PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com

PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com.

Jayapura, 26/07 (Jubi) – Kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, membuat situasi di Papua mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.

Rabu (24/7) anggota parlemen tinggi di Inggris mengadakan perdebatan resmi tentang Papua, di mana mereka menyampaikan keberatan mereka tentang situasi HAM di Papua dan meminta pemerintah Inggris untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Beberapa dari para anggota parlemen tinggi Inggris ini bahkan mengatakan mereka mendukung referendum tentang nasib Papua. Demikian rilis yang diterima Jubi dari kantor Parlemen Inggris di London, Jumat (26/07) malam.

Hanya dua minggu sesudah situasi Papua dikemukakan di Dewan HAM PBB di Genewa, anggota parlemen tinggi di Inggris, mulai berdebat tentang situasi HAM di Papua. Kelima anggota parlemen tinggi Inggris ini mencatat bahwa dengan kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, situasi di Papua “mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.” Lord Hannay, satu dari kelima anggiota parlemen tinggi Inggris menjelaskan bahwa menurut dia, kebijakan Indonesia untuk membatasi jurnalis dan LSM asing adalah “keliru” dan “kalau semua dirahasiakan, gosip dan kecurigaan akan semakin berkembang.”

Lord Harries, anggota parlemen yang mendorong debat ini, menegaskan pola penangkapan bernuansa politik yang terjadi di Papua semakin menimbulkan masalah. Dia juga menggugat pemerintah Inggris atas peran mereka dalam pendanaan Detasemen Khusus (Densus) 88, yang diduga terlibat dalam penangkapan, penyiksaan dan penembakan terhadap aktivis politik di Papua.

“Apakah pelatihan yang disediakan dan dibayar oleh Inggris memang sudah berhasil dalam memperbaiki perilaku Densus 88?” tanya Lord Harries.

Lord Harries menambahkan bahwa pemerintah Inggris sadar dan prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, karena pemerintah Inggris telah memperjelas jawaban mereka atas pertanyaan parlemen. Namun ia mengkhawatirkan Densus 88, yang dilatih oleh Inggris dan diyakini juga sedang beroperasi di Papua menargetkan para pemimpin kemerdekaan Papua.

“Kita tahu bahwa pelatihan bagi detasemen ini mencakup isu-isu hak asasi manusia, tapi kita tidak tahu apakah ini memiliki pengaruh pada operasinya? Mengingat fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Papua.” kata Lord Harries.

“Apakah Kementrian Luar Negeri akan meminta dilakukannya evaluasi, yang sangat mendesak, terhadap dampak pelatihan yang diterima oleh detasemen ini untuk melihat apakah sebenarnya pelatihan yang dilakukan ini memberikan perbedaan?” tambah Lord Harries.

Lord Harries juga menyinggung catatan Juan Mendez, penasihat khusus PBB tentang pencegahan genosida. Juan Mendez, menurut Lord Harries menulis pada tahun 2008 bahwa Papua Barat merupakan salah negara-negara yang populasinya yang “terancam punah”. Ini pernyataan yang sangat serius menurut Lord Harries. Ancaman populasi ini karena masuknya penduduk Indonesia secara besar-besaran ke Papua sehingga penduduk asli Papua berada dalam bahaya menjadi minoritas di negara mereka sendiri. (Jubi/Victor Mambor)

July 27, 2013

Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua

Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua.

JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Felix Wanggai, mengatakan, kedepan pemerintah Pusat akan berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan berencana membuka akses transportasi darat, yakni membuka jalan trans Papua dan berbagai program yang sudah disiapkan pihaknya, dalam kepimpinan 5 (Lima ) Tahun kedepan bersama wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE., M.M., sesuai visi misinya dan untuk menyukseskan program Otsus Plus, mendapatkan dukungan yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Disampaikan pula, bahwa Presiden SBY juga menginstruksikan kepada para Bupati, DPRP, MRP, dan semua komponen di Papua untuk bersama Gubernur dan Wakil Gubernur bersatu dan bekerja sama serta saling berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua lewat program Otonomi Khusus Plus itu sendiri.

Terhadap itu, maka untuk mendukung hal tersebut, dirinya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., MH., dalam pertemuan tersebut dirinya dan Gubernur Papua, meminta DPR RI untuk mendukung adanya permintaan Papua menjadi tuan rumah PON 2020, karena Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah iven besar skala nasional itu.

“Sebab orang Papua memiliki segudang prestasi diberbagai cabang olahraga dan orang Papua sudah banyak mengharumkan nama Indonesia diberbagai cabang olahraga,” tegasnya kepada Bintang Papua, di Hotel Sahid Jayapura, baru – baru ini.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang menerima Gubernur Papua bersama rombongan di ruang kerjanya menandaskan, sangat mendukung penuh akan program yang disiapkan Gubernur Papua yang berencana membuka akses jalan trans Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan sangat mendukung akan adanya kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020 nantinya, sehingga dirinya berharap semua masyarakat juga pemerintah daerah harus benar mendukung program yang sangat baik ini, dan pihaknya (DPR RI) berharap niat baik Gubernur Papua dalam meningkatkan kesejahteraan orang Papua akan menjadikan Papua lebih baik lagi dan angka kemiskinan di Papua akan semakin kecil lagi.
“Inti dari perbincangan Gubernur Papua dengan Wakil Ketua DPR RI adalah meminta dukungan agar program Papua kedepan mendapat dukungan pihak DPR RI dan Papua dalam perjalanan Otsus Plus bisa berjalan baik dan sukses, guna orang Papua bisa sejahtera,” tandasnya.

“Gubernur Papua, hanya mau mengurus rakyat Papua bisa sejahtera dan bukan urus permasalahan politik yang sementara ramai dibicarakan dan dibesarkan oleh media nasional saat ini,sebab persoalan di Oxford Inggris itu (pembukaan kantor perwakilan OPM) kewenangan pemerintah pusat, di Papua hanya mau mengurus orang Papua bagaimana bisa sejahtera dan mandiri melalui Otsus Plus,” sambungnya.(Nls/Don/l03)

July 24, 2013

Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih

Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih.

JAYAPURA- Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Perspektif Orang Asli Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difasilitasi MRP, dipastikan dilaksanakan tanggal 25-27 Juli dan akan dihadiri utusan dari 40 Kabupaten di dua provinsi di Tanah Papua.

Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa menyatakan, sebagian peserta sudah berdatangan dan dipastikan seluruh perwakilan sesuai undangan menyatakan diri hadir, termasuk 14 narasumber yang akan hadir dan menyampaikan penilaian mereka terhadap implementasi Otsus Papua dalam 14 bidang.

Yakobus Dumupa menegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan MRP ini tak terkait ideologi tertentu. Evaluasi Otsus ini juga tidak ada urusannya dengan kelompok ideologi tertentu, seperti kelompok Bintang Kejora (BK) atau merah putih.

Menurut dia, kita harus melihat evaluasi Otsus perspektif Orang Asli Papua ini dalam konteks kita sebagai orang Papua, bukan kita sebagai orang yang punya ideologi tertentu, tidak demikian. Karena itu, selaku Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat MRP ini menghimbau kepada semua masyarakat Papua untuk dapat melihat evaluasi yang akan dilaksanakan ini sebagai evaluasi dari kita sebagai orang Papua tanpa peduli ideologi apapun.” Jangan evaluasi ini dikaitkan dengan Ideologi tertentu”, tegasnya.

Sangat Disayangkan Selama 12 Tahun Otsus Baru Dievaluasi

Sementara itu Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, rencana evaluasi Otsus Papua oleh MRP pada 25-27 Juli 2013 sesuai ketentuan UU Otsus, namun hal itu sangat disayangkan, karena setelah 12 tahun baru dilaksanakan ketentuan pasal 78 UU Otsus Papua dimaksud.

Diakuinya, memang MRP terlambat lahir di Tanah Papua, karena ada ketakutan Jakarta kepada MRP sebagai lembaga super body yang merupakan perwujudkan kelembagaan dari gerakan kebangkitan nasionalisme Papua. MRP dipandang juga sebagai simbol perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua karena dengan membentuk MRP sama saja dengan membentuk Negara dalam Negara.

Kecurigaan Jakarta yang cukup besar terhadap lembaga kultural ini, yang membuat MRP kehilangan power sama sekali dalam trias politikal kekuasaan model sistem politik lokal Papua. Tapi lepas dari hal kegiatan evaluasi UU Otsus tahun 2013 ini jangan sampai dimaksudkan untuk memberikan dasar konstitusional kepada lahirnya UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.

Menurutnya, jika tujuannya Otsus Plus/Pemerintahan Papua untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap UU Otsus Plus , dirinya berpikir bahwa MRP sudah terseret kedalam kepentingan politik dan ekonomi pemerintahan pusat.

“Evaluasi Otsus kalau boleh tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus plus, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban UU Otsus Papua kepada rakyat Papua, dan harus meminta pendapat umum rakyat Papua terhadap kelangsungan UU Otsus Papua ini,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (23/7).

Dijelaskannya, secara hukum internasional, tidak ada salahnya kalau diakhir dari evaluasi UU Otsus ini, MRP mengusulkan kepada DPRP untuk menggelar referendum terhadap UU Otsus. Karena DPRP memiliki hak konstitusi untuk melaksanakan referendum terhadap UU Otsus.

Dari hasil referendum itulah DPRP akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Pasalnya, jika dilihat hasil referendum akan memberikan gambaran kepada pemerintah pusat apa sesungguhnya yang orang Papua inginkan atau harapkan tentang UU Otsus Papua dimaksud. Bahwa apakah akan terus dilaksanakan atau harus diganti dengan UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua atau pendapat masyarakat Papua tentang pilihan politik yang lain.

Untuk itu, dirinya mendorong dan menghimbau kepada MRP untuk mempertimbangkan akhir dari evaluasi Otsus ini, karena lembaga kultural ini harus melakukan dua langkah penting. Pertama, mengusulkan digelarnya referendum di Tanah Papua terhadap UU Otsus Papua. Kedua, merekomendasikan hasil evaluasi Otsus ini menjadi agenda utama dalam dialog damai Papua dengan Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Damai Papua dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

“Dialog damai ini belum disetujui Jakarta karena kecurigaan terhadap agenda dialog. Saya pikir melalui hasl evaluasi Otsus ini bisa dijadikan salah satu agenda utama dalam dialog damai,” pungkasnya.(Ven/Nls/Don/l03)

July 24, 2013 0

TRWP tentang Nabire Berdarah 2013: “TNI/Kopassus Balas Dendam Membunuh Rakyat Papua”

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini menanggapi spekulasi dan skenario NKRI membenarkan aksi terorisme yang menghilangkan nyawa lebih dari 30 orang Papua tak berdosa di Nabire setelah menghadiri pertandingan Tinju Bupati Cup menyatakan bahwa:

Kematian orang Papua di Nabire bukan karena perkelahian antar orang Papua sendiri disebabkan oleh kekalahan di salah satu pihak yang tidak mau menerima kekalahannya. Dari sisi jenis olahraga, orang Papua tidak pernah merasa tertarik, apalagi fanatik dengan dunia tinju, maka menghadiri Bupati Cup sampai berujung penghabisan nyawa sesama bangsa sendiri ialah murni skenario para pembunuh orang Papua selama sejarah bangsa Papua, yaitu NKRI dan agen pembunuhnya, TNI/Kopassus;Kemudian dari sisi orang Papua membunuh orang Papua hanya gara-gara olahraga yang sama sekali tidak digemari orang Papua sendiri ialah cerita murahan, skenario TNI/ Kopassus sangat murahan dan memalukan; lebih memalukan lagi media-media di Indoneisai, yang katanya sudah diisi oleh orang berpendidikan sampai pascasarjana masih mempercayai skenario cerita yang jelas-jelas tidak masuk akal sehat, tanpa langsung ke lapangan dan membuktikan apakah skenairio Kopassus dimaksud cukup masuk akal atau tidak; Apalagi pihak penyelenggara sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa kematian bukan disebabkan oleh perkelahian, karena tenggang waktu antara pertunjukan tinju dengan pembunuhan sangat tidak masuk akal kalau dikatakan akibat langsung dari kekalahan yang dilami di ring tinju. Bangsa Papua bukan bangsa liar dan barbarik seperti bangsa Indonesia, sehingga hanya dengan alasan kekalahan di ring tinju menyebabkan pembunuhan terhadap saudara sebangsa-setanah air dan senasib-sepenanggungan sendiri. Itu bohong belaka, dan sebuah kebohongan yang memalukan umat manusia sedunia.
Oleh karena itu, skenario yang jelas dan pasti, berdasarkan pengalaman hidup selama puluhan tahun bersama NKRI, secara khusus pengalaman bangsa Indonesia menghadapi TNI/Kopassus secara khusus ialah bahwa aksi-aksi seperti ini sangat jelas dilakukan oleh Kopassus sebagai balas dendam terhadap kasus penembakan anggotanya yang menyamar menjadi TUKANG OJECK di Mulia, Puncak Jaya yang dilakukan oleh gerilyawan Papua Merdeka. Berbagai kasus BALAS DENDAM DARI KOPASSUS sudah banyak terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia sejak Kopassus dibentuk sampai hari ini, yang dalam sejarahnya pembalasan yang dilakukan Kopassus selalu bersifat SADIS, massal, berombongan dan mendatangkan kerugian nyawa dan harta lebih fatal, lebih luas dan lebih menyakitkan kemanusiaan manusia daripada yang menimpa rekan mereka sendiri. Ambil saja contoh misalnya pembunuhan seorang mantan anggota Kopassus yang dipecat karena mengedarkan narkoba, yang kemudian didapati terbunuh di sebuah Diskotik di pulau Jawa saja, akhirnya teman-teman satu angkatannya (satu kompinya) langsung datang dan menyerbu penjara, lalu menghabisi sang pembunuh teman mereka dimaksud. Contoh lain salah seorang anggota pasukan Jenderal Prabowo (waktu itu beliau komandan Kopassus) saat turun dari helikopter di Lapangan Terbang Timika langsung menembak rekan dan atasnnya gara-gara temannya tewas dalam pertempuran di Geselema (1996). Dan masih banyak contoh lain.Dengan dua contoh ini, jelas menunjukkan bahwa aksi pembunuhan massal di Gedung Olahraga Nabire ialah pembalasan Kopassus terhadap terbunuhnya rekan mereka di medan tugas di Mulia Puncak Jaya.
Mengingat cara kerja TNI/Kopassus dan Polri seperti ini, maka kami serukan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua di manapun Anda berada di dalam negeri agar BILAMANA TERJADI KASUS PEMBUNUHAN ANGGAOTA TNI/ POLIRI DI SELURUH TANAH PAPUA, dilakukan oleh Gerilyawan Papua Merdeka, maka silahkan dengan pandai memperhatikan hal-hal berikut:

TIDAK BOLEH KELUAR DARI RUMAH DAN MENGHADIRI ACARA-ACARA, mengendarai kendaran dalam jarak jauh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko orang lain dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya rencana menghadiri pertandingan tinju, pertandingan sepak bola, mengunjungi Mall atau Pameran perlu DIHENTIKAN atau DIHINDARI karena TNI/Polri pasti akan menggunakan peluang apapun yang ada dan membuat cerita sendiri untuk membunuh orang Papua.Ingat bahwa semua media yang ada di Indonesia, baik televisi, koran, radio, media online, semuanya milik NKRI, oleh karena itu, walaupun mereka seolah-olah membela HAM dan demokrasi, pada titik tertentu mereka pasti tidak akan menyiarkan berita yang secara langsung berpengaruh terhadap bubarnya NKRI.
Tidak boleh jalan pada malam hari seorang diri
Tidak boleh mabuk-mabukan dan bermalam di hotel-hotel, karena pemilik hotel dan pelayan di hotel bukan orang Indonesia, tetapi kebanyakan ialah para intel dan Kopassus NKRI

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dipahami dan dilaksanakan demi keselamatan bangsa Papua di tanah leluhurnya.

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 23 Juli 2013

an. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

BRN: A. 018676

July 23, 2013 0

AMP : Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Di Nabire

Korban Kebiadaban Indonesia Terhadap Orang Asli Papua (amp) — Korban Kebiadaban Indonesia
Terhadap Orang Asli Papua (amp)

Yogyakarta – Menanggapi tragedi tinju di Nabire yang menewaskan Puluhan Rakyat Asli Papua, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan bahwa

” Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Yang Telah Merenggut Puluhan Nyawa Rakyat Papua Di Nabire “.

Dalam pernyataan AMP Jogja yang dimuat di www.ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa tragedi Tinju Nabire yang mengakibatkan Puluhan nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya kritis ini, penuh dengan rekayasa, dimana dari keterangan korban selamat sendiri menyebutkan bahwa

” Ketika keributan terjadi, kami yang ada didalam gedung berlari menuju pintu keluar, namun pintu ditutup oleh aparat yang berjaga dan ada seseorang yang melemparkan bom asap kedalam gedung, seketika itu dan beberapa saat kemudian tubuh kami kejang – kejang dan kami baru sadar ketika kami berada di rumah sakit, kami yakin kalau kami semua terkena Strom (sengatan listrik) “.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dokter yang memeriksa para korban

” Saya sangat yakin, kalau korban meninggal dan kritis ini bukan karena terinjak – injak ataupun dipukuli, saya yakin mereka semua tersengat listrik dengan tegangan yang tinggi, hal ini bisa dibuktikan lewat ciri – ciri korban meninggal yang tubuhnya gosong “.

Maka untuk menanggapi kejadian itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] mengeluarkan pernyataan bahwa :

” MENGUTUK KERAS TIDAKAN GENOSIDA YANG SEDANG DILANCARKAN OLEH INDONESIA DI SELURUH TANAH PAPUA, DAN MENYATAKAN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA DI GOR NABIRE YANG TELAH MENELAN PULUHAN NYAWA ORANG ASLI PAPUA ” .

July 22, 2013 0

Baku Tembak di Puncak Jaya, Dua Sipil Bersenjata Tewas

Jayapura, 19/7 (Jubi) – Dua orang anggota sipil bersenjata dikabarkan tewas tertembak dalam aksi baku tembak dengan aparat TNI di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat sore (19/7) sekitar pukul 17:00 WIT. Tidak hanya itu, sepucuk senjata jenis revolver berhasil disita aparat.

Dari data yang berhasil dihimpun tabloidjubi.com diketahui kontak senjata berawal ketika belasan kelompok sipil bersenjata masuk kota dan menyamar sebagai masyarakat, lalu berupaya menyerang pos TNI yang dijaga anggota Batalyon Infantri 751 Raider. Kontak senjata beberapa menit pun tak terelakkan. Kejadian itu menewaskan dua orang dari kelompok penyerang sementara yang lainnya kabur ke hutan.

Pangdam XVII Cenderawasih Christian Zebua yang dikonfirmasi wartawan via telepon selulernya membenarkan adanya dua kelompok sipil bersenjata yang berhasil dilumpuhkan anggota TNI yang bertugas di sana.

“Iya benar ada dua kelompok GPK berhasil dilumpuhkan prajurit kami yang bertugas di sana. Bahkan satu senjata mereka berhasil kami sita. Mereka mencoba menyerang pos TNI yang ada di lokasi kejadian. Parajurit pun melakukan perlawanan dan dua dari mereka akhirnya dilumpuhkan,”

kata Christian Zebua, Jumat malam.

Menurutnya, sejak kelompok sipil bersenjata itu masuk kota, aparat TNI sudah mengetahui kehadiran mereka. Hanya saja anggota TNI tidak ingin bertindak gegabah dan lebih mengantisipasi segala kemungkinan.

“Namun tiba-tiba mereka mencoba menembak prajurit saya. Jelas, anak prajurit melakukan tembakan balasan. Prajurit saya sudah melakukan tugasnya. Bahkan tadi bupati menghubungi saya dan mengucapkan terima kasih, karena anggota di sana berhasil melumpuhkan dan mengusir kelompok itu,” ujarnya. (Jubi/Arjuna)

Sumber: TabloidJubi.com, Arjuna Pademme | July 20, 2013

July 20, 2013 0

Lambert: Ada Oknum Yang Jual OPM Demi Uang

Lambert PekikiJAYAPURA – Perjuangan dan upaya yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh para pejuang Papua Merdeka melalui Tentara Pembebasan Nasional (TPN) – Organisasi Papua Merdeka (OPM), diduga sedang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, dan yang lebih disayangkan lagi, hal itu dilakukan demi uang.

“Kami dapat laporan dari warga bahwa ada oknum Distrik di Kabupaten Keerom yang memberikan foto dan data pejuang Papua merdeka kepada aparat Indonesia, dan yang lebih menyakitkan lagi, hal itu dilakukan hanya karena uang. Hal ini sangat kami sayangkan karena perjuangan kami demi rakyat Papua ternyata dimanfaatkan oleh orang Papua lainnya demi uang,”

beber Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Rabu (17/7) kemarin.

Bagi Lambert, apa yang dilakukan oknum tersebut adalah bagian dari sebuah kejahatan, Markas Besar TPN-OPM mengutuk keras tindakan tersebut,”Ini bagian dari kejahatan kemanusiaan, jiwa dan raga kami dipersembahkan bagi kemerdekaan tanah Papua, tetapi ada orang yang rela menggadaikan ke aparat, ini diluar dugaan saya, ternyata ada ‘Papua jual Papua’,” paparnya.

Di atas kesedihan yang dirasakannya, Lambert berharap agar oknum-oknum tersebut segera menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, karena hal itu termasuk penghianatan terhadap perjuangan,”Mereka bisa jadi musuh orang Papua yang terus berjuang untuk merdeka dan berdaulat diatas tanahnya sendiri, saya minta kepada mereka untuk segera hentikan praktek-praktek menyesatkan itu, karena Tanah dan Nenek Moyang kita akan menangis dengan apa yang kalian lakukan,” kata Lambert.

Lambert berharap agar mereka yang tidak ikut berjuang secara langsung agar memberikan dukungan kepada mereka yang berjuang, jangan menjadi penghianat bangsa Papua.

“Kami relakan hidup dan jiwa kami untuk berjuang, hargai itu, kalau anda tidak berjuang, lebih baik duduk dan diam saja, tetapi kalau bisa membantu secara tidak langsung akan jauh lebih baik, saya tegaskan untuk segera hentikan kelakuan seperti itu,”

tegas Lambert. (Bom/Don/l03)

Kamis, 18 Juli 2013 09:50, Binpa

July 18, 2013 1

Keluarga Korban “Tragedi Tinju” Gelar Demo Damai

Massa aksi keluarga korban "Tragedi Tinju" saat menju ke titik aksi, Tugu Roket. Foto: MS — Massa aksi keluarga korban “Tragedi Tinju” saat menju ke titik aksi, Tugu Roket. Foto: MS

Nabire — Keluarga korban “Tragedi Tinju” Nabire menggelar demonstrasi damai, Kamis, (18/07/13), Pukul 10.00 -14.00 WIT guna meminta pertangungjawaban aparat keamanan, Panitia Penyelenggara dan Pemerintah Daerah Nabire atas peristiwa yang merengut 18 orang pada Minggu, 14 Juli 2013 lalu.

Demonstrasi difasilitasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Nabire. Pantauanmajalahselangkah.com, masa aksi damai datang dari arah Karang Tumaritis dan long march sepanjang Jalan Merdeka menuju titik aksi di Tugu Roket, pusat kota Nabire, depan kantor Bupati. Keluarga korban dari titik kumpul Siriwini dan Kalibobo membubarkan diri setelah aparat keamanan meminta pulang ke rumah-rumah masing-masing.

Keluarga korban “Tragedi Tinju” Nabire menyampaikan beberapa tuntutan pernyataan. Pertama, mereka meminta Presiden segara turunkan jabatan Kapolda Papua dan Kapolres Nabire karena tidak mampua mengamankan orang Papua. Mereka juga meminta pemerintah daerah Nabire, dalam hal ini Bupati Nabire bertanggung jawab atas peristiwa ini. Selain itu, desakan pemeriksaan panitia pelaksana juga mengemuka.

Koordinator lapangan memberikan kesempatan kepada masing-masing keluarga korban dari semua suku untuk menyampaikan orasinya. Tetapi, hanya beberapa orang saja yang menyampaikan orasi mewakili keluarga.

“Kami ini bingung. Banyak orang bilang karena ini dan karena itu. Banyak versi. Semua ini bisa terjawab kalau ada visum. Kami minta visum di RSUD, tetapi mereka bilang pergi minta pengantar ke polisi. Lalu, saya ke polisi tetapi polisi bilang tidak ada dasar. Saya mau ke mana?,”

kata salah satu keluarga korban dari suku Mee dalam orasinya.

Keluarga korban dari warga Biak di Nabire dalam orasinya menyampaikan,

“Kita tidak bisa menuduh siapa-siapa. Kami hanya minta lepaskan kami orang Papua. Kami selalu terus menerus dibunuh dengan berbagai cara setelah bergabung dengan Indonesia.”

Sementara itu, KNPB wilayah Nabire menuding “Tragedi Tinju” adalah sebuah tragedi terencana. Untuk itu perlu ada pendalaman dari pihak independen atas kasus ini.

“Peristiwa GOR itu terencana. Hari ini saya pimpin rakyat saya untuk menyampaikan pendapat mereka. Masyarakat saya ingin meminta pertanggungjawaban semua pihak. Tapi, saya sedih, massa rakyat saya dibubarkan di beberapa titik,”

kata Ketua KNPB Nabire, Sadrak Kudiai.

Dijelaskannya,

“Aparat suruh keluarga korban yang mau aksi pulang ke rumah dari Siriwini dan Kalibobo. Tragedi kemanusiaan saja kita tidak bisa aksi. Apakah ini yang Indonesia bilang demokrasi? Kami sedih dengan cara-cara polisi di Papua ini,”

tuturnya.

Tampak, Kapolres Nabire dan Dandim Nabire berada di lokasi aksi. Beberapa lokasi di Nabire sejak pagi telah diamankan aparat gabungan bersenjata lengkap. Terpantau, kondisi kota Nabire aman, namun perkantoran dan beberapa pertokoan tutup. Jalan-jalan utama juga tidak seramai seperti biasanya. Hingga berita ini ditulis, kondisi kota Nabire kondusif. (MS)

Kamis, 18 Juli 2013 14:31,MS

July 18, 2013 0

Belasan Jasad Bakal Diarak ke Kediaman Bupati Nabire

Jayapura – Kondisi kota Nabire saat ini dikabarkan mencekam pasca kerusuhan pertandingan tinju amatir yang menewaskan belasan suporter. Masyarakat memilih tidak melakukan aktivitas, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama rencana sekelompok masyarakat hendak mengarak jasad korban yang tewas dalam kerusuhan, ke kediaman bupati.

Salah satu warga Nabire Yohanes Dow saat dihubungi via selulernya mengatakan, suasana Kota Nabire benar-benar lengang.

“Saya tadi sempat keluar rumah tapi jalanan sepi, saya putuskan lagi balik,”

ucapnya.

Lanjut dia, ada rencana dari keluarga korban yang tewas, akan mengarak-arak jasad ke kekediaman bupati.

“Mereka hendak minta pertanggung jawaban bupati, karena keluarga mereka tewas akibat event tinju yang diselenggarakan bupati,”

paparnya.

Bahkan, lanjutnya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sekolah dan perkantoran diliburkan. “Ini anak saya siswa SD sudah dipulangkan, padahal hari ini masuk pertama kali setelah libur kenaikan kelas,”ungkapnya.

Mengenai kejadian, kata dia, akibat ketidakpuasan suporter akan hasil pertandingan, lalu kemudian terjadi aksi saling lempar di dalam GOR, sehingga sebagian besar penonton panik dan berupaya keluar. “Pintu masuk dan keluar cuma satu, sehingga saat penonton panik berebut keluar banyak yang jatuh dan terinjak-injak,”ucapnya.

Suporter yang ada di luar GOR juga melempari batu ke dalam sehingga benar-benar membuat panik. “Bukan hanya yang di dalam yang baku lempar tapi juga di luar GOR,”tandasnya.

Dari data yang berhasil dihimpun, kerusuhan pecah saat pertandingan tinju amatir itu mempertemukan Yulianus dengan Alfius. Wasit memenangkan Alfius. Massa pendukung Yulianus tidak terima dan marah. Mereka kemudian melempari kursi ke arah wasit dan penonton suporter lainnya. Bupati Nabire yang juga ikut menonton dikabarkan terkena lemparan.

Aksi saling pukul antar suporter kemudian pecah. Sebagian besar penonton berupaya menyelamatkan diri, tapi akses pintu keluar hanya satu sehingga banyak yang jatuh dan terinjak-injak.

Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi membenarkan adanya aksi kerusuhan dalam laga tinju amatir memperebutkan piala bupati. “Pada hari Minggu 14 Juli 2013 sekitar jam 23.00 wit di GOR Kota Lama Nabire telah terjadi rusuh massa sesama pendukung tinju,”ungkapnya. (jir/don/l03)

Selasa, 16 Juli 2013 07:21, Binpa

July 17, 2013 0

Rusuh Nabire : Polda dan Pertina Beda Versi

JAYAPURA—Kerusuhan Nabire yang menewaskan 17 orang (data terakhir sudah 21 tewas) ketika menyaksikan pertarungan grand final tinju Bupati Cup 2013 di GOR Kota Lama, Nabire, Minggu (14/7) sekitar pukul 22.30 WIT, memunculkan perbedaan versi antara Pengprov Pertina Papua dan Polda Papua.

Ketua Komisi Teknis Pengprov Pertina Papua Carol Renwarin didampingi Humas Pengprov Pertina Papua Robert Wanggai, ketika menyampaikan klarifikasi di Kantor KONI Papua, Jayapura, Senin (15/7) menjelaskan, peristiwa Nabire merupakan suatu pengalaman yang sangat berat khususnya bagi masyarakat tinju di Papua.

“Kejadian ini bukan akibat pertandingan tinjunya sendiri secara teknis, tapi akibat ulah sekelompok pemuda mabuk yang membuat keributan di dalam GOR dan tak ada sangkut-paut dengan pertandingan,” tegas Carol Renwarin.

Meski demikian, kata Carol Renwarin, pihaknya menyesalkan Panitia Bupati Cup 2013 tak melibatkan Pengprov Pertina Papua. Padahal setiap Pengkab Pertina harus menyertakan Tecknical Delegasi dari Pemprov Pertina Papua, yang bertanggungjawab dalam kejuaraan tersebut.

Menurut Carol Renwarin, pihaknya konfirmasi balik ke Panitia Tinju Bupati Cup 2013 secara teknis tak ada masalah karena pertandingan 12 pertarungan putra-putri berlangsung mulus.

“Saya tanya kepada wasit hakim ada penilaian –penilaian negatif atau bagaimana. Ternyata tak ada, karena perhitungan sesuai dengan mereka bermain di atas ring dan kedua petinju setuju menang dan kalah,” tandas Carol Renwarin.

Namun demikian, lanjut Carol Renwarin, ketika Bupati Nabire masuk kedalam GOR ia mengatakan kepada panitia untuk membebaskan seluruh penonton, ternyata terselip sekelompok pemuda mabuk. Mereka berencana bertemu Bupati untuk suatu urusan yang tak jelas.

“Pada saat mereka masuk untuk bertemu dengan Bupati, tapi aparat Kepolisian maupun Satpol PP menghalangi, karena pemuda dalam keadaan mabuk tak usah bertemu Bupati,” tandasnya.

Akhirnya, mereka marah dan emosi sembari melempar kursi-kursi. Masyarakat yang tak tahu apa-apa lantas terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka lari keluar semua. Sedangkan panitia, pelatih, petinju, wasit hakim dalam keadaan tak tahu dan duduk diam. Masyarakat yang lari karena melihat kursi-kursi melayang berdesakan keluar dari pintu. Disitu terjadi insiden ada yang lari kaki ada terkait, ada yang terjatuh dan tertindis.

“Bupati memberi kelonggaran penonton masuk tak melihat kapasitas GOR yang bisa menampung penonton atau sudah melebihi dari pada kapasitas, sehingga pada saat masyarakat lari keluar itu terjadi penyempitan di pintu,” tegas Carol Renwarin.

Sementara itu Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA, PhD yang dikonfirmasi via ponsel terpisah mengatakan, kerusuhan Nabire diakibatkan keputusan “kontroversial” wasit hakim, yang memberikan kemenangan kepada petinju Alpius Rumkorem, memicu pendukung Yulianus Pigome mengamuk dan melempar botol plastik ke atas ring.

Kapolda kini sedang berada di Nabire, guna menangani peristiwa tewasnya 17 (data terakhir 21 orang) penonton tersebut didampingi Direktur Reskrim Umum Polda Papua Kombes (Pol) Drs. Bambang Priambadha, SH,M.Hum dan Kabid Propam Polda Papua Kombes (Pol) Usman Heri Purwono, SH.

Kapolda menjelaskan, ketika pertandingan final berlangsung Bupati Nabire menginstruksikan kepada Panitia agar semua penonton boleh masuk secara gratis. Alhasil, sekitar 1.000 penonton yang menunggu di luar GOR Nabire tumpah-ruah masuk guna menyaksikan pertandingan tinju tersebut. Padahal kapasitas GOR Nabire hanya mampu menampung sekitar 500-600 penonton. Akibatnya, ketika terjadi peristiwa tersebut penonton panik dan berupaya keluar dari GOR Nabire sambil berdesakan, saling tindis, berjatuhan dan meninggal dunia.

Namum demikian, kata Kapolda, Pasca peristiwa itu, pihaknya telah memeriksa sekitar 10 saksi, masing –masing Panitia Penyelenggara dan Petugas Keamanan, termasuk Kapolres Nabire Kapolres Nabire AKBP Bahara Marpaung, SH.

“Kami juga menginstruksikan Kabid Propam untuk memeriksa petugas keamanan yang bertugas saat peristiwa tersebut,” lanjut Kapolda.

“Kami juga mengirim dua peleton Brimob untuk menjaga keamanan setempat,” tukas Kapolda.

Kapolda menuturkan, situasi keamanan dan ketertiban pasca kerusuhan Nabire aman dan kondusif, karena Polisi berupaya menggalang tokoh masyarakat dan Kepala Suku, guna meredam situasi agar tak berkembang serta menghimbau kepada masyarakat agar tak terprovokasi dan masing-masing menjaga keamanan dan ketertiban

Terkait tuntutan keluarga korban untuk ganti rugi kepala, Kapolda mengatakan, pihak Pemda Nabire telah melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelengara Tinju Bupati Cup, untuk memberikan uang santunan kepada keluarga korban.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK menandaskan, kronologis kejadian meninggalnya 17 orang penonton di GOR Kota Lama, Nabire saat menonton tinju dalam rangka memperebutkan Bupati Cup 2013. Awalnya pada 19.00 WIT massa berkumpul di GOR sebanyak kurang 1.000 Orang.

Kerugian Material sekitar Rp 30.000.000.Langkah-Langkah yang diambil Polisi mengankan TKP (GOR,RSUD Nabire, Kediaman Bupati) serta mengevakuasi korban ke RSUD Nabire.
Pada pukul 19.45 WIT setelah Bupati Kabupaten Nabire datang. Semua masyarakat kurang lebih 1.500 orang masuk kedalam GOR.

Pada pukul 20.00 WIT pertandingan berlangsung dengan aman dan tertib yaitu juara I melawan juara final. Partai satu selesai, diikuti dengan penyerahan piala. Kemudian dilanjutkan partai kedua, setelah selesai diikuti dengan penyerahan piala. Selanjutnya partai ke-3 selesai diikuti dengan pembagian piala, pada partai ke-4 setelah selasai.

Pada pukul 22.30 WIT terjadi keributan yang mana masyarakat Mee Koordinator Alipin Pigai, petinju Yulianus Pigome mengamuk karena kalah angka atas Sasana Persada (masyarakat Biak pimpinan Maran, Petinju Alpius Rumkorem), massa mengamuk dan menyerang dengan melempari kursi-kursi sesama supporter pada saat penyerahan hadiah, sehingga mengakibatkan kepanikan, kemudian penonton berhamburan keluar GOR yang mengakibatkan saling injak sesama penonton, sehingga mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, dan 38 dirawat di RSUD Nabire.(mdc/don/l03)

Nama-Nama Korban Meninggal Laki-Laki
1. Huda
2. David Yunus
3. Yanus Manimbui
4. Yakob Rumkorem
5. Willem Agapa
6. Bendektus Douw

Nama-NamaKorban Meninggal Wanita
1. Yosina Waine
2. Stevina Tebay
3. Yuliana Magay
4. Elina Dugupa
5. Ani Wayar
6. Monica Bonay
7. Maria Servia Mandosir
8. Martina Keiya
9. Ice Tebay
10. Theresia Waine
11. Merlin Ayamiseba

Korban Luka Laki-Laki Dirawat Di RSUD Nabire
1. Hosion Mote
2. Iso Mote
3. Gifmen Degei
4. Amon Gobay
5. Ben Pigome
6. Ali Youw
7. Oktovianus Goo
8. Nobertus Anouw
9. Kris Dogimo
10. Kores
11. Agus Goo
12. Alex
13. Marsi Kegou
14. Edi Enumbi
15. Yuisten
16. Mendetin
17. Heri Anou

Korban Luka Wanita Dirawat Di RSUD Nabire
1. Lis Rejou
2. Meriam Magai
3. Agustina Mote
4. Maya Ije
5. Yuvinia Mote (Ibu Bupati Nabire)
6. Lince Pigai
7. Rena
8. Marsi Kegou
9. Ester Wanimbo
10 Hena Pigai
11. Anaice Degey
12. Yohana Mote
13. Aquila Tekege

Korban Luka Anak Dirawat di RSUD Nabire
14. Nehemia Wanimbo
15. Mario Sadii
16. Litenia Iyai
17. Amimus Tabuni
18. Dima Tabuni
19. Makaria Tekege
20. Anastasia Pigai
21. Edi Enombi

Selasa, 16 Juli 2013 07:25, Binpa