Masyarakat West Papua di Daerah Byak mendukung Peluncuran Event ILWP UK ( London)

Biaknews 10 Oktober 2011, International Lawyers for West Papua ( ILWP) melakukan acara peluncuran ILWP untuk UK yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 di London. Sejumlah Pengacara-pengacara international di UK ( London) akan tergabung dalam ILWP tersebut.

Guna mendukung acara ILWP tersebut maka, KNPB sebagai media nasional perjuangan rakyat West Papua dan sebagai penanggung jawab nasional West Papua melakukan melakukan aksi dukungan terhadap peluncuran ILWP tersebut.

Maka, pada hari ini tanggal 10 Oktober 2011, KNPB wilayah Biak sebagai media rakyat di daerah Byak melakukan aksi dukungan peluncuran ILWP untuk UK yang ditempat di halaman Pendopo Adat Sorido KBS dari pukul 10.00- 16.00 waktu Papua.

Aksi dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi panggung politik bagi masyarakat. Masyarakat sili berganti melakukan orasi politik tentang kasus West Papua yang menurut mereka harus diselesaikan melalui mekanisme hukum international, karena Kasus West Papua adalah kasus hukum international yang telah lama terlupakan.

Ketua KNPB Biak ( ketua KNPB Biak) akhirnya membacakan dukungan politik atas nama masyarakat West Papua di Daerah Byak guna mendukung acara peluncuran ILWP tersebut. Ada 4 point pernyataan yang dibacakan oleh KNPB Biak, dan Supiori yaitu :
1. Mendukung penuh 64 Pengacara-Pengacara dan para Hakim yang tergabung dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang akan melakukan pertemuan dan konsolidasi meyeluruh guna membahas beberapa agenda penting terkait dengan pengujian terhadap materi gugatan di International Court of Justice ( ICJ)/ Mahkamah Internasional, pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 yang bertempat di Kerajaan Inggris (UK).

2. Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dalam konferensi persnya di Auckland-Selandia Baru.

3. Mendesak pemerintahan SBY-Boediono melalui apparatus negeranya di Papua Barat untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dan segera menarik seluruh pasukan militer baik organic maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua Barat.

4. Segera laksanakan Referendum di Papua Barat sebagai solusi penyelesain masalah rakyat Papua Barat secara menyeluruh adil dan demokratis.

Pernyataan dukungan tersebut turut di tanda tangani oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah Byak Mr. Harry Ronsumbre, Komando Militer West Papua Markas Perwomi ( Wakil Panglima Letjen Mikha Awom).

October 10, 2011 0

Situasi Tertib Sipil, TNI Hanya Bekap Kepolisian

JAYAPURA – Terkait pengelolaan keamanan di Papua, khususnya di wilayah hukum Korem 172/PWY, yang sempat mengalami ketegangan Agustus 2011 lalu, menyusul aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, termasuk pengibaran bendera bintang kejora, pihak TNI hanya bersifat membantu kepolisian, jika ada permintaan. Hal itu dikatakan Kolonel Inf Daniel Ambat saat ditemui usai melaksanakan acara lepas sambut dan serah terima jabatannya sebagai Danrem 172/PWY kepada pejabat baru Kolonel Inf Ibnu Triwidodo,S.Ip., di Aula Serba Guna Makorem 172/PWY, Senin (12/9). Untuk selanjutnya Ia menjabat sebagai Inspektur di Kodam Jaya.
“Kita kalau diminta, kita siap membantu. Dalam Negara tertib sipil Polisi yang bertugas. Jadi ada pola-polanya,” ujarnya.

Dikatakan, masalah keamanan dalam kondisi tertib sipil (aman) pengamanan adalah tugas kepolisian. “Di sini sebenarnya kan yang bertanggung jawab tidak hanya TNI. Kalau di dalam ketahanan kita, kalau kondisi aman seperti ini, sebenarnya yang bertugas menjaga kemanan itu kan dari Polisi,” jelasnya.

Menurutnya, ada tugas TNI tidak hanya perang terhadap pihak luar yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sesuai aturan ada 14 tugas TNI diluar tugas perang, antara lain membantu tugas kepolisian,” jelasnya saat disingung apakah dalam pengamanan sejumlah peristiwa kriminal seperti yang terjadi Bulan Agustus 2011 lalu yang sempat terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora.

Ia berharap, agar ke depan Papua harus jadi tanah damai. “Dan itu harus betul-betul terwujud, bukan hanya slogan,” harapnya yang sempat menyatakan dalam kesan dan pesannya di depan undangan yang dihadiri sejumlah unsure Muspida Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Keerom, bahwa hal yang memprihatinkan di Papua, hampir setiap Pemilukada terjadi konflik yang menimbulkan korban harta maupun jiwa. “Saya harap ke depan tidak demikian, karena setiap pemimpin adalah merupakan pilihan Tuhan yang terbaik,” harapnya.(aj/don/l03)

BP, Senin, 12 September 2011 23:15

September 12, 2011 0

KASAD: Di Dada Prajurit Harus Terpatri Jiwa Juang

JAYAPURA—Pada setiap dada prajurit harus selalu terpatri jiwa juang, jiwa dan semangat pengabdian pada bangsa dimanapun dia bertugas. Karena ketika jiwa juang yang dilandasi semangat juang secara sinergis di laksanakan dalam setiap pelaksanaan tugas maka dapat dipastikan prestasi yang optimal akan didapatkan. Hal tersebut disampaikan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai memberikan arahan kepada prajurit Batalyon Infanteri 756/WMS kemarin. “Sedangkan pada posisi yang tidak kalah pentingnya, adalah landasan keimanan yang kuat setiap prajurit, dengan landasan keimanan yang baik, maka akan dapat menghindarkan setiap bentuk pelanggaran, karena hanya tuntunan yang baik dan benar yang akan selalu menjadi pedoman prajurit dalam setiap kehidupannya,” tandasnya.

Sementara itu menyangkut kebersihan pangkalan, Jenderal bintang empat inipun tak segan-segan memberikan arahan kepada prajuritnya, karena dengan pangkalan yang bersih terawat, maka segala penyakit akan menjauh dari prajurit dan keluarganya, yang tentu pada gilirannya akan terbentuk prajurit yang sehat jasmani maupun rohani dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Dalam pengarahan yang digelar dilapangan Batalyon Infanteri 756/WMS tersebut KASAD didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Hadir juga dalam pengarahan tersebut seluruh anggota persit dan anak-anaknya. Hal ini tentu sebagai ungkapan rasa kegembiraan seluruh prajurit dan keluarganya karena dikunjungi pimpinan tertinggi di Angkatan Darat. Merespon sambutan luar biasa dari prajurit dan keluarganya, KASAD menyampaikan bahwa hal tersebut juga menunjukkan semangat juang yang tinggi dari persit, yang mana ibu-ibu masih sempat meluangkan waktu untuk datang kendati harus repot dengan urusan anak, sehingga secara sepontan KASAD memberikan bingkisan kepada ibu persit yang datang ke pengarahan dengan membawa buah hatinya.

Dalam kunjungan hari kedua di wilayah Kodam XVII/Cenderawsih tersebut, selain menyambangi prajurit terdepannya di Batalyon 756/WMS Wamena, KASAD juga berkunjung ke Timika. Di Brigade Infanteri 20/IJK setelah menerima Papara Komandan Brigif 20/IJK Kol Inf Herman Asaribab, KASAD kembali bertatap muka dengan prajurit se-Garisun Mimika.

Sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Darat KASAD memberi pesan khusus pada prajuritnya agar tetap menjaga semangat juang, karena jiwa kejuangan memang harus selalu ada pada dada setiap prajurit.

“Kebersamaan antara atasan bawahan harus tetap terpelihara sehingga akan terwujud kekompakan dalam pelaksanaan tugas, karena tugas seberat apapun harus dapat dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.

Selesai memberi pengarahan kepada prajurit, KASAD menyempatkan mengunjungi Detasemen Kavaleri 3/SC. Di satuan ini KASAD memerintahkan kepada Komandan Detasemen Kavaleri 3/SC untuk tetap menjaga moril anggota, kemudian KASAD meninjau Panser dan menyempatkan diri melihat kesiapan kendaraan tersebut. Mengakhiri kunjungan hari kedua tersebut, KASAD yang didampingi ASPAM, ASOPS, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu pada malam harinya menghadiri jamuan makan malam dan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan PT Freeport Indonesia. (dee/don/l03)

BP, Senin, 12 September 2011 01:27

September 12, 2011 0

KASAD Kunjungi Prajurit Terdepan NKRI

Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat diawawancarai wartawan

JAYAPURA—Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Jumat (09/09) kemarin mulai melakukan kunjungan ke wilayah Papua. Pada hari pertama Kasad menyempatkan diri menemui seluruh perwira segarnisun Jayapura dan memberikan arahan. KASAD tiba di Markas Kodam XVII/Cenderawasih sekitar pukul 10.00 WIT. Kedatangan KASAD ke Papua untuk mengetahui langsung kondisi prajurit yang saat ini sedang bertugas di garis depan NKRI wilayah Timur. Kasad juga ingin mengetahui kendala-kendala dan kekurangan yang dialami prajurit selama menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawab di masing-masing satuan.

“Keberadaan saya di Papua ini adalah wujud keinginan saya sejak saya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yaitu tatap muka dengan prajurit saya yang terdepan. Saya akan mendukung habis-habisan prajurit saya disini yang dalam tugas pokoknya menjaga tetap tegaknya NKRI,” kata KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat memberi arahan didepan prajurit Kodam XVII/Cenderawasih.

Selain itu, kedatangan KASAD ke Papua juga untuk mengetahui prajurit yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di perbatasan , bagaimana kondisi terakhirnya. Langkah ini sebagai bentuk pembinaan khususnya bagi prajurit penjaga perbatasan. Kedatangan KASAD ini, juga sebagai bentuk pemberian motivasi bagi prajurit TNI yang selama ini bertugas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan menjaga pos-pos di perbatasan. Namun yang paling ditekankan adalah, agar prajurit TNI terdepan ini tidak melakukan pelanggaran-pelangaran yang dapat mengganggu tugas negara .

“Diharapkan supaya prajurit penjaga perbatasan tidak melakukan pelanggaran-pelangaran atau mengulangi hal yang sama pada masa yang akan datang. Sebab apabila prajurit terdepan penjaga perbatasan selalu melakukan pelanggaran maka akan mempengaruhi tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada negara,” tekan KASAD.

Pada kunjungan hari pertama di Jayapura, setelah memberikan arahan kepada prajurit di Makodam. KASAD dan rombongan menuju pos Kaliasin untuk menerima paparan Dankolakopsrem 172/PWY dan dilanjutkan meninjau pos perbatasan. Pada sore hari Kasad meninjau pembangunan musium Kodam yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan pada malam hari KASAD melakukan tatap muka dengan Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan muspida propinsi Papua. Dalam kunjungan kerja di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang direncanakan 3 (tiga) hari ini , selain Jayapura KASAD juga akan menemui prajuritnya yang berada di Wamena, Timika dan Merauke pada kunjungan ini KASAD didampingi Aspam, Asops dan Kadispenad. (dee/don/l03)

BP, Jumat, 09 September 2011 19:33

September 9, 2011 0

Sipil Tak Berhak Menyimpan Senjata

JAYAPURA—Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto menegaskan, pihaknya membenarkan tindakan aparat Polres Paniai yang memberikan batas waktu atau deadline kepada Panglima TPN/OPM John Yogi di Paniai untuk segera mengembalikan dua pucuk senjata yang diduga dirampasnya dari tangan aparat pada 26 Juni 2011 lalu.

Apabila dua pucuk senjata ternyata belum dikembalikan sesuai batas waktu yang diberikan, maka aparat Polres Paniai akan melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM tersebut. Demikian disampaikan Johanes Sumarto ketika dihubungi Bintang Papua diruang kerjanya, Rabu (7/9). Dia mengatakan, seorang warga sipil seperti John Yogi tak berhak memiliki atau menyimpan senjata. Apalagi senjata tersebut dirampasnya dari tangan aparat yang tengah melakukan tugas keamanan.
“Itu adalah tindakan pidana yang hukumannya sangat berat,” tandasnya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya juga mendukung upaya Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua Pdt. Dr Benny Giay melakukan negosiasi dengan warga sipil untuk mengembalikan dua pucuk senjata itu.

Karena itu, ucapnya, pihaknya menyarankan agar pihak Gereja mengadakan negosiasi kepada John Yogi agar ia mengembalikan senjata yang dirampasnya kepada pemerintah. Perlu juga dilakukan pendekatan dengan pihak Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing. Apabila Kapolda setuju atau tidak dilakukan penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Tapi dua pucuk senjata itu harus segera kembali menyangkut keamanan dan ketertiban di daerah.

Dia menyampaikan beberapa alternatif yang bisa digunakan terkait rencana penyisiran dan pengejaran terhadap TPN/OPM. Pertama, negosiasi dilakukan pihak Gereja yang difasilitasi Polri. Kedua, tetap dilakukan penyisiran sesuai aturan diperbolehkan. Tapi pihak Gereja atau Komnas HAM Perwakilan Papua diikutsertakan untuk menghindari kekerasan, penyiksaan terhadap warga sipil dan lain lain. “Apabila mereka ikut pasti lebih terjamin,” katanya.

Ketiga, pihak Gereja tak boleh menghalangi John Yogi diproses hukum karena siapapun warga negara mempunyai kedudukan sama dihadapan hukum agar orang juga jera melakukan tindak pidana.
“Kalau tak dilakukan tindakan hukum maka orang akan seenaknya sedikit sedikit melakukan negosiasi padahal pidana itu tak ada negosiasi,” tukasnya.

Terpisah, Angota Komisi C DPRP Albert Bolang SH menegaskan, pihaknya menentang tindakan polisi yang melakukan penyisiran. Pasalnya, hukum di Indonesia tak mengenal adanya penyisiran. Kata kata penyisiran yang kini menjadi bahasa bahasa yang seolah olah gampang dibuat itu sebenarnya mengundang ketakutan kepada masyarakat karena traumatik masyarakat di daerah Pegunungan cukup besar dengan kata kata penyisiran.

Alangkah eloknya, urai pakar hukum ini, apabila tak dilakukan penyisiran, tapi kembalikan kepada aturan hukum. Kalau ada pelaku tindak pidana silakan dikeluarkan surat penangkapan dan kemudian bisa melakukan penangkapan terhadap siapa pelaku tindak pidana karena pelaku tindakan pidana itu tanggungjawabnya adalah orang perorangan bukan dikolektifkan. Sehingga harus ada bahasa yang enak didengar dan tak membuat masyarakat terkungkung dari bahasa yang menakutkan itu. “Di wilayah Pegunungan sudah traumatik terhadap kata kata yang sifatnya akan melibatkan seluruh masyarakat disana,” ungkapnnya. “Kalaupun polisi mengambil langkah ambilah langkah hukum misalnya dijadikan tersangka kemudian kalau dia sudah tertangkap jadikanlah dia terdakwa dan dihukum sesuai aturan hukum.” (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 00:11

September 8, 2011 2

Pelaku Skenario Dimaksud KNPB, Aparat TNI/Polri

JAYAPURA—Klaim yang disampaikan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni bahwa munculnya serangkaian aksi kekerasan dan penembakan di Papua dan Jayapura khususnya hingga merengut nyawa manusia baik warga sipil maupun aparat TNI/Polri bahkan menjurus ke isu SARA diklaim sebagai suatu skenario pihak pihak tertentu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto ketika dihubungi diruang kerjanya, Kamis (8/9). Dia menegaskan, peristiwa kekerasan dan penembakan disejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Kota Jayapura adalah suatu tindak pidana kriminal oleh warga yang mungkin kurang sadar atau dilakukan warga yang kesejahteraannya belum cukup.

Karena itu, tambahnya, pihaknya menyarankan kepada KNPB apabila belum ada bukti bukti yang pasti menyangkut klaim tersebut jangan menebak-nebak yang pada akhirnya menimbulkan masalah.

Meskipun tak menyebut dengan jelas pihak yang diklaim melakukan skenario serangkaian aksi kekerasan dan penembakan, tapi pihaknya mengatakan bahwa yang dimaksud skenario itu dilakukan aparat TNI/Polri. Hanya saja KNPB tak berani terus terang pihak pihak yang melakukan skenario itu.

“Apabila belum ada bukti yang mengarah pada pelaku jangan ngomong dan menduga-duga serta menebak-nebak pelakunya,” tandasnya.

“Kami juga tak pernah menebak bahwa pihak yang membuat kekerasan itu disuruh siapa kah atau apakah kami tak menebak tapi menunggu saja hasil pemeriksaan aparat polisi. Dengan begitu maka kita akan saling menjaga,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sebetulnya bangga dengan KNPB karena memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, aktif organisasi, peka terhadap aspirasi masyarakat. Tapi hendaknya jangan menimbulkan saling curiga, mengira-ngira yang tak betul.

Apalagi mengatakan serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan agar dana operasi pengamanan segera dicairkan. Pasalnya, dana cair itu dana itu setiap aparat itu sudah ada dananya. Ada kejadian ataupun tidak tetap dana itu ada untuk kegiatan.

“Kalau tak ada kejadian ya untuk menjaga keamanan. Kalau ada kejadian ya untuk mencari siapa pelakunya bukan mencari cari alasan ataupun kegiatan,” tukasnya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

Masalah Puncak Tidak Bisa Dibiarkan Berlarut-larut

JAYAPURA [PAPOS] – Anggota DPR-RI asal pemilihan provinsi Papua Diaz Gwijangge mengaku prihatin atas terjadinya pertikaian masyarakat dua kubu pada saat pendaftaran calon Bupati Puncak periode 2011-2016 belum lama ini. Dengan adanya kejadian para pemimpin daerah baik kabupaten dan provinsi duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujar Diaz kepada wartawan di rumah makan Rempah-Rempah Abepura, Rabu [7/9].

Terjadinya aksi kerusuhan ini menurut politisi ulung Demokrat ini merupakan sesuatu yang sangat memalukan karena tidak mencerminkan Papua sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Pemilukada adalah salah satu angenda penting nasional yang harus disukseskan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat untuk menyikapi konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak dengan serius.

Kerusuhan disebabkan oleh para pendukung kedua kandidat, bukan masalah pribadi. Ini masalah Pemilihan kepala daerah dan merupakan skala nasional. Untuk itu ini menjadi masalah kita bersama baik di daerah maupun di provinsi.

“Saya sebagai wakil rakyat Papua yang duduk sebagai anggota DPR-RI merasa prihatin terhadap tindakan pembunuhan secara masal. Ini menurut saya masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM],” terangnya.

Aksi ini menurutnya, bukan masalah perang antar suku yang nantinya dapat diselesaikan secara adat. Artinya, persoalan ini bukan diselesaikan di para-para adat, kemudian dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai dengan berbagai simbol seperti bakar batu maupun ‘patah panah’. Namun ini lebih kepada kepentingan kelompok. Oleh karean itu, ia mengharapkan para pemimpin daerah diantaranya, kepala daerah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, Muspida, Kapolda Papua, DPRP Provinsi Papua maupun kabupaten serta berbagai element untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Lanjutnya, secara organisasi, partai politik itu tidak berdiri sendiri-sendiri baik itu di DPC, DPD maupun di tingkap DPP. “Ini merupakan suatu mata rantai yang dipimpin langsung dari pusat, jadi segala sesuatu untuk masalah keputusan untuk menentukan partai tersebut berada pada calon mana itu ditentukan oleh pusat. Tinggal bagaimana tingkat koordinasi antara pengurus DPP, DPD hingga ke DPC,” terangnya.

Jadi menurut Diaz Gwijangge, koordinasi yang dibangun dalam tubuh partai tersebut kurang baik sehingga terjadi dualisme keputusan untuk memilih bakal calon tersebut. Untuk itu, disini yang harus berperan penting adalah pihak KPUD Kabupaten maupun di Provinsi untuk melakukan verifikasi berkas para calon. [roy]

Written by Roy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

Tidak Benar Penyisiran Resahkan Masyarakat

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Daerah [Polda] Papua membantah secara tegas isu bahwa penyisiran gabungan TNI-Polri di kabupaten Paniai meresahkan masyarakat, Papua Pos edisi Rabu [7/9].

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisari Besar Polisi, Wachyono ketika dikonfirmasi Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [7/9].’’Isu penyisiran meresahkan masyarakat Paniai, itu tidak benar. Sebab TNI-Polri melakukan penyisiran adalah untuk mencari dua senjata yang dirampas oleh kelompok kriminalitas berapa minggu lalu,” ujar Kabid Humas.

Menurut Kabid Humas, apakah benar isu penyisiran meresahkan masyarakat harus di cek dulu ke lokasi kejadian, tidak bisa hanya menerima informasi sepihak. “Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat atau membuat supaya mereka panik hingga mereka tidak melakukan aktifitas, tetapi penyisiran dilakukan untuk menangkap pelaku perampasan senjata anggota Polri, itu saja,” tegasnya.

Justru kata dia, keberadaan TNI-Polri di Paniai disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat malah senang dan merasa tenang ketika TNI-Polri bersama warga. Demikian juga saat dilakukan penyisiran situasi di Kabupaten Pania berjalan aman dan tidak ada kepanikan.

Jika memang kata Kabid Humas penyisiran meresahkan masyarakat seyogianya disampaikan ke Kapolres. ‘’Justru saya jadi bertanya keresahan masyarakat itu bagaimana dan seperti apa,’’ imbuhnya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprofokasi oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Bila memang ada informasi yang dapat mengancam nyawa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar segera disampaikan kepada petugas atau aparat kemanan untuk segera ditindaklanjuti.

Ketika disinggung apakah sudah ada titik terang pelaku perampasan senjata milik polri itu. Kabid Humas mengakui bahwa pelaku belum ditemukan. “ Pelaku akan tetap kita kejar dengan melakukan penyisiran guna menangkap pelaku, tetapi bukan untuk meresahkan masyarakat,” jelasnya. [loy]

Written by Loy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

Aparat Dinilai Salah Tangkap

JAYAPURA- Sementara itu, Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua menilai penangkapan yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri pada tanggal 31 Agustus 2011, salah sasaran, sebab yang ditangkap adalah masyarakat sipil yang ditangkap bukan pelaku pembakaran mobil di Skyline pada 6 Juli 2011 dan pelaku pembunuhan masyarakat sipil di Nafri, 1 Agustus 2011. “ Ini upaya-upaya aparat Negara untuk mengintimidasi, meng-kriminalisasi Gereja Baptis Papua yang selama ini dengan konsisten dan konseskwen menyuarakan penderitaan umat dan melawan kekerasan dan ketidakadilan di Tanah Papua. Kami sudah bertemu dengan dua orang yang ditahan pada tanggal 31 Agustus 2011 di ruang tahanan Polresta Jayapura dan mereka yang disangkakan pelaku ini mengaku kepada saya bahwa mereka tidak terlibat dan mereka dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku. Tetapi, kami dari pihak Gereja tidak mau membuka semua laporan kami dan kami akan mengumumkan laporan kami secara resmi kepada publik minggu depan,jelasnya.

Pertanyaan kami adalah apakah dua orang yang dipaksa mengaku pelaku ini mempunyai kemampuan untuk membunuh empat orang dan melukai hampir delapan orang di Nafri pada 1 Agustus 2011? Bagaimana penyerangan dan pembunuhan dengan teknik yang cepat dan rapi itu dilakukan oleh dua orang sipil ini? Logikanya ialah dua orang ini bisa ditangkap oleh banyak orang penumpang yang ada di dalam mobil waktu penyerangan itu? Tidak susah dari banyak orang penumpang itu untuk menghadapi dua orang ini?

Saya sampaikan kepada aparat keamanan mencari dan menangkap pelaku yang sesungguhya. Orang Tak dikenal (OTK) itu harus dicari dan ditangkap bukan rakyat kecil yang dikambinghitamkan. Sandiwara dan rekayasa seperti ini harus dihentikan, karena hanya menghancurkan wibawa Pemerintah dan aparat keamanan itu sendiri di mata publik Indonesia dan masyarakat Internasional. Aparat telah gagal mengayomi rakyatnya. Aparat keamanan sedang berperang melawan rakyatnya sendiri. Aparat keamanan sedang berperang dengan OTK. OTK itu siapa? OTK itu dari mana? OTK itu ada di mana?

Saya juga sangat heran kepada perilaku aparat keamanan. Bagaimana datang menangkap masyarakat sipil dengan perlengkapan senjata lengkap. Dan yang paling menakutkan adalah dua mobil datang dengan orang-orang memakai topeng. Maksud apa dan mengapa harus memakai topeng? Apakah yang menggunakan topeng ini bisa dikategorikan Orang-Orang Tak di Kenal (OTK) itu???

Perilaku aparat yang sangat tidak terpuji. Sikap yang sangat memalukan. Maaf, Anda sekalian, aparat keamanan, Anda tidak akan menghentikan suara Gereja Baptis Papua. Kami tidak sendirian di Tanah ini. Kami tidak sendirian di planet ini. Umat Tuhan di planet ini sedang melihat dan menyaksikan apa yang Anda lakukan di atas Tanah Papua ini.

Kami harap dan kami minta kepada aparat keamanan bebaskan dua orang sipil yang ditahan itu. Jangan menyakiti dan melukai hati nurani umat Tuhan.

Saya menutup press release ini dengan mengutip pengakuan aparat kepolisian bahwa mereka mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku.

“Polisi tidak memiliki saksi sehingga kesulitan mengungkap pelaku kekerasan karena tidak ada saksi. Kita mau dapat informasi dari mana kalau tidak ada saksi. Kalau pun ada yang tahu peristiwa tersebut, tapi tidak mau memberikan kesaksiannya karena takut terhadap pelaku. Kita ketahui itu faktor-faktor luar yang menyebabkan pihak kepolisian kewalahan mengungkap pelaku kekerasan beruntun di kota Jaya dua bulan terakhir ini” ( Kabid. Humas Polda Papua, Kombes Polisi Wachyono, 27 Agustus 2011, di Hotel Aston Jayapura).

Aparat keamanan lebih mudah dan gampang menangkap penduduk sipil karena memang misi dan tujuan Pemerintah Indonesia ada di menduduki Papua adalah menjajah secara ekonomi, politik, keamanan dan pemusnahan etnis Melanesia secara sistematis, terprogram dan struktural.

Kekerasan, Kejahatan dan rekayasa, ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dan eksploitasi seperti yang terjadi terhadap umat Tuhan atas nama keamanan Negara di Tanah Papua tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa ditoleransi. Kehormatan dan integritas umat manusia harus dijaga.

Semua pihak, ada di Tanah Papua, kita bersama-sama hidup saling menghormati dan menjaga Papua sebagai rumah kita. Kita harus melawan kekerasan dan ketikadilan. Kejahatan terhadap kemanusiaan harus dilawan di atas Tanah ini.(*/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

Dicurigai OPM, 13 Orang Ditangkap di Perbukitan Skyland

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachayono saat menunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan aparat saat penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai anggota TPN/OPM di perbukitan skyland, Rabu (31/8).

Jayapura- Aparat gabungan TNI/Polri beranggotakan 115 personil berhasil menangkap 13 orang yang dicurigai sebagai kelompok TPN/OPM. Dari 13 orang tersebut, dua di antaranya dipastikan sebagai tersangka kasus penembakan dan pembunuhan di kampung Nafri, Distrik Abepura, Jayapura, beberapa waktu lalu. Penyergapan 13 orang yang dicurigai sebagai TPN/OPM ini dilakukan Rabu (31/8) saat umat muslim sedang melaksanakan hari raya Idul Fitri. Tiga belas orang tersebut berhasil disergap tim gabungan yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setyawan. Dari 13 orang tersebut terungkap dua diantaranya diduga kuat sebagai pelaku utama tindak kekerasan dan penembakan yang terjadi di skyland dan tanjakan kampung Nafri beberapa waktu lalu.

Kedua pelaku yakni PK dan EK. Awalnya keduanya dikatahui sebagai pelaku pembakaran mobil di Skyland pada (7/6), namun dari pengembangan penyelidikan, ternyata PK juga adalah pelaku penembakan serta pembunuhan di Nafri .

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING kepada sejumlah wartawan Rabu (31/8) di ruang Cendrawasih Polda Papua. Dikatakan , jika pelaku adalah target lama, namun baru dapat diungkap dari saksi yang berhasil diamankan di Polresta Jayapura dalam operasi penangkapan tersebut.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan, jika pihaknya masih terus akan melakukan penyidikan dan juga pengusutan kasus- kasus kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura dan Papua umumnya.
Sementara dari hasil penyergapan tersebut, juga berhasil ditemukan barang bukti berupa dokumen TPN/OPM yang ditanam di dalam tanah, peluru doble loop, cap , anak panah, parang , busur, linggis , mesin ketik , sepatu PDL, tulang kasuari, buku diari milik DK pimpinan TPN/OPM, dompet milik OK wakil dewan revolusi TPN/OPM,serta beberapa HP dan dompet milik saksi.

Sementara pantauan ANTARA Jayapura, Rabu siang, di bukit belakang kompleks Vuria, Kotaraja, lokasi pengejaran dan penangkapan, sempat terjadi baku tembak sebelum akhirnya para pelaku diringkus.

Sementara Dani Kogoya yang oleh pihak kepolisian setempat dianggap sebagai otak serangkaian aksi teror di Kota Jayapura, berhasil meloloskan diri dalam penyergapan itu. Mereka yang ditangkap masing-masing-masing-masing, TW, AW, MK, BK, DK, SK, YK, YKO, YuK, WW, EK dan PKo.

AK dan PK yang sudah dijadikan sebagai tersangka sebelum penyergapan itu dilakukan aparat.

Lebaran BERJALAN AMAN
Sementara itu, mesikipun kota Jayapura akhir – akhir ini di kejutkan dengan serangkaian kejadian pembunuhan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang ingin mengacaukan keamanan,

namun saat pelaksanaan hari raya Idul Fitri tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Hal ini di tegaskan Kapolda Papua IRJEN POL Drs BL TOBING saat gelar jumpa pers sekaligus halal bihalal dengan wartawan di ruang Cenderawasih Polda Papua Rabu (31/8) .

“Sampai saat ini situasi Papua kususnya Kota Jayapura menjelang dan saat hari raya Idul Fitri kondusif,”katanya. Lebih lanjut BL TOBING menegaskan kalau aparat keamanan TNI/POLRI akan selalu memberikan pelayanan keamanan terhadap masyarakat Papua khususnya Kota Jayapura sebagai barometer kamtibmas di Tanah Papua, oleh karena itu BL Tobing meminta agar masyarakat selalu menciptakan suasana yang aman dan jangan cepat terprovokasi oleh segalah bentuk isu yang tidak bertanggung jawab. (cr32/ant/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 2