PERTANYAAN INI UNTUK DIKETAHUI OLEH SELURUH RAKYAT DAN PARA SAHABAT FB KU YANG SETIA:KONDISI DAN SITUASI 1 MINGGU MENJELANG KONGRES

Bris Mramra
Tewo Zeth INI PERTANYAAN YANG LUAR BISA DAN SUPER , SAUDARAKU: 22112023

Saya juga heran mengapa bisa terjadi seperti itu, padahal KONGRES terhormat ini bentuk pesta musyawarah tertinggi bagi organisasi setingkat negara.

Seharusnya intelijen dan keamanan negara sebagai garda terdepan sudah baca dan jauh-jauh hari dapat mengantisipasi, serta dengan keras dan tegas melarang penyelenggaraannya.

Tetapi itu tidak terlihat sedikitpun walau ada beberapa kali mobil patroli keamanan di luar halama GOR dan kongres itu tertib berjalan aman dan sukses walaupun waktu dan kriteria kongres dibatasi secara dalam kata lain Panitia Kongres ditekan langsung oleh oleh pimpinan keamanan berwenang setempat 12 jam sebelumnya melakukan protab Kamtibmas dengan panitia kongres.

SITUASI HARI H MINES 1:
Setelah kongres berjalan selesai baru saya pribadi tahu dan mengerti langsung dari petugas internal pengamanan umum kongres jam 20:30 WP malam di lokasi kongres bahwa mendengar itu saya kaget dan gembira bercampur takut hingga menetaskan air mata dan bangga kepada bentuk keamanan kongres internal yang terujih dan terlatih selama 15 tahun di lapangan-lapangan demonstrasi di berbagai daerah sehingga bermental baja.

Semalam kira-kira jam 11 malam ada beredar selembaran yang dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengancam pelaksanaan kongres itu sehingga rencana 35 ribu peserta harus hadir ternyata yang hadir kita ketahui bersama sebayak 5000 orang saja.

FAKTA DI LAPANGAN:
Seandainya larangan terhadap Kongres itu diketahui oleh para undangan dan peserta bahwa adanya ultimatum dari pihak berwajib dengan kriteria dan batas waktu maka tentu dan pasti semua tahu undangan dan peserta kongres tidak akan hadir dalam kongres terhormat itu.

KECUALI ikan asin yang sudah mati dan mata terbuka saja yang hadir dalam kongres itu.

MAKSUD DAN TUJUAN KONRES:
Kongres Pertama ULMWP tahun 2023 adalah jawaban dari FORUM RAKYAT WEST PAPUA tanggal 6-7 November 2023 yang mana selama 13 hari kemudian kongres itu terlaksana.

Forum Rakyat West Papua adalah menunjuk dan mempertanyakan HasiL KTT II. ULMWP Vanuatu tgl 3 September 2023 yang secara sengaja didiamkan oleh panitia LPJ KTT II tersebut , karena desakan rakyat 7 wilayah adat yang kira-kira sudah sebulan menunggu di tanah Tabi hasil keputusan KTT II tersebut.

Panitia KTT II. kusak-kusuk tengah malam menyerahkan hasil KTT II tersebut kepada pimpinan Kongres selaku Legislatif Council sesuai perintah UUDS hal itu menyebabkan rakyat marah dan menggugat Kongres, menggugat Deklarator ULMWP dan menggugat Pengurus ULMWP hasil KTT II ULMWP Vanuatu tahun 2023 dan jawabannya segera lakukan kongres karena KTT II Vanuatu terselenggara di luar perintah Konstitusi UUDS dimaksud. (KTT II ULMWP Vanuatu , Inkonstutusional)

SUKSESI KONGRES:
Kongres adalah pemegang kuasa tertinggi suara politik rakyat Papua setanah Papua untuk menjalankan mandat rakyat melalui Pemerintahan Sementara ULMWP.

Selan kongres tidak ada forum rakyat yang lebih tinggi dari pada kongres baik itu KTT atau KTT LB dimanapin dimuka bumi ini itu sebab KTT II ULMWP VANUATU melanggar dan merampas hak rakyat Papua dan menciptakan kegaduhan politik rakyat menuntut PAPUA MERDEKA.

Kongres telah sukses terjadi dan anak kita baru lahir dan telah menamakan dia dengan nama yang kita sudah sepakat dalam kongres untuk diumumkan tgl 1 Desember 2023 , anak ini adalah harapan rakyat sebagai lembaga Negara untuk menuntun RBP mencapai cita cita merdeka.

Sesuai perintah konstitusi Bab II. PASAL 5 ayat 7 maka rakyat meminta badan kongres terpilih tahun 2023 untuk membubarkan organisasi Koordinatif ULMWP hal ini rakyat paksakan agar harus dilakukan karena akan selalu menjadi duri dalam perjuangan PAPUA MERDEKA.

KONTRA POLITIK:
Kita tahu bersama bahwa sejak bumi ini ada kontra dalam badan apapun pasti tidak berjalan mulus bahkan adik dan kakak sekandungpun bisa berempah tidak berdamai sampai maut menjemput.

12 murid Tuhan juga salah satunya menjual-Nya dengan 30 keping perak.

Kongres ULMWP PERTAMA 2023 juga ada kelompok konspirasi yang hendak merancang kegagalannya bahkan mengancam dan ingin menghilangkan nya sesama bersaudara sebagai OAP.

Kelompok barisan sakit hati itu juga keluarga kami sesam OAP.

SIKAP POLITIK:
Musuh terbesar RAKYAT PAPUA sesungguhnya bukan lagi NEGARA INDONESIA tetapi rakyat Orang Asli Papua itu sendiri.

Sebab Dunia ini bukan milik Indonesia , Rakyat dunia ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kantor besar PBB juga bukan kantornya Bapa Presiden Jokowi.

KONSENSUS:
Rakyat memilih hak politik secara pribadi sebagai landasan hak asasi manusia (HAM) untuk menilai memilih dan mengikuti demi perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita:
Memilih Kelompok perjuangan manakah yang terbaik:
~ Pilih Kristus atau Mamon.
~ Pilih Papua Merdeka atau Ikut Indonesia
~ ULMWP Koordinatif atau Pilih Pemerintah Sementara ULMWP.

Kalau pilih abu-abu atau ditengah tengah (netral) itu disebut Oportunis, tidak bisa masuk surga kata: ALKITAB dan tidak bisa tinggal di Tanah Papua ketika Papua Merdeka.

Saya pastikan dengan kewenagamku sebagai Ondoafi bahwa kaum oportunis harus dilenyapkan dari tanah Papua sebab demokrasi kultur akan memisahkan minyak dan air.

Inilah jawaban umum yang sebenarnya tidak perlu saya jawab tetapi media ini meminta kita untuk berargumen agar edukasi yang baik kita terima dan buruk kita buang.

Terima kasih Pak Tewo Zeth.

MOBILISASI UMUM MENDUKUNG AGENDA KEANGGOTAAN PENUH

HIMBAUAN UMUM

WEST PAPUA (ULMWP) DI MELANESIAN SPEARHEAD GORUP (MSG)

Agustus 2023 – “West Papua for Full Membership MSG 2023”

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin Melanesian Spearhead Group (KTT-MSG/Leader Summit) yang ditunda pada bulan Juli 2023 akan berlangsung tanggal 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Ibukota Negara Republik Vanuatu sebagaimana telah dikonfirmasi resmi pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vanuatu yang baru, Hon. Matai Seremiah. Dalam MSG Leader Summit ini juga turut akan dihadiri oleh Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Benny Wenda bersama dengan delegasinya.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah anggota MSG dengan status keanggotaannya sebagai ‘observer/pengamat’, diterima dalam Melanesian Spearhead Gorup (MSG) pada tahun 2015 di Solomon Islands.

Selang beberapa tahun, ULMWP secara maksimal melakukan lobi-lobi politik kepada negara-negara anggota tetap MSG termasuk Kanaky (FLNKS/New Caledonia) dalam rangka memperjuangkan peng-upgrade-tan status keanggotaan ULMWP dari ‘Observer Member’ menjadi ‘Full Member’, dan pada tahun 2018 melalui KTT Pemimpin MSG yang berlangsung di Port Moresby Papua Nugini, ULMWP dinyatakan telah memenuhi syarat kriteria untuk mendapat status keanggotaan penuh MSG yang selanjutnya diproses di sekretariat.

KTT-pemimpin secara tatap lama tidak terjadi hampir 5 tahun akibat pandemi Covid-19, sejak terakhir kalinya digelar di Port Moresby 2018. Pada Juli 2022 di sela-sela pertemuan retreat Pacific Island’s Forum (PIF) yang berlangsung di Fiji, para pemimpin MSG bertemu dan mengadakan KTT MSG Khusus untuk dilakukan menyerahkan tonggak estafet kepemimpinan MSG dari PNG kepada Vanuatu.

Akhir Juni dan awal Juli 2023, serangkaian pertemuan MSG terjadi di Port Vila Vanuatu, yaitu pertemuan lintas pejabat senior atau Senior Official Meeting (SOM) dan tingkat Menteri Luar Negeri (Foreign Minister Meeting/FMM) dengan merumuskan sejumlah agenda untuk dibawa ke Leader’s Meeting atau KTT pemimpin yang dijadwalkan Juli 2023 namun tertunda dan dijadwalkan sekarang (23-24 Agustus 2023).

Berkaitan dengan agenda keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG, pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Hon. Jotham Napat mengatakan pengesahan ULMWP sebagai anggota penuh MSG tidak berada di tingkat Menteri Luar Negeri, tetapi itu berada di tingkat KTT pemimpin (leaders). Pertemuan tingkat Menlu hanya membahas agenda anggaran dan persetujuannya.

Ia menegaskan, pemerintah Vanuatu sangat mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dimana agenda ini akan dibahas di KTT sebelum diadopsi “…pengajuan ULMWP menjadi anggota penuh akan dibahas secara retret oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini.” kata Napat.

Dengan dikonfirmasi nya jadwal KTT Pemimpin MSG tersebut, maka kami menghimbaukan kepada seluruh rakyat West Papua dan elemen bangsa Papua dimana pun berada untuk melakukan dukungan secara damai dan bermartabat dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi publik, ibadah, doa dan puasa serta kampanye di jejaring media semaksimal mungkin hingga puncak KTT Pemimpin MSG.

Aksi demonstrasi damai secara nasional serentak dilakukan di tanah air West Papua (Sorong-Merauke) pada tanggal 22 Agustus 2023. Dukungan dapat dilakukan dengan Thema Central berikut: “West Papua for Full Membership MSG 2023”

Selain thema utama di atas, thema turunan atau tagar lain yang dapat digunakan: (1) West Papua for MSG (2) Full Membership for MSG (3) Melanesia is Not Free (4) Bring Back West Papua to the Melanesia Family.

Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Port Numbay, 14 Agustus 2023

KEMENTERIAN URUSAN POLITIK
PEMERINTAH SEMENTARA UNITED LIBERATION MOVEMENT
FOR WEST PAPUA (ULMWP)

BAZOKA LOGO
MENTERI

__
WEST PAPUA for
FULL MEMBERSHIP MSG 2023!
🇻🇺🇵🇬🇳🇨🇫🇯🇸🇧 (West Papua)🔥✊🏾

WestPapua #Melanesia #MSG4WestPapua #MSG #FreeWestPapua #FreeKanaky #FreeMelanesia

Chiefs Day celebration at Ohlen Matakeru

The Chiefs of Ohlen Matakeru with MP Kalo Seule (2nd from right front) at the Chiefs Day celebration. By Jonas Cullwick
The Chiefs of Ohlen Matakeru with MP Kalo Seule (2nd from right front) at the Chiefs Day celebration. By Jonas Cullwick

The Chiefs Day celebration on March 5, 2018 at Ohlen Matakeru Mataso Island Community in Port Vila was reported to be a success.

The day began with a forum in the morning run by a member of the Port Vila Town Council of Chiefs on the role of a chief inside a community and the duties of a chief.

The theme of the Chiefs Day celebration was: “A chief has a huge responsibility in the community”, the subject of which was discussed in the forum attended by the chiefs of Matakeru and those of other island communities around Ohlen Matakeru. These chiefs from the other communities and their people also participated in the celebration at Ohlen Matakeru.

The main program began in the afternoon attended by the chiefs and their people and Member of Parliament for Port Vila who himself comes from the Shepherds Group, Kalo Seule, with the opening led by the Covenant Church Choir, which led the people to the main nasara with singing.

Chairman of Ohlen Matakeru community, Peter Tarisong, began the speeches with a welcome to everyone attending. His was followed by speeches from the chiefs five nasaras of Ohlen Matakeru representing the nasaras of Mataso Island.

Chairman Tarisong said the chiefs of the other islands also shared their thoughts on the role of the chiefs in a community. And the main speech for the day was given by MP Kalo Seule.

The chiefs cut a cake for the day and then joined in a kava ceremony followed by dinner for everyone at night with a program enjoyed by women and children until closing at 9 pm.

 Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922

Setelah Kantor ULMWP Ada Kapan Pejabat ULMWP Pindah dan Menetap di Port Vila?

Yang menjadi pertanyaan umum di seluruh dunia, dan sekarang ini juga menjadi pertanyaan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas Pusat Pertahanan (MPP), yaitu

“Kapan para pemimpin politik dan diplomasi Papua Merdka bersatu-padu membangun kebersamaan dan kesatuan secara personal dan pindah bekerja sehari-hari di kantor perjuangan Papua Merdeka?”

Dulu Seth Jafeth Roemkorem sebagai Ketua OPM/ Presiden Pemerintahan Sementara Republik West Papua tinggal di Belanda, menjalankan kegiatan Papua Merdeka dari Negeri Belanda. Jacob Hendrik Pray juga menjadikan Malmo Swedia sebagai kantor OPM/ Ketua Parlemen Republik West Papua. Di PNG OPM Revolutionary Council di bawah Moses Weror juga menjalankan kampanye Papua Merdeka dari Madang. Demikan juga dengan Clemens Runawery, Otto Ondawame, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek.

Belakangan Willy Mandowen, Thom Beanal, Theys Eluay, Sem Karoba, Benny Wenda, Jacob Rumbiak, John Rumbiak, Jonah Wenda, dan banyak lagi, mengkleim diri sebagai pejuang Papua Merdeka, dan mendirikan berbagai macam organisasi, berkampanye untuk satu barang bernama “Papua Merdeka”.

Semua aktivis Papua Merdeka menjalankan kegiatan Papua Merdeka menurut “gut feeling” dan “instinct” dari masing-masing “hewan politik”, berdasarkan naluri hewani yang dimiliki masing-masing orang. Kita hanya memiliki “roh perjuangan”, tetapi tidak pernah memiliki 3-C menurut Alm. Dr. OPM John Otto Ondawamena (Concern, Commitement and Consistency). Menurut Ondawame, semua orang Papua punya concern dan consistency, dan juga sebagian ‘commitment” tetapi sampai detik ini, ‘commitment untuk menghapus dan melupakan ego-ego kelompok dan pribadi tidak ada sama sekali’.

Jawaban ini diberikan Alm. Dr. OPM Ondawame saat ditanyakan oleh Maj. Gen. TRWP Amunggut Tabi di tahun 2004, dalam percakapan-percakapan lepas menganalisis persoalan yang dialami perjuangan Papua Merdeka.

Bukti-bukti tidak ada ‘commitment’ itu yang palin gmenonjol ada dua, yaitu pertama ke-enggan-an public figure dalam perjuangan Papua Merdeka. Dan hal kedua ialah kerelaan para pemimpin Papua Merdeka untuk membentuk satu keluarga pejuang Papua Merdeka, tinggal di satu tempat, bekerja dari satu kantor, bicara satu bahasa, punya satu program, dan saling menghargai.

Menurut Alm. Dr. OPM Ondawame kepada Maj. TRWP Tabi,

Jadi adik, saya dengan kakak Andy Ayamiseba putuskan untuk pindah ke Port Vila Vanuatu karena kami mau bikin sendiri lewat perbuatan kami, kami mau tinggal sama-sama, di satu tempat, dan berjuang untuk satu tujuan, sebagai satu keluarga, satu bangsa. Komitmen pribadi ada, tetapi kami punya banyak organisasi dan karena itu kami dua bentuk West Papuan Peoples’ Representative Office (WPPRO) di Port Vila dalam rangka menyatukan kami dua dan mendorong commitment kami menjadi sebuah kekuatan bersama. Kami juga dengan Kak Rex Rumakiek, kami mintak kak Rex di Suva, Fiji karena dia penting untuk ada di sana.

Jadi, ini contoh budaya politik Papua Merdeka dari tiga tokoh yang patut dicontoh oleh generasi muda pejuang Papua Merdeka.

Sekarang para pejabat ULMWP tinggal di mana? Setiap hari pekerjaanya apa? Fokus hidup mereka apa? Bahan-bahan sidang dan persoalan internal ULMWP disampaikan kepada siapa? Mereka di-ekspose kepada siapa? Siapa yang memberikan saran dan kritik terhadap mereka kalau mereka jalan masing-masing? Berapa sering para pengurus ULMWP bertemu? Setahun sekali? Tiga tahun sekali? Di mana komitment Papua Merdeka bisa dibanggakan kalau masing-masing pulang ke negeri ke-warga-negara-an mereka tetapi masing-masing bicara Papua Merdeka?

Memang hal yang logis. Contoh kasus, Joko Widodo berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pada saat beliau terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau pindah dan tinggal di Jakarta, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau juga pindah ke Jakarta, tinggal di Rumah Presiden R.I. Nah sekarang orang-orang pengurus ULMWP tinggal di mana?

Aneh!

Kalau kita main drama “aneh” di dunia ini, jangan bermimpin mengharapkan sebuah Papua Merdeka hadir atas mujizat Tuhan di permainan yang serba “Aneh” ini. Harap maklum!

Pacific nations back West Papuan self-determination

A coalition of Pacific Island nations has delivered an emphatic call to the African, Caribbean and Pacific group of states to back West Papuan self-determination.

Demonstrators march in Timika in West Papua.
Demonstrators march in Timika in West Papua supporting West Papua self-determination. Photo: Supplied

 

Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau and the Marshall Islands delivered a joint statement at the ACP’s Council of Ministers in Brussels.

It condemned Indonesian human rights violations in Papua, including alleged crimes against humanity and called for an eventual resolution that includes support of the right of West Papuan political self-determination.

Delivering the statement, a Vanuatu government envoy Johnny Koanapo told the Council that “apartheid-like colonial rule” was “slowly but surely” going to wipe out West Papuans as a people “while… the world stood by.”

African and Caribbean countries in the the 79-member group of mainly former colonised territories have voiced strong support for West Papuan self-determination at subcommittee and ambassadorial level during the past two months

Mr Koanapo said that the day’s discussion “now sets up the great likelihood of a resolution on the full range of West Papua issues at the next ACP ministerial council meeting”, scheduled for November.

It’s the latest in a string of high-level representations by the International Coalition for Papua since last year that have taken the issue of West Papua to a new level of diplomatic activity.

The seven Pacific nations, who are in coalition with Pacific regional church bodies and civil society networks, raised concern about West Papuan human rights at the UN Human Rights Council in Geneva two months ago, and also at the UN General Assembly last September.

Indonesia’s government has rejected criticism at the UN level, accusing the Pacific countries of interference and supporting Papuan separatism.

Jakarta says human rights abuses in Papua are largely historical, and that the incorporation of the western half of new Guinea into Indonesia is final.

However, support from other governments for resolution of ongoing human rights infringements in Papua is gaining momentum.

Criticism of the flawed plebiscite by which the former Dutch New Guinea was incorporated into the young state of Indonesia in the 1960s has effected renewed calls for a genuine self-determination process.

At yesterday’s Brussels meeting Papua New Guinea’s ambassador, whose country shares a 760km-long border with Indonesia at West Papua, was the only delegate to speak against ACP moving forward on a resolution on the matter.

Joshua Kalinoe said that “no one is denying that the human rights violations are going on” but suggested that a fact-finding mission to West Papua might be necessary for the ACP to get an accurate picture of the situation.

Guinea-Bissau’s Ambassador Alfredo Lopez Cabral spoke next, comparing the plight of West Papua to East Timor, which Indonesia occupied for 24 years before a mounting legacy of conflict gave way to an independence referendum in 1999.

Need for expertise of organic certification

By Fern Napwatt, DailyPost, The recent initiative of ban on junk food in the Torba province will require an expert and is a long process.

The Torba Provincial Planner, Mr Michael Silona said that the initiative to ban junk food was one of the decisions of the Torba Tourism Council.

“The original idea was to start with bungalow operators to stop feeding guests with imported food but to feed them with locally grown food,” he said.

“But again this will require quite a long process and an expertise to do the organic certification exercise and it will take some time before we can achieve it.”

According to a freelance reporter of The Guardian, Ms Eleanor Roy, the head of the Torba tourism council, Fr Luc Dini, said that a ban on foreign food imports would improve the health and well being of the people of Torba.

“Dini has ordered tourism bungalows to serve guests only locally grown, organic food, with a plan to introduce legislation within the next two years banning the importation of all foreign food. Torba aims to be Vanuatu’s first organic province by the year 2020,”

Ms Roy reported.

Mr Dini also stated the national government through its relevant authorities was supportive of his plan and were keen to see this will be tolerated by locals and tourists.

The Assistant Agriculture officer for Torba, Paul Harrison said that there is abundance of locally grown food as well as food sourced from the sea.

“Here in Torba, we some rich islands like the island of Gaua, and parts of Vanualava that can yield a high quantity of local produce as well as kava, but again it depends on the demand,”

he said.

“Having a ban on junk is a good idea for starters, so the locals can go back to do more gardening to meet the demand of locals as well as tourists when they visit- we still need improvement of skills on how to present it so to make it appealing to our customers from overseas.”

Mr Harrison said that since the new market house in Sola will be opening soon, he is looking forward to having more farmers having access to market as well as training that the DoA and TVET will give to the farmers to enhance their production and target other market opportunities.

Pacific concern relayed at UN over West Papua abuses

Vanuatu has addressed a high level United Nations meeting over Pacific regional concerns about human rights abuses in Indonesia’s Papua region, or West Papua.

The 34th regular session of the UN Human Rights Council in Geneva, Switzerland, was told that Indonesia has not curtailed or halted various widespread violations.

Vanuatu's Justice Mnister Ronald Warsal addresses the 34th regular session of the UN Human Rights Council regarding the human rights situation in West Papua.
Vanuatu’s Justice Mnister Ronald Warsal addresses the 34th regular session of the UN Human Rights Council regarding the human rights situation in West Papua. Photo: webtv.un.org

Vanuatu’s Justice Minister Ronald Warsal was speaking on behalf of his country and six other Pacific nations: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, and Solomon Islands

“We note that in the past 15 years, the Indonesian National Commission on Human Rights has collected evidence of gross human rights violations by Indonesian security forces in three principle areas of West Papua: Wasior, Wamena and Paniai.”

Mr Warsal said the Commission described the sets of cases in the first two places as crimes against humanity, which are punishable under Indonesian and international laws.

He referenced reports of extrajudicial executions of activists and the arrests, beatings and fatal shootings of peaceful demonstrators, including high school students; as well as persistent violence against Papuan women.

West Papuan human rights activist Rode Wanimbo address the 7th Pacific Women's Network Against Violence Against Women, while Bernadetha Mahuse looks on.
West Papuan human rights activist Rode Wanimbo address the 7th Pacific Women’s Network Against Violence Against Women in 2016 Photo: Pacific Women’s Network Against Violence Against Women

The Vanuatu minister said Indonesia’s government had not been able to deliver justice for the victims.

“Nor has there been any noticeable action to address these violations by the Indonesian government, which has, of course, immediate responsibility and primary accountability,” he said.

He also mentioned the marginalisation of West Papuans in the face of steady migration to the region by people from other parts of Indonesia.

“We want further to highlight another broad aspect of human rights violations – the Indonesian government policy over many decades and continuing until today of the migration of non-indigenous Papuans to West Papua, leading to a dramatic decline in the percentage of the indigenous Papuan population.”

Denial by Indonesia

Indonesia’s delegation to the UN mission in Geneva has issued a reply, saying it categorically rejects the allegations voiced by Vanuatu’s Justice Minister.

It said Mr Warsal’s address does not reflect the real situation on the ground, accusing Vanuatu of “using human rights issues to justify its dubious support for the separatist movement in Papua”.

We believe that challenges of West Papua must be brought back to the agenda of the United Nations Ronald Warsal

In a statement, Indonesia said its record on the promotion and protection of human rights spoke for itself.

“This includes our co-operation with various UN Special Procedures and Mandate Holders, as well as various collaborative endeavours at bilateral, regional and multilateral level including within the Human Rights Council in strengthening human rights mechanisms as well as in the promotion and protection of various basic human rights.”

“As a matter of fact, this year Indonesia will welcome the visits of two Special Rapporteurs, and present our third UPR report this coming May.”

Earlier, Mr Warsal referred to a series of recent pronouncements by mandate holders of the UN Council about serious Indonesian violations of the human rights of indigenous Papuans.

West Papuan demonstrators tightly monitored by Indonesian police.
West Papuan demonstrators tightly monitored by Indonesian police. Photo: Whens Tebay

These included representations by UN Special Rapporteurs on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the rights to freedom of peaceful assembly and of association; the rights of indigenous peoples; the Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; and the Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Indonesia’s government, however, said it had always endeavoured to address any allegation of human rights violation as well as taking preventative measure and delivering justice.

‘Domestic’ issues

The Indonesian government again sent a message to Vanuatu that it should stay out of what it regards as its own domestic matters.

Jakarta said that Vanuatu’s government should not divert its focus from addressing its various domestic human rights problem by politicising the issue of Papua for its domestic political purposes.

“In this regard, the Indonesian Government is prepared to work and co-operate with the Government of Vanuatu in their efforts to address various human rights violation and abuses against the people of Vanuatu” said the statement.

These abuses, according to Indonesia, included “violence against women, corporal punishment against minors, appalling prison condition, including torture of prisoners, and other challenges”.

Indonesian presidential candidate Joko Widodo campaigning in Jayapura.
Indonesia’s President Joko Widodo (check shirt) has made regular visits to Papua region where his government has been spearheading a major economic development drive. Photo: AFP

However, the seven Pacific nations have called on the UN Human Rights Council to request the High Commissioner for Human Rights to produce a consolidated report on “the actual situation in West Papua”.

Among other provisions, Mr Warsal said the report should also detail the various rights under the International Bill of Human Rights and the related conventions, including the right to self-determination.

“We believe that challenges of West Papua must be brought back to the agenda of the United Nations,” said the Vanuatu minister on behalf of the Pacific countries.

Pacific nations want UN report on Papua

News.com.au – Seven Pacific island nations have called for a UN investigation into allegations of human rights abuses in Indonesia’s West Papua and Papua provinces, where a separatist movement has simmered for decades.

A statement to a session of the UN Human Rights Council in Geneva, read on behalf of the seven states by Vanuatu’s Justice Minister Ronald Warsal, accused Indonesia of serious human rights violations of indigenous Papuans including extrajudicial executions of activists and beatings and fatal shootings of peaceful protesters.

The statement called on the council to request a comprehensive report from the high commissioner for human rights and Indonesia’s co-operation in providing unfettered access to the two provinces, which independence supporters refer to collectively as West Papua.

Pacific island leaders angered Indonesia last year when they used their speeches to the UN General Assembly to criticise Indonesia’s rule in West Papua.

Jakarta accused them of interfering in Indonesia’s sovereignty and supporting groups that carry out armed attacks.

Warsal, who spoke on behalf of Vanuatu, Tonga, Palau, Tuvalu, the Marshall Islands, Nauru and the Solomon Islands, said they also wanted to highlight the Indonesian policy of encouraging the migration of Javanese and other ethnic groups, which has led to the dramatic outnumbering of indigenous Papuans in their own land.

The Indonesian government “has not been able to curtail or halt these various and widespread violations,” he said.

“Neither has that government been able to deliver justice for the victims.”

The Dutch colonisers of the Indonesian archipelago held onto West Papua when Indonesia became independent after World War II.

It became part of Indonesia following a UN-supervised referendum in 1969 that involved only a tiny proportion of the population and was criticised as a sham. Independence supporters want a second referendum.

The indigenous people of the two Papua provinces, which make up the western half of the island of New Guinea, are ethnically Melanesian and culturally distinct from the rest of Indonesia, the world’s most populous Muslim nation.

West Papua is home to the world’s largest gold mine by reserves, one of the world’s biggest copper mines and vast areas of virgin forest.

The government insists it is an indivisible part of the Indonesian state and is unlikely to make any concessions to separatists out of fear that could re-energise other dormant independence movements.

Isi Pidato Pernyataan Pacific Coalision For West Papua, 1 Maret 2017 di Jenewa Swiss

Republik Vanuatu

Pernyataan disampaikan oleh Hon. Ronald K Warsal (MP)

Menteri Hukum dan Pengembangan Masyarakat, Republik Vanuatu

Sesi Ke 34 Dari Dewan Hak Asasi Manusia 
1 Maret 2017, Jenewa, Swiss

Bapak Presiden Mulia, Distinguished Delegasi Hadirin sekalian. Republik Vanuatu sangat senang untuk mengatasi pertemuan ini.

Hari ini, saya berbicara atas nama kedua Vanuatu dan enam negara lain di kawasan kami Pasifik: Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon

Bapak Presiden, kami tujuh negara telah datang bersama-sama hari ini – dan dalam pernyataan tertulis bersama terpisah – untuk menarik perhatian para anggota terhormat dari Dewan HAM PBB untuk situasi makam di Papua Barat.

Bapak Presiden, khusus, kita fokus perhatian Anda pada sejumlah pernyataan terbaru oleh pemegang mandat dari Dewan ini tentang pelanggaran Indonesia yang serius pada hak asasi manusia orang asli Papua:
• Surat bersama yang dikeluarkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi;
• Pelapor Khusus tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
• Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat;
• Pelapor Khusus tentang luar hukum, atau sewenang-wenang;
• Dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman.

Kami juga menarik perhatian ke rekening lain dari kekerasan negara Indonesia di Papua Barat, termasuk:
• Komunikasi dari Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, mengacu pada pembunuhan dan penangkapan dari Papua;

  • Banyak laporan terdokumentasi dengan baik eksekusi di luar hukum aktivis dan penangkapan, pemukulan dan penembakan fatal demonstran damai, termasuk siswa SMA;
  • Dan laporan kekerasan yang terus-menerus terhadap perempuan Papua.

Kami mencatat bahwa dalam lima belas tahun terakhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam tiga bidang utama dari Papua Barat: Wasior, Wamena, dan Paniai. Komisi menggambarkan set kasus di dua tempat pertama sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dihukum di bawah hukum Indonesia dan internasional.

Kami ingin lebih menyoroti aspek lain yang luas dari pelanggaran hak asasi manusia – kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa dekade dan berlanjut sampai hari ini dari migrasi non-penduduk asli Papua untuk Papua Barat, mengarah ke penurunan dramatis dalam persentase penduduk asli Papua.

Bapak Presiden, sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah, bagaimanapun, tidak bisa membatasi atau menghentikan berbagai pelanggaran luas. Baik memiliki bahwa pemerintah mampu memberikan keadilan bagi para korban. ada juga telah tindakan nyata untuk mengatasi pelanggaran ini oleh pemerintah Indonesia, yang, tentu saja, tanggung jawab langsung dan akuntabilitas utama.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia secara konsisten telah dapat menyampaikan laporan yang diperlukan periodik manusia yang tepat dan ulasan, yang merupakan norma internasional penting dimana sekretariat PBB dan anggota negara memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Penilaian yang ditulis sangat penting untuk mengidentifikasi dan menghapus penyiksaan, diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya.

Bapak Presiden, dalam terang pelanggaran ini dan kelambanan pemerintah Indonesia, kita sebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia untuk menghasilkan laporan konsolidasi dari situasi aktual di Papua Barat.

Laporan Komisaris Tinggi perlu mempertimbangkan informasi dalam Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, serta laporan dari organisasi internasional dan regional lainnya dan organisasi non-pemerintah.

Laporan ini juga harus rinci berbagai hak di bawah Bill Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi terkait, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

Dan laporan harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera untuk menghentikan pola pelanggaran HAM seperti yang dibuktikan oleh banyak Prosedur Khusus dan badan-badan lain disebutkan sebelumnya.

Akhirnya, kami meminta kerjasama penuh dan dicadangkan dengan Komisaris Tinggi dalam pemenuhan mandat ini, termasuk penyediaan oleh pihak berwenang Indonesia akses lengkap untuk setiap orang di Papua Barat yang dianggap tepat untuk memenuhi dalam penyusunan laporan ini.

Bapak Presiden, seperti yang saya tutup, kami percaya bahwa tantangan dari Papua Barat harus dibawa kembali ke agenda PBB.

Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan untuk mengekspresikan pandangan saya di forum ini. Panjang Allah Yumi Stanap. Dalam Tuhan kita berdiri. Terima kasih.

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Vanuatu, High-Level Segment - 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council
Vanuatu, High-Level Segment – 7th Meeting, 34th Regular Session Human Rights Council

Sumber:

7 Negara Pasifik Kembali Angkat Isu Papua di PBB

Ilustrasi. Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: UN Human Rights Council Chamber)
Ilustrasi. Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa (Foto: UN Human Rights Council Chamber)

JENEWA, SATUHARAPAN.COM – Tujuh negara Pasifik kembali mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada sesi reguler ke-34 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, hari ini (1/03).

Tujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands dan Solomon Islands.

Suara tujuh negara itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K Warsal saat mendapat giliran untuk berpidato pada segmen ke delapan sidang. “Kami, tujuh negara secara bersama-sama hari ini –dan dengan sebuah pernyataan tertulis bersama yang terpisah — ingin meminta perhatian para anggota yang terhormat atas situasi di Papua,” kata dia membuka pidatonya yang dapat juga disaksikan lewat siaran streaming televisi PBB.

Dalam pidato tersebut,  Warsal antara lain mengingatkan kembali berbagai temuan pelanggaran HAM di Papua yang telah dikemukakan berbagai pihak yang mendapat mandat dari Dewan HAM PBB. Di antaranya adalah  surat bersama yang diterbitkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Perlindungan dan Promosi dan Hak Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat secara Damai, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penduduk Asli, Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Ekstrajudisial dan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Kekerasan.

Lebih jauh ia juga menekankan bahwa Komnas HAM Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di tiga area di Papua yaitu Wasior, Wamena dan Paniai. Menurut dia, Komnas HAM telah mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di dua tempat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum internasional.

Ditekankan pula bahwa bahwa pelanggaran HAM masih terus berlangsung hingga saat ini dan pemerintah RI dinilai gagal mencegahnya.

Tidak hanya itu, Warsal juga mengatakan bahwa pemerintah RI telah secara konsisten gagal memasukkan laporan peirodik tentang situasi HAM di Papua, yang sangat esensial bagi sekretariat PBB dan negara anggota untuk memonitor keadaan HAM di seluruh dunia.

Oleh karena itu, ketujuh negara tersebut meminta Dewan HAM PBB  menugaskan Komisioner Tinggi HAM PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Papua.

Mereka meminta agar laporan tersebut memuat informasi tentang pelanggaran HAM yang telah ada pada perjanjian-perjanjian, prosedur khusus dan Universal Periodic Review (tinjauan berkala universal) serta laporan dari organisasi internasional, regional maupun LSM.

Laporan itu, kata dia, juga harus secara detail mencatat berbagai hak bagi rakyat Papua, yang ada dalam hukum HAM internasional, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

“Laporan itu harus membuat relomendasi untuk tindakan segera dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM yang sudah disebutkan oleh berbagai Special Procedures dan badan lainnya sebelumnya.”

Untuk membuat laporan tersebut, tujuh negara Pasifik juga meminta agar pemerintah Indonesia menjamin akses kepada Komisioner PBB untuk menemui siapa pun di Papua dalam rangka membuat laporan tersebut.

Editor : Eben E. Siadari

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny