Polisi Tetapkan 6 Tersangka Kelompok OPM Pimpinan Danny Kogoya

JAKARTA – Polisi menetapkan enam tersangka terkait kejahatan yang dilakukan pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM), Danny Kogoya. Danny sendiri ditangkap di Hotel Dani Entrop, Jayapura, pada Minggu malam 2 September 2012 lalu.

Demikian disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar.

“Infonya dari 25 saksi itu, ada enam yang positif tersangka dan ditahan dengan inisial DK, LF, NJ, KJ, TK, dan SK,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Komplotan ini, lanjut Boy, diduga kuat sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam aksi kekerasan yang terjadi di Tanjakan Gunung Merah, Nafri, Jayapura pada 2011 silam. Dalam insiden ini, empat orang meninggal dunia dan tujuh lainnya mengalami luka. Mereka yang meninggal adalah anggota TNI, kompi C, Sardi (sopir), Wisman (pekerja swasta), dan istri Wisman

“Kepada mereka diduga kuat melakukan tindak pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban di Nafri. Ini peristiwa tahun lalu, saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka berada di Jayapura,” ujarnya.

Untuk senjata api yang digunakan komplotan ini, lanjut Boy, sudah disita senpi double loop yang nantinya akan juga ditelusuri peredarannya.

Boy mengaku belum mengetahui, motif aksi penyerangan pada tahun lalu itu. “Nanti kita lihat apakah ini terkait motif ekonomi atau gerakan-gerakan lain,” tambah dia.

Namun, dalam pemeriksaansaat melakukan olah TKP, polisi mendapatkan bendera bintang kejora. “Silakan dinilai sendiri, ada bintang kejora saat olah TKP,” tandasnya.
(put)

September 4, 2012 0

PAPUA AKAN TERUS ADA KONFLIK

Thaha: Selama Ada Ketidakadilan dan Lemahnya Penegakan Hukum

JAYAPURA—Masih terus terjadinya konflik dan kekerasan di Papua, mengundang komentar dari Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid. Ia mengatakan, sangat sulit untuk meredam konflik di Papua selama ketidakadilan itu masih ada dimana-mana, serta penegakan hukum tidak dijalankan dengan baik.
Dikatakan, semua pihak yang ada harus membuka komunikasi sosial politik, agar tak semua kasus harus berujung pada aksi kekerasan sebagaimana peristiwa aksi penembakan konvoi kendaraan pengangkut logistik dan melukai seorang sopir truk bernama Tilu alias Kasera (26) di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya, Rabu (29/8
“Untuk Papua saya lihat seperti itu, penegakan hukum penting dan ketikadilan sosial harus segera diatasi. Selama ada ketidakadilan sosial konflik terus terjadi. Apalagi penegakan hukum lemah,” ujar Thaha Alhamid ketika dihubungi via ponsel, Minggu (2/9).

Dia mengatakan, aparat penegak hukum d Papua hanya sibuk kalau ada aksi unjukrasa tentang referendum atau pengibaran bendera Bintang Kejora, tapi jika ada kasus dugaan korupsi uang rakyat mereka cenderung lambat penanganan. “Itu yang saya sebut penegakan hukum di Papua cenderung diskriminatif,”katanya.
Ditambahkan, “Kita harus jujur halaman rumah Polisi masih kotor. Didalam masih ada intrik-intrik, like and dislike. Artinya bagaimana mereka bisa efektif mengawasi kepentingan Kamtibmas,” ujar dia. (mdc/don/l03)

September 3, 2012 1

Tersangka Terancam 5 Tahun Penjara

Senin, 03 September 2012 20:10

JAYAPURA—Tiga tersangka kasus pembunuhan sopir truk Otoris Palondan dan pembakaran truk pengangkut Pasir di tanjakan Buper Waena, masing masing NW, TW dan YW, dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hal ini diketahui pasca pemeriksan terhadap 3 tersangka.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi melalui Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare SIK di ruang kerjanya, Senin (3/9) mengatakan, penetapan status 3 pelaku tersebut sebagai tersangka sesuai hasil pemeriksaan dan pengakuan para pelaku. “Kami masih memintai keterangan lebih lanjut dari ke-3 tersangka guna mengungkap pelaku utama, termasuk 7 pelaku lainnya yang masih buron,” tukas dia. Sebagaimana diwartakan sebelumnya, sesuai pengakuan ke-3 tersangka, mereka mengakui terpaksa turut menganiaya korban lantaran kesal terhadap korban yang telah menggilas Yeni Wonda (14), seorang anak Ketua RT setempat hingga tewas, tapi mereka tak mengakui sebagai pemilik parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa sopir truk tersebut. (mdc/don/l03)

September 3, 2012 0

Buron 53 Hari, 3 Pelaku Diringkus

Minggu, 02 September 2012 15:48, http://bintangpapua.com

3 Pelaku kasus dugaan pengeroyokan dan pembakaran truk di Buper, Waena masing- masing NW, YW dan TW ketika ditahan di Mapolres Jayapura Kota, Minggu.

JAYAPURA—Masih ingat dengan kasus pembunuhan seorang sopir truk Otoris Palondan (31), yang disertai pembakaran truk pengangkut pasir di jalan tanjakan Buper Waena (30/7) lalu? Ternyata tiga orang yang diduga pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian. Ya, tiga dari sejumlah pelaku ditangkap setelah 53 hari buron.
TIga pelaku ditangkap Sabtu (1/9) sekitar pukul 20.00 WIT oleh aparat Polres Jayapura Kota ketika berada di Pemukiman Buper. Masing-masing berinisial NW, TW dan YW sekaligus menyita sejumlah barang bukti yang digunanakan untuk menganiaya korban yakni parang dan seumlah batu.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Johannes Nugroho Wicaksono melalui Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare SIK ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Minggu (2/9) membenarkan pihaknya telah meringkus 3 pelaku pengeroyokan dan pembakaran truk pasir, hingga menewaskan sopir truk.

“Saat ini ke-3 pelaku tersebut ditahan di Ruang Tahanan Mapolres Jayapura Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap 7 Daftar Pencarian Orang (DPO) lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembakaran truk milik korban serta masih mengembangkan keterangan ke-3 pelaku guna mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut.

Sementara itu, pelaku NW mengaku, ia terpaksa turut menganiaya korban karena marah putrinya Yeni Wonda (14) dilindas truk yang dikendarai korban hingga tewas seketika. Dia mengaku telah memukul kepala korban sebanyak 2 kali menggunakan batu ukuran besar.

Senada denganya, pelaku TW dan YW mengaku ikut serta memukul bagian tubuh korban dengan menggunakan batu sebanyak satu kali. Tapi, mereka tak mengaku sebagai pemilik parang yang digunakan untuk membunuh korban. (mdc/don/l03)

September 2, 2012 0

Teror Penembakan Resahkan Warga

Written by Ant/Agi/Papos, Monday, 27 August 2012 00:00

Timika [papos] – Aksi teror penembakan oleh orang tak dikenal yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Jika dulu aksi terror penembakan hanya terjadi di Timika dan Puncak Jaya, tetapi saat ini sudah terjadi di beberapa daerah.

“Sekarang penembakan terjadi di mana-mana dan wilayahnya semakin meluas. Kalau dulu cuma sebatas di Timika atau di Puncak Jaya, sekarang ada kasus serupa terjadi di paniai, merauke dan keerom. Bahkan ada wisatawan asing yang hendak mendaki ke puncak Cartenz disandera di ilaga. Masyarakat butuh jaminan keamanan dari aparat,” papar Ketua Komisi A DPRD Mimika, Athanasius Allo Rafra kepada wartawan.

Allo rafra mengatakan masyarakat papua membutuhkan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan mereka sehingga perlu dukungan dan peran seluruh unsur untuk menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif.

Menurut dia, teror penembakan yang terjadi terus-menerus di Papua juga berdampak bagi pembangunan dan pertumbuhan investasi di berbagai daerah. Dalam kondisi seperti itu, allo meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan adanya berbagai isu menyesatkan dan dapat memberikan informasi kepada aparat Polri dan TNI jika mengetahui ada hal-hal yang dapat mengganggu situasi kamtibmas.

Mantan caretaker bupati kabupaten Mappi dan Mimika itu berpendapat bahwa perlu ada dialog yang lebih terbuka antara pemerintah pusat di Jakarta dengan rakyat Papua terhadap berbagai persoalan yang terjadi selama ini.

“Ada banyak hal yang membuat rakyat Papua tidak puas. Salah satunya yaitu pembangunan yang tidak merata dan juga menyangkut penggunaan dana-dana APBD yang tidak semestinya. Kalau ada kesempatan, pemerintah pusat turun langsung untuk berdialog dengan masyarakat Papua,” usulnya.

Menurut dia, berbagai ketidakpuasan yang dialami rakyat Papua itu menjadi akumulasi dan memantik terjadinya berbagai aksi kekerasan di Papua.

Allo rafra berharap Menko Polhukam, Djoko Suyanto bersama jajaran menteri yang lain lebih intensif melakukan kunjungan ke semua kabupaten di wilayah pedalaman Papua yang selama ini kurang mendapat perhatian. Untuk itu dalam kunjungan Menko Polhukam dan menteri-menteri lainnya dalam rangka menjelaskan kepada seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, mahasiswa dan unsur-unsur masyarakat lainnya tentang apa langkah-langkah pemerintah pusat terhadap penanganan masalah di Papua.

“Selama ini menteri-menteri sangat jarang mengunjungi kabupaten-kabupaten di pedalaman Papua. Menteri jangan hanya tinggal di Jakarta, tapi datang ke daerah-daerah di Papua untuk jelaskan apa program-program mereka dalam membangun rakyat Papua,” ujar allo rafra, wakil rakyat dari PDI-Perjuangan.

Aksi kekerasan di papua meningkat dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Pada Rabu 22 Agustus 2012, empat warga di kampung Watiya, distrik Tigi Timur, kabupaten Deiyai ditembak oleh orang tak dikenal. Dua warga tewas dan dua lainnya luka parah. Empat warga yang jadi sasaran penembakan bekerja sebagai karyawan PT Putra Dewa yang bergerak di bidang kontraktor.

Sebelumnya, pada Selasa 21 Agustus 2012 terjadi penembakan di kabupaten Paniai dengan korban Brigadir Polisi Yohan Kisiwaitow. Anggota Sabara Polres Paniai itu diberondong oleh kelompok bersenjata di ujung bandara Enarotali ibukota paniai.

Aksi penembakan juga terjadi tepat pada hari Peringatan HUT ke-67 Kemerdekaan RI, Jumat 17 Agustus 2012 di kampung Obano, distrik Paniai Barat. Penembakan itu terjadi tengah malam.

Salah seorang warga tewas di tempat. Dua warga lain luka-luka. Pelaku penembakan menyamar sebagai pembeli dan mendatangi kios yang dijaga oleh Basri, Ahyar Bima, dan Mustofa. Kasus penembakan serupa terjadi di Merauke dan Keerom dengan korban warga sipil.[ant/agi]

August 27, 2012 0

Komnas HAM Soroti Lapas Manokwari

Senin, 13 Agustus 2012 22:21, BintangPapua.com

MANOKWARI — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dan Papua Barat menilai kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Manokwari rentan dengan aksi kejahatan. Ini juga bisa membuat tahanan dapat melarikan diri dengan mudah. Masalah pendidikan tahanan atau narapidana usia sekolah di LP itu juga mendapat sorotan.

“Di sekitar Lapas ini tidak ada rumah-rumah pegawai Lapas. Itu semua rumah warga. Lihat pagarnya. Itu dekat sekali dengan bangunan. Kalau misalnya ada orang yang berniat jahat melempar dopis (bom rakitan) bagaimana,”kata Kepala Sekretariat Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dan Papua Barat Frits Ramandey, S.Sos sambil bertanya di Lapas Manokwari, yang beralamat di kampung Ambon, Manokwari, Papua Barat, Senin (13/8). Kampung Ambon adalah salah satu kawasan padat penduduk yang berada di tengah kota.

Frits mengatakan minimal di sekitar Lapas tidak langsung ada rumah-rumah warga, melainkan rumah para pegawai. Bangunan Lapas sendiri harus terpisah jauh dari jalan protokol. Juga harus ada pagar pemisah yang relatif jauh antara bangunan dengan halaman Lapas. Menurut Frits, Indonesia telah meratifikasi hak sosial dan politik, juga hak ekonomi, sosial dan budaya di badan Hak Asasi Manusia, PBB. Ini membawa konsekuensi Indonesia harus terus menerus memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia, termasuk menyediakan sarana yang memenuhi hak masyarakat sipil dalam tahanan.

Untuk tujuan itu, ia mengatakan akan mendesak pemerintah provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari untuk memperhatikan keberadaan Lapas di Manokwari. “Ini bukan hanya tanggungjawab Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, Pemprov dan Pemkab juga berkewajiban, sebab keduanya adalah perpanjangan tangan pemerintah,”kata Frits kepada wartawan usai mengamati kondisi Lapas Manokwari.

Keadaan Lapas di Manokwari menurutnya jauh berbeda dengan keadaan Lapas di beberapa kabupaten di Papua, misalnya, di Abepura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Wamena. “Disana disekitar Lapas rumah pegawai. Fasilitasnya juga cukup lengkap,”kata Frits.

Kepala Lapas Manokwari Yosep Weyasu, SH mengatakan sebenarnya kementerian Hukum dan HAM telah siap untuk membangun gedung Lapas baru di Manokwari. Namun itu bisa terwujud jika lokasinya sudah ada. Kementerian Hukum menurutnya tak mau bila tanah yang akan dibangun nantinya bermasalah sehingga prosesnya harus selesai sebelum diserahkan kepada pihak kementerian.

Masalah pendidikan tahanan atau narapidana usia sekolah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B, Manokwari juga mendapat sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dan Papua Barat.

Frits Ramandey mengatakan selama keinginan anak dibawah umur untuk mendapat ujian agar memperoleh ijazah paket A B dan C menemui kendala. Pasalnya menurut Frits, terjadi beda penafsiran antara dinas pendidikan Manokwari dan Lapas Manokwari. Ini misalnya terjadi jika pihak Lapas mengusulkan nama calon yang ingin mengikuti ujian paket, namun ditolak pihak dinas.

Sementara Kalapas mengatakan tahun lalu jumlah Napi, termasuk pegawai yang ingin mengikuti ujian paket ditolak dinas terkait. Ini membuat napi dibawah usia juga tak bisa mendapat ijazah. “Waktu itu kami usul 66 orang,”kata Yosep usai menerima kunjungan Komnas HAM Papua dan Papua Barat.

Frits mengatakan jumlah napi dibawah umur di Lapas Manokwari yang sempat berdiskusi dengannya berjumlah 8 orang. Mereka papar Frits, mengaku mendapat kamar khusus anak. “Di seluruh Papua memang tidak ada LP anak,”kata Frits.

Frits menilai mestinya hak anak untuk mendapat pendidikan meski ia masih menjalani hukuman wajib dipenuhi negara. Untuk itu ia mengatakan akan berbicara kepada kadis pendidikan untuk memperhatikan hal ini. Ketika berbicara dengan Kalapas, Frits juga mengatakan telah berbicara beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pihak Lapas untuk memenuhi tahanan anak.(sera/don/l03)

August 13, 2012 0

Situasi di Papua Tidak Kondusif, Warga Sipil Ketakutan Atas Kehadiran Aparat TNI-POLRI

Report KNPBnews,–Situasi di Wamena pada umumnya di Papua tidak kondusif, Hak hidup warga Papua di Wamena terancam akibat tindakan aparat militer gabungan TNI dan POLRI.

Wamena 03 Juli 2012 sekitar 01:00 Wp, kembali terjadi 1 korban nyawa hingga tewas seorang tukang ojek dan 3 lainya kritis. Menurut informasi yang kami peroleh melalui via telepon seluler dilaporkan bahwa, telah terjadi koban nyawa 1 orang tukang ojek ditakam oleh orang tak dikenal di Siep Kosi Wamena, namun korban belum diketahui Idenditasnya.

Tiga lainya yang sedang kritis dirawat di RS. UGD Wamena, tiga korban ini ditikam juga oleh orang tak dikenal bertempat di Pasar Baru Wamena, namun korban tersebut belum juga diketahui identitasnya. Karena untuk diketahu identitas korban akses untuk pergi cek korban di RS dibatasi, oleh aparat Gabungan TNI-POLRI, saat ini khusunya dikota Wamena dikuasai oleh Aparat kabungan TNI-POLRI. Dari saat dikabarakan korban ditikam oleh orang tak dikenal sampai malam sedang patrol oleh aparat Gabungan TNI-POLRI. Saat patrol aparat kabungan ini, ketika dapat melihat warga yang melintas di jalan tanpa ditanya langsung ditangkap dan bawa ke Polres Wamena. Hal ini mengakibatkan, semua warga terancam dan sangat trauma, sedangkan warga yang lainnya mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena tindakan Aparat gabungan itu.

Dilaporkan dari sumber yang terpercaya dan positip, pada tanggal 1 Juli 2012, para aparat gabungan TNI-POLRI saat swiping telah menangkap 25 orang warga Papua di Wamena, sampai saat ini belum dikeluarkan sedang ditahan di Polres Jayawijaya. Namun mereka yang ditangkap belum diketahui identitas, tetapi yang kami kenal juga yang ikut ditangkap, 1. Enos Itlai 28 thn dan 2. Semi Sambom 29 thn. Mereka yang ditangkap ini tidak melakukan tindak pidana yang melanggar UU, tetapi ditangkap sewenang-wenang dengan alasan yang tidak jelas hanya sebatas mencurigai.

Wamena karena kasus penikaman oleh orang tak dikenal ini, mengakibatkan situasi tidak kondusif, warga sipil terancam, dan yang lainya sedang mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena aparat gabungan TNI-POLRI melakukan tindakan pengkapan para warga yang tidak bersalah. Kemudian hari ini Selasa tanggal 3 Juli sekitar pukul: 11:35 wp sempat Aparat gabungan mengeluarkan tembakan berturut-turut di Lokasi III, Pasar Baru, Sinakma dan Woma di Wamena sampai berhenti sore pukul 04: 00 wp. Hal ini juga mengakibatkan hak hidup warga sipil tidak aman.

Sama juga di Jayapura Papua situasi sampai saat ini tidak aman, karena pasca penembakan terjadi pada 1 Juli terhadap kepala Kampung Kali Tami di Keerom. Insiden itu terjadi sampai saat ini aparat gabungan TNI-POLRI terus melakukan pengejaran terhadap yang diduka TPN-OPM. Tetapi pelaku yang mengorbankan kepala kampung itu bukan TPN-OPM. Lambert Pekikir Pimpinan TPN-OPM di wilayah perbatasan RI-PNG mengaku bahwa, saya sempat menembak mobil milik TNI, tetapi penembakan kepala kampung saya tidak tahu. Pelaku penembakan terhadap kepala kampung kali tami adalah Aparat gabungan TNI-POLRI, sebab ia tertembak saat aparat gabungan swiping, berarti mereka yang menembak. Karena korban juga diduga anggota TPN-OPM.

Aparat gabungan melakukan swiping dan pengejaran dilakukan selain itu warga sipil di taksi umumpun diperiksa sampai diinterogasi, maka hal ini juga mengakibatkan secara tidak langsung batasi ruang gerak aktivitas warga sipil, semua warga trauma dan tidak aman, hak hidup mereka terancam.

Untuk situasi rentetan yang terjadi di Papua tidak kondusif ini, rakya bangsa Papua meminta kepada Internasional, Negara anggota PBB, NGoS dan PBB segera mengirim Pasukan Perdamaian PBB dan tim Investigasi, serta Jurnalis Internasional.

July 4, 2012 1

Ulil Abshar: Biarkan Saja Papua Merdeka!

Saturday, 16 June 2012 11:38 F. Hadiatmodjo

itoday – Tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) yang belakangan menjabat Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, kembali membuat ulah. ÃÂ Terkait memanasnya situasi di Papua, Ulil justru menyatakan menyetujui kemerdekaan Papua.

Ulil dikenal sering bersuara nyaring soal gerakan Islam radikal di Indonesia.ÃÂ Ã¢â¬ÅFPI adalah organisasi yang melakukan kekerasan sistematis tetapi bukan separatis. Watak kekerasannya mengarah pada suatu kelompok,Ã¢â¬Â tegas Ulil.

Ulil yang getol mendorong pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ini, kini secara terang-terangan justru membela kelompok separatis.ÃÂ Dengan tegas Ulil mendukung tujuan gerakan Organisasi Papua Merdeka, yang ingin memerdekakan Papua.

Melalui akun twitter Ulil Abshar Abdalla Ã¢â¬Â@ulil menantu KH Mustofa Bisri ini menyatakan: Ã¢â¬ÅApakah kita masih harus mempertahankan Papua? Bagaimana kalau dilepaskan saja? Rumit!Ã¢â¬Â

Ã¢â¬ÅSaya dulu jg berpikir, Papua harus dipertahankan dg harga apapun. Tp saya merasa pikiran saya itu kok naif,Ã¢â¬Â sambung Ulil.

Mengapa Papua sebaiknya dimerdekakan, Ulil beralasan: Ã¢â¬ÅBiaya mempertahankan Papua mahal sekali. Sudah begitu, apapun yg diperbuat pemerintah pusat, akan dianggap salah terus. Capek!Ã¢â¬Â

Menurut pandangan Ulil, masalah Papua tak akan selesai dlm waktu dekat. Butuh proses lama. Itu fakta politik yg harus disadari semua pihak. Masalah Papua bukan semata2 soal keadilan ekonomi. ÃÂ Ã¢â¬ÅThe problem is, many people there feel they don’t belong to Indonesia!Ã¢â¬Â tegas Ulil.

Ã¢â¬ÅIbarat kehidupan perkawinan, kalau salah satu pasangan tak mau lg bertahan dlm ikatan perkawinan, masak hrs dipaksa,Ã¢â¬Â sambung Ulil.

June 16, 2012 1

Ketua KNPB Resmi Jadi Tersangka

JAYAPURA – Pasca penangkapan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buktar Tabuni oleh Polda Papua, puluhan massa KNPB berdemo ke kantor DPRD Papua. Mereka menuntut DPRD Papua bertanggungjawab atas penangkapan tersebut.

Pasalnya, Buktar ditangkap dalam perjalanan pulang setelah memenuhi undangan pertemuan di DPRD Papua. Buktar Tabuni pun sejak Jumat 8 Juni sore kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua karena dianggap melakukan makar.

Massa KNPB, melakukan aksi demo di halaman kantor DPR Papua dengan membakar kayu dan pepohonan di depan pintu masuk kantor DPR Papua.

Juru bicara KNPB, Mako Tabuni mengatakan, tujuan aksi demonya ke kantor DPRD Papua, karena penangkapan Buktar Tabuni ini dianggap ada skenario dari DPRD Papua dengan Polda Papua.

“Karena Buktar Tabuni di tangkap dalam perjalanan pulang setelah memenuhi undangan pertemuan di DPR Papua, untuk itu kami meminta DPR Papua bertanggungjawab atas penangkapan Buktar Tabuni,” kata dia.

Buktar dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal makar dan penghasutan. Selain itu, Buktar Tabuni juga diduga sebagai otak dari rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
(Rivando Nay/Sindo TV/put)

June 9, 2012 0

Lagi, Penembakan di Mulia 1 Tewas

Senin, 23 Januari 2012 22:05

JAYAPURA- Lagi-lagi, aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal (OTK)
kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat 20 Januari sekitar
pukul 19.20 WIT, tepatnya di Kampung Karobate Ujung Bandara Mulia.
Akibatnya satu warga sipil dikabarkan tewas tertembak.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, warga di sekitar lokasi saat itu
sedang berada di rumah, kemudian dikagetkan dengan suara tembakan sebanyak
3 kali. Warga kemudian keluar rumah untuk mengecek sumber suara tembakan.
Namun yang ditemukan adalah sesosok mayat yang tergetak dengan luka
tembakan di kepala belakang tembus leher depan. Akibatnya Warga pun
ketakutan dan hingga Sabtu siang memilih tidak beraktivitas.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi
membenarkan adanya aksi penembakan itu. ‘’Tadi malam ada aksi penembakan
yang membuat salah seorang warga sipil bernama Rofiq pekerjaan swasta
tewas ditempat,. Ia ditembak di kepala bagian belakang tembus leher dan
tewas ditempat,’’kata Waterpauw.

Lanjutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti motif dan kronologis
aksi penembakan. ‘’Warga hanya mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali,
lalu keluar mengecek dan menemukan Rofiq yang sehar-harinya pedagang
kelontongan sudah tewas tergeletak,’’terangnya.

Menurut Jenderal berbintang satu orang Papua asli ini, pihak kesulitan
meminta keterangan warga. ‘’Warga takut memberikan keterangan menjadi
salah satu kendala kami untuk mengungkap kasus penembakan ini, tapi yang
jelas tim penyidik sudah melakukan olah TKP,’’ujarnya.

Jadi, sambungnya belum bisa dipastikan siapa kelompok yang melakukan aksi
penembakan. ‘’Bisa saja ini kelompok orang tak dikenal, tapi dilokasi
kejadian selama ini juga dikenal sebagai tempat kelompok OPM Yambi
melakukan aktivitasnya, ‘’ungkapnya. Ditanya tentang aktivitas warga yang
sempat lengang karena Mulia mencekam, Wakapolda menyatakan hal itu tidak
benar. ‘’Memang malam itu warga semapt takut keluar rumah, tapi Sabtu ini
aktivitas mereka sudah berjalan normal karena situasi sudah
kondusif,’’paparnya.

Sementara itu jenazah Rofiq hari ini diterbangkan dari Mulia ke Jayapura
dengan pesawat Trigana, untuk kemudian diberangkatkan ke kampung
halamannya di Sumatera.

Direktur Imparsial Poengky Indarti mengatakan, Polri harus bertanggung
jawab atas serangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya yang menewaskan
warga sipil maupun anggota Polri sendiri. Sebab, Polri yang diberikan
kewenangan melindungi masyarakat serta mengusut pelaku criminal. ‘’Sudah
banyak korban yang jatuh baik warga sipil maupun anggota Polisi, tapi
hingga saat ini tidak satupun pelaku yang tertangkap. Polisi harus
bertanggung jawab atas semua itu, karena sesuai amanat UU, mereka yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengusutan,’’ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, anggota Polisi yang ditugaskan di Puncak Jaya
juga semestinya harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dalam
melaksanakan pengamanan. ‘’Mestinya setiap anggota Polisi yang ditempatkan
disana harus dilihat kapasitas dan kualitasnya, supaya mampu memahami
kondisi daerah,’’paparnya.

Ia juga menyatakan, evaluasi terhadap Kapolda Papua juga perlu dilakukan,
karena terkesan tidak mampu menghentikan serangkaian aksi kekerasan di
Puncak Jaya. ‘’Melihat banyaknya aksi kekerasan di Puncak Jaya terutama
tahun 2011, Kapolda harus bertanggung jawab, karena tak mampu mengelolah
keamanan disana dengan baik. operasi disana juga perlu direview karena
terbukti tak mampu menghentikan kekerasan, ’’imbuhnya.

Pasar gelap senjata juga mestinya menjadi perhatian Polri, karena diduga
para pelaku serangkaian kekerasan di Puncak Jaya memiliki senjata serta
amunisi yang cukup banyak. ‘’Mabes Plri mestinya memperhatikan dan
menghentikan peredaran senjata di pasar gelap, karena disinyalir kelompok
bersenjata di Puncak Jaya memperoleh senjata dari sana,’’paparnya.
Imparsial juga menyoroti Pemerintah Daerah Puncak Jaya dan juga harus
bertanggung jawab atas serangkaian kekerasan yang membuat jatuhnya korban
sipil. ‘’Kondisi Puncak Jaya kan masih tertib sipil, mestinya bupati juga
bertanggung jawab atas keamanan masyarakat, yakni berkoordinasi baik
dengan aparat Kepolisian,’’tukasnya.(jir/don/l03)

January 23, 2012 0