Kwamki Lama Timika Kembali Kondusif

Selasa, 22 September 2009 17:17 WIB | Peristiwa | Hukum/Kriminal | Dibaca 405 kali
Timika (ANTARA News) – Situasi keamanan di Kwamki Lama, Kelurahan Harapan, Timika, Papua yang sempat memanas pada Senin (21/9) malam hingga pagi tadi, kini aat ini sudah kembali kondusif.

Sebagaimana pantauan ANTARA News, Selasa siang hingga sore, warga Kwamki Lama beraktivitas seperti biasa. Meski begitu, sejumlah aparat kepolisian tampak masih berjaga di sekitar Rumah Panjang dekat SDI Kwamki I.

Sejumlah warga yang ditemui mengatakan tidak khawatir akan terjadi konflik antarkeluarga Wandikbo dan keluarga Kum pascameninggalnya Dorkas Wandikbo, Senin (21/9) malam.

“Sangat kecil kemungkinan terjadi konflik, karena itu kami minta polisi segera menangkap dan memproses para pelakunya,” kata Karel Kum, seorang warga Kwamki Lama.

Warga lainnya, Yohanes Kogoya meminta aparat kepolisian melakukan razia senjata tajam agar warga tidak seenaknya membawa senjata tajam berupa panah, parang dan lain-lain di tempat-tempat umum.

Yohanes berharap kasus pembunuhan Dorkas Wandikbo segera diselesaikan secara hukum maupun secara adat agar tidak merembes ke komunitas warga Kwamki Lama yang lain.

Situasi keamanan di Kwamki Lama Timika khususnya di Jalan Mambruk Jalur III sempat memanas pada Senin malam hingga tadi pagi menyusul tewasnya Dorkas Wandikbo.

Dorkas tewas setelah ditikam oleh Elkin Uamang pada rusuk bagian kanannya karena diduga yang bersangkutan berselingkuh dengan Jhon Kum.

Seorang korban lainnya, Lusia Kum yang mengalami luka robek pada pinggang kanan karena terkena anak panah. Ia kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika.

Kwamki Lama merupakan lokasi permukiman warga suku-suku dari wilayah pegunungan Papua. Di wilayah tersebut rawan terjadi perang suku.

Pada 2006, perang suku antara suku Damal dan Dani di Kwamki Lama berlangsung selama lebih dari empat bulan hingga menewaskan belasan orang dan ratusan lainnya luka-luka. (*)

COPYRIGHT

Situasi di Kwamki Lama Timika Memanas

Timika (ANTARA News) – Situasi di Kwamki Lama, Kelurahan Harapan, Timika, Papua memanas menyusul pembunuhan terhadap Dorkas Wandikbo, Senin (21/9) malam. Warga suku Damal yang bermukim di Jalan Mambruk Jalur III Kwamki Lama sejak semalam terus berjaga-jaga.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadi serangan dari pihak keluarga korban, aparat kepolisian dari Polres Mimika sejak Selasa pagi diterjunkan ke Kwamki Lama.

Menurut informasi yang dihimpun, pembunuhan terhadap Dorkas dilatarbelakangi masalah perselingkuhan.

Dorkas yang diduga berselingkuh dengan Jhon Kum pada Senin malam sekitar pukul 19.30 WIT tewas setelah ditikam oleh Elkin Uamang, keluarga Jhon Kum.

Korban mengalami luka pada rusuk bagian kanan. Seorang korban lainnya, Lusia Kum menderita luka karena terkena anak panah.

Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Timika, namun nyawa Dorkas akhirnya tidak tertolong.

Sedangkan Lusia telah dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika untuk mengeluarkan anak panah dari tubuhnya.

Almarhumah Dorkas rencananya akan dimakamkan siang ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kwamki Lama.

Usai pemakaman, kedua kubu yang bersitegang akan dipertemukan di rumah David Wandikbo untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi.

Kwamki Lama merupakan lokasi pemukiman warga suku-suku dari wilayah pegunungan Papua. Wilayah ini rawan terjadi perang suku.

Pada 2006, perang suku antara suku Damal dan Dani di Kwamki Lama berlangsung selama lebih dari empat bulan hingga menewaskan belasan orang dan ratusan lainnya luka-luka. (*)

COPYRIGHT

Komnas HAM: Hentikan Spekulasi Pelaku Teror Freeport

(ANTARA/Humas Polda Papua)@
(ANTARA/Humas Polda Papua)@
Kendaraan milik PT.Freeport menyusuri jalan Timika-Tembagapura dengan pengawalan ketat/ilustrasi. (ANTARA/Humas Polda Papua)@
Timika (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas) HAM mengingatkan semua pihak menghentikan spekulasi tentang siapa sesungguhnya pelaku yang telah menebar teror di areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua sejak Juli-September.

“Kami meminta seluruh pejabat negara berbicara sesuai tupoksinya. Jangan membuat pernyataan yang membuat bingung masyarakat dengan menuding kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas,” kata anggota Komnas HAM, Nur Cholis SH MA saat dihubungi ANTARA dari Timika, Senin.

Menurut Nur Cholis, saat ini Komnas HAM sedang mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai pihak tentang persoalan apa yang sesungguhnya terjadi di areal obyek vital nasional (obvitnas) itu sejak 8 Juli lalu.

Pengungkapan siapa sesungguhnya yang terlibat dalam kasus teror di Freeport, demikian Nur Cholis, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lokasi kejadian.

“Kalau semua orang berbicara seenaknya tentu akan memberatkan tugas polisi dan juga Komnas HAM karena akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi,” tambah Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM itu.

Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Nerius Katagame menilai tuduhan kepada kelompok tertentu sebagai dalang teror di areal Freeport selama ini belum tentu terbukti.

Nerius mengatakan, sangat mustahil jika penembakan yang berulang kali terjadi di areal Freeport dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa yang tidak memahami cara menggunakan senjata api canggih.

Tokoh masyarakat Amungme, Karel Beanal meminta polisi segera mengungkap pelaku teror di Freeport agar masyarakat Mimika bisa bernapas lega.

“Kami minta Pak Kapolda beri ketenangan kepada warga Mimika dengan segera mengungkap siapa sesungguhnya pelaku teror di Freeport apakah kelompok Keli Kwalik ataukah kelompok lain,” kata Karel Beanal saat bertatap muka dengan Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto di Timika belum lama ini.

Terkait insiden teror di Freeport, Polda Papua telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka adalah AY (30), DB (25), EB (26), TB (25), SB (30), YB (18) dan EK.

Enam dari tujuh tersangka itu diduga terlibat kasus penembakan dan dijerat pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Sedangkan seorang tersangka lainnya diduga terlibat kasus kepemilikan amunisi dan dijerat UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman yang sama.

Berkas para tersangka tersebut kini sedang diteliti oleh pihak Kejaksaan Negeri Timika. (*)

Pelaku Penembakan di Freeport Bukan Kelompok Separatis

Brigjen Pol Drs. Achmad Riadi Koni, SH
Brigjen Pol Drs. Achmad Riadi Koni, SH

MERAUKE (PAPOS)—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol Drs. Achmad Riadi Koni, SH menegaskan, pelaku penembakan yang terjadi di wilayah Freeport, Timika bukan kelompok separatis. Mereka yang melakukan penembakan adalah para kriminal bersenjata.
Penegasan itu disampaikan Wakapolda Papua usai melakukan tatap muka dengan anggota Polres Merauke, Senin (31/8) kemarin.
Menurutnya, saat ini, situasi di daerah Freeport aman terkendali, namun pengamanan oleh pasukan dari Polda diback up TNI tetap dilakukan sebagaimana biasa.
“Kita juga sudah menangkap tujuh orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses pemeriksaan terhadap mereka masih sedang berlangsung,” ungkap Wakapolda.

Penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata itu, kata Wakapolda, selalu berpindah-pindah sehingga terkadang menyulitkan aparat untuk melakukan pengejaran. Ditambah lagi dengan medan wilayah yang sangat menyulitkan sehingga para pelaku pun langsung menghilang setelah melakukan aksinya. Meski demikian, polisi masih tetap melakukan penjagaan secara ketat guna mengantisipasi jangan sampai ada yang melakukan penembakan terhadap para karyawan Freeport.

Ditanya tentang jumlah personil yang diitempatkan di sekitar lokasi Freeport, Wakapolda mengungkapkan, kurang lebih 1000 orang. Sebagian besar personil dari Polda sedangkan sisanya adalah TNI.
“Saya belum bisa memastikan sampai kapan personil di Freport akan melakukan penjagaan dan pengawasan, tetapi yang jelas bahwa situasi saat ini dalam keadaan aman terkendali,” katan

Puluhan Prajurit Marinir Kawal Pulau Terluar Papua

Prajurit Marinir bakal mengamankan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto.

BIAK—Puluhan prajurit Marinir TNI AL dikerahkan untuk mengawal perairan dan Pulau Mapia,Barasi dan Pulau Panairoto yang merupakan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI AY Nasution di Biak, Senin, mengatakan,kehadiran prajurit Marinir di pulau terluar itu dalam rangka menjaga kekayaan potensi alam serta melindungi wilayah Negara Kesatuan RI.

"Saya akan melihat langsung prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar di Mapia," ungkap Pangdam Mayjen AY Nasution menanggapi kegiatan pengamanan pulau terluar di Supiori.

Ia mengakui,wilayah pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto memiliki potensi laut yang melimpah sehingga harus mendapat penjagaan ketat agar asset laut itu tidak diambil nelayan asing.

Tujuan lain pengamanan pulau terluar di Supiori,lanjut Pangdam Nasution, agar wilayah perairan laut milik NKRI itu tak diklaim negara lain seperti yang pernah terjadi pada beberapa pulau di Indonesia misalnya Sipadan dan Ligitan.

"Bagaimana situasi penjagaan pengamanan pulau terluar, saya akan melihat langsung ke lapangan supaya bisa mengetahui suka duka prajurit Maninir dalam menjaga pulau terluar Mapia dan sekitarnya," papar Pangdam Nasution.

Pangdam Mayjen TNI AY Nasution menurut rencana pada Senin akan meninjau Pulau Mapia bersama rombongan Gubernur Barnabas Suebu,Kapolda Papua, Irjen Pol.FX Bagus Eko Danto.(ant)

Ditulis oleh ant
Selasa, 01 September 2009 02:33

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan dan Perdamaian Papua Kecewa

JAYAPURA-Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan dan Perdamaian Papua yang juga gabungan penasehat hukum empat tersangka penyerangan Mapolsek Abepura pada Kamis (9/4) masing-masing Yance Yogobi, Dino Agubi, Andi Gobay dan Jhoni Hisage yang kini dalam proses penyidikan di Mapolda Papua mengaku kecewa dengan penyidik Polda Papua.

Ketua Tim Penasehat Hukum keempat terdakwa, Gustaf Kawer, SH, mengaku kecewa karena hak-hak kliennya tidak sepenuhnya diakomodir. Padahal seharusnya penyidik proaktif untuk memfasilitasi hak-hak tersangka menyangkut pendamping (PH) mengingat keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951.

Petani Kampung Selayar Kembali Berkebun

Warga NKRI Berkebun di Abe Gunung
Warga NKRI Berkebun di Abe Gunung
BERKEBUN : Para petani di kampung Selayar kembali berkebun Senin (1/6) kemarin di perbukitan gunung Tanah Hitam. Poto ini diambil ketika aparat gabungan melakukan penyisiran, Kamis (28/5)

Warga petani Tanah Hitam kembali beraktifitas pasca teror sekelompok orang bersenjata di perbukitan Gunung Tanah Hitam tempat warga berkebun walaupun masi dihantui rasa was-was
Oleh: Ernes/Papua Pos

SEJAK adanya penampakan sekelompok orang bersenjata di perbukitan Gunung Tanah Hitam sepekan lalu, praktis selama waktu itu aktifitas berkebun warga petani di Kampung Selayar terhenti. Namun pada Senin (1/6) kemarin, warga petani Tanah Hitam ini sudah kembali berkebun, meskipun masih dibayangi rasa takut.

Cukup kondusifnya situasi disekitar perbukitan Gunung Tanah Hitam itu, berkat penyisiran beberapa kali dilakukan oleh tim gabungan aparat keamanan dari anggota Polsekta Abepura di buck-up anggota Brimob dan anggota Polresta Jayapura. Penyisiran bukan hanya di sekitar lokasi kebun petani saja, melainkan jauh ke arah atas melewati 6 perbukitan di Gunung Tanah Hitam.

Dari pantauan Papua Pos di Kampung Selayar terlihat warga setempat mulai berani naik ke kebun mereka di gunung untuk

menanam dan memanen hasil. Ahmad (38) salah seorang warga mengatakan sejak kejadian ( pada Senin 25/5, red) dirinya tidak pernah lagi ke kebun, hal tersebut dikarenakan masih adanya rasa was-was takut mendapat serangan dari kelompok orang bersenjata.

Setalah penyisiran aparat kemanan puncak bukit ke 6 ia bersama teman-teman yang berkebun di tempai tersebut mulai naik ke kebun untuk memetik panen kebun. Menurut Ahmad, bersama teman-teman warga setempat kebun untuk memanen hasil kebun seperti nenas, lombok, tomat, jeruk, pisang dan pepaya yang terlambat di panen.

11 Kursi di DPRP Digugat untuk Pejuang 1969

Ramses Ohee

Ramses Ohee, Cari Jabatan Lagi?
Ramses Ohee, Cari Jabatan Lagi?

JAYAPURA (PAPOS) -Masalah 11 kursi di DPRP yang dikhususkan untuk orang asli Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, kembali digugat. Kali ini gugatan sampaikan Ketua Barisan Merah Putih Ramses Ohee yang juga Ondoafi Waena.

Ramses meminta agar amanat Otsus menyangkut jatah kursi di DPRP dikembalikan pengangkatannya kepada masyarakat adat dan pejuang pembebasan Irian Barat dan bukan diperebutkan oleh partai politik (Parpol). Dikatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 1962 tanggal 1 Januari 1962 jo Pempres No 1 tahun 1963 tertanggal 1 Mei 1963 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat peralihan yang isinya memuat pengangkatan anggota DPRGR berasal dari adat tokoh adat dari seluruh wilayah Irian Barat dan pejuang pembebasan Irian Barat.

Maka itu, jatah 11 kursi di DPRP termasuk 9 kursi di DPRD Papua Barat dan 2 kursi di DPR RI dikembalikan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP dan Pempres tersebut. Ramses menjelaskan secara konsideran peraturan tersebut telah dikutip menjadi salah satu dasar hukum dalam Undang-Undang Otsus No 21 Tahun 2001.

Sehingga wajar bila Masyarakat Hukum Adat, Keluarga Besar Masyarakat Adat Tanah Papua dan Pejuang Pembebasan Irian Barat menghendaki agar 11 kursi di DPR Papua dan 9 Anggota DPR Papua Barat dan 2 anggota DPR-RI dikembalikan pengangkatanya kepada mereka.

Benarkah OPM Dibalik Rusuh di Papua?

Keberadaan TPN/OPM kerap melekat dibalik berbagai gejolak di tanah Papua. Seperti penampakan sekelompok orang bersenjata di kebun warga di perbukitan Gunung Tanah Hitam. Menariknya senjata yang digunakan kelompok-kelompok bersenjata itu tergolong canggih. Bahkan stikma itu sering memunculkan silang pendapat. Benarkah TPN/OPM dibalik itu?

Oleh:Wilfret/Papua Pos

WAKIL Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem SE sampai terheran-heran atas insiden yang kejadian di tanah Papua. Alex heran karena kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sudah merambah di pinggiran kota-kota.

Ketika ditanya wartawan di Jayapura dalam suatu kesempatan acara ia mempertanyakan keberadaan TPN/OPM dibalik serangkaian peristiwa itu.

“Saya heran kok OPM bergerak di pinggir-pinggir kota, seperti kontak senjata yang terjadi di Tanah Hitam dan penembakan kediaman kantor Bupati Puncak Jaya, setahu saya pergerakan OPM hanya di hutan-hutan dan daerah perbatasan antar negara, dengan cara bergerilya,” katanya.

Yang lebih mengherankan, Alex Hesegem, kelompok yang dituding OPM dan masuk kota tersebut dalam aksi terornya memakai senjata yang tergolongan canggih.”Masa senjatanya canggih-canggih, saya benar-benar heran,” katanya. Kendati kasus-kasus yang terjadi selama ini digolongan kasus kriminal.

Namun, karena pelakunya sudah menggunakan senjata api yang modern, tentu ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan. “Jika ada gerakan masyarakat menggunakan senjata, harus dihadapi juga dengan senjata,” tambahnya. Bahkan dalam pernyataannya dia mendesak aparat keamanan baik itu Polisi maupun TNI segera menghentikan aksi-aksi kelompok itu.

Sebelumnya, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicolas Messet, meminta semua pihak tidak mudah mengambing hitamkan kelompok OPM sebagai otak dari semua kerusuhan yang terjadi di Papua sejak pemilih legislatif 2009.

Sebab, indikasi semua kejadian kerusuhan itu direkayasa mulai terkuak. Dimana ada sekelompok orang yang memperalat orang Papua untuk melakukan tindakan-tindakan dengan imbalan Rp 50 ribu per orang,

TNI Bertekat Mewujudkan Papua Tanah Damai

TNI dalam Upacara HUT TrikoraTNI dalam Upacara HUT Trikora17 Mei lalu, Kodam XVII/Cenderawasih genap berusia 46 tahun. Dan Kamis (28/5) hari ini, HUT Kodam XVII/Cenderawasih akan diperingati di Lapangan PTC Entrop. Lalu bagaimana pandangan Pangdam A.Y Nasution mengenai HUT kali ini?

Oleh : Anyong/Papua Pos

HARI ini, Kamis (28/5) Kodam XVII/Cenderawasih melaksanakan resepsi peringatan HUT Kodam ke-46 yang diselenggarakan di Lapangan PTC Entrop menggelar Upacara Parade dan Defile, yang akan dihadiri seluruh Prajurit maupun pejabat Kodam XVII/Cenderawasih.

Mengusung Tema

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny