Jakarta Diplomacy Odd and Backwards, ULMWP

Radio NZ – 3 November 2016

A warning by Indonesia’s Defence Minister for Pacific countries not to speak out about West Papua has been described as an odd and backward form of diplomacy.

The Minister Ryamizard Ryacudu urged Australia to rebuke Pacific states, in particular Solomon Islands, for raising West Papua in global forums and inviting Papuans to join the Melanesian Spearhead Group (MSG).

Indonesia's Defence Minister for Pacific countries says Indonesia is a sleeping tiger that can attack if disturbed. Photo: AFP
Indonesia’s Defence Minister for Pacific countries says Indonesia is a sleeping tiger that can attack if disturbed. Photo: AFP

He subsequently told Australian media that it’s better if Canberra delivers the warning to Pacific governments, because if it was left to him he would ‘twist their ears’.

The United Liberation Movement for West Papua’s Pacific regional ambassador Akabou Amatus Douw said the minister’s statements in the past week show a militaristic attitude, out of touch with Pacific Islanders.

At September’s UN General Assembly session, leaders of seven Pacific states spoke out about rights abuses in Papua and on support for Papuan self-determination.

Pacific leaders at the UN General Assembly expressed concern about human rights abuses in Papua.

Pacific leaders at the UN General Assembly expressed concern about human rights abuses in Papua. Left to right: Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai; Solomon Islands Prime Minsister Manasseh Sogavare; Tonga Prime Minister ‘Akilisi Pohiva; Nauru President Baron Waqa; Marshall Islands President Hilda Heine; Tuvalu Prime Minister Enele Sopoaga Photo: UN Photo

Ryamizard warned that Indonesia would not stay silent when its sovereignty is compromised – he described Indonesia as a sleeping tiger that can attack if disturbed.

Mr Douw said the minister’s sleeping tiger analogy was, in a sense, apt.

“This expression is symbolic,” he explained, “meaning that Indonesia’s sleeping face [will] never wake up to see what [is] their wrongdoing with massive atrocities and genocide to the Papuan minority.”

The ULMWP, which has observer status in the MSG, is pushing for full membership in the group, something opposed by Indonesia which is an associate MSG member.

The United Liberation Movement for West Papua's ambassador for Australia and Pacific countries, Amatus Douw.

The United Liberation Movement for West Papua’s ambassador for Australia and Pacific countries, Amatus Douw. Photo: RNZI

Mr Douw has urged the leaders of Australia and Indonesia to have a robust discussion on West Papua.

The Indonesian President Joko Widodo is due to have his first state visit to Australia this month for bilateral talks with Australia’s prime minister Malcolm Turnbull.

Mr Douw is pushing for the two governments to abolish the Lombok Treaty between the two countries which formalised both governments’ agreement to oppose Papuan separatism.

“This already became a hell policy,” said Mr Douw, “because the fact that Australian government trained Indonesian army who evolved in killing and torturing Papuan freedom fighter then we indicated that killing of younger generation is new form of genocide.”

TRWP Menolak Tegas Ajakan Dialogue Dipromosikan Oleh Agen Papindo JDP bersama Intelektual BIN di LIPI

Gen. Mathias Wenda selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menolak dengan tegas dan mentah-mentah tawaran dialogue yang dimotori oleh agen-agen BIN dalam payung-payung sbb:

  1. Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay dkk, yang tidak lain adalah perpanjangan tangan dari jaringan Papindo untuk NKRI Harga Mati!,
  2. Cabang Intelektual Indonsia beranggotakan pihak intelektual BIN yang menamakan dirinya LIPI; dan
  3. LSM bentukan NKRI lainnya.

yang mempromosikan dialogue nasional dalam kerangka dan bingkai NKRI, yang ditawarkan oleh NKRI lewat agen-agen mereka di Tanah Papua, yaitu terutama Jaringan Damai Papua dan di Jakarta lewat LIPI.

Lt. Gen. Tabi mengingatkan dengan tegas, bahwa siapapun yang terlibat di dalam dialogue dengan kerangka nasional, framework NKRI, termasuk ULMWP, maka mereka secara otomatis dapat dipastikan sebagai bagian dari NKRI yang berupaya melemahkan dan mematikan perjuangan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.

Itu sama persis, dan secara otomatis adalah penghianatan terhadap pengorbanan bangsa Papua selama enam dekade terakhir, sebuah perbuatan memalukan bagi para pahlawan dan anak-cucu bangsa Papua.

Lt. Gen. Tabi selanjutnya menyatakan

Kami sudah tahu siapa-siapa di dalam ULMWP yang mewakili bahasa-bahasa JDP-LIPI, yang adalah secara langsung merupakan bibir dan mata, kaki-tangan BIN yang beroperasi dengan topeng kemanusiaan, topeng keagamaan, dan topeng perjuangan HAM di tanah Papua.

Kami tahu ada anggota BIN yang sadar mereka anggota BIN, ada juga yang tidak tahu kalau sebenarnya mereka sudah beroprasi sebagai anggota BIN. Ada orang di dalam ULMWP adalah para anggota BIN. Oleh karena itu TRWP tidak semudah itu dimanipulasi. Ada juga para panglima dan organisasi yang menamakan diri OPM, TPN dan sebagainya, yang orang-orangnya adalah bermain sesuai skenario BIN.

Oleh karena itu, dengan ini, Gen. Wenda lewat Sek-Jend menganjurkan kepada segenap organisasi perjuangan Papua Merdeka agar

Pertama, Fokus dengan program bangsa Papua, jalankan program bangsa Papua, buang jauh-jauh apapun program yang datang dari Jakarta.

Kedua, agar buang jauh-jauh semua usulan, mimpi dan harapan dialogue dengan NKRI, karena waktu tuntutan itu sudah lewat, sekarang waktunya untuk mendesak MSG dan bekerja di dalam kerangka ke-Melanesia-an, bukan dalam kerangka ke-Melayo-Indo-an lagi.

Selanjutnya Tabi menyerukan kepada segenap organisasi perjuangan Papua Merdeka

  1. ULMWP
  2. PNWP
  3. KNPB
  4. WPNA
  5. WPNCL
  6. NRFPB
  7. DeMMAK
  8. PDP
  9. DAP
  10. WPIA
  11. OPM
  12. TPN/OPM
  13. TPN PB
  14. TRWP
  15. AMP

untuk bersatu-padu menolak program intelektual BIN yang ditampilkan dengan wajah dua, (1) JDP dan (2) LIPI

RI Bersedia Berdialog dengan ULMWP

Mayjen TNI Yoedhi Swastono, deputi I/Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, pada seminar peluncuran ringkasan eksekutif hasil penelitian LIPI, Papua Road Map jilid II, Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map, di Gedung LIPI, Jakarta, hari ini (14/10).

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia membuka kesempatan melakukan dialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang selama ini dicap sebagai separatis  yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Namun, dialog itu harus dilakukan dalam kerangka dialog nasional yang inklusif sebagai sesama anak bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini dikemukakan oleh Mayjen TNI Yoedhi Swastono, deputi I/Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, pada seminar peluncuran ringkasan eksekutif buku Papua Road Map jilid II, Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map, di Gedung LIPI, Jakarta, Jumat (14/10).

“ULMWP tetap dilibatkan. Seluruh komponen bisa terlibat. Yang penting apa substansi dialognya,” kata Yoedhi, menjawab pertanyaan bagaimana posisi ULMWP dalam dialog nasional yang digagas oleh LIPI.

Dalam seminar tersebut mengerucut kesepakatan bahwa dialog sebagai pendekatan damai harus diambil sebagai strategi dalam menyelesaikan konflik di Papua. Apalagi telah ada perubahan positif di pemerintahan. Jika selama ini Jakarta dianggap sangat sensitif terhadap istilah dialog, kini pendekatan itu sudah semakin dapat diterima.

Pada saat yang sama, LIPI melihat bahwa peta aktor konflik Papua telah berkembang. Gerakan perlawanan rakyat Papua semakin terkonsolidasi dengan efektif di bawah ULMWP. Tidak hanya menguat secara internal, LIPI melihat ULMWP juga mendapatkan dukungan secara internasional.

“Tumbuhnya nasionalisme baru kepada Melanesia, dan juga ideologi humanisme cukup memberikan amunisi bagi konsolidasi gerakan Papua. Disinilah awalnya terbentuk ULMWP, yang diterima dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) pada Juli 2015,” kata Adriana Elisabeth, Kepala Pusat  Penelitian Politik LIPI yang juga salah satu penulis buku Papua Road Map jilid II.

“Gerakan perlawanan Papua memiliki struktur politik, basis massa, badan-badan perjuangan/pergerakan di seluruh Papua dan di luar negeri,” kata dia.

Lebih jauh, jika dulu fraksi-fraksi di Organisasi Papua Merdeka (OPM)  terpecah, kini telah mengalami transformasi dalam ULMWP. Jika dulu Jakarta menganggap sulit melakukan dialog dengan Papua karena faksi-faksi yang ada tidak bersatu, kini ULMWP dapat menjadi jembatan pemersatu faksi-faksi tersebut.

“Mereka memiliki satu wadah koordinasi dengan alamat yang jelas, kegiatan yang jelas, sehingga ada koordinasi dan komunikasi antarmereka. Sampai sejauh ini saya melihat belum ada pertentangan di antara mereka,” kata Pater Neles Tebay, koordinator Jaringan Damai Papua (JDP).

Sebagai solusi terhadap konflik Papua yang sudah berlangsung lima dekade, LIPI mengajukan gagasan dialog nasional, sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak secara inklusif agar dapat saling memahami dan membahas berbagai isu secara komprehensif, dalam konteks penyelesaian Papua.

Namun timbul pertanyaan bagaimana kedudukan ULMWP dalam dialog tersebut, apabila selama ini mereka disebut sebagai gerakan separatis.

LIPI mengajukan 14 unsur yang harus dilibatkan dalam dialog internal Papua, dalam kerangka dialog nasional tersebut. Ke dalam 14 unsur itu sudah termasuk diaspora Papua, yang dalam hal ini salah satunya adalah ULMWP.

Selengkapnya 14 unsur yang dilibatkan dalam dialog internal tersebut adalah sebagai berikut:.

Pertama, masyarakat adat Papua,
kedua, paguyuban migran,
ketiga, kelompok agama, terutama Kristen Protestan, Katolik dan Islam,
keempat, pemerintah daerah, MRP, MRPB dan DPRP/DPRPB,
kelima, LSM/aktivis,
keenam, media,
ketujuh, kelompok kaum muda,
kedelapan, akademisi/peneliti
kesembilan, kelompok perempuan,
kesepuluh, kelompok profesional (buruh, guru dll)
kesebelas, partai politik,
keduabelas, pengusaha dan investor,
ketigabelas, TPN/OPM
keempat belas, diaspora Papua, yang salah satunya adalah ULMWP.

Yoedhi mengatakan dirinya setuju dengan 14 rumusan masalah yang akan menjadi agenda dialog yang dirumuskan oleh LIPI. Salah satu agenda tersebut adalah: konflik vertikal mencakup stigma separatis, pelarangan penggunaan simbol-simbol daerah, kekerasan yang dilakukan oleh TNI/Polri dan kelompok bersenjata, serta pertentangan nasionalisme Indonesia versus etno-nasionalisme.

Kendati demikian, Yoedhi menegaskan bahwa pemerintah tidak setuju dengan internasionalisasi masalah Papua, termasuk dengan mengangkat masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Menurut dia, masalah Papua berbeda dengan Timor Timur. “Proses dekolonisasi Papua sudah selesai. Dekolonisasi Papua sudah final,” kata dia.

Dia mengutip pernyataan salah seorang tokoh Papua yang mengatakan bahwa jika Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia, jangan menanyakannya kepada PBB melainkan menanyakannya kepada Indonesia. Artinya, proses dekolonisasi secara internasional sudah selesai,” kata Yoedhi.

Yoedhi menegaskan bahwa pemerintahan presiden Jokowi bersungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah Papua. Termasuk dalam menangani dugaan pelanggaran HAM berat. “Kita sangat terbuka, tetapi bukan dalam kerangka fact finding,” tutur dia.

Pater Neles Tebay, mengatakan, saat ini sangat terbuka harapan bagi adanya dialog dengan pemerintah.

“Dialog nasional untuk Papua, dalam kepemimpinan Jokowi masih ada harapan,  bahwa presiden ini memiliki perhatian yang besar terhadap Papua. Kalau punya hati untuk Papua, maka dialog itu ada kemungkinan dapat terwujud,” kata dia.

Penulis: Eben E. Siadari 13:16 WIB | Sabtu, 15 Oktober 2016

KTT MSG Dijadwalkan Bahas Keanggotaan ULMWP 20 Desember

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, sedang berbincang-bincang. Papua Nugini diketahui sebagai salah satu negara yang mendukung sikap Indonesia di MSG (Foto: radionz.co.nz)
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbink Pato, sedang berbincang-bincang. Papua Nugini diketahui sebagai salah satu negara yang mendukung sikap Indonesia di MSG (Foto: radionz.co.nz)

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Jenderal sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG), Amena Yauvoli, mengatakan pihaknya telah mengusulkan tanggal pertemuan para pemimpin MSG yang sudah beberapa kali tertunda.

Yauvoli mengatakan sekretariat MSG mengusulkan pertemuan dilangsungkan pada 20 Desember di Port Vila, Vanuatu.

Sekretariat MSG masih menunggu konsensus dari para anggota MSG atas usulan tersebut.

Lima anggota MSG adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands dan FLKNS Kaledonia Baru.

Pertemuan tersebut telah ditunda untuk kedua kalinya pada awal Oktober lalu dan sejak itu gagal menyepakati pertemuan selanjutnya.

Dalam pertemuan yang dijadwalkan 20 Desember itu, MSG akan membahas permohonan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang selama ini ditentang oleh Indonesia. ULMWP saat ini berstatus sebagai peninjau, sedangkan Indonesia berstatus sebagai associate member.

Keanggotaan ULMWP merupakan masalah sensitif, terutama karena penolakan dari Indonesia yang menganggapnya sebagai gerakan separatis.

Isu keanggotaan ULMWP telah menjadi agenda prioritas MSG beberapa tahun terakhir yang sulit mendapat konsensus dari anggota.

Juli lalu, pertemuan para pemimpin MSG diadakan di Honiara, Solomon Islands, setelah beberapa kali perubahan tempat dan tanggal.

Di Honiara, para pemimpin menangguhkan keputusan terhadap permohonan keanggotaan penuh ULMWP dengan alasan perlunya dirumuskan kriteria keanggotaan.

Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, kemudian menjelaskan bahwa sejak tahun lalu kriteria keanggotaan MSG telah dikembangkan dengan tidak mencerminkan prinsip-prinsip pendiri kelompok.

Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS diketahui merupakan anggota MSG yang mendukung ULMWP menjadi anggota penuh. Sedangkan Papua Nugini dan Fiji condong mendukung pendirian Indonesia.

Di tengah frustrasi akan sulitnya menghadirkan seluruh anggota, muncul laporan yang mengatakan bahwa MSG bisa membuat keputusan tentang keanggotaan Papua jika setidaknya tiga dari lima anggota penuh hadir.

Yauvoli mengatakan selain membahas keanggotaan ULMWP, pemimpin MSG perlu untuk bertemu Desember nanti untuk menyetui anggaran sekretariat MSG untuk tahun 2017.

Sekretariat MSG pada tahun-tahun belakangan menghadapi masalah anggaran karena beberapa angggota penuh tidak membayar secara penuh iuran yang menjadi komitmennya. (radionz.co.nz)

Dari MPP TRWP, Amunggut Tabi Serukan Dukung Filep Karma tur keliling Jawa

Filep Jacob Semuel Karma, TAPOL/NAPOL Papua Merdeka, kini berada di pulau Jawa, berkeliling memobilisasi dukungan dari masyarakat Indonesia untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Membaca pemberitaan yang disampaikan TabloidJubi.com maka kami dengan bangga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Filep Karma saat ini.

Sekretariat-Jenderal TRWP menyerukan agar mahasiswa Papua yang berada di perantauan, terutama di Pulau Jawa dan Bali, dan Sulawesi agar mendukung dengan berbagai cara, lewat doa, tenaga, dana dan airmata, atas apa yang dilakukan salah satu tokoh Papua Merdeka hari ini.

Sepeningganan Theys Eluay, Willy Mandowen, Thom Beanal (peinsiun), Nicolaas Jowe (peinsiun), Nick Messet (peinsiun), Fransalbert Joku (peinsiun), Alex Derey (peinsiun), Jams Nyaro (alm.), Jacob Prai (peinsiun), Otto Ondawame (alm)., Andy Ayamiseba (peinsiun), dan banyak tokoh lainnya, maka kita punya tokoh Papua Merdeka yang sudah tampil ke depan, mengorbankan semua-muanya, berjuang murni untuk Papua Merdeka, antara lain

  • Benny Wenda,
  • Filep Karma
  • Buktar Tabuni
  • Oktovianus Mottee
  • Jacob Rumbiak
  • Markus Haluk
  • Forkorus Yaboisembut
  • Edison Waromi

dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan, yang sudah nyata tidak dapat diragukan lagi, lewat organisasi seperti

  • ULMWP
  • PNWP
  • KNPB
  • WPNA
  • NRFPB
  • DAP
  • PDP
  • DeMMAK
  • IPWP
  • FWPC
  • WPNCL
  • WPPRO
  • ILWP

dan banyak lainnya yang tujuan pendiriannya ialah memperjuangkan kemerdekaan West Papua harus bergabung bersama, dan mendayung dalam satu irama.

Mari kita bersatu dalam kata dan langkah.

Untuk saat ini, kami mengundang mari kita dukung kegiatan Filep Jacob Semuel Karma di pulau Jawa saat ini. Mari kita bangun kebersamaan, samakan irama dan nada, karena kita sudah punya lagu perjuangan yang sama.

Pacific Solomon Islands 18 Nov 2016 MSG secretariat pencils date for leaders summi

RadioNZ – The director-general of the Melanesian Spearhead Group says the secretariat has a proposed date for a leaders summit to discuss West Papuan membership.

Leaders of Melanesian Spearhead Group gather for a meeting in Noumea, June 2013.
MSG members are yet to settle on a date for their summit. Photo: RNZI / Johnny Blades

Amena Yauvoli told Vanuatu media that 20 December is the proposed date for the summit in Port Vila, with the secretariat awaiting a consensus on the matter among members.

The meeting was postponed for a second time in early October, and the secretariat had since been unable to pin down a date that works for all leaders from the five full MSG members.

The five are Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS Kanaks Movement.

They are due to deliberate on an application for full membership by the United Liberation Movement for West Papua which is opposed by Indonesia.

The Liberation Movement was granted observer status in the MSG in 2015, while Indonesia is an associate member.

In a sign of the sensitivity around the issue within the MSG, leaders have this year deferred a number of summits where West Papuan membership was a priority item.

Solomon Islands Prime Minister, Manasseh Sogavare
Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare, who is the current MSG chairman, has been instrumental in advancing the West papuan membership issue. Photo: RNZI

The annual MSG leaders summit was held in Honiara in July after several late changes of venue and date.

In Honiara, leaders deferred their decision on the Liberation Movement’s application for full membership, saying adequate membership criteria had to be developed first.

Vanuatu’s prime minister Charlot Salwai subsequently explained that since last year MSG membership criteria had been developed which did not reflect the group’s founding principles.

Vanuatu, Solomon Islands and the FLNKS are understood to support the Liberation Movement for full membership, with PNG and Fiji inclining towards Jakarta’s stand on the matter.

PNG Foreign Minister Rimbink Pato (right) talking to his Indonesian counterpart Retno Marsudi.
PNG Foreign Minister Rimbink Pato (right) talking to his Indonesian counterpart Retno Marsudi. Photo: Supplied

Amid frustrations with the availability of all members, reports have surfaced that the MSG could make a decision on Papuan membership if three of the five full members were present.

Meanwhile, according to Mr Yauvoli, as well as the membership matter, MSG leaders are required to meet in order to approve the secretariat’s 2017 budget.

The secretariat has struggled with a lack of resourcing in recent years, with some full members not paying their full fee commitments.

Tantangan penentuan nasib sendiri West Papua, ULMWP harus kerja keras

Masyarakat Papua melakukan pengucapan syukur untuk kerja ULMWP hingga tahun 2016 - Dok. Jubi
Masyarakat Papua melakukan pengucapan syukur untuk kerja ULMWP hingga tahun 2016 – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Sinyal positif akan diterimanya ULMWP sebagai anggota penuh MSG pada Desember 2016 mendatang adalah pengakuan paling signifikan terhadap identitas politik West Papua sejak administrasi United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) 1960-an.

Patrick M. Walsh, peneliti di Observer Research Foundation, seperti dilansir eastasiaforum.org Sabtu (5/11/2016), mengatakan hal itu seiring meningkatkan pembicaraan isu West Papua di kawasan Pasifik.

“Peluang keputusan oleh MSG itu kaya makna politik sekaligus menambah rumit mosaik hubungan (antar negara) yang memang sudah rumit di kawasan Pasifik,” ujar peneliti yang berbasis di New Delhi, India tersebut.

Menurut dia, kampanye Free West Papua terhadap hak penentuan nasib sendiri disamping sudah menunjukkan kemajuan nyata, juga harus cermat karena berada di tengah MSG yang sekaligus sedang bergelut dalam politik internalnya.

Dinamika baru di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) akibat masuknya French Polynesia dan Kaledonia Baru, juga harus diperhitungkan, yang tampaknya tak berdaya atas isu West Papua.

“Meskipun kampanye Free West Papua telah mendapatkan momentum dan dukungan popular beberapa tahun belakangan ini, namun tuntutan penentuan nasib sendiri telah lama dan cukup tragis diabaikan oleh komunitas internasional, bahkan hingga saat ini,” ujar Walsh.

Hal itu, kata dia, disebabkan oleh pengabaian komunitas internasional terhadap pelanggaran Act Of Free Choice (Pepera), atau yang biasa disebut juga ‘Act of No Choice’  1969 akibat tidak adanya pilihan dan
partisipasi bebas.

“Sejak Pepera, kedaulatan Melanesia di West Papua dikucilkan menjadi sekadar memori  dan pergerakan perlawanan pinggiran. Hak rakyat untuk kedaulatan seperti yang dijamin PBB ditumbangkan oleh politik perang dingin, kontrak tambang bawah meja dan teror atas agresi,” ungkap Walsh.

Terlepas dari situasi yang menantang tersebut, Walsh meyakini bahwa peluang diterimanya West Papua sebagai anggota penuh di MSG akan membuat MSG menjadi kekuatan regional penting pendukung penentuan nasib sendiri, sekalipun PNG dan Fiji kemungkinan besar tidak akan mendukungnya.

“Sangat jelas bahwa rakyat West Papua telah berhasil menarik perhatian publik terhadap isu yang terus menggantung di berbagai Forum tersebut, yaitu pendirian kolektif mereka atas dekolonisasi,” tegas Walsh.

Terpisah, Budi Hernawan, peneliti di Abdurrahman Wahid Centre, seperti dilansir liveencounters.net meramalkan status keanggotaan penuh di MSG tersebut masih rentan. “Perkembangan terkait isu ini menunjukkan perbedaan tak terdamaikan di dalam MSG seiring keputusan yang harus diambil berbasis konsensus,” ujar Hernawan
.
Dalam konteks ini, lanjutnya, ditambah dengan tidak adanya perubahan respon dari Jakarta, membut ULMWP harus kerja lebih keras.

“Di satu sisi, mereka (ULMWP) harus mengarahkan negosiasi dengan kekuatan politik di Jakarta dan Pasifik, secara domestik mereka juga harus menjawab ekspektasi konstituennya. Jika pemimpin ULMWP bisa menjawab tantangan ini, mereka akan bisa membuktikan kesolidannya. (*)

Menuntut NKRI Selesaikan Soal HAM Papua sama dengan Minta Ikan Terbang ke Udara

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi kembali memprotes wacana dan pandangan pejuangan Papua Merdeka  Khususnya tokoh Papua Merdeka yang pernah ditahan dan dipenjarakan oleh NKRi mentuntut supaya NKRI menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan penjajah Indonesia terhadap orang Papua.

Tabi mengatakan,

Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara? Masing-masing makhluk punya habitat, masing-masing negara punya kemampuan dan ketidak-mampuan. DNA NKRI tidak sanggup menyelesaikan pelanggaran HAM, jadi memaksa NKRI menyelesaikan kasus-kasus HAM, di mana saja di Indonesia, tidak bisa pernah diselesaikan, jangankan kasus-kasus HAM di Papua.

Berikut wawancara singkat.

PMNews: Belakangan ini sudah ramai ada Tim Pencari Fakta, ada tuntutan penyesaian kasus-kasus HAM disampaikan oleh tokoh Papua Merdeka, ada wacana dialog, ada Tim Pencari Fakta bentukan pemerintah kolonial Indonesia dan ada Tim Pencari Fakta Komnas HAM, ada Time Pencari Fakta Gereja, ramai, tetapi semuanya tidak melaporkan hasil yang jelas.

Amunggut Tabi (TRWP): Minta maaf, kami tidak punya keahlian atau tugas yang kami emban untuk bicara pelanggaran HAM. Tanya kepada Tokoh Gereja atau orang-orang LSM.

PMNews: Ya benar, kami sangat paham. Minta maaf, tetapi ada tokoh Papua Merdeka yang sekarang ini sudah ramai minta Jakarta untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu sebabnya kami minta tanggapan.

TRWP: OK jelas sekarang. Tetapi prinsipnya masih tetap, kami tidak punya kewenangan bicara masalah HAM. Cuman kami mau kasih tahu, “Jangan paksa ikan terbang, dan jangan paksa burung menyelam dan tinggal di dalam air. Itu kesalahan fatal.”

PMNews: Maksudnya mohon diperjelas.

TRWP: Ada beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Perancis, Jerman dan Swedia, dan lain sebagainya, mereka sudah dewasa berdemokrais, atau dengan ilustrasi tadi, mereka sudah bisa menjadi ikan dan pada waktu yang sama sudah bisa menjadi burung. Jadi kalau ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka pasti akan diselidiki, walaupun akhirnya negara harus bayar denda, walaupun akhirnya negara harus minta maaf, walaupun akhirnya ada resiko yang menimpa negara atau pemerintah secara institusi.

Hal itu tidak akan pernah terjadi di pemerintahan negara-negara berkembang. Jangankan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terlihat seperti lebih demokratis saja masih belum bisa melakukan apa yang dituntut orang Papua. Itu sebabnya kita bilang “Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara?”

PMNews: Kalau kita tidak menuntut, siapa yang nanti menuntut?

TRWP: Setelah NKRI angkat kaki dari WestPapua, Negara West Papua yang akan tuntut kepada Negara KRI. Kesalahan Negara dituntut ganti-rugi atau permintaan maaf oleh Negara West Papua.

Jadi, biarkan masyarakat sipil bicara tentang pelanggaran HAM, walaupun kami tahu tidak akan ada penyelesaian. Pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda-agenda perjuangan Papua Merdeka dalam payung ULMWP.

PMNews: Ada dua hal muncul dari kalimat tadi. Pertama, biarkan masyarakat sipil bicara tentang HAM, dan kedua pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda ULMWP. Jadi apa agenda ULMWP sekarang?

TRWP: Untuk ULMWP, tanyakan kepada ULMWP, ada Motte dan Ada Benny Wenda, mereka yang bisa jawab agenda mereka sekarang apa? Hanya berputar-putar menunggu diterima menjadi anggota MSG atau ada agenda lain yang harus dijalankan oleh berbagai organisasi perjuangan dan para tokoh Papua Merdeka baik di luar negeri dan di dalam negeri.

Kita tidak punya platform dan program perjuangan Papua Merdeka sebagai Roadmap yang jelas. Masing-masing masih jalan seperti kebiasaan orang Papua di desa dan kampung. Padahal hari ini kita bermain di tingkat internasional.

Kalau untuk masyarakat sipil Papua, kami kasih tahu saja, NKRI tidak akan menyelesaikan itu pelanggaran HAM, tetapi daripada tidak ada pekerjaan, silahkan saja sibuk minta ini dan minta itu dari NKRI. Kami jamin, tidak akan dikasih apa-apa dari Jakarta.

Jakarta ada di Tanah Papua bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil.

Catat itu baik. Hafal itu di luar kepala sebelum berpikir, berharap atau bertindak meminta apa-apa kepada NKRI

PMNews: Terimakasih banyak atas waktu dan nasehat. Apakah ada saran penutup?

TRWP: Semua anak-anak bangsa Papua, semua pejuang Papua Merdeka, semua tokoh Papua Merdeka, semua orang Papua, kami harus sadar, sesadar-sadarnya, dan menerima realitas yang sebenarnya, bahwa kiblat perjuangan Papua Merdeka bukan menjaring angin ke Asia, tetapi ke Pasifik Selatan, bukan ke Melayo-Indos, tetapi ke Melanesia.

Hapus mimpi-mimpi kemerdekaan West Papua di dalam NKRI dan oleh NKRI. Buang ke tong sampah penyelesaian HAM oleh NKRI.

Kita tidak punya kekuatan apa-apa menuntut NKRI dengan kekuatan negara dan tentara terbesar di kawasan ASEAN untuk tunduk kepada masyarakat tradisional terisolir, suku-suku yang tidak ada hitungannya dalam hitungan negara-bangsa modern.

NKRI tidak punya belas-kasihan. NKRI sebuah negara, tujuan  utama negara bukan untuk melindungi HAM. Jadi, otak kita harus di-bolak-balik. Jangan salah berpikir. Jalan salah sangka.

Mari berkiblat ke Melanesia. Kita bukan sendirian di planet Bumi. Kita punya teman-teman yang sudah menukung kita. Mari kita menuntut penyelesaian pelanggaran HAM kepada PNG, kepada Solomon Islands, kepada Vanuatu, kepada Fiji, dan MSG sudah memberikan forum resmi kepada kita.

Kok, ada lagi orang Papua yang masih berkiblat Melayo-Indos? Itu mereka-mereka yang kita sebut Papindo, mereka Papua di kulit, tetapi NKRI darah mereka.

Port Vila may host MSG Leaders Summit on December 20

Dailypost.vu – Director General (DG) of the Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat, Amena Yauvoli says the MSG Leaders Summit, which has been postponed from October, is scheduled for December 2016.

Speaking to Vanuatu Nightly News’ Kizzy Kalsakau recently before leaving for Fiji, MSG DG Yauvoli confirmed that if all MSG Leaders consent, the Leaders Summit will take place on December 20.

“At the moment, we are working with member countries to agree on the date which the chairman prescribed-which is the 20th of December,” he explained. “We are still waiting for confirmation from member countries for us to be able to confirm.”

When questioned on the possibility of the meeting postponed to 2017 in the absence of a consensus on the date, the DG says it depends on the MSG Leaders.

“That is a possibility, but as we all know the organisation is a member-driven organization where decisions are made by leaders and members,” he said. “The Secretariat does not make any decision whatsoever, we only facilitate, provide and recommend to the Leaders.

“If the majority of the Leaders vouch for the meeting to held on December 20, then it will be done.”

Commenting on the agenda, DG Yauvoli said, “One of the outstanding agenda is membership issues which will be discussed again. This was first discussed during the Special Leaders’ Summit in Honiara in July.

“In addition, an important agenda for me as the new DG is the Work Program and Budget for 2017, which we are currently working on and our governing body has to approve before we enter the New Year.”

Previously, the MSG Leaders Summit was scheduled to be hosted in Port Vila from October 3-4, 2016.

At that time the Vanuatu West Papua Association hosted the Wantok Summit, which brought together Free West Papua Civil Society Organisation support groups within Melanesia, including the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), hosted in Port Vila in parallel with the MSG Leaders Summit.

One of the main issues in the Wantok Summit then was to convince the MSG Leaders, to endorse the admission of ULMWP as a full member of MSG.

But this did not eventuate because the Leaders’ Summit was postponed without any explanation from the MSG Secretariat.

Earlier this year, the MSG Leaders Summit was scheduled for May 3-5, 2016 but then deferred due to the availability and commitments of the Leaders.

This was a blow to the Vanuatu Free West Papua Association, who had organized a public march to coincide with the MSG Leaders’ Summit.

Meanwhile, Minister of Foreign Affairs Bruno Lengkone, recently presented a cheque of Vt15 million to DG Yauvoli, part of the overall Vt28 million commitment pledged by each MSG Leader towards the Vt115 million MSG Rescue Package that was agreed during the MSG Leaders Meeting in 2015.

Fiji and Solomons have fully made their contributions of Vt28 million and DG Yauvoli is hopeful that PNG can make its contribution before the end of 2016.

The DG said the monies are intended for obligatory payments, which have been outstanding for several years, for instance severance entitlements for four officers that have left the organisation and to whom the MSG Secretariat still owe Vt20 million.

Other payments include Vanuatu National Provident Fund (VNPF) entitlements, which have to be cleared before the end of the year.

When questioned on the contribution of the Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), the DG replied that the Leaders agreed for the amount to be apportioned from the four member countries, FLNKS is an organisation even though it is a member of MSG.

“It does not take away their participatory rights in terms of decision making in the organisation,” he explained.

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan Negara Republik West Papua

ULMWP Seharusnya Sudah Melangkah Membentuk Pemerintahan – Jangan Jadi Aktivis Papua Merdeka Abadi adalah kalimat yang diucapkan seorang pejuang Papua Merdeka menindak-lanjuti kemenangan-kemenangan beruntun di kawasan Pasifik Selatan selama dua tahun terakhir.

Orang Papua dikenal dengan “bersenang-senang di arena pertempuran“, dan tidak mau merayakan kemenangan. Kemenagnan tidak dianggap, masalah yang dianggap. Ini salah satu dari banyak ciri khas yang disebut Dr. Benny Giay sebagai bangsa yang “memenuhi syarat untuk dijajah“.

Ini sebab utama kenapa Timor Leste yang berjuang belakangan sudah merdeka lebih duluan.

Ciri pertama aktivis yang senang terus menjadi aktivis ialah otak dan pemikirannya selalu mencari kesalahan orang lain, baik kesalahan teman, kesalahan orang Papua, dan kesalahan NKRI. Karena penuh dengan pikiran tentang kesalahan orang lain, akibatnya tidak ada ruang cukup untuk memikirkan solusi. Hasilnya perjuangan Papua Merdeka akan menjadi hiasan dinding hati orang Papua dari generasi ke generasi. Orang tua kita yang memulai perjuangan ini, mati dalam hati yang penuh derita dengan kemarahan besar terhadap NKRI. Anak-anak mereka mewarisi emosi itu, dan terus saja bergulat di dalam emosinya, mengharapkan Australia, Amerika Serikat dan Inggris membawa solusi.

Kita lebih senang memikul masalah, dan solusinya kita serahkan kepada orang lain, bangsa lain, negara lain.

Tentu saja ada banyak masalah lain yanng menjadi tantangan dalam perjuanganini, seperti bangunan sosial, budaya, kondisi geografis yang membedakan dan cukup menghambat. Akan tetapi sudah beberapa kali dipetakan dan disebuatkan bahwa bangsa Papua sebagai sebuah entitas identitas tidak dihambat oleh hal-hal fisik. Sebuah tulisan yang katanya ditulis oleh George Aditjondro, padahal bukan dia yang tulis ini, “10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka”

Ini hal yang penting untuk dipikirkan dan ditindak-lanjuti oleh PNWP, ULMWP dan NRFPB, WPNA, TRWP, TPN PB, DeMMAK, KNPB dan semua orang perjuangan Papua Merdeka yang selama ini berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau kita potong semua waktu memikirkan, membahas, memposting, mentweet dan meng-FB langkah-langkah NKRI, tindakan NKRI, perkataan NKRI, dan fokus kepada perjuangan Papua Merdeka, maka seharusnya Papua sudah merdeka jauh sebelum Timor Leste Merdeka. Itu teorinya. Tetapi realitasnya apa?

Apakah generasi saat ini mau mengulangi kesalahan orang tua mereka?

***

 

Alasan utama kita berjuang seperti ini, karena orang tua kita mewariskan masalah ini, kita dikandung, dan dilahirkan dalam masalah hubungan West Papua – NKRI, dan kita tidak tahu solusinya.

Alasan kedua karna kita sendiri sudah menjadi mahir dalam menjadi aktivis, sehingga walaupun sudah mendekati membentuk pemerintahan-pun kita masih bersikap, berpakaian, bertutur-kata, sebagai aktivis.

ULMWP itu bukan lembaga aktivis, itu lembaga politik. Dan lembaga politik itu sudah diakui oleh negara-negara di Pasifik Selatan sebagai negara maupun sebagai organisasi negara-negara di Pasifik Selatan.ULMWP bukan bertujuan hanya untuk memngkampanyekan pelanggaran-pelanggaran HAM, dan kalau NKRi membayar denda pelanggaran HAM dan memperbaiki kondisi di West Papua maka ULMWP harus berhenti di situ.

ULMWP adalah sebuah wadah yang sudah matang, sudah harus melangkah cepat, sudah harus mensyukuri atas kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Bentuk ucapan syukur itu ialah melayakkan perjuangan ini menjadi sebuah perjuangan punya kekuatan tawar-menawar dengan NKRI.

Pasti, ULMWP sebagai sebuah lembaga perjuangan saja, tidak akan punya kekuatan hukum apa-apa menggugat NKRI. NKRI-pun akan memandang ULMWP hanya sebagai kelompok orang Papua frustrasi dan pemberontak pemerintah, ang pada suatu waktu akan bertobat dan kembali ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, seperit yang sudah dilakukan Nick Messet, Fransalbert Joku dan Nicolaas Jouwe.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny