Kritikan Ketua DAP, Dianggap Biasa

JAYAPURA—-Sorotan Ketua Dewan Adat (DAP) Forkorsus Yoboisembut yang menilai Komnas Ham penakut, ditanggapi suatu hal yang biasa oleh Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib, SH. DIkatakan, kritikan Ketua DAP tersebut, sebagai suatu kriktik membangun dan juga motivasi atau dorongan untuk lebih konsisten dan serius mengungkap fakta fakta yang berkaitan dengan kasus HAM di Papua.Demikian disampaikan ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Sabtu (5/12). Ia dimintai tanggapannya terkait pernyataan Ketua DAP Forkorsus Yoboisembut yang menyoroti bahwa selama ini Komnas HAM takut mengungkap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Papua sebagaimana dilansir Bintang Papua, Kamis (2/12).

Menurutnya, pihaknya juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk DAP bahwa Komnas HAM mempunyai kewenangan mengungkap fakta fakta atau peristiwa peristiwa yang diduga melanggar HAM. Sedangkan terkait proses hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum sesuai fungsinya masing masing. “Komnas HAM membatasi pada pengungkapan fakta,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya mengakui beberapa kasus pelanggaran HAM justru Komnas HAM belum mengungkapnya tapi secara umum semua fakta fakta yang terjadi Komnas HAM sudah sering mengungkapnya.

Jadi prinsip yang dianut Komnas HAM, ujarnya, sebagai lembaga mandiri, independen, netral dan tak memihak. Dalam pengungkapan fakta atau rekomendasi rekomendasi Komnas HAM kepada siapapun atau pihak manapun baik aparat maupun masyarakat yang dari fakta menunujukkan mereka bertanggungjawab pihaknya merekomendasikan.“Lalu proses berikutnya kalau dia diduga kuat terlibat dan bertanggungjawab yakni proses berikut sesuai dengan kewenangan masing masing,” ungkapnya. (mdc/don/03)

December 5, 2010 0

Tokoh Separatis, Seby Ditangkap di Bandara

Seby SembomSentani- Setelah sehari sebelumnya terjadi penembakan di salah satu rumah yang diduga dijadikan Markas OPM di Tanah hitam, Sabtu pagi (04/12) warga kembali dikejutkan dengan adanya penangkapan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi bekerja sama aparat keamanan dari Polda maupun Polres Jayapura, terhadap tokoh separatis Papua, Seby Sembom. Dari informasi yang diperoleh Bintang Papua, Seby ditangkap, ketika berada di pintu 1 ruang keberangkatan ketika hendak bording menuju pesawat Bandar Udara Sentani. Rencanannya,

Seby akan berangkat menuju Cingkareng dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Garuda-651. Sekedar dikatahui, Seby Sembom merupakan tahanan kejaksaan yang kini berstatus tahanan luar dan sedang menjalani proses persidangan dengan kasus dugaan melakukan makar dan penghasutan demo Internasional Parlement For West Papua pada tangal 16 Okteber 2008 lalu.

Dari hasil penangkapan, Seby Sembom tersebut, pihak kejaksan berhasil mengamankan 1 buah Laptop yang berisikan tentang pelanggran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri di Papua.

Selanjutnya Seby dibawa kekejaksaan tinggi untuk selanjutnya diproses kembali.(as/don/03)

December 5, 2010 2

Masyarakat Papua Batal Dialog dengan Presiden

Selasa, 23 November 2010 01:50 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 775 kali

Jayapura (ANTARA News) – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog langsung dengan para tokoh adat, agama, serta elemen masyarakat lainya di Jayapura, Papua, batal dilakukan.

“Sebenarnya setelah membuka kegiatan dan memberikan kuliah umum, lalu dijadwalkan akan berdialog perwakilan elemen masyarakat Papua, namun hal tersebut tepaksa dibatalkan karena Presiden harus balik ke Jakarta,” kata Thomas Warijo, Ketua Panitia Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Jayapura, Senin.

Padahal, katanya, pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini SBY juga bisa bertemu dengan Masyarakat Papua agar ada perhatian khusus dari SBY bagi kesejahteraan rakyat Papua nantinya.

“Namun dari rencana awal jam 14.00 WIT, akhirnya tidak jadi juga dan langsung Presiden berangkat kembali ke Jakarta,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi mahasiswa se-Indonesia demi tercapainya masyarakat adil dan makmur di Negara Indonesia.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono membuka kegiatan dan memberikan pencerahan dan beberapa agendanya, yakni melihat perkembangan pembangunan di Tanah Papua, dan melihat perkembangan korupsi di Papua serta menandatangani lima Universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan berada di wilayah perbatasan, pada Senin (22/11) pagi Pukul 09.00 WIT.

Presiden juga berada di Kampus Uncen sekitar dua jam, ratusan ribuan mahasiswa juga telah memenuhi auditorium Uncen, begitu juga di halaman kampusnya. Penjagaan oleh aparat gabungan TNI/Polisi terlihat memenuhi lingkungan kampus dan aula Uncen tempat Presiden Yudhoyono berada.

Kedatangan Kepala Negara ke Jayapura kali ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap masyarakat Papua yang selama ini masih terus berteriak.

Ia mengatakan seluruh masyarakat Papua sangat terbuka bagi Presiden bersama rombongan serta menjamin situasi aman selama orang nomor satu di Indonesia ini berada di daerah ini.

“Ini adalah salah satu penghormatan bagi kami terhadap Presiden yang meluangkan waktunya datang melihat secara langsung situasi Papua,” ujarnya.(*)
(ANT-186/A041/R009)

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

November 23, 2010 0

Tersangkanya 1 Perwira, 4 Tamtama – Kasus Video Kekerasan Sudah di Odmil

JAYAPURA—Kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap warga Papua di Tinggi Nambut, Puncak Jaya oleh anggota TNI sebagaimana yang marak beredar di dunia maya (internet) kini pelakunya tidak bisa lagi ditutup-tupi. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengisyaratkan bahwa tersangkanya akan segera diadili. Terungkap, jika kasus ini melibatkan 5 tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas 1 perwira dan 4 tamtama TNI, dengan inisial Letda Css, Praka Shn, Pratu Ihk, Prada Js dan Prada Ok.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Susilo yang dihubungi Bintang Papua via telepon selularnya Selasa (02/11) mengatakan, meskipun hingga saat ini korban perlakuan kekerasan dan penyiksaan belum ditemukan, namun dari bukti video, kesaksian teman-teman tersangka dan pengakuan tersangka sudah dapat membawa kelima tersangka tersebut ke ranah hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. “Kelima tersangka tersebut saat ini telah tiba di Jayapura dan telah selesai diperiksa, serta telah melalui proses penyelidikan, kasusnya pun sudah dimasukkan ke Odmil (Oditur Militer), kini tinggal menunggu sidang dan pemberian sanksi hukum sesuai KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer),” urainya.

Kapendam menjelaskan, penyelesaian kasus ini juga langsung ditangani oleh Mabes TNI di Jakarta, sehingga telah dibentuk tim khusus investigasi dari Pusat yang terdiri dari 10 orang.
“Penyelesaian dengan mengirimkan tim investigasi yang dilakukan oleh Panglima TNI ini bukan lantaran adanya tekanan dari pihak luar, namun respon langsung Panglima TNI,” tukasnya.
Sedangkan permasalahan mengenai peredaran video kekerasan tersebut, hingga saat ini pun pihak TNI belum dapat mengetahui siapa yang mengedarkan. “Yang jelas di sini ada campur tangan oknum yang tidak suka akan keberadaan TNI di Papua, sehingga memanfaatkan salah satu peristiwa seperti ini untuk memberikan kesan buruk di mata masyarakat,” pungkasnya.

Harus Disidangkan di Pengadilan HAM Sementara itu, KOMNAS HAM Perwakilan Papua menyarankan agar pengadilan lima anggota TNI yang terlibat video kekerasan dilakukan di Pengadilan HAM, karena sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM dari kasus Puncak Jaya selama tujuh tahun ini.

“Ada unsur sistematis dan meluas dari operasi militer, ada korban jiwa, korban materiil dan terpaksa ada warga sipil yang mengungsi,” kata Wakil Ketua KIMNAS HAM Papua, Matius Murib SH kepada media via telepon, Selasa (2/11) kemarin.

Pertanggungjawaban bukan oleh lima orang secara person, katanya, tetapi harus ditingkat komando/institusi atau Negara, akar masalah Papua adalah soal Ideologi Papua Merdeka dan merampas kembali senjata.

Putusan pengadilan, sambungnya, harus memberikan rasa keadilan warga dan memberi efek jerah bagi aparat yang terus melakukan penyiksaan serta membunuh warga sipil di Papua selama ini.

“TNI harus bertindak professional dan rasional yang meyakinkan public, sikap menutup diri seperti ini tidak relevan di era demokrasi saat ini, Stop Kekerasan dan beri ruang bagi perdamaian sesuai prinsip-prinsip HAM yang berlaku,” tandasnya. (dee/hen)

November 2, 2010 0

Komnas HAM: Puncak Jaya Harus Steril

JAYAPURA—Guna kepentingan investigas dalam mengungkap kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap rakyat sipil sebagaimana dalam rekaman video yang belakangan ini ramai dipublikasikan di dunia maya, Komnas HAM Pusat mendesak dan memberi batas waktu November mendatang, agar pasukan TNI/Polri ditarik mundur dari wilayah Tingginambut, Puncak Jaya.

“Jadi kita minta Panglima TNI/Polri, Kapolri, Pangdam serta Kapolda untuk menarik mundur seluruh pasukan, termasuk intelejen. Jadi bikin daerah itu steril betul dari penguasaan aparat TNI/Polri. Setelah mereka ditarik keluar baru nanti Tim Investigasi Komnas HAM akan masuk pada November. Tapi syaratnya adalah koordinasi dan semua pihak harus setuju termasuk TNI/Polri untuk memberikan kesempatan bagi Komnas HAM melakukan investigasi,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib yang dihubungi disela sela aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Kamis (28/10) kemarin.

Menurut dia, sejak video beredar pihaknya telah meresponsnya baru dalam tahap membentuk tim dan sedang melakukan koordinasi internal di Jakarta maupun di Jayapura.

Dia mengatakan, Wakil Ketua Komnas HAM Pusat dan Tim berjumlah 6 orang baru pulang dari Jayapura dan telah berkoordinasi dan membentuk tim dan langkah langkah berikutnya yakni koordinasi dengan TNI/Polri.

“Kalau mereka sepakat kita minta mereka untuk beberapa waktu menarik pasukan dari wiayah Tingginambut. Kami pasti akan turun, tapi kami tak akan turun sebelum TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah Puncak Jaya,” jelasnya. “Kalau memberikan kesempatan bagi Komnas HAM permintaan yang kedua TNI/Polri kosongkan wilayah Tingginambut. Kalau TNI/Polri masih ada baru Komnas lakukan investigasi itu tak mungkin.”

Apabila TNI/Polri masih berada di wilayah Tingginambut apa langkah langkah yang diambil Komnas HAM, menurut dia, sejauh ini pihaknya berharap petinggi TNI/Polri akan mendukung Komnas HAM. Jadi kami percaya TNI/Polri mau memberi ruang bagi Komnas HAM dengan cara menarik mundur pasukan mereka. Tim Komnas HAM akan turun November mendatang.

“Saat ini koordinasi di tingkat Provinsi dan Jakarta telah dilakukan. Intinya berkoordinasi dengan petinggi TNI/Polri. Kalau mereka sepakat untuk memberi ruang kepada Komnas HAM berarti syarat kedua mereka harus menarik pasukan dulu sementara,” tuturnya. (mdc)

October 30, 2010 0

SEORANG ANGGOTA TNI MENABRAK MOTOR DAN MENGANIAYA RAKYAT SIPIL MENGAKIBATKAN 4 ORANG LUKA-LUKA

.*) JAYAPURA – 5 warga papua barat kembali menjadi korban dari aparat penegak hukum. Kejadian berawal saat Ibu Marsita bersama Elmis Matuan dari arah kampung yoka kearah jalan pertigaan yoka – abe – sentani menggunakan motor. Sebelum masuk ke pangkalan ojek tepat dekat kios kecil yang ada dipinggir jalan kiri dari arah kampung yoka tiba-tiba dari arah yang sama menghantam ban belakang dari Bapa Elmis Matuan dan ibu Marsita, akibatnya Ibu Marsita yang sedang hamil 3 (tiga) bulan inipun terlempar sejauh 2 Meter dan tak sadarkan diri kemudian Elmis Matuan jatuh tidak terlalu jauh dari tempat dimana motor mereka jatuh dan pelakunya tidak kena apa-apa . Namun sang pelaku yang adalah seorang Anggota TNI dari den – ZIPUR 10 Waena ini begitu bangun dan berdir dari tempat dia jatuh ia berusaha melarikan diri sehingga salah seorang pemuda bernama Ano Wetipo yang kebetulan berada di TKP berusaha mengejarnya lebih duluan diikuti oleh dua orang temannya,yaitu Yonanis Pahabol (28) dan Edi Segenyap (29) .

Setelah melewati pagar depan Zipur Ano melihat pelaku menuju Pos penjagaan dan ia pun menuju kesana dengan maksud menyuruh pelaku agar membawa korban kecelakaan tadi ke RS terdekat agar mendapat perawatan medis dengan cepat, namun sang pelaku dan teman-teman tentaranya yang berjumlah 8 (delapan) orang bukannya mengakui akan kesalahan rekan mereka, malah mereka balik menyerang dan menganiaya Anton. Dan kedua teman Anton yang mengikutinya dari belakang Yonanis dan Edi Sekenyap melihat teman mereka mendapat penganiayaan (menggunakan ujung pistol) mereka pun ke sana untuk memberitahukan kepada para tentara –tentara itu bahwa Anton tidak salah,sedang berkata:”Tolong Pa orang yang salah bukan dia!!”,Namun lagi-lagi kedelapan orang itu pun balik menyerang Yonanis dan Edi. Kemudian jam 11:00 WPB ketiga korban ini dilarikan ke RS Abe untuk mendapat perawatan medis.

Dari penganiayaan para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini mengakibatkan korban luka berat ketiga orang tersebut diatas,masing-masing menderita luka sobek dibagian kepala dan tangan. Yonanis Pahabol mendapat 6 (enam) jahitan dikepala,edi segenyap 8 (delapan) jahitan dikepala bagian tengah dan 4 (empat) jahitan lagi dikepala bagian belakang (hampir mengenai otak kecil),dan Anton Wetipo tulang kecil tangan kiri patah.

Kemudian korban kecelakaan ibu Marsita Matuan yang hamil 3 (tiga) bulan kondisi kritis dan belum sadarkan diri sampai jam 01:00 WPB,kemudian Elmis matuan hanya luka goresan dikaki kiri.

Setelah kejadian diatas jam 10:45 WPB para keluarga korban mendatangi POS Penjagaan Zipur untuk memastikan siapa pelakunya tanpa membawa benda-benda tajam, namun niat baik keluarga korban ini dibalas dengan bunyi senjata, dimana para anggota TNI begitu melihat keluarga korban datang menuju kompleks mereka, mereka mengeluarka TEMBAKAN peringatan SEBANYAK 16 KALI diakhiri dengan SATU TEMBAKAN terakhir ,dan 3 (tiga) orang didodong dengan senjata kemudian dipukul memakai ujung senjata, akibatnya salah seorang yang bernama Tommi Meage yang mendapat tendang dari sepatu laras tentara da besi dibagian tulang rusuk dan tangan mengalami bergeseran tulang kecil ditangan kanan.
Sementara itu pada saat para korban ini mendapat perawatan medis di RS Abepura tidak ada satupun para pelaku yang ke RS.

Kini masalah ini sendiri sudah ditangani oleh pihak berwajib untuk proses selanjutnya.

Mudah-mudahan pelakunya dihukum sesuai dengan berbuatannya atau diampuni atas berbuatannya oleh atasannya???

Aparat keamanan yang seharusnya menjadi teladan positif terhadap rakyat dengan tindakan yang positif, namun kenyataannya menjadi contoh yang negatif.

Katanya… Bapa dorang tuu…

—> Pengayom rakyat
—> Pelayan rakyat,dan
—> Pemersatu rakyat

Truss………??? Seorang Pelindung mana berlindunganmu….Pelayan mana pelayananmu……pemersatu kapan ko mempersatukan??.

*) Laporan langsung dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk diketahui dunia.
Foto – foto korban penganiayaan aparat ini bisa dilihat juga di : Sumber : http://jamaica-rastuna.tk/

October 23, 2010 2

Pangdam: Prajurit Jangan Takut Hukum dan HAM

Jayapura [PAPOS] – Panglima Komando (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Hotma Marbun meminta prajurit TNI agar agar tidak takut pada aturan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Karena hukum dan HAM bukan untuk ditakuti melainkan untuk ditaati. Apabila selama pelaksanaan tugas kita dapat mentaati semua hukum dan aturan yang berlaku, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” kata Pangdam Hotma Marbun saat memimpin upacara penerimaan dan pembekalan prajurit satuan tugas (Satgas) Batalyon Infantri (Yonif) 141/AYJP di Jayapura, Selasa.

Satgas Yonif 141/AYJP akan menggantikan Satgas Yonif 527/Baladibya Yodha dan Satgas Yonif 330/TD menggantikan Satgas Yonif 713/Satya Tama sebagai Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG.

Pangdam Hotma Marbun menegaskan, setiap prajurit TNI tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam bertindak, jika terjadi gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat, pos dan diri pribadi, asalkan selalu berpedoman pada aturan.

“Setiap tindakan seorang prajurit TNI harus sesuai aturan. Jangan sampai tindakan satu orang oknum akan membuat nama korps tercemar,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pangdam Hotma Marbun juga mengingatkan, tempat tugas baru para prajurit yang akan menjaga wilayah perbatasan RI-PNG cukup beresiko, karena daerah itu rawan tindakan kriminal dan gangguan keamanan.

Ia berpesan agar prajurti bisa hidup berdampingan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Selain itu, wilayah perbatasan juga rawan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelejen asing kewilayah Papua,” papar Pangdam Hotma Marbun.

Untuk menghadapi kerawanan tersebut, katanya, satgas pamtas harus tetap waspada dan terus berpatroli keamanan maupun patroli pemeliharaan patok secara intensif.

Dan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat disekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Hal tersebut merupakan tugas pokok satuan pengamanan perbatasan, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG,” ujar Pangdam Hotma Marbun.

Wilayah perbatasan RI-PNG memiliki panjang kurang lebih 780 kilo meter, memanjang dari daerah Skouw disebelah utara, membujur sampai selatan hingga sungai Benscbach, dan hanya ditandai dengan 52 patok batas atau monument.

Kondisi medan perbatasan RI-PNG pada umumnya berupa pegunungan dan hutan belantara serta sungai-sungai, sehingga sangat sulit jika ditempuh melalui jalur darat. [ant/agi]

Written by Ant/Papos
Thursday, 21 October 2010 00:00

October 21, 2010 0

Kondisi Wamena Belum Normal] Kondisi Wamena Belum Normal

Liputan6.com, Wamena: Kondisi Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (4/10), belum normal setelah Markas Kepolisian Sektor Bandar Udara Wamena diserang puluhan orang. Untuk menangani kasus tersebut, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) setempat langsung berdialog dengan pimpinan Dewan Adat Papua (DAP). Peristiwa berasal dari adu mulut antar polisi dengan sejumlah anggota DAP pagi tadi. Saat itu personel Kesatuan […]

October 17, 2010 0

Hari ini, Tiga Menko Kunjungi Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Tiga Menteri Koordinator masing-masing Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan [Menkopolhukam], Marsekal TNI (Pur) Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat [Menkokesra], Agung Laksono dan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa direncanakan Selasa [28/9] hari ini akan mengunjungi Papua. Direncanakan, selain ketiga Menteri Koordinator tersebut, akan hadir juga Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri […]

October 17, 2010 0

Oknum Anggota TNI Berulah di Yapen

SERUI [PAPOS]- Tepatnya, hari Sabtu malam 11 September sekitar pukul 20.00 wit, di Serui terjadi penikaman terhadap seorang warga masyarakat yaitu Herol Mano yang diduga dilakukan salah seorang oknum aparat TNI Kodim 1709/Yapen berinsial RH di Kampung Harapan Distrik Yapen Selatan. Kondisi korban saat ini masih terbaring di rumah sakit umum daerah Serui sejak kejadian, […]

October 17, 2010 0