Tekanan internasional terhadap Indonesia untuk memberikan akses kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia meningkat

Kata-kata keras dari Komisi UE [Uni—Eropa]

Senin ini, dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh MEP dan Wakil Ketua IPWP, Presiden Carles Puigdemont, Wakil Presiden dan Perwakilan Tinggi Persatuan Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell, menyatakan bahwa “Uni Eropa mendorong Indonesia untuk mengizinkan PBB Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi West Papua dan telah mendesak Indonesia untuk menyampaikan undangan tetap kepada semua Pelapor Khusus dan pemegang Mandat.”

Pernyataan dukungan yang tegas untuk kunjungan tersebut, yang dibuat atas nama Komisi UE [Uni-Eropa]🇪🇺, menambah semakin banyak negara bagian dan badan regional yang telah menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan penolakan akses berkelanjutan Indonesia untuk kunjungan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Ini termasuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACPS – yang sebelumnya ACP).

Borrell juga menanggapi pertanyaan yang diajukan mengenai perjanjian perdagangan UE dengan Indonesia, yang memasuki putaran ke—11 yang negosiasi pada November lalu, dan apakah catatan hak asasi manusia Indonesia (dalam konteks West Papua) akan dipertimbangkan atau tidak. Dia mencatat keprihatinan berkelanjutan berkaitan dengan ‘pengamanan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai di West Papua’ dan bahwa akan ada kebutuhan untuk menghormati hak asasi manusia untuk ‘ditanamkan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas apa pun’.

Mengenai jumlah dana yang telah dialokasikan Komisi [Uni-Eropa] untuk West Papua sejak 2001, pertanyaan yang juga diajukan oleh Puigdemont, Borrell menyatakan dana EUR 4,7 juta telah dikirim, meliputi bidang ‘demokrasi, masyarakat sipil, proses perdamaian, perawatan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan penggunaan lahan’. Dia menambahkan bahwa UE juga telah menghabiskan dana EUR 112 juta pendanaan proyek di Indonesia terkait dengan perubahan iklim, deforestasi, pendidikan, kesehatan dan hak asasi manusia, yang mencakup operasi di West Papua.

UE sendiri baru-baru ini mengadopsi kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia baru, yang menguraikan uji tuntas wajib hak asasi manusia dan lingkungan sehubungan dengan bagaimana dana dibelanjakan. Dalam kasus West Papua, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana uang ini sebenarnya telah dibelanjakan oleh Indonesia dan kewajiban UE dalam menyediakannya.

Dukungan dari masing-masing negara anggota UE [Uni-Eropa]

Dalam intervensi penting dari bekas kekuasaan kolonial, Dewan Perwakilan Rakyat Belanda juga mengadopsi mosi mereka sendiri yang menyerukan UNHCHR untuk mengunjungi West Papua, pada 1 Februari kemarin.

Ini mengikuti komentar yang dibuat Januari lalu oleh Menteri Luar Negeri Belanda, yang menyatakan bahwa, ‘penting untuk mendapatkan kunjungan seperti itu’ oleh Komisaris Tinggi ‘sesegera mungkin’.

Pada 18 Maret 2021, Komite Urusan Luar Negeri Senat Spanyol juga mengeluarkan mosi yang meminta Pemerintah Spanyol untuk mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi hak asasi manusia di West Papua dan mendesak Pemerintah untuk juga mendukung kunjungan Komisaris Tinggi. Dalam hal kunjungan semacam itu terus diblokir, Senat mendorong Pemerintah Spanyol🇪🇸 untuk mendukung mosi tentang West Papua di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Menanggapi pertanyaan lanjutan yang dilontarkan Senator Basque dan Wakil Ketua IPWP, Gorka Elejabarrieta, pada tanggal 2 Desember lalu , pemerintah Spanyol menegaskan dukungannya agar kunjungan tersebut dapat dilanjutkan. Mengacu pada akses yang telah lama ditolak, tanggapan tersebut juga mencatat bahwa ‘dukungan untuk OHCHR memerlukan penolakan umum terhadap tindakan pencegahan apa pun yang diadopsi oleh otoritas nasional untuk menghalangi kunjungan dan inspeksi di lapangan’.

Ini merupakan tambahan dari mosi dukungan yang diucapkan dengan suara keras, yang disahkan dengan suara bulat oleh Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Basque, Pada 8 Oktober 2021. Resolusi tersebut mencatat bahwa, ‘lebih dari 500.000 orang telah tewas dalam genosida terhadap penduduk asli,’ mengecam pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang West Papua, dan menyerukan kunjungan PBB ke wilayah tersebut.

Komentar mendukung juga telah dibuat oleh pemerintah Inggris🇬🇧.

Kantor Komisaris Tinggi telah mengatakan bahwa mereka masih bertujuan untuk mengamankan akses ke West Papua, tetapi hambatan sedang dihalangi oleh negara Indonesia. Pada tanggal 30 November tahun lalu kantor Komisaris Tinggi mengeluarkan pernyataan dengan kata-kata keras yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di West Papua.

Juga pada 1 Februari, Perdana Menteri Pemerintahan Sementara ULMWP, Edison Waromi, menyatakan bahwa mereka siap dan menunggu untuk menyambut Komisaris Tinggi dan inilah yang dibutuhkan orang West Papua dari komunitas internasional.

Ketika pengawasan internasional semakin intensif, Indonesia kehabisan alasan untuk tidak mengizinkan akses ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
________________
Sumber: (https://www.ipwp.org/ipwp-news/international-pressure-on-indonesia-to-allow-access-for-the-human-rights-high-commissioner-intensifies/)

#UE #UniEropa #UK #NL #Netherlands #Basque #Catalunya #Spain #Spanyol #SenatSpanyol #UN #UnitedNation #UNHC #UNHCR #UNHCHR #OHCHR #WestPapua #Referendum #FreeWestPapua

February 26, 2022 0

DOMBERAI DEKLARASI PANITIA PENYAMBUTAN KOMISARIS TINGGI PBB UNTUK HAK ASASI MANUSIA (UNHCHR)

“Wakil Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) Wilayah Adat BOMBERAY telah Mendeklarasikan Panitia Penyambutan Kedatangan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia”

Manokwari DOMBERAY | Pada hari ini, Selasa, (22/02/2022), Pemerintah Sementara ULMWP wilayah adat DOMBERAY deklarasikan Panitia Penyambutan kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Markus Yenu. Kepala Pemerintah Sementara ULMWP Wilayah Domberay menyatakan, wilayah Domberay telah deklarasikan Panitia untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Menurutnya, Domberay sudah mempunyai struktur Panitia, jadi panitia ini akan bergerak bersama dengan struktural Pemerintahan Daerah di Wilayah Domberay.

Yenu mengatakan, “Panitia di wilayah Domberay siap konsolidasi dan mobilisasi umum dalam rangka menyambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, panitia siap melakukan segala aktivitas dalam bentuk terbuka dengan melibatkan rakyat secara terbuka, panitia juga siap koordinasi dengan Pemerintah Sementara ULMWP di wilayah dan juga Pemerintah Sementara ULMWP di pusat.”

Sementara iyu, Ketua West Papua Caoncil Pemerintahan Sementara ULMWP Wilayah Domberay Yakop Imbir, mengatakan Domberay menangis, Maibrat menangis Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB segera datang ke West Papua, Kami siap sambut kedatangan kapan saja. Dan Kami bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) ULMWP dan Ketua panitia yang telah terpilih untuk Wilayah Bomberay adalah saudara SOON TABUNI bersama strukturnya.

“Kami sambut Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM)”

Pemerintah Sementara West Papua ULMWP Wilayah Domberay.

Markus Yenu
———————-
Kepala Pemerintah Sementara.

Yakop Imbir
——————–
Ketua West Papua Caoncil Pemerintah Sementara.

#WelcomeUNHCHR 🇺🇳
#WestPapua #HumanitarianCrisis #HumanRightsAbuses #PIF #ACP #UnitedNation #OHCHR #UNHCHR #FreeWestPapua

February 26, 2022 0

ULMWP Siap Mobilisasi Massa Menyambut Kedatangan Komisi HAM PBB

Sumber CEPOS

ULMWP saat melakukan konsolidasi di Waena Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu, (26/1). (Noel/Cepos)
*Klaim Untuk Menjemput Dewan HAM PBB

JAYAPURA-United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyampaikan akan melakukan aksi penyambutan kedatangan Dewan HAM PBB di Papua. ULMWP bahkan mengklaim akan menggerakan massa.

Hal ini dikatakan, Bazoka Logo, Mentri Urusan Politik ULMWP kepada awak media di Waena, Perumnas III, Rabu, (26/1).

Dikatakan bahwa terkait hal ini, dirinya akan membuat kepanitiaan untuk mempersiapkan rencana aksi penjemputan yang disesuaikan tanggal dan waktu setelah melakukan konsolidasi di negara atau wilayah adat di Papua, dengan menentukan setiap koordinator yang sudah disiapkan.

“Kami hanya buat kerangka format untuk kepanitiaan. Siapa pun yang hadir sebagai undangan, jadi kami siap mobilisasi,” tegasnya.

Bazoka Logo kembali mengklaom bahwa dalam rangka menyambut komisaris dewan HAM PBB, ULMWP siap penuhi penjara di Republik Indonesia demi mendengarkan dan mendapatkan pengakuan bahwa negara ini adalah pelangar HAM berat di Papua dan dunia.
“Hal ini kami tidak tanggung-tanggung jadi konsolidasi dan mobilisasi. Apapun akan kami lakukan. Indonesia mau tangkap mau kenakan pasal ini dan itu kami tidak peduli. Karena yang kami mau kejar adalah benar bahwa Indonesia sedang melakukan pelanggaran HAM dan pembatasan ruang hak demokrasi di Papua. Orang Papua butuh membenarkan hal itu untuk menunjukkan wajah Indonesia di dunia internasional dan PBB. Jadi kami tidak berpikir risiko. Kami mau buktikan bahwa Indonesia adalah benar pelaku pelanggaran HAM,” koarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan West Papua, Buchtar Tabuni mengatakan desakan 84 negara yang meminta dewan HAM PBB untuk mengunjungi West Papua dalam rangka investigasi pelanggaran HAM masa lalu sampai dengan hari ini siap disambut.

“Ini merupakan harapan orang Papua dan semua pihak yang menjadi korban, baik pendatang, TNI-Polri, West Papua Army dan masyarakat lainnya jadi,” bebernya.
Ia mengatakan meski belum mendapat konfirmasi lanjut soal waktu dan jumlah Dewan HAM PBB yang akan berkunjung ke Papua, namun hal ini akan disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat Papua terkait kasus HAM di Papua.

“Kami minta kepada semua pihak yang korban, baik TNI-Polri, masyarakat nusantara dan masyarakat Papua untuk dapat mendoakan agar secepatnya Dewan HAM PBB dapat tiba di Papua, agar konflik ini dapat selesai. Karena saya melihat pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk menyelesaikan hal ini. Untuk itu mungkin perlu pihak lain untuk menyelesaikan hal ini. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik. Karena ini kebutuhan semua pihak, tidak hanya untuk pihak pro merdeka tetapi siapa saja menjadi korban. Termasuk masyarakat nusantara dan aparat keamanan, karena ini kebituhan kita bersama,” pungkasnya. (oel/nat)

January 28, 2022 0

RAKYAT PAPUA MENDUKUNG BENNY WENDA SEBAGAI PRESIDEN SEMENTARA DAN PIMPIN PEMERINTAHAN SEMENTARA WEST PAPUA

Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.
Kami juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara.

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.

2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara.

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan bangsa West Papua

January 25, 2022 0

COP26 Dapat Belajar Dari Perlawanan Hijau West Papua

Kamis, 4 Nov 2021 | Oleh: Chris Saltmarsh

“Orang West Papua menggabungkan perjuangan mereka melawan pendudukan Indonesia dengan perjuangan melawan perusakan ekologis – dan menunjukkan jalan menuju masa depan hijau yang radikal.”
Benny Wenda, Interim President of the ULMWP

Negara Indonesia telah mendominasi West Papua dengan kekuatan militer sejak tahun 1962. West Papua adalah bagian barat pulau New Guinea, terletak tepat di utara Australia. Belanda menjajah wilayah tersebut selama abad kesembilan belas. Ketika Belanda mulai melakukan dekolonisasi selama tahun 1950-an, mereka mempersiapkan West Papua untuk kemerdekaan. Ini terjadi, sebentar, pada akhir tahun 1961. Tak lama setelah itu, Indonesia menginvasi pada tahun 1962. Ini memulai pendudukan abadi yang didasarkan pada represi politik, penghancuran budaya, dan genosida kolonial.

Ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan secara lokal dan global, tetapi orang West Papua melawan dengan visi baru untuk Negara Hijau yang bebas yang diluncurkan selama COP26.

Represi politik di West Papua sedemikian rupa sehingga dukungan untuk kemerdekaan dihukum secara brutal, termasuk 16 tahun penjara karena tindakan ‘pengkhianatan’ pengibaran bendera Bintang Kejora (simbol kemerdekaan West Papua). Pemimpin terkemuka dari gerakan pembebasan telah dipenjara, dan saat ini setidaknya ada 56 tahanan politik yang ditahan di seluruh wilayah. Pembunuhan di luar proses hukum sering terjadi dan media internasional serta kelompok pemantau dilarang.

Penghancuran budaya sudah termasuk kriminalisasi budaya West Papua seperti menumbuhkan rambut gimbal. Orang West Papua dipindahkan dari tanah mereka dan dipaksa masuk ke ‘desa’ yang dikendalikan pemerintah. Negara Indonesia telah menyebarkan rasisme anti-kulit hitam yang mendasarinya terhadap orang West Papua dengan protes yang meletus pada tahun 2019 sebagai tanggapan atas kekerasan rasial oleh polisi. Perlakuan terhadap orang West Papua telah dicap sebagai genosida oleh Kampanye West Papua Merdeka dan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk West Papua (ULMWP), didukung oleh studi akademis termasuk salah satu dari Sekolah Hukum Yale pada tahun 2004. Pasukan keamanan Indonesia telah membantai desa-desa, digunakan penyiksaan terhadap penduduk asli, dan menggunakan pemerkosaan sebagai alat intimidasi.
Ketidakadilan Lingkungan

Apa tujuan dari kekerasan kolonial yang berlangsung lama ini? Fungsi utamanya adalah membuka West Papua untuk korporasi yang menjarah wilayah sumber daya alam. Penambangan, penggundulan hutan, dan ekstraksi minyak dan gas mendorong ketidakadilan bagi penduduk asli sambil berkontribusi pada kerusakan lingkungan global juga. Kapital internasional mendapat keuntungan dari kehancuran ini dan negara Indonesia menuai keuntungannya sendiri melalui penerimaan pajak.

Freeport adalah perusahaan milik AS yang mengoperasikan salah satu tambang emas terbesar di dunia dan cadangan tembaga terbesar ketiga di West Papua. Ini adalah salah satu pencemar limbah industri terbesar di dunia termasuk membuang sekitar 300.000 ton limbah ke sistem sungai setempat setiap hari. Deforestasi di West Papua terus meningkat dengan perkebunan kelapa sawit sebagai pendorong utama. Satu mega-perkebunan hampir dua kali ukuran London Raya.

Dalam hal minyak dan gas, nama rumah tangga dan penjahat iklim BP adalah pelaku utama. Perusahaan bahan bakar fosil ini mengoperasikan ladang gas di Teluk Bintuni yang sebelumnya merupakan kawasan terpencil hutan hujan dan hutan bakau. Saat ini, ini adalah situs industri yang mengekstraksi 14,4 triliun kaki kubik gas cairnya (yang mengandung metana yang sangat kuat).

Semua ekstraksi ini dilakukan tanpa persetujuan penduduk asli dan keuntungan modal difasilitasi oleh kekuatan paling kejam dari negara Indonesia. Pasukan militer dan keamanan menerima pembayaran langsung dari bahan bakar fosil dan perusahaan pertambangan untuk secara brutal menindas oposisi lokal.
Visi Negara Hijau
Seperti halnya contoh kekerasan, represi rasis terhadap kebebasan dan pencurian tanah yang dilakukan sepanjang sejarah, pendudukan kolonial West Papua menghadapi perlawanan yang kuat. Perjuangan untuk membebaskan West Papua kuat secara lokal dan didistribusikan secara global.

Pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dibentuk untuk menyatukan tiga gerakan kemerdekaan politik utama di wilayah tersebut. Pada 2017, Benny Wenda terpilih sebagai Ketua ULMWP. Dia saat ini tinggal bersama keluarganya di Oxford setelah diberikan suaka politik setelah melarikan diri dari penjara oleh pihak berwenang Indonesia pada tahun 2002. Pada tahun 2020, ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara, dengan Wenda sebagai presiden sementara, untuk mencapai tujuan referendum tentang kemerdekaan dan untuk mendirikan negara Republik West Papua masa depan.

Inti dari program politik ini adalah ambisi untuk West Papua yang bebas menjadi Negara Hijau pertama di dunia. Inti dari visi tersebut, yang diluncurkan pada COP26 di Glasgow, adalah prinsip bahwa ‘suku Melanesia di West Papua telah membuktikan [diri mereka sendiri] penjaga terbaik pulau New Guinea yang hijau dan kepulauan Melanesia biru ini.’ Deklarasi West Papua sebagai negara modern -negara dan Green State didasarkan pada filosofi hijau, ekonomi hijau, kebijakan pembangunan hijau, dan nilai-nilai kehidupan hijau.

Visi tersebut memiliki jangkauan yang luas, bertumpu pada definisi umum tentang keberlanjutan sebagai ‘memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka’. Ini menghilangkan prioritas pertumbuhan ekonomi dan ‘pembangunan’ demi pemulihan dan perlindungan lingkungan sambil menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dan lingkungan. Visi tersebut membuat upaya sentral untuk memerangi perubahan iklim, termasuk menargetkan gas, pertambangan, penebangan, dan perkebunan kelapa sawit sambil memberikan bantuan kepada negara-negara lain di Pasifik. Ia berencana untuk menjadikan Ecocide sebagai pelanggaran pidana dan berjanji untuk mendorong penuntutannya di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Berlawanan dengan pemaksaan kekuasaan korporasi melalui pendudukan kolonial, visi Negara Hijau menyeimbangkan lembaga-lembaga demokrasi modern dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk pengambilan keputusan yang menyerahkan perwalian tanah, hutan, perairan, dan lingkungan alam. Ini menegaskan pentingnya pengetahuan adat dan nilai-nilai adat dan norma-norma untuk mengelola alam. Secara signifikan, visi tersebut menarik hubungan penting antara pengelolaan ekologis dan keadilan sosial. Ini mencakup lembaga dan mekanisme independen untuk menjaga dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk oleh aparatur negara seperti polisi dan militer. Ini mencakup ketentuan untuk menjamin hak asasi manusia serta pendidikan dan kesehatan gratis.

Apa yang membuat visi ULMWP untuk Negara Hijau begitu menarik adalah bahwa itu bukan kemunduran total dari masyarakat modern atau pelukan ekonomi politik kapitalis yang telah menghasilkan begitu banyak ketidakadilan sosial dan ekologis di West Papua dan secara global. Ini menyeimbangkan kebutuhan akan institusi politik modern dengan ekonomi yang berfungsi selaras dengan lingkungan dan dikelola oleh penduduk asli. Bagi banyak orang di seluruh dunia, visi ini akan menawarkan inspirasi dalam perjuangan mereka sendiri untuk menentukan nasib sendiri, keadilan lingkungan, dan kemakmuran bersama.

Kiri Harus Mendukung Negara Hijau West Papua

Kita harus jelas bahwa penentuan nasib sendiri adalah prasyarat mutlak untuk visi ini. Negara Hijau hanya mungkin ketika West Papua mencapai kemerdekaan dari pendudukan Indonesia yang dengan sendirinya menerima dukungan politik dan material dari Inggris, AS dan negara-negara Barat lainnya. Inggris, misalnya, mendanai dan melatih pasukan khusus elit Indonesia. Perusahaan seperti BP yang berdomisili di Inggris dan diberi kebebasan untuk bertindak dengan impunitas secara internasional.
Ketika ULMWP meningkatkan perjuangannya untuk kemerdekaan, mengikatnya secara eksplisit pada perjuangan untuk keadilan lingkungan, kami di Kiri Inggris dan dalam gerakan iklim memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan solidaritas kami sendiri dengan orang West Papua. Skala deforestasi dan ekstraksi berarti bahwa kemerdekaan untuk West Papua harus menjadi prioritas utama bagi mereka yang berjuang untuk keadilan iklim.

Melalui kedekatan kami dengan pemerintah dan perusahaan kami, kami dapat memberikan pengaruh untuk menuntut diakhirinya dukungan militer untuk pendudukan serta keterlibatan BP. Kami dapat memberi dengan murah hati kepada Kampanye Papua Merdeka dan memasukkan suara West Papua di platform kami. Kita dapat berorganisasi untuk mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Manifesto Buruh 2019, misalnya, berjanji untuk ‘menjunjung tinggi hak asasi manusia rakyat West Papua’. Kita dapat mendorong untuk memantapkan prinsip ini dalam gerakan buruh kita dan mendorongnya lebih jauh.

Peluncuran visi Negara Hijau ini pasti akan semakin menginspirasi orang West Papua untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Hal ini selanjutnya dapat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mempertahankan perjuangan demi keadilan lingkungan dan adat. Di Kiri dan dalam gerakan iklim, kita juga harus mengambilnya sebagai inspirasi untuk melakukan solidaritas kita untuk perjuangan ini bersama dengan semua orang lain yang berdiri untuk kebebasan melawan kekerasan negara-negara kolonial dan perampasan modal internasional.

Tentang Penulis: Chris Saltmarsh adalah salah satu pendiri Partai Buruh untuk Kesepakatan Baru Hijau. Buku pertamanya adalah Burnt: Fighting for Climate Justice (Pluto Press, September 2021).
(https://tribunemag.co.uk/…/west-papua-indonesia…)

WestPapua #ProvisionalGovernment #GreenStateVision #ClimateJustice #COP26 #FreeWestPapua

November 12, 2021 0

Papua Sudah Merdeka, Dan Siap Menjalankan Pemerintahan NRWP

Planet Bumi merupakan tempat kehidupan seluruh Komunitas Makhluk, dalam tanda kutip (tidak hanya makhluk manusia) — Bumi dihuni oleh berbagai Makhluk. Ada hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk roh, bentangan alam dan benda-benda lain.

Kegiatan-kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan minyak, gas dan mineral, penebangan pohon, perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lainnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim (global warming) sangat cepat yang berdampak pada punahnya kehidupan di planet bumi.

(Makhluk Manusia) menjadi “aktor utama” penyebab pemusnahan ini. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada makhluk Manusia disalahgunakan hingga batas tak terkontrol yang mendatangkan malapetaka besar bagi seluruh kehidupan — Betapa jahatnya Manusia yang menjadi aktor utama yang mendatangkan (neraka abadi bagi seluruh kehidupan).

Perlahan makhluk Manusia telah mengetahui, bahwa telah salah besar terhadap seluruh kehidupan di planet bumi. Terutama, manusia telah salah besar terhadap Tuhan (Sang Pencipta/pemberi kuasa/mandat) —

Manusia mulai bingung sana-sini mencari “tempat tinggal cadangan” hingga ada yang lari ke Planet Mars, ada juga yang merancang Negara di luar angkasa sebagai tempat pelarian dari masalah.

Kehadiran (adanya) negara-negara merdeka di seluruh dunia, termasuk (terutama) Indonesia telah menjadi masalah besar bagi masa depan planet bumi (…)

dengan demikian,

“Apakah…. dengan ‘akan adanya’ kehadiran Kemerdekaan Negara Republik West Papua pun turut menjadi negara Merdeka ke Sekian yang yang membawa/menambah masalah baru? atau sebaliknya kemerdekaan West Papua dapat membawa “solusi bagi masalah yang ada” — ini adalah tanggung jawab kita bersama termasuk seluruh dunia.
_____
West Papua merupakan paru-paru bagi dunia (organ pernapasan bagi planet bumi) — oleh karenanya, kemerdekaan West Papua akan sangat menentukan arah (menjadi kompas) masa depan kehidupan bumi.

Intinya adalah: “semua makhluk penghuni planet Bumi” membutuhkan “Kehidupan” — untuk itu, tindakan mendesak (urgent) yang harus dilakukan adalah menyelamatkan planet bumi yang adalah tempat hidup seluruh makhluk.

West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2020 kemarin telah mengadopsi Undang-Undang Dasar (UUDS) dan Pemerintah Sementara dengan Visi-nya menjadi: NEGARA HIJAU PERTAMA DI DUNIA atau GREEN STATE.

Diadopsinya UUDS Provisional Government of West Papua mencakup semua bidang, terutama yang menjadi prioritas Pemerintah Sementara adalah mendatangkan Keselamatan dan Kehidupan abadi bagi seluruh Komunitas Makhluk khususnya di West Papua dan secara menyeluruh adalah kehidupan bagi planet bumi —

Kemerdekaan West Papua tidak hanya menjadi kemerdekaan bagi bangsa Melanesia di West Papua, tetapi lebih dari itu adalah kemerdekaan bagi seluruh kehidupan di planet bumi, dimana Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) hadir dengan Visi-nya “Green State” (…)
______
West Papua sudah siap!
★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP)
★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri;
★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang;
★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia;
★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf;
★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara;
★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);

Kami sudah siap!
West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.

WaSalam…

#FreeWestPapua #WestPapua #GreenState

September 26, 2021 0

Keinginan Rakyat West Papua, Hanyalah Bebas dan Merdeka!

Sejak tahun 60-an perjuangan Bangsa Papua melawan Sistem Kolonial Indonesia dan telah mengalami pembungkaman demokrasi, Intimidasi, teror, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan. Hingga banyak nyawa gugur atas nama perjuangan dan terus berlangsung saat ini.

Selama itu juga, Kolonial Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan perjuangan suci Bangsa Papua. Dengan cara yang sering dan sampai saat ini mereka gunakan adalah; memecah-belah persatuan serta tatanan hidup orang papua, dalam setiap organisasi² paguyuban maupun organisasi² perjuangan orang papua sampai dengan gereja-gereja yang ada di teritory West Papua. Dan mereka pun, membuat banyak organisasi² tandingan demi melemahkan persatuan orang papua.

Sudah 60 tahun kita berjuang melawan penjajahan kolonial Indonesia. Sepertinya sebagian para aktivis, pejuang dan pemimpin kemerdekaan West Papua sudah mengerti dan memahami cara-cara yang mereka gunakan adalah merugikan Perjuangan suci Rakyat Bangsa Papua.

Tetapi, sayangnya sebagian/kelompok pejuang Papua Merdeka telah terjebak dalam cara² dan setingan kolonial Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam perjuangan West Papua, mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk melawan dan mengusir Kolonial Indonesia serta sistemnya dari atas Tanah Papua. Yang mereka berpikir adalah bersaing atau melakukan tandingan terhadap organisasi² dan lembaga² resmi perjuangan Rakyat Bangsa Papua yang ada dan sedang berjuang saat ini.

Salah satu yang mereka lakukan adalah: Kongres II PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA baru-baru ini, dimana termuat dalam Media Suara Papua (SP). 24 Juni 2021; https://www.facebook.com/207588392657943/posts/4020236234726454/?app=fbl

Perbuatan seperti ini, sebenarnya menjalankan misi Penjajah Kolonial Indonesia dalam tubuh perjuangan Bangsa Papua. Karena, yang diinginkan Rakyat adalah West Papua cepat merdeka dan berdaulat penuh. Bukan melakukan tandingan² dalam organ perjuangan yang hanya memperpanjang penderitaan diatas Tanah Papua ini.

Oleh sebab itu, Rakyat West Papua harus bijaksana melihat dan menilai siapa para pejuang dan perjuangannya.

Kunci Perjuangan Papua untuk Merdeka adalah Persatuan. Dan akhirnya, persatuan tersebut sudah ada baik SIPIL maupun MILITER yaitu:

ULMWP yang telah mengumumkan “Pemerintah Sementara West Papua dan diangkat Hon. Benny Wenda sebagai Presidennya.
West Papua Army [WPA] yang telah diumumkan ole; Presiden Pemerintah Sementara West Papua, dalam salah satu Kabinet dari 12 Kabinet, dengan Panglima Tertinggi Chief. Gen. Mathias Wenda serta jajarannya.

Dengan demikian, siapapun pejuang yang berjuang Papua Merdeka diluar dari Pemerintah Sementara West Papua perlu dan penting untuk dipertanyakan. Kalau hanya karena EGO & AMBISI jangan mempermainkan nyawa Rakyat dan Pejuang West Papua.

Tanggungjawab Pejuang, membebaskan Rakyat dan Bangsa Papua.

Selamat berjuang…✊✊✊🔥
WaSalam…!!

ProvisionalGovernmentofWestPapua

WestPapuaArmy

FreeWestPapua #ULMWP #WPA

August 7, 2021 0

Presiden Sementara: Indonesia Memberlakukan Undang-Undang No Choice Kedua dengan RUU ‘Otonomi Khusus’

14 juli 2021| Dalam Pernyataan

Kami telah menerima informasi penting dari dalam Papua Barat: mahasiswa yang berdemonstrasi secara damai menentang pengenaan undang-undang ‘Otonomi Khusus’ kedua di Indonesia telah dilecehkan, dipukuli dan ditangkap oleh polisi di Universitas Cendrawasih di Jayapura hari ini.

Kekerasan brutal ini terjadi ketika Jakarta mencoba untuk memaksakan periode ‘Otonomi Khusus’ lainnya kepada rakyat Papua Barat, di luar kehendak mereka. Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dibentuk untuk menjadi bagian dari lengan panjang Jakarta di Papua Barat, bahkan telah menolak upaya pemerintah Indonesia untuk memaksakan era baru secara paksa.

Orang-orang Papua Barat telah bersatu dalam menolak apa yang disebut Otonomi Khusus. MRP, Dewan Adat Papua (DAP), ULMWP, sayap militer Papua Barat, Petisi Rakyat Papua (terdiri dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil), dan 1,8 juta yang menandatangani Petisi Rakyat Papua Barat pada tahun 2017, semuanya telah menyatakan langsung penolakan pendudukan Indonesia yang tidak sah dan upaya memperbaharui ‘Otonomi Khusus’.’Otonomi Khusus’ sudah mati.

Kami menyaksikan Act of No Choice kedua. Pada 1960-an, Indonesia menginvasi negara kita dengan ribuan tentara, melecehkan, mengintimidasi, dan membunuh setiap orang Papua Barat yang berbicara untuk kemerdekaan. apa yang terjadi hari ini, dengan lebih dari 21.000 tentara baru dikerahkan, operasi militer besar-besaran di Intan Jaya, Nduga dan Puncak, dan penindasan polisi terhadap semua perlawanan, adalah sama dengan apa yang terjadi pada kita pada tahun 1969. ‘Otonomi Khusus’ 2.0 adalah pemaksaan kolonial .
Indonesia harus segera menghentikan
RUU ‘Otsus’ kedua. Rakyat Papua Barat sudah memberikan mandat penuh kepada Pemerintahan Sementara ULMWP. Kami memiliki konstitusi kami, kabinet kami dan departemen kami dan berjalan. kami tidak membutuhkan tipu daya dan kebohongan skema Jakarta. Kami sudah merebut kembali kedaulatan kami, dan menolak semua hukum Indonesia yang dikenakan kepada kami.

Saya menyerukan kepada Uni Eropa, Pemerintah Inggris, Amerika Serikat, Australia, OACPS, MSG, PIF, Bank Dunia, dan semua organisasi internasional untuk menolak pemerintahan dengan todongan senjata ini. Tidak ada pendanaan, dukungan atau pelatihan internasional untuk paket ‘Otonomi Khusus’ Indonesia. Presiden Indonesia harus duduk bersama saya, sebagai Presiden Sementara Pemerintahan Sementara ULMWP, untuk mencari solusi bagi rakyat saya berdasarkan penentuan nasib sendiri, keadilan dan perdamaian.

Untuk semua orang Papua Barat, di mana pun Anda berada di dunia – baik di pengasingan, bekerja di pemerintah Indonesia, atau di kota-kota dan desa – untuk pendukung solidaritas kami, inilah saatnya untuk bersatu dan mengakui Pemerintahan Sementara dan Konstitusi kami . kami siap untuk menjalankan urusan kami sendiri.
Benny Wenda

Presiden Sementara
Pemerintah Sementara ULMWP
https://www.ulmwp.org/interim-president-indonesia…

July 15, 2021 0

Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.

Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)
Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

July 4, 2021 0

Pastor Alan Nafuki berpulang, ucapan duka cita mengalir dari Papua

Nabire, Jubi – Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Markus Haluk menyampaikan rasa duka citanya atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki pada Senin (14/6/2021). Pastor Alan Nafuki adalah Ketua Vanuatu West Papua Unification and Association Committee atau VWPUAC yang selalu konsisten menyuarakan dukungan bagi gerakan Papua merdeka.

“Ia adalah seorang Bapa, Gembala, saudara, dan seorang pejuang kemerdekaan Vanuatu. Sejak studi pada awal 1970-an di Meden, Papua Nugini, ia jatuh hati dengan manusia dan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Selama 40 tahun lebih ia berjuang dan bersuara bagi kemerdekaan Papua di Vanuatu. Kami sedih dan berduka,” kata Haluk saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Senin (14/6/2021).

Haluk mengatakan Pastor Alan merupakan salah satu tiang gerakan Papua merdeka di Vanuatu. “Rakyat dan bangsa Papua akan selalu mengenangnya selalu memimpin aksi, lobi Papua merdeka di berbagai forum di Vanuatu, Melanesia, dan Pacifik,” kata Haluk.

Ia berharap semangat mendiang Pastor Alan Nafuki akan menggugah hati para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG). “Supaya pada pertemuan MSG pada 15-17 Juni 2021 [nanti] forum MSG dapat menerima ULMWP sebagai anggota penuh,” kata Haluk.

Haluk menyatakan Ketua ULMWP, Benny Wenda, telah mengumumkan masa berkabung selama sepekan, untuk menghormati berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Itu duka bersama rakyat, para pemimpin Vanuatu dan Melanesia. Wakil ULMWP akan hadir dalam acara duka di Vanuatu,” kata Haluk.

Aktivis Hak Asasi Manusia, Daniel Randongkir juga menyampaikan rasa bela sungkawanya atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Terlalu besar jasa-jasamu untuk Tanah Papua. Kami akan mengenang jasa besar yang kau abdikan untuk perjuangan Tanah Papua. Jangan lupa mendoakan kami dan perjuangan kami,” kata Randongkir.

Randongkir mengatakan rakyat Vanuatu maupun rakyat Papua berduka atas berpulangnya Pastor Alan Nafuki. “Kami orang West Papua juga berduka yang amat mendalam atas kepulangan Pastor Alan Nafuki,” katanya.

Kabar berpulangnya Pastor Alan Nafuki menyebar luas di Papua. Salah satu warga di Papua, Melvin Yobe turut menyampaikan rasa duka citanya. “Kami rakyat Papua korban penjajahan Indonesia merasa kehilangan [atas berpulangnya] pejuang kemerdekaan Papua di Vanuatu. Tuhan Allah bangsa Papua menyebutmu di surga,” kata Yobe. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

June 16, 2021 0