Komnas HAM Akan Bentuk Tim Tangani Tapol/Napol

Jayapura ((2/12) — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan membentuk tim guna menyelesaikan masalah Tahanan Politik/Narapidan Politik (Tapol/Napol) yang ada di Papua. Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai mengatakan tahun depan tim ini sudah akan mulai bekerja.

“Salah satu yang akan dibahas didalam tim ini adalah peninjauan kembali soal status puluhan Tapol/Napol yang saat ini mendekam di penjara Papua. Perlunya amnesty bagi Tapol/Napol di Papua sebagai bagian dari solusi. Tapol/Napol itu bukan penjahat, bukan pencuri dan bukan kriminal,”

kata Natalius Pigai, Sabtu (1/12).

Ia menegaskan, para Tapol/Napol itu adalah mereka yang menyampaikan expresi hati nuraninya dan itu dalam konteks Hak Asasi Manusia.

“Kalau expresi nurani mereka dibungkam, itu kan melanggar HAM juga,”

tegas Natalius Pigai.

Belakangan ini sejumlan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Papua mengklaim jika pemerintah tak memperhatikan Tapol/Napol di Papua. Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi Tapol/Napol. Hal ini membuat sejumlah LSM turun jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan Tapol/Napol di Papua. (Jubi/Arjuna)

Sunday, December 2nd, 2012 | 17:12:16, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Ketua Umumnya masih belum ditemukan, besok KNPB akan datangi Polda

Jayapura, (2/12)—Keberadaan Victor Yeimo dan dua rekannya, Usman Yogobi dan Alius Asso masih belum jelas hingga hari ini, Minggu (2/12)

Sampai Minggu malam, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masih mencari tahu dimana keberadaan ketua umum mereka, Victor Yeimo. Yeimo, telah dibebaskan oleh polisi setelah diperiksa di Polsek Abepura, terkait aksi demo 1 Desember yang yang dilakukan oleh KNPB. Namun sejak Yeimo dibebaskan Sabtu sore, ia belum melakukan kontak dengan aktivis KNPB lainnya.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.”

kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12), saat di konfirmasi mengenai status Yeimo dan kedua rekannya.

Pembebasan Yeimo ini sudah dikonfirmasi juga oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) malam.

Meski sudah dibebaskan oleh Polisi, keberadaan Yeimo dan dua rekannya belum diketahui sampai saat ini.

Wim Medlama, Juru Bicara KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan sampai malam ini mereka telah mencari ketua umum mereka itu namun belum ketemu.

“Sejak kemarin, kami cari dimana keberadaan ketua umum kami dengan kedua temanya tapi belum dapat. Semua tempat yang kami tahu pun kami lacak tapi tidak ada juga. Sampai detik ini hpnya juga tidak aktif. Kami bingung posisi dia dimana?”

kata Wim Wedlama saat dihubungi tabloidjubi.com, Minggu (2/12) malam.

Wim juga mengatakan jika mereka (KNPB) telah sepakat untuk menanyakan hal ini ke Polda Papua, besok (Senin) pagi.

“Tadi kami sepakat besok akan pergi ke Polda minta keteragan. KNPB akan pergi bersama WPNA, AMP dan AMPTI,”

kata Wim.

Informasi lain yang didapatkan dari sumber tabloidjubi.com menyebutkan setelah Yeimo dibebaskan bersama beberapa aktivis yang ditahan, Yeimo berpisah dengan rekan-rekannya itu di depan Kantor Pos Abepura. Setelah itu, menurut sumber tabloidjubi.com itu, mereka sudah tidak tahu keberadaan Yeimo lagi. Saat dikontak melalui HPnya, HP Yeimo sudah tidak aktif lagi. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, December 2nd, 2012 | 22:27:50, www.tabloidjubi.com

December 3, 2012 0

Komnas HAM RI Akan Bentuk Tim Penyelesaian Tapol/Napol

JAYAPURA [PAPOS]- Komnas HAM RI akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi Tapol/Napol di Papua. Demikian disampaikan Ketua Komisioner Komnas HAM RI, Natalius Pigai,saat ditemui di Mapolda Papua belum lama ini. Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mem bentuk yang akan bekerja untuk meninjaui soal status Tapo / Napol yang masih mendema di rutan Papua ini,” ungkanya.

Status Tapol/napol bukan penjahat, bukan pencuri, bukan criminal. Mereka itu adalah menyampaikan expresi hati nurani mereka, karena itu dalam konteks hak asasi manusia, dengan bentuk expresi nurani mereka yang dibungkam dan dianggap melanggar hak,” tegasnya.

Belakangan ini diketahui sejumlan LSM di Papua mengklaim bahwa pemerintah tidak memperhatikan tapol/napol di Papua. Sehingga banyak yang menderita Misalnya tentang hak memperoleh kesehatan bagi tapol/napol, sehingga sejumlah LSM ini sampai turun ke jalan untuk meminta sumbangan kepada masyarakat dan juga lembaga bagi pengobatan tapol/napol di Papua.[tom]

Terakhir diperbarui pada Minggu, 02 Desember 2012 23:33

Minggu, 02 Desember 2012 23:30, Ditulis oleh Tom/Papos

December 2, 2012 0

Dikabarkan sudah dilepas, 3 Aktivis KNPB masih dicari anggotanya

Jayapura, (1/12)—Tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat yang ditahan saat aksi demo tadi pagi (Sabtu, 1/12) masih dicari oleh anggota KNPB.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang aktivis KNPB, yakni Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi ditahan pihak Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura saat memimpin massa yang akan melangsungkan aksi demo memperingati 1 Desember di makam Theys Eluay. Ketiganya ditahan karena diduga bertanggungjawab terhadap aksi demo tersebut.

Namun keberadaan Victor Yeimo, Alius Asso dan Usman Yogobi belum diketahui hingga saat ini. Apakah ketiganya masih ditahan atau sudah dilepaskan oleh polisi, masih ditelusuri oleh anggota KNPB lainnya.

“Ya. Ada wartawan yang bilang kalau Victor (Yeimo) sudah dilepaskan tadi. Tapi kami belum tau dia ada dimana. Adik-adik anggota KNPB masih cari dia. HP mereka (tiga anggota KNPB yang ditahan) mati semua.”

terang Sebby Sambom, aktivis HAM Independen kepada tabloidjubi.com, Sabtu (1/12) sore.

Keberadaan ketiga anggota KNPB ini sampai saat ini masih terus ditelusuri. Para pengacara HAM yang biasa mendampingi aktivis Papua juga masih mencari ketiganya. Sebab saat dicek ke Polda Papua dan Polresta Jayapura, para pengacara HAM ini diberitahu oleh polisi bahwa tidak ada yang ditahan paska aksi demo tadi pagi.

“Kami tadi ke Polda dan Polresta tapi mereka (tiga aktivis KNPB) tidak ada disana. Polisi bilang tidak ada yang ditahan di sana (Polda dan Polres).”

kata Olga Hamadi, salah satu pengacara HAM Papua.

Pihak Polda Papua, saat dikonfirmasi tabloidjubi.com menyebutkan bahwa ketiga aktivis KNPB tersebut akan dilepaskan usai pemeriksaan di Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura.

“Tadi setelah diamankan di Polsek Abe kemudian diambil keterangan, menurut Kapolres akan dilepas karena belum dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.” kata Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya.

Namun hingga pemberitaan ini, belum diketahui apakah ketiganya benar sudah dilepaskan atau belum. Jika sudah dilepaskan, keberadaan ketiganya juga masih belum diketahui. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, December 1st, 2012 | 18:23:37, www.tabloidjubi.com

December 1, 2012 0

Berkas Perkara Dany Kogoya Cs Lengkap

JAYAPURA— Salah-satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Kota Jayapura Danny Kogoya Cs yang tertembak aparat saat dilakukan penangkapan Minggu (2/9) lalu, ternyata berkas perkaranya dinyatakan lengkap, setelah Jumat (30/11) penyidik Polres Jayapura Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus penyerangan dan penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 1 Agustus 2011 lalu.

“Kami sudah menerima tahap II, sebentar kita titipkan di Rutan Lapas Abepura. Selanjutnya dalam waktu yang tak terlalu lama akan segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura John W Rayar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Jumat (30/11). Penyerahan tahap II kasus Nafri ini, dia mengungkapkan, bagian dari tindakan penuntut umum setelah menerima berkas perkara tahap I Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya telah menyelidiki dan mempelajari dan menyatakan berkas perkara Dany Kogoya Cs telah lengkap. Barang bukti antara lain 2 pucuk senjata laras panjang, 38 ikat anak panah, 3 ikut busur dan 20 amunisi. (mdc/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

December 1, 2012 0

Komnas HAM RI Klaim Bukan Pelanggaran HAM

Ketua Komnas HAM RI Nur Otto Abdulah dan Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai saat menyampaikan keterangan usai jumpa Kapolda Papua, Jumat (30/11).

JAYAPURA—Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengklaim aksi penyisiran yang dilakukan Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua , Selasa (27/11) lalu, bukan merupakan kasus pelanggaran HAM.

“ Tiga orang polisi yang menjadi korban dalam penyerangan Polsek Pirime tidak masuk dalam pelanggaran HAM, karena korban pelanggaran HAM hanya ditujukan kepada warga sipil. Sementara dalam penyerangan di Polsek Pirime, korbannya adalah polisi. Penyerangan Polsek Pirime adalah seperti pertempuran antara kelompok sipil bersenjata dengan polisi yang juga memiliki senjata,” ujar Ketua Komnas HAM RI Otto Nur Abdullah didampingi Ketua Bidang Pemantauan Komnas HAM RI Decky Natalis Pigai dan Kepala Biro Penegakan Komnas HAM RI Sriyawa ketika ditanya usai melakukan audensi dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA di Ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11).

Disisi lain, lanjutnya, polisi juga tidak dianggap melakukan pelanggaran HAM jika melakukan penangkapan bahkan penembakan terhadap kelompok penyerangan Polsek Pirime. “Ini kewajiban polisi dan polisi juga harus pandai dalam mengungkap kepemilikan senjata dalam kelompok tersebut,” jelasnya. Dikatakannya, Komnas HAM RI menyebutkan penyerangan yang terjadi di Polsek Pirime adalah dari kelompok Non State Actor kepada State Actor dan tidak ada kaitannya terhadap warga sipil. Kelompok ini bersenjata bukan sipil, buktinya polisi yang menjadi korban justru ditembaki.

Dia mengutarakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan pelanggaran HAM saat penyisiran tersebut, karena belum ada laporan pelanggaran HAM terhadap warga sipil saat penyisiran yang dilakukan oleh TNI/Polri saat ini. “Ini suatu kemajuan untuk kondisi Papua,” katanya.

Polisi juga diminta untuk mengungkap kelompok tersebut, karena dikhawatirkan akan bersembunyi ditengah masyarakat. “Meskipun dia bersembunyi kepada masyarakat dan ini bagian dari masyarakat, ini membahayakan, karena bersenjata,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK menyatakan pihaknya belum ada rencana membuat laporan terhadap 3 anggotanya yang tewas saat penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime ke Komnas HAM RI.

Tujuh Warga Diamankan

Sementara itu aparat kepolisian telah berhasil menangkap 7 warga yang diduga pelaku penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, yang menewaskan 3 orang Polisi setempat masing-masing Ipda Rolfi Takubesi, Brigpol Jefri Rumkorem dan Briptu Daniel Makuker serta merampas 3 senjata organik milik Polri, Selasa (27/11) lalu.
Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (30/11) membenarkan pihaknya berhasil menangkap 7 warga tersebut menyusul operasi pengejaran oleh Tim Gabungan terdiri dari Polsek Tiom, Tim Khusus Polres Jayawijaya, BKO Brimob Polda Papua dan TNI ke wilayah Posko TPN/ OPM di Kampung Muaragame, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (29/11) sekitar pukul 16.00 WIT.

Dia mengutarakan, ke-7 warga yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Jayawijaya di Wamena masing-masing YW, KW (40), LK (22), TW (24), GK (35), DTT (45) dan TT (17).

Selain mengamankan ke-7 warga, dia mengutarakan, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti seperti 1 buah spanduk West Papua Interest Association (WPIA), 989 Kartu Keanggotaan TPN/OPM, 2 Lembar Bintang Kejora, 1 Lembar Bendera USA, 1 Lembar Bendera Inggris, 1 Lembar Bendera Papua New Guinea, 1 Lembar Bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB), 2 Unit Hand Phone, 1 Unit Laptop, 1 tas, 2 tas berisi dokumen TPN/OPM, taktik perang serta 5 Lembar Buku Harian Umum Markas Besar TPN/OPM serta sebilah parang. Detail kronologis pengamanan ke-7 warga ini berawal ketika dilakukan penggeledahan di dua Posko Muaragame. Pasalnya, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan anggota pasca penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime, diduga dilakukan dua kelompok besar pimpinan EW da RM.

Kata dia, kelompok EW dan RM ini bekerjasama dengan kelompok MW dan OW, yang mempunyai hubungan keluarga dengan RM. Tak hanya itu, masing-masing kelompok ini juga bekerjasama dengan kelompok KW dan HB yang berbasis di Distrik Pirime. Tapi diantara kelompok ini terlibat konflik,karena masing-masing ingin membuktikan kalau mereka mampu melakukan aksi penyerangan dan pembakaran Kantor Polsek Pirime sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TPN/OPN di Tingginambut, Puncak Jaya inisial GT.

“Saat menyerang Kantor Polsek Pirime mereka mengunakan 10 pucuk senjata hasil rampasan dari anggota Polri,” tuturnya sembari menambahkan pihaknya berharap para pelaku lain segera menyerahkan diri. (mdc/jir/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:50, Binpa

December 1, 2012 0

‘BK’ Naik Tidak Berarti Papua Merdeka

JAYAPURA— Momen 1 Desember yang belakangan ini santer diperbincangkan, tak luput dari perhatian Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk .

Terkait 1 Desember ini, Pdt Biniluk menghimbau kepada semua elemen masyarakat untuk tidak menodai bulan Desember yang diyakni umat sebagai bulan yang suci, bulan perdamaian, serta bulan kehadiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus.

“Rakyat jangan terlampau membesar-besarkan 1 Desember yang sering diperingati sebagian warga Papua sebagai HUT OPM seakan-akan Bintang Kejora (BK) naik Papua merdeka dalam tempo sekejap. “ Padahal tak segampang yang dibayangkan,” tukas Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Pdt.Lipius Biniluk kepada wartawan di Jayapura, Kamis (29/11).

Karenanya, kata dia, pihaknya menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Papua menyampaikan ungkapan syukur dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Pencipta, tanpa perlu dinodai dengan hal-hal seperti provokasi, hasutan, gerakan-gerakan yang tak seharusnya terjadi konflik masyarakat dimana-mana.

Menurutnya, pihaknya melihat ketegangan ini terjadi akibat pergerakan yang dilakukan TNI/ Polri dan masyarakat tertentu, karenanya selaku tokoh agama pihaknya menghimbau kepada semua pihak untuk duduk dan berdoa bersama dimulai pada 1 Desember.

BEMF dan DPMF : Polisi Jangan Vonis 1 Desember Hari Kemerdekaan Papua

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini, Polda Papua diminta untuk membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua guna menyampaikan aspirasnya kepada Pemerintah, karena negara ini merupakan negara bebas berdemokrasi.

Demikian disampaikan, Sekretaris Forum Anti Pelanggaran HAM, Weiles Wea kepada wartawan di Kampus Fisip Uncen Atas, Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kamis (29/11) kemarin. Dikatakannya, sejak dilakukan penangkapan terhadap Mako Tabuni, Buchtar Tabuni yang menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah hingga saat ini sudah di Bungkam ruang demokrasi kepada rakyat Papua.

“Kami ini mau kemana dan kami menyampaikan aspirasi kemana, dan ketika menyampaikan aspirasi aparat keamanan berasalan tidak terdaftar ke Kesbangpol sehingga yang terjadi kepada rakyat Papua teror dan penangkapan ketika melakukan demokrasi di daerah Papua, padahal Negara ini bebas berdemokrasi dan itu sudah diatur dalam undang-undang,” tukasnya.

Ditegaskannya, ketika ruang demokrasi terus saat menyerukan hak pedapat Papua ke pemerintah maka yang terjadi konflik besar-besaran.

Untuk itu, Kapolda Papua segera membuka ruang demokrasi kepada rakyat Papua yang menyampaikan aspirasinya, terutama dalam perayaan 1 desember yang akan berlangsung besok, yang adalah hari bersejarah bagi rakyat Papua, sehingga patut dirayakannya melalui ibadah-ibadah syukur.

Ditempat yang sama, Sekretaris forum anti pelanggaran HAM, Aktivis Mahasiswa Uncen, Alfa Rumara, meminta agar jangan lagi masyarakat menjadi korban konflik karena tidak memberikan ruang demokrasi kepada rakyat dan beberapa sorotan penting yang dilakukan aparat selama ini yakni, pelanggaran HAM, sehingga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ruang demokrasi kepada rakyat Papua itu sendiri.

Sementara itu, Ketua Forum Anti Pelanggaran Ham di Papua, Septi Megdoga meminta agar pihak kepolisian Polda Papua tidak mevonis bahwa perayaan 1 Desember merupakan hari kemerdekaan bagi rakyat Papua.

“Saya tegaskan bahwa, 1 Desember bukan hari kemerdekaan Papua akan tetapi merupakan hari sejarah bagi orang asli Papua, dimana 1 Desember bentuk jajahan yang sempat dilakukan oleh Belanda,” ungkapnya.(mdc/nls/don/l03)

Jumat, 30 November 2012 10:35, Binpa

November 30, 2012 0

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Leo, sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Polda Papua Melakukan Penambahan Pasukan Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Paska terjadinya penyerangan Polsek Pirime yang menewaskan 3 anggota kepolisian yang sedang berjaga oleh kelompok orang yang diduga OPM pada hasi Selasa (28/12) kemarin, pihak Kepolisian Darah Papua telah melakukan penambahan pasukan di lokasi kejadian dan daerah – daerah disekitar lokasi kejadian.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sejumlah Pasukan tambahan telah didatangkan dari Jayapura menggunakan pesawat dan tiba di bandara Wamena pada hari ini. setibanya Pasukan tambahan ini dibandara Wamena, pasukan ini sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 8 kali ke udara dan langsung menaiki kendaraan yang telah disiapkan menuju lokasi kejadian.

Selain itu, dari lokasi kejadian ( Pirime ) terjadi pembakaran terhadap rumah – rumah warga setempat oleh aparat Militer Indonesia dan mereka ( Militer Indonesia ) menahan 4 orang warga Papua dan dimasukan secara paksa kedalam mobil box milik Aparat.

Selain itu, Untuk membantu kerja Polda Papua dalam mengejar pelaku penyerangan Polsek Pirime kemarin, Pihak Kepolisian RI ( Kapolri ) akan mengirimkan tim khusus dari Brimob ke Papua dalam waktu dekat ini, dan memerintahkan kepada seluru jajaran kepolisian di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan. [ wp ]

November 28, 2012 0