Dirjen Otda : “20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan”

Yogyakarta, (27/11)—Otonomoni khusus yang sudah berjalan hampir dua belas tahun, baru dievaluasi tahun ini.

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tak bisa diukur keberhasilannya, karena belum pernah ada evaluasi yang komperehensif terhadap pelaksanaan Otsus tersebut. Universitas Cenderawasih pernah melakukan evaluasi Otsus, namun entah kenapa, hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

Soal evaluasi Otsus ini disinggung dalam Seminar

“Membangun Optimisme di Tanah Papua”

yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ke 51, Selasa (27/11) di ruang Seminar Fisipol UGM.

Menanggapi pertanyaan forum seminar, Dirjen Otnonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan mengatakan Direktorat Otonomi Daerah tahun ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus.

“Ini sudah tahun kesebelas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Tahun ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan evaluasi Otsus. Rencananya, tanggal 20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan.”

ujar Djohermansyah.

Lanjut Djohermansyah, karena belum ada evaluasi Otsus ini, maka sulit untuk menemukan praktek baik (best practises) dari pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, seperti yang diharapkan dalam seminar ini.

“Misalnya, penyusunan Perdasus yang dilakukan di Papua bisa dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).”

kata Djohermansyah.

Lebih lanjut, Djohermansyah menilai seminar yang dilaksanakan oleh Fisipol UGM ini menjadi sebuah terobosan baru, karena mencoba melihat sisi baik dari pelayanan publik di Papua. Sebab menurutnya, selama ini kalau berbicara soal Papua, selalu hanya membicarakan persoalan yang sedang terjadi di Papua.

Selain Djohermansyah Djohan yang hadir sebagai pembicara kunci seminar, Adriana Elisabeth (LIPI), Cornelis Lay (Pengamat sosial politik), Dr. Stepanus Malak, M.Si (Bupati Sorong) dan Victor Mambor (Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi) juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. (Jubi./Musa Abubar)

Tuesday, November 27th, 2012 | 18:53:32, www.tabloidjubi.com

November 28, 2012 0

Penembakan Perwira TNI, Motif Masalah Keluarga

JAYAPURA—Kasus penembakan seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Onggeleng D Elieser Borgani, Anggota KumdamXVII/Cenderawasih yang dilakukan Brigpol YT (28), Anggota PJR Dit Lantas Polda Papua di belakang SPBU Sentani Kota, Minggu (24/11) sekitar pukul 21.00 WIT, ternyata motifnya masalah internal keluarga. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Senin (26/11).

Dia mengatakan pelaku mempunyai hubungan keluarga dengan korban merasa iri karena korban selalu mendapat perlakuan istimewa dari orang tua pelaku. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara pelaku dan korban sehingga korban mendorong pelaku. Setelah itu tersangka masuk ke dalam kamar mengambil senjata api jenis Revolver S & W miliknya dan menembakan kea rah lantai sebanyak 1 (Satu) kali serta kearah korban sebanyak 1 kali yang mengenai paha sebelah kiri korban.

Pasca kejadia, kata dia, korban sempat dilarikan ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Kemudian dirujuk ke RSMartne Indey guna mengeluarkan proyektil yang bersarang paha korban. Kata dia, saat ini tersangka sudah diamankan di Polres Jayapura Kota guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut.

“Untuk menyelesaikan masalah ini sudah dilakukan koordinasi antara pimpinan TNI dan pimpinan Polri,” tukasnya.

Ditambahkannya, tersangka kini sudah diamankan di Dit. Propam Polda Papua guna dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Selanjuntnya menyita barang bukti 1 pucuk senjata api jenis Revolver S & W, 3 butir amunisi dan 2 buah selongsongan.
Polisi ini gampang memainkan senjata api, kata dia, pihaknya segera mengecek kemungkinan besar senpi ditarik sekaligus menunggu hasil tes psikologi terhadap pelaku, karena sebelum menggunakan senpi seseorang anggota haris dites psikologi.
Hal senada diungkapkan Kapolres Jayapura AKPB Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK membenarkan hal ini.

“Pelaku saat ini sedang diproses pidana dan masih tetap kita yang tangani,” ujarnya kepada Bintang Papua Senin sore (26/11) ketika dihubungi melalui telepon celularnya.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah melakukan donor darah untuk kepentingan medis korban yang saat ini tengah dirawat.

“Yang perlu diklarifikasi adalah kejadian ini bukan masalah institusi tapi masalah keluarga,” tegasnya.

Ketika disinggung apakah pelaku dalam kondisi mabuk ketika menembak, Kapolres membantah hal tersebut.

“Pelaku tidak dalam kondisi mabuk,” tukasnya.(mdc/dee/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:07, Binpa

November 27, 2012 0

Pemda Puncak Siap Bayarkan Santunan Korban Konflik di Puncak

Catatan PMNews:

Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo yang ikut tertembak waktu ia membela Elvis Tabuni waktu itu dibayar berapa ke TRWP? Ini perlu kejelasan dari setiap orang yang menggunakan tenaga anggota TRWP di West Papua.

JAYAPURA – Kemarin, (Senin, 26/11), Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengumpulkan keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun korban luka-luka, pada konflik Pemilukada Kabupaten Puncak beberapa waktu yang lalu.

Para keluarga korban dikumpulkan dalam acara adat bakar batuh khas masyarakat adat Pegunungan yang digelar di bukit Tanah Hitam, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura.

Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, acara bakar batu dimaksud merupakan persiapan keberangkatan keluargan korban ke Ilaga, dimana disini para keluarga korban diberitahukan mengenai proses dan mekanisme pembayaran kepala korban perang tersebut.
“Warga yang datang disini, kami memberitahukan mengenai persiapan berangkat ke Ilaga, untuk pembayaran kepala korban perang, apalagi kami bersama warga sudah lama menunggu hal itu,” ungkapnya kepada wartawan di sela-sela kegiatan acara bakar batu di Tanah Hitam Gunung Abepura, Senin, (26/11).

Dijelaskannya, guna keabsahaan pembayaran kepala tersebut, sesuai dengan hasil konsultasi Pemda Kabupaten Puncak ke Polda Papua, Biro Hukum Setda Papua, Uncen Jayapura dan para pakar hukum, diusulkan agar dibuat payung hukum, agar pembayaran kepala tersebut tidak bermasalah dikemudian hari. Melihat hal itu Bupati Puncak dan Sekda Puncak kini sedang merumuskan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal dimaksud,

Lanjutnya, berdasarkan hasil konsultasi diri ke Pemda Puncak, kemarin, (Senin, 26/11) Bupati Puncak telah mengeluarkan memo untuk proses pencairan anggaran untuk pembayaran kepala tersebut, dan kini sedang dipersiapkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana).
Jika proses dipercepat, maka pihaknya dalam minggu ini akan berangkat ke Ilaga, termasuk disini keluarga korban juga harus berangkat ke Ilaga untuk menerima dana santunan itu, yang kesepakatannya dibayarkan pada 5 Desember 2012 mendatang.

“Sebenarnya pembayaran dilakukan pada akhir bulan ini, tetapi karena kegiatan yang sangat padat, seperti pelantikan Bupati Puncak Jaya, ada juga undangan Mendagri tentang e-KTP yang diwajibkan kepala daerah harus hadir, karena tidak bisa diwakilkan, maka kita undurkan tanggal pembayarannya,” tandasnya.

Ditambahkann, dana yang disiapkan Pemda Puncak sebesar Rp Rp 17 M lebih, yang nantinya dibagi menjadi dua, yaitu Rp Rp 9 M untuk korban yang pada pihaknya (massa pendukungnya,red) sebanyak 30 orang yang meninggal dan 900 orang yang luka-luka, sedangkan sisanya untuk korban pada pihak Simon Alom, dimana korban jiwa sebanyak 22 orang.

“Untuk korban pada massa Bapak Simon Alom saya tidak tahu persis. Sedangkan untuk bayar kepala per orangnya Rp 300 juta. Pembayaran kepala ini akan disaksikan langsung oleh Bupati Puncak, Polda Papua, Gubernur, juga ada undangan yang kami kirim ke Mendagri mengenai hal ini ,” jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pemda Puncak, karena meski berupa santunan, tapi ini upaya Pemda Puncak untuk membantu warganya yang terkena musibah.

“Prosesi ini adalah adat sejak dulu, sebelum pemerintah dan gereja ada, yang mana untuk bayar kepala masyarakat harus bekerja paling minimal 5 tahun sampai 6 tahun baru pembayaran kepala yang dalam bentuk ternak babi sebanyak 20-30 ekor lebih, tapi sekarang dihitung dengan pembayarannya rupiahkan,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Tokoh Pemuda Kabupaten Puncak, yang juga anak sulung dari Ketua KPU Puncak, Wakei Labene, secara singkat, menandaskan, pelaksanaan Pemilukada Puncak, pihaknya siap mendukung dan mensukseskannya, meski bapak di PAW-kan (pergantian antara waktu).

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk jangan saling memprovokasi keadaan dengan alasan yang tidak masuk diakal, terutama menyangkut bapaknya di PAW-kan, tapi mari saling mendukung untuk yang terbaik bagi warga Kabupaten Puncak.(nls/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:02, Binpa

November 27, 2012 0

Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0

PAW Ketua KPU Puncak Ancaman Baru di Puncak

puncak 2 — Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa, S.Sos yang didampingi Sekretaris, Aponi Kilungga, SE saat diwawan- carai.

Jayapura – Ketenangan masyarakat Kabupaten Puncak yang sedang menanti penyelesaian konflik, yaitu bayar kepala (pembayaran denda), pasca konflik Pemilukada yang menelan puluhan korban jiwa, kini terusik lagi. Ini menyusul adanya informasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua KPU Kabupaten Puncak, Nas Labene sesuai putusan No 17/DKPP-PKE-1/2012 tertanggal 21 November 2012.

Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak (FPNSPKP) yang selama ini terus mengkritisi Kepemimpinan di Kabupaten Puncak, angkat bicara soal PAW Ketua KPU Puncak tersebut.

Forum ini, menilai pergantian Ketua KPU Puncak ini menjadi ancaman baru di Kabupaten Puncak. Soalnya, pergantian itu jelas mengundang kekecewaan masyarakat Puncak yang saat ini sedang menunggu penyelesaian pembayaran kepala.

“Masalah lama belum beres, kini kasus baru muncul lagi. Ini jelas membuat masalah di Puncak kian rumit, sementara Pilgub maupun Pemilukada Kabupaten Puncak sudah semakin dekat,”

jelas Ketua FPNSPKP, Zakeus Wakerkwa.S.S.os yang didampingi Sekretaris FPNSSPKP, Aponi Kilungga, SE kepada Bintang Papua di Abepura, Minggu (25/11).

Dijelaskan, PAW Ketua KPU Puncak ini menimbulkan tanda tanya besar, selain dilakukan disaat tahapan sudah mulai jalan, juga pergantian dilakukan hanya untuk ketua saja yakni Nas Labene.

“Harusnya kalau ganti, termasuk juga 4 anggota, karena itu satu paket, jika hanya ketua, ini menyisahkan tanda tanya besar ada apa di balik PAW ini,”

katnya penuh tanya. Dikatakan, PAW Ketua KPU dengan alasan diduga terlibat kepengurusan Partai Damai Sejahtera (PDS) dan tidak memenuhi syarat domisili, maka jelas ini alasannya klasik dan terkesan dibuat-buat.

“Nah, perta nyaannya, mengapa tak digugurkan saat verifikasi awal oleh KPU Provinsi, padahal saat itu banyak calon yang layak. Jika sekarang baru dijadikan alasan PAW Ketua KPU berarti ini ada kepentingan siapa lagi, dan KPU Papua harus bertanggung jawab dan jelih melihat ini,”

katanya.

KPU Papua diminta lebih teliti melihat PAW ini, jangan ada masalah baru lagi, kasihan rakyat dikorbankan. Begitu juga pemerintah pusat, jangan hanya lempar masalah ke Puncak, setelah itu diam tanpa solusi, akhirnya masyarakat jadi korban. Contohnya, adanya dualisme dukungan Parpol yang memicu konflik di Puncak, pusat hanya lempar masalah, tak ada solusi, lalu masyarakat yang bentrok.

“Ini jangan sampai terulang lagi, masyarakat Puncak sudah sangat butuh kedamaian, terutama menjelang Natal 2012,”

jelasnya.

Karena itu, Forum ini menawarkan dua alternatif supaya hal ini tidak menimbulkan persoalan baru. Pertama, biarkan Ketua KPU yang ada tetap menyelesaikan tugas-tugasnya menuntaskan Pilgub maupun Pemilukada Puncak. Kedua, jika mau di PAW sekalian 4 anggotanya. Penggantinya diambil dari calon-calon KPU yang memenuhi syarakat sebelumnya.

Namun menurut keduanya, PAW Ketua KPU Puncak yang berpotensi menimbulkan masalah baru ini, tak lepas dari kepemimpinan Caretaker Bupati Puncak Drs. James W Maniagasi yang dianggap gagal melaksanakan tugas yang diamanatkan, yakni menyelesaikan konflik dan menfasilitasi penyelenggaraan Pilgub dan pemilihan Bupati definitif.

“Kalau caretaker selalu berada di tempat tugas melakukan kordinasi yang baik dengan semua komponen, masalah PAW Ketua KPU ini jelas tidak terjadi, tapi kita lihat sendiri Caretaker tidak pernah di Puncak. Sudah 8 bulan dilantik, baru 5 kali ke Puncak. Dia lebih memilih habiskan waktu di Jayapura-Jakarta. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat persoalan baru. Sebagai staf juga kami kecewa karena terpaksa kerja terpencar dimana-mana ,”

kata keduanya prihatin.

Dan terbuktinya, Penjabat Gubernur sebelumnya sudah pernah menegur Caretaker beberapa kali untuk ke tempat tugas, namun tidak diindahkan. Sambil menambahkan Forum PNS ini tidak punya kepentingan apa-apa, selain hanya mengkritisi kebijakan pemerintahan Puncak yang tidak jalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, Caretaker Gubernur Provinsi Papua yang baru drh. Constan Karma diminta segera mengganti Caretaker Kabupaten Puncak , Drs. James W Maniagasi, yang sejak awal dianggap bermasalah. Dalam hal ini Gubernur harus meninlanjuti hasil Putusan PTUN Jakarta Timur, No: 87/6/2012/PTUN-JKT tertanggal 2 Agustus 2012, tentang Perkara Surat Klarifikasi Pengangkatan, Drs James W Maniagasi sebagai Caretaker Bupati Puncak. Sebab putusan PTUN itu sudah jelas membatalkan Caretaker Bupati Puncak, lantaran terbukti bermasalah yaitu sudah pensiun dari PNS.

“ Selaku mantan Sekda, Bapak Constan Karma tahu masalah Puncak,dari a-z beliau tahu, begitu juga yang berhubungan masalah hukum.”

jelas Ketua Forum PNS Peduli Kabupaten Puncak , Zakeus Wakerkwa.S.S.os, kepada Bintang Papua, Sabtu (17/11), di Abepura. (don/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Sebby Sambom : 1 Desember Dekolonialisasi PBB, Bukan Kemerdekaan

JAYAPURA – Masih adanya perdebatan soal momen 1 Desember, tak luput dari perhatian aktivis Hak Asazi Manusia, Sebby Sambom yang saat ini masih dalam pelariannya di hutan. Ia menyampaikan bahwa momen tanggal 1 Desember bukanlah hari kemerdekaan, melainkan Dekolonialisasi PPB.

“Tidak perlu ada penaikan bendera, mungkin ibadah atau doa syukur, karena 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua, tetapi saat itu dekolonialisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dan nomor 1541 pada tahun 1960, itu adalah bagian dari persiapan kemerdekaan Papua Barat, sebab Belanda sebagai Negara yang menduduki wilayah Papua Barat saat itu berkewajiban memerdekakan atau memberika kemerdekaan kepada Papua Barat, jadi 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua,”

jelas Sebby saat dihubungi, Bintang Sabtu (24/11).

Masih menurut Sebby,

”Sayangnya, niat baik itu dimanfaatkan lain oleh Amerika, Indonesia dan PBB untuk menyerahkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia,”

tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sebby juga mengurai alasan dia dan beberapa rekannya melarikan diri ke hutan.

“Ada kelompok orang Papua lain yang iri hati dan cemburu dengan kerja kami, mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk berusaha mengejar kami, mereka ingin menangkap kami dan membunuh kami, akhirnya saya dan beberapa aktivis lainnya memilih untuk bersembunyi, ini bulan keenam kami di hutan,”

ujarnya. Ketika dimintai kejelasan mengapa mereka harus dikejar, ditangkap dan dibunuh, Sebby mengatakan bahwa,

”Ada video perintah untuk membunuh saya, perintah itu dari Mathias Wenda, walaupun saya sangsi dan menduga itu direkayasa oleh kelompok tertentu yang sedang ‘bermain’, dan ada alasan-alasan lainnya, seperti stigma aparat terhadap kami, bahwa kami dianggap seperti teroris, sehingga mereka mengutus Densus 88 untuk mengejar kami,”

kata Sebby.

Situasi hingga saat ini menurut Sebby masih belum aman bagi dirinya dan beberapa aktivis lainnya, hal ini karena menurut dia aparat menurunkan Densus 88 untuk melakukan pengejaran terhadap mereka, walaupun dalam beberapa kesempatan Kapolda Papua menyampaikan bahwa sudah tidak ada Densus 88 di Papua.

“Kami di stigma oleh aparat sebagai teroris sehingga dengan alasan itu mereka bisa bebas menangkap dan menembak kami, padahal apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah memperjuangkan hak-hak kami, dan hak itu adalah hak penentuan nasib sendiri, itu dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional,”

ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan di Tingginambut, Mulia, adalah pelantikan Goliath Tabuni,

”Tidak ada Konferensi Tingkat Tinggi, hanya pelantikan, saya punya rekaman pembicaraan dengan tuan Goliath, kalau Bintang Papua mau saya bisa kasih rekamannya,”

tandas Sebby.

Tidak lupa Sebby berpesan kepada para aktivis dan masyarakat Papua,

”Jangan takut dan panik dengan keadaan seperti ini, saya juga berharap agar aparat keamanan hentikan menyerang kami, jangan lagi lukai perjuangan kami, karena apa yang kami lakukan adalah berjuang atas hak-hak kami dan ini adalah aspirasi kami,”

pungkas Sebby Sambom. (bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

SHDRP Minta Polisi Bertindak Persuasif Terkait 1 Desember

JAYAPURA –Wakil Ketua I Solidaritas Hukum Dan HAM Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP), Alius Asso, meminta kepada aparat kepolisian agar bisa bertindak persuasif terkait pengamanan 1 Desember nanti, yang dirayakan sebagai HUT OPM.

Menurut pria kelahiran Kampung Hepupa, Jayawijaya 19 September 1986 itu, perayaan tiap 1 Desember bagi orang Papua merupakan hal yang biasa, sebagaimana hari besar lainnya yang dirayakan seperti perayaan 17 Agustus oleh pemerintah Indonesia.

“Makna 1 Desember bagi orang Papua begitu bersejarah dan perlu dikenang lewat perayaan-perayaan tiap tahunnya. Anak kecil saja tahu tentang makna perayaan 1 Desember,”

jelasnya saat dihubungi, Minggu, (24/11).

Menurut, jebolan SMU YPK Betlehem 2006 lalu, 1 Desember nanti di sejumlah wilayah adat dan sekarang diklaim sebagai 7 negara bagian dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) seperti Mamta, Saireri, Bomberay, Domberay, Me Pago, Ha Anim dan lainya pasti akan menyambut hari tersebut dengan perayaan berupa ibadah syukuran ataupun upacara bendera.

Tetapi Asso tidak bisa melarang dan juga tidak mengahimbau jika ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora (BK) pada saat itu.

“Saya tidak bisa melarang jika ada yang lakukan hal itu (mengibarkan BK,red), itu merupakan hak dari mereka,”

jelasnya. Lanjutnya, aparat keamanan harus profesional dalam menyikapi permasalahan seperti ini, karena setiap tahun berjalan sudah menjadi rutinitas rakyat Papua untuk memperingati hari bersejarah tersebut, dan ini sudah berlangsung sejak turun temurun.

“Jika melihat hal seperti ini, polisi harus bertindak bijak dan profesional. Tidak represif, tapi merangkul. karena jika tidak pasti akan ada korban lagi dari rakyat Papua. Kalau di Sentani mungkin akan dilakukan di makam Theys dalam bentuk ibadah, tapi kalau di Kota Jayapura lainnya belum dipastikan karena lokasi ibadah,”

katanya.

“Adanya stateman dari Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian bahwa akan ada pengamanan 1 Desember oleh POLRI dan TNI, hal itu merupakan tugas dari aparat keamanan, hanya saja jika bertugas tidak berlebihan dengan cara kekerasan. Bila hanya ibadah saja, kenapa harus dilarang oleh aparat keamanan,”

sambungnya.

Ditambahkannya, iklim demokrasi kini sedang berkembang, yang mengekspresikan diri dalam menyampaikan aspirasinya secara damai, namun jika aspirasi itu dilarang, maka Negara ini telah membungkam ruang demokrasi di Negara ini di atas ketidakadilan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pengamanan itu perlu, negara ini kan punya UU yang melindungi warganya. dan dalam demokrasi, sudah jelas ada dalam UU 1945 pada alinea pertama,”

imbuhnya.(nls/mir/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Di Sentani, Seorang Perwira TNI Tertembak

SENTANI – Minggu malam (25/11) sekitar pukul 21.00 WIT telah terjadi penembakan di belakang POm Bensin Sentani. Ternyata korbannya adalah seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Konggeleg EB, sementara pelakunya diduga anggota Polisi berinisial Brigpol YT.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Iya betul ada penembakan,”

tandasnya kepada Bintang Papua ketika dihubungi Bintang Papua melalui telepon celularnya Minggu malam (25/11) sekitar pukul 22.00 WIT.

Disebutkannya, korban mengalami luka tembak pada paha bagian kiri tembus sampai ke belakang.

“Dimana saat ini korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari,”

imbuhnya.

Sedangkan tersangka diketahui berinisial Brigpol YT, yang saat ini sudah diamankan di Polres Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut.

Dituturkan pula, penyebab penembakan tersebut, hingga saat ini masih diselidiki oleh pihaknya. Korban menurut informasi dan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan merupakan anggota TNI pada kesatuan Kumdam. Sementara itu, ketika dikonfirmasikan kepada pihak TNI dalam hal ini Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Jansen Simanjuntak, pihaknya justru belum mendapatkan laporan mengenai kejadian ini.

“Saya belum dapat laporan dari anak buah,”

ujarnya ketika dihubungi Bintang Papua beberapa jam setelah peristiwa terjadi melalui telepon celularnya karena tengah berada di Nabire.

Ditambahkan, pihaknya akan segera mengkroscek kebenaran mengenai kejadian penembakan yang melibatkan anggotanya ini.”Yang jelas pelaku penembakan akan diproses,” tegasnya.

Sedangkan sesuai data lapangan, kronologis kejadian ini bermula sekira pukul 19.30 wit, Pelaku pulang ke rumahnya di jalan YPKP Sentani dari BUPER , sedangkan korban juga pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya terjadi percekcokan antara pelaku dan ibunya karena merasa iri dengan perlakuan Ibunya , Perlu dan dan Korban diketahui masih ada hubungan.ipar dimana korban adalah kaka ipar pelaku. Korban bermaksud melerai sehingga terjadi dorong mendorong antara keduanya. Selanjutnya pelaku melepas tembakan ke arah lantai 1 kali tetapi mengenai paha sebelah kiri korban.(dee/bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

1 Desember, Polda Papua Prioritaskan Pengamanan di Tujuh Wilayah

Jayapura (24/11)—Polda Papua akan memprioritaskan tujuh wilayah di Papua dan Papua Barat dalam mengamankan perayaan 1 Desember, yang oleh sebagian masyarakat di Papua diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Wakapolda Papua, Brigjend Paulus Waterpauw mengatakan, di Papua, setidaknya terkosentrasi di lima wilayah dan dua wilayah di Papua Barat yang dianggap membutuhkan pengamanan.

“Dalam operasi kita ada lima wilayah yang menjadi prioritas, ditambah dengan Papua Barat dua, jadi tujuh. Di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Sorong,”

kata Waterpauw kepada tabloidjubi.com, di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (24/11) siang.

Di Papua, Kota Jayapura, Sentani, Keerom, Mimika, dan Wamena adalah daerah yang dianggap wilayah yang membutuhkan kemanan. Tapi Paulus tak menyebut jumlah personel polisi yang dibutuhkan. Namun pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, warga masyarakat.

“Langkah-langkah yang kita lakukan cukup baik, kordinasi dengan pemerintah, para tokoh, dengan masyarakat,”

tegas mantan Kapolres Mimika ini.

Wakapolda berharap, situasi akan aman, berjalan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Brigjend Paulus mengimbau agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu dan pemberitaan. Jika, ada masalah, kata dia, perlu membangun komunikasi yang baik.

Disebutkan, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, di kampung-kampung yang dianggap perlu menemukan pemahaman yang sama, dengan melakukan penyuluhan, pengobatan masal, dan bakar batu. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, November 24th, 2012 | 16:07:08, www.tabloidjubi.com

November 25, 2012 0

Ingin pemekaran 3 Provinsi di Papua, Pusat siapkan 5 Provinsi baru

Jayapura — Pemerintah pusat meminta masyarakat Papua seia sekata dalam urusan pemekaran. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Papua akan membuat pemerintah pusat serba salah.

Bagi pemerintah pusat, pandangan dan sikap yang sama di masyarakat Papua terhadap usulan pemekaran Provinsi Papua sangat penting. Sehingga pemekaran satu daerah harus diatur melalui mekanisme dan persyaratan tertentu, agar tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.

“Penting bagi pemerintah karena kalau sikap masyarakat dibawah berdeda-beda, ada yang mendukung tapi ada juga yang menolak, maka pemerintah akan serba salah.”

kata Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (Jumat, 24/11) saat beraudiensi dengan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), Gubernur Papua dan Papua Baratdi Gedung DPD RI, Senayan.

Proses pemekaran di Papua cenderung melangkahi kewenangan provinsi/kabupaten induk. MRP, DPRP dan DPRD Papua Barat seringkali tidak mengetahui langkah masyarakat yang telah mengusulkan pemekaran sampai ke pusat. Ini dikeluhkan Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib.

“Selama ini banyak masyarakat papua ‘lompat pagar’ ke pusat sehingga MRP tidak diberdayakan dengan baik.”

kata Murib dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi kecenderungan “lompat pagar” ini, Ketua Senat (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Irman Gusman mengatakan, DPD RI berusaha memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buat masyarakat Papua. DPD mendorong akselerasi pembangunan di tanah Papua diantaranya dengan mengusulkan kepada Presiden SBY agar sisa anggaran 2011 yang berjumlah sekitar 20 triliun dianggarkan untuk pembangunan kawasan Indonesia timur diantaranya Papua, Papua Barat, dan NTT. Pemekaran wilayah diakuinya merupakan salah satu solusi untuk memajukan kawasan Indonesia Timur. Pembangunan kawasan Indonesia Timur dapat dilakukan secara merata karena masing-masing Provinsi yang dimekarkan dapat mengajukan anggaran unruk pembangunan daerahnya.

“Pemekaran Papua memang memerlukan proses yang panjang, namun DPD akan tetap konsisten untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran tersebut,”

tegas Irman.

John Ibo, Ketua DPRP bahkan mengusulkan pembentukkan provinsi di Papua dilakukan berdasarkan 7 wilayah adat. Tujuh Provinsi itu adalah Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Utara, Provinsi Papua Timur, Provinsi Selatan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Tahun 2013 diprioritaskan pembentukan 3 provinsi, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.

Beberapa inisiator pemekaran provinsi Papua, dalam pertemuan tersebut menyayangkan adanya moratorium pemekaran. Salah satunya, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu.

“Masyarakat Papua berharap pemerintah dapat bertindak bijaksana dengan membuka peluang pemekaran untuk wilayah Papua.”

kata Kambu.

Namun Gamawan tetap beranggapan pemekaran adalah sesuatu yang perlu dikaji secara baik.

“Pemekaran merupakan hipotesa awal yang masih perlu pengkajian. Ketika pemekaran berhasil maka akan menjadi kesenangan utk semuanya, tapi kalau tidak berhasil itu harus tanggung jawab bersama juga. Untuk itu, diperlukan kajian yang mendalam agar jangan ada penyesalan dikemudian hari”,

tegas Gamawan.

Saat ini, menurut Gamawan, pemerintah tengah mengkaji berbagai aspek penataan wilayah Papua. Bahkan pemerintah telah membuat grand design atas wilayah Papua.

“Kami telah siapkan grand design atas pemekaran Papua hingga menjadi 5 Provinsi, namun hal itu masih memerlukan kajian secara mendalam dari berbagai aspek”,

ungkap Gamawan.

Saturday, November 24th, 2012 | 06:31:12, www.tabloidjubi.com

November 24, 2012 0