Demo KNPB di Yahukimo, 1 Tewas dan 2 Kritis

Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K.JAYAPURA–Demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kantor Bupati Lama Kabupaten Yahukimo, Dekay Rabu (16/10), untuk mendukung pidato Perdana Menteri Vanuatum Moana Kalosil Carcasses pada Sabtu (28/9) dan meminta PBB menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Papua dan status politik yang cacat hukum dan moral, berakhir rusuh antara massa KNPB dengan massa Suku Kimial. Rusuh ini dipicu kasus dugaan perselingkuhan. Akibatnya, anggota KNPB yangberinisial TS dilaporkan tewas.

Sedangkan DS dan YB mengalami kritis dan tengah dirawat intensif di RSUD Dekay.

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., diruang kerjanya, Rabu (16/10). Dikatakan Kabid, massa berjumlah sekitar 250 orang menggelar aksi demo KNPB di Kantor Bupati Lama Yahukimo di Dekay, Rabu (16/10) dipimpin SP dan YP. Massa melakukan jalan kaki (long march) dari Jalan Gunung dan Ruko ke Kantor Bupati Lama Yahukimo.

Aksi demo KNPB awalnya berlangsung aman. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIT massa dari Suku Kimial dipimpin EM mencari TS dan MM, anggota KNPB yang sedang demo. Pasalnya, TS dan MM diduga telah selingkuh dengan istri EM inisial NK. Setelah ketemu, EM kontan mengejar TS sekaligus menikam menggunakan benda tajam sebanyak tiga kali mengenai dada kanan tembus punggung, pinggang kiri dan paha kanan sehingga tewas seketika.

Tak hanya itu, rekan TS lainnya inisial DS merasa cemburu dengan VL yang bersama mantan istrinya inisial YBkemudian DS berusaha menampar mantan istrinya. VL marah sekaligus mengejar DS dan menikam mengenai kuping mengakibatkan yang bersangkutan kritis.

Aksi kerusuhan tak berhenti, tapi dilanjutkan aksi baku kejar dan baku lempar sepanjang jalan antara massa KNPB dan Suku Kimial, karena massa KNPB marah karena massa Suku Kimial mengganggu jalannya aksi demo. Sementara itu, massa Suku Kimial marah karena dia ingin mencari TS dilarang oleh massa KNPB. Selanjutnya, terjadi aksi baku panah mengakibatkan YB mengalami luka panah di bagian pantat.

Di tengah aksi kerusuhan, ujar Kabid, anggota Polres Yahukimo segera melakukan Olah TKP, mengamankan barang bukti serta membawa para korban ke RSUD Dekay.

“Kami juga menahan tersangka EM, guna proses lebih lanjut sekaligus mengejar FL yang melarikan diri atau DPO,” ujar Kabid.

Kabid menjelaskan, pasca aksi kerusuhan massa membubarkan diri dengan tertib, sedangkan situasi keamanan dan ketertiban di Yahukimo berangsur pulih. (mdc/don/l03/@dv)

Kamis, 17 Oktober 2013 06:54, BintangPapua.com

October 17, 2013 0

Belasan Jasad Bakal Diarak ke Kediaman Bupati Nabire

Jayapura – Kondisi kota Nabire saat ini dikabarkan mencekam pasca kerusuhan pertandingan tinju amatir yang menewaskan belasan suporter. Masyarakat memilih tidak melakukan aktivitas, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama rencana sekelompok masyarakat hendak mengarak jasad korban yang tewas dalam kerusuhan, ke kediaman bupati.

Salah satu warga Nabire Yohanes Dow saat dihubungi via selulernya mengatakan, suasana Kota Nabire benar-benar lengang.

“Saya tadi sempat keluar rumah tapi jalanan sepi, saya putuskan lagi balik,”

ucapnya.

Lanjut dia, ada rencana dari keluarga korban yang tewas, akan mengarak-arak jasad ke kekediaman bupati.

“Mereka hendak minta pertanggung jawaban bupati, karena keluarga mereka tewas akibat event tinju yang diselenggarakan bupati,”

paparnya.

Bahkan, lanjutnya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekolah dan perkantoran diliburkan. “Ini anak saya siswa SD sudah dipulangkan, padahal hari ini masuk pertama kali setelah libur kenaikan kelas,”ungkapnya.

Mengenai kejadian, kata dia, akibat ketidakpuasan suporter akan hasil pertandingan, lalu kemudian terjadi aksi saling lempar di dalam GOR, sehingga sebagian besar penonton panik dan berupaya keluar. “Pintu masuk dan keluar cuma satu, sehingga saat penonton panik berebut keluar banyak yang jatuh dan terinjak-injak,”ucapnya.

Suporter yang ada di luar GOR juga melempari batu ke dalam sehingga benar-benar membuat panik. “Bukan hanya yang di dalam yang baku lempar tapi juga di luar GOR,”tandasnya.

Dari data yang berhasil dihimpun, kerusuhan pecah saat pertandingan tinju amatir itu mempertemukan Yulianus dengan Alfius. Wasit memenangkan Alfius. Massa pendukung Yulianus tidak terima dan marah. Mereka kemudian melempari kursi ke arah wasit dan penonton suporter lainnya. Bupati Nabire yang juga ikut menonton dikabarkan terkena lemparan.

Aksi saling pukul antar suporter kemudian pecah. Sebagian besar penonton berupaya menyelamatkan diri, tapi akses pintu keluar hanya satu sehingga banyak yang jatuh dan terinjak-injak.

Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi kerusuhan dalam laga tinju amatir memperebutkan piala bupati. “Pada hari Minggu 14 Juli 2013 sekitar jam 23.00 wit di GOR Kota Lama Nabire telah terjadi rusuh massa sesama pendukung tinju,”ungkapnya. (jir/don/l03)

Selasa, 16 Juli 2013 07:21, Binpa

July 17, 2013 0

Rusuh Nabire : Polda dan Pertina Beda Versi

JAYAPURA—Kerusuhan Nabire yang menewaskan 17 orang (data terakhir sudah 21 tewas) ketika menyaksikan pertarungan grand final tinju Bupati Cup 2013 di GOR Kota Lama, Nabire, Minggu (14/7) sekitar pukul 22.30 WIT, memunculkan perbedaan versi antara Pengprov Pertina Papua dan Polda Papua.

Ketua Komisi Teknis Pengprov Pertina Papua Carol Renwarin didampingi Humas Pengprov Pertina Papua Robert Wanggai, ketika menyampaikan klarifikasi di Kantor KONI Papua, Jayapura, Senin (15/7) menjelaskan, peristiwa Nabire merupakan suatu pengalaman yang sangat berat khususnya bagi masyarakat tinju di Papua.

“Kejadian ini bukan akibat pertandingan tinjunya sendiri secara teknis, tapi akibat ulah sekelompok pemuda mabuk yang membuat keributan di dalam GOR dan tak ada sangkut-paut dengan pertandingan,” tegas Carol Renwarin.

Meski demikian, kata Carol Renwarin, pihaknya menyesalkan Panitia Bupati Cup 2013 tak melibatkan Pengprov Pertina Papua. Padahal setiap Pengkab Pertina harus menyertakan Tecknical Delegasi dari Pemprov Pertina Papua, yang bertanggungjawab dalam kejuaraan tersebut.

Menurut Carol Renwarin, pihaknya konfirmasi balik ke Panitia Tinju Bupati Cup 2013 secara teknis tak ada masalah karena pertandingan 12 pertarungan putra-putri berlangsung mulus.

“Saya tanya kepada wasit hakim ada penilaian –penilaian negatif atau bagaimana. Ternyata tak ada, karena perhitungan sesuai dengan mereka bermain di atas ring dan kedua petinju setuju menang dan kalah,” tandas Carol Renwarin.

Namun demikian, lanjut Carol Renwarin, ketika Bupati Nabire masuk kedalam GOR ia mengatakan kepada panitia untuk membebaskan seluruh penonton, ternyata terselip sekelompok pemuda mabuk. Mereka berencana bertemu Bupati untuk suatu urusan yang tak jelas.

“Pada saat mereka masuk untuk bertemu dengan Bupati, tapi aparat Kepolisian maupun Satpol PP menghalangi, karena pemuda dalam keadaan mabuk tak usah bertemu Bupati,” tandasnya.

Akhirnya, mereka marah dan emosi sembari melempar kursi-kursi. Masyarakat yang tak tahu apa-apa lantas terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka lari keluar semua. Sedangkan panitia, pelatih, petinju, wasit hakim dalam keadaan tak tahu dan duduk diam. Masyarakat yang lari karena melihat kursi-kursi melayang berdesakan keluar dari pintu. Disitu terjadi insiden ada yang lari kaki ada terkait, ada yang terjatuh dan tertindis.

“Bupati memberi kelonggaran penonton masuk tak melihat kapasitas GOR yang bisa menampung penonton atau sudah melebihi dari pada kapasitas, sehingga pada saat masyarakat lari keluar itu terjadi penyempitan di pintu,” tegas Carol Renwarin.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA, PhD yang dikonfirmasi via ponsel terpisah mengatakan, kerusuhan Nabire diakibatkan keputusan “kontroversial” wasit hakim, yang memberikan kemenangan kepada petinju Alpius Rumkorem, memicu pendukung Yulianus Pigome mengamuk dan melempar botol plastik ke atas ring.

Kapolda kini sedang berada di Nabire, guna menangani peristiwa tewasnya 17 (data terakhir 21 orang) penonton tersebut didampingi Direktur Reskrim Umum Polda Papua Kombes (Pol) Drs. Bambang Priambadha, SH,M.Hum dan Kabid Propam Polda Papua Kombes (Pol) Usman Heri Purwono, SH.

Kapolda menjelaskan, ketika pertandingan final berlangsung Bupati Nabire menginstruksikan kepada Panitia agar semua penonton boleh masuk secara gratis. Alhasil, sekitar 1.000 penonton yang menunggu di luar GOR Nabire tumpah-ruah masuk guna menyaksikan pertandingan tinju tersebut. Padahal kapasitas GOR Nabire hanya mampu menampung sekitar 500-600 penonton. Akibatnya, ketika terjadi peristiwa tersebut penonton panik dan berupaya keluar dari GOR Nabire sambil berdesakan, saling tindis, berjatuhan dan meninggal dunia.

Namum demikian, kata Kapolda, Pasca peristiwa itu, pihaknya telah memeriksa sekitar 10 saksi, masing –masing Panitia Penyelenggara dan Petugas Keamanan, termasuk Kapolres Nabire Kapolres Nabire AKBP Bahara Marpaung, SH.

“Kami juga menginstruksikan Kabid Propam untuk memeriksa petugas keamanan yang bertugas saat peristiwa tersebut,” lanjut Kapolda.

“Kami juga mengirim dua peleton Brimob untuk menjaga keamanan setempat,” tukas Kapolda.

Kapolda menuturkan, situasi keamanan dan ketertiban pasca kerusuhan Nabire aman dan kondusif, karena Polisi berupaya menggalang tokoh masyarakat dan Kepala Suku, guna meredam situasi agar tak berkembang serta menghimbau kepada masyarakat agar tak terprovokasi dan masing-masing menjaga keamanan dan ketertiban

Terkait tuntutan keluarga korban untuk ganti rugi kepala, Kapolda mengatakan, pihak Pemda Nabire telah melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelengara Tinju Bupati Cup, untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK menandaskan, kronologis kejadian meninggalnya 17 orang penonton di GOR Kota Lama, Nabire saat menonton tinju dalam rangka memperebutkan Bupati Cup 2013. Awalnya pada 19.00 WIT massa berkumpul di GOR sebanyak kurang 1.000 Orang.

Kerugian Material sekitar Rp 30.000.000.Langkah-Langkah yang diambil Polisi mengankan TKP (GOR,RSUD Nabire, Kediaman Bupati) serta mengevakuasi korban ke RSUD Nabire.
Pada pukul 19.45 WIT setelah Bupati Kabupaten Nabire datang. Semua masyarakat kurang lebih 1.500 orang masuk kedalam GOR.

Pada pukul 20.00 WIT pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib yaitu juara I melawan juara final. Partai satu selesai, diikuti dengan penyerahan piala. Kemudian dilanjutkan partai kedua, setelah selesai diikuti dengan penyerahan piala. Selanjutnya partai ke-3 selesai diikuti dengan pembagian piala, pada partai ke-4 setelah selasai.

Pada pukul 22.30 WIT terjadi keributan yang mana masyarakat Mee Koordinator Alipin Pigai, petinju Yulianus Pigome mengamuk karena kalah angka atas Sasana Persada (masyarakat Biak pimpinan Maran, Petinju Alpius Rumkorem), massa mengamuk dan menyerang dengan melempari kursi-kursi sesama supporter pada saat penyerahan hadiah, sehingga mengakibatkan kepanikan, kemudian penonton berhamburan keluar GOR yang mengakibatkan saling injak sesama penonton, sehingga mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, dan 38 dirawat di RSUD Nabire.(mdc/don/l03)

Nama-Nama Korban Meninggal Laki-Laki
1. Huda
2. David Yunus
3. Yanus Manimbui
4. Yakob Rumkorem
5. Willem Agapa
6. Bendektus Douw

Nama-NamaKorban Meninggal Wanita
1. Yosina Waine
2. Stevina Tebay
3. Yuliana Magay
4. Elina Dugupa
5. Ani Wayar
6. Monica Bonay
7. Maria Servia Mandosir
8. Martina Keiya
9. Ice Tebay
10. Theresia Waine
11. Merlin Ayamiseba

Korban Luka Laki-Laki Dirawat Di RSUD Nabire
1. Hosion Mote
2. Iso Mote
3. Gifmen Degei
4. Amon Gobay
5. Ben Pigome
6. Ali Youw
7. Oktovianus Goo
8. Nobertus Anouw
9. Kris Dogimo
10. Kores
11. Agus Goo
12. Alex
13. Marsi Kegou
14. Edi Enumbi
15. Yuisten
16. Mendetin
17. Heri Anou

Korban Luka Wanita Dirawat Di RSUD Nabire
1. Lis Rejou
2. Meriam Magai
3. Agustina Mote
4. Maya Ije
5. Yuvinia Mote (Ibu Bupati Nabire)
6. Lince Pigai
7. Rena
8. Marsi Kegou
9. Ester Wanimbo
10 Hena Pigai
11. Anaice Degey
12. Yohana Mote
13. Aquila Tekege

Korban Luka Anak Dirawat di RSUD Nabire
14. Nehemia Wanimbo
15. Mario Sadii
16. Litenia Iyai
17. Amimus Tabuni
18. Dima Tabuni
19. Makaria Tekege
20. Anastasia Pigai
21. Edi Enombi

Selasa, 16 Juli 2013 07:25, Binpa

July 17, 2013 0

Komite HAM Dunia Soroti Kekerasan di Papua

Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti

Poengki IndartiJayapura – Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus menyoroti kekerasan yang sedang berlangsung di Papua dan menyesalkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Indonesia. Ironisnya, tidak ada mekanisme yang efektif yang tersedia untuk pertanggungjawaban hukum anggota militer yang melakukan kekerasan.

Dalam siaran Pers Bersama Fransiscans Internasional, Human Rights and Peace for Papua (ICP), Imparsial, Kontras, Tapol and the West Papua Networkomite HAM Dunia melihat, pengulangan kejadian kekerasan di Papua menunjukkan tingginya angka pembunuhan yang terjadi di luar hukum terutama dalam dua tahun terakhir, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan kekerasan dalam membubarkan protes damai di Papua.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang Papua di Komite HAM PBB yang berlangsung di Jenewa beberapa hari lalu. “Diskusi tentang Papua di Komite HAM PBB menunjukkan bahwa pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di Papua terus menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional,”ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya, Senin 15 Juli.

Disisi lain, Komisi HAM PBB menilai pengadilan militer Indonesia dalam banyak kasus tidak terbuka untuk umum dan kurang transparan, kurang adil, dan independen. “Kami sebagai delegasi Indonesia dalam pertemuan itu sudah menjelaskan bahwa pengadilan itu umumnya dapat diakses oleh publik,”ucapnya.

Bahkan, sambung Poengki Indarti, Indria Fernida dari Tapol di London terkejut melihat Indonesia kekurangan lembaga untuk menolak pelanggengan budaya impunitas .

“Korban kecewa dengan kegagalan pengadilan militer di Papua dan sangat membutuhkan mekanisme pengaduan yang efektif atas pelanggaran yang dilakukan oleh militer,” kata Indria Fernida.

Komite HAM menekankan bahwa pengadilan untuk anggota militer yang bertanggung jawab harus terbuka, adil, transparan dan akuntabel. Masyarakat sipil yang menghadiri peninjauan ini mengharapkan Komite HAM memberikan rekomendasi yang kuat kepada pemerintah untuk meninjau UU Pengadilan Militer.

Delegasi Pemerintah menyatakan kepada Komite HAM bahwa media lokal di Papua bebas untuk mempublikasikan berita. Sementara itu, kasus intimidasi, ancaman, dan kekerasan terhadap wartawan lokal di Papua terus berlanjut.

Salah satu contohnya serangan kekerasan terhadap jurnalis Banjir Ambarita.

Dalam penilaiannya, badan PBB ini juga menyesalkan situasi kebebasan berekspresi dan masalah tahanan politik di Papua.

Letnan Jenderal purnawirawan Bambang Darmono, kepala Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B), sebagai anggota delegasi pemerintah menanggapi bahwa “kebebasan berekspresi tidak mutlak.” Komite HAM menyesalkan problem terhadap tahanan politik di lembaga
pemasyarakatan Papua. Delegasi pemerintah menyatakan posisinya bahwa Filep Karma, Kimanus Wenda, dan tahanan lainnya sah dipenjara karena ekspresi mereka bertujuan untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Menurut delegasi, pemerintah Indonesia akan terus menghentikan ekspresi damai pandangan politik yang bertujuan memisahkan Papua dari Indonesia dengan memidanakan mereka. Delegasi melihat pembatasan kebebasan berekspresi diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Indonesia.

Budi Tjahjono dari Fransiskan International khawatir bahwa “hal ini menyiratkan upaya memperpanjang pendekatan keamanan yang merugikan di Papua.”

Komite akan mempublikasi kesimpulan observasi dan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia pada akhir July.

Sehingga, lanjut Poengki, Komisi HAM PBB mengevaluasi ulang tentang pelaksanaan kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. “Komisi Hak Asasi Manusia PBB meninjau pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, salah satu hak asasi manusia paling penting yang sudah diratifikasi Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk menjalankan jaminan perlindungan hak-hak itu di Indonesia,”ujar Poengki. (Jir/don/l03)

Selasa, 16 Juli 2013 07:27, Binpa

July 17, 2013 0

Satu Tanah, Satu Hati, Satu Budaya

MRP Papua dan Papua Barat Sepakat Join Sistim Bahas Hak Orang Papua

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat bersepakat menyatukan hati, bersatu menyelesaikan masalah- masalah di Tanah Papua dengan memperjuangkan hak hak orang asli Papua di bawah motto, “ Satu Tanah, Satu Hati dan Satu Budaya”.
Deklarasi penyatuan persepsi MRP Papua dan Papua Barat itu dilakukan dalam sebuah kesempatan rapat tim kerja evaluasi Otsus Papua perspektif masyarakat asli Papua yang digelar di Kantor MRP Papua, Kamis( 11/7) .

Penyatuan persepsi bersama untuk kedua MRP ini dilakukan dalam rangka mengikat dua lembaga kultural masyarakat asli Papua ini dengan menerapkan Join Sistim dari dua lembaga MRP ini yang dinilai sebagai panggilan dan menjadi moment yang harus dilakukan untuk kepentingan melindungi hak hak dasar orang orang Papua di atas Tanah Papua.

Join Sistim ini dibuat ketika MRP Papua memutuskan memperjuangkan hak dasar yang sesungguhnya sama dengan apa yang dilakukan MRP Papua Barat dengan sebutan , Join sistim. Ini sesungguhnya tak berbeda dengan apa yang diinginkan MRP Papua.

Join Sistim merupakan sebuah alat untuk menyatukan persepsi, menyatukan pandangan. Dengan Pertemuan kali ini kedua MRP menyatakan melegalkan semua persepsi untuk membela hak dasar orang asli Papua, selain itu Join Sistim juga merupakan sebuah alat menyatukan visi, pandangan kedua lembaga kultural ini. “Join Sitim ini dilegalkan bersama,” ungkap Wakil Ketua MRP Papua Barat, Zainal Abidin Bay. Hal sama juga dikemukakan Ketua MRP Papua, Timotius Murib bahwa Join Sistim merupakan penyatuaan persepsi dimana dua lembaga ini akan bersatu, duduk bersama membahas kepentingan masyarakat asli Papua.

Menurut Murib, mekanisme Otsus Plus yang akan dibahas juga dalam evaluasi Otsus perspektif orang asli Papua sebagaimana tertuang dalam Undang undang Otsus 21 pasal 77 dan 78 mengamanatkan kepada MRP untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Papua. Dalam rangka itu MRP Papua dan Papua Barat melakukan rapat guna menyatukan persepsi untuk mengundang perwakilan orang asli Papua di 29 kabupaten dan Kota di Papua dan 11 Kabupaten dan Kota di Papua Barat serta 33 anggota MRPPB dan 37 anggota MRP Papua untuk lakukan rapat dengar pendapat dari masyarakat , dimana kedua MRP telah mengundang 118 masyarakat asli Papua dari masing masing daerah berjumlah tiga orang. Mereka hadir untuk menyampaikan semua persoalan implementasi Otsus selama 12 tahun di Tanah Papua.

“ Untuk itu kami semua anggota MRP Papua dan Papua Barat untuk sama sama lakukan dengar pendapat dengan masyarakat yang direncanakan tanggal 25- 27 Juli 2013 mendatang di Hotel Sahit Entrop. Untuk itu MRPPB DAN MRP Papua sudah bersepakat untuk membicarakan hak hak dasar orang asli papua kedepan untuk lebih baik,” jar Murib.

Hak hak dasar orang asli Papua itu diantaranya hak ulayat, kekayaan alam pertumbuhan penduduk orang asli Papua dan sebagainya terkait hak dasarnya. (ven/don/l03/@dv)

Artikel asli dipublikasikan di Binpa, Minggu, 14 Juli 2013 15:38

July 15, 2013 0

Gubernur: Jangan Lagi Pakai Senjata

MULIA [PAPOS] – Pembangunan di Papua pada umumnya dan Kabupaten Puncak Jaya khususnya belum berjalan maksimal akibat masalah keamanan yang hingga kini belum tuntas. Oleh karena itu, pemerintah seluruh pihak baik TNI/Polri dan kelompok sipil Papua yang masih berbeda pendapat dengan pemerintah untuk menghindari konflik bersenjata. Karena tidak ada konflik yang membawa kebaikan.

Demikian ditegaskan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP,MH dihadapan ribuan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya pada Ibadah Syukuran Peresmian 26 Gereja Se-Kabupaten Puncak Jaya, di lapangan Gereja GIDI, Mulia, kemarin sore.

“Kita diajarkan untuk saling mengasihi, oleh karena itu kasihilah sesama. Karena nenek moyang kita bahkan Tuhan juga telah mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Kita diajarkan jangan membunuh, maka semua orang di daerah ini harus segera hentikan tindakan kekerasan. Stop gunakan kekerasan. TNI/Polri juga manusia, kita minta saudara-saudara yang diluar [beda pandangan] jangan menciptakan konflik,”ajak Gubernur.

Orang nomor satu di Papua ini juga menegaskan bahwa Pemerintah, bersama TNI/Polri membuka pintu bagi semua kelompok yang berpeda pandangan untuk duduk bersama membangun Kabupaten Puncak jaya khususnya dan Papua umumnya. “Perbedaan itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama,”ujar Gubernur.

Saham Freeport

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan 10,4 persen saham milik PT Freeport Indonesia telah disepakati menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua. Untuk mewujudkan kepemilikan saham tersebut, maka Pemprov dalam waktu dekat bakal menggandeng kerjasama dengan pihak perbankan untuik membeli saham perusahaan raksasa asal Amerika itu.

“10,4 persen saham PT Freeport telah disetujui menjadi milik Pemerintah Provinsi [Pemprov] Papua. Dan untuk membeli saham itu, kita akan kerjasama dengan bank,”ungkap Gubernur.

Dikemukakan Gubernur, dengan kepemilikan saham tersebut maka akan berdampak positif bagi pembangunan di Papua. “ Itu dananya trilliunan, jadi kalau sudah terealisasi, maka akan banyak uang yang kita miliki untuk membangun masyarakat kita. Jadi saham 10,4 persen Freeport sudah disetujui. Hanya Lukas orang Puncak Jaya yang bikin, gubernur-gubernur yang sebelumnya tidak bisa,”ujarnya disambut tepuk tangan masyarakat Puncak Jaya.

Selain itu, lanjut Gubernur Enembe, Pemprov Papua,DPRP, MRP juga bekerja keras meminta hak-hak rakyat Papua di PT Freeport untuk dikembalikan, seperti pajak Rp8 trilliun yang dibayar Freeport ke Provinsi DKI Jakarta. “Kami juga sedang usahakan untuk meminta kembali pajak Rp8 trilliun yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Pajak tersebut merupakan konsekuensi PT Freeport akibat kantor pusatnya berada di Jakarta,”jelas Gubernur.

Berikutnya adalah meminta PT Freeport untuk merubah pola rekrutmen tenaga kerjanya dengan presentase 60 persen untuk tenaga kerja asli Papua. “Kita juga mendesak agar tenaga kerja Freeport, presentasenya harus 60 persen putra asli Papua. Jadi yang sebutkan ini adalah salah satu item dari 20 item yang kita ajukan dalam Otsus Plus. “Selain Freeport, kita meminta Pemerintah Pusat memberikan seluruh kewenangan pengelolaan kehutanan, perikanan, dan lainnya,” tandas Gubernur.[mar]

Jum’at, 12 Juli 2013 00, Ditulis oleh Mansar/Papos

July 12, 2013 0

‘BK’ Berkibar di Keerom Dianggap Rekayasa

Bupati Keerom: Kampung Nyaw Tidak Ada di Keerom Tapi di PNG

KEEROM – Pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) yang diduga dilakukan oleh OPM di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom tanggal 1 Juli bertepatan HUT OPM dan HUT Bhayangkara ke 67, dianggap suatu rekayasa belaka. Pasalnya, Kampung Nyaw yang disebut dijadikan tempat upacara pengibaran ‘BK’ ternyata bukan di wilayah Keerom, melainkan masuk wilayah Negara tetangga PNG. Hal itu diungkapkan Bupati Keerom Yusuf Wally, Se, MM.

“Jadi Kampung Nyaw berada di wilayah Hulu atau PNG, bukan di Keerom dan Pengibaran Benderah Bintang Kejora itu adalah rekayasa,”

ungkap Bupati Keerom, Yusuf Wally, saat ditemui wartawan di Arso Dua, Kampung Yuwanain, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Rabu (3/7).

Sebab menurut Bupati, di wilayah Pemerintah Kabupaten Keerom Kampung Nyaw tidak ada, karena kampung- kampung yang ada serta diakui Pemerintah Kabupaten Keerom hanya 61 Kampung dari Tujuh Distrik se- Kabupaten Keerom.

“Kampung Nyaw atau Kampung Tua tidak ada di Keerom, dia berada di Hulu,”

katanya.

Untuk itu ditegaskan bahwa Kampung Nyaw yang berada di Arso Barat Distrik Skanto tidak benar, semuanya hanya omong kosong yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya membuat suatu daerah menjadi tidak nyaman.

”Jadi munculnya nama Kampung Nyaw hanya direkayasa orang yang mengaku dan bila ada yang mengaku bahwa ada Kampung Nyaw orang itu perlu dicurigai karena tidak sesui fakta yang ada,”

ujar Bupati Keerom.

Dijelaskan kampung- kampung yang berada di wilayah Distrik Skanto hanya ada 8 kampung, antara lain, Kampung Skanto, Kampung Jaifuri, Kampung Arso Pura, Kampung Wiantre, Kampung Inteimelyan, Kampung Traimelyan, Kampung Naramben dan Kampung Wulukubun. “ Inilah nama- nama Kampung yang barada di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, sedangkan Kampung Nyaw tidak ada di Skanto,” jelasnya.

Sementara Kapolres Keerom, AKBP. Pasero, SH.MH mengatakan, seluruh jajaran yang berada di wilayah Keerom baik dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat, diberikan tanggung jawab pada menjaga lingkungannya, termasuk setiap para kepala kampung di wilayahnya masing-masing.

“Adanya berita pengibaran ‘BK’ kemarin, kami tidak pernah menerima laporan dari Kepala Kampung maupun dari Masyarakat, kami hanya dengar dari Media Massa,”

ungkapnya.

Selain itu, dalam mengantisifasi 1 Juli pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Keerom telah memberikan sport, baik TNI,Polri dan masyarakat yang berada di Keerom untuk melakukan antisipasi 1 Juli.

“ Dan dalam sistim pemerintah di Kabupaten Keerom tidak ada nama Kampung Nyaw di Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan di Skanto hanya ada Delapan Kampung dan Nama Kampung Nyaw tidak ada. Dan setelah ditelesuri nama Kampung Nyaw berada di daerah perbatasan yang telah masuk wilayah PNG,” ungkap Kapolres. (rhy/don/l03)

Kamis, 04 Juli 2013 07:25, Binpa

July 4, 2013 0

“Jangan Takut Dialog Jakarta-Papua”

Yan Douw: Masalah Aceh Diselesaikan Melalui Dialog, Mengapa Papua Sulit Dialog

JAYAPURA—Pemerintah Belanda didesak mendukung Dialog Jakarta-Papua, untuk penyelesaian masalah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP).

“Kami mengajak pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk jangan takut duduk bersama, berpikir bersama dan bertindak bersama guna menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,” tegas Biarawan Katolik Yan Douw ketika pertemuan Dubes Belanda Tjeerd De Zwaan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang.

Karenanya, kata Yan Douw, pihakya mengajak Belanda, Amerika Serikat, PBB dan Indonesia, guna bersama menyelesaikan masalah Papua. “Kalau tak mampu, silahkan tanggungjawab darah orang Papua bawa kepada Tuhan Allah,” tegas Yan Douw.

Dikatakan Perwakilan Uskup Jayapura ini, pihaknya justru bertanya-tanya mengapa masalah Aceh bisa diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Aceh. Tapi pemerintah Indonesia seakan sulit merespons terjadinya Dialog Jakarta—Papua. Padahal Dialog Jakarta-Papua bukan jalan menuju Papua merdeka, tapi untuk menyelesaikan masalah Papua

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya, SH,MH menandaskan, informasi kini yang dipublikasikan ke luar negeri menyangkut masalah Papua merdeka dan masalah politik, yang belum sepenuhnya sesuai realita. Karena itu, beber Lenis, pihaknya minta kepada pemerintah Belanda untuk memilah-milah informasi yang diterimanya dari pelbagai pihak.

Ketua Klasis GKI Jayapura Willem Itaar menandaskan, GKI adalah salah-satu Gereja yang datang dan lahir dari pengabaran injil dari Belanda dan Jerman pada 5 Februari 1855 silam di Manokwari, Papua Barat. Seratus satu tahun kemudian, GKI lahir atas perjuangan besar dari IS Kine yang memperjuangkan lahirnya GKI di Tanah Papua pada 26 April 1956.

Kata Willem Itaar, GKI sebelum lahir menjadi Gereja. Dia salah-satu Gereja yang ikut andil untuk NKRI ada di Tanah Papua. Tapi dalam waktu berjalan cukup banyak GKI ada pada sebuah dilematis, karena dia harus ada untuk membela hak-hak rakyat Papua dan juga dia harus mempertanggungjawabkan dimana dia menjadi bagian yang juga ikut memperjuangkan NKRI ada di Tanah Papua hingga kini.

Kata Wellem Itaar, Gereja-gereja ini berandil luar biasa dalam menciptakan kondisi keamanan di Tanah Papua ini sehingga terbentuk persekutuan Gereja gereja Papua di semua tingkatan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

“Bicara tentang Tanah Papua adalah bicara tentang Belanda, karena Belanda mempunyai andil didalam membentuk sebuah negara berdaulat. Dan pada tahun 1963 Papua menjadi wilayah NKRI hingga kini,” cetus Wellem Itaar.

Sebelumnya, rombongan Dubes Belanda beraudensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, MM dan Wagub Papua Klemen Tinal. Rombongan ini juga akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP serta melakukan kunjungan ke Sarmi. (mdc/don/l03)

Kamis, 04 Juli 2013 07:20, Binpa

July 4, 2013 0

Lambert Bantah Perintah Kibarkan ‘BK’ di Keerom

JAYAPURA – Koordinator Umum TPN-OPM, Lambertus Pekikir dengan tegas membantah telah memerintahkan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Distrik Skamto, Keerom pada 1 Juli 2013. “Itu palsu, saya sudah buat pernyataan sebelum 1 Juli di Bintang Papua, dan saya berkomitmen dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada publik, kami fokus lakukan kegiatan di Markas kami, dan kejadian pengibaran bendera itu sama sekali tanpa sepengetahuan kami, itu oknum-oknum yang tidak jelas dan kami menduga disponsori oleh pihak-pihak tertentu, jelas saya membantah itu dan Markas Besar TPN-OPM sangat menyesalkan kejadian tersebut,” jelas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, Selasa (2/7) kemarin.

Sebagaimana diberitakan Bintang Papua edisi (2 Juli) kemarin bahwa, Pengibaran BK di Keerom di Kampung Nyaw , Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah Lambertus Pekikir seperti yang diungkapkan Juru Bicara Lembertus Pekikir saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Senin (1/7).

“Kami melakukan Upacara Pengibaran Benderah Bintang di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan pengibaran BK maupun melakukan Ibadah Syukur dan ini sesuai Perintah Kordinator Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lembertus Pekikir,”

ungkapnya.

Terkait dengan berita itu, Lambert juga berharap agar publik dapat menyaring segala informasi dengan baik dan benar.

“Selama ini apabila ada hal-hal penting yang ingin disampaikan ke publik bangsa Papua, akan saya sampaikan langsung kepada Bintang Papua dan beberapa rekan media yang sudah kami kenal, selain itu, semuanya sampah, dan kami otomatis tidak bertanggung jawab terhadap hal itu,”

jelasnya lagi.

Lambert juga berharap agar rekan-rekan jurnalis lebih jernih dalam menyaring informasi terkait TPN-OPM, hal serupa juga pernah dilontarkan oleh Gen. Goliath Tabuni, bahwa banyak oknum-oknum yang kerap mengakui dirinya sebagai TPN-OPM dan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang bersangkutan.

“Kami tidak mungkin bisa berbicara bebas kepada setiap orang, kami hargai pekerjaan rekan-rekan jurnalis di lapangan, tetapi akan jauh lebih baik kalau dapat menyaring dan seleksi kebenaran informasi, saya mengenal beberapa wartawan, dan sering menyampaikan beberapa hal kepada mereka, saya tidak menyampaikan ke sembarang orang, semoga kedepan tidak terjadi lagi, kami menyayangkan hal itu, saya tidak mau dianggap tidak komit, apa yang sudah saya sampaikan kepada publik tidak mungkin saya langgar, dan apabila hal itu saya langgar, saya sendiri yang akan menyampaikannya kepada publik melalui media,”

tutup Lambert. (bom/don/l03)

Rabu, 03 Juli 2013 06:07, Jubi

July 3, 2013 0

Soal MSG, NRPB Tepis Pernyataan Gubernur

JAYAPURA – Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, bahwa Papua belum terdaftar sebagai

Papua Merdeka (Photo credit: Roel Wijnants)

anggota Forum Malanesian Spearhead Group (MSG) pada pertemuan negara-negara serumpun Melanesia di kawasan Pasifik di Summit Nomea New Caledonia pada 18-21 Juni 2013, ditepis ‘Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB)’ versi ‘Presiden’ Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.

Ia mengatakan, pada tanggal 19 Juni 2013 lalu Papua sudah sah terdaftar sebagai anggota MSG. Hal itu disampaikan para utusan NRPB yang diutus ke pertemuan forum tersebut. Hal lainnya dikatakan, untuk saat ini NRPB sedang menunggu hasil pertemuan PBB pada September 2013 mendatang, yang mana dipastikan Papua Barat statusnya akan dibahas dalam pertemuan PBB dimaksud.

Sementara itu, terkait pernyataan Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa sebaiknya setiap 1 Juli pada tahun berjalan tidak perlu lagi mengibarkan bendera Bintang Kejora dan lebih banyak mengadakan konsolidasi organisasi Papua Merdeka, ia mengatakan sependapat dengan pernyataan tersebut.

Hanya saja, ia mengharapkan agar Marinus Yaung jangan berbicara mengenai Papua Merdeka, sebab ia adalah orang-orang utusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi pernyataanya Marinus Yaung selama ini bertolak belakang dengan perjuangan Papua Merdeka.

Mengenai peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan.Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.

Disinggung soal masalah keamanan, pihaknya menyerahkan secara penuh kepada aparat keamanan, jika menjelang maupun pada tanggal 1 Juli ada kekacauan dan korban jiwa, NRPB mempersilakan aparat keamanan untuk menindak tegas mereka yang membuat keresahan di masyarakat atau membuat rakyat menjadi korban.

“Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu penuh dengan kedamaian. Sekali lagi Kami tidak ada program untuk pengibaran BK. Jika pada 1 Juli, ada tindakan brutal yang dilakukan oknum di luar NRPB yang mengorbankan rakyat Papua,”

tukasnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (28/6).

Menurutnya, rencana aksi pada 1 Juli adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti mengenai politik merdeka Bangsa Papua Barat, sehingga dengan segala cara mau membuat tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan rakyat Papua.

Atas dasar itulah ia menghimbau kepada rakyat Papua agar jangan terlibat dalam aksi 1 Juli tersebut, karena itu jelas bukan perjuangan murni kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

“Mari kita rapatkan barisan untuk menerima kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Presiden NRPB, Yance Hembring, yang juga sudah mendaftarkan di PBB. (nls/don/l03)

Sabtu, 29 Jun 2013 01:30, Jubi