Ini Foto Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sejumlah di Negara

AUSTRALIA, SUARAPAPUA.com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Papua Barat, yang jatuh pada 1 Desember, Free West Papua Campaign (FWPC), melalui halaman Facebook, mempublikasi sejumlah foto aksi yang berlangsung di sejumlah negara hari ini

Di Australia, aksi berlangsung di 10 kota. Di Kota Brisbane, puluhan massa aksi melangsungkan demonstrasi damai di depan King George Square, yang digelar sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

“1 Desember adalah tanggal khusus untuk semua orang Papua Barat. Dua tahun kemudian Papua Barat diserbu oleh militer Indonesia dan sejak saat itu diduduki secara brutal, dengan ratusan ribu orang Papua tewas,”

ujar panitia aksi dalam laman Facebook mereka.

Di Melbourne, aksi dilangsungkan di Federation Square, pukul 11.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan pemutara film Papua tentang pelanggaran HAM di Papua berjudul “Isolate”. Aksi ini di koordinir langsung oleh Black Orchid Stringband.

“Bertepatan dengan ulang tahun ke-53 ini, kami akan rayakan lewat pemutaran film, festival media, dan musik. Kami memberikan dukungan kepada kemerdekaan Papua Barat,”

tulis panitia aksi di laman Facebook mereka.

Di Kota Pert, aksi akan dilangsungkan di Konsulat Indonesia, yang terletak di 134 Adelaide Terrace PO Box 6683, East Perth, WA, 6892. Massa juga akan mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor ini.

Wiwince Pigome, inisiator aksi mengatakan,

“Kami menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan media internasional dan wartawan memasuki Papua Barat,”

katanya.

Aksii juga berlangsung di Inggris, Turkey, Amerika, Belanda, Papua Nugini, Vanuatu, dan sejumlah negara di dunia.

Baca berita selengkapnya: Peringati HUT Papua Merdeka, 10 Kota di Australia Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Senin, 01 Desember 2014 19:52 WIB,SP

AMP Peringati 53 Tahun Kemerdekaan West Papua Di Jakarta

 

Jakarta (01/12/14)- Ratusan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], hari ini, senin 01 Desember 2014, kembali menggelar aksi demionstrasi damai di Ibu kota negara Republik Indonesi (Jakarta). Aksi ini merupakan bentuk penyikapan Mahasiswa Papua, dalam merayakan HUT Kemerdekaan West Papua yang ke-53 Tahun (1 Desember 1961 – 1 Desember 2014).

Ratusan massa mahasiswa Papua yang berkumpul dari berbagai kota studi di pulau Jawa dan Bali ini, menggelar aksi, dengan membawakan tuntutan utama yang selalu disurakan oleh AMP, yaitu “Hak Penentuan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”. Dalam aksi ini, pada awalnya massa AMP berencana menggelar aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju istana kepresidenan Republik Indonesia, tetapi rencana itu dihalangi oleh satuan kepolisian polda Metro Jaya (Jakarta Pusat), dengan alasan aksi tersebut tidak diijinkan menuju ke kantor kepresidenan, karena atribut yang digunakan menentang kedaulatan negara. “Aksi ini tidak kami ijinkan untuk ke depan istana negara, sebab atribut yang digunakan sangat bertentangan dengan ideologi NKRI,” tegas aparat kepolisian yang bertugas.

Menanggapi pernyataan aparat kepolisian, tim negosiator yang telah ditugaskan akhirnya maju menghadap aparat kepolisian dan melakukan negosiasi, agar dapat melanjutkan aksi hingga depan istana negara, tetapi dalam hasil negosiasi yang diambil, kepolisian menyatakan akan memberikan ijin untuk melanjutkan aksi ke istana negara, asalkan baju bercorak bendera Bintang Kejora yang digunakan oleh massa aksi, harus dilepaskan. Menanggapi hal tersebut, tim negosiasi kembali berkoordinasi dengan korlap dan kordum aksi, dan akhirnya menyepakati untuk melepaskan atribut yang dikenakan, demi melanjutkan aksi hingga di depan istana kepresidenan..

Setelah kesepakatan dicapai, akhirnya massa diarahkan oleh kordum dan korlap untuk melanjutkan aksi menuju ke depan istana kepresidenan RI, tetapi pergerakan massa kembali dihalangi pihak kepolisian Polda Metro Jaya, tanpa alasan yang jelas, kepolisian kembali melarang massa aksi menuju istana kepresidenan, melihat sikap yang langsung memblokade jalan, massa AMP berusaha tetap maju dan melakukan aksi dorong dengan polisi yang telah melakukan blokade. Ketegangan sempat terjadi, tetapi ketegangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab massa AMP akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi ke depan istana negara, dan memili tetap ditempat (Bundaran HI), dan membacakan pernyataan sikap di sana.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan “Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”.{rk}

1 Desember, Bintang Kejora Berkibar di Merauke

Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014. Mereka meminta Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat dan menarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. CNN Indonesia/Safir Makki

Jakarta, CNN Indonesia — Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, tanggal 1 Desember ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora di Merauke, Papua.

“Ada satu kejadian di Merauke yaitu di Kelurahan Maro distrik Merauke Kota. Dikibar bendera Bintang Kejora dengan ukuran 128 sentimeter kali 55 sentimeter pada tiang setinggi 10 meter,”

kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie, lewat pesan singkat, Senin (1/12).

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima langsung dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende ini, bendera langsung diamankan dan polisi langsung melakukan penyelidikan.

Selain itu, menurutnya, sejauh ini situasi keamanan di Papua aman dan terkendali. “Kejadian nol, nihil.”

Untuk pengamanannya, kepolisian menggelar Operasi Aman Matoa V 2014 untuk mengantisipasi perayaan hari ulang tahun organisasi separatis itu dan menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2014.

Operasi dikakukan serentak semalam pada 19.00 WIT dan dimulai dengan Apel gabungan antara TNI dan Polri beserta unsur Pam Swakarsa di Markas Kepolisian Daerah Papua.

Setelah apel, aparat kepolisian melakukan patroli 24 jam untuk mengantisipasi pengibaran bendera Bintang Kejora dan kegiatan makar lainnya.

Sementara itu di Jakarta, sekitar 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di Bundaran HI menuntut diberikannya kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai demokratis bagi rakyat Papua Barat.

Selain itu massa juga menuntut agar pemerintah Indonesia menarik aparat TNI/Polri baik organik maupun non-organik dari Tanah Papua. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Freeport dan LN Tangguh ditutup dan menarik segala produk politik seperti otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih.
(obs)

Senin, 01/12/2014 12:59 WIB,CNN

Oknum TNI Terduga Jual Amunisi Adalah Kerabat OPM

JAYAPURA – Tiga oknum TNI ada yang diduga menjual amunisi ke kelompok TPN/OPM ternyata mereka adalah kerabat dari kelompok TNI/OPM tersebut. Ketiga Oknum TNI itu adalah, satu oknum anggota TNI aktif, satu masuk masa pensiun dan satu pensiunan.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Rikas Hidayatullah mengatakan, ketiga oknum TNI yang disinyalir ikut dalam transaksi amunisi, diantaranya Peltu Urbanus Wenda (Orang Lanny Jaya) yang merupakan pensiunan TNI, Sersan Dua Martinus Jikwa (Orang Lanny Jaya ) masa pensiunan dan Sersan Dua Arsyad Wagap masih aktif.

Menurut Rikas, ketiga oknum TNI tersebut diduga ada semacam lingkaran dari pihak TPN/OPM, yang mana kelompok tersebut mencari amunisi dengan melibatkan hubungan kekerabatan yang saling berkaitan.

“Dua orang yakni, Peltu Sersan Dua dan Martinus Jikwa merupakan anak asli dari Kabupaten Lanny Jaya. Dugaan sementara, kami melihat bahwa mereka ini kelihatan rata-rata orang Lanny Jaya. Meski Serda Arsyad orang Fak-Fak, tapi istrinya orang Lanny Jaya,”

akun Rikas.

Dijelaskannnya, dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam transaksi amunisi ke kelompok TPM/OPM di wilayah Lanny Jaya, bermula dari tertertangkapnya Rambo Wonda, Rambo Tolikara dan beberapa rekannya bersama seorang oknum Polisi, Briptu Tanggam Jikwa, pada tanggal 26 Oktober di Hotel Boulevar, Wamena, Kabupaten Lanny Jaya, dan setelah dikembangkan ada tiga orang disinyalir anggota TNI diduga juga mem-back up pasokan amunisi ke kelompok OPM.

Namun yang jelas, kata Rikas bahwa Pangdam sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyidikan tuntas terhadap keterkaitan anggota TNI dengan OPM.

“Ini butuh pendalaman. Ada prosesnya, sehari setelah kejadian panglima perintahkan Asisten Intelejen ke Wamena. Tim yang dibentuk langsung menangkap tiga orang yanng disinyalir anggota TNI,”

katanya.

Lanjut dia, setelah dilakukan penangkapan terhadap ketiga oknum tersebut langsung diprises dan diperiksa di POM. “Kami tidak mau jika penangkapan hanya berhenti di mereka. Kami berkomitmen setelah ini tidak ada lagi yang seperti itu, jika ada ancamannya berat,” ucapnya.

Lanjut dia, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih memerintahkan agar ketiganya diproses hingga tuntas. Hanya saja, salah satu dari ketiganya yakni Urbanus Wenda yang sudah pensiun dari kesatuan diserahkan ke polisi untuk diproses hukum dengan pidana umum.

“Dia kan sudah jadi masyarakat biasa. Makanya diserahkan ke polisi untuk ditindak lanjuti. Kalau dua ini masih kami lengkapi prosedur perkaranya. Penyisik POM Dam akan menyerahkan mereka ke Pengadilan Militer. Ini akan percepat. Tapi kami tidak mau salah, karena akan jadi resiko jika data, fakta bukti di lapangan tidak memenuhi,”

katanya.

Kata Kapendam, hingga kini pihaknya belum bisa memastikan asal amunisi yang diperjual belikan oknum tersebut. Menurutnya, POM masih menyusun ulang informasi yang diperoleh dan masih mendalami.Amunisi itu bisa berasal dari mana saja.

“Jadi saya belum bisa katakan itu dari TNI karena kami masih dalami. Karena belakangan inikan ada amunisi dari Ambon, PNG dan lainnya yang disita. Kalau sudah lengkap akan dinaikkan ke pengadilan. Kalau terbukti dihukum sesuai militer dan pidana umum. Yang aktif akan dihukum dipecat, kedua disesuai UU yang berlaku yaitu pidana umum. Ini sangat memprihatinkan.”

Amunisi di tangan kelompok OPM lanjutnya, dikemudian hari akan memakan korban yang bisa saja rekan mereka di kesatuan TNI sendiri. Ini ibaratnya jeruk makan jeruk. Atau pembunuh potensi dalam kesatuan.

“Panglima tidak inginkan hal itu. Kami imbau, semua anggota TNI harus benar-benar setia pada NKRI. Jangan pakai seragam TNI, didik sebagai prajurit tapi di belakang sebagai pengkhianat,”

ucapnya. (loy/don)

Sabtu, 15 November 2014 01:17, BinPa

Gubernur: Ancaman Purom Wenda Tak Perlu Ditanggapi

Lukas Enembe S.IP., M.H.JAYAPURA – Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., berharap untuk tidak perlu menanggapi adanya ancaman dari kelompok Purom Wenda yang akan melakukan penembakan terhadap warga, jika anak buahnya Rambo Wonda dan kawan-kawan tidak dilepas oleh pihak Kepolisian.

“Ini baru ancaman, tidak perlu ditanggapi dan saya harap agar Purom Wenda dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) lainnya yang masih berada di hutan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu masyarakat,”

kata Gubernur Enembe kepada wartawan di Hotel Horison Jayapura, Jumat (30/10) kemarin.

Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Papua ini, meminta untuk tidak boleh lagi terjadi kegiatan yang mengganggu masyarakat di Papua ini. Sebab dirinya memberikan kesempatan kepada anak-anak Papua yang masih Ada dihutan untuk kembali ke masyarakat guna bersama-sama membangun Papua.

“Tertangkapnya anggota polisi dan TNI sebagai penjual amunisi ke kelompok bersenjata tidak mengagetkan karena hal itu sudah pernah dilaporkan, namun tidak pernah ada tindak lanjut,” katanya.

Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam penjualan amunisi ke kelompok bersenjata sudah sejak dirinya masih menjabat Bupati Puncak Jaya dimana saat itu kekuatan kelompok bersenjata yang selama ini melakukan penembakan masih terbatas.

“Waktu di daerah Tingginambut sering bergejolak para anggota kelompok bersenjata. Nah sekarang mereka dapat amunisi darimana kalau bukan dari aparat keamanan sendiri,”

katanya menanyakan.

Bahkan lanjut dia, Peluru-peluru tersbeut dibeli dengan harga yang bervariasi hingga mencapai Rp1 juta per butir sehingga dengan ditangkapnya anggota yang menjual amunisi maka dugaan itu terbukti.”Amunisi-amunisi itu dijual akibat harga yang ditawarkan cukup tinggi sementara tingkat kesejahteraan aparat keamanan masih terbatas, kata Gubernur Enembe,” katanya.
Gubernur Enembe dirinya sudah melaporkan hal itu kepada Presiden SBY dan Panglima TNI.” Saya tidak persalahkan institusi tetapi person, di Papua itu tidak ada pabrik amunisi, tetapi kenapa mereka (OPM) bisa mendapat amunisi. Jadi itu dari siapa?,” katanya nada bertanya.

“ Saya sudah minta kepada Panglima TNI agar pengeluaran amunisi kepada anggota ditertibkan, pemakaian/pengiriman amunisi harus dihitung. Sebab di sana (pengunungan Papua) itu biaya hidup tinggi, jadi bisa saja mereka menjual amunisi, kalau 1 butir saja bisa Rp1 juta, oknum bisa-bisa saja menjualnya,”

tambahnya.

Bahkan menurut gubernur Papua, permasalahan di Papua itu karena ada saja yang mendukung pergerakan mereka, menyuplai amunisi bahkan mungkin senjata. Jadi pihak Kepolisian dan TNI harus melakukan pengawasan terhadap peredaran amunisi maupun senjata di Papua.

Sekedar diketahui, Tim khusus Polda Papua berhasil menangkap oknum Anggota Nduga beprpangkat Briptu TJ, bersama barang bukti 260 amunisi dari berbagai kaliber yang akan dijual ke KKB.

Selain itu tim juga menangkap lima anggota kelompok bersenjata, termasuk dua DPO yakni Rambo Wonda alias Kolor alias Enggaranggo Wonda dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara.

Polri Tantang Berperang

Sementara itu Polisi Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Papua menantang pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda dan Enden Wanimbo untuk berperang. Penegasan Kapolda ini terkait adanya terror Enden Wanimbo kepada Karo Ops Polda Papua via telepon seluler.

“Enden Wanimbo kemarin menelpon ke Karo Ops dan berbicara seolah-olah mengancam. Saya tantang dia kalau berani turun, ayo kita perang, jangan main ancam-ancam,”

ungkap Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Yotje Mende kepada wartawan di Merauke, Rabu (29/10) kemarin.

Tegas Kapolda, sudah jelas dan nyata-nyata bahwa Enden Wanimbo membuat teori-teori intimidasi terhadap kepolisian, namun teori itu tidak membuat kepolisian gentar. “Teori dia itu salah, kita ini terlatih,” ungkap Kapolda.

Ancaman Enden Wanimbo itu membuat Kapolda merasa berang. Kapolda janji dalam waktu dekat akan mengelar operasi besar-besaran untuk mencari Enden Wanimbo maupun Puron Wenda.

“Kita akan kejar mereka sampai ke ujung dunia. Saya akan melakukan operasi besar-besaran. Kita ini sebagai penegak hukum, kita sudah berulangkali memperingati mereka untuk serahkan diri,”

ujarnya.

Operasi besar-besaran yang akan dilakukan itu dengan target mencari kembali senjata yang selama ini dirampas oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk senjata jenis Arsenal yang menurut Kapolda ada di tangan Poron Wenda.

“Saya akan mencari senjata-senjata saya yang selama ini hilang, termasuk Arsenal yang selama ini di pegang Puron Wenda. Kita monitor dia masih bawa dan info terakhir dia beroperasi di daerah Pireme dan Walingap, Kabupaten Lani Jaya,”

beber Kapolda. (loy/moe/don/l03)

Jum’at, 31 Oktober 2014 17:12, BinPa

Cari Jasad Brigpol Maikel Bano Polisi Dikerahkan

Kapolda Papua Irjen Pol Yotjel MendeJAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol Yotjel Mende mengakui, hingga saat ini jasad Brigpol Maikel Bano anggota Polres Lanny Jaya, belum ditemukan. “Anggota dipimpin Wakapolres Jayawijaya masih mencari jasad Bripka Maikel Mano di sekitar aliran Sungai Lanny Jaya,” kata Irjen Pol Mende kepada Antara di Jayapura, Kamis.

Dikatakan, Brigpol Maikel yang bertugas di Polsek Maki itu diduga mengalami nasib naas saat melintas di kawasan Bolakme. Sementara itu data yang diterima Antara terungkap korban Bripka Maikel, Rabu (1/10) malam sempat bertemu dengan rekannya Brigpol Martinus Hisage dan sempat menawari korban bermalam di Polsek Bolakme karena sudah malam dan hujan. Namun korban tetap melanjutkan perjalanan dan Kamis (2/10) dilaporkan terjadinya penikaman terhadap korban Brigpol Maikel di Kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya.

Polisi Dikerahkan

Sebanyak 30 orang polisi dikerahkan untuk mencari jenazah Brigpol Maikel Bano, yang dilaporkan tewas akibat ditikam orang tak dikenal di kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Kamis sekitar pukul 08.00 WIT. “Tiga puluh orang polisi itu termasuk Kasat Reskrim dan Kasat Intel yang dipimpin Wakapolres Jayawijaya Kompol Sunuddin,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, di Jayapura, Kamis malam.

Ia mengatakan, kasus penikaman hingga tewas yang menimpa Brigpol Maikel itu diketahui Polres Jayawijaya sekitar pukul 08.30 WIT dari Asisten 2 Setda Jayawijaya yang meneruskan informasi dari Kepala Distrik Bolakme Hengky Tabuni yang menyerap informasi masyarakat.

Dilaporkan bahwa telah terjadi kasus penikaman terhadap Brigpol Maikel (anggota Polsek Makki, Polres Lanny Jaya) hingga meninggal dunia, di kampung Munak, Distrik Bolakme, Kabupaten Jayawijaya.

Sehari sebelumnya atau pada Rabu (1/10) sekitar pukul 20.00 WIT, Brigpol Maikel Bano sempat mampir di Polsek Bolakme, berteduh karena hujan, dan pada saat itu bertemu dengan Brigpol Martinus Hisage (anggota Polsek Bolakme, Polres Jayawijaya), dan menyampaikan bahwa ia akan mengantarkan undangan ke masyarakat untuk penyelesaian masalah, pada Kamis (2/10).

Ketika hujan redah, Brigpol Maikel pamit pada Brigpol Martinus Hisage untuk mengantarkan undangan tersebut, namun sempat dicegah oleh Brigpol Martinus mengingat perjalanan itu cukup jauh dan sudah larut malam, serta rawan karena hanya sendirian.

Bahkan, Brigpol Martinus sempat menganjurkan agar Brigpol Maikel menginap saja di Polsek Bolakme, namun yang bersangkutan bersikeras tetap melanjutkan perjalanan, hingga mencuat kasus penikaman tersebut.

“Setelah mendapat informasi, sekira pukul 10.00 WIT Timsus Polres Jayawijaya dipimpin Aiptu Yanuarius Wareyan bersama delapan orang anggota menuju lokasi kejadian guna mengecek kebenaran informasi sekaligus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),”

ujar Pudjo.

Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIT, anggota gabungan dalmas, intel dan reskrim (identifikasi) dipimpin oleh Wakapolres Jayawijaya Kompol Irwan Sunuddin didampingi Kasat Reskrim Iptu George Wattimena menuju lokasi untuk mendukung timsus sekaligus olah TKP serta melaksanakan tindakan kepolisian lain.

Beberapa jam kemdudian, Kasat Reskrim Polrs Jayawijaya melapokan kepada kepada Kabag Ops Polres Jayawijaya bahwa korban belum ditemukan di TKP sehingga dilakukan pencarian intensif. “Sampai saat ini belum juga ditemukan jenazah Brigpol Maikel yang dilaporkan telah meninggal dunia setelah ditikam itu. Namun di TKP ditemukan helm dan jaket yg terkena percikan darah yang diduga milik korban,” ujarnya.

Karena itu, polisi dituntut untuk bekerja keras mengungkap kasus penikaman hingga tewas itu, utamanya menghimpun bukti-bukti pendukung di lokasi kejadian. “Mengenai motif pembunuhan itu, sedang didalami apakah motif dendam, masalah-masalah kepolisian, motif cinta atau utang piutang, ataupun motif lain,” ujar Pudjo. (binpa/ant/ari/l03)

Sabtu, 04 Oktober 2014 12:27, BintangPAPUA.com

Ketua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

Stop menggunakan isu Papua merdeka untuk memuluskan niat jahat itu, hargai orang-orang yang sedang berjuang untuk nasib orang Papua dengan air mata dan darah,” tegas Yohan kepada suarapapua.com, di kampus Uncen, siang tadi (30/9/2014).

Menurut Yoan, isu Papua merdeka bukan untuk dipermainkan, sebab ribuan jiwa orang Papua telah mati hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten maupun provinsi, hargai perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut hak-hak politik mereka,”

tegasnya.

Lanjut Yoan, hampir semua pejabat Papua yang terjangkit kasus korupsi selalu mengatasnamakan masyarakat Papua, kemudian dilanjutkan dengan ancam-mengancam, agar tuntutan diloloskan.

Kata Yoan, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, supaya pemekaran benar-benar bermanfaat untuk orang Papua.

“Sudah pemekaran, tapi kalau membangun tidak dengan hati, tentu hanya akan merusak orang Papua sendiri, sebab banyak fakta di lapangan seperti itu,” tegas mantan ketua BEM Fakultas Teknik Uncen ini.

Sekedar diketahui, kemarin, dalam sidang paripurna, DPR-RI telah menolak meloloskan 60-an RUU pemekaran, sekitar 30 DOB yang diusulkan berasal dari Papua dan Barat.

Menurut ketua Komisi II DPR-RI, puluhan DOB tersebut tidak bisa dimekarkan karena negara tidak memunyai uang yang cukup untuk membiayainya.

Sumber: SuaraPAPUA.com, Oleh : Arnold Belau | Selasa, 30 September 2014 – 23.07 WIB | Editor: Oktovianus Pogau

Masyarakat Puncak Tolak Keberadaan OPM

JAYAPURA – Hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Puncak bersama TNI/Polri dan seluruh Tokoh masyarakat yang berlangsung di Kantor Bupati Puncak, Sabtu (27/9), telah memutuskan dan menyepakati untuk menolak keberadaan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di daerahnya, yang selama ini kerap melakukan penembakan terhadap masyarakyat dan TNI/Polri.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polis Sulistyo Pudjo Hartono mengungkapkan, dalam pertemuan itu dihadiri langsung Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran, DPRD, TNI/Polri dan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda.

Dalam pertemuan itu menghasilkan lima kesepakatan bersama yakni :

  • Pertama, kami masyarakat Kabupaten Puncak menolak keberadaan TPN/OPM diwilayah Kabupaten Puncak.
  • Kedua, kami masyarakat Kabupaten Puncak mendukung sepenuhnya aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Kabupaten Puncak.
  • Ketiga, kami masyarakat Kabupaten Puncak di semua Distrik meminta Pos pengamanan TNI/Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah ibu kota Kabupaten Puncak.
  • Keempat, kami masyarakat Kabupaten Puncak bersedia membayar denda adat sebesar Rp2 Miliar apabila dikemudian hari ada anggota keluarga kami yang membunuh aparat TNI/Polri dan masyarakat dan pihak yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut.
    Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mengenakan denda adat sebesar Rp2 Miliar kepada pelaku. Dan yang ikut serta dalam pembunuhan tersebut, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak membayar denda adat tersebut maka akan diusir dari wilayah Kabupaten Puncak.
  • Kelima, apabila dikemudian hari ada masyarakat yang memberikan perlindungan, tempat tinggal dan makanan kepada kelompok TPN/OPM meninggal dunia dikarenakan adanya kontak senjata antara aparat TNI/Polri dan TPN/OPM pada saat aparat TNI/Polri melaksanakan Patroli/Razia maka kami masyarakat tidak akan menuntut denda adat karena kami menganggap masyarakat tersebut telah bersalah.

Kesepakatan ini, menurut Pudjo merupakan hal yang luar biasa, karena seluruh masyarakat telah bersatu hati untuk tidak ada kelompok-kelompok yang mengganggu mereka.

Tentu kami dari pihak kepolisian akan mengedepan persuasif dalam menegakkan hukum,” tandasnya. (loy/aj/l03)

Senin, 29 September 2014 13:25, BintangPAPUA.com

1 Anak Buah Mathias Wenda Kembali ke NKRI

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:44, BINPA

Stanis Stanfa Chilong Anak Buah Mathias Wenda saat memberikan keterangan pers usai menandatangani pernyataan resminya kembali ke NKRI yang disaksikan, Pangdam XVII/Cenderawasih, Para Ondofolo, Ondoafi, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin. JAYAPURA – Salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional-Orang Papua Merdeka (TPN/OPM) bernama Stanis Stanfa Chilong (70 tahun), anak buah dari Mathias Wenda yang selama ini melakukan aksi penembakan di daerah Perbatasan Wutung RI-PNG kembali ke pangkuan NKRI, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin.

Kembalinya Stanis dengan nama sapaannya itu, diterima langsung Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI. Drs. Christian Zebua didampingi Wakil Bupati Keerom M. Markum, Para Ondoafi, ondofolo disekitar perbatasan, bersama sejumlah pejabat utama Kodam XVII/Cenderawasih, dengan ditandai dengan penandatangan pernyataan bahwa ia telah resmi kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Alasan kembali bapak berusia 70 tahun itu, karena dirinya sudah malas hidup di daerah perbatasan PNG yang selama ini hidup tidak beraturan. “Kenyamanan dan kesejahteraan, jauh berbeda ketika berada di Indonesia sehingga saya menyatakan kesetiaan kepada NKRI,” pungkasnya.

Disamping itu, ia kembali bukan karena paksaan dari siapapun akan tetapi merupakan niat dan tulus karena sudah sadar apa yang dilakukan selama ini. “Saya kembali ke NKRI tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” tandasnya.

Kepada wartawan, Stanis menyatakan selama 10 tahun terakhir ini mengaku sudah tinggal di Muara Tami-Indonesia. Bahkan, sudah mengelola kebun dengan baik dan berencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG untuk tinggal di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa, ia masuk ke NKRI hanya sediri tanpa membawa apa-apa, namun rencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG. “Nanti saya akan sampai bahwa kehidupan di Indonesia lebih baik, ketimbang di PNG,” tutur Stanis dengan ucapan bahasa Indonesia yang masih fakum.

Stanis juga mengakui di PNG masih ada Mathias Wenda salah satu pimpinan Kelompok OPM di daerah perbatasan. Mereka kerap berulah di wilayah Indonesia dan kemudian bersembunyi di wilayah PNG.

”Di sana ada bos satu, Mathias Wenda itu memang betul orang OPM. Kalau anak-anak yang tinggal di Baromo, Jako, Wutung itu orang raskol. Jadi memang banyak orang yang bikin masalah di sini lari ke PNG, orang bikin masalah di PNG lari ke sini,”

beber Stanis

Mengenai persoalan itu, Stanis meminta kepada pihak keamanan di Indonesian dan PNG agar membuat suatu kerjasama bersama untuk menangkap para pelaku kriminal yang berulah di kedua negara tersebut agar ia dan keluarganya nyaman dalam menjalani kehidupan baru.

Saya mau ada surat berat antara PNG dan RI, biar bisa kerja sama saling tangkap yang bikin masalah, itu biar kami semua aman,” ungka kata hati Stanis yang salah satu anaknya telah masuk pendidikan Militer di Jakarta.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI Christian Zebua menyatakan bahwa masuknya Stanis tersebut adalah bukti bahwa keamanan di perbatasan, khususnya di wilayah NKRI sudah aman dan kondusif.

Pangdam juga menyambut dengan tangan terbuka kepada siapapun orang yang hendak menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, terlebih harapannya kepada masyarakat yang masih bergabung dengan KKB.

“Stanis adalah salah satu orang yang selama ini mengikuti gerakannya Mathias Wenda, dan dengan sadar menyatakan gabung dengan NKRI dan akan menyampaikan imbauan kepada saudara-saudaranya yang ada di PNG untuk gabung dan membangun daerahnya,”

kata Pangdam kepada usai usai menyaksikan penandatanganan pakta kesetiaan dari Stanis Stanfa Chilong.

Mengenai perjanjian keamanan diantara Indonesia dan PNG, Pangdam menyatakan sudah berjalan dengan cukup bagus dan sudah sering saling membantu. Namun untuk MoU secara resmi sendiri antara TNI dengan Tentara PNG masih belum dilakukan, karena harus dibicarakan kembali antar kedua pihak.

“Memang kalau ada masyarakat yang berbuat kejahatan di Indonesia, berbuat kejahatan di Papua Nugini, ini lebih kepada tindakan-tindakan kepolisian. Jadi kita koordinasi dengan mereka untuk menghadapi kelompok bersenjata,”

kata Pangdam Zebua. (Loy/don)

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:50, BINPA

JAYAPURA – Dari hasil pemeriksaan secara mendalam terhadap dua jurnalis Asing asal Perancis masing Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV, diduga melakukan kegiatan (spionase) mata-mata kepada kelompok KKB di Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende M.H., M.Hum., ketika ditemui wartawan di DPRP mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap dua jurnalis asing asal Negara Perancis dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dua Jurnalis Asing yang sudah melakukan komunikasi dengan KKB di Papua itu, masing-masing, Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV Perancis masih dalam penahanan keimigrasian Kota Jayapura.

Kapolda Yotje juga mengaku, akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi, pasalnya dua jurnalis Asing tersebut sudah di Imigrasi. “Dua Jurnalis sudah digelar perkaranya, dan kesimpulannya mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran keimigrasian,” kata dia.

Disamping menetapkan mereka sebagai tersangka, Polda juga akan mencari bukti dan terus menggali kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan selama berada di Papua. “Bukti-bukti dari dari laptop memang ada kegiatan mata-mata, jika ada terbukti maka kita akan melakukan penegakkan hukum,” tegas dia usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRP dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI memperingati HUT ke-69 kemderdekaan RI yang berlangsung di Aula DPRP, Jumat (15/8) kemarin.

Kapolda Yotje menjelaskan, pelanggaran keimigrasian itu adalah Visa turis yang disalah gunakan untuk melakukan peliputan. Selain pelanggaran visa, polisi juga mencurigai ada pelanggaran lain dan kegiatan lain, namun sementara diserahkan ke imigrasi untuk lakukan penyelidikan dan tetap polri membackup penyelidikan.

“Pemeriksaan saat ini masih kewenangan imigrasi sesuai dengan aturan dari imigrasi. Jikalau masa penahanan selama 20 hari belum selesai proses penyelidikan maka akan bisa dilakukan penambahan masa penahanan 20 hari lagi,”

jelasnya.

Untuk pasal yang dikenakan kepada dua jurnalis Asing ini, tambah Kapolda Yotje, bahwa keduanya dikenakan pasal 122a UU nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi dengan ancaman penjara lima tahun penjara.

Di tempat berbeda, Staf Kedubes Prancis, Dominique Romeu Bert ditemui di Mapolda Papua, mengatakan, mengakui bahwa kedua orang warga Asing asal Peranis ini masih aktif sebagai jurnalis di ARTE TV Prancis. “Kami sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian dan imigrasi bahwa keduanya memang jurnalis di Perancis,” katanya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Menganai masa berlaku kepemilikan Kartu pers habis sejak tahuan 2006, Romeu menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa keduanya memang wartawan. “Untuk sementara pihak kedutaan akan terus mengusahakan dalam pemeriksaannya dan pasti mereka akan di dampingi pengacara,” tandasnya. (loy/jir/don)

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny