Masyarakat Jayawijaya Terancam Kelaparan

JAYAPURA (PAPOS) – Akibat hujan yang mengguyur kabupten Jayawijaya selama dua pekan terkahir ini, menyebabkan masyarakat terancam kelaparan karena tanaman mereka tidak bisa dipanen. Bahkan aktifitas masyarakat di beberapa Distrik di kabupaten Jayawijaya lumpuh total. Jika bantuan bahan makanan (Bama) tidak segera di drop, masyarakat terancam kelaparan.

Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRP yang memidangi kesejahteraan rakyat, Arnold Walilo,S.Pd kepada Papua Pos diruang kerjanya, Senin (23/2) kemarin.

“Saya baru pulang dari Jayawijaya, saya cukup prihatin melihat kondisi kehidupan masyarakat. Di beberapa titik masyarakat terancam kelaparan, jika pemkab Jayawijaya dan pemprov dalam hal ini Dinas Sosial tidak segera memberikan bantuan berupa bama,” katanya.

Parahnya kata politisi PNBK ini, walaupun masyarakat lebih kurang dua minggu ini dilanda banjir, tetapi belum ada gerakan dari pemkab setempat untuk membantu masyarakat. Pemkab hanya melakukan pendataan, tanpa ada upaya untuk memberikan bantuan. Padahal kata dia masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemkab, karena semua tanaman terendam banjir.” Saya kuatir, jika masyarakat tidak segera diberikan bantuan, masyarakat terancam kelaparan,” ujarnya mewanti-wanti.

Ada sejumlah daerah yang terkena banjir, misalnya distrik Obi Kossy, Distrik Musafak, Asologima, Kurulu dan Distrik Walelagama sebagian. Daerah yang terparah ada 3 distrik yakni Distrik Musafak, Kurulu dan Obi Kossy. Dampak dari banjir ini ujar pria kelahiran Jayawijaya ini 5 sekolah ditutup. Akibatnya aktifitsa sekolah lumpuh total.

Ke 5 sekolah yang dimaksud antara lain SD Inpres Muay, SD YPPK Musafat, SD YPPK Abulugmo, SD YPPK Helabolakma dan SD YPPK Eragama. ‘’Jadi selama dua minggu ini aktifitas sekolah tidak jalan sehingga dengan terpaksa anak-anak libur dengan sendiri karena sekolah terendam banjir,’’ katanya seraya menambahkan rasa kecewanya terhadap instansi terkait yang tidak punya kepedulian bagaimana agar proses belajar anak-anak tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Selain sekolah, beberapa gereja juga ikut terkena banjir, seperti paroki Musafa, Gapela Abulugmo, Gapela Sipema dan Gapela Elabolakma. Konon kata dia akibat banjir, jemaat tidak bisa sembayang (masuk gereja) seperti biasanya, Minggu (23/2). Disamping gereja dan sekolah, padi yang siap panen, gagal dipanen karena dihantam banjir, seperti desa Musafak, Karulu dan Kuaselagma. Demikian juga ubi-ubian terendam banjir. Bahkan masyarakat mulai merasakan gatal-gatal.

Penderitaan yang dirasakan masyarakat ujar Arnold perlu mendapat perhatian dari pemkab Jayawijaya dan pemprov Papua dalam hal ini dinas social untuk memberikan bantuan berupa bama. ‘’Sebab dari pengamatan saya ketika berada di lokasi tersebut belum gerakan dari pemkab untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Karena itu, kita minta kepada pemkab dan dinas social untuk memberikan tindakan penyelamatan kepada masyarakat yang terkena banjir,’’ ujarnya dengan nada prihatin. (bela

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 24 Februari 2009

Wempi Wetipo : Di Wamena, Peluang Konflik Sangat Besar – Terutama Menjelang Pemilu Legislatif Mendatang

WAMENA – Bupati Wempi Wetipo, S.sos, M.Par selaku pembina politik di Kabupaten Jayawijaya mengatakan, menjelang proses pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jayawijaya bahkan di kabupaten pemekaran lainnya sangat sarat dengan terjadinya peluang konflik. Hal itu dikarenakan penyelenggara pemilihan umum (KPUD) hanya ada satu yaitu KPUD Jayawijaya yang membawahi 5 kabupaten sehingga sangat dipikir akan menimbulkan peluang konflik.

“Ya kita mengetahui bahwa KPUD yang ada saat ini hanya satu dengan membawahi 5 kabupaten sehingga kenapa tidak salah kalau kita pikir peluang terjadinya konflik sangat besar,”ungkapnya kepada wartawan baru-baru ini.

Oleh karena itu, Bupati menghimbau supaya semua partai politik (parpol) yang ikut mensukseskan pesta demokrasi agar bersaing secara sehat dan baik sehingga peluang konflik tidak terjadi. Karena, kata dia, proses ini bukan seperti melamar pekerjaan, tapi ini merupakan amanat rakyat yang dibawa sebab ketika sudah siap masuk dalam arena politik maka berarti bicara untuk kepentingan rakyat dan bukan kepentingan bicara diri sendiri.

Lebih lanjut dikatakan, ketika banyak orang terdaftar sebagai caleg tapi sedikit yang terpilih maka itulah kemauan rakyat dan bukan kemauan pemerintah, dengan demikian, semua elemen harus berjiwa besar menerima kekalahan dan menerima kemenangan sebab itu sudah melalui keputusan rakyat. Kemudian orang yang terdaftar tersebut harus siap mental dalam arti siap mental untuk menang dan siap mental untuk kalah karena pertarungan ini bukan hanya diikuti oleh satu atau dua orang saja melainkan banyak orang.

Misalnya, jelas Bupati Wempi, Distrik Wawalagama 3 kursi yang diperebutkan tapi caleg yang masuk 39 orang untuk merebut 3 kursi maka bagaimana 39 orang caleg bisa memperebutkan 3 kursi ini. Hal inilah yang perlu kita lihat dalam arti bahwa apakah akan menimbulkan konflik atau tidak, untuk itu perlu dihimbau supaya semua bisa saling bijaksana. Kalaupun ada permasalahan disalah satu kabupaten maka pihaknya meminta supaya diselesaikan di daerahnya dan tidak membawa di kabupaten induk.

” Ada kesepakatan melalui surat pernyataan supaya jangan membawa dosa dari kabupaten induk ke kabuapaten pemekaran tapi sekarang kami mau balikkan kata tersebut supaya jangan membawa permasalahan dari kabupaten pemekaran ke kabupaten induk. Untuk itu, saya juga mau menyampaikan bahwa kalau mau berdemo silahkan melakukan di kabupaten yang bersangkutan dan jangan melakukan di kabupaten induk dalam arti bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keamanan,”tandasnya. (nal)

Gubernur : Sistem Suara Terbanyak Rawan Konflik – Polda Akan Tindak Tegas Pengacau Pemilu

JAYAPURA- Gubernur Papua Barnabas Suabu, SH mengungkapkan, sistem Pemilu dengan menganut suara terbanyak bagi Caleg untuk lolos ke kursi lembaga legeslatif dinilai akan memunculkan kerawanan potensi konflik, baik antar Parpol maupun internal Parpol ( sesama Caleg).

Dikatakan, kerawanan konflik ini kemungkinan bisa terjadi, akibat adanya persaingan antar Parpol maupun antar Caleg internal Parpol untuk meraih kursi dilembaga legeslatif. Untuk menyikapi hal ini, Gubernur minta agar peran Panwaslu ( Panitia Pangawas Pemilu) lebih independent, profesional, dan tidak mudah diintervensi oleh kepentingan siapapun.

Penegasan ini diungkapkan Gubernur Bas Suebu saat menjadi pemateri pada Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVII/Cenderawasih di Aula Tony A Rompis Makodam, Kamis (19/2) kemarin.

Dikatakan, potensi konflik horizontal itu bisa terjadinya, akibat adanya sejumlah kepentingan seperti terjadinya manipulasi data penduduk dan pemilih yang dilakukan KPU dengan Parpol yang berkepentingan. Sebab, berdasarkan pengalaman, kejadian itu pernah terjadi di Kabupaten Mimika pada Pemilu 2004 lalu, dimana KPUD Mimika terlibat dalam proses pengubahan data pemilih yang bisa menguntungkan salah satu Parpol peserta Pemilu.

Kemungkinan pelanggaran Pemilu lainnya yang bisa memicu konflik horizontal menurut Gubernur adalah adanya perdagangan surat suara, terutama di daerah-daerah pedalaman. Bila pada Pemilu 2009 ini hal-hal tersebut masih saja terjadi, maka yang terjadi adalah penghianatan terhadap Pemilu.

” Saya pikir dana yang cukup besar yang telah negara keluarkan sama sekali tidak ada gunanya jika proses Pemilu masih diwarnai dengan berbagai kecurangan dan manipulasi. Karena itu saya berharap kepada seluruh Caleg agar memiliki dan memberikan pendewasaan politik yang baik, santun dan bermartabat,” pungkasnya.

Diungkapkan, tingginya persaingan antar Parpol maupun antar Caleg ini sendiri tidak terlepas dari sedikitnya jumlah kursi yang tersedia yang harus perebutkan ribuan Caleg.

Untuk DPD RI, 15 orang harus merebutkan 4 kursi. Di DPRP, 1103 Caleg akan memperebutkan 56 kursi. Sedangkan untuk di masing-masing Kabupaten/Kota, 200-500 Caleg harus memperebutkan 20-25 kursi.

Guna menghindari praktek-praktek kecurangan selama proses pelaksanaan Pemilu, KPUD maupun Panwas diharapkan dapat menjaga netralitasnya selaku wasit dalam sebuah pertandingan.

Sebab, jika mereka ini mudah diintervensi kepentingan Parpol, maka yang akan terjadi adalah akan memunculkan permasalahan yang sangat besar dan sulit untuk diselesaikan.

Polda Tindak

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen. Pol. FX. Bagus Ekodanto mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama saling menjaga ketertiban dan keamanan demi kelancaran dan kesuksesaan Pemilu. Sebab, jika ada pihak-pihak yang ingin berusaha mengganggu atau mengacaukan pelaksanaan Pemilu, Polda tidak segan-segan akan menindak tegas yang bersangkutan.

” Yang jelas Pemilu di Papua dan Papua Barat harus berjalan aman dan lancar. Jika nantinya ada gangguan hingga pada eskalasi gangguan bersenjata, kami dari jajaran Polda akan menindaktegas para pengacau tersebut. Intinya kami tidak akan kompromi dengan pihak-pihak atau kelompok manapun yang ingin mengganggu jalannya agenda nasional tersebut,” tegas Kapolda saat ditanya Cenderawasih Pos usai menjadi pemateri pada Rapim Kodam di Aula Tony A Rompis Makodam, Kamis (19/2) kemarin.

Menurut Kapolda, dalam pelaksaaan Pemilu 2009 ini ada beberapa potensi gangguan yang dapat memicu terjadinya kontigenji, seperti benturan fidik antara pendukung Parpol, penyerangan dan sabotase melalui rapat umum, serta penyerangan dari kelompok gerakan separatis bersenjata.

Guna menyikapi kemungkinan terjadinya gangguan pada saat pelaksaan Pemilu itu, pihaknya telah menyiapkan pola atau system pengamanan Pemilu, khususnya di lokasi-lokasi TPS ( Tempat Pemunggutan Suara).

Diungkapkan, penempatan jumlah kekuatan personel Polri di TPS-TPS disesuaikan dengan wilayah-wilayah yang dianggap rawan akan gangguan. Untuk daerah rawan 1, perbandingan aparat kepolisian yang diterjunkan di lokasi TPS adalah 2 : 4 : 2 atau 2 anggota Polri, 4 anggota Linmas untuk 2 TPS. Sedangkan, untuk daerah rawan 2, perbandingan anggota Polri yang ditempat ke setiap TPS adalah, 2 : 4 : 1 atau 2 anggota Polri, 4 anggota Linmas untuk 1 TPS.

Sedangkan penempatan kekuatan Polri di lokasi yang dianggap aman, perbandingannya adalah 2 : 10 : 5 TPS atau 2 anggota Polri, 10 anggota Linmas untuk 5 TPS. Untuk menunjang tugas-tugasnya, anggota Polri akan diberikan fasilitasi kendaraan agar mereka bisa melakukan patroli ke setiap lokasi secara mobile.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengantisipasi terjadinya tingkat kerawanan gangguan distribusi logistik Pemilu, Polda memberikan gambaran, agar sebaiknya H-30 hari seluruh logistik Pemilu sudah harus terkirim ke Kabupaten/Kota, H-10 logistik Pemilu sudah tiba di PPK dan H-3 logistik Pemilu sudah tiba di PPS.

Yang menjadi persoalan kata Kapolda, mampu tidak KPU melakukan pendampingan untuk menunjang kelancaran distribusi Pemilu.
Sementara itu, terkait pengamanan Pemilu di daerah-daerah rawan gangguan kelompok separatis, menurut Kapolda pihaknya akan meminta bantuan aparat TNI, terutama jalur-jalur mana yang dianggap memiliki potensi kontijensi. Hanya saja, bantuan TNI ini tidak harus sampai lokasi-lokasi TPS, melainkan cukup melakukan pengawalan di titik-titik yang dianggap rawan ancaman kelompok separatis bersenjata.

Namun yang jelas, Polri dan TNI tidak akan ragu-ragu lagi, jika nantinya kelompok-kelompok separatis bersenjata melakukan hal-hal yang bisa mengganggu jalannya Pemilu, pihaknya akan melakukan pengamanan secara totalitas. Soal perlunya tindakan pengejaran terhadap kelompok tersebut, menurut Kapolda akan dilakukan sesuai tahapan yang ada. (mud)

TNI, Puncak Jaya Rawan

JAYAPURA (PAPOS) –Pemindahan Kodim Agats ke Puncak Jaya sebagai rencana strategi Kodam XVII/Cenderawasih yang belum bisa terlaksana karena terkendala keterbatasan anggaran yang dimiliki TNI.

Demikian ditegaskan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution kepada wartawan usai memimpin Rapim Kodam XVII/Cenderawasih di aula Tony Rompis, Selasa (17/2) kemarin. Pemindahan Kodim itu menurut Pangdam bukan dipincu karena pemekaran wilayah, namun sebagai langkah strategi TNI untuk mengantisipasi daerah rawan konflik umumnya seperti daerah terpencil misalnya Puncak Jaya.

Dijelaskan Pangdam, wilayah seperti Puncak Jaya merupakan daerah yang perlu diwaspadai, namun pembentukan satuan baru TNI di daerah itu dilakukan didasari pada hakekat ancaman kedaulautan negara.

Disinggung Pemilu yang tinggal 53 hari lagi, TNI siap mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut dengan kesiapan membantu mengatasi keterlambatan pengiriman logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.

Antisipasi keterlambatan pengiriman logistic itu bilamana sewaktu-waktu TNI diminta untuk membantu asalkan ada persetujuan dari Mabes TNI serta adanya permohonan dari KPU. “TNI juga siap membantu Polri dalam pengamanan Pemilu,”tegas Pangdam.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Rabu, 18 Februari 2009

Kapolda Tinjau Kerusuhan Timika

AKSI : Warga long march Selasa lalu di kota Timika buntut dari kasus penembakan warga masyarakat oleh oknum polisi
AKSI : Warga long march Selasa lalu di kota Timika buntut dari kasus penembakan warga masyarakat oleh oknum polisi

TIMIKA (PAPOS) -Untuk memastikan kondisi terakhir situasi kota Timika pasca tertembaknya Simon Fader dan penyerangan Mapolsek Mimika Baru, Kapolda Papua Irjen Polisi FX Bagus Ekodanto, Rabu 28/1 kemarin, tiba di Timika.

Kapolda Papua dating di Timika bersama Tim Laboratorium Forensik dari Makassar, melakukan pertemuan dengan jajaran Kepolisian Mimika untuk mendengar secara langsung kasus yang terjadi di Mapolsek Mimika Baru.
Kegadiran Kapolda yang didampingi Direskrim Polda Papua Kombes Paulus Waterpauw yang sudah di tiba Timika sehari sebelumnya, selain mendapat laporan juga melihat barang bukti yang disita Polisi dari massa yang menyerang Mapolsek Mimika Baru, Selasa 27/1 sore.

Kapolda Bagus Ekodanto saat memberikan keterangan pers di Mapolsek Mimika Baru Rabu (28/1), mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Timika ada dua kasus. Menurut Ekodanto, kasus pertama adalah soal tertembaknya salah satu warga atas nama Simon Fader oleh aparat Kepolisian dan kasus tindakan anarkis warga saat mengantar jenasah ke rumah duka.

Kata Kapolda, untuk kasus bentrok aparat dengan warga di Kampung Kodok Minggu (25/1), terjadi ketika aparat dari Polsek Mimika Baru melakukan tindakan Polisinil, yaitu tugas untuk menghimpun data, menyelidiki kasus yang bertujuan melakukan proses penyelesaian terkait kasus keributan dengan warga di depan Bar Discotik.

Namun karena aparat terancam saat tiba di lokasi dan mendapat perlawanan, sehingga aparat menlpaskan tembakan peringatan. Dan dari beberapa tembakan peringatan tersebut, ada serpihan peluru yang mengenai salah satu warga.

“Karena peluru serpihan proyektil yang mengenai warga, berarti tembakan tersebut sifatnya tidak langsung diarahkan ke warga,” tegas Kapolda Ekodanto.

lanjut Kapolda, kasus penembakan tersebut juga terus diselidiki dan memintai keterangan dari beberapa saksi, termasuk serpihan proyektil dan senjata yang diduga digunakan aparat pada saat kejadian akan diuji balistik serta serpihan proyektil oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) dari Makassar.

Penyelidikan oleh tim Labfor tersebut akan dikembangkan dan memastikan senjata serta pelaku penembakan.“Kalaupun terbukti ada anggota dalam melaksakan tugasnya salah prosedur maka akan diproses sesuai hukum dan akan menindak anggotanya,” ungkap Kapolda.

Terkait kasus tertembaknya Simon Fader, terang Kapolda pihak penyidik sudah memeriksa 8 anggota Polisi serta 1 warga masyarakat. Sementara Kapolres Mimika AKBP Godhelp C Mansnembra saat diminta Kapolda menjelaskan awal terjadinya bentrok mengatakan, kasus awal yang terjadi di Bar Queen adalah saat warga dan dua anggota Polisi usai ke luar dari Discotik tersebut.

“Sampai saat ini tim penyidik masih mendalami penyebab terjadinya keributan di depan Discotik,”jelasnya.

Sementara dari bentrok aparat dengan warga, Selasa (27/1) lalu, di Timika dua warga tertembak. Dua warga yang terkena timah panas itu, Raymond Wetubun (28) dan Kace Rahangmetan (35), saat ini dirawat di RSUD Timika.

Kapolda Papua Irjen Polisi Bagus Ekodanto ketika dikonfirmasikan wartawan di Mapolsek Mimika Baru, Rabu 28/1 kemarin, mengatakan dua warga tersebut terkena tembakan dibagian pantat dan paha.

Dua warga yang termasuk dalam kelompok massa yang mencoba menyerang dan menembusi barikade Brimob di Mapolsek Mimika Baru, Selasa (27/1) sore, datang dengan membawa senjata tajam terpaksa berhadapan dengan aparat yang terus mempertahankan Mapolsek dari serangan warga.

“Massa yang datang dan menyerang Mapolsek sudah diberikan peringatan sesuai prosedur berupa himbauan dan tembakan peringatan, namun karena massa tetap bergerak maka, aparat melumpuhkan massa dengan mengeluarkan tembakan,” tegas Kapolda.

Kata Kapolda, sebelum terjadinya bentrok beberapa tokoh masyarakat telah bertemu dengan Kapolres dan Dirreskrim Polda Papua Kombes Polisi Paulus Waterpauw agar warga tidak membuat aksi, namun bentrok aparat dengan massa di sekitar Mapolsek Mimika Baru, akhirnya pecah.

Aparat menemukan dan mengamankan barang bukti yang dibawah warga. Barang-barang bukti yang saat ini diamankan adalah berupa busur, panah, parang, tombak, 9 buah bom molotov, badik dan sangkur.

Sehingga tegas Kapolda, massa datang bermaksud anarkis, selain menyerang Mapolsek Mimika Baru, warga juga merusak beberapa fasilitas seperti Pos Polisi dibakar, sebuah Bar Di Rusak, rambu-rambu jalan dan lampu pengatur kendaraan serta menganiaya salah satu anggota TNI dan merampas senjata api, walau beberapa jam kemudian perwakilan warga masyarakat telah mengembalikan senjata tersebut ke Mapolsek Mimika Baru.

Kapolda menegaskan, apa yang telah dilakukan warga tersebut merupakan tindakan anarkis, dimana tindakan tersebut jelas melanggar Undang-Undang, sehingga kasus tersebut akan dikembangkan penyelidikan dan akan diproses sesuai aturan.

Dari pantauan Papua Pos dua warga yang tertembak Raymon Wetubun dan Kace Rahangmetan saat ini masih dirawat di RSUD. Untuk memastikan jenis peluru yang ditembakkan aparat kepada dua warga, tim Dokter maupun tenaga medis saat menjelaskan kepada Kapolda Ekodanto, bahwa jenis peluru yang menngenai korban berbentuk peluru proyektil (peluru tajam).

Dari beberapa keterangan yang didapat dari petugas medis di RSUD dua warga yang tertembak telah menjalani operasi dan mengangkat serpihan proyektil pada Selasa (27/1) malam.

Dua korban terlihat didampingi oleh keluarga serta kerabat dekat dan Ketua Kerukunan Keluraga Maluku Tenggara Piet Rafra. Kepada wartawan beberapa kerabat dan keluarga menyesalkan dan menyayangkan tindakan aparat yang melakukan tembakan kepada warga, dan meminta agar kasus tersebut agar dapat diproses. (husyen)

Ditulis Oleh: Husyen/Papos
Kamis, 29 Januari 2009
http://papuapos.com

PBB Dukung Pembangunan di Jayawijaya

Wamena (PAPOS) – Kepala United Nations Development Programme (UNDP) dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Indonesia, El Mostafa, mengatakan dukungannya pada pembangunan di kabupaten Jayawijaya melalui kegiatan bersama enam lembaga yang ada di PBB yakni Unicef, UNDP, ILO, UNFPA, UNV dan WHO dengan berbagai pelayanan di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya. Menurutnya, keberadaan enam lembaga PBB tersebut secara bersama-sama mendukung pemerintah daerah maupun masyarakat di kedua kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan millennium. Melalui perpaduan program dari masing-masing lembaga akan mendukung pembangunan dikedua wilayah tersebut sekaligus mempererat kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah, masyarakat madani dan masyarakat adat.

“ Kerjasama antara lembaga-lembaga PBB disini adalah suatu contoh baik tentang bagaimana kita memadukan kekuatan dan bekerja sama untuk pembangunan,” ujar El Mostafa kepada Papua Pos di Wamena Kamis (18/12) kemarin.

Oleh karena itu PBB berkomitmen untuk bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat melalui berbagai program gabungan yang dapat menggurangi tupang tindih maupun kekosongan-kekosongan serta usaha yang maksimal.

Dijelaskannya, delapan tahun, 189 negara yang tergabung dalam PBB termasuk Indonesia, PBB berjanji untuk mengurangi kemiskinan sebesar 50 persen pada Tahun 2015 mendatang dengan mewujudkan peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejateraan umum di seluruh dunia.

Sementara itu, Sekretrais daerah Jayawijaya, Drs.Thomas Ameng menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pendekatan terkordinasi dari lembaga-lembaga PBB dan program kerjasama yang ada.

Menurutnya, kendala-kendala pada pencapaian tujuan pembangunan millennium di pegunungan tengah memang sangat berat. Namun pemerintah daerah yakin bahwa pencapaian bisa dilakukan dengan adanya dukungan kuat dari mitra-mitra pembangunan.

Menburut, Thomas Ameng, Kabupaten Jayawijaya setelah pemekaran memiliki 39 Distrik, 375 Kampung dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk kurang lebih 144.854 jiwa. Namum sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur di segala bidang.

Dia berharap melalui dukungan dari Badan Dunia (UNDP) diharapkan asa percepatan pembangunan di daerah ini untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah ini.(rico/cr-43)

Ditulis Oleh: Pappos/Rico/Cr-43
Jumat, 19 Desember 2008

Giliran Sebi Sembom Ditangkap

DIBAWA : Sebi Sembom dibawa ke Polda Papua dengan meng¬guna¬kan Kijang Avanza. Seti¬banya di Mapolda Papua

JAYAPURA (PAPOS) -Setelah ketua panitia dalam negeri IPWP (International Parlement for West Papua), Buchtar Tabuni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Makar, kini giliran Sebi Sembom, salah satu pengurus pembentukan IPWP dalam negeri, ditangkap oleh Dir-Reskrim Polda Papua.

Penangkapan itu dilakukan Rabu (17/12) kemarin di Makam Theys di Sentani, setelah yang bersangkutan melakukan jumpa pers yang menuntut pembebasan Buchtar Tabuni dari tahanan Polda Papua.

Sekitar pukul 12.45 WIT Rabu kemarin, Sebi Sembom dibawa ke Polda Papua dengan menggunakan Kijang Avanza. Setibanya di Mapolda Papua sekitar pukul 13.20 WIT, Sebi Sembom langsung digelandang ke ruang penyidik untuk menjalani peneriksaan hampir 4 jam lebih.
Pemeriksaan Sebi Sembom dilakukan secara tertutup. Bahkan pihak penyidik pun enggan memberikan komentar kepada wartawan. Namun dari penasehat hukum tersangka Iwan Niode SH dan Latifah Anum Siregar SH dapat dikorek beberapa keterangan.

Menurut Iwan pemeriksaan Sebi sebagai tersangka dalam keterlibatannya pada aksi demo dukungan Intenational Parlement for West Papua (IPWP) 16 Oktober lalu di Uncen dan Eks Expo Waena.

“Jadi, penangkapan ini dilakukan Polda Papua untuk memeriksa tersangka tentang keterlibatannya dalam hari dukungan terhadap IPWP di Parlement Inggris, terutama orasi-orasi yang dilakukan tersangka,” ujar Iwan kepada wartawan disela-sela pemeriksaan, kliennya.

Iwan mengatakan, kini pihak Direktorat Reskrim masih melakukan kroscek kepada tersangka terkait juga review Pepera yang pada saat itu yang disuarakan dalam aksi IPWP di Waena.

Hingga berita ini diturunkan, menurut Iwan ada 17 pertanyaan yang dilontarkan kepada kliennya, mengenai keterkaitannya dalam kepengurusan panitia dukungan terhadap IPWP itu.

“Sejauh ini kami melihat hal ini masih dalam prosedur, bahwa memang hal ini kewenangan Kepolisian yang memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan, kemudian ada indikasi pihak-pihak tertentu yang terlibat, maka mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Sebi Sembom,” jelas Iwan.
Dalam kesempatan itu Iwan Niode menambahkan, bahwa secara prosedur hukum dirinya bersama kuasa hukum lainnya akan tetap mendampingi hingga ke pengadilan.(islami)

Ditulis Oleh: Islami/Papos
Kamis, 18 Desember 2008

Waspadai, Jualan Kasus HAM Papua – Hari ini Ada Konsentrasi Massa

Catatan:
Sesungguhnya siapapun tidak menjadikan isu HAM sebagai jualan. Isu HAM adalah isu kemanusiaan, isu yang tidak pernah dan tidak akan pernah lenyap dari Bumi Cenderawasih sepanjang NKRI menjajah Tanah dan Bangsa Papua.
—————
JAKARTA – Integrasi bangsa Indonesia harus terus dipelihara dan dijaga. Saat ini salah satu ancaman disintegrasi terbesar adalah di wilayah Papua. Apalagi, kini mulai banyak operator-operator yang menjual kasus-kasus HAM di Papua untuk mendapatkan perhatian dunia internasional.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Wiwik Setiawati Firman mengemukakan bahwa masalah-masalah HAM di Papua sudah jauh membaik sejak 2004 lalu. “Memang hingga kini masih ada beberapa kasus yang disoroti dunia internasional, tapi kita juga terus mengupayakan langkah-langkah penyelesaian,” ujarnya di kantor Deplu, Jakarta kemarin (1/12).

Beberapa persoalan yang muncul antara lain masalah pemenjaraan Filep Karma dan Yusak Pakage yang divonis 15 tahun penjara. Yusak juga dianiaya karena mata kirinya dipukul oleh aparat. “Ini yang sedang kami dorong agar diproses. Hukuman terhadap keduanya juga banyak dipertanyakan karena hanya mengibarkan bendera Bintang Kejora,” lanjutnya.

Kasus ini sempat semakin mencuat ketika dibentuk kaukus International Perlemen for West Papua di Inggris. Meski hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris yang tidak signifikan, kelompok yang menjual kasus HAM Papua ini mengatakan bahwa dunia internasional berada di belakang kemerdekaan Papua.

“Ini yang harus dipahami dan diluruskan. Kami juga berkepentingan untuk menyelesaikan kasus-kasus di Papua, sehingga nanti dunia internasional bisa melihat bahwa tanah Papua telah damai,” lanjutnya.
Tanggal 1 Desember sendiri diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua yang ditandai dengan pengibaran bendera bintang kejora. Kemarin sendiri dari laporan di Papua, telah terjadi konsentrasi massa. Namun situasi tetap dapat dikendalikan.

Selain kasus Yusak Pakage juga ada masalah HAM Alex Wanda, yang mengaku bahwa dia bersama pacarnya Helen Wangi dilecehkan oleh oknum aparat marinir di Papua.

“Asintel sudah mengatakan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Tapi kita akan dorong biar dibuat BAP dan keputusan pengadilan yang memutuskan hal tersebut karena kasus ini telah masuk sorotan,” imbuhnya.

Angin segar terhadap pemerintah Indonesia muncul dari kepulangan Yunus Wainggai dan putrinya, Anike Wainggai ke Indonesia akhir pekan lalu. Setelah hampir tiga tahun berada di Australia, Yunus merupakan nahkoda perahu yang membawa 43 WNI asal Papua ke Australia pada akhir tahun 2005.
Dari dua kasus kepulangan sebagian dari kelompok tersebut, menunjukkan bahwa telah terdapat tipu daya dan janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Herman Wainggai dan kelompoknya.

Wiwik mengakui bahwa problem terbesar di Papua adalah masalah ekonomi sosial yang memprihatinkan. Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah, Papua masih termasuk daerah terbelakang yang tertinggal.

“Kondisi ini menjadi perhatian kami. Dari catatan kami yang harus dibenahi adalah transparansi pemerintah daerah di Papua,” tegasnya. (iw)

Kaka Bas Dikecam

DEMO : Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, kembali menggelar aksi demo damai di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (4/11) kemarin
DEMO : Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, kembali menggelar aksi demo damai di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (4/11) kemarin

JAYAPURA (PAPOS) – Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dikecam sejumlah denominasi Gereja-gereja di tanah Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, Selasa (4/11) kemarin saat menduduki kantor Gubernur dan DPRP. Demo dami yang dilakukan ini merupakan lanjutan aksi demo 4 Agustus lalu, ratusan massa mengkritisi kinerja dan kebijakan Kaka bas. Dari aksi demo itu juga terungkap kekesalan massa yang mengatakan Kaka Bas jarang ditempat dan menuding Otsus tidak jalan.

Kedatangan denominasi Gereja-gereja dari FKKI Provinsi Papua ini, menuntut aspirasi mereka yang disampaikan tiga bulan silam kepada pemerintah Provinsi Papua terutama Gubernur Barnabas Suebu, namun karena tidak mendapat jawaban, kelompok ini kembali melakukan aksi meminta jawaban atas aspirasi yang disampaikan.

Meski sudah bertahan beberapa jam di kantor gubernur Papua, keinginan massa yang terwadahi di FKKI tidak berhasil bertemu dengan gubernur dan tidak mendapatkan jawaban atas aspirasi yang dititipkan 3 bulan yang lalu.

Sekitar pukul 10.00 WIT, ratusan massa sudah menduduki kantor Gubernur Dok II, sambil menunggu massa lainnya, pendemo yang telah berada di tempat langsung menggelar ibadah, dengan melakukan nyanyian rohani.

Tuntutan FKKI Papua kemarin, mengecam Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan dan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini terbukti dengan banyaknya poster dan spanduk yang bertuliskan, -Kaka Bas ko Gubernur Papua, bukan DKI Jakarta, Kaka Bas ko Sip dan pintar, tapi masa Hatari lebih pintar dari ko-.

Massa juga mengecam Gubernur karena jarang berada di tempat khususnya di Papua, karena dari dua kali aksi demo yang dilakukan FKKI, Gubernur tidak dapat ditemui karena keluar daerah.

Hal ini yang membuat para pendemo kecewa, pasalnya aspirasi yang akan disampaikan harus diterima langsung oleh Gubernur tanpa bisa diwakili.

Dalam aksi demo damai kemarin, berbagai orasi dilontarkan masing-masing perwakilan.

Seperti yang dilontarkan Pdt. John Baransano, dalam orasi dirinya mengatakan, selama pemerintahan Gubernur Bas Suebu belum ada program-program telah mensejahterakan rakyat Papua.

Inginkan Gubernur

Tidak lama melakukan orasi, pendemo ditemui Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM untuk memberikan arahan sekaligus menerima aspirasi yang ingin disampaikan. Namun, massa menolak kehadiran Sekda di hadapan mereka dan memintanya kembali ke ruangannya, karena massa menginginkan Gubernur.

Setelah tak ada kepastian bahwa Gubernur akan menemui mereka, setelah melakukan orasi kurang lebih 3 jam, massa membubarkan diri dari kantor Gubernur, dan melanjutkan aksi ke gedung DPR Papua sekitar pukul 13.30 WIT dengan berjalan kaki.

Setibanya di DPRP sekitar pukul 14.00 WIT, massa langsung menggelar orasinya. Tak lama kemudian, pendemo langsung diterima Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM beserta beberapa Ketua Komisi.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada John Ibo, pendemo meminta agar KPK dihadirkan di Papua untuk mengoreksi penggunaan dana Implementasi Otsus di tanah Papua yang terkesan memboroskan.

Selain itu, mereka juga menolak pemberlakuan UU Pornografi dan Porno Aksi di Papua, karena terkesan bertentangan dengan adat di Papua.

Bukan hanya itu, mereka menolak pemberlakuan UU maupun peraturan yang bernuansa Syariah dalam bentuk apapun, yang berpotensi dapat mengganti Pancasila dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Kedua, mereka mendesak keseriusan pemerintah pusat, Gubernur Papua dan Ketua DPRP Papua, untuk segera menetapkan dan mengalokasikan 11 kursi bagi orang asli Papua di DPRP Papua untuk periode 2009-2014, juga mendesak agar dibentuk lembaga khusus ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua untuk mengelola dana Otsus secara proposional.

“Segera membentuk Komisi AD-Hoc guna merancang Perdasi dan Perdasus yang urgent bagi hidup orang asli Papua,” kata Pendeta Tom Infandi.

Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Kepala Biro Keuangan, DR. Achmad Hatari, M.Si dan Direktur Utama Bank Papua yang dipimpin orang luar, agar diganti oleh putra daerah. Hal ini ditekankan berdasarkan bukti bahwa yang bersangkutan dinilai tidak berkomitmen melaksanakan Perdasus Nomor 1 Tahun 2006, tentang pembagian dana penerimaan daerah Papua.

Setelah selesai menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, Ketua DPRP Papua, Drs. Jhon Ibo, MM mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, namun segala permasalahan butuh proses untuk menyelesaikannya. Maka setelah itu, massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIT.(islami)

Ditulis Oleh: Islami/Papua Pos
Rabu, 05 November 2008

Rektor Setuju Aparat Tidak Masuk Kampus – Kapolresta: Isu Penyisiran dan Intimidasi, Ulah Provokator

JAYAPURA – Aksi pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Kamis (23/10) berakhir. Ini setelah mahasiswa yang tergabung dalam senat fakultas akhirnya berhasil bertatap muka dan melakukan dialog langsung dengan rektor Uncen, Prof Batlazar Kambuaya di halaman aula utama kampus Uncen di Abepura.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini disepakati bahwa aparat keamanan diberikan batasan dalam bertindak didalam wilayah kampus. Hal itu mengacu pada otonomi kampus itu sendiri. Sebelumnya mahasiswa bersikeras meminta kepastian soal dikembalikannya otonomi kampus dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam sistim keamanan kampus.

Alhasil usai melakukan orasi selama kurang lebih 2 jam di kampus Uncen Abepura, sekitar pukul 10.45 WIT, dengan menggunakan 7 truk dan 2 bus rombongan mahasiswa menuju Uncen Waena untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya yang sudah melakukan aksi serupa dipintu utama.Dalam perjalanan menuju kampus Uncen di Waena, rombongan sempat diperiksa tim gabungan Polresta dan Polsekta untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Giat sweeping yang kami lakukan merupakan giat perimbangan yang sasaran utamanya senjata tajam.Namun hingga akhir sweeping tidak ditemukan benda tajam,” ungkap Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen disela-sela razia.

Pantauan Cenderawasih Pos di Kampus Uncen di Waena, Koalisi Mahasiswa Peduli Kampus yang sedari pagi menutup pintu gerbang utama terus melakukan orasi yang intinya tetap mempertahankan agar tidak ada lagi bentuk militerisme dalam kampus. Beberapa tulisan yang dipajang sehari sebelumnya masih terlihat di gerbang utama.
“Kami menolak TN/Polri masuk kedalam kampus karena merusak kedaulatan mahasiswa.Jika tidak dipenuhi maka akan memboikot seluruh ruang perkuliahan,” ujar koordinator lapangan, Nasrul dengan nada tinggi.

Hanya banyak yang menilai aksi pemalangan di Uncen dalam ini sedikit berlebihan, pasalnya seluruh kendaraan dilarang untuk masuk dan orasi yang disampaikan terlalu menyudutkan pihak keamanan.

Dari hasil pertemuan, Rektor Uncen sepakat jika aparat keamanan tidak masuk untuk mencampuri permasalahan civitas akademika, apapun yang terjadi jika menyangkut permasalahan kampus maka pihak manapun tidak bisa mengintervensi.Namun ada hal yang dianggap bisa disentuh aparat keamanan yaitu jika terjadi bentuk kriminalitas di dalam kampus dan ini dianggap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

” Saya juga tidak setuju jika aparat masuk dunia kampus begitu saja apalagi terjadi intervensi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai rektor,” jelas Batlazar yang juga meminta aparat selektif menilai Uncen.

Yang dimaksud adalah selama ini jika terjadi demo maka yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun pengamanan adalah kampus Uncen padahal di Jayapura banyak kampus lainnya.Ini dianggap merugikan pihak Uncen karena mendapatkan image bahwa Uncen tempat atau sarang mahasiswa yang suka berdemo.

Koreksi juga ditujukan ke pihak mahasiswa dimana rektor meminta sikap dan tindakan memalang tidak lagi dilakukan mengingat banyak rugi dibanding untungnya.Dikatakan Uncen merupakan kampus besar milik Papua yang mahasiswanya tidak hanya dari Jayapura saja melainkan seluruh Papua. Gambaran ini menjelaskan bahwa semangat untuk melanjutkan pendidikan masih tinggi sehingga jika diganggu dengan sikap pemalangan maka banyak yang akan dirugikan.”Uncen dibangun untuk perubahan tahap kedua di Papua, bagaimana menyiapkan SDM yang bermutu untuk Papua kedepan.Jika aksi palang dijadikan kebiasaan lalu kapan Papua bisa berubah,” terang rektor.

Sementara itu, adanya tuduhan terhadap aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan intimidasi di kampus-kampus dan asrama mahasiswa, hingga berbuntut aksi pemalangan yang dilakukan oleh mahasiswa di Uncen, dibantahkan tegas oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH.
” Isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan dan menghembuskan informasi bahwa ada penyisiran di asrama-asrama mahasiswa dan sweeping dalam kampus. Itu tidak benar,” tegas Kapolresta Roberth Djoenso kepada wartawan, Kamis (23/10) kemarin.

Kapolresta menilai bahwa isu adanya penyisiran dan intimidasi sengaja dikembangkan dan disebarkan serta diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi dan untuk menciptakan instabilitas kamtibmas di Kota Jayapura.

Untuk itu, Kapolresta mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama untuk tidak begitu saja mempercayai dan tidak termakan dengan isu-isu tersebut. Apalagi, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Menurut Roberth Djoenso, aparat keamanan dalam hal ini, Polri dalam melakukan razia atau sweeping-sweeping yang digelar dijalan-jalan, semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi aman di kota ini. “Tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di kota ini. Tidak ada tujuan lain,” tandasnya.
Kapolresta mengatakan, jika ada yang menyebarkan isu adanya mahasiswa yang dipukul oleh aparat keamanan dan yang mengatakan ada yang hilang, hal tersebut sama sekali tidak benar. “Itu (tuduhan) tidak benar,” tandasnya lagi.

Kapolresta mensinyalir adanya upaya oleh oknum tertentu dan yang tidak bertanggungjawab untuk mempolitisir situasi ini yang menginginkan Abepura berdarah, 16 Maret terulang lagi di Kota Jayapura ini.

” Ini yang saya tidak kehendaki. Saya harapkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain untuk tidak terpancing dan termakan isu-isu yang sama sekali tidak bermoral, karena saya nilai itu merupakan upaya orang tertentu dengan cara-cara yang tidak bermoral,” ujarnya.

Terkait masih adanya aksi demo di kampus Uncen yang menolak adanya penyisiran dan intimidasi terhadap mahasiswa, Kapolresta Roberth DJoenso mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang terus berupaya untuk mencoba menghasut mahasiswa untuk turun kejalan. ” Tapi, Rektor sudah sampaikan bahwa akan adakan pertemuan di Kampus Uncen Baru, apalagi kelihatannya bukan mahasiswa asli Uncen yang ikut demo, tapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengaku mahasiswa Uncen, ya tujuannya untuk memperkeruh suasana dan mengganggu kestabilan kamtibmas di Kota Jayapura,” jelas Roberth Djoenso.

Dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mudah terpancing dan terhasut serta menjalankan aktivitas kuliah seperti biasanya. “Jangan mudah terhasut untuk turun ke jalan, demo dan lainnya sebagainya, karena situasi Kota Jayapura sampai hari ini masih aman dan terkendali,” ujarnya.

Jangan gara-gara satu dua orang, yang menghasut dan menghembus isu yang tidak benar, membuat situasi yang tadinya aman dan menjadi tidak aman, sehingga hal ini akan merugikan semua pihak, baik itu anak pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. ” Saya minta agar aktivitas seperti biasa dan kami dari aparat keamanan juga membantu menciptakan aman di kota ini,” imbuhnya.

Kapolresta menambahkan pihaknya akan tetap melakukan razia-razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) II sampai 25 Oktober 2008 lusa.

Dalam operasi pekat ini, sasarannya adalah premanisme, senjata tajam, senpi, miras termasuk minuman lokal dan racikan sendiri, narkoba, perjudian dan lainnya. Operasi pekat Ini, bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminal. (ade/bat)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny