14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Masyarakat Papua yang tergabung dibawah Komite Nasional Papua Barat saat melangsungkan aksi damai di Jayapura, mendesak negara-negara Africa, Karibia dan Pasifik untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua lepas dari Indonesia. – Jubi/Yuliana Lantipo

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0

Ratusan Massa Papua Merdeka Orasi di Tengah Kota Jayapura

Jayapura, Jubi – Sedikitnya seratusan lebih demonstran pro Papua Merdeka yang menamakan diri Komunitas masyarakat Dok 7,8,9 Tanjung Ria Jayapura melakukan orasi damai di tengah Kota Jayapura, tepatnya di Taman Imbi, Rabu (15/6/2016). Aksi itu dimulai sekira pukul 15:00 WIT.

Demonstran awalnya berniat melakukan aksi damai di halaman kantor DPR Papua. Namun puluhan polisi yang berjaga sejak pagi menghalangi pendemo masuk ke halaman kantor wakil rakyat Papua itu. Polisi menutup dan menjaga semua pintu masuk. Alasannya, demonstran tak memiliki ijin dari kepolisian setempat. Demonstran yang dikoordinir Asius Ayemi itu tak putus asa.

Demonstran akhirnya memilih menyampaikan orasi politiknya di Taman Imbi. Dalam orasinya, Asius Ayemi sempat mengkritik polisi yang menghalangi pihaknya memasuki halaman DPR Papua.

“Ini rumah rakyat, kenapa polisi halangi kami. Biarkan kami masuk ke halaman DPR Papua. Apakah wakil rakyat menerima kami atau tidak itu terserah mereka. Buka ruang demokrasi. Ini rumah rakyat. Ini kantor kami,”

kata Asius.

Sementara Filipus Robaha dalam orasinya mengatakan, ini menjadi catatan dan pelajaran politik. Para legislator Papua itu bukan dipilih oleh aparat keamanan, Polri dan TNI, namun rakyat sipil. Rakyat yang punya hak suara memilih.

“Kita pilih mereka menyuarakan aspirasi kita. Menjadi lidah rakyat, bukan lidah aparat keamanan. Papua Merdeka itu pasti. Papua Merdeka bukan hanya dipikirkan Edison Waromi, Papua Merdeka bukan hanya dipikirkan Buhctar Tabuni dan lainnya, tapi Papua Merdeka menjadi candu orang Papua dari Sorong sampai Samarai,”

kata Filipus Robaha dalam orasinya.

Katanya, candu Papua Merdeka bukan karena pemikiran orang-orang Papua tapi pendiri atau peletak GKI di tanah Papua, I.S. Kijne. Kijne mengatakan, “bangsa ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri”. Ini yang terus ada dalam benak orang Papua”.

Setelah berorasi kurang lebih 90 menit, seorang perwakilan demonstran membacakan pernyataan sikap. Beberapa poin pernyataan sikap itu antar lain, menolak kedatangan Meko Polhukam, Luhut Panjaitan ke Papua. Pelaporan HAM di West Papua harus diselesaikan di luar kepentingan politik Indonesia karena aktor pelanggaran HAM di Papua adalah Negara Indonesia. Tak mungkin negara mengadili negara. Sejak Indonesia menganeksasi Papua Barat pada 1963, dan sampai kapan pun tak ada jaminan hidup kepada bangsa Papua. Indonesia hanya butuh kekayaan alam dan sumber daya alam Papua, bukan orang asli Papua.

“Itu motivasi sesungguhnya Indonesia di Papua. Kami rakyat Papua tak butuh sandiwara politik Jakarta melalui tim terpadu penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat bentukan Menko Polhukam. Kami menolak tim penanganan pelanggaran HAM di Papua buatan Indonesia yang melibatkan Marinus Yaung. Matius Murib dan Lien Molowali. Mereka ini tak punya kapasitas menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,”

kata perwakilan demonstran itu.

Pernyataan sikap lainnya, mendesak penentuan nasib sendiri. Mendesak tim pencari fakta Forum Island Pasifik segera ke Papua. Mendesak aktivis HAM, agama korban dan seluruh rakyat Papua menolak tim bentukan Menkopolhukam. (*)

June 15, 2016 1

Aksi KNPB Bersama Rakyat West Papua di Yalimo Berjalan Lancar

YALIMO, WENE-PAPUA – Pada hari 15 Juni 2016.aksi Nasional di seluruh Papua dari Sorong sampai Merauke Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Daerah (PRD) Wilayah Yalimo bersama rakyat Papua Barat di Yalimo melakukan aksi demo damai.

Berikut stekmen politik sekaligus tuntutan rakyat Papua Barat wilayah Yalimo:
1. Menolak Tim penanganan pelanggaran HAM di Papua Buatan Jakata
2. Menolak dialog Jakata – Papua.
3. Menundukung papua masuk anggota penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan
4. Rakyat Papua menuntut penentuan Nasib sendiri (Referendum) bagi West Papua
Aksi yang dipusatkan di jantung Kota Elelim tersebut berjalan dengan lancar, aman, tertip dan terkendali. Dan juga sedang berlangsung sampai berita ini di turunkan.

Berikut foto-foto selengkapnya:

June 15, 2016 1

Negosiasi Buntu, Massa Aksi KNBP Ancam Demo Hingga Malam

Jayapura, Jubi – Negosiasi antara polisi dan massa aksi Komite Nasional Papua Barat tidak membuahkan hasil. Ratusan massa aksi dibeberapa titik di Jayapura tak dizinkan berkumpul bersama. Massa ancam akan duduki jalanan hingga tengah malam.

Aksi KNPB ini bertujuan menolak kedatangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Luhut B Panjaitan, yang direncanakan tiba di Jayapura pada Rabu (15/6/2016) ini.

Pantauan Jubi, ada tiga kelompok aksi di Perumnas 3 yang dihadang polisi. Pertama, sekitar 500 massa dari arah Rusunawa Universitas Cenderawasih (Uncen), sekelompok mahasiswa Uncen yang mengenakan jas almamater kuning di jalan Direktorat Uncen, dan sekitar 300 massa di Jalan Perumnas 3 tempat putaran taxi. Jumlah massa terus bertambah.

Massa aksi menolak tim penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Papua yang dibentuk oleh Menko Polhukam - Jubi/Victor Mambor — Massa aksi menolak tim penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Papua yang dibentuk oleh Menko Polhukam – Jubi/Victor Mambor

Salah satu orator di putaran taxi Perumnas 3, Pontius Omoldoman, yang juga Ketua Majelis Permuswaratawan Mahasiswa Universitas Cenderawasih, menyerukan pihaknya akan bertahan di jalanan, tepat di mana massa aksi dihadang polisi, hingga malam apabila mereka tak diizinkan bergabung bersama massa aksi lainnya.

“Massa aksi di beberapa titik sudah berkumpul di Merpati, Abepura. Mereka datang dari beberapa titik. Tapi kami yang di sini, kenapa tidak diizinkan? Jadi, kalau polisi masih tidak mengizinkan, kami akan tetap bertahan di sini sampai malam, bila perlu sampai jam 12 malam,” kata Pontius dihadapan para polisi yang menolak permintaan mereka.

Negosiasi massa aksi yang dihadang dekat Gerbang Direktorat Uncen pun berbuah penolakan.

Kepala Polisi Resort Abepura AKBP Tober Sirait yang langsung memimpin pengahadangan dan pengawasan dekat Gapura Direktorat Uncen menyatakan terima kasih kepada massa aksi karena menjalankan aksi dengan tertib dan aman.

Dua perempuan yang ikut dalam aksi Komite Nasional Papua Barat, Rabu (15/6/2016) - Jubi/Yuliana Lantipo — Dua perempuan yang ikut dalam aksi Komite Nasional Papua Barat, Rabu (15/6/2016) – Jubi/Yuliana Lantipo

“Terima kasih ade, karena kamu teratur, tidak mengganggu lalulintas walaupun agak terhambat,” ucap AKBP Tober Sirait saat membuka negosiasi dengan KNPB.

Namun, ia menegaskan menolak permintaan mereka karena bertentangan dengan hukum di Indonesia.

“Saya sebagai Kapolres menyampaikan permohonan maaf kepada kalian semua, permintaan saudara tidak bisa saya fasilitasi, karena apa yang jadi tujuan ade-ade ini sudah kami tahu. Ada perbedaan prinsip. Prinsipnya adalah ideologi, bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945,” ucap Kapolres.

Agus Kossay, negosiator KNPB mempertanyakan sikap mantan Kapolres Keerom tersebut. Ia menyatakan menerima untuk tidak reli ke kantor DPRP di Jayapura kota. Namun, ia mempertanyakan mengapa permintaan mereka ditolak untuk diberikan tempat di lapangan kosong, tidak jauh dari Gerbang Uncen.

Massa aksi bertahan di sekitar putaran taxi Perumnas III, Waena karena tak bisa melanjutkan aksi mereka menuju DPRP - Jubi/Victor Mambor — Massa aksi bertahan di sekitar putaran taxi Perumnas III, Waena karena tak bisa melanjutkan aksi mereka menuju DPRP – Jubi/Victor Mambor

“Kami minta polisi mundur, kami maju, sedikit ke lapangan itu, supaya lalu lintas di jalan ini lancer dan tidak ganggu orang yang lewat. Tapi, kenapa polisi tolak? Kalau terjadi masalah karena disenggol atau yang lain, siapa yang mau tanggungjawab?” tutur Agus.

Hingga menjelang pukul 3 sore, massa aksi di tiga titik di Perumnas 3 itu masih bertahan.

Aparat polisi bersiaga dengan menurunkan ratusan anggota dilengkapi pentungan dan tongkat karet. Satu mobil Gegana diparkir persis dibelakang kumpulan massa aksi di Perumnas 3. Beberapa truck polisi juga tampak disiagakan di sepanjang jalan tersebut. (*)

June 15, 2016 1

Demo KNPB : Ini Tanah Kita, Jangan Takut untuk Lawan !

Jayapura, Tabloid-Wani — Meski dikawal secara ketat aparat keamanan yang diterjunkan dari Polda Papua, aksi demo yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tetap berjalan.

Di Abepura, seluruh anggota KNPB saat ini sudah dikumpulkan untuk berunjukrasa persis di sekitaran lampu merah Abepura sehingga menimbulkan kemacetan panjang kendaraan yang hendak menuju ke pusat kota Jayapura dari arah Sentani.

“Angkat bendera kalian tinggi-tinggi, mulut kita dibungkam jadi biar bendera yang berbicara. Ini tanah kita, jangant takut,” ucap salah seorang yang ditugaskan memberikan orasi.

Dari pantauan, massa KNPB yang berkumpul di Abepura datang dari sekitaran Tanah Hitam, Abe Pantai, Kotaraja dan sebagian juga datang dari Expo Waena dan Perumnas III.

Massa KNPB berniat bergerak menuju Kantor DPRP Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menolak tim penyelesaian pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dibentuk Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

KNPB juga mendesak ULMWP segera diterima sebagai anggota penuh di blok regional negara-negara pasifik (MSG).

“Referendum harga mati,” teriak salah seorang demonstran.

Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di sekitaran demonstran dan tidak mengijinkan massa KNPB bergerak menuju Kantor DPRP.

June 15, 2016 1

Terima Aspirasi di Tempat yang Salah, DPR Papua Minta Maaf pada Rakyat Papua

Penulis Arnold Belau – Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Laurenzuz Kadepa, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang membidangi Hukum dan HAM, juga ketua tim DPR Papua yang terima aspirasi dari rakyat Papua dan KNPB menyampaikan permohonan maaf. Karena DPR Papua terima aspirasi di tempat yang salah dan tidak layak.

Kadepa mejelaskan, DPRP terima aspirasi ribuan massa rakyat Papua yang turut serta dalam demo damai yang dimediasi KNPB. Kata dia, anggota DPRP yang datang temui massa aksi adalah, Yakoba Lokbere, ketua Komisi V, Nason Uty, Gerson Soma dan Lazarus Siep.

“Kami DPR Papua meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua, karena kami menerima aspirasi rakyat di tempat yang salah. Tanggal 2 Mei 2016 kami terima di Mako Brimob Kotaraja, tanggal 31 Mei 2016 kami terima di Perumnas 3 Waena dan tanggal 15 Juni 2016 kami terima di Lingkaran, Abepura,” ungkap Kadepa kepada suarapapua.com dari Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2016).

Lanjut Kadepa,

“sudah tiga kali DPRP terima aksi demo di tempat yang salah. Kami DPRP menolak tegas tim HAM bentukan Luhut untuk selesaikan persoalan HAM Papua. Alasannya tidak melibatkan komnas HAM RI dan kami tidak percaya mereka selesaikan dengan benar mengingat keterlibatan petinggi militer,”

katanya.

Kata Kadepa, pihaknya juga mengutuk semua pelaku yang akhir-akhir ini bikin resah masyarakayt Papua dengan berbagai macam upaya dan aksi.

“Kami mengutuk siapapun pelaku dalam kematian orang Papua di seluruh Papua dengan banyak modus, tabrak lari, penculikan, dll,” tegasnya.

Kadepa juga mengatakan, untuk menyikapi semua ini, DPR Papua akan memanggil Kapolda Papua, Paulus Waterpauw sebagai penanggunjawab keamnan di seluruh Papua.

“Kami DPRP akan memanggil kapolda Papua, sebagai penanggungjawab keamanan untuk menjelaskan kepada kami sebagai wakil rakyat atas kondisi ini. DPR Papua dulu beda dengan sekarang, DPR sekarang tidak diskriminatif. Dimanapun, apapun resiko kami DPRP akan turun menerima apapun aspirasi. Kami minta bebaskan seluruh aktivis KNPB yang sudah ditahan di seluruh Papua. Itu sikap, saat menerima aspirasi rakyat tadi,”

ujarnya.

Sementara itu, Jubir Nasional KNPB Pusat, Bazoka Logo mengatakan, sikap yang Polisi kolonial tunjukkan hari ini sesungguhnya mendukung dan mempercepat perjuangan bagi Papua Barat, dan juga kemudian merusak citra demokrasi Indonesia sendiri.

“Rakyat Papua semakin jelas dan semakin sulit untuk percaya Indonesia sebagai negara demokrasi, jika Pengamanan aparat kepada rakyat yg ada di Papua dalam menyampaikan pendapat dibuka umum. Polisi seharusnya kedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bukan kedepankan kekerasan dan represif,”

ujar Logo.

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 1

ULMWP Berpeluang Diterima Menjadi Anggota Penuh Grup Negara Melanesia

KBR, Jakarta- Organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) hari ini menyampaikan pandangan umum sekaligus permohonan keanggotaan tetap pada Pertemuan Menteri luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Fuji pada 14-16 Juni 2016. Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk mengungkap delegasi mereka hari ini menyampaikan pandangan umum di hadapan Menteri Luar Negeri anggota-anggota MSG untuk dapat menjadi anggota penuh. S

Kata Markus keputuisan akan diberikan pada pertemuan para pemimpin MSG pada pertengahan Juli 2016 di Solomon Island.

“Pertama disampaikan bahwa dari sisi kesiapan masyarakat Papua mendukung penuh ULMWP baik orang Papua yang berada di Papua, di dalam negeri, di rimba raya dan di luar negeri. Kedua, dukungan terus berdatangan dan di waktu yang sama pemerintah telah meningkatkan kekerasan yang meningkat di Papua. Jadi update situasi tapi juga menyampaikan kesiapan ULMWP menjadi full member. (Sudah ada tanggapan?) Keputusannya nanti diputuskan oleh para pemimpin di Solomon Island Juli 2016,” ungkap Markus kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Markus menambahkan, selain 2 orang delegasi ULMWP yang berangkat ke Fiji, aktivis Papua lain hari ini mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua. Markus mengklaim dalam aksi ini sekira seribu orang ditangkap polisi.

Menurut Markus tak ada lagi alasan MSG menolak permohonan ULMWP menjadi anggota penuh setelah mereka diterima menjadi anggota pengawas atau observer sejak 2015.

“Bagian yang para pemimpin MSG minta (untuk bersatu) sejak 2013 kami sudah penuhi. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk mereka menunda atau mengulur-ulur waktu untuk menerima kami sebagai full member,” pungkasnya.

Peluang

Penanggungjawab Lembaga Kemanusiaan Papua Honai Center, Basilius Triharyanto menilai Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) berpeluang diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). Meski begitu, menurut Basilius, tidak mudah karena ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menghambat status mereka dinaikkan menjadi anggota tetap.

“Perkembangan beberapa bulan terakhir ini, mulai terlihat pemetaannya dan pemetaan antara negara-negara anggota MSG yang mendukung west Papua yang diwakili ULMWP. Posisinya saat ini ketua MSG sendiri, perdana menteri Solomon Island Manasseh Sogavare menegaskan sejak awal bahwa ia mendukung penuh kehadiran ULMWP dalam MSG. Komitmen ini dijelaskan dan ditegaskan sejak awal. Sementara Manasseh Sogavare sendiri akan memimpin pertemuan tingkat pimpinan negara-negara MSG pada Bulan Juli depan,” kata Basilius kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Basilius menambahkan, anggota MSG yakni Fiji dan PNG merupakan dua negara yang bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Mereka beberapa kali diklaim mendukung Indonesia, di beberapa forum sidang, keberpihakan mereka kepada Indonesia lebih kuat. Sementara untuk negara anggota lain yang sejak awal mendukung West Papua untuk menjadi anggota MSG adalah Vanuatu, Salomon Island dan New Caledonia.

“Di dalam forum itu memang ada perdebatan, tapi kalau melihat komitmennya tidak berubah, diterimanya ULMWP dalam MSG sangat terbuka dan yang melatarbelakangi itu adalah memang yang diangkat hari-hari ini semakin terbukanya isu hak asasi manusia yang mendapatkan solidaritas di kalangan negara-negara Melanesia,” paparnya

Editor: Rony Sitanggang

June 15, 2016 0

Dosen Uncen Papua: Masalah Papua Bukan Masalah Indonesia Tapi Masalah Internasional

Jayapura, (KM)—Salah satu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Cendrawasih (FISIP Uncen) Papua, Frans Kapisa, mengatakan, perjuangan masalah Papua adalah bukan masalah indonesia, tetapi masalah dunia Internasional dan Negara-negara Forum Pasifik.

“dengan adanya masalah ini, dikomitmen bahwa perjuangan Papua dilakukan secara bermartabat. Jangan kita berjuang dengan menggunakan kekerasan diatas tanah ini. Sebab, kebenaran adalah jalan menuju sebuah kemenangan,”kata Frans dalam orasi yang disampaikan di hadapan masa aksi, Rabu, (13/04/16).

Menurutnya, dengan melihat perjuangan Papua dinilai hampir mengakhir kebebasan atas tindakan kolonial indonesia.

Lanjutnya, dengan melakukan aksi demo damai yang dimotori dar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) guna mendukung ULMWP agar terdaftar sebagai anggota penuh di MSG pada konfrensi 3 Mei mendatang.

“hal ini sudah menunjukan bahwa kemerderkaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia di hapuskan,”katanya, yang juga diakui sebagai Aktivis Papua.

Ia menilai, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan konflik perpanjangan persolan menyangkut Otsus dan kesejahtraan ekonomi di papua. Tetapi, menyangkut status politik, yakni penentuan nasib sendiri.

“Untuk itu, Papua akan terlihat adanya udara segara ketika Papua termasuk anggota Penuh di MSG,”tegasnya.

Ia berharap, 3 Mei 2016 mendatang Papua akan terdaftar menjadikan salah satu anggota penuh di MSG itu sudah pasti.

“maka, perlu ada dinamika aksi atau dukungan dari seluruh rakyat papua untuk regalitasi dalam forum MSG nanti,”harapnya.

Sementaraitu, salah satu Atlet Bola Kaki,penjaga gawang dari Tim Mutiara Hitam, Jayapura, Eneko Pahabol, mengatakan, “saya juga mewakili teman-teman atlet di Papua juga sangat mendukung ULMWP agar Papua masuk sebagai anggota penuh di MSG.

Kata dia, satu hal yang menjadi dosa terbesar ialah orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Itu sudah menjadi dosa terbesar.

“maka, apa yang dinilai di Papua kalau itu benar, yah harus dilakukan. Jangan tunggu dan menunggu,”tegasnya.

(Yosafat Mai Muyapa/KM)

Editor: Alexander Gobai

June 13, 2016 0

Info: ULMWP Menerima Undangan Resmi Dari MSG

WENE-PAPUA – The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menerima undangan resmi dari kantor(MSG).

Berikut Informasi resmi ULMWP kepada seluruh rakyat West Papua:

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua -(ULMWP) dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016.

Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

June 12, 2016 1

Tolak Tim Pencari Fakta HAM Jakarta, Ini Lima Pernyataan ULMWP

Jayapura, Jubii – United Liberation Movement for West Papua, wadah politik Papua Merdeka yang berstatus observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) mengatakan menolak tim Hak Asasi Manusia yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. ULMWP anggap tim itu hanyalah upaya Jakarta menghalangi diplomasi ULMWP di Pacific dan dunia Internasional.

Penolakan itu disampaikan anggota Tim kerja UMLWP dalam negeri, Sem Awom, dalam jumpa pers di Elsham Jayapura, didampingi sejumlah pejuang yang tergabung dalam ULMWP. ULMWP menyampaikan lima pernyataan sikap penolakan.

Pertama, menolak dengan tegas tim pencari fakta buatan kolonial Indonesia yang melibatkan orang Papua seperti Marinus Yaung, Matius Murib, Lien Maloali. Orang-orang yang terlibat ini mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM.

Kedua, mendesak segera mengirim tim atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (Refrendum) untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiga, mendesak tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) segera ke Papua.

Keempat, mendesak semua aktivis HAM, Agama, korban dan seluruh rakyat Papua untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari Fakta Pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam Republik Indonesia.

Kelima, menyerukan kepada seluruh komponen rakyat Papua itu terlibat dalam aksi demo damai menolak tim pencari fakta buatan Jakarta yang akan dilaksanakan pada Rabu 15 Juni 2016 yang di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat.

Koordinator aksi, KNPB, Bazoka Logo mengatakan pihaknya sudah siap mengiring Indonesia menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara menghargai martabat manusia. Karena itu, siapapun yang bersimpati dengan dengan kemanusiaan dapat terlibat dalam demonstrasi damai nanti.

“KNPB mediasi rakyat tidak main-main. Kita mengorbankan perjuangan damai. Kami mengundang simpati kemanusiaan,”tegas pria yang juga juru bicara KNPB pusat ini dalam jumpa pers itu.

Kata dia, alasan apapun KNPB tetap maju membawa agenda rakyat. Kalau Indonesia mau membatasi, pihaknya mempersilakan Indonesia membatasinya. Karena, pembatasan ruang demokrasi itu yang diinginkan KNPB dalam perjuangan.

“KNPB sudah siap giring Indonesia melakukan pelanggaran HAM,”tegasnya.(*)

June 10, 2016 0