Frans Wospakrik Berpulang

Mantan Rektor Uncen dan Wakil Ketua I MRP, Frans Alexander Wospakrik dipanggil Tuhan. Ia tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga pemikir dan pelayan yang rendah hati.

FRANS Alexander Wospakrik adalah putera kedua dari sepuluh bersaudara dari ayah Tom Wospakrik (alm) dan ibu Lidia Boekoersyom (alm). Lahir di Kampung Yoka, Jayapura pada 28 Januari 1947.

Dalam kehidupan sehari-hari, Frans dikenal sebagai sosok yang bekerja tanpa mengeluh, bekerja tanpa banyak bicara, bekerja secara profesional dan tekun, bekerja sampai tuntas serta bekerja sampai titik darah yang penghabisan. Ia memiliki kemampuan intelektualitas yang tinggi, tapi rendah hati, tidak emosional dalam pengabdiannya sebagai seorang guru bagi muridnya maupun pengabdiannya bagi rakyatnya.

Masa pendidikannya dimulai dari Lagere School-B (SLB) Serui, lulus 1960 dan melanjutkan ke Primaire Meddelbare School (PMS) Biak, lulus 1963 dan meneruskannya ke SMA YPK Biak, jurusan Pasti dan Pengetahuan Alam (PasPal), lulus 1966.

Karier sebagai seorang guru yang sejati dimulai Frans setamat SMA dan diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan (FPPK) Universitas Cenderawasih Manokwari dan memperoleh gelar sarjana muda (B.Sc) pada 1970.

Saat itu, Universitas Cenderawsih baru berusia delapan tahun dan diperlukan banyak sumberdaya manusia untuk membangun Papua dan manusianya dari keterbelakangan, sosial, ekonomi dan budaya. Maka dalam kerangka pengembangan FPPK Uncen, Frans bersama beberapa dosen dikirim mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan pada saat itu juga dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI mengabdi di FPPK Uncen Manokwari pada 1970. Ia menyelesaikan Program Afiliasi pada 1975.

Sekembalinya dari IPB, Frans menjadi dosen di FPPK Uncen Manokwari. Sepuluh tahun kemudian, Frans dan istrinya, Judya Marti Wospakrik, dikirim mengikuti pendidikan di Depertment of Wood Technology Washington State University (WSU) Amerika Serikat pada 1980 dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc) pada 1984.

Dalam meniti karier di dunia perguruan tinggi, Profesor Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. pernah menduduki seluruh jenjang kepangkatan dan jabatan yang ada di pegawasi negeri sipil di lingkungan Universitas Cenderawasih Departemen Pendidikan Nasional RI. Jabatan terakhir yang disandang Frans adalah Guru Besar atau Profesor dengan pangkat Pembina Utama, dengan golongan ruang IV/e.

Selain prestasi di bidang akademik, Frans Wospakrik juga gemar musik, menyanyi dan berolahraga. Ia pernah menjadi anggota band musik Kampus FPPK Uncen Manokwari, dengan lagu kesukaannya â€œDi Taman Bunga yang Permai di ODO Serui Maniseâ€œ. Ia kerap membawakan lagu ini pada setiap kesempatan. Selama menjadi mahasiswa, Frans pernah mendapat predikat mahasiswa teladan FPPK Uncen Manokwari.

Selama 40 tahun masa karyanya, Frans Wospakrik, tidak hanya menjadi guru mengajar ilmu di dalam ruang kuliah, tetapi dia juga mengabdi diluar kampus. Ia banyak berperan penting dalam peletakan dasar-dasar pembangunan sumberdaya manusia Papua melalui pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Riwayat sakitnya dimulai, Jumat 28 Juli 2011 lalu. Hari itu, dia mengalami serangan akut pernafasan sehingga dibawa ke RSU Abepura, dan menempati ruang rawat Intensive Care Unit (ICU). Berbagai upaya dilakukan para medis di rumah sakit itu, namun tidak tertolong. Prof. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc. menghembuskan nafas terakhir dalam usia 64 tahun pada Minggu,Â 31 Juli 2011 pukul 23.10 malam.

Kematiannya mengagetkan seluruh masyarakat Papua yang berada di berbagai tempat dan berduka atas kepergian putera terbaik Papua. Frans Alexander Wospakrik, meninggalkan banyak hasil karya, teladan dan buah pikirannya di bidang pendidikan dan kehutanan bagi masa depan Papua yang lebih baik.

<><><>
FRANS ALEXANDER WOSPAKRIK. Lahir: Yoka, 28 Januari 1947. Agama: Protestan. Istri: Ir.Yudya Marti Wospakrik,M.Sc. Pendidikan: Lagere School-B di Serui, 1960. Primaire Middelbare School Biak, 1963. SMA YPK Biak, 1966. Sarjana Muda (B.Sc.) FPPK Uncen Manokwari 1970. Sarjana Penuh (Ir) Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Pasca Sarjana (M.Sc.) di Depatement of Wood Technology,Washington State University USA (Departemen of Materials Sciene & Engineering), 1984.

Jabatan: Ketua Komisi Pendidikan& Kemahasiswaan FKIP Uncen Manokwari, 1975 â€“ 1977. Kepala Unit Penelitian FPPK UncenÂ Â Â Manokwari, 1977 â€“ 1978. Ketua Subjurusan Pengelolaan Hutan FPPK Uncen Manokwari, 1978 â€“ 1980. Sekretaris Dekan FPPK Uncen Manokwari, 1978 â€“ 1979. Pembantu Dekan I FPPK Uncen Manokwari, 1979 â€“ 1980. Pembantu Dekan II Faperta Uncen Manokwari, 1984 â€“ 1987. Dekan Faperta Uncen Manokwari, 1987 â€“ 1992. Pembantu Rektor I Uncen Jayapura, 1992 â€“ 1996. Dekan Fakultas Ekonomi Uncen, 1993 â€“ 1994. Dekan Fakultas MIPA Uncen, 1998 â€“ 2003. Rektor Universitas Cenderawasih selama dua periode: 1996 â€“ 2005. Pendiri Fakultas Ekonomi & Fakultas Matematika dan IPA Uncen Jayapura, sekaligus menjadi dekan pertama di dua fakultas tersebut.

Jabatan Diluar Kampus: Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Utusan Daerah Irianjaya, 1997 â€“ 2005. Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, 2005 â€“ 2010. Ketua Intelektua Kristen Indonesia, 1998 â€“ 31 Juli 2011. Anggota Muspida Tk.II Kabupaten Manokwari, 1987 â€“ 1992. Anggota Muspida Tk. I Provinsi Papua, 1996 â€“ 2005.

Pengabdian Masyarakat: Ketua Tim Asistensi Penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua, 1999 â€“ 2001. Anggota Tim Environment Advisory Committee PT. Freeport Indonesia, 2002 â€“ 2004. Anggota Tim Pendirian Universitas Ottow Geissler Jayapura. Ketua Panitia Peresmian Universitas Ottow dan Geissler Jayapura. Penasehat Panitian Pembangunan Gedung Gereja Sion Padangbulan 2002 â€“ 2007. Koordinator Bidang Pendidikan,Unsur PKB Sion Padangbulan 2002 â€“ 31 Juli 2011. Ketua Forum DAS Papua, 2005 â€“ 31 Juli 2011. Ketua Umum Persekutuan Intelektual Kristen Indonesia Daerah Papua, 1998 â€“ 31 Juli 2011.

RIWAYAT KEPANGKATANNo. Pangkat Jabatan Fungsional Gol/Ruang TMT
1. Asisten Perguruan Tinggi – II/B 1 Mei 1973
2. Pengatur – IIC 1 Maret 1976
3. Penata Muda Asisten Ahli Madya III/A 1 Oktober 1976
4. Penata Muda Tk.I Asisten Ahli III/C 1 Oktober 1978
5. Pembina Lektor Muda III/D 1 Oktober 1980
6. Pembina Tk.I Lektor Madya IV/A 1 Maret 1985
7. Pembina Lektor IV/D 1 Oktober 1987
8. Pembina Tk.I Lektor Kepala Madya IV/B 1 Oktober 1993
9. Pembina Utama Muda Lektor Kepala IV/CÂ 1 Oktober 1995
10. Pembina Utama Madya Guru Besar Madya IV/D 1 Oktober 1998
11. Pembina Utama Guru besar IV/EÂ 1 Oktober 2003

Sumber. Universitas Negeri Papua Manokwari, 11 Agustus 2011
Oleh Paskalis Keagop, Alfonsa Wayap, SuaraPerempuanPapua.orb, Kamis, 25 Agustus 2011 07:19

August 25, 2011 0

Presiden, Situasi di Papua Sudah Darurat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis hak asasi manusia yang juga mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurut dia, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat.

“Harus diungkap dari sekarang sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin, kami baru dapat laporan terbaru, di sana situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus,” ujar Usman saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Usman dimintai pendapat tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa. Jenazah Tasman sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.

Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat kini merasa situasi di Papua semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada di mana-mana.

“Inilah yang kita harapkan, pemerintah, khususnya Presiden, dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan,” kata Usman.

Oleh karena itu, ia meminta Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai bentuk keseriusan pemerintah membenahi sistem di Papua.

Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil Konferensi Damai Papua, 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua.

“Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dan tentara,” katanya.

August 24, 2011 0

Situasi Papua Diusulkan Dibahas di Rapat Muspida

JAYAPURA – Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan berbeda dari acara pada umumnya, Jumat (19/8) digelar oleh AlDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua). Bertempat di sekretariatnya di Padang Bulan, acara buka puasa bersama dilaksanakan dengan melakukan diskusi lepas, yang mengundang sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sekjen PDP (Presidium Dewan Papua) Taha Alhamid, juga Wakil Ketua Komisi A DPRP Wenan Watori. Dalam diskusi yang memunculkan berbagai macam persepsi tentang situasi yang belakangan cukup meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di Papua, terutama di Kota Jayapura, mengerucut pada usulan digelarnya pertemuan di DPRP dengan mengundang semua unsur Musyawaran Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Papua. “Tentunya untuk membahas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dengan mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur, MRP termasuk LSM,” ungkap Wenan Watori saat ditemui Bintang papua disela-sela istirahat usai diskusi.

Yang mana, kepada LSM yang terlibat dalam diskusi, antara lain Kontras, BUK, AMPTPI, dan sejumlah LSM lainnya diminta merumuskan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 2 Agustus.

Terkait situasi yang berkembang, menurut Wenan Watori mengatakan bahwa situasinya sudah semakin serius yang harus dimintakan jawaban dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. “Saya pikir kita haru segera mengambil langkah, karena kalau dibiarkan akan merugikan berbagai pihak. Seperti missal, kemarin menjelang tanggal 2, semua toko tutup, anak-anak tidak sekolah. Itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan luar biasa,” jelasnya.

Sehingga pembicaraan dalam bentuk diskusi di Sekretariat AlDP tersebut didukungnya. “Saya pikir usul saya kongkrit, teman-teman kumpul data yang disanding berita lewat media kemudian kita kumpul untuk bicara. Sehinga bisa kita lihat trend-nya kearah mana ini,” ujarnya yang menambahakan juga harus didukung data-data primer dari masyarakat.

Berbagai pemikiran dalam diskusi, seperti situasi yang belakangan terjadi adalah diciptakan dengan berbagai motif, baik itu ekonomi maupun politik, maupun aktor yang bermain, juga target yang akan dicapai terkait penciptaan situasi tersebut. “Pemikiran saya target akhirnya adalah pengiriman 30 ribu pasukan ke papua pada 2014 nanti,” ungkap Ketua Umum AMPTPI, Markus Haluk dalam diskusi yang dihadiri sejumlah LSM yang aktif bergerak dalam pembelaan HAM, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua.(aj/don/L03

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Eskalasi Keamanan di Papua Meningkat

JAYAPURA—Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengakui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris, Selasa (2/8) yang hingga kini belum diketahui hasilnya, menjadi salah faktor yang mengusik situasi keamanan, khususnya di Papua.

Pasalnya, ada pihak yang menjanjikan hal- hal yang belum tentu benar atau isu- isu yang dikembangkan beberapa kelompok, sehingga bisa membingungkan masyarakat Papua. Demikian disampaikan Pangdam usai buka puasa bersama insan pers di Kediaman, Jumat (19/8) malam. Dikatakan, masalah keamanan di seluruh Papua akhir akhir ini eskalasinya agak meningkat. Hal ini bukan hanya masalah front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata. Namun juga akumulasi permasalahan yang terjadi sebelumnya dan memuncak pada saat KTT I ILWP tersebut.

Pangdam mengutarakan, masalah lain yang membuat situasi keamaman di Papua terusik menjelang Pemilukada Gubernur Papua serta adanya dana Otsus yang selama ini diharapkan bisa dibagi secara merata kepada masyarakat, tapi masih ada beberapa dana yang belum bisa tersalurkan.

Karena itu, ungkapnya, pihaknya bersama Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing telah membangun komitmen untuk mengupayakan agar suasana kembali kondusif. Pihaknya juga berupaya usai Idul Fitri ingin bersama Muspida Provinsi Papua mencari solusi terbaik guna mewujudkan Papua tanah damai.

Bahkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe mengajak pihak- pihak yang berbeda pendapat untuk melaksanakan dialog untuk mendapatkan solusi perdamaian.

“Semua masalah bisa kita selesaikan asalkan kita bisa terbuka menyampaikan pendapat.

Ditanya apakah ada penambahan pasukan untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri, dia menandaskan, pihaknya tak melakukan penambahan pasukan.

Diungkapkannya, Apabila pasukan organik bergeser biasa terjadi misalnya di Batalyon 751 Sentani karena Korem tak mempunyai satuan dalam rangka pengamanan saya perbantukan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK).

Ditanya manuver kelompok bersenjata yang sudah berani melakukan aksi penembakan di wilayah perkotaan seperti peristiwa penembakan di Nafri apa langkah yang dilakukan TNI, lanjutnya, langkah TNI bersama Polda karena statusnya tertib sipil itu peran terdepan adalah kepolisian dan pemerintah daerah. Pasalnya, penanggung jawab keamanan di daerah adalah Gubernur, Bupati maupun Walikota.

“Saya membantunya apabila terjadi permintaan dari Kepolisian untuk penambahan personel membantu tugas Polri,” tandasnya.

Sementara itu sebagaimana diberitakan sebelumnya, hari ini jam 9.00 Wit bertempat di Lapangan Makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, KNPB akan mengumumkan hasil KTT ILWP yang digelar di London 2 Agustus lalu. (mdc/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:02
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Kasus Jambret – Pelaku Utama Lolos dengan Barang Bukti

Jayapura- Pelaku utama aksi jambret yang sempat membuat panik warga di sekitar lingkaran Abepura saat dilakukan penangkapan, ternyata kabur dengan membawa barang curian.

Kasus Pencurian dengan tindak kekerasan (Curas) yang terjadi di perumnas 3 Kamis (18/8) ini berujung dengan dilumpuhkannya 2 pelaku dengan tima panasa milik anggota polisi Polsek Abepura

Meski para pelaku ditangkap, namun barang bukti curian berupa Hp Nokia E63 , uang tunai sebesar Rp 1,1 juta berhasil dibawa kabur oleh pelaku utama yang diduga merampas barang milik korban.

Hal ini di ungkapkan oleh Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK saat ditemui wartawan di Mapolresta Jayapura kemarin. “ Barang bukti hasil curian berupa Hp E63 dan uang tunai milik korban masih berada di tangan pelaku utama dan sampai saat ini kami pihak kepolisian masih terus berupaya mencari dan menangkap pelaku uatama yang meloloskan diri dengan membawa lari barang hasil curian,”katanya .

Berkaitan dengan pelaku jambret yang mengaku adalah anggota KNPB Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setian SIK mengatakan” bahwa itu berdasarkan pengakuan yang bersangkutan saat diperiksa pihak kepolisian.

Sementara itu, Jumat (19/8) Mako Tabuni dan Muktar Tabuni beserta anggota KNPB mendatangi kantor polisi kota Jayapura guna memastikan apakah salah satu pelaku penjambretan itu benar- benar salah satu anggota KNPB .

Mako Tabuni yang didampingi Muktar Tabuni beserta pengacara KNPB bertemu kapolresta Jayapura Imam Setiawan SIK.

Mako Tabuni kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya datang untuk meminta bukti apakah benar pelaku tersebut adalah aktifis dari KNPB atau bukan.

Lebih lanjut Mako menegaskan KNPB bukan musuh dari pihak kepolisian. “ Kami selalu bekerja sama dengan pihak kepolisisan di tiap kegiatan yang kami lakukan selama ini, namun akhir- akhir ini ada saja kejadian yang mengatasnamakan KNPB dan kami tidak terima karena ini sudah sangat merusak cirtra dari KNPB, kami minta agar kepolisisan mengusut tuntas kasus ini karena ada oknum dari pihak ke tiga yang mengatas nama kan KNPB,” tegas Mako.

Terkait dengan kedatangan Mako tabuni Ke Polres Jayapura Kota, kapolres Jayapura Kota mengatakan “ mereka datang untuk klarifikasi terkait oknum yang mengaku aktifis dari KNPB dan kami sudah melakukan pemeriksaan hanya pengakuan saja tanpa barang bukti tidak memberikan jawaban kalu oknum pelaku jambret itu adalah aktifis KNPB tegas Imam.

Lebih lanjut Imam mengatakan, “jika selama ini KNPB tak pernah melakukan tindakan yang anarkis dalam tiap kegiatan mereka dan juga tindakan criminal,” tegas Imam memberikan aplos kepada Mako Tabuni dan KNPB tegas Imam.(cr32/don/l03)

August 20, 2011 0

Maraknya Kekerasan di Papua ‘Dituding’ Sebagai Suatu Rekayasa

JAYAPURA – Terjadinya berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua. ikut mengundang keprihatinan yang mendalam dari Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP). “Kami pun turut empati atas terbunuhnya beberapa warga sipil dan anggota aparat keamanan. Pembunuhan manusia dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat ditoleransi. Karena, manusia adalah gambar dan cipataan Allah,”jelas Socratez Sofyan Yoman dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua semalam. Dalam release itu diuraikan, dalam bulan Agustus ini, kami menyaksikan beberapa Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan pembacokan yang menyebabkan empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman (30), Titin (32), Sardi (30) dan seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf. Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka (Siti Aminah, Sarmuji, Beno Bonay, Budiono, Jamaludin, Ahmad Salun, Mustam, Suyono dan Yulianto). Di tempat peristiwa ini ditemukan senjata api jenis laras panjang, senjata tajam seperti tombak kayu, anak panah, parang, tulang Kasuari, dan Bendera Bintang Kejora, Linggis, dan tujuh selongsongan senjata api ( Harian Cenderawasih Pos, 2 Agustus 2011).

Dijelaskan, pada hari yang sama, Senin (1/8/11), sekitar pkl. 04.15 WIT terjadi dua peristiwa di tempat yang berbeda yaitu: di wilayah Angkasapura, Kota Jayapura, terjadi pembacokan terhadap warga sipil bernama Sugiantoro (37) bersama anaknya dan juga ada upaya pembakaran Gedung Universitas Negeri Cenderawasih sekitar pkl. 04.00 WIT tapi upaya itu berhasil digagalkan pihak Kepolisian.
Pada 2 Agustus 2011, bersamaan hari Demonstrasi Rakyat dan Bangsa Papua yang diorganisir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, terjadi penikaman terhadap seorang mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknlogi Jayapura (USTJ). Pada media massa dilaporkan bahwa penikaman itu dilakukan oleh massa KNPB, tetapi akhirnya dibantah oleh Mako Tabuni sebagai Koordinator Demo.

Di kampung Abe Pantai, pada tanggal 11 Agustus 2011, mobil yang dibawa oleh Jhon Yoku dan Ety Suebu ditembak oleh Orang Tak Dikenal. Tembakan peluru mengenai bagian depan mobil dan lubang tembakan sebanyak delapan titik.
Pada 12 Agustus 2011 di Kabupaten Tolikara terjadi penembakan yang dilakukan oleh BRIMOB terhadap warga sipil yang bernama Theo Yikwa (23) yang menyebabkan korban mengalami luka serius di bagian betis kaki bagian kiri dan hancur dan tembus ke tulang kering kaki kanan. Peristiwa penembakan ini terjadi pada saat masyarakat Tolikara melakukan demonstrasi untuk menuntut supaya Pemerintah secepatnya melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tolikara.

Pada 14 Agustus 2011, dua korban masing-masing, Majack Ick (35) dan Abner Kambu (35) ditemukan tewas karena ditikam oleh Orang Tak Dikenal (OTK). Pada hari yang sama dan di tempat yang sama sebelumnya seorang mahasiswa yang bernama Kelly Gomba ditikam dan melaporkan diri ke Pos Polisi Expo dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Abepura tapi meninggal dunia karena mengeluarkan banyak darah.

Pada 16 Agustus 2011, ada peristiwa pengibaran bendera Rakyat dan Bangsa Papua Barat, Bintang Kejora, terjadi di pembukitan Tanah Hitam, tepatnya di RT 04/RW 03, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Bendera Kebangsaan rakyat dan Bangsa Papua Barat ini diturunkan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5 yang bernama Indra Wahyuni dipanah dibagian punggung kanan hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di Tanah Hitam, Abepura. Menyikapi masalah ini, Forum Komunikasi Himpunan Masyarakat Nusantara (KKHMN) mengeluarkan enam point pernyataan keras dan menyatakan: ”Apabila polisi tidak dapat segera mengungkap modus kejadian-kejadian yang ada maka kami dari komunitas kerukunan masyarakat dari seluruh Indonesia akan melakukan langkah-langkah pengamanan, pembelaan diri dan bila perlu melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kepada orang yang melakukan terror dan kejahatan kepada masyarakat” (Bintang Papua, Kamis, 18 Agustus 2011, hal.2).

Pada 17 Agustus 2011 di Metro TV, Nick Messet tampil sebagai pembicara dengan menyatakan bahwa Konferensi KTT ILWP di Oxford, Inggris, 2 Agustus 2011 yang dihadiri hanya 15 orang dari 200 orang yang diundang dan tidak berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi, Dr. John Salford, Akademisi Inggris, penulis buku tentang hasil PEPERA 1969 tidak mendukung referendum, dan terjadi pertengkaran mulut antar peserta. Ini bagian dari provokasi publik yang luar biasa dan Nick Messet sendiri telah menjadi juru bicara kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap saudara-saudara di Tanah Papua.

Pada 18 Agustus 2011 terjadi penangkapan terhadap Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena pada saat membagikan Undangan Pengumuman Hasil Konferensi KTT ILWP pada 2 Agustus di Oxford dan acara dilaksankan besok 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay dan peristiwa penembakandan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21). Pemberitaan di Media Cepos, Pasific Post, Papua Pos dan Bintang Papua bahwa pemuda yang ditangkap adalah perampok. Pemberitaan ini tidak benar tapi yang benar adalah pemuda ini ditembak dan ditangkap karena sedang membagi undangan untuk acara tanggal 20 Agustus 2011 di Taman Makam Theys Hiyo Eluay.

Analisa kritis dari deretan semua peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan ini adalah sebagai berikut.
1. Pembunuhan yang terjadi di Nafri (01/08/11) dengan tujuan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan TPN/OPM, dan juga menanamkan benih-benih kebencian dan permusuhan dari teman-teman non supaya tidak ada semangat solidaritas antar teman-teman non Papua, orang asli Papua dan orang-orang Papua gunung. Dan tujuan lain dari peristiwa ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa perjuangan rakyat dan bangsa Papua adalah dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, pertanyaannya ialah mengapa selama ini, TPN/OPM tidak pernah membunuh penduduk Transmigran yang tinggal bertahun-tahun di dekat-dekat hutan? Walaupun ada pembunuhan, tapi itu dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina atau dipelihara oleh Orang Tak Dikenal (OTK) selama ini.

2. Pembunuhan yang terjadi di Buper Waena (14/08/11) yang korban tewas yaitu: Majack Ick, Abner Kambu adalah warga Sorong dan Kelly Gombo adalah warga Wamena. Dari peristiwa ini kita baca dalam media bahwa Kelly Gombo duluan ditikam dan kematian Majack dan Abner adalah balas dendam dari keluarga Kelly Gombo. Tujuan dari peristiwa ini adalah untuk menciptakan konflik antara warga Sorong dan Wamena. Tetapi, Puji Tuhan, penduduk asli Papua dan lebih khusus warga dari Sorong dan Wamena tidak mudah dibodohi dan diprovokasi.

3. Peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora di perbukitan Abe Gunung (16/08/11) adalah untuk melegitimasi dan memperkuat penambahan pasukan TNI dan meningkatkan Operasi Militer di Tanah Papua untuk mengejar, menangkap dan membunuh dan memusnahkan Penduduk Asli Papua dengan dasar bahwa TPN/OPM masih melakukan perlawanan dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.

4. Peristiwa penikaman dengan anak panah atas nama Indra Wahyuni pada saat mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Mesjid di Tanah hitam adalah isu yang sensitif dan efektif yaitu isu SARA yang dipakai Orang Tak DIkenal (OTK) supaya warga Muslim yang melaksanakan Puasa marah dan melakukan perlawanan kepada orang asli Papua, terutama orang-orang gunung karena alat yang digunakan adalah anak panah, panah dan tombak identik dengan orang-orang gunung.
5. Peristiwa penangkapan atas Otto Mayor (22) di depan Pos Polisi Expo Waena dan penembakan dan dan penangkapan Demi Asso (22), Nuga Logo (22), Sony Kossay (21), Mono Hisage (21) dengan tuduhan para perampok adalah aparat keamanan Indonesia mau menunjukkan kepada masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional bahwa perjuangan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.
6. Tujuan lain dari kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dibuat oleh Orang Tak Dikenal (OTK) ini adalah untuk menggagalkan perjuangan Rakyat Papua untuk dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Dari analisa kritis ini, Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua menyatakan dan menyerukan:
1. Kami mengutuk keras atas kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab dan tidak mempunyai hati nurani dan kemanusiaan yang mengorban nyawa rakyat sipil.

2. Semua kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua selama ini adalah murni dilakukan oleh TPN/OPM yang dibina dan dipelihara oleh pihak-pihak tangan ketiga yang dikenal dengan Orang Tak Dikenal (OTK). Karena, orang asli Papua bukan Orang Tak Dikenal (OTK) karena penduduk asli Papua pemilik Negeri dan Tanah ini dan sudah dikenal oleh alam, leluhur dan nenek moyang orang asli Papua, sehingga OTK tentu bukan orang Papua?? 3. Pihak aparat Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Tanah Papua diharapkan jangan meng-kambinghitam-kan penduduk sipil Papua dan sudah saatnya harus mengungkap pihak ketiga yang membina dan memelihara TPN/OPM binaan.

4. Aparat keamanan TNI dari berbagai Kesatuan yang Organik dan Non-Organik yang bertugas di Tanah Papua diharapkan melaksanakan tugas secara professional dan pendekatan kemanusiaan. Karena, terbongkarnya dokumen Rahasia Kopassus dalam Media Australia, They Age dan The Sydney Morning Herald, yang dilaporkan oleh wartawan Tom Allard adalah bukti kekerasan dan kejahatan Negara terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat TNI di Tanah Papua selama ini.
5. Aparat keamanan TNI dan POLRI harus mengubah paradigma dan juga harus berhenti meng-kambinghitam-kan penduduk asli Papua karena kekerasan dan kejahatan aparat keamanan TNI/POLRI selama ini sangat keterlaluan dan telah melewati batas-batas kemanusiaan dan kewajaran.

6. Kepada seluruh penduduk orang asli Papua dan non-Papua secara bersama-sama menjaga dan membangun semangat solidaritas dan kebersamaan untuk melawan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab di atas Tanah Papua. Mari kita menjadikan Papua sebagai Tanah kita dan Rumah kita bersama dengan saling menghormati satu sama yang lain.

7. Kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Hj.Dr. Bambang Susilo Yudoyono, diharapkan jangan terlalu banyak retorika politik tentang masalah Papua tetapi segera menghentikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua dengan diadakan dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
8. Pemerintah Indonesia segera membuka akses untuk diplomat asing, pekerja kemanusiaan Internasional dan wartawan asing untuk masuk ke Tanah Papua untuk melihat dan menilai secara langsung kemajuan dan pembangunan dalam Era Otonomi Khusus sejak tahun 2001-2011

9. Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda dan Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara moril bertanggungjawab untuk mendesak Pemerintah Indonesia untuk diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

10. Solidaritas masyarakat Internasional dari Akademisi, Gereja-gereja dan Organisasi Kemanusiaan segera mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka pintu dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (don/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 1

Baku Tembak Hentikan Upacara Bendera, Bupati Paniai Kecewa

JUBI — Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi, menyayangkan adanya aksi penembakan di saat sedang berlangsung upacara bendera dalam rangka memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Soeharto, Enarotali, Rabu (17/8).

“Kenapa bisa begitu ya? Kalau ada persoalan, mari kita bicara baik-baik. Saya sangat kecewa dengan penembakan tadi,” katanya saat pertemuan Muspida plus, siang tadi.

Suara tembakan terdengar sekitar pukul 09.30 WIT saat Bendera Sang Saka Merah Putih sedang dikerek petugas Paskibra. Belum sempat membacakan pidato, upacara bendera terpaksa dihentikan, peserta langsung bubar. Mereka berlarian ke Kantor Koramil dan Polsek Paniai Timur, tak jauh dari Lapangan Soeharto, tempat upacara bendera berlangsung.

Kapolres Paniai, AKBP Jannus P Siregar membenarkan adanya penembakan pada dini hari di sekitar kawasan Madi. Saat upacara, selain dari arah Bukit Bobaigo di tepian Danau Paniai, beberapa tembakan juga terdengar dari kawasan perbukitan Enarotali.

Kapolres menambahkan, beberapa jam sebelumnya terjadi aksi “baku tembak” di Madi, tepatnya di sekitar Pagepotapuga dan Uwibutu. “Situasi keamanan Paniai sejak beberapa hari lalu tidak kondusif, ada isu penyerangan. Tetapi kami jamin daerah ini tetap aman,” ujarnya.

Beredarnya isu perang antara TPN/OPM yang bermarkas di Eduda dengan pihak aparat keamanan di Paniai membuat warga ketakutan dan sebagian besar memilih pulang ke kampungnya. Rasa tidak aman makin bertambah dengan banyaknya kabar miring yang tidak jelas, berkembang dari mulut ke mulut maupun melalui handphone (SMS).

Menyikapi hal itu, pimpinan Gereja Katolik dan Kingmi bersama komponen masyarakat serta aktivis HAM di Paniai, Senin (15/8) mengeluarkan “Surat Gembala” sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi keamanan yang sangat meresahkan warga masyarakat sehubungan rencana “perang” tersebut. Dalam surat itu dihimbau agar rencana perang itu jangan sampai mengganggu umat Tuhan yang ada di wilayah Kabupaten Paniai.

Hingga berita ini dilaporkan, situasi Paniai secara umum sudah aman. Tadi sore beberapa orang terlihat di jalan raya, selain membicarakan kejadian yang menegangkan, sebagian rupanya hendak belanja. Tapi, pasar masih lumpuh, kios-kios juga sudah tutup. Beberapa kios yang membuka pintu, langsung diserbu warga untuk membeli keperluannya. (J/04)

August 18, 2011 0

Buktar Tabuni Bebas

Buktar Tabuni yang kemarin mendapat remisi tiga bulan mengakibatkan yang bersangkutan langsung menghirup udara bebas.

SENTANI- Buktar Tabuni (BT), Ketua Umum KNPB (Komite Nasional Papua Barat) merupakan salah satu dari 656 Napi di Papua yang mendapat remisi 17 Agustus, Rabu (17/8), kemarin.

Bagi setiap Napi, tentunya remisi merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu agar hukum mereka bisa dikurangi. Namun lain halnya bagi Buktar, justru remisi ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi bagi ‘bangsa Papua Barat’. Ya, genap sudah Tiga tahun masa hukuman yang dijalani BT sebagai tahanan yang sebelumnya dipenjara dengan tuduhan penghasutan.

Sebagai tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Buktar Tabuni mendapatkan remisi II dengan 3 bulan pemotongan masa tahanan. Bertepatan dengan itu pula, Buktar Tabuni juga telah selesai menjalani masa tahanannya. Ia dinyatakan bebas secara langsung.

Kebebasan itu disambut isak tangis haru oleh Buktar Tabuni dan masa pendukungnya, yang menjemputnya secara langsung di depan pintu gerbang Lapas.

Sayangnya pembebasan tanpa syarat yang di terima Buktar diklaimnya sebagai penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
Hal itu di katakan Buktar Tabuni, di hadapan belasan massa pendukungnya tepat di depan pintu gerbang lapas Narkotika kelas II A Jayapura, Rabu (17/08) siang.

Dengan lantang, BT tidak mengakui hari kemerdekaan RI di Papua, karena menurutnya nenek moyang Bangsa Papua tidak pernah berjuang untuk Pemerntah Indonesia, namun mereka berjuang untuk Bangsa Malenesia. Karena itu, BT bersama tahanan politik lainnya menggap pembebasan BT di hari Kemerdekaan RI ke -66 merupakan suatu penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
BT juga membantah pembebasan yang diterimanya pada tanggal 17 Agustus adalah rekayasa dan hanya merupakan konfirasi politik pemerintah Indonesia, dimana sengaja di lakukan untuk pemutihan nama baik di mata internasional. Karena sebenarnya BT tidak mendapatkan remisi 3 Bulan akan tetapi hanya dua minggu tiga hari.

“Mereka fikir saya bebas hari ini, saya akan mencintai indonesia, tidak.. saya akan kembali memperjuangkan Negeri ini lebih redikal lagi,” teriak BT dengan lantang, yang di sambut teriakan massa pendukungnya.

BT lalu memberikan ucapan selamat pada pemerintah Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaannya, dan juga meminta bantuan baik secara moril dan material kepada pemerintah untuk memberikan dukungan untuk bangsa Papua Barat yang menginginkan kemerdekaannya.

Dari pantaun Bintang Papua di lapangan, kehadiran Buktar Tabuni di jemput puluhan massa pendukungnya kemudian diantar pulang ke kediamannya dengan arak-arakan kendaraan, bahkan mereka sempat konvoi dari Lapas Doyo baru menuju Sentani.
Arak-arakan kendaraan motor dan mobil massa pendukung BT sempat membuat arus lalu lintas di daerah tersut macet, namun situasi dan kondisi di lapangan cukup kondusif. (as/don/l03)

Rabu, 17 Agustus 2011 17:58
BintangPapua.com

August 17, 2011 0

Di Waena, Dua Tewas Ditikam

JAYAPURA [PAPOS] – Dua pria pria bernama, Majack Ick [35] dan Abner Kambu [35] ditemukan tewas. Kedua korban ditikam oleh orang tak dikenal [OTK] di Gedung Pramuka Bumi Cenderawasih, Distrik Heram, Sabtu [14/8] pagi hari sekitar pukul 07.30 Wit.

Kedua korban tewas diduga balas dendam. Pasalnya, sebelum kedua korban ditemukan, salah seorang mahasiswa bernama Keli Gombo mahasiswa melapor ke Pos Pol Ekspo, Waena bahwa dirinya ditikam, bahkan korban sempat dirawat di RSUD Abepura, namun sayang nyawa Keli Gombo tak bisa diselamatkan karena mengeluarkan banyak darah.

Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 07.30 Wit Polisi Patroli motor mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan dua tewas tertikam dengan mengeluarkan darah banyak. Begitu mendapat informasi, petugas langsung menuju ke lokasi kejadian guna mengecek kebenaran informasi. Setelah tiba di TKP, petugas menemukan dua orang pria tewas tengkurap dengan penuh darah.

Korban pertama bernama, Abner Kambu ditemukan di belakang Gedung Pramuka tepatnya ditengah jalan. Korban mengalami luka tusukan pada bagian dada depan serta pada bagian lengan kiri, sedangkan korban Majac Ick ditemukan didalam kamar dengan luka pada bagian dada, belakang, serta bagian lengan sebelah kiri

Saat itu, petugas patmor langsung menelpon Petugas Polsek Abepura Kota, selanjutnya tim Inafis Polda Papua bersama tim Identifikasi Polres Jayapura Kota turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Saat dilakukan olah TKP, Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan Sik bersama Kapolsek Abepura Kota, Kompol Arie Sandi Sirait SH. MSi langsung turun ke lokasi kejadian untuk melihat secara langsung kedua korban penikaman itu.

Dilokasi kejadian saat dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polda Papua bersama Tim Identifikasi Polres Jayapura Kota Police Line di kelilingi sekitar lokasi kejadian dengan disaksikan warga setempat ketika dilakukan olah TKP. Usai olah TKP kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Harapan untuk dilakukan Otopsi dengan menggunakan mobil Ambulance.

Kapolsek Abepura Kota, Kompol Arie Sandi Sirait SH. MSi saat diwawancarai wartawan dilokasi kejadian mengatakan, kedua korban ditikan oleh sekelompok orang tak dikenal, pelakunya diduga sekitar 15 orang.

“Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku di duga sekitar 15 orang dan kini kami masih dilakukan penyelidikan siapa pelaku penikaman terhadap kedua orang pria tersebut,” ujar Sirait.

Disinggung, apakah ada kaitan penikaman korban dengan Keli Gombo. Kapolsek mengatakan pihaknya belum bias menjelaskan keterkaitakannya kasus itu. “Yang jelas, ini criminal murni dan kami masih melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Soal saksi dalam kejadian ini, lanjut Kapolres, pihaknya telah memintai keterangan saksi sebanyak 8 orang, namun belum ada yang mengarah kepada pelakunya. [loy]

Written by Loy/Papos
Monday, 15 August 2011 00:00

August 14, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dorong Dialog Papua

Jakarta – Sebanyak 18 akademisi dari beberapa Universitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Kamis (11/8) kemarin di Hotel Ibis Jakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya, yang meminta agar penyelesaian masalah Papua di lakukan lewat jalan damai, dengan menggelar dialog bagi pihak – pihak terkait dengan Pemerintah.

“ini bentuk kepedulian kami para akademisi untuk ikut ambil bagian dalam proses resolusi konflik yang terjadi di Indonesia secara umum, dan momentumnya pas untuk kita mulai dari Papua,” kata Koordinator FAPD Dr. Otto Syamsuddin Ishak salah satu perwakilan dosen dari Universitas Syiah Kuala kepada Bintang Papua via telepon semalam. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kerja – kerja dari FAPD ini nantnya akan mencoba membuat kajian – kajian akademis guna menolong percepatan proses resolusi konflik secara damai, bukan hanya di Papya namun di seluruh Indonesia nantnya.

Dr. Pater Neles Tebay yang juga salah satu penggagas FAPD kepada Bintang Papua via telepon semalam menjelaskan, gagasan pembentukan dan deklarasi Forum Akademisi untuk Papua Damai ini berangkat dari sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang di gagas oleh Imparsial Jakarta dengan mengundang perwakilan akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura.
“Jadi kami diskusi 2 hari, dimana kami semua di minta membuat paper dengan thema “Partisipasi masyarakat kecil dalam mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua” dan mempresentasikannya, berangkat dari FGD kemarin itulah kami hari ini Deklarasikan FAPD ini”, katanya.
Dalam pernyataan sikapnya FAPD, menyampaikan 3 point penting yakni, (1) FAPD prihatin terhadap berlarutnya konflik di Papua, (2) FAPD berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat di selesaikan melalui dialog damai, (3) untuk itu FAPD mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

FAPD terdiri dari 18 akademisi diantaranya Prof. Dr. Mestika Zed (Universitas Negri Padang), Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H (Universitas Hasanuddin), Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Gajah Mada), Dr. Muridan S. Widjojo (Universitas Indonesia), Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Parahyangan), Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan), Dr. M. Ali Syafa’at (Universitas Brawijaya), Dr. Rahayu, S.H., M. Hum (Universitas Diponegoro), Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala), Dr. Pater Neles Tebay (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur).
Selain itu juga ada Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia), Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia), R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga), Shiskha Prabawaningtyas, M.A (Universitas Paramadina), Sholehudin A. Aziz, MA (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah), Munafrizal Manan, S.Sos, M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta), Vience Tebay, S.Sos, M. Si (Universitas Cendrawasih), dan Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Pertahanan Indonesia).

Menurut FAPD Papua terus dilanda konflik sejak awal integrasi hingga saat ini dan persoalan ketidakadilan tidak teratasi. Penggunaan pendekatan keamanan selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik.

Akibatnya Konflik Papua justru terus langgeng dan kian mengakar dimana para pelakunya yang terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Di lapangan, upaya penekanan pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan terus menimbulkan korban warga sipil di Papua, sebagai akibat dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua.

Dalam konteks lainnya, Negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.

Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.

Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.

Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.

Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. (amr/don/l03)

BintangPapua.com Kamis, 11 Agustus 2011 19:50

August 11, 2011 1