Lambert Mau Berunding, Purom Ngotot Merdeka

Pasukan TRWP, Rimba New Guinea — Pasukan Tentara Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan saat Kongres I TPN/OPM 2006 yang memisahkan Organ militer dari organ Politik

Lambert Pekikir : Masalah Papua harus diselesaikan dengan perundingan. Antara Indonesia, Papua dan pihak ketiga.

TPN-OPM_dari_dailyUSAHA mendorong perundingan damai antara Papua dan Indonesia untuk penyelesaian akar masalah di Bumi Cenderawasih, yang digagas Koordinator Umum OPM Lambert Pekikir, menuai beragam pendapat. Salah satunya datang dari Panglima Tinggi Tentara Pertahanan Nasional OPM Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Purom Okiman Wenda.

“Silahkan OPM bicara begitu, kami dari TPN hanya minta kedaulatan penuh, kemerdekaan, bukan perundingan atau apapun,”

kata Purom Okiman Wenda kepada SULUH PAPUA, Ahad.

Menurut dia, perundingan damai tidak akan membawa harapan bagi kebebasan Papua. Sebaliknya yang terjadi adalah konflik tak berkesudahan dan jatuhnya korban jiwa.

“Masalah Papua tidak selesai dengan perundingan, kita tegas, kedaulatan, kalau ada yang ingin perundingan, kami tidak setuju,”

ujarnya.

Ia menambahkan, apapun resikonya, pihaknya tetap menuntut merdeka. “Kami bukan minta pemekaran atau kesejahteraan, kami minta kedaulatan, dari dulu TPN selalu begitu.”

Purom termasuk orang yang dicari setelah sejumlah aksinya menewaskan petugas. “Saya tidak takut, saya kuat, anak buah saya banyak,” katanya.

Ia mengatakan, jumlah personelnya mencapai ratusan. “Wilayah Operasi saya di Puncak Senyum, Puncak Jaya dan di Tiom, ada juga operasi di Sinak, anak buah saya, ada yang kentara, ada yang diam diam (bersembunyi),” katanya.

Purom mempunyai sejumlah senjata otomatis hasil rampasan. Salah satunya didapat saat penyerangan terhadap Markas Kepolisian Sektor Distrik Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Selasa, 27 November 2012. Tiga polisi tewas ketika itu. ”OPM tembak. Saya yang pimpin penyerangan itu,” kata Purom.

Purom disebut juga sebagai orang yang bertanggungjawab atas penyerbuan rombongan polisi, Rabu 29 November 2012 di daerah pegunungan. “Mereka (rombongan polisi) menggunakan sekitar 22 mobil. Ada lima yang kami tembak,” katanya.

Purom pandai menyamar. Kalau lagi butuh logistik, ia berani turun sendiri ke Kota Mulia, Ibukota Kabupaten Puncak Jaya.

“Tentara tidak tahu, kami jadi orang (warga) biasa saja.”

Purom akan terus mengangkat senjata demi Papua Merdeka. “Saya waktu bulan Juli kemarin, ada naikan Bintang Kejora, itu bukti bahwa saya masih ada, kita akan berjuang sampai mati.”

Aksi terakhir Purom, adalah ketika memberondong mobil ambulans yang sedang mengevakuasi warga sakit. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas. Penembakan terjadi di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Rabu 31 Juli 2013, sekitar pukul 14.10 WIT. “Iya, itu kami yang tembak, mobil ambulans itu membawa tentara, bukan orang sakit,” katanya.

Puron adalah bekas anak buah Goliat Tabuni. Mereka berpisah sejak Kabupaten Lany Jaya terbentuk. Purom Wenda memboyong anak buahnya, dan kemudian mendirikan markas di Puncak Senyum yang dinamai Kodap (Komando Daerah Operasi) Pilia.

December 10, 2013 0

Brimob Disersi Jadi Pelatih OPM?

Wakapolda Papua Brigjen Paulus WaterpauwJAYAPURA – Salah seorang anggota Brimob Jajaran Polda Papua dikabarkan desersi dari pelaksanaan tugasnya, bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan kabar menyebutkan Brimob Disersi tersebut menjadi pelatih tembak OPM. Hanya saja kabar itu dibantah Polda Papua.

“Kabar mengenai adanya anggota Brimob yang bergabung dengan kelompok OPM sama sekali tidak benar, namun kalau ada yang disersi atau meninggalkan tugas, bisa jadi ada,”

ujar Wakapolda Papua Brigjen Paulus Waterpauw, Rabu 4 Desember.

Menurutnya, anggota yang desersi pun hanya beberapa orang.

”Memang kami akui ada yang desersi, tapi itu bisa dihitung jari, mereka juga sedang dicari untuk kembali ke kesatuannya,”

kata dia.

Issu atau rumor terkait adanya anggota yang desersi, sambungnya, sudah beredar sejak tahun lalu, tapi setelah di inventarisir hanya dua orang yaitu di Paniai. “Indikasinya memang ada 2 orang anggota Polri yang desersi di Paniai, tapi bukan bergabung dengan OPM,”ucapnya.

Sebelumnya, issu atau rumor tentang sejumlah anggota Brimob Polda Papua bergabung dengan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Matias Wenda, yang bermarkas di Viktoria Perbatasan RI-PNG, merebak. Mereka bergabung, untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Salah satu warga Kabupaten Keerom yang namanya enggan disebut mengatakan, ada salah satu anggota Brimob aktif berinisial SW bergabung dengan OPM pimpinan Matias Wenda. Kemudian dia dipercaya menjadi pelatih atau pembina para militer OPM di Viktoria.

Kelompok Matias Wenda, Yan Korari dan Lambert Pekikir diduga memiliki persenjataan jenis Mozer, AK 47 dan M16. (jir/don/l03)

Kamis, 05 Desember 2013 11:00, Binpa

December 6, 2013 0

Mahasiswa Papua di Pulau Jawa-Bali Mentuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri

Banner Tuntutan Mahasiswa Papua di Surabaya, 1 Desember 2013

Menyusul berbagai aksi, pertunjukan film, diskusi dan demonstrasi di berbagai kota studi di seluruh pulau Jawa dan Bali, termasuk melompat masuk pagar Konsulat Australia di Bali, kini seluruh komponen mahasiswa Papua, dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi dengan tema menuntut NKRI mengembalikan kedaulatan bangsa Papua yang telah dirampok di kota Surabaya, Jawa Timur.

Aksi mahasiswa Papua dilakukan seperti biasa, diwarnai dengan orasi-orasi, tarian-tarian adat dan teriakan-teriakan “Papua Merdeka”. Para mahasiswa juga menghias diri dengan hiasan khas Papua dan mengenakan pakaian Adat, pakaian pembeda jatidiri Papua: Koteka dan Sali.

Demonstrasi dan tuntutan kali ini menjadi istimewa karena mulai tanggal 1 Desember 2013, bendera Bintang Kejora secara resmi berkibar di Kantor Gubernur DKI Port Moresby, yang menandakan tabir merah, yang selama ini dipasang oleh NKRI dengan ancaman, suap dan pembayaran menggunakan perempuan Indonesia kepada pejabat sipil, kepolisian dan militer Papua New Guinea sampai kepada pertukaran anak dengan para pejabat PNG terbukti tidak mampu menghapus jatidiri dan hargadiri bangsa Papua, dari Sorong sampai Samarai.

Menyusul peluncuran “Sorong – Samarai Campaign” bulan lalu yang dipimpin Fred Mambrasar, kini kita menyaksikan pengibaran Bendera Bintang Kejora di sebuah Kantor Pemerintahan dari negara yang sudah merdeka dan berdaulat di kawasan saudara-saudara serumpun Melanesia, menyusul even-even yang sama kita saksikan terjadi berulangkali di Republik Vanuatu. Kampanye Sorong-Samarai kali ini tidak sekedar gaung, ia benar-benar terbukti memasuki kantor-kantor pemerintahan negara tetangga West Papua: Papua New Guinea.

Dukungan dan aksi yang dilakukan mahasiswa Papua se Jawa-Bali tahun ini secara khusus dan tegas menuntut NKRI untuk memberikan kesempatan kepada bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri. Dan tuntutan mereka bahwa referendum ialah solusi yang paling tepat, paling demokratis dan bermartabat.

December 4, 2013 0

LMA Papua: Polda Sudah Bertindak Sesuai Adat

Beberapa waktu terakhir, keamanan dinilai belum maksimal. Terjadi gangguan di sejumlah tempat yang berujung pada kontak fisik.

Menurut Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya kepolisian daerah (Polda) Papua sudah bertindak sesuai prosedur adat dalam melindungi masyarakat.

“Kepolisian hanya melaksanakan tugasnya yaitu melindungi rakyat jadi mereka sudah bertindak sesuai dengan adat, kasih dan budaya,”

katanya kemarin.

Menurut dia, tindakan kepolisian dalam mengamankan oknum pengganggu kemanan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka (polisi: red) hanya ingin melindungi warga dari kelompok yang ingin merusak atau menggangu keamanan masyarakat.

“Itulah pekerjaan mereka. Jadi, tidak bisa kita salahkan,”

katanya.

Pemerintah, kata Ketua LMA, tidak menjalankan perannya . sedianya pemerintah merangkul masyarakat yang ingin memisahkan diri, membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang beseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (D/CR5/R5)

Selasa, 03-12-2013, SuluhPapua.com

December 3, 2013 2

BPSDM Papua Rancang Draf Migrasi

JAYAPURA—Terkait adanya pertambahan penduduk di provinsi Papua yang setiap tahunnya kian menunjukan peningkatan signifikan, Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua (BPSDM) Provinsi Papua merancang draf peraturan penduduk.

Draf tersebut yang mengatur perpindahan penduduk ke provinsi Papua, hal itu diungkapkan Kepala Badan SDM Papua Provinsi Papua, DR. Zakharias Giay,SKM,M.Kes,MM kepada sejumlah wartawan saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis ( Rakornis ) di salah satu hotel di Jayapura, Rabu (27/11/2013)

“Kami telah merancang draft migrasi pertumbuhan penduduk di Papua, hal ini guna peningkatan SDM di Papua, mengingat SDM di Papua masih sangat minim,“

ujarnya.

Pembahasan draft ini tentunya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab BP SDM Papua Provinsi Papua saja, akan tetapi juga seluruh instansi yang ada dalam pemerintahan provinsi Papua.

Berbicara masalah kemajuan SDM Papua menurut Giay, tidak hanya dalam lingkup pendidikan, akan tetapi meluas hingga pada tingkat ekonomi, oleh karenanya migrasi di Papua juga perlu dibahas.

Draft yang disusun instansi yang dilahirkan pada era Gubernur Barnabas Suebu ini kedepannya akan dibuat suatu peraturan Gubernur yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengingat Papua merupakan daerah otonom, dimana pemerintah pusat memberikan hak kepada Papua untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya.

“Sebenarnya kami ingin merancang suatu perdasi terkait migrasi kependudukan di Papua, akan tetapi hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan undang undang lain, oleh karenanya kami merancangkan suatu peraturan gubernur“,

jelasnya.

Sementara itu rancangan draft migrasi saat ini sudah berjalan, dan pihaknya mentargetkan akhir tahun depan sudah dapat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

“Dalam draft tersebut juga dituliskan orang yang boleh masuk dan tinggal Papua,”

pungkasnya.(fg/lmn/hpp)

Jumat, 29 November 2013 – 10:25:41 WIB, Diposting oleh : Administrator, HarianPagiPapua.com

November 29, 2013 0

1 Desember, Jangan Ada Pengibaran ‘BK’

Deer TabuniJAYAPURA — Ketua DPRP Deer Tabuni, S.E., M.Si., menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota, agar jangan melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) pada tanggal 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat.

“Mari kita maknai HUT Kemerdekaan Papua Barat pada 1 Desember mendatang dengan damai dan indah melalui doa syukur,”

imbuh Deer Tabuni di ruang kerjanya, Kamis (28/11).

Karena, kata Deer Tabuni, bila ada pengibaran Bintang Kejora nanti akan berhadapan dengan pihak keamanan. Tapi, pihak keamanan juga harus duduk bersama agar bisa mengayomi masyarakat Papua sekaligus menjadikan Tanah Papua sebagai tanah damai tanpa ada perbedaan apapun.

Deer Tabuni mengatakan, pihak masyarakat membantu Kapolda dan Kapolres seluruh Tanah Papua bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian sesuai misi dan visi Gubernur dan Wagub Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu Ketua DPRP menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menghindari hal-hal yang dianggap melanggar tindak pidana.

“Pengibaran Bintang Kejora tak boleh dilakukan di Tanah Papua, karena akhirnya menelan korban jiwa, “

kata Deer Tabuni.

Ditambahkan Deer Tabuni, pihaknya juga menghimbau kepada KNPB agar tak melakukan aksi demo pada 1 Desember. Apalagi Kapolda telah menegaskan tak mentolerir dan tak memberikan izin demo bagi siapapun.

“Kegiatan seperti demo, lalu tempatnya, acaranya berlangsung dimana dan apakah pengibaran Bintang Kejora bisa dilakukan atau tidak. Itu semua harus ada izin dari pihak keamanan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan,”

ujar Deer Tabuni, seraya menambahkan, kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman apabila ada izin dari pihak keamanan. (Mdc/don/l03)

Jum’at, 29 November 2013 02:13, Binpa

November 29, 2013 0

“Tak Ada Papua di Luar NKRI”

Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H.JAYAPURA — Indonesia adalah juga milik warga Papua. Tak ada Papua di luar wilayah NKRI. Tak ada ide maupun pemikiran apa pun yang dilakukan kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan pengibaran bendera bukan merah putih akan ditindak tegas. Demikian antara lain diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., ketika melakukan kunjungan kerja ke Polda Papua, Jayapura, Rabu (27/11).

“Kami mengharapkan kedepan tak ada lagi niatan-niatan oleh sekelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari NKRI,”

tegas Kapolri didampingi Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dikatakan, mengibarkan bendera merah putih karena merah putih ada di dalam dada semua warga Indonesia. Apalagi dengan kondisi kini begitu besar perhatian Presiden untuk membangun Papua, antara lain melalui pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk bersama membangun Papua dan untuk meningkatkan infrastruktur yang ada.

Sementara itu terkait pengamanan 1 Desember yang diperingati sebagai HUT OPM, khususnya di Puncak Jaya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis S ditempat yang sama menerangkan pihaknya melakukan razia, melakukan tindakan kepolisian, patroli serta pendekatan Community Policing (Polisi Masyarakat) yakni melakukan penggalangan dengan semua kelompok masyarakat di Mulia, agar masyarakat, TNI /Polri aman.

Disentil kenapa tak dilakukan penggalangan masyarakat di wilayah Tingginambut, dia mengatakan, situasinya belum memungkinkan.

Jenderal (Pol) Drs. Sutarman, S.H., mengatakan pihaknya turun ke wilayah Papua, bahkan kunjungan kerja pertama setelah dilantik menjadi Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Drs. Timiur Pradopo beberapa waktu lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan Polri sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Ditanya rencana pembentukan Polda Papua Barat, kata Kapolri, pembentukan Polda Papua Barat belum tentu dilakukan tahun 2014, karena masih harus mengajukan anggarannya.

Dikatakan, pihaknya telah mempunyai pembentukan Polda baru. Pasalnya, setiap daerah pemekaran harus dibentuk satuan Kepolisian yang ada di Pronvinsi maupun Kabupaten/Kota mengikuti struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah. Tapi juga tergantung APBN untuk membangun kantor, perumahannya, sehingga agak terlambat untuk mengikuti pemekaran daerah yang selama ini terjadi baik ibukota Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Sehingga itu bagian masukan tentu ini terkait dengan anggaran yang kita miliki kedepan. Kalau anggarannya ada kalau perlu segera kita bangun. Tapi kalau anggarannya belum ada tentu juga kita tak bisa,”tegas Kapolri.

Ketika kunjungan kerja ke Raja Ampat yang itu juga Polres pemekaran. Setelah Polresnya dibangun ada perumahan Kapolres dan Wakapolres. Tapi menjadi persoalan anggota yang bekerja, ternyata tak ditampung di perumahannya dia tinggalnya di Sorong akhirnya pulang-balik setiap minggu, karena untuk kepentingan keluarga.

“Kalau membawa keluarga juga ndak ada di tempatnya. Mau kost tapi kostnya juga mahal,”

tukas Kapolri.

Kata Kapolri, inilah yang menjadi persoalan sehingga kalau perlu membangun perumahannya dulu, rumahnya Kapolres, rumahnya Wakapolres, rumahnya anggota. Kantornya belum dibangun rumahnya sudah ada. Rumahnya bisa digunakan kantor sementara. Masih perlu dilakukan evaluasi. (Mdc/don/l03)

Source: Kamis, 28 November 2013 18:59, Binpa

November 28, 2013 0

KNPB Didesak Hentikan Kekerasan

Paulus WaterpauwJAYAPURA — Polda Papua menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kerusuhan, ketika demo KNPB mendukung pendirian kantor perwakilan OPM di Port Moresby ibukota Papua New Guinea (PNG) di Expo, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Selasa (26/11).

Penyesalan itu diungkapkan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw didampingi Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., ketika menyampaikan keterangan di Mapolres Jayapura Kota, Selasa (26/11).

Agar tak terjadi lagi korban material maupun korban jiwa dalam waktu mendatang, terang Wakapolda, pihaknya mendesak KNPB segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya korban material maupun jiwa, khususnya warga sipil yang tak ada kaitannya dengan peristiwa tersebut.

Dikatakan, pihaknya menyampaikan kepada KNPB untuk tidak melakukan aksi demo, karena aparat keamanan tidak akan pernah memberikan izin. Apabila KNPB tetap ngotot demo, maka aparat akan menindak tegas dengan melakukan pembubaran paksa dan proses hukum.

“Kami paham tujuan kalian untuk memisahkan diri dari NKRI, tapi tak boleh mengganggu Kamtibmas,”tegas Wakapolda.

Langkah-langkah hukum terhadap pendemo, Wakapolda menambahkan, pihaknya telah menahan 28 aktivis KNPB di Mapolres Jayapura Kota, guna proses hukum lebih lanjut.

Ditanya tentang Ketua Umun KNPB Buchtar Tabuni dan Juru Bicara KNPB Wim Rocky Medlama, Wakapolda mengatakan, pihaknya segera memanggil Buchtar Tabuni untuk mempertanggungjawabkan aksi demo tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak Lapas Abepura terkait status Buchtar Tabuni, karena sebelumnya yang bersangkutan terlibat kasus pengerusakan dan penghasutan ketika demo KNPB beberapa waktu lalu,” ujar Wakapolda.

Kata Wakapolda, pihaknya juga menyita sejumlah senjata tajam, senjata api dan bom molotov yang ditemukan di rumah penduduk dan di Asrama Mahasiswa Rusunawa, Waena. Masing-masing 1 baju loreng milisi, 2 unit TV, 3 lembar bendera Bintang Kejora, 1 buku IPWP dan Pengadilan Makarm 1 kartu keluarga, 1 KTP, 1 Laptop merk Axio, 1 botol besar bom molotov, 2 botol kecil bom molotov, 6 unit HP, 3 buah korek gas, 1 tas, 1 dompet wanita, 3 pisau, 3 parang, 2 sabit, puluhan busur dan anak panah, 1 bendera KNPB bertuliskan Lawan, 1 spaduk bertuliskan Kami rakyat Papua Barat menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Vanuatu untuk Membawa Masalah Papua Barat ke Forum PBB

“Kami menghimbau kepada warga untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa,”

imbuh Wakapolda.

Sementara itu, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, S.IK., menyatakan tak ada korban jiwa di kubu KNPB, karena semua korban jiwa telah didata di RS Dian Harapan dan RS Bhayangkara. Namun dari pihak Kepolisian menderita cedera di bahu setelah terkena lemparan batu dari massa KNPB.

“Tim medis RS Dian Harapan menyampaikan 4 korban telah dirawat, sedangkan Syamsul Ma’arif (korban penusukan) berhasil dioperasi selama empat jam karena mengalami perdarahan,” tutur Kapolres. (Mdc/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:36, Binpa

November 27, 2013 0

Pemerintah RI dengan PNG Belum Temui Kata Sepakat

Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya, sedangkan Pemerintah PNG di wakili oleh Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, saat meninjau lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNGJAYAPURA – Pembahasan mengenai lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNG yakni Wutung antara Pemerintah Indonesia dengan PNG, belum menemui kata sepakat. Hal itu tercermian dalam pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah RI yang diwakili Konsulat RI di PNG dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya dengan Pemerintah PNG yang diwakili Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, Selasa (26/11), kemarin.

Meski demikian, pertemuan berikutnya akan dilanjutkan setelah kedua belah pihak melaporkan kepada pimpinannya masing-masing mengenai pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam penundaan kesepakatan dimaksud.

Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, mengatakan, yang namanya pembahasan antar dua negara, itu pembahasannya memakan waktu lama (bertahun-tahun) baru menemui kata sepakat, sehingga disini tergantung bagaimana diplomasi yang dibangun secara baik dengan pemerintah PNG.

Dijelaskan, mengenai masalah ini, kedua tim yang dinamai Team Task Force, yang mana Task Force RI diketuai dirinya sendiri, sedangkan Task Force PNG diketuai Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok di lapangan mengenai pembangunan tugu dimaksud.

“Tugas tim ini adalah menyelesaikan hal-hal yang menyangkut di lapangan, seperti pembangunan tugu bagaimana, kemudian persoalan lokasi tanah dengan warga setempat, yang kita semua tahu bahwa lokasi tanah ini masih milik warga Wutung,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai kegiatan The First Meeting Of The Joint Technical Working Group Task Force On The Constructions Og The Skouw-Wutung-Border Plaque Monument, di Kantor Balai Imigrasi Perbatasan RI-PNG Moso, Distrik Muara Tami, Selasa, (26/11).

Diakuinya, pertemuan pertama kemarin (Selasa, 26/11) berjalan cukup alot, karena dari Pemerintah PNG meminta pengertian Pemerintah Indonesia terhadap lokasi yang sama-sama (RI-PNG) tentukan pertama di Tahun 2011 lalu, ditinjau ulang, mengingat Pemerintah PNG sedang membangun bangunan dan lainnya di wilayah perbatasan itu, dan di sini Pemerintah PNG mengkuatirkan jika dibangunan tugu itu akan mengganggu aktifitas pelintas batas.

Apalagi mengingat, dengan dibangunnya tugu monumen tersebut, itu menandai dibukanya akses langsung aktifitas lintas negara, tidak seperti sekarang yang hanya batas pada wilayah perbatasan semata.

Dengan adanya permintaan Pemerintah PNG dimaksud, tentunya penetapan kesepakatan lokasi awal pembangunan tugu ditunda, dan masalah tersebut dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat (RI), karena ada dua lokasi baru yang ditawarkan Pemerintah PNG, yakni, lokasi tawaran pertama 100 meter dari tanda batas ke wilayah NKRI, dan lokasi kedua yang ditawarkan pemiliki hak ulayat yaitu di daerah yang pemandangan obyek wisatanya bagus, yakni tepat berdekatan dengan tugu batas MM1.

“Jadi ini kami laporkan ke pemerintah pusat kita masing-masing, dan rencana pertemuan lanjutan awal tahun 2014, dan kami harapkan semuanya berjalan dengan baik, karena memang dasar kita adalah kerjasama yang baik,”

pungkasnya.(nls/don/l03)

Rabu, 27 November 2013 06:31, Binpa

November 27, 2013 0

Hadapi 1 Desember di Keerom Digelar Rapat Lintas Sektoral

KEEROM–Kapolres Keerom AKBP. Pasero,S.H.,M.H., mengungkapkan untuk pengamanan 1 Desember yaitu peringatan Hut Kemerdekaan Papua, maka Polres Keerom dan TNI serta jajaran Pemda Kabupaten Keerom telah melaksanakan rapat lintas sektoral yang dipimpin langsung Bupati Keerom Yusuf Wally, S.E.,M.M., di Aula Polres Keerom.

Rapat ini guna menghimpun atau mengkoordinasikan rencana pengamanan 1 Desember tersebut.

“Jadi pada hari ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna mengamankan Kabupaten Keerom terkait dengan menjelang 1 Desember ini, dimana dalam lintas sektoral tersebut dipimpin Bupati Keerom yang melibatkan semua unsur keamanan yang ada di Kabupaten Keerom,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Selasa (26/11).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan rapat terakhir pada tanggal 30 November mendatang, guna memantapkan pengamanan untuk Kabupaten Keerom, dimana untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan seperti penggalangan aparat keamanan dari TNI/Polri, dan satpol PP, serta ada juga razia –razia serta patroli gabungan setiap malam yang akan dilakukan.

“Masih ada satu kali rapat terakhir untuk memantapkan persiapan pengamanan terkait dengan 1 Desember yang nantinya kami akan lakukan penggalangan kekuatan gabungan dari TNI/Polri dan ada beberapa yang nantinya akan disiagakan didaerah –daerah yang dianggap rawan,”

jelasnya.

Selain itu juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan cepat percaya dengan isu–isu yang berkembang dilapangan sebab menjelang 1 Desember ini banyak isu berkembang dan belum pasti ada kebenaran dalam isu tersebut, sehingga jika memang masih dalam isu sebaiknya masyarakat tidak terprovokasi.” Kami harap masyarakat bisa menjalankan aktifitas rutinnya seperti biasanya, jangan mendengar isu yang tidak bertanggung jawab, dan kita perlu ada kerukunan dalam bermasyarakat, dan polisi sebagai mitra masyarakat akan sangat mendukung hal tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk 1 Desember ini pihaknya menjamin keamanan masyarakat, dan apabila ada indikasi kecurigaan masyarakat akan hal–hal yang mengganggu keamanan masyarakat, maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib yang terdekat, guna dapat ditindaklanjuti. (rhy/don/lo2)
Baca 8 kali

Rabu, 27 November 2013 08:08, Ditulis oleh redaksi binpa

November 27, 2013 0