Dr Ibrahim Peyon: UU OTSUS, Militerisasi, UUDS West Papua dan Wilayah West Papu

Oleh: Ibrahim Peyon, Ph.D

Banyak orang persoalkan tentang adanya banyak pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) dan pemekaran pangkalan militer di West Papua tahun ini. Menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia, khusus daerah koloni yang masih dikuasai oleh kekuatan kolonial.

Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020, saya sudah bicara hal ini. Saya katakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (Otsus) akan berakhir. Maka, mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah “TAHUN PEREBUTAN”, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia (NKRI).

Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vision sebagai Visi negara —— Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri maupun juga di luar negeri. Sayap militer West Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.

Maka menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak.

Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan.
——
FOTO: Contoh kasus, dalam aksi demonstrasi damai berskala besar Wilayah Lapago yang terjadi di Wamena (5/04) itu, kita bisa lihat dimana ditengah ribuan massa yang turun menyampaikan aspirasi itu, aspirasi yang disampaikan diterima oleh (dua pihak Pemerintah) yaitu: (1). Aspirasi diterima oleh perwakilan Pemerintahan Sementara ULMWP mewakili Pemerintahan Negara West Papua, (2). Aspirasi diterima oleh DPRD Jayawijaya mewakili P

October 11, 2024 0

Dari KRP I – KRP IV dalam Kacamata Persatuan Politik untuk Papua Merdeka

Pembuka

Manusia telah tiba pada kesimpulan umum yang berlaku lintas zaman, lintas suku-bangsa, lintas wilayah dan lintas kepentingan, bahwa “persatuan adalah kunci sukses”, dan sebaliknya perpecahan ialah jalan menuju kehancuran.

Dalam urusan perjuangan pembebasan bangsa Papua, hal persatuan dan perpecahan telah menjadi isu penting sepanjang sejarahnya. Dan banyak orang mengatakan,

“perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka ialah faktor utama dan pertama yang memperlambat dan bisa-bisa membatalkan perjuangan pembebasan bangsa Papua dan mendirikan Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”

Ada dua tanggapan terhadap pendapat umum ini. Yang pertama mengatakan, sebenarnya selama ini tidak pernah ada perpecahan dalam perjuangan ini. Bukti pertama karena semua orang Papua memiliki cita-cita yang satu dan sama, tidak ada yang mau tinggal selamanya dengan NKRI atau orang Indonesia. Selama cita-cita bangsa Papua tetap satu, maka tidak ada perpecahan. Kalaupun ada perpecahan, itu kelihatan seperti ada perpecahan, yang berbeda hanyalah cara dan pendekatan, dan tokoh yang satu dengan yang lain, yang belum pernah menyatu menjalankan perjuangan ini. Pendapat kedua mengatakan bahwa memang tidak ada perbedaan atau konflik antara cita-cita orang Papua, akan tetapi para tokoh dan organisasi tidak menyatu, wilayah yang satu dan suku yang satu tidak menyatu, partai atau organisasi yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Ini menyebabkan agenda yang satu dengan yang lain tidak menyatu. Maka akibatnya jelas tidak ada persatuan. Masalahnya bukannya ada perpecahan, akan tetapi tidak ada persatuan

di antara sesama pejuang,
di antara sesama orang Papua,
di antara sesama organisasi perjuangan,
di antara sesama pemimpin perjuangan Papua Merdeka dan
di antara agenda dan strategi perjuangan Papua Merdeka.

Ada lima “di antara” yang perlu penyelarasan dalam bahasa politik, dan penyatuan dalam bahasa organisasi.

Lalu apakah Kongres Rakyat Papua (KRP) yang selama ini telah diselenggarakan oleh bangsa Papua sebanyak empat (4) kali berhasil mempersatukan dan menyatukan?

KRP I – IV sebagai Momentum Penyatuan untuk Perjuangan Pembebasan

Pada Kongres Rakyat Papua I 1961, tanggal 1 Desember, menyusul sejumlah peristiwa yang telah terjadi beberapa bulan dan tahun sebelumnya, merupakan momentum Deklarasi Kebangsaan Papua, termasuk di dalamnya arah pergerakan bangsa Papua menunju sebuah negara-bangsa modern bernama “Republic of West Papua” atau “West Papua”, sebagaimana tercantum dan tercetak dengan jelas dalam lambang negara West Papua.

Nama bangsa, nama bendera, nama lagu kebangsaan, nama wilayah dan nama negara diproklamirkan pada 1 Desember 1961.

Deklarasi kebangsaan ini disusul dengan janji Belanda sebagai negara penjajah untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Papua dengan nama Negara West Papua pada tahun 1970, yaitu persis sepuluh (10) tahun setelah pembentukan identitas kebangsaan Papua.

Walaupn begitu, janji Belanda tidak terwujud, pertama-tama karena Belanda tidak bertanggungjawab atas janjinya, dan kedua karena Belanda dipaksa oleh Amerika Serikat atas deal politik dengan NKRI untuk melepaskan wilayah Nederlandch Niuew Guinea kepada Indonesia.

Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawash Port Numbay adalah peristiwa Deklarasi Kebangkitan bangsa Papua kedua, setelah 40 tahun dihancurkan oleh NKRI, dengan identitas buatan NKRI, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah-air: Indonesia. Orang Papua dalam KRP II 2000 memperjelas status dan posisi bangsa Papua di hadapan NKRI dan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa bangsa Papua masih tetap pada posisi awal, yaitu hendak mendirikan negara-bangsa sendiri di luar penjajahan, bernama Negara West Papua.

Proses penyatuan kebangsaan kedua ini disusul dengan penyatuan berbagai tokoh dan wilayah yang ada di West Papua, dan juga orang papua yang ada di luar negeri. Orang Papua di Belanda, di Papua New Guinea, di Australia, berdatangan dan mengalami suasana kongres ini.

Kemudian dalam KRP II di lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura tahun 2011 melangkah lebih maju daripada sekedar kebangkitan kebangsaan Papua, akan tetapi dengan terang-benderang mengumumkan pendirian Negara bernama Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dari sisi sejarahnya sudah sejalan dengang tingkatan atau tahapan perjuangan bangsa Papua, yaitu dari dua kali kebangkitan kebangsaan Papua, kini meningkat menjadi penyatuan negara-bangsa, yaitu Negara Federal Papua Barat.

Hanya satu kritik yang selalu disampaikan oleh kelompok lain ialah bahwa kalau seandainya yang diumumkan ialah Negara Republik West Papua, maka peluang penolakan atau peluang malas atau seolah-olah tidak tahu yang dilakukan oleh kelompok lain yang tidak terlibat waktu itu dapat diminimalisir, dan pelung kleim lebih besar untuk muncul. Dengan memunculkan nama negara baru dan ditambah kata “Federal”, maka banyak diterjemahkan sebagai pembentukan sebuah Negara bagian dari NKRI yang sudah ada.

Penyatuan ini dimentahkan, maka perjuangan terus berlanjut.

Dalam KRP IV atau Kongres ULMWP I ini terjadi peningkatan, dari sisi tujuan bernegara bangsa Papua. Pada kali ini, telah terjadi peningkatan luarbiasa. Perjuangan bangsa Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, telah memiliki organisasi yang bersatu antara Bitang Satu dan Bintang Empatbelas, antara Republik West Papua dan NFRPB, antara gunung dan pantai. Ini penyatuan yang kuat dan utuh, sesungguh-sungguhnya.

Secara garis besar, telah terjadi kebangkitan bangsa Papua dalam KRP I dan KRP II. Setelah itu dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa I dalam KRP III 2011 dan dilengkapi dengan kebangkitan negara-bangsa II dalam KRP IV 2023.

Penyatuan sebuah bangsa dan penyatuan sebuah negara-bangsa telah terjadi. Koalisi telah terbangun mantap saat ini.

West Papua telah memiliki Undang-Undang Dasar, yang menjelaskan wilayah dan rayat West Papua secara jelas. West Papua telah memiliki pemerintah yang lengkap dengan kabinet, militer, kepolisian, parlemen dan badan peradilan yang lengkap sebagai sebuah pemerintahan negara-bangsa modern. West Papua telah memiliki lambang kebangsaan, lambang persatuan, dan lembang negara, lagu kebangsaan, dan segala atribut negara-bangsa secara lengkap.

Hanya satu hal yang sedang dinantikan, yaitu aspek pengakuan negara-negara anggota Perserikatan bangsa-bangsa sebagai legitimasi hukum dan politik untuk berbangsa dan bernegara sendiri: duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Indonesia dan negara-bangsa lain di dunia.

Penutup: Bagaimana dengan Konflik Internal ULMWP?

Aktivis, pejuang, tokoh dan organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua seakan tidak pernah terlepas dari penyakit “perpecahan”, yang dalam bahasa politik keren disebut “faksional”, atau terpecah-belah. Sementara itu, kita belajar dalam bangku pendidikan NKRI, terutama oleh guru sejarah mengajarkan mengapa bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan apa yang menyebabkan mereka bisa mereka. Jawabannya adalah karena Belanda menjalankan politik “devide et impera” (adu-domba) dan wajah kemerdekaan Indonesia mulai semakin jelas selelah 28 Oktober 1928 orang Indonesia hadir mendeklarasikan ksetuan bangsa, tanah air dan bahasa.

Dengan dua dasar pemikiran, merujuk ke dalam West Papua dan pengalaman NKRI, maka kita dapat menarik kesimpulan tentang konflik internal ULMWP.

Pertanyaannya, “Kapan konflik internal:

antara pengurus ULMWP,
antara orang Papua: aktivis dan tokoh Papua Merdeka;
antara organisasi perjuangan pembebasan bangsa Papua;
antara agenda dan pendekatan perjuangan pembebasan

akan berakhir?

maka jawabannya ialah kembali kepada masing-masing pihak,

pertama kepada pengurus ULMWP sendiri, antara produk KTT II ULMWP dan hasil Kongres I ULMWP;
kedua antara para aktivis dan tokoh Papua Merdeka, terutama Hon. Benny Wenda dan Hon. Octovianus Motte, bersama semua pejabat bersama masing-masing pihak;
ketiga, antara organisasi WPNCL, PNWP, NFRPB, OPM, KNPB, AMP, DeMMAK, WPNA dan sebagainya;
keempat, antara agenda dan pendekatan perjuangan yang diajukan masing-masing pihak.

Pertanyaan selanjutnya ialah, “Bagaimana caranya menyatukan semua ini?”

Hanya satu jawabab,

“Hanya pemimpin manapun yang bisa mengundang semua tokoh Papua Merdeka, semua organisasi Papua Merdeka dan semua agenda, pertama-tama dengan segala kerendahan hati, dengan saling menghormati dan menghargai kelebihan dan kekurangan, dengan saling mengakui, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dari hati ke hati, secara terbuka dan jujur, di antara para tokoh Papua Merdeka, maka semua ini akan berakhir.”

Silakan gunakan alasan legalitas, alasan legitimasi, alasan formalitas, alasan rasional, alasan historis dan alasan lainnya untuk menepuk dada dan mengatakan diri sendiri, kelompok sendiri benar. akan tetapi itu BUKAN caranya menyembuhkan penyakit akut dan mematikan, “perpecahan dalam perjuangan Papua Merdeka”

Silakan gunakan pendekatan ini lebih bagus dan yang lain lebih terkebelakang.

Silakan gunakan dalil yang ini dibuat oleh orang Papua Merdeka dan yang itu dibuat oleh orang moderat binaan NKRI.

Apapun alasannya, kita wajib bergerak menyatukan semuanya. Dengan sekuat-tenaga. Dengan biaya besar. Dengan tekun.

Kalau Indonesia membutuhkan 350 tahun untuk mencapai tujuan, West Papua butuh 3 kali lipat lebih cepat daripada waktu itu.

December 8, 2023 1

Papua Merdeka: antara Organisasi, Pejuang, Tokoh dan Pendekatan

Semua orang West Papua, yang selama ini menyebut dirinya Orang Asli Papua (OAP) merindukan dan mendoakan “Papua Merdeka” itu terwujud nyata di mata-kepala sendiri, dan dialami secara nyata di dunia fisik, di pulau New Guinea bagian Barat, yang kini disebut Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu sesuatu yang pasti dan final. Pokoknya semua OAP mau NKRI keluar dari Tanah Papua, tanah leluhur ras Melayu.

Ada yang bertanya, “Kalau begitu yang minta-minta NKRI harga mati di Tanah Papua itu siapa?“, maka jawabannya mudah, “Itu orang NKRI sendiri yang bicara! Tidak ada OAP yang bicara NKRI harga mati!” Jadi pada posisi itu jelas, pasti dan final.

Terlihat seolah-olah OAP sedang bertentangan antara satu dengan yang lain. Terlihat orang Papua tidak menerima satu dengan yang lain. Bahkan NKRI berspekulasi OAP saling bermusuhan dan saling mengancam untuk saling menghabisi karena saling mencurigai di antara OAP sendiri.

Ada empat hal yang terjadi di sini, yang menghambat Papua Merdeka dan dampaknya membingungkan dukungan:

Yang terjadi para tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak
Yang terjadi ialah para pejuang tidak sama langkah dan sama irama
Yang terjadi ialah tokoh dan pejuang tidak seragam dan tidak sama, maka masing-masing memiliki organisasi sendiri-sendiri
Yang tejadi ialah karena masing-masing memiliki tokoh, pejuang dan organisasi yang sendiri-sendiri, maka mereka juga punya pendekatan yang tidak sama.

A. Tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak

Kita tidak salahkan perbedaan suku dan persebaran wilayah kediaman, akan tetapi kedua hal ini telah memelihara dengan subur, bangsa Papua, secara khusus para tokoh Papua Merdeka tidak berpikir seragam dan bertindak seragam dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang menjadi persoalan bukanlah isu dan tujuan, akan tetapi tentang selera enaknya, seharusnya, sepantasnya, setepatnya Papua Merdeka harus dicapai. Ada nilai yang berbeda, ada rasa yang berbeda di antara para pemimpin. Itu warisan dan ciptaan Allah, kita diciptakan dan ditempatkan di tempat yang berbeda, dengan bahasa dan budaya yang tidak persis sama antara satu sama lain.

Ditambah lagi, apalagi kalau para tokoh Papua Merdeka memiliki ego yang kuat, yaitu ego kelompok dan ego pribadi, maka yang terjadi ialah “benturan” dan “bentrokan”, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi di antara para tokoh Papua Merdeka sendiri.

Ditambah lagi kalau ego-ego itu telah dirasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang melekat padanya, seperti ambisi menduduki posisi tertentu di dalam organisasi, seperti mendapatkan apa-apa dalam jabatan tertentu, maka benturan dan bentrokan akan terjadi tidak terkendal, sampai-sampai kita yang duduk berkomentar pun menjadi bingung mau katakan apa lagi.

Ditambah lagi, kalau ego-ego itu diambil-alih dan dimanfaatkan oleh NKRI dan antek-anteknya, maka ujung-ujungnya ialah bentrok opini, bentrok organisasi, dan bahkan bisa terjadi bentrok oknum, karena memang target NKRI ialah membentrokkan dan menghancurkan para tokoh dan perjuangan Papua Merdeka.

B. Pejuang Papua Merdeka tidak sama langkah dan tidak seirama

Persoalan kedua ini sebenarnya sangat teknis, akan tetapi sering ditopang juga oleh hal nomor A di atas, yaitu bahwa mengingat perbedaan kemajuan di antara suku-suku yang ada di West Papua, maka langkah pergerakan masing-masing daerah, klen dan suku dalam bergerak memperjuangkan Papua Medeka juga telah terjadi pada waktu dan tingkatan yang berbeda-beda pula.

Itulah sebabnya kita alami pada tahun 1977 wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sendiri yang bergejolak, sementara kabupaten lain sama-sekali tidak mengalami apa-apa. Itulah sebabnya hanya Mamberamo-Tabi yang mengalami operasi militer, sementara yang lain tidak. Itulah sebabnya saat ini, 2000-2022 wilayah tertentu saja yang bergejolak, yang lain tidak.

Mengapa yang lain tidak bergabung hari ini saat Intan Jaya, Yahukimo, Nduga bergerak?

Bukan karena tidak mendukung! Bukan juga karena tidak mau! Bukan karena menoka. Persoalan utama karena tidak melangkah bersama, tidak ada koordinasi yang jelas, tidak bergerak secara serentak dan seirama.

NKRI pasti akan berusaha mengisolasi masing-masing wilayah yang bergerak supaya tidak saling menyebar ke mana-mana. Pendekatan pemadaman api yang dipakai. Mereka segera mematikan. Mereka segera mengatakan, “Situasi aman dan terkendal!” Mereka selalu mengerahkan jumlah tentara dan polisi berlebihan.

Mereka melahirkan, memelihara dan mengembang-biakkan “Terror, Intimidasi” untuk menciptakan “Rasa Takut!”

C. Masing-masing pejuang dan tokoh mendirikan organisasi mereka masing-masing

Karena berangkat di waktu dan tempat yang berbeda, ditambah lagi dengan ego kelompok dan pribadi yang juga menguat di dalam perjuangan ini, maka masing-masing juga mendirikan organisasi masing-masing, yang dianggapnya sebagai satu-satunya organisasi yang didirikan untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

Akibatnya ialah ego kelompok berbasis geografis dan suku ditambah dengan ego kelompok modern secara politik, ditambah dengan ego pribadi, akhirnya menjamurlah banyak Komando Tentara, banyak Panlgima Tentara, bayak Presiden, banyak DIrektur, banyak Ketua, yang semuanya bicara tentang Papua Merdeka.

Ditambah lagi, banyak Undang-Undang, banyak Proklamasi, dan banyak Pemerintah dan panglima yang dibentuk.

Pertanyaan yang tersisa saat ini ialah

bagaimana caranya menggabungkan semua organisasi ini ke dalam satu wadah yang bersatu, bermartabat dan bergengsi sehingga menarik dukungan dunia?

Menurut kami, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) dan Pemerintah sementara ialah jawaban tercanggih, termutahir dan terbaik bagi semua tokoh dan organisasi Papua Merdeka.

D. Pendekatan dan langkah dalam organisasi masing-masing tidak saling bersamaan, walaupun menyangkut hal yang sama

Dengan tokoh dan pejuang yang berbeda-beda dari latar-belakang dan riwayat dalam perjuangan, didukung oleh ego pribadi dan ego kelompok, diperkuat lagi dengan organisasi masing-masing yand didirikan, maka pendekatan perjuangan bagi masing-masing organisasi juga menjadi sangat berbeda.

Secara umum di dunia ini dikenal dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan revolusi dan pendekatan damai. Kedua-duanya mendatangkan hasil, karena ada banyak contoh di dunia ini yang meraih kemerdekaan dengan kedua cara. Indonesia sendiri ialah contoh kemerdekaan yang diraih dengan pendeatan revolusi. Berbeda dengan itu, Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan damai, dan sangat damai.

Dalam Papua Merdeka ada yang terus berteriak untuk harus perang baru ada penyelesaian, dan di sisi lain ada seruan untuk selalu mengedepankan pendekatan damai.

Jelas, kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bangsa Papua harus menentukan, bukan soal damai atau perang, akan tetapi persoalan “Siapa yang West Papua hadapi?” Karena siapa yang kita hadapi akan menentukan pendekatan mana yang harus dipakai.

Selain siapa yang West Papua hadapi, yang kedua yang harus diperhatikan ialah siapa yang harus kita dekati untuk mendukung Papua Merdeka, di antara blok barat, blok timur dan non-blok.

E. Yang Tidak Terjadi ialah Saling Mengakui dan Saling Menerima di antara Sesama

Kalau kita simak apa yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua dengan Undang-Undang Dasar 28 Oktober 2020 dan Pemerintahan Sementara 1 Desember 2020 serta Kabinet 12-Murid 1 Mei 2021 ditambah Panglima West Papua Army 01 Mei 2021, maka ini merupakan satu gerak-langkah dengan capaian-capaian yang memiliki referensi hukum, politik dan sejarah yang jelas.

Silakan saja ketik di google.com kata-kata ini, “ULMWP, Pemerintah Sementara West Papua atau Benny Wenda”. Anda pasti akan disajikan informasi tentang pengakuan, pertemuan pernyataan dan langkah-langkah ULMWP dan Pemerintah Sementara West Papua,

Kalau kita simak apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) ialah mengedepankan revolusi Papua Merdeka dengan menggerakkan gerilya Papua Merdeka di rimba dan di kampung-kampung.

Kedua pendekatan ini dibutuhkan dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah TPN/OPM dan ULMWP tidak mau bersatu dan tidak mau menyatakan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” Mereka berdua berkata Satu Tujuan dan Satu Musuh, tetapi Berbeda Komando.

Hal ini terjadi karena faktor-faktor di atas.

Hanya negarawan dan bangsawan yang akan sanggup bertindak dan bergerak maju mengakhiri perjuangan ini dengan meminimalisir bahkan menghilangkan penghambat utama sebagaimana disebutkan di sini. Bagi yang hanya hadir untuk pamer diri atas nama Papua Merdeka pasti tidak akan rela menerima satu sama lain. Apalagi bagi yang biasanya digaji konsulat NKRI di Vanimo, Dubes RI di Port Moresby dan Gubernur Provinsi Papua dan Bupati-Bupati NKRI, mereka akan terus berpura-pura bicara dan berjuang Papua Merdeka, akan tetapi mereka tidak akan pernah rela menyatukan komando dan organisasi. Slogan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” akan mereka tolak, atau kebenaran untuk setuju. Yang mereka kedepankan ialah, “Satu Musuh, Satu Tujuan, Beda-Beda Komando!“

Mari terus belajar….

May 18, 2022 1

Pidato 1 Juli 2019: Urusan Internal dan External Papua Merdeka

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik West Papua yang diproklamirkan di Waris Raya, Port Numbay, West Papua oleh para pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) masing-masing Seth Jafth Roemkorem dan Jacob Hendrick Prai, maka telah dilangsungkan sebuah Upacara Militer di Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA), Kampung Yako, Vanimo, Independent State of Papua New Guinea yang dilangsungkan tepat pukul 12.00 tanggal 1 Juli 2019.

Kesempatan kali ini Chief. General WPRA Mathias Wenda memberikan kepercayaan penuh kepada Gen. WPRA Amunggut Tabi untuk menjadi Inspektur Upacara. Komandan Upacara dipimpin oleh Maj. WPRA Jilan Gombo.

Pasukan MPP WPRA menghadiri upacara penuh khidmad ini mendengarkan pidato Inspektur Upacara diringkas sebagai berikut.

Kemerdekaan West Papua ditentukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama ialah orang Papua sendiri, yaitu urusan kesiapan dan perbuatan orang West Papua sendiri, lewat berbagai cara, baik orang Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka mapun mereka yang tidak berjuang. Apa yang dilakukan Orang Asli Papua (OAP) secara internal menentukan Papua Merdeka.

Berlangsung tanya-jawab di lapangan tentang syarat-syarat pendirian sebuah negara modern. Pertama ditanyakan syarat Wilayah Negara, Rakyat, Lambang dan Bendera Negara, Lagu kebangsaan, perjuangan yang nyata, militer yang siap. Kemudian ditanyakan, perlu juga pemerintahan yang jelas dan pemerintahan itu berdiri di atas Undang-Undang Negara.

Laluu bagian eksternal dari sebuah perjuangan kemerdekaan ialah, terutama dukungan dari masyarakat internasional. Untuk mendapatkan dukungan itu sebuah perjuangan perlu melakukan lobi-lobi politik dan kampanye untuk kemedekaan, yang sejauh ini bangsa Papua telah melakukannya dengan sukses. Sebagai hasilnya West Papua telah menjadi anggota MSG, dan telah mendapatkan pengakuan dari satu negara merdeka dan berdaulat, yaitu Repbulik Vanuatu.

Di atas pengakuan salah satu anggota MSG ini, maka perlu dilobi dan dilakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara MSG yang lain. Dari semua anggota MSG dimaksud, “the big brother” di kawasan Melanesia ialah Papua New Guinea sendiri, yaitu bagian Timur Pulau New Guinea.

West Papua tidak bisa mengabaikan kehadiran dan pentingnya PNG bagi kemerdekaannya, karena hanya PNG-lah satu-satunya negara memengang Kunci Inggris bagi kemerdekaan West Papua. Pengakuan Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, dan Inggris boleh ada, tetapi pada akhirnya dan pada awalnya, pengakuan PNG memegang kunci utama.

Di sini tergambar jelas, bangsa Papua saat ini belum memiliki Undang-Undang, dan belum memiliki pemerintahan yang jelas berdasarkan undang-undang. Kita hanya punya ULMWP, yaitu sebuah LSM yang berkampanye untuk Papua Merdeka. Sejauh ini, West Papua hanya mengantongi dukungan dari Vanuatu, sementara dukungan dari Papua New Guinea belumd igarap dengan baik.

Bangsa Papua selalu melihat “orang barat”, orang putih sebagai juruselamat, sebagai sumber keselamatan. Padahal negara-negara barat-lah sumber masalah di seluruh dunia, termasuk masalah penjajahan yang dialami bangsa Papua hari ini ialah dampak langsung dari penjajahan negara-negara barat.

Bangsa Papua terkenal tidak percaya diri, meragukan diri sendiri, dan menganggap surga ada di tempat lain, padahal dia sendiri jatuh-bangun, tidur-bangun di dalam surga kecil itu sendiri.

Pidato Inspektur Upacara yang disambut dengan sejumlah tepuk-tangan dan teriakan militer dari peserta upacara itu diakhiri dengan mengulangi point-point syarat pembentukan negara secara internal dan eksternal, dan melihat apa saja yang harus dilakukan ke depan sejak penyatuan militer West Papua menjadi West Papua Army.

July 3, 2019 0