Unifikasi Kekuatan Militer Papua Merdeka setelah Unifikasi Kekuatan Politik dalam ULMWP

Dengan berdirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang awalnya dirintis oleh dua orang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dr. OPM John Otto Ondowame dari Faksi Pembela Kebenaran (PEMKA) dan Senior OPM Andy Ayamiseba dari Faksi Marvic (TPN) sejak tahun 2001, didahului dengan pendirian West Papuan Peoples Representative Office (WPPRO), disusul dengan berbagai macam Deklarasi dan penandatanganan, antara lain Deklarasi Saralana tahun 2000 antara tokoh Politik Papua Merdeka Dortherys Hiyo Eluay dan Ketua OPM Faksi Marvic Seth J. Roemkorem dan beberapa rangkaian pertemuan antara utusan Gen. TPN/OPM Mathias Wenda dari Markas Pemka/ Marvic berastu di perbatasan West Papua/ PNG tahun 2004-1006.

Kedua tokoh OPM, Dr. OPM J.O. Ondowame dan Senior OPM Andy Ayamiseba bersama rekan mereka Senior OPM Rex Rumakiek, bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat adat, terutama Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK) telah membentuk West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

WPNCL kemudian mendaftarkan diri ke Melanesian Spearhead Group (MSG) di dalam KTT-nya di Noumea, Kanaky atas sponsor dana dan sponsor politik dari Perdana Menteri Vanuatu waktu itu, Joe Natuman.

Vanuatu telah memberikan dukungan dana dan dukungan politik selama puluhan tahun. OPM telah menjadi fokus dukungan mereka. Tiga tokoh dan senior OPM: Dr. OPM J.O. Ondowame, Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek selama puluhan tahun telah disponsori oleh Vanuatu untuk mengkampanyekan Papua Merdeka.

Masih atas dukungan Republik Vanuatu terhadap tiga tokoh OPM, Andy Ayamiseba, Otto Ondawame dan Rex Rumakiek, ditambah dukungan yang datang dari rimba oleh Gen. TPN/OPM Mathias Wenda, Gen. TPN/OPM Abumbakarak Wenda, Gen. TPN/OPM Nggoliar Tabuni, dan para petinggi militer di seluruh Tanah Papua, Joe Natuma telah memberanikan diri di dalam kapasitas dan kuasanya sebagai Perdana Menteri Vanuatu, meminta kepada para tokoh OPM untuk menyampaikan lamaran kepada MSG, untuk menjadi anggota MSG.

Atas saran negara Vanuatu pula, maka telah dibentuk WPNCL, namun lamaran ini mengalami kegagalan karena ada kelompok organisasi Papua Merdeka yang memprotes.

Tiga tokoh OPM bersama para gerilyawan dipaksa untuk kembali membangun kekuatan bersama, kali ini dengan memasukkan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Negara Federaral Republik Papua Barat (NRFPB).

Dengan dana dari Negara Republik Vanuatu pula, ketiga tokoh OPM bersedia meninggalkan posisi dan kedudukan, dan mengundang semua elemen perjuangan Papua Merdeka, baik organisasi politik maupun militer untuk duduk bersama, membicarakan dan membentuk persatuan organisasi untuk perjuangan politik Papua Merdeka.

Pada 7 Desember 2014, telah terbentuk sebuah wadah politik untuk Papua Merdeka, dibentuk oleh tokoh TPN/OPM, OPM dan DeMMAK yang telah terorganisir bersama tiga tokoh OPM dalam WPNCL, bersama PNWP dan NRFPB. Terbentuklah Organ perjuangan Papua Merdeka bernama “United Liberation Movement for West Papua (disingkat ULMWP).

Hampir lima tahun lalu kita telah sukses menyatukan sayap politik perjuangan Papua Merdeka. Para tokoh OPM di dalam negeri maupun luar negeri, bersama tokoh NRFPB dan PNWP telah menyatakan membentuk ULMWP.

Kini tinggal satu tugas organisatoris lagi, yaitu menyatukan kekuatan militer yang ada di Tanah Papua ke dalam satu garis komando, atau satu garis koordinasi.

Jadi, ada dua skenario tersedia saat iin. Lewat Biro Militer dan Pertahanan ULMWP akan dibentuk sebuah organisasi sayap militer dengan nama baru, menyatukan semua perjuangan para gerilyawan di rimba New Guinea. Skenario pertama ialah menyatukan semua Panglima Perang dan Panglima Komando yang ada di Tanah Papua ke dalam satu struktur organisasi, satu nama sayap mliter, dan satu garis komando.

Skenario kedua ialah membentuk sebuah Dewan Militer yang para anggotanya ialah para panglima dengan komando yang sudah ada pada saat ini, dan para anggota Dewan Militer dapat memilih Panglima Tertinggi Komando Revolusi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Baik skenario pertama maupun kedua tentu saja memiliki kelebihan dan kekuarangan. Yang terpenting ialah dunia melihat bahwa perjuangan Papua Merdeka semakin mengerucut, semakin menyatu dan semakin profesional. Tidka sporadis, tidak unpredictable, tidak banyak panglima dan komando.

Kami berdoa kiranya Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP dapat menuntaskan pekerjaan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya sehingga semua persoalan yang muncul dalam perjuangan ini tidak berputar-putar di satu tempat.

February 10, 2019 0

Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

Mantan Perdana Menteri Vanuatu, Barak Sope (Foto: Ist)

Mulai tanggal 20 Desember 2004 sampai tanggal 10 Januari 2005 diselenggarakan sebuah Konferensi para Kepala Suku Melanesia, yang belum banyak orang West Papua ketahui. Padahal konferensi ini juga disponsori oleh sejumlah Kepala Suku dari Tanah Papua. [Kami maksudkan Tanah Papua ialah pulau New Guinea dari Raja Ampat sampai Samarai dan Trobian Islands]

Acara ini diorganisir oleh sebuah LSM Vanuatu bernama NKDT. Lembaga NKDT merupakan sebuah LSM yang dimiliki oleh para kepala-kepala suku seluruh Republik Vanuatu. Ketuanya, Mr. Lai Sakita mengorganisir pertemuan ini, disponsori oleh sejumlah menteri negara itu.

Dari Tanah Papua diundang: Dua toko West Papua, Dr. OPM John Otto Ondawame dan Mr. Rex Rumakiek sebagai tokoh OPM. Dari Tanah Papua ada dua orang Kepala Suku dan dua orang utusan khusus dari Panglima Teringgi TPN/OPM Gen. TPN Mathias Wenda.

Pertemuan para Kepala Suku dilakukan di dua tempat, yaitu di Lenakel, Pulau Tanna, dan di Port Vila, pulau Efate.

Konferensi ini diwarnai dengan perayaan Natal bersama para Kepala Suku 25 Desember 2004 dan Perayaan bersama Tahun Baru 01 Januari 2015.

Sidang-sidang yang diselenggarakan dalam konferensi ini terbagi dua setting. Yang pertama setting LSM, di mana para tokoh Papua Merdeka dan LSM Melanesia diberikan kesempatan untuk bertukar-pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan LSM seperti seminar, lokakarya dan pidato-pidato.

Setting kedua ialah Rapat Para Kepala Suku, yang diselenggarakan dari pagi sampa selama-lamanya, hingga tertidur, di honai-honai adat yang disediakan oleh para Kepala suku setempat.

[Perlu diketahui bahwa Honai Adat di Vanuatu pada umumnya di bawah Pohon Beringin. Nama dalam bahasa Bislama Vanuatu disebut Nakamal. Salah satu Nakamal, atau Nakamal Induk buatan pemerintah dari semua Nakamal asli ialah Namamal Malvatumauri di mana dibentuk United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Tentang layout dan setting Rumah Adat suku-suku Vanuatu tidak perlu dijelaskan di sini, karena perlu blog tersendiri.]

Ada Pohon Beringin terbesar baik di Port Moresby maupun di Lenakel yang dijadikan sebagai Nakamal. Di Port Vila terletak di Freshwota Field, dan di Lenakel tepat di tempat pengolahan Tanna Coffee.

Banyak pidato disampaikan, banyak kemampuan adat ditampilkan, banyak tarian ditunjukkan, banyak pidato disampaikan, dengan cara-cara khas Kepala Suku Melanesia. Utusan dari West Papua teringat bagaimana cara para Kepala Suku berbicara di kampung-kampung, secara silih berganti, secara sambung-menyambung, secara balas-membalas, dengan cara berdiri dan bicara, lalu duduk kembali ke lokasi kerumunan anggota sukunya.

Dari sejumlah pidato itu, ada satu orang yang muncul, umurnya tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Orangnya kekar, sangat Vanuatu tampilannya. [Sekedar diketahui, orang Vanuatu sama dalam tampilan dengan orang New Guinea dari Kerema, Yalimo, Kayu Pulo, Depapre, Wandamen, dan sebagian kecil seperti orang Pegunungan Tengah juga ada. Khususnya pulau Tanna ialah pulau yang dipenuhi oleh orang-orang Vanuatu mirip orang pegunungan New Guinea. Orang-orang seperti Lai Sakita dan Joe Natuman adalah orang Tanna. Di era Joe Natuman-lah WPNCL didorong untuk mendaftarkan diri di MSG. Di era beliau-lah ULMWP dibentuk. Di era beliau-lah ULMWP diterima sebagai anggota peninjau. Itulah sebabnya Joe Natuman dilengserkan oleh NKRI dan negara Barat yang selama ini menikmati emas, perak, gas dan lainnya dari Tanah Papua lewat NKRI

Pada tanggal 24 Desember 2004, sang Kepala Suku ini bertutur:

Saya adalah seorang pilot. Ya, pilot adat. Saya bertugas menerbangkan pesawat-pesawat tempur, untuk menghadapi berbagai macam jenis musuh manusia Melanesia. Saya sudah bertemu kalian semua di seluruh Melanesia. Kalian tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal kalian semua.

Ya, saya pilot, tetapi saya punya tugas menerbangkan pesawat di dalam laut. Ya, saya terbang di laut.

Mulai hari ini, penerbangan akan terus saya lakukan, dari ujung Melanesia sampai ke mana-mana saja, di tempat-tempat di mana orang Melanesia dijajah, dikuasai, dikuras dan dibubuh.

Penerbangan ini dimulai tanggal 25 Desember 2004, dan akan berakhir setelah West Papua merdeka dari NKRI.

Oleh karena itu, saya akan berhenti terbang hanya setelah para Kepala Suku West Papua datang kembali dan memerintahkan saya berhenti. Sebelum itu, saya akan terus dan terus, dan terus terbang, sampai Papua Merdeka, ya sampai Papua keluar dari Indonesia.

Sudah lama PMNews mencatatat di bawah Komando Pasukan Non-Manusia, yang dikomandoi oleh “Captain Commando” telah menyurati Megawati Sukarnoputri sebagai anak Pendiri NKRI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Prsiden Republik Indonesia beperapa tahun lalu, menceritakan kisah ini dan memintakan kepada kedua beliau untuk mempertimbangkan kemerdekaan untuk West Papua.

Sebagai balasan, SBY pernah mengumumkan di media TV mainstream di Indonesia

Pertanyaan sekarang adalah

Bagaimana kalau takhayul itu terbukti dan benar-benar dialami orang manusia modern yang rasional ini?
Bagaimana kalau yang dibilang takhayul itu justru beresiko menelan korban jiwa manusia, yang adalah rakyatnya sendiri?

Presiden Kolonial Joko Widodo kiranya diberitahu juga oleh SBY dan Megawati Sukarnoputri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau tidak, pemimpin kolonial NKRI akan menipu rakyatnya sendiri, padahal nyawa rakyatnya sendiri menjadi tumbal atas politik yang kotor dari para pemimpin negara.

December 23, 2018 0

ULMWP Segera Bentuk Tim Khusus Tangani Krisis Kemanusiaan Nduga

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyerukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ntuk tidak tinggal diam dan hanya memprotes kondisi keamanan dan krisis kemanusiaan di Ndugama dan sekitarnya, dan mendesak agar ULMWP membentuk Tim Khusus untuk menangani Krisis Kemanusiaan Ndugama.

Menurut seruan pesan singkat dinyatakan,

ULMWP tidak bisa tinggal diam. ULMWP tidak hanya sebatas mengutuk atau menyesali atau menyatakan pendapat terhadap kondisi rakyat bangsa Papua, tetapi harus bertindak lebih jauh, membentuk Tim Khusus, entah langsung dari Kantor Pusat di Vanuatu ataupun lewat Biro-Biro yang terkait seperti Biro HAM atau lainnya untuk segera menangani krisis kemanusiaan yang terjadi, dengan mengundang berbagai lembaga kemanusiaan dan wartawan sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan

Masih menurut Tabi,

Bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sebenarnya sudah harus tahu saat ini tetang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing biro dan lembaga yang sudah lengkap dimiliki oleh bangsa Papua, diakui oleh MSG dan PIF dan sah menurut hukum internasional. Oleh karena itu ULMWP bukan lembaga yang hanya memberikan reaksi terhadap kondisi politik, hal-hal politik saja, tetapi juga mengurus semua aspek kehidupan bangsa Papua.

Dari situ baru bangsa Papua bisa merasakan pentingnya dan manfaat kehadiran ULMWP bagi bangsa Papua. Kalau tidak, apa gunanya? Hanya untuk menggugat Pepera 1969? Hanya untuk menuntut NKRI menyelenggarakan referendum? Tidak!

Menurut perintah yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen Mathias Wenda, Gen. Tabi menyerukan kepada semua pemimpiin politik Papua Merdeka untuk segera menyambut langkah-langkah militer yang dilakukan oleh para pejuang di Rimba New Guinea secara proaktif dan progressive sehingga perjuangan para gerilyawan tidak sia-sia dan supaya perjuangan para panglima tidak dicap sebagai aksi-aksi kriminal bersenjata tetapi sebagai gerilya perjuangan kemerdekaan West Papua.

Menurut Tabi perlu dibentuk Tim Khusus yang terdiri dari Masyarakat Melanesia dan masyarakat dunia, yang ada di Tanah Papua dan di luar Tanah Papua, melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan untuk secara murni turun tangan membantu krisis kemanusiaan.

Lanjut Tabi,

Hal-hal ini wajar. Kita sedang berperang di zaman beradab, era demokrasi dan zaman peradaban modern. Oleh karena itu dampak perang perjuangan yang berakibat penderitaan rakyat sipil harus diakhiri oleh ULMWP, dengan pendekatan kemanusiaan yang tegas dan intervensi politik seingga terjadi dinamika politik yang jelas antara NKRI dan ULMWP.

Kita tidak boleh mau bertanding tetapi lari-lari terus di luar lapangan, sementara para penonton menjadi korban dari pihak lawan. Ini secara moral tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, ULMWP perlu melakukan lobi besar-besaran, bukan untuk Papua Merdeka saja, tetapi kali ini secara khusus untuk menghentikan dan menangani krisis kemanusiaan di Nduga secara manusiawi dan beradab.

“Kita ini berperang di era Pascamodern, di abad ke-21, jadi kita harus sadar dan tidak boleh mengulangi kesalahan-kesalahan generasi lalu,” tambah Tabi.

December 17, 2018 0

Visi, Misi dan Program Kerja ULMWP Sangat Penting untuk Memenangkan Opini Dunia

Setiap 4-lima Tahun, kita selalu disuguhkan dengan pesta demokrasi bernama “Pemilihan Presiden” (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Parlemen (Pemilu). Pada hari ini, di negara Kolonial Indoensia sedang terjadi kampanye Pemilihan Presiden, dan pemilu serentak. Yang paling nampak ialah kampanye-kampanye dan isu-isu yang dilontarkan oleh Calon Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo berlawanan dengan Prabowo Subianto.

Kampanye Pilpres Pilkada dan Kampanye Papua Merdeka

Selama lebih dari 50 tahun belakangan bangsa Papua melangsungkan “Kampanye Papua Merdeka”, yaitu dengan tujuan menggantikan pemerintahan yang ada saat ini, Republik Indonesia dengan pemerintahan Negara Republik West Papua, berdiri di luar pendudukan dan penjajahan NKRI.

Paralel dengan itu, saat ini di negara kolonial Indonesia juga berlangsung kampanye Pilpress, di mana Prabowo Subianto menantang Presiden petahana Joko Widodo yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi presiden periode kedua.

Yang perlu diperhatikan ialah agenda-agenda yang diusung oleh masing-masing pihak, yaitu pihak NKRI vs ULMWP/ bangsa Papua dan pihak Prabowo Subianto vs Joko Widodo.

Intinya, harus ada topik yang diusung, harus ada agenda dan program yang harus dikampanyekan. Kalau tidak ada, maka kita lebih bagus terus-terang kepada bangsa Papua bahwa kita selama ini menipu diri sendiri.

Tujuan Pilpres NKRI dan Parallelnya dengan Tujuan ULMWP dan Tujuan NKRI

Tujuan Pilpres ialah agar supaya rakyat Indonesia memilih salah satu dari dua pasangan presiden kolonial Indonesia, yaitu Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden – Wakil Presidn nomor urut 01, dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai calon nomor 02.

Parallel dengan itu, tujuan kampanye Papua Merdeka ialah menantang dan menggangikan pendudukan NKRI di atas wilayah Negara Republik West Papua.

Untuk kedua hal ini, yang harus dilakukan keduanya ialah membangun opini, mengolah opini, dan memenangkan suara, yang akan ditentukan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia dan dalam proses referendum untuk kasus Wset Papua – NKRI.

Hal yang tidak terjadi saat ini ialah kampanye-kampanye ULMWP tidak menampilkan alasan-alasan

Mengapa Papua harus merdeka di luar NKRI, SELAIN pelanggaran HAM, SELAIN Pepera yang salah, SELAIN marginalisaasi dan genosida.

Bangsa Papua harus menerima fakta mutlak, bahwa persoalan kematian manusia, kemusnahan etnik OAP ras Melanesia, pelanggaran hukum dan prinsip demokrasi waktu PEPERA 1969 di West Irian, semuanya ini BUKANLAH menjadi masalah, dan TIDAK MENGUSIK bagi para penguasa dan pemegang peran penting di seluruh dunia. Hal-hal ini hanya menjadi keprihatinan kita OAP, karena itu menyangkut diri kita sendiri.

Dunia ini sudah memiliki banyak sekali masalah. Di antara masalah-masalah itu ialah persoalan bangsa Papua dan Negara West Papua.

Pertanyaannya

Apakah jualan isu yang dilontarkan sebagai alasan Papua Merdeka akan dibeli oleh para pemangku kepentingan dunia?

Ini sama saja dengan isu-isu yang dijual dan dikampanyekan oleh Prabowo dan Jokowi. Akan terbukti isu mana dan program mana yang disukai oleh rakyat Indenesia lewat hasil Pilpres dan Pemilu tahun depan.

Tugas parti-partai politik di Indonesia yang mengusung kedua calon presiden, tugas kedua calon presiden dan calon wakil presiden sendiri ialah tampil di pentas politik NKRI dan meyakinkan, membeli suara rakyat Indonesia sehingga mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang bersangkutan.

Sama dengan itu pula ULMWP sebagai corong perjuangan bangsa Papua saat ini sudah harus menjual program, isu dan visi/ misi yang jelas. Bukan hanya jelas saja, tetapi isu-isu dimaksud harus dapat dijual sehingga para stakeholders yang berkepentingan mengambil keputusan di MSG, PIF dan PBB dapat dipengaruhi untuk menjatuhkan pilihan, entah memilih NKRI atau memilih Papua Merdeka.

Selanjutnya apa?

Sudah disebutkan di atas, katanya ktia mau mendirikan sebuah negara baru di era millenium ini, tetapi isu-isu yang kita angkat dna perjuangakan masih berputar-putar di Pepera 1969, masih berada di seputar pelanggaran HAM. Pernahkan hita berpikir dan bertanya,

“Apakah dua isu ini cukup kuat untuk menggugah Amerika Serikat, Australia, Inggris, China untuk mengambil sikap?”

Kita berjuang dengan paradigma berpikir dan frame pemikiran HAM, demokrasi dan hukum internasional, padahal yang kita perjuangkan ialah persoalan politik. Dan persoalan politik ialah masalah opini. Dan opini itu dibangun dan dikampanyekan secara terus-menerus, dan dengan jelas.

Kalau ULMWP bermain seperit sekarang, tanpa program yang jelas, tanpa isu-isu yang jelas dijual kepada negara-negar adikuasa, kepada negara-negara Paifik dan kepada negara-negara kolonial, maka kita akan tetap bermain di areana HAM, demokrasi, hukum dan raa.

Pertanyaannya, siapa yang perduli dengan isu-isu ini

Paling tidak sama dengan isu-isu dan kampanye Pilpres, Pilkada dan Pemilu di Indonesia dan di negara-negara lain setiap 4-5 tahun, demikianlah pula ULMWP harus berkampanye. Tidak bermental budak, tidak bermental mengeluh dan mengemis, tidak dengan “inferior compelxity” dan “victim agenda”, tetapi tampil dengan penuh keyakinan, memberikan jaminan-jaminan yang jelas dan pasti kepada semua pihak, keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, militer, dan perdamaian dunia yang akan diwujudkan dan menjadi program dari ULMWP.

Katakan kepada dunia, “Apa yang hendak dilakukan West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”, bukan terus-menerus mengeluh tentang Indonesia dan berharap negara-negara lain memarahi Indonesia dan mendukung Wset Papua, sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi.

November 26, 2018 1

Alm. Dortheys Hiyo Eluay dan Perjuangan Papua Merdeka ke Depan

Penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay pada tanggal 10-11 November 2011 kini kita peringati dengan merenungkan kembali apa yang dapat dilakukan melanjutkan pekerjaan yang telah ditinggalkannya.

Sebelum itu perlu diperjelas tentang apa yang dilakukan anak-anak almarhum di Pendopo Theys Eluay Sentani, yaitu Deklarasi Damai yang menyatakan penculikan dan pembunuhan Alm. Theys Eluay tidak masuk sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan dihapus saja dari kasus-kasus yang selama ini diperjaungkan OAP.

Memang dari satu sisi hukum yang mengatur protokol penyelesaian kasus-kasus HAM di dunia mengatakan pihak keluarga korban, baik itu pejabat publik, pemimpin politik, keluarga yang harus mengajukan gugatan ke lembaga-lembaga formal. Mereka sudah melakukan kemarin, menyatakan mereka tidak akan menuntut NKRI lagi atas penculikan dan pembunuhan ayah mereka.

Pertanyaan sekarang, apakah NKRI membunuh Theys karena almarhum adalah ayah mereka? Bukan! Ondofolo ini dibunuh karena dia pemimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah perjuangan dari sebuah bangsa, sebuah wilayah negara yang sedang diperjuangkan untuk merdeka dan berdaulat di luar negara kolonial Melayo-Indos

Dengan alasan itu saja sudah jelas, anak-anak Theys Eluay tidak berhak apa-apa menghapuskan dari sejarah bangas Papua seolah-olah pembunuhan ayah mereka tidak pernah terjadi dan karena itu tidak usah dipermasalahkan.

Anak-anak Alm. Eluay boleh saja mencari aman, demi sesuap nasi, jabatan di pemerintah dan partai politik, mencari muka di tangan kolonial Melayo-Indos, tetapi itu tidak berarti mengalahkan dan menggugat hak bangsa Papua secara kolektif untuk menunttut dan memeprjuangkan keadilan di Tanah Papua.

Anak-anak Almarhum juga seharusnya sadar, bahwa saat pribadi mereka memaafkan Indonesia sebagai pembunuh, mereka tidak secara otomatis menghapus memoria passionis bangsa Papua. Itu keliru, dan itu melanggar hukum Tuhan, hukum adat, hukum alam dan hukum politik modern.

NKRI memang selalu memainkan trick di luar nalar, kehilangan akal sehat, dan tidak bermoral kemanusiaan, meng-halal-kan semua cara untuk mempertahankan NKRI yang diberikan Amerika Serikat untuknya. Ada banyak aspek, pertama karena NKRI tidak memandang orang Papua sebagai sepenuhnya manusia, sama dengan manusia Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada orang Papua dibunuh, seharusnya dilupakan saja. Tidak usaha diingat-ingat dan yang harus diingat ialah NKRI harga mati. Nilai NKRI lebih besar dan lebih penting daripada nilai orang Papua dibunuh mati.

Kalau orang hilang akal, apapun akan dilakukan. Aturan-aturan tidak akan diperhatikan, norma-norma tidak akan diperdulikan. Tangan besi menjadi alat utama.

Bangsa Papua dan Negara Republik West Papua akan terus menuntut dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan negara, dan hal itu tidak dapat dibatalkan oleh satu-dua orang anak-anak Alm. Theys Eluay dengan alasan agama, iman percaya membatalkan kepahlawananan ayah mereka yang sudah dicatat secara kolektif oleh bangsa Papua dan negara Republik West Papua. Hak keluarga untuk mengampuni NKRI adalah hak pribadi, tetapi mereka tidak punya hak dan wewenang memaksa bangsa Papua dan Negara Republik West Papua melakukan hal yang sama.

Roh perjuangan damai yang dirintis Alm.Theys Eluay telah mangakar dan berbuah lebat di Tanah Papua. Perjuangan bersenjata dengan bergerilya secara praktis berhenti dan sampai saat ini pengaruhnya masih ada.

Perjuangan damai itu dilanjutkan oleh United LiberationMovement for West Papua (ULMWP), dan perjuangan akan terus belanjut sampai tujuan terakhir.

November 12, 2018 0

Tiga Hal Yang Menentukan Referendum Kanaky 4 November 2018 Bisa Terlaksana

Sebagai pelengkap dari tulisan Ibrahim Peyon tentang 6 hal yang membuat referendum Kanaky dimenangkan oleh pihak penentang kemerdekaan Kanaky tanggal 4 November 2018, sebagaimana telah kami publikasikan dalam situs ini, dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mencatat beberapa hal tentang Rererendum di Kanaky tahun 2018 dan referendum di Bougainville Juni 2019 nanti.

Hal pertama dan utama adalah kesiapan FLNKS (Kanak and Socialist National Liberation Front) untuk bermain politik di pentas politik dunia. Kesiapan itu tunjukkan dengan penyatuan organisasi perjuangan kemerdekaan orang Kanaky dengan membentuk FLNKS, kemudian disusul mendapatkan dukungan penuh dari Vanuatu, dan kemudian disahkan kseabgai anggota dari Melanesian Spearhead Group (MSG).

Bangsa Papua telah melakukan hal ini dengan sukses. ULMWP telah terbentuk, dan telah menjadi anggota MSG. Kita sudah siap memasuki pertandingan ke babak berikutnya.

Yang kedua, begitu didukung oleh negara-negara Melanesia, maka kelompok pro kemerdekaan Kanaky terus melancarkan diplomasi mereka di kawasan Melanesia dan di dalam negeri. Mereka berkampanye secara terbuka di dalam negeri dan secara terbuka di seluruh kawasan Melanesia.

ULMWP melakukan hal yang sama di dalam negeri, dengan membentuk kantor koordinasi ULMWP di dalam negeri. Akan tetapi ULMWP lumpuh dalam mempertahankan dukungan-dukungan politik yang telah diraihnya. Bahkan keanggotaannya di MSG juga terancam kandas. Hal ini disebabkan oleh strategi kerja ULMWP yang Euro-sentris dan sangat kebarat-baratan. Mengharapkan berkat datang dari barat, menganggap saudara sendiri tidak dapat berbuat apa-apa.

Yang ketiga, adalah hal yang selama ini ditolak dengan tegas oleh bangsa Papua, yaitu “berdialog” dengan NKRI itu sendiri. Logikanya sederhana, kalau ada pertandingan sepak bola antara Persipura vs. Persija, maka aturannya kedua kesebelasan harus masuk lapangan, berhadap-hadapan dan bersedia bertanding. Dalam kasus ULMWP – NKRI, sampai hari ini ULWMP menolak untuk berbicara dua arah.

Demikian juga dari sisi NKRI, Indonesia juga menolak berdialog dengan ULMWP. Malahan NKRI mendorong Neles Tebay dkk. dibawah binaan BIN (Badan Intelijen Negara) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bekerjasama mendorong Dialog rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia dalam bingkai NKRI, dengan nama dialog kebangsaan. Kerangka dialgoue ialah antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Indonesia di Tanah Papua.

Pertanyaan kita sekarang, “Apa yang membuat Perancis akhirnya bersedia berdialg engan FLNKS dan akhirnya melahirkan Neumea Accord 1998?”

Yang pertama dan yang jelas ialah keuatan, biaik kekuatan militer maupun kekuatan politik yang dimiliki masyarakat Kanak, yaitu penduduk asli New Caledonia.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda,

Kalau tidak ada alat paksa, bagaimana mau paksa Indonesia duduk bicaa? Bicara masalah apa dulu? Masalah sejarah? Masalah HAM? Masalah pembangunan? Kalau HAM Indonesia sudah bikin pengadilan HAM. Kenapa Melanesia tidak bikin Peradilan HAM sendiri? Kenapa takut? Atau tidak tahu? Masalah sejarah? Semua orang sudah tahu sejarah salah! Jadi, siapa yang pegang perkara ini? Ajukan kasus ini ke Pengadilan Internasional di Den Haag, ulas kasus ini. Jangan ke Jenewa ka New York sana. Itu tunggu dulu. Kalau masalah pembangunan, Jokowi sudah tutup malu, dan dunia sudah bilang Indonesia sudah tutup malu jadi kasih tinggal sudah.

Memperkuat argumennya, Gen. Wenda kembali menegaskan bahwa perjuangan bangsa Papua tidak cukup kuat untuk memaksa NKRI duduk bicara.

Kita banyak punya mental budak, pengemis politik banyak. Kita harus paksa NKRi duduk bicara. Bukan minta, bukan harap, bukan mengeluh.

Kalau dalam politik, mental pengemis tidak usah terlibat, mental mengadu jangan ikut. Mental menyampaikan kekecewaan jangan. Yang harus ikut dalam perjaungan ini ialah orang-orang mental menuntut hak, memaksa pelanggar hak untuk mendengarkan dan menanggapi.

Bagaimana caranya menuntut? Bukan mengeluh, bukan mengemis?

Cara yang jelas dengan membangun kekuatan politik di dalam dan di luar negeri, mengolah organisasi ULMWP menjadi lembaga modern yang profesional menangani perjuangan kemerdekaan West Papua, dengan infra-struktur dan supra-struktur politik yang jelas dan ditata dalam sebuah konstitusi yang jelas pula.Fungsi dan peran infra-struktur dan supra-struktur politik Papua Merdeka harus ditata sedemikian rupa sehingga masyarakat dunia yang modern ini memahami siapa kita dan apa yang kita lakukan, dan di atas itu, supaya mereka yakin kita benar-benar mau merdeka dan berdaulat sebagai Negara Republik West Papua di luar NKRI.

Konstitusi West Papua tidak hanya menyangkut cara-cara mengusir NKRI keluar dari Tanah Papua, tetapi lebih-lebih tentang Tanah Papua dan rakyat West Papua, terkait kehdupan sehari-hari, pemerintahan: administrasi dan birokrasi, hukum negara, investasi, perdagangan, dan sebagainya, sebagaimana sebuah negara.

ULMWP harus muncul sebagai sebuah lembaga modern, “government-in-waiting” yang tidak bermain-main dengan mengeluh dan mengemis. Ia siap menjalankan sebuah pemerintahan negara Republik West Papua.

Wenda katakan

Itu kalau mau pendekatan politik. Nah, kalau mau pendekatan militer, ya serahkan kepada kami di sini. Pendekatan militer itu semua orang sudah tahu.Tetapi untuk itu ULMWP yang harus mempersilahkan dan mempersiapkan. Kalau tidak, kita akan berputar-putar di tempat yang sama, dari generasi ke generasi.

November 5, 2018 0

Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

Ada cerita satu orang Papua, tokoh Papua Merdeka, yang tidak perlu disebutkan namanya, karena belia masih ada sebagai tokoh Papua Merdeka hari ini, pergi ke politisi pendukung Papua Merdeka di Australia dan bertanya kepada mereka

Apakah Papua bisa/ atau akan merdeka atau tidak?

Mendengar pertanyaan ini, para politisi tentu saja tidak menertawakan dia, tetapi mereka memberika penjelasan panjang-lebar tentang bagaimana Timor Leste bisa merdeka dan berdaulat di luar NKRI, walaupun perjuangan Kemercdekaan Timor Leste dimulai 10 tahun belakangan daripada perjuangan Papua Merdeka.

Sama halnya dengan itu, NKRI juga selalu, bukan sering tetapi selalu pulang-balik London, Canberra, New York, tiga negara ini, dengan pertanyaan yang sama,

Apakah West Papua masih diakui sebagai bagiand ari NKRI?

Jawaban mereka lebih to-the-point, mereka katakan secara terbuka dan lewat media internasional

Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada saat disinggung tentang pelanggaran HAM yang tertjadi di Tanah Papua, memang mereka menyatakan “prihatin”, tetapi pada saat yang sama, dalam kalimat yang sama pula, mereka tetap menyatakan “mendukung West Papua di dalam NKRI”.

Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Pertama di atas jawabannya diberikan dengan penjelasan tentang perjuangan lain menentang NKRI dan telah sukses. Pertanyaan kedua dijawab langsung, “Yes!” atau “No!” tanpa penjelasan dan contoh cerita.

Apa yang dilakukan pemimpin kemerdekaan Negara West Papua saat ini apakah sama dengan Diplomasi NKRI ataukah sama dengan diplomasi tokoh Papua Merdeka dia tas tadi?
Apakah kita merasa bahwa solusi Papua Merdeka ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London, New York dan Canberra?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Jakarta?
Apakah solusi Papua Merdeka ada di Tanah Papua, kawasan Melanesia, dan di rumpun MSG?

Kita punya pilihan sekarang, dari pengalaman perjuangan yang lebih panjang daripada Timor Leste yang sudah ke garis final.

Apakah kita belajar dari keberhasilan teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang?
Atau kita mem-photo-copy pendekatan penjajah sendiri, lalu-lalang di Eropa, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk meminta pendapat dan dukungan mereka?

Parah memang kalau pemimpin kita malah masih lalu-lalang di Eropa, PBB, Australia, Amerika Serikat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dan tidak patut ditanyakan.

Mereka menunggu jawaban kita, mereka menunggu penjelasan kita, mereka menunggu rencana jangka panjang kita dalam konteks Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Oceania, Pasifik Selatan dan MSG.

Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM, mereka pelaku New York Agreement, mereka pelaku Pepera 1969, mereka pelaku penjajahan di Tanah Papua.

Yang perlu mereka ketehui hari ini bukan cerita-cerita tentang perilaku mereka sendiri terhadap kita lewat NKRI.

Yang mereka butuh hari ini ialah

“Apa artinya Papua Merdeka bagi orang Melanesia di West Papua sendiri?”

Dengan memahami gambaran dan arti Papua Merdeka itu-lah, mereka akan mendapatkan gambagaran yang jelas tentang keuntunga-keuntungan yang nyata, jelas dan dapat diukur dari kemerdekaan West Papua buat negara mereka masing-masing, buat Uni Eropa dan buat PBB.

Pahit tapi harus diakui, PBB hadir bukan untuk memecahkan persoalan dunia, tetapi untuk menghitung berapa besar porsi dari masing-masing anggotanya pada saat mereka menjadi anggota PBB. Dan menurut hukum alam, yang terkuat di dalam PBB mendapatkan keuntungan terbanyak. Dan yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa.

Papua Merdeka memberikan sumabangan apa kepada anggota paling kuat itu?

Jawabanya bukan ada di PBB, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Amerika Serikat. Dia ada di ULMWP saat ini, waktu ini, hari ini, detik ini.Dan ULMWP secara hukum internasional dan politik internasional diakui dan resmi di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan saat ini. Statusnya dan politiknya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia saat ini.

Maka itu ULMWP bertanggung-jawab menjelaskan “Wajah Papua Merdeka!”, bukan bertanya-tanya kepada orang-orang non-Melanesia dan melobi-lobi yang tidak-tidak kepada negara-negara non-Melanesia.

November 2, 2018 0

Apa Nasib Semua Usaha, Terutama Pengusaha Toko, Kios, dan Pasar di Tanah Papua Selepas Papua Merdeka

Selain menjelaskan apa sikap dan kebijakan terhadap Kaum Amberi (orang pendatang) di Tanah Papua selepas Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga perlu menjelaskan apa saja kebijakan yang akan diambil setelah West Papua Merdeka terhadap semua pengusaha yang ada di Tanah Papua:

Toko dan pengusaha toko
Kios dan pengusaha kios
Pasar dan pengusahga di pasar

Termaasuk juga pengusaha kayu, pengusaha kelapa sawit, pengusaha pertambangan dan industri extractive yang selama in berlangsung di Tanah Papua.

Harus jelas kepada orang Papua, kepada orang Melanesia, kepada orang Melayu-Indonesia (Amberi apa nasib mereka sehingga mereka bisa menentukan sikap saat ini juga paakah mereka mendukung Papua Merdeka atau tidak.

Mereka sebenarnya tidak tertarik dengan Papua Merdeka, mereka juga tidak terlalu ambil pusing kalau NKRI keluar dari Tanah Papua. Usaha mereka, bisnis mereka ialah usaha-usaha mereka. Hidup mereka tergantung bukan kepada NKRI atau Papua Merdeka, oleh karena itu, ULMWP secara strategis sudah waktunya menjelaskan kepada mereka semua, apa nasib mereka.

ULMWP sebagai lembaga yang sudah resmi di pentash politik dunia dan secara hukum sudah diakui di kawasan Melanesia haruslah bertindak jelas dan tegas kepada dirinya sendiri, kepada bangsa Papua, kepada ras Melanesia, kepada Amberi dan kepada masyarakat pengusaha apakah nasib mereka aman atau akan terganggu setelah Papua Merdeka?

ULMWP sudah pada posisi yang kuat dan tepat untuk menjelaskan ini semua pada saat ini. Kalau tidak, dukungan yang seharusnya kita terima menjadi tertunda, dan kita akan tinggal berjuang sebagai single-fihgter, seolah-olah Papua Merdeka itu hanya untuk kepentingan politik bangsa Papua, padahal sebenarnya dan sesunggunya perjuangan ini akan membawa banyak keuntungan bagi dunia usaha.

October 25, 2018 0

Benny Wenda: TRWP, TPNPB, TPN OPM Sudah Bersatu!

Tujuan kita hanya satu “Papua Merdeka, lepas dari NKRI”, Ya, benar.

ULMWP merupakan hasil dari perjuangan kita selama 50 tahun lebih, dan inilah ujung tombak West Papua yang sudah kami siapkan untuk membawa bangsa Papua keluar dari “neraka NKRI”.

Sebuah pertanyaan:

– Apakah kami orang asli Papua ini punya masa depan “hidup” dalam 50-100 tahun ke depan atau Tidak?

Kita harus sadar bahwa, jangka waktu hidup kita terbatas (limited). Ketika ajal menjemput hidup ini mungkin 1, 2 atau 10 tahun ke depan, kita sudah tidak hidup lagi dan tak bisa berbuat apa-apa untuk memastikan nasib generasi ke depan.

Selagi saat ini kami masih bisa berpikir untuk menata hidup ini, kita punya tanggung jawab besar untuk memastikan masa depan bangsa ini.

Doa dengan sekedar harapan tak akan menentukan masa depan kita. Harus ada langkah maju dan berpikir keluar dalam upaya untuk menyelamatkan bangsa ini.

#Papua_Merdeka merupakan “strategi” untuk “kepastian” masa depan hidup, khususnya bagi kami bangsa Papua di West Papia ini. Dan itu ada di dalam ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua.

ULMWP merupakan “ujung tombak West Papua”. Bersama ULMWP kami akan menentukan nasib masa depan Papua.

Setiap kita entah secara pribadi perjuang Papua Merdeka maupun kelompok Papua Merdeka, kami berkewajiban penuh untuk kawal “ujung tombak West Papua, ULMWP” menuju menentuan masa depan kehidupan Orang asli Papua sebagai pemilik “ahli waris Tanah dan Kehidupan” di Papua.

#INGAT, Khusus bagi orang asli Papua

“Jika kita tidak berpikir Papua Merdeka, maka kehidupan kita saat ini #percuma, karena kita tidak akan lagi punya masa depan diluar Papua Merdeka”
___________
Peryataan Ketua ULMWP, pemimpin kemerdekaan West Papua ini penting untuk kita simak bersama.

WaSalam…!!

#LetWestPapuaVote
#InternationallySupervisedVoteForWestPapua
#ReferendumForWestPapua

October 18, 2018 0

Tidak Puas dengan Kerja ULMWP? Kritik dan Perbaiki ULMWP, bukan Bikin Organisasi Saingan

ULMWP Jalan Kepastian Papua Merdeka

Ada satu hal yang jelas dan pasti, dan tidak dapat disangkal secara hukum nasional West Papua, hukum internasional di Pasifik Selatan dan hukum revolusi perjuangan bangsa Papua, bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah satu-satunya lembaga yang secara hukum, secara politik dan secara sosial diakui, diterima dan disahkan di seluruh dunia, terutama di kawasan Melaneia. Itu fakta mutlak tidak dapat diganggu-gugat.

ULMWP Gagal?

Akan tetapi memang kita harus akui, fakta lain adalah pekerjaan ULMWP masih belum memuaskan, terlihat mengalami kemunduran yang luar-biasa. Dari sisi dalam lingkaran sendiri kelihatannya sesuatu sedang terjadi dan sedang dilakukan, tetapi sebenarnya terutama para penonton dan supporter, komentator dan analis melihat perjuangan Papua Merdeka sudah sampai ke titik tidak ada kegiatan apa-apa.

Kita contohkan saja, dulu perjuangan Papua Merdeka ramai di dukung oleh beberapa negara di Pasifik Selatan, terutama oleh para perdana menterinya, tetapi sekarang lagu-lagu itu sudah berhenti. Suara sumbang mulai keluar, koor berubah tiba-tiba menjadi trio, tiba-tiba menjadi duet, sekarang menjadi solo.

Di samping itu ada juga yang menilai ULMWP dipimpin oleh para pengurus yang tidak mengerti bagaimana cara berjuang yang benar untuk Papua Merdeka. Kelompok ini merasa diri lebih tahu cara untuk Papua Merdeka.Mereka juga mengunjuk kekuatannya dengan mengeluarkan pernyataan, gugatan, dan menyerukan langkah-langkah menandingi ULMWP.

Jadi, ada unsur ketidak-senangan atau ketidak-puasan kepada pengurus para pimpinan ULMWP, dan ada juga tidak merasa puas dengan kinerja ULMWP sejauh ini.

Yang menarik buat semua yang mengamati gerak-gerik orang Papua pada umumnya dan gelagat para “pejuang” Papua Merdeka khususnya adalah kepengurusan ULMWP saat ini belum genap satu tahun, tetapi sudah dianggap gagal. Ini memang aneh tapi nyata. Bukan hanya dianggap gagal tetapi malahan sudah membentuk wadah-wadah tandingan dan sudah menggalang kekuatan untuk menggantikan posisi ULMWP memperjaungkan Papua Merdeka.

Mas “Ego”, ULMWP dan Ganti ULMWP

Dalam banyak artikel PMNews telah mengulas berkali-kali. Yang pertama dan utama, perjuangan Papua Merdeka ini selalu dirusak oleh “Ego pribadi” para pemimpin organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ego para Panglima OPM di hutan dulu merusak semua strategi dan langkah perjuangan. Kerusakan itu baru saja diperbaiki di Saralana, Port Vila Vanuatu, dan terbentuklah ULMWP.

Penyakitnya masih sama, yaitu “Ego”. Kami tidak usah menyebut ego dari siapa-siapa, tetapi bangsa Papua sudah tahu terang-benderang. Organisasi hari ini yang berjuang untuk Papua Merdeka tetapi tiba-tiba mengkampanyekan pembusukan atas ULMWP, dan lain sebagainya terjadi bukan karena dasar lain selain dari “ego” yang tidak terlayani dengan baik dalam wadah ULMWP.

Sumber kekuatan “Ego” yang membangkang dan tidak sepakat itu bisa berasal dari diri sendir, bisa juga dirusak oleh pihak lawan.

Yang perlu dicermati ialah apakah ego itu mendorong para pemimpin dan tokoh Papua Merdeka untuk memperbaiki ULMWP, ataukah ego itu malah berusaha mau menggantikan ULMWP, dengan alasan supaya Papua bisa Merdeka. Alasan yang sering mengemuka ialah mereka bisa berjuang lebih baik daripada ULMWP, dan saat ini ULMWP diduduki oleh pemimpin yang tidak akan membawa bangsa Papua merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Suara Kami dari Kampung New Guinea

Orang tidak sekolah akan dengan jelas melihat, tanpa argumen tanpa basa-basi, bahwa tokoh dan organisasi Papua Merdeka yang melawan ULMWP, atau mau menggantikan fungsi dan kerja ULMWP dengan organisasi baru adalah pihak yang tidak menghendaki Papua Merdeka. Kesimpulan ini bukan karena mereka membenci para tokoh dan organisasi yang menentang ULMWP, tetapi karena mereka tahu bahwa langkah itu merugikan Papua Merdeka.

Jadi, perihal “Papua Merdeka” adalah utama, pertama dan satu-satunya fokus, bukan siapa yang memimpin, bukan mengapa saya tidak dilibatkan dalam ULMWP. Ego tidak dilayani di kampung-kampung dan orang awam. Yang harus beljar melayani Ego dengan bijak adalah para tokoh dan pemimpin organisasi Papua Merdeka. Karena ego ini di banyak sisi sudah lama dan banyak kali merusak perjuangan West Papua meraih kemerdekaan politik dan hukum di luar NKRI.

Apa artinya Menggantikan ULMWP dan Memperjuangkan Papua Merdeka di luar ULMWP?

Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat dikatakan tanpa ragu bahwa orang Papua, pemimpin Papua Merdeka, tokoh Papua Merdeka, atau aktivis Papua Merdeka yang berjuang dan bergerak untuk menggantikan ULMWP dan memperjuangkan Papua Merdeka lewat lembaga yang lain adalah di satu sisi tidak bijak, di sisi lain tidak manusiawi.

Tidak bijak karena kita tidak paham bahwa ULMWP adalah satu-satunya lembaga perjuangan bangsa Papua sepanjang sejarah bangsa ini yagn pernah diakui dan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka.

TIdak sampai di situ, ULWP ialah sebuah lembaga yang sudah secara resmi mewakili bangsa Papua dan organisasi yang ada di dalam ULWP terbuka untuk menerima organisasi manapun di seluruh dunia untuk bergabung menjadi anggota ULMWP.

Tidak itu saja, ULMWP adalah satu-satunya lembaga yagn sudah secara resmi diakui di dalam forum regional negara-negara seperti MSG, PIF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ORganisasi lain milik bangsa Papua belum pernah meraih sukses sejauh ini. Ini sebuha keberhasilan dan sebuah mujizat yang harus dirayakan bukan disesali dan dikritik dan disaingi.

Di atas semuanya, ULMWP sudah secara sah dan tidak terbantahkan, diterima sebagai anggota peninjau MSG dan para pemimpinnnya sudah diperlakukan sebagai Pemimpin Bangsa Papua di wilayah West Papuia. Momentum politik sudah dicapai ULMWP, oleh karena itu yang harus dilakukan para tokoh dan organisasi yang tidak puas dengan ULMWP ialah memperbaiki yang dianggap rusak, menggantikan yang dianggap tidak baik.

Menganggap sebuah lembaga yang sudah diakui bangsa-bangsa di dunia, malahan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, menuduh organisasi itu tidak benar dan berusaha menggantikannya sudah jelas dan dapat dikatakan dengan tingkat probabilitas tertinggi bahwa sesungguhnya aspirasi dan gerakan itu hanya melayani ego pribadi para pemimpin, dan pada intinya merusak bangunan kita bersama.

Sekerang tinggal bangsa Papua apakah mau tinggal ratusan tahun dipermainkan oleh ego-ego para pemimpinnya yang tidak tahu diri, ataukah melayani aspirasinya yang sudah jelas arah dan perahunya?

October 18, 2018 0