sebut mundur ke bulan Oktober 2016.

Namun yang terjadi adalah, setelah tiba bulan Oktober, kabar kurang menyenangkan kembali diterima masyarakat Papua khususnya simpatisan KNPB lantaran pertemuan pemimpin-pemimpin tertinggi MSG kembali batal. Alasan batalnya pertemuan di Oktober 2016 diakui beberapa kalangan karena Fiji dan Papua New Guinea (PNG) tidak bersedia hadir.

Al hasil nasib ULMWP sebagai anggota penuh di MSG belum juga bisa dipastikan saat itu. Sebagai catatan, Fiji dan PNG terkenal cukup dekat dengan Indonesia dalam diplomasi di berbagai forum negara-negara melanesia sehingga muncul dugaan kedua negara yang memiliki keanggotaan penuh di MSG itu ikut ‘bermain’ agar ULMWP gagal menjadi anggota tetap MSG.

Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Solomon Islands yang juga merupakan Ketua MSG sampai-sampai geram terhadap sikap Fiji dan PNG saat itu. Ia pun mengatakan pimpinan MSG akan tetap mengambil keputusan soal keanggotaan ULMWP tanpa melibatkan Fiji dan PNG. Apakah MSG terbelah dua? Tidak ada yang tahu.
Yang pasti, sejumlah pihak kemudian kembali memberikan janji bahwa status ULMWP digaransi masuk menjadi anggota penuh MSG pada pertemuan di bulan Desember 2016. Media-media lokal Papua kembali memblow-up isu sensitif ini dengan jaminan janji dari Manasseh Sogavare tersebut.

Dan kini setelah waktu terus berputar hingga Desember 2016, tepatnya Selasa 20 Desember 2016 kemarin, di gedung Sekretariat MSG, Port Villa, Vanuatu, para pemimpin tertinggi kembali bertemu dengan agenda membahas status keanggotaan para anggota MSG, termasuk Indonesia dan ULMWP.

Hasilnya pun belum bisa dipastikan apakah ULMWP diterima atau tidak karena keputusan soal keanggotaan baru ini juga harus ditunda ke bulan Januari 2017 dalam Leader Summit MSG. Janji-janji Manasseh Sogavare mau pun para pemimpin KNPB serta ULMWP kepada masyarakat Papua, khususnya yang sering berdemonstrasi di tengah teriknya panas matahari lagi-lagi masih belum ditepati.

2016 segera berakhir dan sepertinya Papua masih tetap Indonesia, setidaknya sampai akhir tahun ini. Dan ketika tahun 2017 dimulai nanti, simpatisan KNPB dan ULMWP akan memulainya dengan kembali menagih janji-janji agar segera mendapatkan keanggotaan penuh di MSG.[Kaonak Mendek]

December 22, 2016 0

MSG foreign ministers discuss membership

Melanesian Spearhead Group foreign ministers are this evening meeting in Vanuatu’s capital to discuss guidelines which relate to a West Papuan bid for membership in the group.

MSG senior officials met yesterday in Port Vila and, as with today’s foreign ministers meeting, the findings of a constitutional committee review of MSG rules on membership are the main agenda item.

This comes as the MSG considers a full membership application by the United Liberation Movement for West Papua.

Vanuatu prime minister Charlot Salwai accepts traditional head dress from the United Liberation Movement for West Papua. Photo: Len Garae

The foreign minister of Solomon Islands, Milner Tozaka, said the MSG leaders in July requested legal clarification on guidelines for membership.

“So that request has been attended to appropriately by the legal people and they have made a recommendation to be used for the foreign ministers to look at and then we will recommend it to the leaders for endorsement,” he explained.

Milner Tozaka confirms there won’t be a decision this week on the full membership application by the Liberation Movement, which already has observer status.

The leaders of the MSG member states are not expected to have their summit until early in the new year.

The Movement’s leaders are present at this week’s MSG meetings in Port Vila, along with leaders of all the main pro-independence groups.

Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai has reiterated his country’s support for the Liberation Movement to be give full membership, as well as for West Papua to be independent.

Mr Salwai said his country’s foreign policy remained firm that Vanuatu is not completely free of colonial bondage until all of Melanesia is free.

It’s understood that Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS Kanaks movement are also in support on the matter of the MSG membership.

However the other two full members of the MSG, Papua New Guinea and Fiji, have tended to side with Indonesia on this issue.

Indonesia, which has associate member status at the MSG, is firmly opposed to West Papuans being granted full membership in the group.

Jakarta says Papuans are already covered by the Indonesian republic in terms of representation in the MSG.

December 21, 2016 0

Sogavare: Demi West Papua, MSG akan luaskan dukungan

PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 - Dok. Jubi — PM Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare saat bertemu ULMWP di Honiara, awal tahun 2016 – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare menegaskan bahwa Melanesia Spearhead Group (MSG) akan mengikutsertakan Mikronesia, Polinesia, dan negeri-negeri Afrika untuk berjuang melawan pelanggaran HAM di West Papua.

Sogavare mengungkapkan hal tersebut di hadapan Parlemen Kepulauan Solomon ketika ditanyakan oleh Pemimpin Oposisi, Jeremiah Manele, Kamis, (15/12) seperti dilansir Solomon Star Jum’at (16/12/2016).

Menurut Sogavare, Papua Nugini dan Fiji sudah jelas memilih jalan berbeda atas persoalan West Papua dan tidak berkeinginan mengikuti tujuan dan pendirian MSG.

“PNG itu berbatasan langsung dengan Indonesia dan memilih lebih berhat-hati, sedangkan Fiji sudah punya hubungan yang kokoh dengan Indonesia,” ujar Sogavare.

Atas dasar itulah, lanjutnya, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia baru akan mengikutsertakan negeri-negeri Mikronesia dan Polinesia serta kelompok non aliansi di Afrika,” ujarnya.

Lebih lanjut Sogavare menegaskan pemerintahannya akan terus melanjutkan diplomasi terkait isu West Papua melalui pengiriman utusan khusus untuk berkonsultasi dan menjalin hubungan di negeri-negeri Pasifik.

“Kami kirimkan utusan untuk bicara dengan para pemimpin di dalam lingkaran kami sendiri dan keluar Melanesia,” ujar Ketua MSG tersebut.

Rex Horoi adalah utusan khusus Kepulauan Solomon untuk persoalan West Papua. Sogavare mengatakan masa tugas utusan tersebut akan berakhir setelah dua tahun periode kepemimpinannya di MSG.

Namun, Sogavare menghendaki persoalan ini dibicarakan di Parlemen untuk mencari cara agar tugas-tugas (penanganan West Papua) tersebut bisa tetap berlanjut walau kepemimpinannya di MSG selesai.

Indonesia sebaiknya memahami

Jeremiah Manele, Pemimpin Oposisi parlemen Solomon di kesempatan itu mengakui bahwa persoalan West Papua adalah isu kompleks karena keterkaitan antara pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri.

Namun, lanjutnya, inilah pertama kalinya Pemerintah Solomon mengambil langkah proaktif terkait kebijakan ini.

“Penting sekali bagi Indonesia untuk memahami posisi kita,” kata Manele sambil berharap bahwa konsultasi dan jalinan hubungan dua arah di Pasifik tersebut dapat berlanjut. “Hal itu bisa membantu Indonesia mengerti darimana asal usul kita,” tambahnya.

Manele juga mendukung kebijakan pemerintah Kepulauan Solomon terhadap West Papua dengan menambahkan bahwa pendekatan yang sudah dilakukan sekarang tidak kontra produktif.

“Saya kira sebaiknya memang pendekatan konsultatif dan lebih dua arah harus kita lanjutkan terkait persoalan ini, agar tidak kontra produktif,” ujarnya.

Manele juga mendukung gagasan melanjutkan kebijakan ini di Parlemen setelah periode Horoi berakhir.

Awal November lalu sebuah pernyataan sikap dari Kelompok Oposisi Parlemen sempat menggugat Perdana Menteri Sogavare atas kebijakannya yang dinilai sangat konfrontatif terkait West Papua. Oposisi menghendaki perubahan pendekatan terkait isu tersebut.

“Kita semua peduli masalah pelanggaran HAM di West Papua. Namun ada cara lain menangani isu ini ketimbang mengambil pendekatan konfrontatif seperti yang dilakukan Perdana Menteri. Itu tak saja sudah mengintervensi kedaulatan Indonesia, namun juga urusan domestik negara itu,” ujar pernyataan tersebut.

Namun, dengan pernyataan tanggapan Jeremiah Manele, pemimpin oposisi, Kamis lalu itu di hadapan parlemen, tampaknya Pemerintah Solomon dan Parlemen pada akhirnya melanjutkan komitmen mengadvokasi persoalan pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua dengan pendekatan yang lebih partisipatif.(*)

December 18, 2016 0

PM: MSG seeks wider support for West Papua

PRIME Minister Manasseh Sogavare says the Melanesian Spearhead Group (MSG) has include Micronesia, Polynesia, and African countries to fight against human rights violations in West Papua.

Mr Sogavare explained this in Parliament when asked by Opposition Leader, Jeremiah Manele on Thursday.

He said Papua New Guinea and Fiji have taken different stand on this issue and did not want to follow the purpose and stand of MSG.

“PNG shares the same border with Indonesia and want to take cautious and Fiji has fixed connections with Indonesia,” Mr Sogavare said.

“Therefore, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia will include the Micronesia and Polynesia countries ply non alliance group in Africa,” he said.

Furthermore, Mr Sogavare said the government will continue with the shuttle diplomacy of sending the envoy to consult and engage in Pacific countries.

“We send our envoy to talk with the leaders within our own circle and outside of Melanesia,” the MSG chair said.

Rex Horoi is the Solomon Islands’ special envoy to West Papua.

Mr Sogavare said the envoy’s term will end after his two years with MSG lapses.

However, he wants to take it up to Parliament to find ways to continue after the chair of MSG ends.

Opposition leader, Mr Manele said it’s a complex issue because it involves self-determination and human rights.

However, he said this is the first time for the government to take a proactive step on this policy.

“It’s important for Indonesia to understand our position,” Mr Manele said.

“I hope the engagement and consultation go on, can help Indonesia to understand where we are coming from,” he added.

“I guess it’s advisable for more engaging and consultative approach we continue to take on this matter, at the end of the day, not counter-productive,” he said.

Mr Manele supports the idea to continue with a policy in Parliament after the end of Mr Horoi’s term.

By EDDIE OSIFELO

December 18, 2016 0

Perjuangan Papua Merdeka Setelah Dukungan FRI West Papua: 2016 Tahun Mujizat Papua Merdeka

Dukungan sangat terbuka dan lantang dari rakyat Indonesia lewat FRI West Papua untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI merupakan sebuah langkah maju diplomasi atas kerja-keras yang dilakukan oleh anak muda, generasi penerus bangsa Papua.

Dukungan yang datang dari Indonesia ini, selain sebagai hasil kerja-keras generasi muda, kita juga harus menyambutnya sebagai sebuah mujizat, karena mujizat ialah sesuatu yang terjadi di luar akal-sehat. Sulit dijelaskan, tetapi adalah sebuah fakta mutlak. Mujizat ini terjadi setelah bangsa Papua bersatu dalam ULMWP, yang disusul dengan mujizat berikut yaitu ULMWP diterima sebagai anggota MSG.

Mujizat tidak berhenti di situ, selanjutnya PIF juga mencantumkan masalah West Papua di dalam komunikenya. Tidaksampai di situ, sebuah koalisi dibentuk di kawasan Pasifik, Pacific Coalition for West Papua dipimpin PM Somon Islands.

Tidak lama kemudian, dukungan terhadap Papua Merdka membanjiri sidang Umum PBB yang baru saja berlangsung di New York.

Baru setelah itu, dukungan dari rakyat Indonesia disampaikan secara terbuka, dan wadah FRI West Papua dibentuk. Benar-benar, mujizat demi mujizat telah kita lalu. Maka tidak-lah salah, kalau Papua Merdeka News, sebagai media pemberita Papua Merdeka tertua menyebut Tahun 2016 sebagai Tahun Mujizat Papua Merdeka.

Komunikasi yang sudah dibangun, hubungan yang sudah ada, perlu dikembangkan dan dipelihara. Kita harus secara terus-menerus memberikan dukungan moril dan terutama dukungan doa dan dukungan finansial kepada para pejuang Papua Merdeka di pulau Jawa, dipimpin oleh FRI West Papua.

Kini FRI West Papua telah menajdi organ penting, sama persis dengan PNWP, KNPB, AMP, ULMWP, NRFPB, WPNA, dan sebagainya. Mereka telah berdiri secara sah sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka. Mereka bukan sekedar simpatisan, bukan sekedar pendukung, tetapi mereka adalah bagian dari perjuangan ini, mereka pejuang Papua Merdeka, karena kami sama-sama ada di dalam wilayah Indonesia, dan sama-sama menentang hukum dan kedaulatan NKRI, dari dalam wilayah hukum Indonesia.

Para simpatisan dan pendukung adalah mereka yang ada di luar negeri, dan menyampaikan dukungan kepada yang berjuang di dalam dan berhadapan langsung dengan aparat, pemerintah dan hukum NKRI, dalam dalam negeri. Oleh karena itu FRI West Papua patut dijadikan sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka, sejajar dengan organ perjuangan lain, dan didukung seperti organ perjuangan lain pula.

Yang jelas, kita semua harus setuju, sebuah fakta perjuangan bahwa dukungan dari Indonesia ini mengandung makna lebih daripada dukungan-dukungan yang ada dari negara-negara barat mana-pun selama ini. Oleh karena itu, jangan kita bermental budak sebagai bangsa jajahan, jangan kita tunjukkan mental budak dengan lebih mementingkan dukungan Inggris dan Amerikat Serikat. Dukungan dari rakyat Indonesia justru lebih penting, terpenting di atas dukungan lain dari manapun.

Oleh karena itu organ perjuangan Papua Merdeka di Tanah Papua dan di luar negeri, seharusnya melibatkan dan mendukung penuh FRI West Papua. Dan kami jamin, mujizat itu pasti berlanjut, kalau saja kita ikut petunjuk Tuhan dan alam sekitar.

December 16, 2016 0

Mathias Wenda: Pembentukan West Papua Government itu Wajib, Tidak Bisa DItawar-Tawar

Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Markas Pusat Pertahanan, lewat Secretary-General yang bertugas sebagai penghubung urusan politik dari TRWP mengatakan

“Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI.”

Berikut petikan wawancara dengan Papua Merdeka News (PMNews):

PMNews: Selamat malam, kami tujuan kami menelepon kali ini terkait dengan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang sudah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Apakah langkah selanjutnya?

TRWP: Langkah selanjutnya adalah pembentukan Pemerintahan West Papua, entah itu pemerintahan transisi, pemerintahan sementara, apapun namanya, yang terpenting Pemerintah harus ada.

PMNews: Dalam UURWP itu pasal tambahan memberikan tugas kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan, dan pasal sebelumnya memberikan tugas kepada PNWP untuk mensahkan. PNWP sudah mensahkan, lalu ULMWP kenapa tidak mensahkan, sekarang sudah lewat batas waktu menurut UURWP?

TRWP: Ya, betul UURWP memberikan batas waktu untuk pembentukan pemerintahan, dan waktu sudah lewat. Menurut bahasa UURWP, sebenarnya jelas ULMWP sudah melanggar UURWP, pasti ada resikonya. Tetapi itu berarti PNWP perlu selamatkan ULMWP dengan mengamandemen dan memberikan waktu yang cukup kepada ULMWP untuk membentuk pemerintahan.

PMNews: Ada orang Papua yang berpendapat bahwa kita belum siap untuk membentuk pemerintahan, oleh karena itu berjuang dulu dengan ULMWP.

TRWP: Yang, ada orang Papua bukan, ada orang Papindo (Papua-Indonesia) dan ada orang lawan Papua Merdeka, memang mereka ingin tidak boleh ada pemerintahan Negara West Papua. Karena mereka tahu bahwa tanpa pemerintahan West Papua, maka perjuangan Papua Merdeka sama sekali bohong, mimpi siang bolong. Jadi, kalimat ini murni dari NKRI, bukan dari orang Papua,bukan?

PMNews: Yang kami maksud para pejuang Papua Merdeka sendiri yang tidak mau, yang ada dalam organ perjuangan Papua Merdeka, yang selama ini demo, yang selama ini keluar-masuk bicara Papua Merdeka, mereka yang tidak mau bentuk pemerintahan sekarang.

TRWP: Kami tahu, tetapi jangan kembangkan pertanyaan seperti ini. Semua orang Papua itu mau merdeka. Apa proses merdeka? Semua orang Papua sudah tahu. Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi emosi dan egoisme pribadi satu-dua di dalam tubuh perjuangan dan di dalam organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka. Mereka tidak mewakili aspirasi rakyat Papua. Yang mereka katakan itu adalah suara Ego pribadi.

Kami dari TRWP masih menunggu waktu, Tuhan sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa akan menjamah hati dan nurani mereka semua yang bersuara seolah-olah seperti suara Papindo, sama dengan kemauan Indonesia, yaitu Pemerintah West Papua tidak boleh ada, kita berjuang saja dengan ULMWP.

“Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Pencipta Tanah Papua, dengarkanlah doa kami, ampunilah mereka yang belum tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa, nyatakan kuasa-Mu, teruskan mujizat-Mu yang satu kepada yang lain yang baru, kami siap menjunjung dan mengabarkan mujizat-mujizat-Mu itu sampai ke ujung-ujung Bumi.”

PMNews: Terimakasih untuk doa ini. Terimakasih untuk masukan dan nasehat.

TRWP: Jadi intinya semua orang Papua mau merdeka, terlepas dari NKRI. Itu yang perlu kita pupuk, kita pelihara, dan kita kembang-biakkan. Dan kita perlu kabarkan, bahwa untuk menuju kemerdekaan itu, perlu ada (1) Tanah Air; (2) Rakyat (3) Negara; dan atributnya (4) Pengakuan Internasional; dan (5) pemerintahan untuk menjalankan negara itu.

Dalam adat orang Koteka, kalau seorang anak laki-laki tidak bisa bikin honai, tidak bisa bikin kebun, tidak boleh nikah/kawin. Sampai tua umurnya, kalau belum bisa, ya tunggu dulu. Nah, kalau perjuangan ini kalau hanya bicara bikin negara tetapi pemerintahan tidak ada, sama saja dengan anak yang selalu cerita perempuan kiri-kanan, siang-malam tetapi sebenarnya dia tidak tahu bikin honai, tidak tahu bikin kebun, tahunya hanya bicara-bicara di jalan. Kapan perempuan percaya kalau memang laki-laki macam ini bertanggung-jawab? Kapan masyarakat dunia dan NKRi percaya kalau kami memang benar-benar mau keluar dari NKRI?

Sama dengan itu, orang tua juga menunggu anak-nya kalau mau kawin/nikah, maka dia harus keluar dan bentuk keluarga sendiri. Itu baru tindakannya jelas. Kalau mau bikin keluarga tetapi masih mau tinggal dengan orang tua, maka itu bukan bikin keluarga namanya, itu disebut kawin masuk, jadi jangan disamakan. Negara West Papua bukan negara kawin-masuk, yaitu Federasi atau Otsus atau Otsus Plus di dalam NKRI, BUKAN!

West Papua ini mau kawin masuk ke dalam NKRi ataukah mau keluar dan merdeka, berdaulat?

Kalau mau merdeka dan berdaulat, otomatis, pasti, dan harus ada pemerintah Negara WestPapua, sehingga semua orang tahu jelas dan dengan pasti bahwa memang ULMWP, PNWP, KNPB, TPN OPM, NRFPB, WPIA, WPNA dan TRWP mau mendirikan negara di luar NKRI.

PMNews: Terimakasih atas penjelasannya.

TRWP: Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI

PMNews: Terimakasih.

December 14, 2016 0

Ini strategi Kemlu untuk isu Papua, Melanesia dan Pasifik

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono - flickr.com — Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono – flickr.com

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Siswo Pramono mengatakan Indonesia perlu lebih sabar dan tidak reaktif dalam menghadapi isu Papua.

Jakarta Post mewawancarai Siswo Pramono dan menerbitkannya dalam cuplikan tanya jawab seputar kebijakan dan strategi luar negeri Indonesia dalam tiga tahun kedepan. Selain kebijakan di lingkup Asia Tenggara (ASEAN), Siswo juga mengungkapkan kebijakan dan strategi Indonesia di Pasifik, termasuk di kawasan Melanesia.

Siswo dalam artikel wawancara berjudul Government should be ‘more patient, less reactive on Papua issue ini mengatakan rencana pusat kelautan yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk juga Pasifik, yakni Pasifik Barat Daya yang erat konteksnya dengan Melanesia Spearhead Groups (MSG) dan isu Papua.

Indonesia, menurutnya, dalam posisi anggota G20 menjadi negara donor yang harus membagi sumberdayanya di Pasifik

Ia mengakui, Kemlu memang berupaya menghindari internasionalisasi persoalan Papua.

“Meskipun kami mencoba untuk menghindari internasionalisasi masalah Papua, banyak orang di luar sana membuat keributan tentang hal itu (masalah Papua),” ujarnya.

Pemerintah Indonesia, kata Siswo, perlu lebih sabar tidak terlalu reaktif dalam menghadapi isu Papua.

“Kami menempatkan perhatian besar dalam MSG karena merupakan bagian dari Pasifik Selatan. […] Karena ini adalah masalah sensitif di Indonesia timur dan Presiden Jokowi baru saja meresmikan beberapa proyek di Papua. MSG harus merasa diuntungkan dari Indonesia yang menjadi salah satu anggotanya. […]” ungkap Siswo dalam wawancara dengan Jakarta Post ini.

Siswo berpandangan MSG sedang mengarahkan dirinya ke ASEAN.

Ia juga menekankan kembali pandangan yang menyatakan Indonesia adalah bagian dari Melanesia, sebagaimana dibuktikan oleh 11 juta penduduk Melanesia di Indonesia Timur. Jika 11 juta penduduk Indonesia ini bergabung dengan MSG, menurutnya, kue politik mereka akan lebih besar dan wilayah timur Indonesia akan menjadi jembatan Melanesia ke pasar Asia. Saat ini, lanjutnya, sudah ada penerbangan langsung ke Bali dari Papua New Guinea.

“Papua adalah masalah domestik utama dan penting di Indonesia. Papua juga menjadi pintu gerbang potensial untuk teman-teman kita di Pasifik untuk mengakses pasar Asia,” ujar Siswo. (*)

December 14, 2016 0

Ribuan Rakyat Pro Referendum Papua Duduki Halaman DPRD Jayawijaya

WAMENA, JAYAWIJAYA, SATUHARAPAN.COM – Ribuan rakyat pro penentuan nasib sendiri Papua hari ini (10/12) menduduki halaman gedung DPRD Jayawijaya. Para pendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang oleh pemerintah dicap sebagai gerakan separatis, berkumpul dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Menurut laporan para saksi mata yang mengirimkan gambar-gambar kepada satuharapan.com, ribuan orang hendak menduduki kantor DPRD Jayawijaya, dan akhirnya mereka duduk di halaman. Halaman tersebut tidak muat untuk menampung massa, sehingga tumpah ruah di jalan.

Aksi menduduki halaman DPRD itu yang sudah diunggah ke youtube, menunjukkan massa memadati halaman sambil meneriakkan pekik merdeka. Sementara pada gambar lain tampak aparat kepolisian berjaga. Pengunggah video tersebut mengklaim jumlah yang bergabung dalam aksi ini mencapai 6.000 orang.

Menurut Victor Yeimo, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang pro penentuan nasib sendiri Papua, ribuan warga ini dimediasi KNPB Wamena. Aksi ini dimaksudkan untuk menyuarakan telah gagalnya pemerintah menjamin HAM Papua. Oleh karena itu, mereka menuntut segera lakukan referendum bagi bangsa Papua.

Pernyataan Politik ULMWP

Dalam kaitan dengan Hari HAM Sedunia ini, ULMWP mengeluarkan pernyataan politik, mewakili korban pelanggaran HAM di Papua. Menurut pernyataan politik itu, hak hidup rakyat Papua (Barat) terancam punah oleh kekerasan negara RI. Oleh karena itu bangsa Papua menuntut hak kedaulatan politik.

“Peringatan hari HAM menjadi momen penting bagi rakyat Papua Barat ras Melanesia untuk melihat kembali pelaksanaan HAM selama ini. Banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang Sipil Politik (Sipol) maupun bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Secara umum perkembangan HAM di Indonesia khususnya di Papua masih memprihatinkan. Padahal Indonesia sudah meratifikasi 7 (tujuh) kovenan tentang HAM,” demikian pernyataan itu.

Menurut pernyataan ULMWP, kekerasan negara terhadap rakyat Papua tidak penah berhenti semenjak 19 Desember 1961, yaitu apa yang mereka klaim sebagai awal dari aneksasi Ri ke Tanah Papua.

“Dengan dalil melawan kelompok sepataris, pemerintah Indonesia telah dan terus melakukan berbagai operasi militer yang berdampak kepada kematian rakyat Papua Barat. Ribuan rakyat Papua telah menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang,” demikian pernyataan itu.

ULMWP menilai kekerasan negara terus terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga di masa Otsus. “Rakyat Papua setiap hari menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri, terjadinya kriminalisasi ruang demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyat Papua, dengan menjustifikasi “Gerakan separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok sipil bersenjata (KSB) menjadi pembenaran oleh negara untuk melakukan tindakan represif,” kata pernyataan itu.

Di bagian akhir pernyataannya, ULMWP menyatakan menolak dengan tegas Tim pencari fakta pelanggaran HAM yang dibuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Menkopolhukam, termasuk dengan rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM Papau dengan membayar kompensasi atau bayar kepala kepada korban.

Selain itu ULMWP mendesak Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, secara terbuka memenuhi dan memfasilitasi Tim Pencari Fakta dari PBB datang ke Papua Barat, sesuai hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang 71 dan Sidang Dewan HAM PBB tahun 2016.

ULMWP mendesak PBB mengambil langkah intervensi kemanusiaan, dengan membentuk resolusi kemanusian dan menunjuk Tim pencari Fakta atau Utusan Khusus datang ke Papua Barat, sesuai dengan hasil rekomendasi sidang Umum PBB yang ke-70.

Hari HAM Momen Evaluasi

Menurut Aktivis Hak Asasi Manusia di Papua yang juga direktur Lembaga Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Hari HAM Dunia selalu diperingati sebagai momen untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi HAM. Evaluasi itu diharapkan memberi jalan bagi negara-negara anggota PBB melakukan upaya-upaya mempromosikan HAM dalam konteks kebijakan domestik dan internasional.

“Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB juga berkewajiban setiap saat menunjukkan rekam jejaknya kepada dunia internasional mengenai seberapa jauh pemerintah negara ini mampu menggunakan dan atau mendaya-gunakan instrumen-instrumen dan prinsip-prinsip HAM dalam kerangka penerapan kebijakan nasionalnya terhadap masyarakatnya sendiri,” kata Yan.

Yan mendesak negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo segera memberikan dukungan politik dan hukum yang maksimal kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara hukum dalam menyelidiki dan mengungkap dugaan pelanggaran HAM Berat.

Apabila ada kekurangan-kekurangan dalam konteks aspek formal dan material dalam berkas penyelidikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melengkapinya sesuai petunjuk Jaksa Agung RI.

“Seharusnya tidak boleh ada upaya intervensi atau apapun namanya yang dilakukan oleh institusi lain di dalam negara ini, selain Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan melengkapi serta menyeret para terduga/tersangka kasus-kasus pelanggaraan HAM Berat di Tanah Papua itu ke Pengadilan HAM yang transparan, kredibel, independen dan adil serta imparsial sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku,” kata dia.

December 11, 2016 0

West Papuan Liberation Movement lobbies at the UN

RadioNZ – United Liberation Movement for West Papua leaders have been in New York this week, lobbying at the United Nations about their self-determination struggle in Indonesia.

United Nations, New York. — United Liberation Movement for West Papua leaders have been lobbying at the United Nations in New York. Photo: RNZ / Alexander Robertson

The Liberation Movement’s secretary-general Octo Mote and spokesman Benny Wenda said they have been meeting with officials from several UN departments and various embassies.

They have been talking about their hopes for a new internationally-supervised self-determination vote for the indigenous people of Indonesia’s Papua region.

Mr Wenda said the lobbying gives them an opportunity to correct misinformation spread internationally about Papua by Jakarta and people within the UN system appreciate the discussions.

“We’re also updating the current situation (on the ground in Papua) and this is like… that West Papua has been neglected for the last fifty years, so they’re surprised that this has been going on. So there’s a number of diplomats we met in New York.”

Mr Wenda said that taking the matter to the UN is part of the new phase of their struggle.

He said the combined issues of human rights abuses in West Papua, and Papuans’ self-determination struggle, are considered an issue for the whole Pacific islands region, and that Pacific countries are increasingly supportive.

Jakarta said Papua’s incorporation into Indonesia is final and that human rights abuses in the region are being addressed.

It also said it is devoting significant resources into creating better conditions for economic development at grassroots levels in West Papuan communities.

However, despite Jakarta’s sensitivity to it, there have been various diplomatic gains made this year in advancing West Papua as an issue for the UN to address.

This includes the call by the International Parliamentarians for West Papua for an independence referendum in Papua, and the rise of the Pacific Coalition for West Papua.

It is still unclear if the melanesian Spearhead Group will accept the Liberation Movement’s bid to be a full member in the group – a decision could be made before Christmas, according to the MSG secretariat.

However Mr Wenda said Papuans were greatly encouraged by the unprecedented call by seven Pacific states at the UN General Assembly in September for the world community to take action about alleged historical and current injustices in Papua.

December 9, 2016 0