Keanggotaan ULMWP di MSG Terancam, TRWP Menuduh ini Kesalahan Pemimpin ULMWP

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan pernyataan Direktor Jenderal MSG di Fiji baru-baru ini bahwa isu politik West Papua tidak akan dibahas lagi di MSG menunjukkan kekalahan telah ULMWP dan bangsa Papua atas hasil maneuver politik NKRI yang telah gencar dilakukan lewat laki-laki, perempuan dan duit, sampai berpengaruh ke dalam negara-negara pendukung seperti Solomon Islands dan Vanuatu.

TRWP menilai kemenangan NKRI ini mengancam keberhasilan mendasar dan berarti yang telah diraih oleh ULMWP selama kepemimpinan pertama sejak ULMWP dibentuk beberapa tahun lalu merupakan sebuah tamparan berat. Kata Tabi,

Di satu sisi memang kita harus akui secara terus-terang bahwa kepemimpinan pertama dari ULMWP sejak pembentukannya patut disyukuri dan dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin ULMWP hari ini.

Dukungan dari Solomon Islands, Vanuatu dan bahkan Fiji dan PNG lebih kuat, pembentukan koalisi Pasifik sudah ada dengan begitu kuat menyuarakan aspirasi bangsa Papua di forum-forum internasional. Tetapi setelah kepengurusan berganti menurut Konstitusi ULMWP, maka gaung Papua Merdeka menjadi padam, terpecah-belah dan banyak saling menyerang terjadi di dalam tubuh para aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ini jelas-jelas merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemimpin ULMWP.

Amunggut Tabis elanjutnya mengatakan bahwa kalau kondisi ini berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI akan kembali ke titik Nol, dan orang Papua harus mulai berjuang lagi dari titik Nol.

“Inikan konyol!”, katanya. Lanjutnya,

“Kesalahan-kesalahan ini sudah berulang-kali dilakukan oleh generasi pendahulu, dan kesalahan itu sebenarnya tidak usah diulangi sama-sekali oleh generasi sekarang. Kalau ia terulang, itu menunjukkan ada yang salah fatal dalam diri kita sebagai pemimpin, yang mau tidak mau harus diperbaiki

Menurut pendapat TRWP, hal yang harus dilakuan ialah membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak bangsa Papua, menghindari saling menunjuk jari sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, menghindari saling menuduh dan mencurigai, menghentikan saling menceritakan dan menggosipkan, dan belajar saling menerima, saling memahami, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan bersalut-sapa.

Sesuatu yang sulit dibayangkan kalau kesebelasan sepak bola Persipura masuk lapangan dan setelah berada di lapangan mereka mulai saling menceritakan, saling mencurigai, saling menggosip dan bahkan saling menyerang dengan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak manusiawi. FATAL!

Yang harus dilakukan pemimpin ULMWP saat ini ialah saling membuka diri, membentuk Tim Komunikasi antar Biro dan Pengurus di dalam ULMWP dan melakukan pertemuan-pertemuan operasional dan teknis secara rutin, baik secara Online, lewat media sosial, maupun secara face-to-face.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terbuka seperti ini ialah saling menerima, saling mengakui, saling menghormati demi kebersamaan dalam menghadapi lawan politik: NKRI.

Hasilnya ialah semua kekuatan bangsa Papua akan menyatu, dukungan dari kawasan Melanesia yang susak saat ini akan dibenahi dan diperkuat kembali. Paling minimal keterlibatan Aktiv dari tokoh Papua Merdeka, Oktovianus Motte untuk kampanye Papua Merdeka kawasan Melanesia akan berdampak positif dan sungguh berarti bagi perjuangan kita untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

August 27, 2018 0

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

Faces of West Papua struggle from left to right: Andy Ayamiseba, Benny Wenda, Barak Sope, Rex Rumakiek, and Paula Makabory pose with final declarations

PMNews mencatat berbagai perkembangan, terutama cekcok, beda pendapat, konflik sampai kepada verbal violence yang terjadi di media masa belakangan ini sudah dengan jelas menunjukkan NKRI telah menggunakan ke-tidak-tahu-an orang Papua, dan keterbelakangan berpikir orang Papua sehingga mereka telah berhasil memancing emosi dan reaksi dari antara orang Papua sendiri, berpikir seolah-olah kata-kata yang keluar itu dari para tokoh dan organisasi yang memperjuangkan Papua Merdeka.

Orang Papua perlu catat, kalau kita pintar, masuk dalam kategori pemain, maka kita kaan tahu sejak kapan nama-nama profil Sosial Media itu muncul? Sejak kapan nama manusia-manusia yang menggunkana marga orang Papua itu muncul di dunia ini? Sejak kapan mereka bicara Papua Merdeka? Sejak kapan mereka mewakili TPN OPM, TPN PB, TPN/OPM, TRWP, ULMWP, dan sebagainya?

Orang Papua yang begitu lugu dan baru tahu dunia modern, tertipu lagi kesekian kalinya dengan postingan dan profil Facebook mengatas-namakan orang Papua dan memancing emosi ke sana-ke mari, menyebarkan isu dan topik-topik tidak mendidik, tetapi memecah-belah, atas nama kebenaran, atas nama OPM, atas nama Papua Merdeka, atas nama damain, atas nama ini dan itu.

Mereka telah berhasil membuat kita orang Papua terpecah-pecah, sama seperti perpecahana yang telah mereka berhasil ciptakan waktu orang tua kami bergerilya di hutan New Guinea. Kini di hutan dunia maya, mereka sudah sukses.

Bagi mereka yang tidak terbawa emosi, tidak memaki-maki, tidak menggunakan kata-kata violence dalam percakapan media sosial, mereka itulah manusia Papua sejati, yang berjuang untuk Papua Merdeka.

Kalau saja ada orang Papua yang berani memaki dan mengancam orang Papua lain, pejuang Papua Merdeka lain, tokoh Papua Merdeka lain, atas nama Papua Merdeka, aaka apakah layak disebut orang Papua? Apakah layak disebut pejuang Papua Merdeka? Apakah layak disebut OAP?

Kita juga harus petakan, apa dasar pemikiran dan apa alasan ucapan-ucapan dan perpecahan itu terjadi? Apakah dasar perjuangan yang salah? Atau urusan pribadi? Atau urusan makan-minum? Atau urusan keluarga yang merambat ke urusan Papua Merdeka? Ini semua juga kita sebagtai sesama orang Papua harus pahami, sehingga kita tidak saling bersembunyi mengatas-namakan dan mengeksploitasi Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi/ keluarga sendiri. Ini sudah pernah merusak perjuangan kita dan telah dipulihkan dengan pendirian ULMWP, yang telah lama diririntis oleh dua tokoh Senior OPM. Dr. OPM John Otto Ondawame dan OPM Senir Andy Ayamiseba.

Caci-maki dimedia sosial menunjukkan kita tidak dewasa berpolitik, kita tidak sopan kepada diri sendiri, kita tidak punya harga diri, peradaban kita masih jauh dari yang kita sangka.

Saling mencurigai dan saling mengecap sebagai agen NKRI juga menunjukkan kita masih belum dewasa menilai dan memberi label kepada sesama kita orang Papua sendiri.

Sesungguhnya dan sebenarnya, baik para gerilyawan di Rimba New Guinea, pejuang di luar negeri, mereka yang ada di jabatan pemerintah kolonial NKRI, mulai dari Gubernur sampai Kepala Desa, mereka yang tergabung dalam barisan hijau, barisan merah-putih, barisan kelapa, barisan Papeda, barisan Koteka, barisan Nuri, barisan Kasuari, yang muncul membela Indonesia atau yang menuntut Papua Merdeka, semuanya, semuanya adalah orang Papua, berhak untuk hidup dan mati di Tanah leluhur kita bersama, Tanah Papua.

Oleh karena itu, kalau kita berbicara Papua Merdeka, lawan kita bukanlah barisan-barisan merah, putih, hijau, kasuari, buri dan sederusnya, tetapi kita sedang melawan “tipu-daya”, pembunuhan, eksploitasi, penjajahan, bukan melawan satu suku, tidak melawan satu konsep pemikiran, tidak menentang satu oknum atau organisasi orang Papua. Semuanya TIDAK!

Janganlah tertipu! Janganlah terlena! Dari kapanpun, sampai kapan-pun, merek dan cap apapun, kita semua orang Papua, kita punya tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Si perusak dan perampok, pencuri dan pembunuh selalu mencaci-maki orang Papua, meremehkan harga diri orang Papua, memanggil orang Papua dengan kata-kata tidak bermartabat, dan mengancam orang Papua untuk saling membunuh.

Siapakah dia? Kalau bukan NKRI itu sendiri? Siapa yang bodoh di sini?

Waspada! Agen BIN Sudah Bergerilya di Media Sosial atas nama Papua Merdeka

July 16, 2018 1

Indonesia Sudah Beroperasi Leluasa di Vanuatu: Di Makanakah ULMWP?

Indonesia's president Joko Widodo Photo: AFP

Indonesian keen to train women — Anne Pakoa (left) shows off jewellery made by trainer Siti Rurui Aini

Melanesia Intelligence Service sudah melaporkan sebelumnya betapa NKRI beroperasi dengan berbagai cara untuk mempengaruhi politik di Republik Vanuatu. Mereka sudah berhasil dengan sejumlah politisi Vanuatu sebelumnya dan sekarang dengan Salwai mereka terus berusaha.

Seperti dilaporkan sebelumnya, mereka telah mendekati beberapa menteri di Vanuatu, telah membiayai mereka, telah menyokong beebrapa usaha. Salah satu usaha yang mereka sponsori adalah Koperasi di Vanuatu.

Seperti kita ketahui semua, Deputy PM dan Menteri perdagangan, yang juga terkait dengan Perkoperasian di Vanuatu beberapa waktu lalu ialah Joe Natuman, satu-satunya pemimpin Melnaesia hari ini yang sangat instrumental dalam meloloskan West Papua menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Dengan bantuan dana MSG, Joe Natuman dilengserkan dan digantikan oleh seorang menteri yang lebih muda, yang walaupn berasal dari kampung yang sama, tidak berpengalaman dalam politik.

Setelah NKRi berhasil melengserkan Joe Natuman, kini NKRI sudah punya aktifitas ramai di Vanuatu. Salah satunya dapat dilihat dari cerita ini “Indonesian keen to train women”

Dalam cerita ini dengan jelas ditunjukkan ebtapa Ibu Muslimin Indonesia ini sangat ceria memberitakan ajaran Islam atas nama Koperasi, yang sebelumnya di abwah Joe Natuman tidak punya napas sedikitpun untuk bergerak, jangankan bicara.

Dengan ini dapat kami dengan mudah simpulkan bahwa NKRI sudah enak beroperasi di Vanuatu.

Apa yang terjadi dengan ULMWP?

ULMWP lebih memilih tinggal enak nyaman di Eropa dan di Amerika dan Australia. Tujuan para pengurus ULMWP mulai nyata saat ini, mereka sebenarnya ke luar negeri untuk tinggal nyaman di luar negeri, tepatnya di negeri barat, sehingga tidak perduli dengan kondisi dan perkembangan di kawasan Melanesia.

Vanuatu yang jelas-jelas menjadi Markas Pusat ULMWP kini sudah diduduki oleh NKRI, tentu saja dengan keuatan uang yang sangat besar

Apakah kekuatan “ras” dan “brotherhood” ke-Melanesia-an mampu melawan duit dan perusakan moral orang Melanesia yang dilakukan oleh NKRI?

Kalau PNG saja mereka sudah mampu kuasai, kalau Solomon Islands saja mereka sudah duduki dan kendalikan, kalau Fiji saja sudah menjadi bagian dari NKRI, apakah Vanuattu yang dijauhi oleh ULMWP mampu bertahan menjadi kubu pertahanan dan markas pusat perjuangan Papua Merdeka di luar negeri?

Jawab sendiri!

July 13, 2018 0

TRWP Berdukacita atas meninggalkan Eliezer Awom: Tokoh Papua Merdeka

Mendegar berita ini lewat Facebook:

Rakyat Papua kembali berduka atas berita kepergian (meninggal dunia) pejuang Eliezer Awom, sore ini (15/6/2018). Saya kenal beliau sejak Summit WPNCL di Vanuatu, 2007 silam. Dia tegas pada apa yang benar. Sikap itulah yang membuat dirinya berani tinggalkan komandan Brimob di era 70 an, bergabung dengan gerilyawan TPN.PB. Memimpin perang melawan kolonialisme dari kota numbay hingga rimba Papua dan PNG. Ditangkap militer Indonesia, dan menjalani hukuman seumur hidup di penjara Kalisosok, Surabaya. Lalu era Gusdur mendap Amnesti tahun 2000.

Konsistensi dibuktikan sampai akhir hembusan napas terakhir dalam perjalanan misi perjuangan di rimba Papua Barat. Ia salah satu yang tegas berjuang bagi persatuan, mulai dari WPNCL, NRFPB dan ULMWP.

Setiap generasi punya sejarah. Terbaringlah dalam damai diatas pangkuan mama tanah, berselimut rimba hijau, disambut siul burung surga. Segenap kami tertunduk mengiringi kepergianmu dengan derai air mata.

Selamat jalan pejuang hebat

Sayang

Dengan menundukkan kepala dan mengangkat hati ke Tuhan Pencipta dan Pelindung Kami, menyatakan

BERDUKATICA

sedalam-dalamnya dan berdoa kepada Tuhan memimpin bangsa Papua terus memmperjuangkan aspirasinya sampai Papua Merdeka, NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia.

June 16, 2018 1

ULMWP : 5 warga sipil Timika ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka

Jayapura, Jubi – Lima warga sipil di Timika diduga telah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia karena memiliki kaitan dengan aspirasi kemerdekaan West Papua.

“Pukul sepuluh malam, hari Sabtu 9 Juni 2018 Orpa Wanjomal (40) dan anak tirinya Polce Sugumol (31) ditangkap di rumah mereka di SP 2 Timika. Lima jam kemudian, pada jam tiga pagi, hari Minggu 10 Juni, Titus Kwalik ditangkap di SP 10. Pada saat yang sama Julianus Dekme (31) dan Alosius Ogolmagai (49) juga ditangkap di rumah Julianus di SP 6. Lima warga sipil ini ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka. “ ujar juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jakob Rumbiak melalui sambungan telepon, Rabu (13/6/2018)

Jakob menyebut unit Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Terlibat dalam penangkapan lima warga sipil ini. Koopssusgab adalah unit penanganan terorisme gabungan militer yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Unit komando ini menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dibentuk untuk membantu penanganan terorisme dalam kondisi tertentu yang operasionalnya jika Polri meminta bantuan,

Dalam UU Antiterorisme yang baru disetujui, kata dia, memuat adanya tambahan sejumlah aturan sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk dimungkinkannya pelibatan TNI dalam kondisi tertentu.

“Namun, pembentukan Koopssusgab ini tampaknya belum bisa dilakukan, karena belum ada mata anggarannya,” kata Abdul Haris, Jumat pekan lalu.

Meski demikian, ULMWP meyakini penangkapan dilakukan oleh Koopssusgab.

“Menggunakan kekuatan militer Anti-Teroris khusus terhadap warga sipil West Papua adalah tidak bertanggung jawab dan salah secara moral,” kata Jakob Rumbiak.

Lanjutnya, rakyat West Papua bukan teroris, dan tidak pernah berperilaku seperti teroris dan ekstremis Indonesia. Hak rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Piagam PBB Hak Asasi Manusia, Majelis Umum PBB Res. 1514 (1960), Perjanjian PBB tentang Hak Sipil dan Politik (2007), Majelis Umum PBB 1752 XVII, dan UN Bab XII.

Jubi telah menghubungi Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto untuk meminta klarifikasi tentang dugaan penangkapan lima warga sipil ini. Namun hingga berita ini disiarkan, Kapolres belum menjawab permintaan klarifikasi yang dikirimkan Jubi melalui sambungan Whats App. (*)

June 14, 2018 0

There is No Democracy in a Revolution, and There is No Democracy in a Government Too

West Papuans are still fighting for independence, and we are starting to grasp the feeling of living in a democratic world, both within Indonesia and within ULMWP organisation. There is a misunderstanding among us West Papuans, because we think we know democracy than those Indonesians, but in reality, we are just “dreaming of it”, without actually being democratic, and we are miss-placing democracy or we think we can be democratic during the time of revolution and within the our independent movement. We do not know that in reality there is no democracy during revolution and there is no democracy within a government.

The matter of fact is that we West Papuans are acting against the normal democratic principles and practices. We think we can run our TPN/OPM, TPN PB and WPRA democratically. We think we can run KNPB, PNWP, NRFPB, DAP and ULMWP based on democratic principles, and therefore, we should consider all aspirations from all parties and communities all over the world. We think that ULMWP should be democratic, and therefore it should listen to and involve all West Papuan peoples and organizations.

It is good that we want democracy. There is nothing wrong about it. But we should also be aware that democracy requires its container to operate; and democracy is not a godly form of government that should be applied by everyone, everywhere in the world. There are various models of democracy that we should choose from in relation to our contexts; and democracy is not applicable in all aspects of life.

Democracy is a form of government, not a form of military organisation. Democracy is a process by which politicians acquire support to run a government, a way of electing the representatives who will form and run the government of a country. Democracy is not a way of running an organization, and clearly not for an organization coordinating a liberation movement. There are laws within bureaucracy, structure and responsibility in running organization. Whether the power and responsibility devolved, distributed or centralized, there is no voting within a government bureaucracy in order to make decisions.

West Papuans should also learn and understand that we need democracy only to a certain degree. The ULMWP should focus on how to free West Papua from colonialism and should not spend time and energy on listening to every aspiration of the people and organizations as an effort to try to be democratic.

The ULMWP is not a government. The ULMWP does not exist within a free and democratic country. ULMWP is set up to carry coordinate the revolution to free West Papua from colonialism.

The ULMWP should focus on how to free West Papua as quickly as possible, in any way as possible. It should not spend time with various domestic issues that do not support the campaigns to free West Papua.

All democratic countries in the world know that there is no democracy within a government bureaucracy, and there is no democracy during a revolution time. Only West Papuans think and trying hard to engineer democracy within its independence movement, and within the ULMWP management. What a pity. Not time left to carry out the real work it should be actively involved in. How long will this learning process continue? Do we have time to wait for the ULMWP to learn democracy and then liberate West Papua from colonialism?

May 21, 2018 0

Focus on What You Can Do and What You Should Do

Get distracted by side-events or non-elemental aspects of a game is always disastrous for a soccer team, particularly for a striker or a goal-keeper when facing the ball in the foot or in front of the goal-keeper. Stickers should forget anything and everything else, and focus only on the “ball”, when they are in the field, and particularly the ball is already in their foot. Goal-keepers also do that, they anticipate anything and everything that can happen with the ball, and focus on the ball itself rather than the striker himself.

Concentration and focus become key elements in a soccer-player when it comes to the point where the player must decide at what second and with what move he should strike to score.

Just imagine if a striker and goal-keeper start complaining about how one of his colleagues performed in the field and began demanding that fellow player to perform better or follow the way he wants him to play. Imagine when the ball is already on the strikers’ foot, but the goal keeper is still complaining about his friend who miss-kicked the ball a few minutes before.

Many West Papuans are just doing the opposite of what we should be doing right now. We are now engaged in our own internal battles, unnecessary battles to do with who should lead our organisation, who should hold particular positions within the ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), not on what we should do with the “ball: in our feed right now.

Many West Papuan political activists today need to learn what is the meaning of our lives and the meaning of West Papua Papua independence struggle, and set aside “egoism” both personal ego and group ego, as this life that we have is too short to deal with too many side-events and unsubstantiated issues. And more importantly, we do not have a second life for coming back to continue and complete the struggle. We only have one life, and this one life is very short one. So we have to do something meaningful for our beloved motherland in this short time.

And more important of all, the ball is on our feet, it is now the time to strike, to watch so that Indonesia does not strike and score a goal in Melanesian countries, defeating Melanesian integrity as free people and undermining Melanesian sovereignty as a human race.

If we always wander around and thinking about how to satisfy our personal and group ego within West Papuans ourselves, then we should not claim ourselves as fighting for West Papua.We should declare ourselves fighting for our own self-fulfillment and self-realization. There is nothing wrong with this choice, however, the problem arises when we declare ourselves fighting for a free and independent West Papua, but we spend our time and energy in doing the something else, and worse doing just the opposite: hindering the struggle for freedom and independence.

From Central HQ of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) we encourage all parties to humble ourselves, set aside our personal and group ego, and focus on how to fight against Indonesian occupation and colonialism. Let us forget talking about other fellow Melanesians. We are not enemies. We are just different, by the way we think, by the way we want to carry out our work to free our country. We are born into different territories and tribes, grew up with different surroundings and environments, but we should all agree upon one thing: We all experienced that the presence of Indonesia is deadly. We all agree that Indonesia should get out from West Papua. We all agree that we should fight them out, not by asking them, not by begging them, but by fighting, by demanding, by pushing them out.

We can work from our one identity, one mission and one destiny. We still have the power of people behind us. Only when we forget about our personal and group egos, we will deliver what we are supposed to deliver: a free and independent West Papua, and today, to ensure West Papua become full member of the MSG, a member of PIF and West Papua is listed under the UN Decolonization List.

That is the ball, and the ball is in our feet today. Let us focus on “the ball”, not the side-events, let us forget what is outside the field, let us humble ourselves and surrender to God, and let Him do His will though us.

May 21, 2018 0

Vanuatu BUKAN Tempat Wisata Politik Aktivis Papua Merdeka untuk Datang Lalu Bubar

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua mengingatkan kepada semua pejuang Papua Merdeka untuk mencamkan dengan baik apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Berdasarkan perintah dari Panglima Tertingi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Kantor Sekretariat TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyampaikan penyesalan atas kinerja para pengurus ULMWP yang menjadikan Port VIla dan Vanuatu sebagai tempat wisata politik sementara dan kemudian meninggalkan negara kepulauan itu tanpa bekas.

Walaupun rakyat dan pemerintah Vanuatu, bersama dengan rakyat dan pemerintah Solomon Islands, bersama dengan pemerintah dan rakyat Papua New Guinea telah berbuat apa saja yang mereka bisa lakukan menurut kapasitas dan panggilan yang mereka miliki. Itu sudah cukup.

Kami para gerilyawan Papua Merdeka juga mengambil posisi di hutan rimba dan setiap saat bersedia mengangkat senjata. Akan tetapi para pejabat ULMWP yang seharusnya tinggal di Port Vila Vanuatu, ternyata tidak.

Situasi ini menunjukkan riwayat perjuangan bangsa Papua seperti yang dialami oleh para pendahulu kita kana terulang kembali.

Para tokoh Papua Merdeka antara lain Nicolaas Jouwe, Otto Ondawame, Jacob Prai, Seth Roemkorem, dan sebagainya, telah dibawa ke negara-negara barat. Tujuan perjalanan mereka secara pribadi memang untuk memperjuangkan Papua Merdeka dari negara barat sana. Mereka menduga bahwa mereka akan lebih kuat membantu Papua Merdeka dari sana.

Tetapi apa yang terjadi?

Satu hal yang jelas buat kita semua adalah “tenaga mereka, waktu mereka dan kekayaan mereka secara intelektual dan secara kharisma” dikuras habis, dipermainkan, dihabiskan, sampai-sampai mereka duduk menganga di kursi sebagai orang Papua, presiden, pemimpin lanjut usia dan mulai mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yagn tidak teratur, tidak membantu dan tidak mendukung Papua Merdeka.

Satu-satunya tokoh Papua Merdeka yang harus kita banggakan ialah Alm. Dr. OPM Otto Ondawame, sebagai tokoh intelektual OPM, beliau menyadari bahwa berkewarga-negaraan Swedia dan tinggal di Swedia sama sekali tidak membantu Papua Merdeka. Oleh karena itu, bersama Senior OPM Andy Ayamiseba, pada tahun 2001, mereka menginisiasi dan membentuk WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), yang kemudian pada tahun 2003 disahkan oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri waktu itu, Serge Rialuth Voghor.

Para pemimpin Papua Merdeka yang ada di dalam negeri memang harus pulang ke tanah air, karena persoalan Papua Merdeka ada di dalam Negeri. Akan tetapi mengapa para aktivis dan pemimpin Papua Merdeka meninggalkan Vanuatu? Apakah pemeirntah Vanuatu mengusir mereka? Tidak, rakyat dan pemerintah Vanuatu telah secara resmi memberikan Kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah membantu ULMWP mendaftar menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), mereka terus berusaha membantu sesuai degnan kemampuan mereka. Akan tetapi yang terjadi ialah para pemimpn Papua Merdeka TIDAK MENSYUKURI pemberian rakyat dan pemerintah Vanuatu.

Pengorbanan nyawa yang berjatuhan di rimba New Guinea, pahlawan tanpa nama yang bersebaran di mana-mana, dan kematian para tokoh di luar negeri seharusnya kita dapat akhiri scara bermartabat dengan cara memfokuskan diri kepada perjuangan ini dengan “menanam lutut” di nama kita harus tanam lutut, dan “duduk bertempat tinggal” di mana kita harus bertempat-tinggal demikian himbaian dari Gen. TRWP Mathias Wenda.

Dari MPP TRWP, mengundang semua tokoh, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka, untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan Papua Merdeka, oleh saudara-saudara Melanesia, dan oleh Tuhan Yesus sebagai Panglima MahaTinggi Revolusi West Papua dengan cara

Datang dan duduk di Kantor ULMWP
Berpikir dan berbicara dari Kantor ULMWP
Selesaikan perjuangan Papua Merdeka dari Kantor ULMWP

Kalau tidak demikian, kita sudah di-anggap remeh oleh analis politik dan inteligen di seluruh dunia, terutama dari Idnonesia, bahwa irama panas-panas tahi ayam Papua Merdeka itu sudah biasa, sudah lebih dari setengah abad orang Papua memang begitu. Sebentar lagi akan dingin, sebentar lagi para Wisatawan Politik (Political Tourists) yang berkunjung ke Vanuatu akan pulang dan masalah akan redah. Buktinya benar, bukan?

Tolak dialog, ULMWP anggap Pjs Gubernur tak paham soal Papua

Benny Wenda, SekJend DeMMAK, Jubir ULMWP, Pendiri IPWP dan ILWP

Benny Wenda - Dok. Jubi — Benny Wenda – Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan tegas menolak ajakan dialog yang disampaikan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Papua, Soedarmo.

“Justru penjabat gubernur (Papua) itu dan pemerintah Indonesia yang mengganggu stabilitas bangsa dan rakyat Papua. Bangsa Papua tidak pernah meminta Indonesia dan militernya datang ke Papua. Indonesia tidak menyadari telah merampas kenyamanan rakyat dan bangsa Papua,” ujar Benny Wenda, menolak klaim Pjs Gubernur yang menyebutkan ULMWP sebagai kelompok yang mengganggu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di Tanah Papua.

Baca Pemprov Papua siap berdialog dengan ULMWP dan KNPB

Wenda melalui sambungan telepon, Jumat (Sabtu, 5/5/2018) menegaskan, ULMWP bukan berjuang untuk berdialog dengan petinggi pemerintah sekelas penjabat sementar gubernur. Seorang Pjs bisa berdialog dengan tokoh gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Gereja, MRP, DPRP dan LSM bisa berdialog dan menyampaikan persoalan yang terjadi di Papua. Kami ULMWP berjuang untuk referendum bangsa Papua, itu tujuan kami,” lanjut Wenda.

Lanjut Wenda, orang Papua bukan menuntut pembangunan namun menuntut pembebasan secara politik dari Indonesia.

Baca KNPB : Dialog dan propaganda Indonesia sudah kami buang jauh-jauh

“Pjs gubernur ini, tidak paham akar masalah Papua, sangat disayangkan,” ungkap Wenda.

Sebelumnya, Pjs Gubernur Papua mengaku siap membuka diri berdialog dengan ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat maupun kelompok lain yang masih menyuarakan perjuangan Papua merdeka.

“Saya selaku penjabat gubernur siap berdialog. Tapi dialog atas dasar di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita membangunan Papua ke depan,” kata Soedarmo dalam siaran persnya.

Soedarmo menyatakan dialog yang ditawarkan tak harus dilakukan secara formal. “Itu saya apresiasi. Dialog di cafe pun saya siap tidak perlu di kantor,” kata Soedarmo menambahkan. (*)

May 7, 2018 0

Pdt. Dr. S.S. Yoman tentang Ajakan Pj. Gubernur Papua untuk Berdialog di Warung-Warung

Dengan adanya pernyataan Gubernur Papua akan laksanakan dialog bersama ULMWP rakyat tidak perlu menanggapi atau terprovokasi dengan isu dialog, sebab :

1. ULMWP adalah wadah organisasi perjuangan nasional West Papua yang levelnya sama dengan negara sebab, ULMWP adalah Wakil bangsa Papua dan tidak sekelas provinsi. Dengan demikian sangat tidak pantas sekali seorang gubernur berdialog dengan ULMWP.

2. Dialog atas permintaan siapa?

Rakyat tidak meminta dialog dan yang rakyat Papua tuntut hari ini adalah berikan hak politik bangsa Papua dengan melakukan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa Papua.

3. Apa yang mau di bicarakan dlm dialog?

1. Dalam tuntutan rakyat Papua jelas bahwa, rakyat menuntuk hak politiknya yang di caplok oleh Indonesia (Kolonial) dan Amerika (Imperialisme/Kapitalisme). Apakah soal pembangunan? Jika, ia. Pembangunan untuk siapa? Permintaan siapa?

Rakyat tidak meminta atau menuntut pembangunan dan meminta makan atau mengemis di Indonesia rakyat hanya menuntut hak politiknya.

Pembangunan sesungguhnya sebagai wujud pencitraan Indonesia sebagai negara yang menjajah dan mengeksploitasi segalah potensi kekayaan alam. Selain pembangunan di lakukan sebagai upaya untuk menghubungkan titik-titik potensi yang dapat di eksploitasi sehingga negara dengan mudah dan cepat melakukan eksploitasi dengan kekuatan militer Indonesia bukan untuk orang Papua. Faktanya Indonesia mengatakan membangun tapi orang Papuanya di bunuh oleh negara?

Atau isu HAM? Sudah barapa lamah isu HAM menjadi isu yang dijadikan sebagai upaya menjaga citra dan nilai tawar demi kepentian politik kolonial (nyawa manusia Papua jadi, nilai tawar menawar demi kepentingan kaum burjois kolonial) nyatanya sampai hari ini beribu kasus belum perna di selesaikan dan pelanggaran HAM terus terjadi dan malahan menurut data pelanggaran HAM di rezim Jokowi di Papua meningkat. Dengan demikian omong kosong jika, negara mengatakan mau menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Bagaimana mungkin pelaku mau mengadili diri sendiri? Namun, ini murni praktek kolonialisme/penjajahan terhadap negara jajahannya.

Dengan demikian tuntuan dan solusi dari penyelesaiaan persoalan Papua hanya satu yaitu berikan hak penentuan nasib sendiri.

Sumber: faceboo.com

#IndonesiaKolonial
#Penjajah
#PapuaMerdekaSolusi