PNWP, NRFPB dan WPNCL Resmi Sosialisasikan Hasil ULMWP

Para Pimpinan PNWP, WPNCL dan NRFPB melakukan sosialisasi terbuka hasil ULMWP di Asrama Rusunawa, Waena, 3/2/2015 – Jubi/Arnold Belau

Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) secara resmi mulai melakukan sosialisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dilahirkan di Saralana, Vanuatu awal Desember 2014 lalu kepada seluruh rakyat Papua Barat.

Jonah Wenda dari WPNCL mengatakan, lahirnya ULMWP adalah satu langkah maju dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. ULMWP lahir karena permintaan negara-negara anggota MSG untuk melakukan penyatuan dalam negeri diantara orang Papua agar bersatu dan satu suara.

“Maka untuk menindak lanjutinya pada Desember 2014 lalu semua faksi-faksi perjuangan bersatu. Dan pada tanggal 5 Februari 2015, secara resmi ULMWP telah mendaftarkan proposal ke sekretariat MSG di Vanuatu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyatukan seluruh orang Papua Barat dan ini adalah sosialisasi pertama dan resmi,”

jelas Jonah, (2/3/2015) di Asrama Rusunawa, Waena, Jayapura..

Selain itu, Viktor Yeimo, ketua umum KNPB mengatakan, agenda persatuan perjuangan bangsa Papua adalah agenda yang urgen dan agenda yang paling mendesak di dalam perjuangan orang Papua. Oleh karena itu, kita harus bersatu.

“Kunci orang Papua untuk merdeka adalah persatuan. Persatuan di dalam negeri adalah satu yang diinginkan dan dirindukan oleh masyarakat internasional. Juga persatuan antar pemimpin faksi-faksi perjuangan adalah satu kerinduan orang Papua. Dan para pemimpin bangsa Papua Barat sudah buktikan dan kini sudah bersatu,”

ungkap Yeimo.

Dikatakan oleh Yeimo, untuk menjawab kerinduan orang Papua dan masyarakat internsional untuk bersatu sudah diwujudkan. Dan hari ini rakyat papua sudah bersatu dan ada dibawah payung ULMWP.

Lanjut Yeimo, hari ini secara terbuka, PNWP, WPNCL dan NRFPB membuka sosialisasi. ULMWP bukan saja orang di luar negeri tetapi ULMWP didukung oleh tiga organisasi besar dan seluruh lapisan rakyat Papua Barat oleh karena itu sosialisasi akan mulai dilakukan sejak hari ini ke seluruh wilayah Papua Barat.

“Kenalkan ULMWP sebagai payung organisasi bersama yang sedang berjuang untuk mendorong perjuangan ditingkat internasional. Oleh karena itu kami harapkan doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk masuk sebagai anggota MSG,”

harap Yeimo.

Selain itu, Willem Rumasep dari NFRPB mengatakan, hari ini dideklarasikan kepada rakyat Papua Barat tentang hasil kesepakatan yang dilakukan di Vanuatu pada bulan November lalu.

“Nantinya, tiga organisasi besar ini akan melakukan sosialisasi di seluruh tanah Papua Barat dengan gaya dan caranya masing-masing. Untuk memberitahukan kepada rakyat Papua Barat bahwa saat ini orang Papua harus bersatu dalam ULMWP,”

katanya.

Wakil ketua PNWO, Ronsumbre mengatakan, apa yang akan diwujudkan oleh tiga komponen perjuangan untuk mewujudkan persatuan diantara seluruh orang Papua Barat adalah akan bukti keinginan hati nurani rakyat Papua Barat.

“Hati nurani rakyat Papua Barat yang akan membuktikan persatuan itu. Jadi kalau informasi yang kami sampaikan bahwa masyarakat internasional menghendaki bersatu. Dan rakyat Papua menyatakan hari ini kami bersatu dan keinginan kami adalah satu, yaitu merdeka sebagai bangsa. Itu adalah kongkrit dari persatuan orang Papua hari ini,”

ujarnya.

Untuk diketahui, PNWP, WPNCL dan NRFPB telah bersatu di Saralana, Vanuatu dan melahirkan ULMWP. Setelah bersatu, mereka telah menyatakan untuk mengajukan kembali aplikasi ke MSG melalui ULMWP. (Arnold Belau)

March 4, 2015 1

Jokowi-JK Waspadalah, Papua Bakal Merdeka Susul Timor Leste?

KONFRONTASI– Isu Papua kian mengalami internasionalisasi. Kelompok separatis Papua makin mengglobal. Perjuangan jalur politik dan diplomasi luar negeri gerakan separatis Papua Barat tampaknya tinggal menunggu waktu bakal tercapai. Kemauan politik Jakarta membendungnya kalah cepat dari maneuver Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Vanuatu, Papua Nugini, Salomon Island, Fiji dan FLNK (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste). Pada 5 Juni mendatang, mereka menggelar KTT di Salomon Island.Setelah sekian lama organisasi Papua Merdeka berjuang, Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang digelar di Salomon Island pada 5 Juni 2015 berpotensi menjadi tonggak Papua Barat menjadi Timor Leste kedua.

Forum tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab, secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. Perjanjian yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 itu memasukan MSG sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF).

Kewaspadaan pemerintah RI makin tertuntut tinggi karena wacana Papua Merdeka menjadi topik utama dalam KTT MSG. Fokus agendanya ngeri-ngeri sedap bagi NKRI, yaitu membahas status Republik Federasi Papua Barat sebagai anggota penuh MSG. Lho, memangnya sudah ada negara federasi Papua Barat?

Tanggal 5 Februari kemarin, MSG telah menerima pendaftaran ulang kelompok perlawanan Papua menjadi Republik Federal Papua Barat dalam wadah United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu. Wadah inilah yang bakal dilebur menjadi Republik Feredasi Papua Barat.

Pendaftaran ULMWP dimotori oleh Benny Wenda, tokoh separatis Papua di Inggris, dan merupakan gabungan dari tiga organisasi perjuangan orang Papua. Yaitu Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan. Sebelumnya, pada 2013, MSG pernah menolak ULMWP menjadi bagian dari MSG justeru karena tidak adanya unifikasi kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat.

Bukan tak mungkin bila dalam KTT MSG mendatang melahirkan resolusi berdirinya Republik Federal Papua Barat. Kalau resolusi tercapai, tinggal dibawa ke Sidang Umum PBB melalui pembahasan tingkat kawasan Pacific Islands Forum. Kalau PBB menyetujuinya, itu berarti Papua Barat akan menjadi Timor Leste kedua dalam sejarah Indonesia. Terlebih lagi, sampai sejauh MSG masih solid mendukung Papua Barat melepaskan diri dari NKRI.

Soliditas tersebut tampak sekali ketika Proposal Papua, yang akan dibahas dalam KTT MSG sejatinya digelar pada 23-24 Maret lalu, tapi dijadual ulang pada Juni mendatang hanya karena menunggu situasi normal Vanuatu. Negara anggota MSG sekaligus sebagai Kantor Sekretariat MSG dan negara-negara Pasifik Selatan itu sedang dilanda bencana alam angin topan.

Vanuatu selama ini sangat loyal mendukung berdirinya Republik Federasi Papua Barat. Yang mutakhir, PM Vanuatu, Joe Natuman, menyatakan sama sekali tak keberatan menawarkan diri menjadi tuan rumah simposium para aktivis OPM yang digelar pada akhir tahun kemarin.

Yang patut disesalkan, langkah RI mengantisipasi ancaman disintegritas NKRI dalam kasus Papua Barat ini tergolong lambat dan lembek. Langkah pemerintahan Presiden Jokowi belakangan masih terbilang reaktif berjangka pendek dan tidak menuntaskan akar persoalan, yaitu memadamkan bara separatisme.

Pemikiran bahwa memberi bantuan bagi korban bencana angin topan kepada Vanuatu sebesar 1 juta US$ pada pertengahan Maret lalu akan membuat negara kecil akan lebih bersahabat pada Indonesia sebaiknya disisihkan. Bantuan itu tidak akan menyurutkan dukungan Vanuatu pada upaya mendirikan Republik Feredasi Papua Barat. Begitu juga dengan penyaluran dana otonomi khusus (otsus), yang malah sering diselewengkan oleh biokrasi Jakarta dan Pemda setempat.

Pendekatan berupa dialog damai Jakarta-Papua yang digagas belakangan, juga tak banyak memadamkan bara api separatisme secara kongkrit. Masuknya Indonesia sebagai Observer Country dalam MSG pun masih terbilang tanggung, karena hanya sebatas peninjau semata. Kalaupun Indonesia diterima menjadi anggota penuh MSG, itu juga tak banyak membantu. Sebab dalam voting, pasti suara Indonesia kalah karena dikeroyok oleh mayoritas anggota MSG.

Besarnya potensi Papua memisahkan diri dari NKRI, jelas membutuhkan terobosan. Di tingkat domestik, terobosan itu berupa jalan pintas untuk mensejahterakan rakyat Papua. Hal lain adalah langkah kongkrit untuk memberantas korupsi, penataan sektor-sektor ekonomi Papua secara berkeadilan dan kontinyu serta menaikan indeks pendidikan masyarakatnya.

Di lain pihak, menempuh jalan kompromi dengan tokoh-tokoh OPM merupakan pendekatan persuasi yang tak kalah pentingnya, bukan dengan jalan represif menetapkan para pentolan itu sebagai DPO sebagaimana yang pernah dialami oleh Benny Wenda. Menurut sumber IndonesianReview, jumlah personil fanatis gerakan separatisme Papua yang ngotot merdeka tidak sebanyak yang dibayangkan. Jumlahnya hanya sekitar 70-an orang, dan selebihnya hanya personil pelaksana tugas yang bekerja karena iming-iming bayaran.

Dalam persuasi terhadap pentolan tersebut, jalan kompromi sebagaimana langkah Jusuf Kalla dalam perdamaian Aceh patut dimutasikan ke Papua dan disesuaikan dengan konteks mutakhir tanah Cenderawasih tersebut. Itu tentu saja kalau ada good will dari pemerintah RI.

Di tingkat diplomasi luar negeri, pendekatan perlu dilakukan melalui jalur politik dan ekonomi. Hubungan hangat yang telah terjalin antara Presiden Jokowi dan PM. Papua Nugini, Peter O’Nieill, menjadi modal sosial yang perlu diperluas kepada para kepala pemerintahan negara anggota MSG lainnya.

Hubungan hangat yang dimaksud bukanlah sekedar acara-acara seremoni kenegaraan sebagaimana pengalaman Peter O’Neil yang menjadi tamu kenegaraan pertama usai pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 pada Oktober tahun lalu. Kalau hanya hal semacam ini yang ditonjolkan, diplomasi bakal percuma karena tidak ada hubungan yang mengikat dan mendalam di kedua belah pihak.

Lihat saja dalam pertemuan itu, di depan Jokowi, PM Papua Nugini tersebut bersikap manis dengan menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan Indonesia. Namun, sekitar empat bulan setelah itu, tak urung Indonesia mempertanyakan sikap aneh Peter O’Neill yang bersedia menjadi pemimpin diskusi Republik Feredal Papua Barat di tingkat regional Pasifik Selatan. Peter O’Neill juga menuduh pemerintah Indonesia sering menekan penduduk Papua, walaupun tuduhan itu telah dibantah langsung oleh Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri-nya sendiri.

Hubungan hangat RI dengan negara-negara MSG mestinya diikat dengan kerjasama ekonomi lebih kongkrit. Dalam kerjasama bilateral tersebut, Indonesia tak perlu sok jagoan dengan mengelurkan APBN untuk membantu permasalahan ekonomi negara setempat, karena wajah perekonomian Indonesia juga masih babak-belur. Jika ada itikad baik dari Presiden Jokowi, pemerintah RI bisa saja mengarahkan kelompok konglomerasinya untuk menyambung pasar berbagai komoditas dan jasa antara RI dengan negara-negara MSG hingga nampak ada kemanfaatan ekonomi dari hubungan bilateral yang terjalin.

Yang tak kalah pentingnya, pemerintah RI menghimpun berbagai fakta sosial, politik, ekonomi dan Hankam Papua dalam sebuah Dokumen NKRI. Dokumen inilah yang meyakinkan negara-negara MSG dan negara sahabat Indonesia bahwa permasalahan Papua adalah urusan rumah tangga Indonesia, bukan persoalan internasional.

Pelaksanaan pendekatan domestik dan diplomasi luar negeri yang bersifat radikal tersebut adalah cermin kedaulatan RI dalam menegakan hukum domestiknya di atas hukum internasional. Peluang untuk menegakan hukum domestik RI terhadap permasalahan Papua ini memang masih ada sisa waktu walau terbilang terlambat. Ini setidaknya tecermin dari aturan main MSG dimana syarat Republik Federasi Papua Barat menjadi anggota penuh MSG mesti melalui persetujuan RI.

Bila dua pendekatan tersebut tidak ditegakan dan Presiden Jokowi salah langkah, nasib Papua menjadi Timor Leste kedua tinggal menunggu waktu. *** (Kf/indonesianreview.com)

March 1, 2015 0

Parlemen Selatan Dukung Papua Didaftar Jadi Anggota MSG

MERAUKE – Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Selatan Papua, Panggrasia Yeem, menuturkan pada tanggal 5 Februari 2015 besok, United Liberatian Movement for West Papua (Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat) akan mendaftarkan Papua Barat ke Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Negara Kawasan Pasific (Melanesia).

“Lembaga baru, ULMWP yang dibentuk di Vanuatu akan membawa atau mengajukan pendaftaran Papua Barat ke MSG pada tanggal 5 Februari. Untuk itu kami rakyat bangsa Papua sangat mendukung dengan pengajuan pendaftaran itu,” kata Yeem dalam konfrensi persnya bersama Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop, Selasa (3/2/15).

Menurut Yeem, setelah pendaftaran itu, secara administrasi, orang Papua kembali ke ras melanesia (ras negroid). Untuk itu, pihaknya akan mendukung pendaftaran itu melalui doa bersama yang diselenggarakan Rabu (4/2/15).

“Jadi kami mendukung ULMWP karena lembaga baru ini sebagai payung yang mana penyatuan antara 3 komponen besar, yakni Federal, WPNCL dan parlemen nasional. Dan kami minta kepada MSG untuk mensahkan kami lewat KTT di Honiara, Salomon tanggal 5 Juni 2015,” tuturnya.

Secara diplomatik perjuangan Papua Barat kedepannya, kata Yeem, setelah terdaftar keanggotaan Papua Barat dalam MSG akan disahkan dalam KTT MSG di Salomon. Lalu diteruskan dalam rapat Pasific Islam Forum (PIF).

“Dari PIF itu baru akan dinaikkan ke dekolonisasi PBB, di mana dekolonisasi PBB ini dilihat rumpun melanesia yang ada di Papua sini itu masuk dalam kawasan pasific. Di dalam kawasan pasific berarti ada satu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga dalam dekolonisasi mereka putuskan bahwa, kalau yang wilayah yang belum mempunyai pemerintahan snediri, berarti mereka akan menentukan nasib sendiri untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri,” tandasnya.

Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop mengatakan, apabila Papua Barat telah masuk dalam keanggotaan MSG, maka orang Papua akan tumbuh berkembang dalam rumpun pasific atau melanesia.

“Kami berikan apresiasi untuk ULMWP. Kami akan melakukan dukungan doa besok, kami sudah bersurat ke Polres. Dengan terdaftar, kami akan menemukan identitas kami, semua dimensi kehidupan kami akan berkembang dan tumbuh menjadi sebuah bangsa yang sebenarnya itu di Pasific,” tuturnya. (moe/don/l03)

Source: Rabu, 04 Februari 2015 01:08, BinPa

February 5, 2015 0

Forkorus Tolak Beridrinya ULMWP

SENTANI – Forkorus Yoboisembut, S.Pd., yang disebut-sebut sebagai ‘Presiden Negara Federal Republik Papua Barat’ (NFRPB) merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kekecewaan dan kekesalan itu terasa setelah menerima laporan tentang hasil akhir dari Simposium Papua Barat yang diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu mulai dari tanggal 1 s/d 5 Desember 2014 lalu.

Demikian ditegaskan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut dalam releasenya saat menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12) kemarin malam. “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.

Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisasi taktik sama level dengan sebuah negara.

“Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.

“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015 mendatang,” tegasnya.

Selain itu, Forkorus kembali menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB.

“Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut. Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah dan hanya bekerjasama dalam tingkat koordinasi saja, jika bertujuan sama pasti akan bertemu pada persimpangan jalan serta akan berjalan bersama-sama nantinya,” tukasnya. (mir/don)

Sumber: Sabtu, 20 Desember 2014 07:38, BP

December 22, 2014 1

West Papua’s Saralana Declaration most vital unity development for 52 years

A unified movement represents a new hope for West Papuans to continue building momentum for their self-determination struggle in spite of allegations of a new atrocity in Paniai by Indonesian security forces this week, writes Ben Bohane from Port Vila.

IN A gathering of West Papuan leaders in Vanuatu earlier this month, different factions of the independence movement united to form a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

In kastom ceremonies that included pig-killing and gifts of calico, kava and woven mats, West Papuan leaders embraced each other in reconciliation and unity while the Prime Minister of Vanuatu, church groups and chiefs looked on. The unification meeting was facilitated by the Pacific Council of Churches.

The new organisation unites the three main organisations and several smaller ones who have long struggled for independence. By coming together to present a united front, they hope to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.

The divisions have tended to be more about personalities than any real policy differences since all the groups have been pushing for the same thing: independence from Indonesia. But the apparent differences had sown some confusion and gave cover to Fiji and others in the region to say the movement was not united and therefore undeserving of a seat at the MSG so far.

This narrative has been challenged by other leaders in the region, such as the Vanuatu Prime Minister Joe Natuman, who said that the very fact the West Papuans are a Melanesian people gives them the automatic right to be represented by the MSG.

Following the unification gathering, newly elected spokesperson for the ULMWP Benny Wenda said: “We West Papuans are united in one group and one struggle now.” Wenda claimed this was the most important gathering of West Papuan leaders since the struggle began 52 years ago.

Key groups united

The key groups to have united include the Federal Republic of West Papua (NRFPB); National Coalition for Liberation (WPNCL) and National Parliament of West Papua (NPWP), which incorporates the KPNB (National Committee for West Papua). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP. Octovianus Mote, a former journalist who has been based in the US for many years, has been elected general secretary of the ULMWP.

Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

“The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

General secretary Mote said at the close of the unification meeting: “I am honoured to be elected and very happy we are now all united. The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

In a speech outside the Chief’s Nakamal (the hut which serves as a focal point for all the chiefs of Vanuatu), Mote spoke of the urgency of their situation. He quoted economist Dr Jim Elmslie, whose demographic projections suggest that Papuans will comprise only 29 percent of the population by 2020, highlighting the massive transmigration program that continue to bring settlers in from around Indonesia. Indigenous Papuans are already a minority in their own land – and Mote warned that once West Papua is fully “Asianised” then Papua New Guinea would be next.

Papua New Guinea is already under sustained pressure from Indonesia, witnessed by the last minute blocking of a charter flight organised for 70 delegates, many of whom had travelled for weeks through the jungle of West Papua to reach PNG, from leaving Jackson’s International Airport in Port Moresby. Peter O’Neill’s PNG government had originally organised and paid for the charter to get delegates to the Vanuatu meeting but appears to have succumbed to Indonesian anger. In the end five of the 70 delegates marooned in Port Moresby found commercial flights and got to Port Vila in time for the final day’s signing ceremony, which became known as the Saralana Declaration.

While Indonesia dangles the carrot of “assistance” and supporting Fiji and PNG’s bid for ASEAN membership, other Melanesian nations are not so easily bought. No-one could accuse Vanuatu or its successive Prime Ministers of bowing to Indonesian pressure – the issue has bipartisan support there and has become a domestic political issue. Vanuatu’s current Prime Minister Joe Natuman gave full state support for the West Papuan gathering saying he didn’t care if Indonesia cut diplomatic relations with Vanuatu.

Traditional celebration
On December 1, the day West Papuans traditionally celebrate their independence day, Vanuatu’s leaders joined a large rally of supporters who marched through the capital Port Vila, led by the VMF (Vanuatu Mobile Force) marching band in uniform. Prime Minister Natuman was present at a flag raising ceremony which hoisted both the Vanuatu flag and West Papuan Morning Star independence flag. Indonesia promptly sent a “warning” to Vanuatu with unspecified threats.

West Papuan delegates were moved by Vanuatu’s support and spoke emotionally about ongoing atrocities and repression in their homeland. Even as they united, reports of more killings surfaced this week.

General Secretary Mote told me the next step is for the new movement to re-submit their MSG application for membership between February and March next year, with MSG leaders expected to make a decision when they meet in the Solomon Islands in June 2015.

No doubt some internal tensions will remain, given the tribal diversity of West Papua and its traditionally de-centralised leadership, but the newly unified movement under the ULMWP represents the best chance yet for the Papuans to continue building momentum for their struggle.

Ben Bohane is communications director of the Vanuatu-based Pacific Institute of Public Policy and writes for PiPP’s Pacific Politics blog.

Source: https://thedailyblog.co.nz/

December 13, 2014 0

Sope applauded at West Papua devotion

Special Advice r to the West Papua National Coalition for Liberation, Barak Sope, was applauded when he was introduced to the West Papua Unification Meeting devotion in the Chiefs Nakamal yesterday morning.

Vanuatu Daily Post – By Len Garae Dec 5, 2014

The Head of the Pacific Conference of Churches Delegation Pastor Francois, and the Chairman of the West Papua Unification Organising Committee, Pastor Allan Nafuki both welcomed his presence saying it is vital for the spirit of the Meeting.

Sope who sat throughout the morning devotion, which ended at 12.30pm said as he was leaving, that what is happening in Port Vila now is a living example for other Governments to consider doing to support the people of West Papua.

“Vanuatu has dared to take the stand to support the struggle of the people of West Papau because no other country in the world has made such a humanitarian offer to the West Papuans,” he said.

At the beginning it was Sope who brought the Black Brothers Band to Vanuatu who used to perform to fundraise for the Vanuaaku Pati while at the same time, doing public awareness through its music about the West Papua struggle for freedom.

The first time that the ni Vanuatu public realised just how serious the struggle was when a member of the band assaulted an Indonesian tourist outside the Fung Kuei shop when a tourist liner was in port.

Sope has been close to the West Papua struggle throughout his adult life and even adopted Andy Ayamiseba into his family as his brother.

Ayamiseba is the West Papua Head of Mission in Vanuatu, who is currently recovering at Vila Central Hospital following the amputation of his right leg due to non communicable disease.

In the latest development, former Prime Minister and present Leader of Opposition Moana Carcasses also joined the devotion and stayed for approximately 15 minutes.

It was Carcasses when he was Prime Minister that he delivered a highly powerful address at a UN special committee in Geneva on March 6 of this year, against the reports of human rights abuse allegedly caused by the Indonesian military on West Papuans.

His address rocked the superpowers and reverberated round the world.

December 12, 2014 0

Amunggut Tabi: Selamat atas Sukses Simposium West Papua Vanuatu 2014

TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA
SECRETARIAT-GENERAL

==================================================================

Press Release

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat Kantor Secretariat-General dengan ini mengucapkan:

SELAMAT DAN SUKSES

atas terpilihkan

Sdr. Oktovianus Mote selaku Sekretaris-Jenderal dan
Sdr. Benny Wenda selaku Jurubicara

dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah disahkan pada awal Desember 2014.

Atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini Tentara Revolusi West Papua menyambut dengan gembira perkembangan yang telah terjadi dengan catatan sebagai berikut:

Pertama, bahwa wadah ini ialah lembaga yang memayungi perjuangan bangsa Papua menuju identifikasi diri sebagai bangsa Papua, ras Melanesia, tidak sebatas melepaskan diri dari NKRI;
Kedua, bahwa kepengurusan dengan bentuk Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ialah bentuk organisasi yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial-politik bangsa Papua. Oleh karena itu patut didukung oleh semua pihak, semua bangs Papua baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Tanah Papua;
Ketiga, mengajak semua orang Papua, baik pendukung Merah-Putih, pendukung Bintang Satu, Pendukung Bintang Daud, Pendukung Bintang Empatbelas, baik anggota perlemen NKRI, baik anggota MRP, baik pejabat pemerintah NKRI, semuanya bersatu di bawah organisasi payung yang telah kita bentuk ini dalam rangka “identifikasi jatidiri kita” sebagai orang Melanesia, ras Melanesia, bangsa Papua dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Keluarga Besar Melanesia bernama MSG dalam waktu dekat.

Untuk itu, kami dari Sekretariat-General TRWP menyerukan kepada semua pihak untuk melupakan semua merek dan cap baru yang menempel dan sekaligus mengotori identitas kita sebagia orang Melanesia, disebabkan oleh pandangan dan pilihan politik yang telah kita ambil secara pribadi, dan mengambil sikap obyektiv sebagai orang Melaensia untuk bersatu, menyusun satu barisan menuju pendaftaran diri kita sebagai anggota dari keluarga besar Melanesia.

Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak akan pernah dihapus oleh Otsus, oleh DOM, oleh penjajahan Belanda, oleh pembunuhan, oleh teror dan intimidasi, oleh pembangunan dan kesejahteraan NKRI. Kita berbicara tentang identitas manusia, bukan aspirasi, bukan pandangan politik, bukan pilihan hidup. Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak ialah sebuah “kodrat ilahi” yang tidak dapat diganggu-gugat oleh karena sikap, pandangan, pilihan atau status kita secara sosial, budaya, politik dan hukum buatan manusia, karena kodrat ialah hukum alam, hukum Tuhan, yang melampaui dan mengatasi semua hukum buatan manusia.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 10 Desember 2014

Secretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
———————————
BRN: A.DF 018676

December 11, 2014 3

West Papuans Unite Under New Umbrella Group

Vanuatu Daily Post – By Godwin Ligo Dec 10, 2014 0

The historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu from different factions in the independence movement have united,Saturday and formed a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way.Coming together to present a united front will allow them to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.

“The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that West Papuans are united in one group and one struggle,”the West Papuan Leaders said at the conclusion of their deliberations at the Chiefs nakamal in Port Vila on Saturday afternoon.

The key groups who have united include the:Federal Republic of West Papua (NRFPB), National Coalition for Liberation (WPNCL) and the National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

General Secretary Mote said at the close of the unification meeting, “I am honoured to be elected and very happy we are now all united.

The ULMWP is now the only recognized coordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia”.

The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatumaurii Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week long meeting of delegates, who came from West Papua and around the world to unite after 52 years of struggle,a press statement issued at the conclusion of the Meeting stated.

The signing of the Chiefs Nakamal Declaration for West Papua Unity,last Saturday afternoon was witnessed by Prime Minister Joe Natuman, Deputy Prime Minister and Minister of Trade Ham Lini, Minister for Lands Ralph Regenvanu,Port Vila MP Edward Natapei,Malvatumauri President Chief Senio Mao Tirsupegovernment officials, church leaders,Chiefs and other community leaders,the members of the delegations of the three West Papuan Group and general members of the public.

The Declaration that was signed by leaders of the three West Papuan Group read:

“We the undersigned; the Federal Republic for West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation(WPNCL),West Papua National Parliament(WPNP/NewGuinea Raad),have conducted the Summit on West Papua,we do declare that today the 6th December 2014 at the Chiefs Nakamal,at Saralanga,Port Vila,Vanuatu,that the undersigned groups have united and established the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),a body representing all resistance organizations both inside and outside West Papua.

“We declare and claim that all West Papuans,both inside and outside West Papua,are united under this new body and will continue our struggle for Independence.

“This meeting has been conducted pursuant to the decision made by the Melanesian Spearhead Group (MSG) in Port Moresby,Papua New Guinea in June 2014,that West Papuan Independence organizations must first unite before an application for membership can be re-submitted to the Melanesian Spearhead Group(MSG). We are now united and will re-submit an application under this new body, the ULMWP.

“We are determined that the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) becomes the Coordinating Body to support all international efforts to regain our sovereignty. In order to support this,we have formed a secretariat of five people;Benny Wenda,Jacob Rumbiak,Leone Tanggahma,Octovianus Mote and Rex Rumakiek,and representing the three largest resistance organizations and also all non-affiliated resistance organizations that support our struggle. We will maintain our existing organizations but commit to be united by the coordinating efforts of the United Liberation Movement for West Papua.

“This important and historic declaration has been made possible through the faithful efforts of the Vanuatu Government,Malvatumauri National Council of Chiefs,the Vanuatu Christian Council (VCC),the Pacific Conference of Churches (PCC) and the commitment of the liberation organizations.”

After the signing ceremony,the President of the Malvatumauri National Council of Chiefs and members of the Port Vila Council of Chiefs facilitated a reunification custom ceremony, for the three West Papuan Groups after many years of operating separately.

West Papua Reunification Committee chairman Pastor Allen Nafuki said, “The organizing committeeis very pleased with the outcome of the Meeting which achieved its objectives very successfully through deliberations and good understanding of all the three West Papuan Groups as well as the Malvatumauri National Council of Chiefs,the Port Vila Council of Chiefs, the Pacific Conference of Churches (PCC), the Vanuatu Christian Council (VCC), with the full support of the Vanuatu Government lead by the Prime minister Natuman, the Deputy PM,ministers present on Saturday and the people of Vanuatu.

“This could not have been achieved with the understanding of everyone involved,especially the three Groups of West Papua with their leaders and members of their delegations, the Vanuatu Government, the Malvatumauri, VCC and the PCC and many others support. The meeting has achieved its objectives for which we are all proud of and are thankful to God for His guidance.”

The signing was signed by three leaders representing the three West Papua Groups and witnessed by the President of the Malvatumauri chiefTirsupe,Pastor Kalsakau Urtalo on behalf of the VCC,Mr. Murray Isimeli, of the PCC and Vanuatu’s and former Vanuatu prime minister Barak Sope.

Details of the reconciliation ceremony along with various important speeches from different parties involved will be carried by the Daily Post in forthcoming issues.

December 10, 2014 0

United Liberation Movement for West Papua

United Liberation Movement for West Papua adalah organisasi yang telah disepakati tadi malam, 03 Desember 2014 setelah pertengkaran alot bahkan sampai nyaris perkelahian terjadi di dalam persidangan yang diselenggarakan oleh Gereja di Vanuatu, dilindungi dan di-backup oleh Tentara Repbulik Vanuatu. Dalam kondisi siap-siaga di Port Vila, pertemuan dilakukan dari pagi pukul 09:00 waktu setempat sampai selesai pukul 01:00 pagi haru berikutnya, yaitu tanggal 04 Desember 2014.

Dalam wawancara dengan PMNews dikatakan oleh salah satu peserta di Workshop ini bahwa pertemuan ini akhirnya telah menyekatati nama payung yang menyatukan perjuangan bangsa Papua, terutama untuk mendaftarkan diri ke MSG (Melanesia Spearhead Group).

Dijelaskan pula bahwa pertengkaran berlangsung berlarut karena masing-masing organisasi perjuangan Papua Merdeka mempertahankan posisi mereka, mengkleim diri sebagia perwakilan menyeluruh, organisasi terlama, perjuangan nyata atau negara resmi yang didirikan bangsa Papua. Setelah hampir terjadi pertengkaran fisik, maka muncul para penengah untuk menenangkan situasi dan akhirnya disepakati nama “United Liberation Movement for West Papua”.

Demikian laporan singkat.

December 5, 2014 2