Presiden Wenda Menyerukan Kepada Seluruh Rakyat West Papua Mendukung Keanggotaan Penuh di MSG

Pernyataan | Edisi, 6 Juni 2023

Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat West Papua. Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh Grup. Atas nama ULMWP, saya menyerukan kepada semua orang West Papua, baik di pengasingan, di balik jeruji besi [penjara], di semak-semak [hutan/rimba], atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya.

Pada pertemuan hari Minggu [4 Juni 2023] di Jayapura, sayap Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye kami untuk keanggotaan penuh MSG. Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, bahwa agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh.

Kami telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan kami. Untuk pertama kalinya, orang West Papua dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional. Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik West Papua dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua.

Sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat West Papua telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan tersebut. Sebagai anggota pengamat MSG, kami telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu , serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara: kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh, kita dapat berbicara dengan suara penuh.

Selama enam puluh tahun terakhir, kami sering merasa tidak bersuara dan sendirian saat kami berjuang melawan rasisme , pembersihan etnis, dan genosida kolonial. Semua orang West Papua tahu bahwa kita tidak aman dengan Indonesia. Tetapi agar perjuangan kemerdekaan kita dapat maju, pertama-tama kita membutuhkan dukungan dari saudara-saudari Melanesia kita. Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG: sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk “seluruh dekolonisasi dan kemerdekaan negara dan wilayah Melanesia.” Dan sebagai salah satu pemimpin besar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini mengatakan, Melanesia tidak merdeka sampai West Papua merdeka.

Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa West Papua pulang ke keluarga Melanesianya.

Karena itu saya menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua, dari semua usia, perempuan maupun laki-laki, semua suku dan afiliasi politik, baik Anda Melanesia ataupun migran Indonesia: bersatu di belakang tujuan ini. Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja West Papua, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: West Papua for MSG!

Benny Wenda | Presiden ULMWP

____

(https://www.ulmwp.org/president-wenda-calls-for-all-west…)

#WestPapua #Melanesia #MSG4WestPapua #MSG #FreeWestPapua #FreeKanaky #FreeMelanesia

June 6, 2023 0

MEMBONGKAR AIB PIMPINAN ULMWP DAN PEJUANG PRO NKRI

Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.

Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa.

Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua. Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG.

Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.

Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme. Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri. Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB.

Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

May 12, 2023 2

Dinamika Internal dan Proses Progres dalam ULMWP’

(Agenda: Dialog vs Resolusi ke MU PBB dan Referendum)

Saya akan meluruskan beberapa hal yang menurut saya keliru dan menyesatkan publik rakyat Papua terkait apa yang di-opinikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu di-klarifikasi di sini adalah:

Pertama: Pengumuman Pemerintahan Sementara ULMWP oleh Presiden Benny Wenda pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, oleh beberapa oknum ini disebut sebagai deklarasi “Negara Sementara”, ini adalah opini yang tidak benar dan sangat menipu, juga membodohi publik West Papua. Dari nama-nya saja sudah jelas disebutkan bahwa apa yang diumumkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember 2020 adalah pengumuman tentang pembentukan “Pemerintah Sementara” (bukan negara sementara).

Pemerintah Sementara juga merupakan langkah kesiapan bangsa Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang. Untuk lebih jelas, bisa baca release resmi pengumuman Pemerintah Sementara yang dikeluarkan ULMWP 1 Desember 2020 di wesbsite resmi, agar tidak keliru dan tidak termakan mentah/tertipu dengan Isu-isu/gosip-gosip/opini-liar yang tidak bertanggung jawab diproduksi oleh kelompok BuseRp kolonial Indonesia ini.

Pemerintah Sementara dibentuk bukan serta-merta, bukan juga atas dasar keinginan /kehendak para pejabat ULMWP atau juga individu-individu tertentu, bukan juga atas dasar bisikan kapitalis global atau kaum imperialis sebagaimana yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Berdirinya Pemerintah Sementara ULMWP adalah murni aspirasi rakyat West Papua didorong dalam forum resmi, pengambilan keputusan tentang pemerintah sementara dan semua proses perubahan mulai dari: (1). perubahan ULMWP dari organisasi yang bersifat wadah koordinasi menjadi organisasi politik dengan menganut sistem organisasi-nya trias-politica (yaitu adanya: legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada 2017, (2). lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD), (3). Pemerintah Sementara ULMWP beserta kabinet hingga visi, terjadi dengan pertimbangan kolektif dan diputuskan dalam sidang legislatif secara demokrasi. Semua pertimbangan terjadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Hal itu termasuk pencapaian diplomasi West Papua di dunia internasional (pertimbangan keputusan mengenai hal-hal ini semua termuat di dalam setiap surat keputusan pada proses ini).

Kemudian terkait opini bahwa, semua ini terjadi secara ilegal dan tidak mendasar. Hal ini juga publik bangsa Papua perlu ketahui bahwa, berdasarkan dasar hukum sebelumnya Bylaw ULMWP dan juga Konstitusi ULMWP 2017 semua proses ini dijamin prosedural dan legal berdasarkan dasar hukum di atas sehingga tidak benar kalo ada bahasa / isu-isu/gosip-gosip/opini yang berkembang bahwa proses-proses ini tidak demokratis, ilegal dan sebagainya.

Tuduhan Akun Saya (Erik Walela) Dipakai Sem Karoba:

Ada satu tuduhan baru lagi yang kelompok ini sedang buat bahwa akun saya (Erik Walela) dikelola/digunakan oleh Sekjen I Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Sem Karoba. Ini juga satu pembongan baru yang mereka buat. Mereka berbicara hanya bermodal menduga-duga, berangan-angan, bicara sambil mencari-cari / bicara hanya menebak-nebak /raba-raba secara membabi-buta terhadap postingan saya tertanggal 3 April 2023.

Mereka lari dari konteks apa dibicarakan di sini mengenai partai buru & sosialisme yang dia klaim secara membabi-buta itu. Dia tidak fokus. Dia sudah bicara lari kemana-mana, tidak ter-arah. Di sini saya tidak akan menanggapi banyak karena bagi saya bagian itu jelas secara teori. Kita tidak bisa merekayasa banyak di sini. Tidak ada gunanya berargumen kelompok tendensius, hanya mengedepankan ego dan emosional semata tanpa rasio. | Baca juga: Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Dinamika Internal:

Awal tahun 2020 lalu, saya sempat menulis satu postingan tentang latar belakang kenapa dinamika dalam internal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul, dan dari mana awal mulanya? semua diuraikan dengan jelas di sana, bahwa: dinamika ini bermula dari manuver ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh Oktovianus Mote pada tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Bulan lalu (Maret 2023), sempat gencarnya wacana tentang desakan digelarnya KTT ULMWP, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan tahun 2020, dan mengembalikan ULMWP menjadi organisasi koordinatif perjuangan diplomat luar negeri. Wacana desakan ini dimotori oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus.

Awal mula munculnya Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus 2020 yang merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Otsus Papua oleh organisasi-organisasi gerakan taktis, paguyuban, organisasi pelajar-mahasiswa, ikatan-ikatan keluarga dan suku itu sempat muncul dinamika kecil dalam internal ULMWP.

Dinamika kecil tersebut muncul dimana ketika pasca deklarasi Petisi tolak Otsus tersebut, salah satu oknum anggota ULMWP terlibat dalam deklarasi itu. Keterlibatan itu membuat nama lembaga politik bangsa Papua (ULMWP) masuk dalam daftar list organisasi pada deklarasi itu. Keterlibatan oknum itu menuai pro-kontra dan akhirnya nama ULMWP pun keluarkan dari list organisasi Petisi Tolak Otsus (PTO). Salah satu alasan mendasar adalah bahwa ULMWP bukanlah organisasi gerakan taktis yang berperan pada kegiatan-kegiatan taktis. ULMWP merupakan lembaga politik bangsa Papua yang mempertanggungjawabkan seluruh aspirasi tuntutan kemerdekaan, termasuk aspirasi penolakan Otsus. Atas pertimbangan tersebut dan klarifikasi bersama dengan kelompok Petisi, dinamika tersebut terselesaikan bersama para pemimpin ULMWP.

Selain itu kami juga melihat bahwa, munculnya konsolidasi gerakan Petisi Tolak Otsus tersebut merupakan hanyalah satu taktik konsolidasi politis yang dimotori oleh oknum tertentu sebagai alat manuver perebutan kekuasaan dalam ULMWP. Oknum tersebut ‘Tidak Lain Tidak Bukan adalah oknum yang melakukan manuver ambisi kekuasaan tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu’ yang sudah disebutkan di atas, yakni Mr. Octovianus Mote.

Hal tersebut terbaca, dan diperkuat dengan latar belakang oknum-oknum yang meng-inisiasi munculnya Petisi PRP Tolak Otsus ini yaitu (Victor Yeimo, Jefri Wenda, Warpo Wetipo dan kelompoknya). Mereka ini adalah oknum-oknum yang pernah bekerja keras/berusaha dalam misi manuver memenangkan ambisi kekuasaan Oktovianus Mote di Port Vila.

Sehingga kami menganalisa bahwa, konsolidasi Petisi Tolak Otsus tersebut sesungguhnya lahir bukan hanya untuk tujuan penolakan Otsus, tetapi ada misi terselubung yang lebih besar dan rahasia diboncengi untuk dilakukan di kemudian waktu, yaitu bahwa konsolidasi tolak Otsus/PRP ini akan dijadikan alat manuver terhadap ULMWP untuk kepentingan oknum yang mereka boncengi. Tidak Lain Tidak Bukan adalah Octovianus Mote.

100 sekian organisasi sipil yang mereka klaim nama-namanya terdaftar dalam kepanitiaan Tolak Otsus itu, sebagian besar organisasi-organisasi ini bukan organisasi perjuangan Papua Merdeka, tetapi organisasi kemahasiswaan, ikatan keluarga, suku, ikatan kabupaten, dan organisasi asrama. Ini juga beresiko bagi mereka, apabila status organisasi- organisasi ini dijamin dalam Kesbangpol. Oleh karena itu, kami sarankan organisasi-organisasi sipil ini segera tarik diri keluar dari panitian PRP, karena sangat berbahaya. Pemerintah bisa larang organisasi-organisasi ini akibat dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Octovianus Mote dalang di Balik Semua:

Jika dikorelasikan, dinamika /situasi hari ini cukup relevan dengan dinamika tahun 2017 di Port Vila, dimana Octovianus Mote berperan besar dalam terjadinya ketegangan serius dalam forum KTT ULMWP di Port Vila, dimana Octovianus Mote bersikeras untuk tetap berkuasa memimpin ULMWP.

Sebelum sampai pada KTT ULMWP 2017 saat itu, Octovianus Mote membiayai delegasi besar berangkat dari West Papua ke Port Vila untuk memenangkan ambisi kekuasaannya saat itu.

Dalam KTT ULMWP Tahun 2017, Octovianus Mote dan rombongannya ngotot /bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinan Mote untuk tetap sebagai ketua. Tetapi sayang, misinya gagal, karena moyang bersama tulang belulang bangsa Papua berkehendak lain dimana mayoritas forum untuk memilih Benny Wenda untuk memimpin ULMWP.

Meskipun demikian, Benny Wenda dengan rendah hatinya memanggil Octovianus Mote dan mengatakan kepadanya bahwa “ketika kaka [Octo] memimpin ULMWP, adik mendukung kepemimpinan kaka. Sekarang adik memimpin, maka saya minta kaka mendukung dan kita jalan sama-sama”. Meski dengan rendah hatinya Benny menggandeng tangan Octo dan mengatakan demikian, namun tetap saja setelah keluar, Octo bertindak lain. Ia menyurati kepada ULMWP bahwa Ia secara resmi mengundurkan diri hingga sekarang.

Jadi, dari situlah, Oktovianus Mote frustrasi dan dia keluar dari ULMWP bangun pembusukan / provokasi sana-sini, terutama terhadap Jeffry Bomanak Pagawak, Sebby Sambom, Victor Yeimo (KNPB), Jefri Wenda (AMP), Akouboo Amatus Douw, Almh. Leonie Tanggahma, Lewis Welip dan balik melakukan serangan terhadap ULMWP dengan berbagai macam cara. Pasca keluar, sekarang mereka menempatkan diri sebagai lawan atas ULMWP. Mereka kemudian mendorong agenda dialog /perundingan melalui “OPM kaleng” yang hari ini mereka klaim melalui Jeffry Pagawak dan kelompoknya.

Salah satu hal yang membuat Octovianus Mote saat itu minim mendapat dukungan karena agenda. Agenda yang didorong Octovianus Mote saat itu bocor, dimana dia menginisiasi sebuah pertemuan untuk mengagendakan “agenda dialog” dalam road map ULMWP. Hal tersebut kala itu mendapat amukan besar dari mayoritas forum. Hal itu didukung lagi dengan ketika Octovianus Mote MEMBATALKAN PENYERAHAN PETISI TUNTUTAN REFERENDUM rakyat West Papua 1,8 juta di Jenewa 2017 kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang diantar bersama 6 orang perenang dunia. Waktu itu, Oktovianus Mote kirim surat kepada perdana menteri Salomon, Hon Manase Sogavare untuk batalkan agenda penjerarahan Petisi yang difasilitasi resmi pemerintah Salomon itu.

Pada bulan September, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jenifer Robinson menyerahkan petisi kepada ketua Dekolonisasi PBB di Amerika. Penyerahan petisi itu dipublikasi di sejumlah media internasional. Otovianus Mote membaca berita penyerahan tersebut, ia langsung mengirim surat kepada Benny Wenda dengan tembusan kepada Jacob Rumbiak dan Rex Rumaikek, yang isinya: Oktovianus Mote mendesak Benny Wenda untuk segera mencabut petisi di dekolonisasi PBB itu dan umumkan permintaan maaf di media-media internasional. Octovianus mengancam dengan memberi waktu 1 x 24 jam untuk segera dicabut penyerahan petisi dari dekolonisasi.

Belakangan kedapatan Octovianus Mote kembali memohon-mohon /menyurat untuk bergabung kembali ke United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini adalah karakter orang dengan pendirian dan tujuan yang tidak jelas.

Menghambat Masalah Papua ke PBB dan Progres dalam ULMWP:

Ada satu fenomena juga yang terjadi dalam perjuangan ini yaitu dimana ketika masalah West Papua menuju PBB, Octovianus Mote dan agen-agennya ini selalu melakukan penghambatan. Ada beberapa fakta yang terjadi, diantaranya:

Agustus 2017, Octovianus Mote membatalkan penyerahan petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
September 2017, Octovianus Mote mengirim surat ancaman ke Benny Wenda untuk mencabut petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua yang berhasil diserahkan kepada ketua Dekolonisasi PBB di New York, Amerika.
Desember 2020, Octovianus Mote diwawancarai oleh ipar-iparnya dari media Indonesia dan menyatakan menolak pengumuman Pemerintah Sementara oleh ULMWP.
Tahun 2022, mereka yang ada dalam satu agenda dialog Jakarta – Papua, kelompoknya Octovianus Mote berangkat ke Jenewa dan membatalkan rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang didesak oleh 108 negara anggota PBB untuk investigasi masalah kemanusian di West Papua.
Maret 2023, kelompok yang sama juga melakukan perjalanan menyusul Benny Wenda dan delegasinya yang telah berhasil di Vanuatu dan Fiji, dimana disusul kelompok ini dengan maksud dan tujuan menggagalan keanggotan penuh West Papua di MSG dengan membawa hasil Pra-KTT ULMWP yang mereka buat di Sentani, dan mereka mem-promosi-kan dualisme untuk digunakan oleh Indonesia. Tujuan munculkan dualisme ini adalah batalkan ULMWP masuk full member MSG tahun ini.
Dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan dalam tubuh ULMWP, termasuk membawa/meng-copy-paste Undang-Undang kolonial Indonesia No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, copy paste UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dua UU RI ini di copy paste untuk dipakai dalam Pemerintah Sementara. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok ini.

Kepemimpinan:

ULMWP di masa kepemimpinan Mr. Octovianus Mote (2014 – 2017), semua kerja-kerja didukung oleh semua pihak, termasuk kami pun sangat mendukung, juga Tuan Benny Wenda mendukung ULMWP ketika Octo Mote pimpin, tetapi terbalik ketika Benny Wenda mulai memimpin sejak 2017, Octovianus Mote malahan mengundurkan diri dan menarik dukungannya, jadi kalo dibilang sukuisme, siapa yang sukuisme, kampung-isme, keluarga-isme, wilayah-isme? Selama Kepemimpinan Benny Wenda, sebagian aktivis dari suku Mee rata-rata semua menentang ULMWP dan Benny Wenda… sehingga bahasa-bahasa yang mereka edarkan melalui opini/gosip-gosip sana sini ini 90% mengandung penyesatan yang luar biasa.

Keberadaan mereka saat ini di luar, dan kemudian melawan ULMWP, berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda bersama kabinetnya ini, prinsipnya mereka sesungguhnya TIDAK ADA YANG MEMECAT, TIDAK ADA YANG MENOLAK MEREKA, TIDAK ADA YANG MENGELUARKAN. Sama Sekali Tidak! Mereka sendiri yang memposisikan diri demikian lalu sekarang balik mengeluh ke ULMWP.

Sebelumnya setelah mereka menarik diri dari ULMWP, mereka bikin wacana bahwa (ULMWP SUDAH MATI, SEKARANG BANGUN PERSATUAN BARU). Di luar mereka membangun wacana dimana-mana tentang ini, opini sana-sini, gosip-gosip kiri-kanan semua prinsipnya menjelekkan ULMWP, menginjak-injak ULMWP, menganggap ULMWP seperti sampah.

Mereka membangun diskusi dimana-mana, semua tentang (Membangun Persatuan Baru karena ULMWP menurut mereka Sudah Mati).

Ini satu keanehan yang sedang terjadi. Tetapi tidak papa, mungkin karena menyangkut dengan apa yang sudah disinggung di atas bahwa ini menyangkut dengan strategi manuver kepentingan ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh mereka untuk KEMBALI MEMAJUKAN Octovianus Mote seperti cerita Port Vila 2017 di atas –– sebab apa yang sedang terjadi saat ini, dilakukan oleh oknum-oknum yang sama juga. Hehehe… jadi pembacaan dini kita terkait hal ini seperti ditulis di atas itu tidak meleset. 100% sangat akurat.

PRP bikin surat:

Pada tahun 2022 Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah pernah menyurat ke Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Perihal: mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP.

Isu dari surat tersebut adalah mengancam ULMWP untuk mundur kembali ke organisasi koordinatif, dan jika tidak, mereka mengancam akan mencabut dukungan terhadap ULMWP. Ini adalah ancaman yang mereka lakukan seperti sebagaimana mereka mengancam juga melalui surat terbuka dipublikasi Suara Papua dan media-media lokal lain.

Surat sebelumnya itu adalah indikasi awal bahwa, memang tujuan lahirnya Petisi Tolak Otsus itu sesungguhnya bukan untuk tujuan menolak Otsus ke Jakarta, tetapi ada tujuan terselubung untuk dijadikan alat manuver oknum-oknum tertentu ke ULMWP sebagaimana di dijelaskan di atas.

Jadi kepada rakyat West Papua yang melakukan tanda tangan tolak Otsus jangan berpikir bahwa tanda tangan anda itu benar-benar untuk tujuan tolak Otsus. Tanda tangan anda dipakai untuk bunuh ULMWP agar mundur ke belakang. Jadi bagi rakyat West Papua yang sudah tanda tangan jangan berpikir bahwa tanda tangan kalian akan digunakan untuk lawan Jakarta tolak Otsus. Di sini rakyat telah terjebak-habis.

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda dbilang Gagal?

Disebut ULMWP gagal, indikator yang mereka pakai apa? Ini harus mereka paparkan. Jangan hanya asal koar kosong begitu saja. Kemudian juga, jika mereka anggap gagal, kita juga balik bertanya, apa yang selama ini mereka buat? Apakah mereka sudah lakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dilakukan ULMWP? Jangan-jangan mereka tidak ada /alias Nol / tidak bikin apa-apa duduk /main tidur saja lalu bicara banyak di sini.

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.
Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.
Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.
Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.
April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.
Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.
Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.
November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.
Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.
1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).
Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.
1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).
4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.
Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.
2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.
Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.
Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.
1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.
Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

Kira-kira di atas ini semua menurut mereka sebuah kemunduran yang dilakukan ULMWP ka? Bagi mereka, ini semua adalah kegagalan ka?

Sekarang saya balik tanya tetapi juga saya minta pertanggung jawaban kalian, saudara Octovianus Mote dengan kompoknya yang selama ini banyak bacot bicaya banyak cerewt di luar itu untuk paparkan di sini tentang apa yang kalian lakukan selama ini dan pertanggung jawabkan kata-kata kalian yang mentakan ULMWP gagal mundur ke belakang dan sebagainya itu mohon dipaparkan di sini.

JIKA TIDAK, KALIAN DIAM!!!! SESUNGGUHNYA KALIAN ADALAH KELOMPOK BINAAN KOLONIAL YANG DI PASANG UNTUK MELAKUKAN PENGHAMBATAN (DELAY TACTIC) TERHADAPAT PERJUANGAN BANGSA PAPUA BERSAMA ULMWP!

Satu Jaringan dalam Satu Agenda (dialog):

Mereka yang ada dalam satu agenda yaitu agenda dialog seperti disebutkan di atas tidak hanya mereka, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga yang sejalan dengan agenda (dialog) juga turut bermain di sini. Mulai dari jaringan LSM, oknum-oknum pemimpin agama, media-media lokal Papua dan kelompok moderat lain pun terlibat di lingkaran ini, tetapi mereka tidak nampak secara langsung di depan. Mereka mendorong agenda ini dengan perannya masing-masing dimana mereka bernaung.

Contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang adalah: media-media lokal di Papua (seperti: Jubi dan Suara Papua), mereka ini juga terlibat dalam agenda yang sama [dialog Jakarta-Papua]. Jubi adalah salah satu pihak yang ada di balik Jaringan Damai Papua (JDP, inisiator agenda dialog). Siapa sesungguhnya JDP? Saya tidak akan bahas panjang di sini, tetapi JDP adalah jaringan inisiator dialog yang digagas oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), diprakarsai oleh Alm. Muridan dan Dr. Adriana Elisabeth, dimana Adriana Elisabeth saat ini adalah penasehat BIN kolonial Indonesia.

Bisa kita saksikan, media-media lokal ini alergi untuk memberitakan agenda-agenda/kegiatan/aktivitas ULMWP sekarang, apalagi memberitakan pasca progres kemajuan ULMWP sekarang. Mereka benar-benar alergi. Yang ada hanya mereka menerjemahkan berita-berita ULMWP yang terbit /ditulis oleh media-media internasional dengan Translate Google, tetapi siaran-siaran /rilis-rilis resmi yang dikeluarkan oleh ULMWP di dalam negeri [dikirim ke redaksi], 95% mereka tidak pernah publikasikan. Mengenai hal ini kami punya data yang cukup. Tidak hanya itu, jika ada berita yang sudah terlanjut dipublikasi pun mereka melakukan penghapusan, dan atau juga mereka me-redirect (mengalihkan) link, ini sudah sering terjadi.

Kemudian juga ada perbedaan besar pada media-media lokal ini, dimana ketika itu (tahun 2014-2017) ketika ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote, media-media ini rajin sekali memberitakannya [mereka benar-benar pasang badan dan meng-update real-time/tiap waktu]. Tetapi perubahan besar terjadi ketika ULMWP mulai dipimpin oleh Benny Wenda, yang ada mereka hanya menerjemahkan dengan bantuan google-translate dari sumber berita-berita ULMWP yang terbit di media-media internasional.

Jadi dalam contoh kasus media ini, kita bisa lihat bahwa terjadi filterisasi habis-habisan di sana. Kami sangat mengerti bahwa ini semua terjadi karena kembali ke tadi, yaitu perbedaan agenda (dialog dan referendum), tetapi juga kepentingan terselubung. [Apakah ini ada kaitannya dengan data BIN yang pernah bocor tahun 2015 dimana dalam data itu terdapat nama Victor Mambor sebagai salah satu target mereka? Bisa kita korelasikannya dengan perubahan-perubahan pada Jubi di tahun-tahun sebelumnya dan Jubi sekarang]. Ini hanya satu contoh kasus saja, belum yang lainnya.

Kita bisa lihat juga, dalam struktur redaksi media Suara Papua terdapat oknum pimpinnan gereja yang berpandangan sama dalam misi agenda dialog masuk di sana dan oknum lain.

Perjalanan ke Jenewa:

Terbaru, oknum-oknum tertentu dari ULMWP (MH, MT, DR), Dewan Gereja Papua (BG & DW) & MRP (TM, cs) yang ada dalam satu agenda dialog ini dibawa oleh Jakarta (NKRI) ke Jenewa untuk sebuah pertemuan jajakan dialog Jakarta-Papua.

Perjalanan ini tengah menggagalkan desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan membatalkan kunjungan itu sementara di tanah air sedang ada konsolidasi besar menyambut desakan 108 negara anggota PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Baca ini: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Perjalanan mereka ini benar-benar dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia di Jakarta melalui Menkopolhukan Mamud MD dalam perjalanannya ke KT-HAM PBB dan Uni-Eropa dimana menteri kolonial ini menyampaikan bahwa [masalah HAM di Indonesia akan diselesaikan melalui dialog].

Perjalan oknum-oknum ini tengah menurunkan tensi tekanan iternasional kepada Inodnesia, sehingga sangat merugikan perjuangan bangsa Papua.

Perjalanan ke MSG:

Oknum-oknum yang sama dalam agenda dialog itu / tim Jeda Kemanusiaan ala Markus Halus cs itu pun lanjutkan perjalanan berangkat ke Melanesia menyusul perjalanan delegasi Presiden Benny Wenda dan tim lobby di Vanuatu dan Fiji.

Perjalanan Markus Haluk cs ini berlangsung sembari mereka yang ada dalam kelompok [agenda dialog ini] memproduksi opini liar di West Papua yang penuh dengan pembohongan besar dengan bahasa bahwa “ULMWP telah ajukan aplikasi baru di MSG, aplikasi baru di MSG adalah Pemerintah Sementara bukan ULMWP, aplikasi baru di MSG adalah Negara Sementara…… dan seterusnya″ – isu-isu ini menjadi bola liar yang berkembang di luar, diproduksi tanpa mengetahui kebenaran yang pasti di MSG. Mereka mengatakan, kali ini West Papua kembali akan gagal lagi menjadi anggota penuh di MSG karena aplikasi baru dan seterusnya…… kelompok ini telah bangun gosip-gosip yang luar biasa yang isi-nya 100% TIPU. Mereka membuat opini bermodal menduga-duga tanpa bukti [berdasarkan khayalan harian mereka].

Mereka pun mengutus rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs berangkat ke Melanesia. Sesampainya mereka di Vanuatu, ternyata tidak benar bahwa ada aplikasi baru yang diajukan di sana. Mereka telah mendapat salinan /foto-copy di sana bahwa aplikasi yang ada adalah aplikasi yang sudah diajukan ULMWP sebelumnya, dan tidak ada aplikasi baru di sana. Dari situlah terbukti jelas bahwa isu/gosip yang mereka produksi selama ini adalah 100% REKAYASA. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mendukung keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG. Jika mereka tidak mendukung, maka jelas terbaca mereka ini kelompok pengacau gerakan milisi yang dipasang oleh Indonesia.

Rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs ke Melanesia juga untuk tujuan dorong agenda KTT ULMWP untuk membatalkan UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP, tetapi Melanesia sarankan pikir dua kali dulu, lebih penting yang mana? MSG atau KTT-ULMWP? – keduanya membutuhkan kesiapan persiapan yang besar, tidak segampang dan semudah yang dipikirkan. Mereka juga menganjurkan bahwa berkaitan dengan urusan internal rumah tangga kalian dapat diselesaikan setelah memperoleh keanggotaan penuh di MSG.

Akhirnya mereka pun satu-persatu kembali ke West Papua.

Octovianus Mote adalah “DALANG UTAMA“ dibalik semua ini:

Salah satu oknum anggota ULMWP dari kelompok ini telah mengaku bahwa mereka dibisik/DIHASUT oleh Octovianus Mote tentang isu aplikasi baru dan kepemimpinan ULMWP dibawah Benny Wenda, Rev. Edison Waromi dan Buchtar Tabuni telah gagal, sehingga segera gelar KTT ULMWP untuk ganti mereka semua dan keluarkan dari ULMWP.

Octovianus Mote membisik salah satu pejabat ULMWP Rex Rumakiek bahwasanya mengajak dirinya untuk maju bersama memimpin ULMWP menggantikan Benny Wenda, Edison Waromi dan Buchtar Tabuni karena mereka dianggap gagal.

Jadi Octovianus Mote sedang berperan aktif SEBAGAI IBLIS BESAR di balik semua ini.

New Guinea Land, 29 April 2023

Erik Walela

May 11, 2023 0

Dr. Peyon: Agenda di Balik Paradox Papua

13 April 2023, saya posting di facebook ini bahwa Paradox Papua ini memiliki misi tertentu. Dengan saya tulis empat konsep sebagai tujuan Paradox Papua ini, yakni: Konsolidasi, pengumpulan data, pemetaan, dan penggalangan.

Apa arti konsep-konsep itu?

Konsolidasi adalah mengumpulkan kekuatan politik (amunisi) baik materi maupun orang bagi Indonesia melalui informasi yang disampaikan para pemimpin Papua di media ini. Pengumpulan data adalah Indonesia mengumpulkan data dan informasi penting tentang perjuangan Papua yang dibutuhkan negara melalui para pembicara yang menyampaikan informasi di media ini.

Pemetaan, adalah Indonesia memetakan kekuatan dan kelemahan orang Papua dan agenda perjuangan mereka. Berdasarkan pemetaan itu mereka menyusun strategi dan agenda politik untuk menghancurkan perjuangan Papua Merdeka. Penggalangan adalah berdasarkan pemetaan itu Indonesia akan mendekati orang Papua khususnya para pejuang Papua Merdeka untuk berbalik dan mendukung Indonesia. Tentu penggalangan ini disertai dengan tawaran tertentu, semisal finansial, posisi dan proyek. Empat hal ini selalu digunakan dalam penaklukan suatau bangsa, atau suatu komunitas.

Penelitian etnografi misalnya, suatu pemerintah atau perusahaan merencanakan suatu proyek seperti rampas tanah untuk proyek pembangunan, pertanian, proyek sumur gas dan minyak atau proyek pertambangan selalu diawali dengan penelitian yang melibatkan ahli antropologi dan ahli bidang terkait lain. Studi ini sering disebut Studi Amdal, studi pemetaan, atau studi kelayakan. Para peneliti ke masyarakat, kumpulkan data dan informasi. Data itu dianalisa dan interpretasi, kemudian memetakan sikap-sikap masyarakat, kekayaan alam, dan potensi yang dimiliki dalam kategori-kategori tertentu. Berdasarkan studi dan pemetaan itu, disusun strategi untuk implementasi program. Strateginya, bagaimana dekati kelompok yang pro dan kontra, bagaimana diadu dombo bila berkeras menolak proyek, bagaimana disokong, dan penggunaan kekuatan militer untuk intimidasi dan paksa masyarakat pemilik tanah, dll.

Berdasarkan metode itu, maka empat hal di atas selalu menjadi dasar agenda besar negara terhadap perjuangan Papua. Itu sudah terjawab tadi malam dengan tiga pernyataan oleh pendeta pemilik Paradox Papua ini.

Pertama, kamu orang Papua belum bersatu.

Kedua, kamu orang Papua belum siap merdeka.

Ketiga, semua organ melebur dan bentuk dewan presidium.

Di satu sisi poin satu dan dua ini penting bagi orang Papua evaluasi diri, tetapi di sisi lain, dua hal inilah selalu digunakan Indonesia di berbagai forum internasional. Apa tujuan ini, bagi saya ini suatu strategi politik untuk menghadapi KTT MSG dua bulan ke depan.
Sedang untuk point terakhir ini, sebuah strategi untuk melumpuhkan dukungan internasional terhadap perjuangan Papua termasuk dukungan 84 negara + dukungan Parlemen Uni-Eropa, maka (total 108 negara) yang mendesak misi pencari fakta PBB ke West Papua. Dengan dibentuknya, organisasi baru, maka otomatis dukungan internasional terhadap ULMWP akan ditarik, karena ULMWP dibubarkan melalui peleburan menjadi Presidium tadi.

Di tarik dukungan karena dianggap orang Papua tidak serius, main-main dan tidak siap. Maka orang Papua kembali ke titik nol. Artinya, keanggotaan ULMWP sebagai observer di MSG dan dukungan 108 negara tadi otomatis ditarik dukungan. Karena negara-negara pendukung yang sedang mempertaruhkan harga diri bangsa dan negara mereka tidak dihargai. Orang Papua tidak siap untuk merdeka.

Maka orang Papua harus bangun organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium, maka otomatis ULMWP dibubarkan. Maka Organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium itu akan mengajukan aplikasi baru ke MSG, akan cari negara sponsor baru, dan cari dukungan baru di organisasi regional dan internasional, termasuk MSG, PIF dan ACP. Semua akan kembali ke titik nol. Maka secara leluasa Indonesia taklukan Papua dengan 6 Provinsi, mobilisasi migran dan militer di seluruh Papua melalui DOB. Itulah agenda tersembunyi dibalik Media Paradox Papua ini.

May 11, 2023 0

Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

ULMWP tidak akan menggelar KTT. ULMWP akan menggelar Kongres sesuai dasar hukumnya. Secara Konstitusional Dasar Hukum ULMWP bukan lagi By Law atau Konstitusi 2017. Sejak 2020, ULMWP telah memberlakukan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

ULMWP memberlakukan UUDS melalui berbagai proses yang panjang. Pansus yang terdiri dari representasi NRFPB, WPNCL dan PNWP telah merampungkan dan merumuskan Draf Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (DRUUDS) di Sentani selama 1 minggu.

Setelah melalui proses ini Panitia telah menggelar sebuah forum yang bernama KTTLB ULMWP.

Dalam KTTLB tahun 2020, peserta sidang KTT yang terdiri dari Executive Cauncil, Legislative Cauncil dan Yudikative Cauncil serta organisasi afiliasi lainnya telah;

– Membahas,

– Mengesahkan,

– Memutuskan dan

– Menetapkan Rancangan Undang – Undang Dasar Sementara (RUUDS) itu menjadi Undang – Undang yang kini kita sebut dengan Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS).

Surat Penetapan dan Berita Acara Pengesahan itu telah dibacakan oleh Pimpinan Legislative Cauncil selaku Pimpinan Sidang sebab KTT adalah ajalnya Legislative Cauncil.

Bukti dokumen mentah dalam bentuk naskah, file, Audio visual serta video Clip pada saat pembacaan Surat Penetapan dan Berita Acara yang ditandatangani itu secara lengkap ada hingga saat ini.

Saudara Menase Tabuni dan Markus Haluk selaku anggota Pansus KTT dan juga selaku anggota eksekutive Cauncil terlibat aktif mengikuti proses hingga selesai.

UUDS sudah sah dan legal sejak tanggal ditetapkannya undang-undang itu.

Semua pengistilaan untuk penyebutan nama-nama forum dan pimpinan di dalam ULMWP pun telah berubah. Nama KTT telah dirubah ke Kongres. Bentuk telah dirubah menjadi Pemerintahan Persatuan Sementara.

Waktu berlakunya kepemimpinan pun telah berubah. Tidak ada alasan apapun yang dapat menyangkal dan melakukan penipuan. Semua pimpinan yg kini sedang melakukan penipuan ini telah mengikuti proses dan turut menyetujui semua yg telah berlalu.

Dengan demikian Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua akan menggelar Kongres bukan KTT. Kongres akan digelar pada tahun 2025 mendatang.

March 12, 2023 0

PRESIDEN SEMENTARA BENNY WENDA: KOMNAS TAK PUNYA KAPASITAS, DIALOG SUDAH TERJADI DI MSG DAN PIF

Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari negara Indonesia.

Komnas HAM RI menargetkan dialog damai antara pemerintahan dan warga asli Papua, termasuk dengan ULMWP dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bisa diselenggarakan pada tahun ini.

“Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Namun Taufan mengatakan dialog damai di Papua nantinya akan sedikit berbeda dengan yang pernah dilakukan di Aceh. Dialog damai di Papua rencananya akan dimediasi langsung oleh Komnas HAM. Berbeda dengan dialog antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh NGO asal Finlandia yaitu Crisis Management Initatiative.

Taufan mengklaim hal itu dipilih lantaran masih banyak orang Papua yang percaya dengan lembaga di dalam negeri. Sehingga, mereka bersedia dimediasi oleh Komnas HAM.

Klaim Taufan ini ditanggapi berbeda oleh Benny Wenda.

“Tidak mungkin dialog dimediasi oleh satu dari para pihak yang berdialog,” kata Wenda.

Selain itu, Wenda mengatakan selama ini apa yang dilakukan Komnas HAM pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua pun tidak pernah tuntas ataupun ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Fakta ini menunjukan tidak adanya kepercayaan dari Pemerintah Indonesia sendiri terhadap Lembaga HAM negara yang dibentuknya sendiri.

“Fakta ini juga membuat rakyat Papua tidak percaya pada Komnas HAM itu juga,” kata Wenda.

Wenda mengingatkan pada tahun 2019 lalu Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bersedia berdialog dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua namun hingga saat ini, pernyataan tersebut tidak pernah terbukti.

Dialog sudah terjadi di MSG dan PIF

Menurut Wenda, sesungguhnya rakyat Papua sudah berdialog dengan Pemerintah Indonesia selama enam tahun belakangan ini dengan dimediasi oleh Melanesian Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF). Dalam setiap forum MSG, ULMWP yang memiliki posisi yang sama dengan Indonesia sebagai anggota (Indonesia sebagai Associated Member dan ULMWP sebagai Observer) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kehendak rakyat Papua berikut persoalan-persoalan HAM di Papua. Demikian juga Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan responnya.

“Kenapa Indonesia dimasukan sebagai Associated Member di MSG? Itu karena para pemimpin MSG mengharapkan Indonesia membawa solusi atas persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” kata Wenda.

Namun sejauh ini, belum ada titik temu untuk melanjutkan proses penyelesaian persoalan Papua. Sebab, kata Wenda, ULMWP membawa persoalan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sedangkan Indonesia membawa isu pembangunan dan Otonomi Khusus.

“Ini menunjukan bahwa Indonesia tidak punya niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan mereka meremehkan persoalan yang terjadi,” tegas Wenda.

Rakyat Papua, lanjut Wenda sebenarnya sudah tahu bahwa dialog yang diusulkan oleh Komnas HAM ini hanyalah pengalihan dari tekanan-tekanan masyarakat internasional pada Indonesia untuk mencari penyelesaian persoalan Papua.

“Tekanan yang terjadi ini bukan tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun inisiatif Komisioner Tinggi HAM PBB. Ini tekanan negara. Indonesia tahu itu, rakyat Papua juga tahu itu. Isu dialog ini hanyalah pengalihan perhatian rakyat saja,” jelas Wenda.

Para pemimpin MSG dalam kesempatan Forum MSG menegaskan MSG mengakui kedaulatan Indonesia dan dapat menyediakan platform atau forum untuk dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Sebuah pernyataan yang disampaikan MSG dalam forum “Mengakhiri Kolonialisme” yang diselenggarakan oleh PBB, menyebutkan MSG telah berinisiatif untuk menciptakan dan melembagakan dialog ini, memelihara dan mengembangkannya dalam jangka menengah hingga jangka panjang untuk mengatasi keprihatinan Indonesia dan ULMWP. Upaya MSG untuk mendampingi anggota akan dinilai pada waktunya dan penyesuaian akan dilakukan untuk lebih menyempurnakan pendampingan dan keterlibatan konstruktif dengan anggota MSG.

Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, mengaku Isu Papua telah menjadi agenda PIF sejak tahun 2000 dan melalui keterlibatan dengan masyarakat sipil Pasifik, menjadi agenda tetap PIF pada tahun 2015.

Tahun 2021, PIF menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk mendorong semua pihak terkait untuk segera memfasilitasi misi ke West Papua oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia,

“Tanpa akses yang luas dari media independen, masyarakat sipil atau kelompok hak asasi manusia di Papua, sulit untuk memverifikasi masing-masing klaim. Namun demikian, laporan-laporan dugaan pelanggaran HAM itu tak bisa diremehkan. Saya tetap sangat bermasalah dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua,” kata Dame Meg Taylor.

Syarat dialog

Untuk melakukan proses dialog, Wenda mengatakan sudah mengajukan syarat pada tahun 2019. Hanya ajuka syarat-syarat ini dipenuhi, dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua bisa terjadi. Syarat-syarat itu adalah :

.Orang-orang Papua yang telah lama bertekad menuntut referendum, diikutsertakan dalam pertemuan;

.Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (Misalnya diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati).

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;

16 ribu personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;

Semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan;

Semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM dicabut.

Wenda menegaskan, sebaiknya Indonesia mengizinkan PBB untuk berkunjung ke Papua dan melihat fakta sesungguhnya. Apakah, laporan-laporan rakyat Papua yang benar atau laporan Pemerintah Indonesia. Setelah fakta dan bukti atas masing-masing klaim didapatkan barulah bisa dilanjutkan dengan berdialog untuk menyelesaikan persoalan Papua.

“Kita selesaikan dengan hati yang dingin setelah mendapatkan bukti atas klaim masing-masing pihak,” ujar Wenda.

Lanjut Wenda, persoalan yang dihadapi sekarang terjadi karena keterlibatan pihak internasional. Sehingga penyelesaiannya juga harus melibatkan mekanisme dan masyarakat internasional.

https://jubi.co.id/benny-wenda-komnas-ham-tak-punya…/amp/

November 7, 2022 0

PIDATO SAMBUTAN PERDANA MENTERINEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARÀt PADA PERAYAAN HUT NFRPB YANG KE-11 TANGGAL 19 OKTOBER 2022

(19 Oktober 2011-2022)

Pertama tama

Saya EDISON K WAROMI selaku perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Hasil Kongres Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011 menyapa kita semua dengan Salam Kebangsaan kita ……..

Wa, Wa, Wa, Wa, Waaaa….

Tabea… Mahikai… Wanyambe… Asalamualaikum… Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian Bapa YAHWEH ELOHIM menyertai kita sekalian Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat.

Sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengenang Arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di medan juang Marilah kita mengheningkan Cipta……………. Selesai,

SYUKUR BAGIMU TUHAN,

Pertama-tama Patut kita panjatkan puja dan Puji syukur kehadapan Bapa YAHWEH Elohim Israel dan Elohim bangsa Melanesia di West Papua atas Kasih dan Rahmat-NYA sehingga Acara perayaan HUT ke 11 Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dapat kita rayakan. .

Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.

Tidak Terasa kita telah merayakan Deklarasi Pemulihan Bangsa west Papua yang ke 11 pada hari ini 19 Oktober 2022.

Momentum bersejarah Tanggal 19 -Oktober 2011 di lapangan Zakeus padang Bulan Abepura Tanah Tabi adalah Deklarasi yang berdarah, mengapa karena telah memakan korban jiwa dan Harta benda dan membawa konsekuensi hukuman Penjara namun secara politik patut disebut Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua sebagai momentum bersejarah tapi juga langka strategis dari sebuah Tonggak sejarah panjang gerakan perjuangan menuju pembebasan yang telah dimulai dengan sebuah landasan hukum melalui manifesto Politik 19 Oktober 1961, sebagai Manifesto Politik bangsa West Papua yang sedang disiapkan menjadi sebuah Negara merdeka yang akan dimerdekakan menjadi Negara yang Merdeka dan Berdaulat penuh.

Sebagai wujud dari implementasi Hak penentuan Nasib sendiri bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan BELANDA yang saat itu disebut Netherlands New Guinea sebagai Provinsi seberang lautan dari pemerintahan Kerajaan Belanda.

Namun sejarah dunia mencatat lain karena EMBRIO Negara West Papua yang dipersiapkan melalui Nieuw Guinea Raad atau Parlemen Nasional West Papua dikubur Akibat Politik ekspanslonis Soekarno melalui Trikora 19 Desember 1961 dengan dukungan penuh blok Timur Comunis Uni Soviet dan Komunis Cina.

Bukan sampai disitu saja tapi akibat sumber Daya alam Papua yang kaya raya yaitu Tambang tembaga Perak, dan Emas dari Gunung Emas NEMANGKAWI yang terkenal dengan nama ERSTBERG dan GRASS BERG TEMBAGAPURA dari Hasil penemuan Ahli geologi pertambangan belanda DOZY tahun 1936 dan penemuan Minyak bumi di kepala burung (Vogel Koop) yaitu Klamono dan sele,mogoy,wasian hasil survey ahli geologi belanda tahun 1924 disusul penemuan tahun1939, tahun 1941.

Akibat Tambang minyak di kepala burung (Vogel koop) dan tambang tembaga, perak dan emas dari Gunung Nemangkawi membuat ALLEN DULLES Direktur Central Inteligen Amerika serikat (CIA) dan waktu itu juga ALLEN DULLES bekerja sebagai Advokat di Eropa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Firma Sulivan dan Cromwel, Firma hukum dari walistreet sebagai Resepsi perseroan Minyak Rockkefeller. Akibatnya Dag Hamardjold ditembak dengan 15 diplomat PBB di Kongo tahun1961 dengan kecelakaan pesawat karna bagi Dag Hammarjold sekjen PBB waktu itu berencana mengambil alih papua tahun 1962 untuk dimerdekakan karena DAG HAMMARDJOLEC telah merencanakan sebuah proyek yang dinamakan OPEX PLAN yang melibatkan pejabat PBB pada departemen negara Negara baru selama jangka waktu 6 tahun dan telah dimulai di Afrika tahun 1961dan Papua Barat telah dimasukan sebagai salah satu Negara yang dimaksudkan bangsa papua dan kaum pribumi akan diberikan kemerdekaan dengan menyisihkan kedua pihak Indonesia dan Belanda dan bagi Dag Hamardjold pada sidang PBB berikutnya akan diumumkan maksudnya sidang PBB tahun 1962 tapi Rencana DAG HAMMARDJOLD ditentang oleh ALLEN DULLES sebagai ancaman terhadap pelaksanaan siasat, soekarno digulingkan karena bagi Allen Dulles soekarno itu komunis dan hasil pertemuan Soekarno dan Jhon F Kennedy ditentang oleh Kongres Amerika serikat.

Politik perang dingin telah usai yakni Blok barat dibawah komando Amerika serikat dan sekutu Eropa yang berhadapan dengan Biok komunis (Ini Soviet, China,eropa timur) harusnya west Papua tidaklah terus menjadi korban kepentingan global yakni Kapitalisme, militerisme, Fasisme, dan sekarang politik oligarki birokrasi yang berkombinasi dengan para bisnis baru saja kita sekarang mengalami perubahan geopolitik dunia AUKUS Australia, United Kingdom dan United State of Amerika yang disebut indo Pasifik blok baru sekarang menghadapi Kekuatan China,Rusia,dan kekuatan Raja Arab Saudi

Apakah smelter di gresik dari tambang Gunung Emas Nemangkawi, Blok wabu menjadi Global politik perang dingin yang baru lagi dan akankah papua terus menjadi korban

Kiranya Jalan kita West Papua Sejarah telah membalikan keadaan kita, mengapa karena Masalah papua hampir 60 tahun sejak 1961 sekarang telah menjadi bagian Pidato sekjen PBB Antoni Guteres dalam sesi sidang tahunan majelis umum PBB di tahu ini 2022 pada bulan September lalu

Saudara sebangsa dan setanah air West Papua

Pada kesempatan ini bahwa sebagai Pelaksana mandate dari Amanat Kongres Papua 3 Negara Federal Republik tetap Survive dan berlegitimeid sejak 2011 sampai hari iniwalau perbedaan pendapat menjadi bagian dinamika dari identitas Melanesia itu adalah Anugrah dalam menghadapi dinamika organisasi dan itulah demokrasi,Federal state perlu menjadi role model dari Multi sub etnik budaya melanesia di west papua menjadi tawaran Ideal dalam menjawab tuntutan kebutuhan politik dan tahapan diplomasi West Papua di Melanesia Pasific Island Forum, Africa , Caribbean Pacific, International, bahkan Perserikatan bangsa bangsa.

Deklarasi 19 Oktober 2011 menjadi momentum kebutuhan POLITIK sekaligus menjadi solusi dari pergumulan panjang bangsa west Papua dari Manifesto politik 19 oktober 1961.

Hadirin yang kami muliakan,

Selaku Perdana Menteri NFRPB sebelas Tahun ini saya mau memanfaatkan momentum historis ini hendak menjelaskan kepada semua kita bahwa mempertahankanDeklarasi NFRPB bukan perkara mudah apalagi hendak memperjuangkan PENGAKUAN DEKLARASI 19 Oktober 2011 kepada NKRI,Namun yang patut kita meraih pengakuan sesame Faksi pejuang untuk saling menerima dan saling mengakui bahwa persatuan dan Agenda perlu mendapat tempat dalam keberagaman kita sebagai Asset bangsa bukan menjadi alat devide et impera atau alat pemecah kita perlu terbenam didalan Nasionalime Papua yang luas dan bertanggung Jawab.

Hadirin yang kami muliakan,

Sebagai Responsbility politik terhadap Amanat Rakyat West Papua dari Negara Federal,ditengah corona virus 19 atau COVID 19,dan juga dunia dihadapkan dengan inflasi dan stgfiasi dunia yang kini semakin tidak menentu namun kerja kerja dan peran Federal state tidak otomatis menjadi berhenti,sejarah yang ditoreh adalah :

(a). Peran Negara Federal dalam PANSUS KONSTITUSI demi Penyusunan Konstitusi Sementara Provisional GOVERNMENT ULMWP dalam PREAMBULE Pembukaan Konstitusi Deklarasi 19 Oktober 2011 mendapat pengakuan konstitusional.

(b). Peran Negara Federal dalam PANSUS UU TURUNAN KONSTITUSI SEMENTARA ULMWP.

(c). Peran Negara Federal dalam mengamankan Paket Diplomasi Presiden Sementara ULMWP Tuan Presiden BENNY WENDA PIF, ACP dan Komisi Tinggi HAM PBB.

(d). Mengawal Kebijakan Diplomasi Tuan Presiden INTERIM PROV. Government di dalam GREEN STATE VISION pada November tahun lalu di SCOTLAND bersama Dewan Gereja Pacific.

(e). Mendukung penuh seluruh kebijakan hukum dan politik Tuan Presiden. pertentangan yang hebat namun Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 lahir ULMWP, Desember 2017.

KTT ULMWP hadir menjawab tuntutan bylaws ULMWP, melanjutkan kepemimpinan2017-2020, KTT-Luar biasa ULMWP 2020 meng-upgrade status hukum dari lembaga koordinatif menjadi Pemerintahan Sementara ULMWP artinya roh persatuan tetap ada di dalam nya dan kepemimpinan dilanjutkan sampai KTT Normal di Vanuatu jadi Selaku Perdana Menteri di Federal State apapun dinamika dari kebutuhan diplomasi ULMWP tidaklah menggeser prinsip federal state mengapa, Karena preamble atau pembukaan/mukadimah dari upgrade konstitusi telah mengakui Deklarasi Negara Federal dan tentunya prinsip federal, dan bukan hanya federal namun mengakui peristiwa politik lainnya, 1 July 1971, 14 Desember 1988, Manifesto politik1961, 27 November 1996, Kongres 2000, dan peristiwa lainnya.

Sebagai Perdana Menteri Federal Papua Barat di HUT yang ke 11 ini, mari terus mendukung Hasil sidang Komite Legislatif ULMWP tahun 2020 dan Hasil KTT-LB ULMWP dengan semua kebijakan Pemerintahan Sementara melalui kepemimpinan Tuan Presiden Benny Wenda untuk menjawab tuntutan diplomasi sampai KTT Normal dan kerja nyata menuju KTT Normal.

Di akhir sambutan, Selaku PM Federal State dan Salah satu Declarator SARALANA , Declarator Konstitusi Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua menyatakan:

(1). Menyampaikan Terima kasih Yang Tak terhingga kepada Honorable ANTONI GUTERES Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas sambutan dalam sidang Tahunan PBB ke 77 General ASSEMBLY pada September 2022 di MARKAS PBB NEW YORK dimana West Papua Sebagai Wilayah konflik yang paling panjang dalam sejarah abad ini dan dinyatakan Wilayah DARURAT KEMANUSIAAN.

(2). UCAPAN TERIMAKASIH YANG TAK TERHINGGA Kepada KOMISI TINGGI HAM PBB GENEWA.

(3). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada MR PRESIDEN MARSHAL ISLAND atas PIDATO SITUASI HAM WEST PAPUA dalam Sidang General ASSEMBLY PBB September 2022.

(4). UCAPAN TERIMA KASIH Kepala Negara FEDERASI MICRONESIA yang telah mengangkat Masalah West Papua di GENERAL ASSEMBLY Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2022 di New York.

(5). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Dewan Gereja Sedunia (WCC) atas advokasi Masalah HAM di West Papua.

(6). Selaku PM NFRPB, Menolak DIALOG yang difasilitasi KOMNAS HAM RI dan atau DIALOG dalam Kerangka NKRI, melainkan NEGOSIASI yang DIMEDIASI PBB, sesuai KOMUNIKE PACIFIC TUVALU September 2019,

(7). Mendesak PEMERINTAHAN Presiden Indonesia mengizinkan Kunjungan Komisi tinggi HAM PBB ke Tanah West Papua atas KEJAHATAN KEMANUSIAAN WEST PAPUA.

Akhirnya, selamat Merayakan HUT ke 11 dengan Thema: NFRPB terus mengokohkan persatuan dan kesatuan mendukung kerja-kerja ULMWP dan atau Provisional Government untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri demi mewujudkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara West Papua yang Merdeka dan berdaulat Penuh.

NUMBAI, 19 OKTOBER 2022

Tertanda PM NFRPB
EDISON WAROMI, S.H

October 19, 2022 0

PRESIDEN BENNY WENDA DAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TELAH CAPAI KEMENANGAN BESAR BANGSA PAPUA

Setelah tuan Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP sejak 2017, ia memimpin bangsa Papua dengan berlari secara maraton untuk mencapai kemenangan bangsa Papua. ULMWP di bawah komandonya telah mencapai prestasi demi prestasi yang diperoleh secara maraton. Di dalam bangsa Papua sendiri, presiden Benny Wenda dan ULMWP telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, mulai dari persatuan militer dalam West Papua Army, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), bentuk Pemerintahan Sementara, perubahan posisi ketua ke presiden, Perdana Menteri dan West Papua Council, pengumunan kabinet hingga Visi Negara Hijau.

Pada Agustus 2019, Presiden Wenda dan timnya yang didukung pemerintah Vanuatu telah memenangkan resolusi bersejarah di Pacific Islands Forum (PIF), dan pada Desember 2019 Presiden Wenda mencapai kemenangan besar di Kenya, dimana 79 negara anggota ACP resmi adopsi Resolusi PIF tersebut, kemudian Presiden Wenda juga mencapai prestasi luar biasa, di mana 4 negara Eropa mendukung resolusi tersebut, yaitu: Inggris, Belanda, Spanyol dan Polandia. Tahun 2022 ini, Presiden Wenda telah mencapai satu prestasi persejarah bahwa negara-negara besar dan beberapa negara yang memiliki hak veto menyatakan mendukung resolusi itu. Belanda mantan kolonial Indonesia resmi keluarkan resolusi di Parlemen, Spanyol resmi keluarkan resolusi, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika Serikat semua berbaris di belakang Pemerintah Sementara ULMWP dan Presiden Benny Wenda, awal tahun ini.

Pada 21 Februari 2022 ini, di bulan suci bertepatan dengan hari kemerdekaan iman bangsa Papua pada 5 Februari 1855, Presiden Benny Wenda telah mencapai sebuah peristiwa besar dan signifikan. Tanggal 21 Februari 2022, Uni-Eropa yang berbasis 27 negara resmi mendukung Resolusi tersebut dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Dengan demikian total 108 negara berbaris dibelakang Resolusi PIF dan pemerintah Sementara ULMWP.

Uni-Eropa juga mengumumkan dana 4.7 juta Euro yang mereka keluarkan untuk berbagai pembangunan di dua provinsi Papua, 112 juta Euro untuk perubahan iklim, deforesasi dll di Indonesia termasuk dua Provinsi di Papua, tetapi dana-dana itu disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terungkapnya bantuan dana ini menunjukkan teguran keras kepada Indonesia dan sebagai signal ketidak percayaan Uni-Eropa terhadap pemerintah Indonesia karena dinilai telah gagal mencapai misi dibalik bantuan dana tersebut. Dibukanya aliran dana ini adalah konsekuensi logis yang kemungkinan bisa menimbulkan sanksi terhadap negara penerima bantuan. Sanksi dalam bentuk apa, akan kita lihat ke depan.

Presiden Wenda menghadapi berbagai badai, gelombang dan ombak dari dalam bangsanya sendiri maupun musuh utamanya, tetapi pemimpin yang sederhana, tenang, karismatik dan berwibah ini menghadapi dengan tenang, fokus dan konsisten. Presiden Wenda, yang juga adalah bapak bangsa Papua ini terus maju langkah demi langkah secara maraton, mencapai prestasi demi prestasi untuk mengantar bangsa Papua menuju gerbang kemenangan sejati.

Selama ini, baik musuh utamanya maupun orang-orang sesama bangsanya yang pro Indonesia selalu memvonis Presiden Benny Wenda dan Pemerintahan Sementara ULMWP tidak didukung negara lain, atau negara-negara besar di dunia. Akan tetapi, semua narasi-narasi musuh itu telah gugur dan gagal total. Hari ini Presiden Benny Wenda dan bangsa Papua melalui ULMWP telah mendapat dukungan luar biasa, dimana kini semua negara-negara besar di seluruh dunia ada dibelakangnya.

Dukungan-dukungan fantastis dan masif digerakan oleh Free West Papua Campaign, International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), bersama dengan negara-negara sponsor utama dan ULMWP. Beberapa orang berpendapat bahwa organ-organ strategi untuk diplomatis ini dianggap sebagai LSM tidak berguna. Tetapi, hari ini mereka telah bawa kemenangan besar dalan sejarah perjuangan bangsa kita. Dukungan Uni-Eropa hari ini misalnya adalah kerya nyata dari IPWP selain ACP dan ULMWP sendiri, wakil ketua IPWP tuan Puigdemont telah mengajukan mosi di Parlemen Eropa pada tanggal 18 november 2021 dan mosi tersebut dijawab tanggal 21 Februari 2022 oleh Uni-Eropa dalam bentuk dukungan tersebut.

Kemenangan hari ini adalah kemenangan Presiden Wenda, kemenangan ULMWP dan kemenangan bangsa Papua.

October 19, 2022 0

Operasi BIN Sukses: Telah Diangkut 2 Menteri Pemerintah Sementara West Papua dan Pemimpin Gereja…

Telah tersiar kabar, terutama di grup-grup whatsapp dan SMS dikirim seputar Orang Asli Papua (OAP) bahwa dua orang Menteri yang menduduki posisi penting dalam Pemerintah Sementara West Papua ULMWP (United LIberation Movement for West Papua) telah diangkut oleh pejabat NKRI untuk menghadiri rapat-rapat Hak Asasi Manusia di Geneva.

Dua orang tokoh gereja di West Papua: Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan Koordinator West Papua Council of Churches (WPCC) juga berangkat bersama dengan sejumlah pemimpin perempuan Papua di dalam gereja yang bersangutan maupun perempuan yang bicara tentang hak orang Papua di pemerintah juga ikut diangkut. Bisa dikatakan mereka selama ini “berpura-pura” berteriak untuk nasib dan kondisi bangsa Papua. Mereka dapat dikatakan sebenarnya hanya minta perhatian pemerinta kolonial untuk sesuap nasi, sesuap suara dan sesuap tiket ke luar negeri.

Dengan kepergian hasil operasi klandestin BIN ini menunjukkan betapa orang Papua tidak memiliki prinsip hidup, apalagi prinsip atas nama bangsa dan tanah leluhurnya perlu dipertanyakan.

Tambah heran lagi, mengapa OAP justru disibukkan dengan isu-isu Pemekaran Kabupaten dan Provinsi, sementara orang-orang yang tokohkan selama ini dibawa lari keluar dari Tanah Papua.

PAPUApostcom Group sedang memantau

Apa yang akan dilaporkan oleh 2 Menteri Pemerintah Sementara UMWP:
Apa yang akan dilaporkan oleh 2 tokoh gereja di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Koteka;
Apa yang akan dilaporkan oleh 2 tokoh perempuan Papua, yang juga notabene adalah orang Sali dari Wilayah La-Pago.

Dan yang lebih menarik lagi, PAPUAPost.com Group sangat tidak sabar menunggu

“Reaksi bangsa Papua, OAP terhadap permainan para pihak yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang membela hak dan martabat bangsa Papua, akan tetapi tiba-tiba mau disuap begitu saja?

[Selamat menikmati….]

June 21, 2022 0

Papua Merdeka: antara Organisasi, Pejuang, Tokoh dan Pendekatan

Semua orang West Papua, yang selama ini menyebut dirinya Orang Asli Papua (OAP) merindukan dan mendoakan “Papua Merdeka” itu terwujud nyata di mata-kepala sendiri, dan dialami secara nyata di dunia fisik, di pulau New Guinea bagian Barat, yang kini disebut Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu sesuatu yang pasti dan final. Pokoknya semua OAP mau NKRI keluar dari Tanah Papua, tanah leluhur ras Melayu.

Ada yang bertanya, “Kalau begitu yang minta-minta NKRI harga mati di Tanah Papua itu siapa?“, maka jawabannya mudah, “Itu orang NKRI sendiri yang bicara! Tidak ada OAP yang bicara NKRI harga mati!” Jadi pada posisi itu jelas, pasti dan final.

Terlihat seolah-olah OAP sedang bertentangan antara satu dengan yang lain. Terlihat orang Papua tidak menerima satu dengan yang lain. Bahkan NKRI berspekulasi OAP saling bermusuhan dan saling mengancam untuk saling menghabisi karena saling mencurigai di antara OAP sendiri.

Ada empat hal yang terjadi di sini, yang menghambat Papua Merdeka dan dampaknya membingungkan dukungan:

Yang terjadi para tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak
Yang terjadi ialah para pejuang tidak sama langkah dan sama irama
Yang terjadi ialah tokoh dan pejuang tidak seragam dan tidak sama, maka masing-masing memiliki organisasi sendiri-sendiri
Yang tejadi ialah karena masing-masing memiliki tokoh, pejuang dan organisasi yang sendiri-sendiri, maka mereka juga punya pendekatan yang tidak sama.

A. Tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak

Kita tidak salahkan perbedaan suku dan persebaran wilayah kediaman, akan tetapi kedua hal ini telah memelihara dengan subur, bangsa Papua, secara khusus para tokoh Papua Merdeka tidak berpikir seragam dan bertindak seragam dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang menjadi persoalan bukanlah isu dan tujuan, akan tetapi tentang selera enaknya, seharusnya, sepantasnya, setepatnya Papua Merdeka harus dicapai. Ada nilai yang berbeda, ada rasa yang berbeda di antara para pemimpin. Itu warisan dan ciptaan Allah, kita diciptakan dan ditempatkan di tempat yang berbeda, dengan bahasa dan budaya yang tidak persis sama antara satu sama lain.

Ditambah lagi, apalagi kalau para tokoh Papua Merdeka memiliki ego yang kuat, yaitu ego kelompok dan ego pribadi, maka yang terjadi ialah “benturan” dan “bentrokan”, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi di antara para tokoh Papua Merdeka sendiri.

Ditambah lagi kalau ego-ego itu telah dirasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang melekat padanya, seperti ambisi menduduki posisi tertentu di dalam organisasi, seperti mendapatkan apa-apa dalam jabatan tertentu, maka benturan dan bentrokan akan terjadi tidak terkendal, sampai-sampai kita yang duduk berkomentar pun menjadi bingung mau katakan apa lagi.

Ditambah lagi, kalau ego-ego itu diambil-alih dan dimanfaatkan oleh NKRI dan antek-anteknya, maka ujung-ujungnya ialah bentrok opini, bentrok organisasi, dan bahkan bisa terjadi bentrok oknum, karena memang target NKRI ialah membentrokkan dan menghancurkan para tokoh dan perjuangan Papua Merdeka.

B. Pejuang Papua Merdeka tidak sama langkah dan tidak seirama

Persoalan kedua ini sebenarnya sangat teknis, akan tetapi sering ditopang juga oleh hal nomor A di atas, yaitu bahwa mengingat perbedaan kemajuan di antara suku-suku yang ada di West Papua, maka langkah pergerakan masing-masing daerah, klen dan suku dalam bergerak memperjuangkan Papua Medeka juga telah terjadi pada waktu dan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Itulah sebabnya kita alami pada tahun 1977 wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sendiri yang bergejolak, sementara kabupaten lain sama-sekali tidak mengalami apa-apa. Itulah sebabnya hanya Mamberamo-Tabi yang mengalami operasi militer, sementara yang lain tidak. Itulah sebabnya saat ini, 2000-2022 wilayah tertentu saja yang bergejolak, yang lain tidak.

Mengapa yang lain tidak bergabung hari ini saat Intan Jaya, Yahukimo, Nduga bergerak?

Bukan karena tidak mendukung! Bukan juga karena tidak mau! Bukan karena menoka. Persoalan utama karena tidak melangkah bersama, tidak ada koordinasi yang jelas, tidak bergerak secara serentak dan seirama.

NKRI pasti akan berusaha mengisolasi masing-masing wilayah yang bergerak supaya tidak saling menyebar ke mana-mana. Pendekatan pemadaman api yang dipakai. Mereka segera mematikan. Mereka segera mengatakan, “Situasi aman dan terkendal!” Mereka selalu mengerahkan jumlah tentara dan polisi berlebihan.

Mereka melahirkan, memelihara dan mengembang-biakkan “Terror, Intimidasi” untuk menciptakan “Rasa Takut!”

C. Masing-masing pejuang dan tokoh mendirikan organisasi mereka masing-masing

Karena berangkat di waktu dan tempat yang berbeda, ditambah lagi dengan ego kelompok dan pribadi yang juga menguat di dalam perjuangan ini, maka masing-masing juga mendirikan organisasi masing-masing, yang dianggapnya sebagai satu-satunya organisasi yang didirikan untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

Akibatnya ialah ego kelompok berbasis geografis dan suku ditambah dengan ego kelompok modern secara politik, ditambah dengan ego pribadi, akhirnya menjamurlah banyak Komando Tentara, banyak Panlgima Tentara, bayak Presiden, banyak DIrektur, banyak Ketua, yang semuanya bicara tentang Papua Merdeka.

Ditambah lagi, banyak Undang-Undang, banyak Proklamasi, dan banyak Pemerintah dan panglima yang dibentuk.

Pertanyaan yang tersisa saat ini ialah

bagaimana caranya menggabungkan semua organisasi ini ke dalam satu wadah yang bersatu, bermartabat dan bergengsi sehingga menarik dukungan dunia?

Menurut kami, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) dan Pemerintah sementara ialah jawaban tercanggih, termutahir dan terbaik bagi semua tokoh dan organisasi Papua Merdeka.

D. Pendekatan dan langkah dalam organisasi masing-masing tidak saling bersamaan, walaupun menyangkut hal yang sama

Dengan tokoh dan pejuang yang berbeda-beda dari latar-belakang dan riwayat dalam perjuangan, didukung oleh ego pribadi dan ego kelompok, diperkuat lagi dengan organisasi masing-masing yand didirikan, maka pendekatan perjuangan bagi masing-masing organisasi juga menjadi sangat berbeda.

Secara umum di dunia ini dikenal dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan revolusi dan pendekatan damai. Kedua-duanya mendatangkan hasil, karena ada banyak contoh di dunia ini yang meraih kemerdekaan dengan kedua cara. Indonesia sendiri ialah contoh kemerdekaan yang diraih dengan pendeatan revolusi. Berbeda dengan itu, Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan damai, dan sangat damai.

Dalam Papua Merdeka ada yang terus berteriak untuk harus perang baru ada penyelesaian, dan di sisi lain ada seruan untuk selalu mengedepankan pendekatan damai.

Jelas, kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bangsa Papua harus menentukan, bukan soal damai atau perang, akan tetapi persoalan “Siapa yang West Papua hadapi?” Karena siapa yang kita hadapi akan menentukan pendekatan mana yang harus dipakai.

Selain siapa yang West Papua hadapi, yang kedua yang harus diperhatikan ialah siapa yang harus kita dekati untuk mendukung Papua Merdeka, di antara blok barat, blok timur dan non-blok.

E. Yang Tidak Terjadi ialah Saling Mengakui dan Saling Menerima di antara Sesama

Kalau kita simak apa yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua dengan Undang-Undang Dasar 28 Oktober 2020 dan Pemerintahan Sementara 1 Desember 2020 serta Kabinet 12-Murid 1 Mei 2021 ditambah Panglima West Papua Army 01 Mei 2021, maka ini merupakan satu gerak-langkah dengan capaian-capaian yang memiliki referensi hukum, politik dan sejarah yang jelas.

Silakan saja ketik di google.com kata-kata ini, “ULMWP, Pemerintah Sementara West Papua atau Benny Wenda”. Anda pasti akan disajikan informasi tentang pengakuan, pertemuan pernyataan dan langkah-langkah ULMWP dan Pemerintah Sementara West Papua,

Kalau kita simak apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) ialah mengedepankan revolusi Papua Merdeka dengan menggerakkan gerilya Papua Merdeka di rimba dan di kampung-kampung.

Kedua pendekatan ini dibutuhkan dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah TPN/OPM dan ULMWP tidak mau bersatu dan tidak mau menyatakan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” Mereka berdua berkata Satu Tujuan dan Satu Musuh, tetapi Berbeda Komando.

Hal ini terjadi karena faktor-faktor di atas.

Hanya negarawan dan bangsawan yang akan sanggup bertindak dan bergerak maju mengakhiri perjuangan ini dengan meminimalisir bahkan menghilangkan penghambat utama sebagaimana disebutkan di sini. Bagi yang hanya hadir untuk pamer diri atas nama Papua Merdeka pasti tidak akan rela menerima satu sama lain. Apalagi bagi yang biasanya digaji konsulat NKRI di Vanimo, Dubes RI di Port Moresby dan Gubernur Provinsi Papua dan Bupati-Bupati NKRI, mereka akan terus berpura-pura bicara dan berjuang Papua Merdeka, akan tetapi mereka tidak akan pernah rela menyatukan komando dan organisasi. Slogan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” akan mereka tolak, atau kebenaran untuk setuju. Yang mereka kedepankan ialah, “Satu Musuh, Satu Tujuan, Beda-Beda Komando!“

Mari terus belajar….

May 18, 2022 1

Tag: ULMWP