Peluncuran Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana telah dilaksanakan pada hari ini, tanggal 22 Maret 2013

Peluncuran Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana telah dilaksanakan pada hari ini, tanggal 22 Maret 2013, bertempat di Halaman Gedung Pertemuan Kroy Kota Kaimana. Tema peluncurannya adalah “Kaimana West Papua Bangkit Menuju Hak Penentuan Nasip Sendiri Bangsa Papua.”

Acara peluncuran Parlemen Rakyat Daerah (PRD) `1Kaimana ini, di mulai tepat pkl. 10.00 hingga pkl. 01.00 WPB. Dalam peluncuran tersebut, kurang lebih sekitar 300 para tamu undangan dan simpatisan yang hadir. Acara ini berjalan dalam tekanan kepolisian yang sangat berlebihan. Petinggi kepolisian resort (POLRES) Kaimana disertai 100 personil diturunkan ke tempat acara.

Dalam acara itu Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, didampingi Wakil Ketua II Parlemen Nasional West Papua, Ronsumbre Hary telah mengukuhkan seluruh Pimpinan dan Anggota Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana.

Orasi politik pun secara bergantian, telah menyampaikan kepada para tamu undangan dan simpatisan yang hadir. Foto – foto kegiatan terlampir. Keterangan Foto: 1). Tema Peluncuran, 2) Pengukuhan Pimpinan dan anggota Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Kaimana, 3). Pidato Ketua Parlemen Nasional West Papua tuan Buchtar Tabuni dan, 4). Foto para undangan dan simpatisan.
(Mohon maaf dalam keterlambatan pengiriman laporan kegiatan pencucuran. Hal itu terjadi, karena kami mengalami gangguan pada jaringan signal sehingga sulit untuk menakses internet pada modem flass).

Laporan Tambahan:

Sejak Peluncuran Parlemen Rakyat Daerah Kaimana hingga kini, situasi daerah Kaimana tegang. Gabungan TNI – Polri terus menerus melakukan sweping malam terhadap warga sipil West Papua di Kaimana. Padahal sebelum peluncuran Parlemen Rakyat Daerah Kaimana, TNI – POLRI belum pernah melakukan sweping, demikian laporan warga.

Kimi mendapat laporan langsung dari seorang anggota Intelijen Polres Kaimana bahwa, Petemuan tertutup antara Kapolres Kaiman dan beberapa tamu yang diutus langsung Kapolda Papua. Pertemuan itu telah berlangsung tadi malam (Sabtu 23 Maret 2013) bertempat di Markas Polres Kaimana – West Papua. Dalam pertemuan itu telah menyepakati untuk melakukan penculikan terhadap beberapa Pimpinan Parlemen Rakyat Daerah Kaimana. Pimpinan PRD Kaimana yang ditargetkan itu adalah Mohammat Kurita (Ketua), Jefta Jitmau (Wakil Ketua I ), Karel Tumana (Wakil Ketua II), Mohammat Said Saubuku (Wakil Ketua III) dan Agus Tumana (Ketua Komisi Politik).

Target penculikan itu, tidak hanya untuk pimpinan politik Papua merdeka di daerah Kaimana. Di daerah lain pun demikian, terutama pimpinan Parlemen Nasional West Papua.

Dengan adanya target militer Indonesia itu, kami aktivis Hak Asasi Manusia (KNPB) Papua memohon kepada International Lawyer for West Papua (ILWP) selaku penasehat hukum bangsa Papua untuk mengirim surat teguran atau tekanan kepada Kapolda Papua dan Kapolres Kaimana Ajudan Komisaris Besar Polisi (AKBP). Situmorang. Jika tak diberi teguran, maka TNI dan POLRI secara leluasa akan menculik para pemimpin politik kami seperti penculikan dan pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay.

Demikian laporan singkat kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

(By. Simion Alua)

March 30, 2013 0

JIKA SBY TAK PEDULI PAPUA, TPN-OPM SIAP REVOLUSI TOTAL

Jayapura — Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.

Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com.

“SBY jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,”

katanya, Minggu (25/2).

Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil.

“TPN-OPM yang tergabung di komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua,”

terangnya.

Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat sipil akan dikorbankan.

“Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,”

tegas pria asli Genyem ini.

Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat.

“TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,”

katanya.

Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak asasi bangsa Papua Barat.

“Sehingga segera hentikan operasi militer di tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,”

jelasnya.

Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.

Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar. Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi kepedihan.

“Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?”

katanya dengan nada bertanya.

Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur.

“Mencapai impian itu, TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan bangsa Papua Barat dari tangan New ColonialismeIndonesia,”

jelasnya.

Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM, karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)

Monday, February 25th, 2013 | 22:48:55, TJ

February 25, 2013 0

Tugu Perdamain di Timika, West Papua: Apa Tanggapan TRWP?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menanggapi rencana pembangunan Tugu Perdamaian oleh LSM penjajah di Timika, West Papua, kini giliran TRWP lewat Kantor Sekretariat-Jenderal menanggapinya.

Menurut Sec.-Gen. Leut. Gen. A. Tabi,

“Organisasi bernama ‘The World Peace Committee’ itu tidak pernah ada di dunia ini, itu buatan NKRI-SBY untuk menutup malu atas perbuatan-perbuatan bejadnya di Tanah Papua selama ini. NKRI bicara lain, tulis lain, dan berbuat lain, alias Lain Bicara, Lain Tulisan dan Lain Perbuatan, kita yang nonton permainan Indonesia saja sudah kewalahan memahami apa maksud dan tujuan, serta apa tindakan lanjutan. Apalagi mereka yang turut bermain dengan NKRI, tambah pusing keliling. Ingat, hanya orang Papua hilang akal dan tidak tahu diri yang ikut bermain di dalamnya. Orang Papua yang wajar, sehat dan sejati tidak akan pernah berselingkuh, walaupun nikmatnya suga-neraka, karena mereka tahu dampaknya bukan sekedar merugikan pribadi, tetapi turunan dan bangsa.”

Berikut petikan pernyataan yang dirilis ke PMNews.

Membaca rencana pendirian “Prasasti Perdamaian Dunia” oleh organisasi liar buatan NKRI-SBY bernama “The World Peace Committee”, yang tidak pernah ada di dunia ini sampai sekarang, maka dengan ini dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atas nama Panglma Tertinggi Komandor Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda menyatakan:

Menolak tegas pendirian Prasasti dimaksud mengingat pendirian prasasti ini terbalik langsung dengan fakta kematian terus-menerus bangsa Papua di tangan penjajah NKRI, yang menunjukkan tanah ini tidak pernah mengenal apa artinya kata “Damai” sejak NKRI menginjakkan kakinya di Tanah Papua;
Pendirian Prasasti dimaksud merupakan sebuah sindiran yang bukan hanya menipu tetapi lebih-lebih menyakiti hatinurani rakyat Papua karena kematian demi kematian terus berlanjut sementara NKRI seolah-oleh bersandiwara di atas penderitaan dan tumpahan darah bangsa terjajah “Papua” di tanah leluhurnya sendiri;
Sindiran dimaksud tidak hanya menyakiti hatinurani bangsa Papua, tetpai sekaligus meremehkan martabat dan hargadiri serta jatidiri bangsa Papua sebagai manusia ciptaan Tuhan karena pembunuhan dan kematian yang terus berlanjut selama ini dianggap seolah-olah tidak pernah ada, seolah-olah dianggap selama ini antara West Papua dan NKRI damai-damai saja;
Organisasi bernama ‘The World Peace Committee’ itu tidak pernah ada di dunia ini, itu buatan NKRI-SBY untuk menutup malu atas perbuatan-perbuatan bejadnya di Tanah Papua selama ini. NKRI bicara lain, tulis lain, dan berbuat lain, alias Lain Bicara, Lain Tulisan dan Lain Perbuatan, kita yang nonton permainan Indonesia saja sudah kewalahan memahami apa maksud dan tujuan, serta apa tindakan lanjutan. Apalagi mereka yang turut bermain dengan NKRI, tambah pusing keliling. Ingat, hanya orang Papua hilang akal dan tidak tahu diri yang ikut bermain di dalamnya. Orang Papua yang wajar, sehat dan sejati tidak akan pernah berselingkuh, walaupun nikmatnya suga-neraka, karena mereka tahu dampaknya bukan sekedar merugikan pribadi, tetapi turunan dan bangsa.
Kapan, hi NKRI, dan Ibutiri Pertiwi, kalian menghentikan Wayang Golek ini? Apakah tidak ada waktu sejenak saja untuk istirahat dari membunuh dan menipu bangsa ini, yang tidak pernah berbuat dosa kepada Anda, tetapi secara terus-menerus kau timpakan malapetaka dan maut?

Demikian,

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan,

Pada Tanggal: 10 Januari 2013

An. Panglima,

Amunggut Tabi, Leut. Gen.TRWP.

BRN: A. 018676

January 31, 2013 0

212 Anggota TPN-OPM Pimpinan Daniel Kogoya Serahkan Diri

Daniel Kogoya, Penghianat Bangsa dan Perjuangan

JAYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 212 warga Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka [TPN-OPM] di bawah pimpinan Daniel Kogoya yang selama memperjuangkan Papua merdeka di daerah pelintas batas, Jumat (25/1) akhirnya resmi menyerahkan diri dan kembali kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Warga pelintas batas yang menyerahkan diri itu dirangkaikan dengan Ibadah syukur bersama serta bakar batu serta makan bersama di Aula Kantor Distrik Muara Tami yang dihadiri langsung oleh, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Plt Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tommi Mano dan Muspida Provinsi Papua.

Suasana penyerahan warga pelintas batas RI-PNG yang selama ini menjadi anggota OPM yang telah kembali bergabung ke NKRI.Dalam penyerahan itu, mereka menyampaikan ikrar kesetiaan kepada NKRI. Di antaranya, pertama, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] yang berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945. Kedua, mendukung dan ikut serta dalam program pembangunan pemerintahan melalui dana Otsus Papua dalam bingkai NKRI. Ketiga, tidak lagi melibatkan diri dalam organisasi TPN-OPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, menentang dalam bentuk aksi separatis, politik maupun bersenjata di Tanah Papua. Kelima, bersedia hidup rukun dalam kehidupan masyarakat dan turut menciptakan keamanan di Tanah Papua.

Usai membacakan ikrar kesetiaan itu, Daniel Kogoya, kepala staf pimpinan TPN-OPM menyerahkan 3 senjata api kepada Pangdam XVII/Cenderawasih. Masing-masing 2 senjata laras pendek jenis FN 46 dan 1 pucuk senjata rakitan laras panjang, dan kemudian ditandai penandatanganan untuk tetap menjadi warga NKRI.

Pada kesempatan itu, Pangdam menyampaikan rasa terimakasih kepada anggota TPN-OPM yang sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang mana mereka merupakan perjuangan daerah pelintas batas.

Hal tersebut, baginya, merupakan suka cita karena sudah menganggap bahwa di tempat inilah [NKRI] mereka merasa aman. “Saya melihat yang selama ini tidak berada di pangkuan Ibu Pertiwi kini sudah kembali, karena mereka sudah mulai sadar tidak ingin lagi lari ke hutan,” ujarnya.

Untuk itu, Pangdam mengharapkan kepada mereka agar tetap di tanahnya sendiri dan mengelola kekayaan yang ada. “Kepada Daniel Kogoya, tidak perlu lagi takut karena saya dan pak Kapolda sudah berjanji memberikan rasa aman. Apabila ada yang ganggu laporkan ke kita dan kita tetap memberikan kenyamanan,” katanya.

Lanjut dia, kalau sudah berada di NKRI ini, tidak perlu takut mau tinggal di mana atau makan apa, karena negara akan tanggung semuanya dan negara tetap akan mengurusnya. “Kami tetap jamin keamanan,” tegas Pangdam.

Ditambahkannya, di Tanah Papua ini, Tuhan menginginkan perdamaian, jangan lagi saling membunuh. “Tuhan tidak menginginkan itu. Yang Tuhan inginkan bagaimana Tanah Papua yang diberkati ini kita bersama-sama membangun untuk maju seperti di daerah lain,” ucapnya.

Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen (Pol), Drs. Paulus Waterpauw menyatakan, penyerahan diri masyarakat pelintas batas ini merupakan hari yang luar biasa karena mereka sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Untuk itu, dirinya meminta untuk bersama-sama membangun Tanah Papua ini dan aparat kepolisian bersama Pemerintah Provinsi Papua, kabupaten/kota siap melayani dan diminta untuk saling berkomunikasi.

“Saya minta hubungan komunikasi jangan pernah tidak aktif. Jikalau ada yang melakukan kekerasan dari kelompok yang tidak menginginkan untuk kembali ke pangkuan Ibu pertiwi, pihak aparat menjamin memberikan kenyamanan. Ada nomor kontak saya nanti kita saling berkomunikasi,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Daniel Kogoya yang ditemani anggotanya, Paul Kogoya dan Pus Kogoya menyampaikan, tujuannya kembali ke Pangkuan NKRI, karena sudah melihat dua anaknya yang merupakan orang asli Papua telah menjadi pemimpin di negeri ini.

Mereka adalah Danrem 172/PWY dan juga Wakapolda Papua. “Mereka merupakan bagian dari anak kami yang berhasil sehingga kami tidak mau saling perang saudara, kami sudah satukan hati untuk bersama-sama membangun Tanah Papua ini,” tukasnya. Dikatakannya, di tengah kegembiraannya itu, ia bertekad tidak lagi berpaling ke tempat dia berasal akan berusaha membangun Tanah Papua ini sampai anak cucu.

Pada kesempatan itu, dirinya meminta maaf karena selama ini banyak rakyat yang menjadi korban hanya karena perbuatan yang dilakukan pihaknya. Ia tidak ingin lagi rakyat menjadi korban dan meminta kepada aparat maupun kepada pemerintah menjalankan pembangunan dengan baik. “Tidak ada lagi kasus korupsi di Tanah Papua ini, karena kita ingin bersama-sama membangun Tanah Papua,” tukasnya.

Sebelumnya, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi, Joppye Onesimus Wayangkau, menandaskan, proses kegiatan turunnya pelintas batas tradisional (anggota OPM) yang dilaksanakan oleh Kodam XVII/Cenderawasih khususnya Korem 172/Praja Wira Yakthi dimulai sejak September 2012 lalu. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk komunikasi antara dirinya selaku pimpinan Korem 172/Praja Wira Yakthi dengan pihak Daniel Kogoya.

Setelah komunikasi terjalin secara bersinambungan, melalui perantaranya Daniel Kogoya menyampaikan keinginannya untuk kembali ke wilayah NKRI dan hidup sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya.

“Kami selaku pimpinan Korem mempersiapkan seluruh akomodasi dan prasarana untuk menyambut kedatangan Daniel Kogoya beserta pengikut-pengikutnya,”

jelasnya.

Dijelaskannya, penerimaan oleh jajaran Korem 172/PWY, Daniel Kogoya dengan pengikutnya melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Distrik Muara Tami. Sejak beberapa minggu lalu kelompok ini telah menempati lokasi penampungan yang telah disiapkan di area perumahan pegawai Distrik Muara Tami.

Para pelintas batas yang sering keluar masuk wilayah RI-PNG ini telah mengakui bahwa kondisi mereka saat ini tidak tentram dan mereka merasa hanya sebagai korban yang melarikan diri ke PNG akibat konflik politik di masa lalu. Untuk itu, menjadi harapan agar mereka dapat diterima kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan menjadi warga NKRI yang sewajarnya. [loy]

Terakhir diperbarui pada Jum’at, 25 Januari 2013 22:50, Papuapos.com

January 27, 2013 0

Kunjungan Gubernur Sandaun, Politik Penjajah dan Politik Papua Merdeka

Melibat perkembangan politik NKRI dan Papua New Guinea, khususnya terkait dengan kegiatan para gerilyawan di wilayah perbatasan NKRI-Papua New Guinea, yang secara nyata diberitakan media di Indonesia bahwa Gubernur Sandaun Province, Papua New Guinea mendukung upaya NKRI memberantas kelompok kriminal bersenjata atau sipil bersenjata di wilayah perbatasan, maka PMNews menyempatkan diri mewawancarai Secretary-General dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atau West Papua Revolutionary Army (WPRA), Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi.

General Tabi menyatakan, “Gubernur May tahu siapa dirinya dan apa artinya yang dia katakan, dan itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan PMNews.”

Berikut petikan wawancara.

Papua Merdeka News (PMNews):

January 19, 2013 0

Pelaku Penembakan di Puncak Jaya Diduga Seorang Remaja

JAYAPURA [PAPOS]- Siapa pelaku penembakan terhadap Praka Hasan anggota Yonif 753/ Nabire dan seorang warga sipil Hj. Haddis Nito, 1 Januari lalu di Pasar lama Kampung Wuyuki distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya perlahan mulai terungkap.

Kepolian Resort Puncak Jaya menduga pelaku penembakan tersebut adalah seorang gemaja berusia 18 tahun.

“Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan selongsong peluru, dan telah memeriksa delapan orang saksi. Ada dugaan kuat pelaku penembakan merupakan seorang remaja pria berusia delapan belas tahun,” ungkap Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis kepada wartawan saat ditemui di Polda Papua, Kamis (17/1).

Menurutnya, hingga saat ini polisi masih terus bekerja keras agar pelaku utama dari aksi penembakan tersebut diungkap. Dia mengakui, dalam mengungkap kasus ini polisi sudah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. “Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu tugas polisi,” terangnya.

Ia menambahkan, semua anggota polisi yang bertugas di Puncak Jaya diwajibkan membina hubungan dengan masyarakat, terutama anggota yang berasal dari luar demi terwujudnya kebersamaan dan kekeluaragaan antara polisi dengan masyarakat setempat sehingga bila sewaktu-waktu terjadi persoalan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat.[tom]

Jum’at, 18 Januari 2013 23:43, Ditulis oleh Tom/Papos

Terakhir diperbarui pada Jum’at, 18 Januari 2013 23:49

January 18, 2013 0

Sekjen OPM: Kami tetap Eksis

JAYAPURA – Pihak TPN-OPM mengaku sama sekali tak mempermasalahkan berdirinya Kodim 1714 di Puncak Jaya tersebut, mereka juga sama sekali tidak takut.

“Oh kami ini TPN-OPM kami tetap eksis, Kami bukan Komite, atau Dewan, atau Aliansi Mahasiswa, atau Presidium atau apapun yang takut dengan gertakan, Kami adalah TPN-OPM, organisasi yang permanen dan akan berjuang sampai tujuan merdeka kami tercapai,”

tegas Sekjen TPN-OPM, Anton Tabuni.

Dirinya juga mengaku tak ada masalah bila pihak Kodim 1714 mencari TPN-OPM.

“Oh itu tidak ada masalah, kami tidak takut, dan kami akan lawan, kita mati mereka juga mati, itukan revolusi. Tulis itu ya,”

teriak Anton Tabuni.

Lanjut Anton,

”Kami tidak tunduk pada siapapun, kami hanya tunduk pada Panglima Tertinggi, Gen. Goliath Tabuni, jadi pemerintah Indonesia jangan main-main, kami akan tetap berjuang, kami tidak takut dengan ada Kodim, kami tidak takut,”

tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai rencana, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjend TNI Drs. Christian Zebua, Selasa (8/1) pagi ini di Mulia, Puncak Jaya, akan meresmikan berdirinya Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1714 ini berada dilingkungan Korem 173/PVB. Demikian disampaikan Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Jansen Simanjuntak kepada wartawan, Senin (7/1) sore.

”Benar besok (hari ini.red) akan peresmian keberadaan Kodim 1714 Puncak Jaya oleh Panglima sendiri. Rencana peresmian jam 9.00 WIT, “

ujar Kapendam.

Saat disinggung apakah berdirinya Kodim tersebut guna mempersempit ruang gerak TPN-OPM di Mulia?, Kapendam membantah,

”Oh itu sama sekali tidak ada, kita ini semua bersaudara. Ini intinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”

terangnya.

Kapendam mengatakan, kita tidak ada permusuhan dengan mereka.

“Dengan catatan, bila mereka mau bergabung dengan masyarakat, silahkan, senjata harus diserahkan kepada pihak berwewenang. Dan Panglima sudah menjamin bahwa mereka akan dilindungi,”

tambah Kapendam. (bom/don/l03)

Senin, 07 Januari 2013 17:35, BP

January 7, 2013 1

Gustaf Kawer : Tim Siap Mendampingi Simeon

Jayapura — Keluhan Keluarga Simeon Daby, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengenai tidak adanya pengacara yang mendampinggi Simeon ditangapi Tim Pengacara Koalisi Untuk Penegakan Demokrasi Untuk Papua, Gustaf Kawer. Kawer mengatakan pihaknya siap mendampingi persidangan Simeon Daby. Kesiapan tim Koalisi untuk demokrasi itu tidak bisa terwujud, menurut Gustaf, terkendala dana.

“Kalau dampingi mereka (setiap persidangan Aktivis KNPB), sejak awal kita sudah ada kemauan. Problemnya adalah kami tidak punya dana operasional ke Wamena,”

kata Gustaf menanggapi keluhan keluarga Simeon Daby tentang proses penahanan, pembuatan BAP dan penyerahan dari tahanan polisi ke tahahan kejaksanan tanpa didampingi pengacara, Kamis (2/1).

Sementara itu, anggota pegacara lain, Olga Hamadi mengatakan dirinya belum dihubungi soal mendampingi persidangan Simeon. Namun, menurut Olga, pihaknya siap mendampingi kalau pihak keluarga menghubunginya.

“Saya belum dihubungi soal itu oleh pihak keluarga. Nanti, kalo dihubunggi, pasti akan saya tanggapi,”

kata Olga Hamadi, pegacara sekaligus, Koordinator Koontras Papua.

Sebelumnya, keluarga Simeon berharap pihak pengurus pusat KNPB bisa membantu dalam mencarikan pengacara yang akan mendampinggi Simeon.

“Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,”

kata keluarga Simeon.

Pihak KNPB pusat mengaku sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampinggi Simeon. Pengacara yang dihubungi sudah bersedia ke Wamena.

“Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustaf Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,”

kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama, kepada tabloidjubi.com, Kamis (3/1)

Hanya, menurut Roky Medlama, ada pihak-pihak yang membatasi.

“Pegacara sudah siap ke Wamena (tapi) ada yang mengahalangi ini menjadi persoalan,”

kata Wim, Kamis (3/1). Mengenai ini, Gustaf maupun Olga tidak memberikan komentar. (Jubi/Mawel)

Sunday, January 6th, 2013 | 19:11:30, TJ

January 6, 2013 0

DAP Baliem Sambut Hibah Hellman/Hammett

Lemok Mabel, Ketua DAP Lembah Baliem(Jubi/ist)

Jayapura — Dewan Adat Papua wilayah Balim menyambut pemberian Hibah Helman/Hammett kepada Domminikus Surabut salah satu tokoh adat dari Papua. Dewan menyambut hangat dengan alasan hibbah ini mengingatkan semua pihak penegakan Hak Asasi Manusia itu sangat penting dan terus menjadi perhatian semua pihak.

Penghargaan ini membuka mata masyarakat bahwa penegakan HAM dan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam(SD) sangat perlu,”

kata Lemok Mawel, ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Balim, kepada tabloidjubi.com, Kamis (27/12).

Dia menambahkan, hibah ini bukanlah suatu pencapaian hasil melainkan awal dari suatu perjuangan. Ini merupakan awal motivasi bagi pekerja HAM untuk lebih bersemangat lagi.

“Semangat kerja itu lebih penting dan bukan hasil akhir,”

katanya.

Karena ini sebagai motivasi awal, kata dia, pihak dewan adat menyambut baik pemberian hibah ini.

“Kami DAP sangat menghargai itu karena ini dapat mendorong teman-teman aktivis untuk bekerja lebih serius lagi,”

katanya.

Dengan penghargaan ini, lanjut Lemok, pihak DAP sangat berharap, para pekerja harus lebih aktif lagi melakukan adovokasi-advokasi.

“Advokasi-advokasi terhadap masalah kemanusian sangat penting yang sering kita lupakan,”

katanya.

Sementara itu, kantor Sekretariat Dewan Adat Balim mengadakan perayaan natal sekaligus syukuran atas penerimaan hibah Helmman/Hammett pada hari ini. “Kami syukuran sekaligus natal bersama di atas puing-puing kebakaran kantor dewan adat,” kata Engel Surabut, Staf Dewan adat Balim kepada tabloidjubi.com.

Sekedar diketahui bahwa kantor Dewan Adat Balim diduga telah dibakar oleh pihak kepolisian Resort Jayawijaya, pada 16 Desember malam. (Jubi/Mawel)

Thursday, December 27th, 2012 | 17:22:43, TJ

December 27, 2012 0

Buchtar Tabuni : Polda Papua Bukan Dinas Sosial

Penyerahan Sembako oleh Polres Merauke kepada Ketua Panitia Natal

Jayapura – Wakapolda Papua, Brigadir Jendral Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembako kepada warga di Kabupaten Lani Yaya DistriK Pirime, 20 Desember 2012. Hal ini ditanggapi ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni.

“Brigjen Paulus Waterpauw membagikan 1.500 paket sembakau kepada warga di Kabupaten Lani Jaya Distric Pirime pada 20 Desember 2012. Apakah di Kabupaten Lani Jaya tidak ada kepala dinas sosial?”

demikian tulis Buchtar Tabuni di dinding facebook West Papua National Commitee (KNPB) pada Minggu (23/12).

Sebelumnya, Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam tulisannya yang dimuat pada www.tabloidjubi.com juga mengatakan hal yang sama.

“Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupaten Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras?”

tulis Victor.

Menurut Viktor, pembagian sembako itu hanya sebagai upaya untuk mengambil hati orang Papua. Menurutnya, itu hanya taktik untuk menciptakan kesan baik. Padahal, mereka adalah pencipta pelanggaran HAM di tanah Papua.

“Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah,”

tulis Yeimo dalam tulisannya itu.

Diketahui, sejak Irjen Tito Karnavian menjadi Kapolda Papua, di Papua ada pembagian sembako. Beberapa kampung di Kabupaten Jayapura, Lani Jaya, juga beberapa tempat lainnya telah menerima sembako dari Kapolda Papua. (Bastian Tebai/MS)

Thu, 27-12-2012 07:05:03, MS

December 27, 2012 0