Biak – Buchtar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) berada di Kota pulau Biak untuk bersama KNPB Biak melakukan sosialisasi atau menyampaikan hasil keputusan MSG tentang West Papua dari kampung ke kampung.
Minggu ini ( tanggal 10-14 July 2013) Buchtar Tabuni dan KNPB Biak akan berada di pulau Numfor untuk melakukan pertemuan dengan rakyat pulau Numfor secara terbuka.
Buchtar Tabuni saat di Airport Biak untuk berangkat ke Numfor mengatakan agenda yang saya dan KNPB Biak akan sampaikan kepada rakyat pulau Numfor adalah seputar keputusan MSG tentang West Papua dan mengajak rakyat untuk menyambut kedatangan misi MSG ke West Papua dengan budaya Papua yang mana merupakan kebudayaan Melanesia. Dan juga akan menyampaikan kepada rakyat untuk menyambut rencana pembukaan Kantor Papua Merdeka di Belanda pada Agustus mendatang serta kunjungan-kunjungan tuan Benny Wenda ketua diplomasi international West Papua ke sejumlah negara baru-baru ini.
Yulianus Mandowen Koordinator KNPB pulau Numfor via hand phone pagi ini mengatakan rakyat pulau Numfor sangat respon untuk kedatangan Buchtar Tabuni ke Numfor. Kami sudah distribusikan undangan kepada rakyat dari kampung ke kampung untuk hadir pada acara ini. Saat ini kami sedang mobilisasi rakyat ke Airport Numfor untuk menyambut kedatangan Buchtar Tabuni dengan tari-tarian, (Ser)
Lani Jaya — Senin, 01 Juli 2013, Arlince Tabuni (12) tertembak di kampung Popume, Distrik Mukoni, Kabupaten Lani Jaya, pukul 17.30 waktu setempat. Arlince Tabuni lahir kembar dengan saudaranya Arlin Tabuni pada 17 Oktober 2001. Ia anak ketiga dari gembala Yuni Tabuni, dari gereja Baptis di Guneri I.
Aktivis HAM Papua, Matius Murib, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (09/07/13) seperti keterangan saksi, Maik Murib (35) mengatakan,
“Sekitar pukul 14.00 waktu setempat di kota Tiom terdengar beberapa kali tembakan oleh aparat keamanan TNI/Polri. Untuk menghentikan aksi ribut masyarakat di Polsek Tiom sesudah penyelesaian perkara kriminal yang tidak selesai.”
“Saya sedang main-main di tempat jualan dengan ibu-ibu di pinggi jalan. Begini ada mobil yang ramai datang membawah sekitar 4 orang anggota TNI/kopassus, dengan peluru lengkap dengan siaga, seolah-olah akan tembak,”
kata Maik Morib.
Kata dia, saat itu para oknum TNI ini memanggil Regi Mom.
“Kami lari ketemu, lalu mereka tanya di Balingga ini ada gerombolan/OPM ada itu di mana? Lalu saya sampaikan bahwa saya yang tanda tangan untuk pemekaran Kabupaten Trikora, di Panglima itu saya. Dan, kami juga jaga bendera merah putih yang kamu kasih dan buku alkitab itu saja sampai saat ini.”
Kata Maik Morib,
“Lalu mereka katakan ‘baik’ lalu pergi/turun ke arah bawah”
Dikatakanya, beberapa waktu kemudian, pukul 17.30 waktu setempat di kampung Popume didengarnya bunyi tembakan.
“Kemudian kami dengar 3 kali tembakan peluru keluar dari arah bawah. Lalu kami kaget dan pikir ini pancing masalah lalu langsung menuju ke arah tembakan. Lalu kami pergi ke arah kebun dan melihat. Ternyata kami temukan korban tewas,”
katanya bersaksi.
“Lalu kami katakan, kita sudah dibunuh, ini ada korban, ini anak gembala, lalu kami bilang: ‘komandan hormat, permisi,’ kami membalik tubuh korban baru lihat begini, kami tahu bahwa ini anak gembala, lalu kami katakan mengapa tembak begini, anak kecil tahu apa,”
tutur Maik Morib seperti disampaikan kepada Matius Murib.
Lalu, jelasnya, mereka (TNI) suruh panggil dia punya bapak itu. Lalu, Maik Morib dan teman-temannya kembali periksa korban. “Kemudian kami lihat korban kena tembakan peluru di dada. Lalu kami mulai angkat korban dan bawah ke gereja di atas lalu. Kami pikir dan Gembala Eli Wenda katakan, ini pemerintah yang bikin jadi kita bawah saja ke kota Tiom saja. Lalu kami antar ke rumah sakit Tiom sekitar pukul 19.00 waktu setempat.”
Dibertakan, Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih, Jansen Simanjuntak mengatakan, pihaknya masih menyelidiki asal peluru yang bersarang di tubuh bocah tersebut. Sementara, Polda Papua mengklaim hasil otopsi tim medis yang dilakukan di RSUD Lanny Jaya tak menemukan adanya proyektil dalam tubuh Arlince.
Dikabarkan, Polisi bersama dengan TNI telah menurunkan tim investigasi gabungan, dibawah pimpinan Direktur Reskrim Umum Polda Papua, Bambang Priyambada.
Pater Jhon Djonga, aktivis Papua dan penerima Yap Thiam Hiem Award dan Matius Murib dan Patricio dikabarkan telah tiba di Kabupaten Lani Jaya untuk melakukan investigasi atas kematian Arlince Tabuni diduga ditembak oleh anggota Kopassus.
Atas insiden ini, mahasiswa menuntut Komnas HAM Papua untuk melakukan investigasi atas meninggalnya Arlince Tabuni. Mahasiswa juga menuntut kepada TNI/Polri bertanggung jawab atas penembakan ini.
“Kami minta Komnas HAM mengusut kasus ini seadil-adilnya, dan kami meminta advokasi hukum kepada semua pihak agar hal-hal seperti begini tidak terulang lagi. Semua penembakan di Papua tidak pernah diungkap pelakunya. Ada apa ini,” kata mahasiswa pada orasi kemarin, Selasa, (09/07/13). (MS)
Selpius Bobi, salah tahanan politik Papua (Foto: Ist)
Papua Barat semakin terkenal di Manca Negara bahkan tercatat dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena adanya “Konspirasi Kepentingan” dari berbagai pihak. Konspirasi Kepentingan, baik skala Internasional, nasional dan lokal makin tumbuh subur di tanah Papua. Berbagai Konspirasi Kepentingan dari skala terbesar sampai terkecil dapat terjadi karena ada daya tarik khusus yang dimiliki di tanah Papua Barat.
Daya tarik itu terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu. Pertama, tanah air Papua Barat yang alamnya subur dan indah. Tanah Papua memiliki panaroma alam yang indah menawan. Memiliki dataran lembah dan bukit membentang hijau, deretan gunung menjulang tinggi nan hijau, pantai pasir dihiasi nyiur pantai melambai lambai dihempas angin, lautan biru membentang dan ombak memecah di bibir pantai. Tanah Papua juga memiliki banyak marga satwa khusus, diantaranya burung Cenderawasih (bird paradise) serta burung mabruk (bird victoria).
Orang Papua terpesona dengan keindahan alam Papua. Banyak lagu diciptakan untuk melukiskan keindahan alam Papua. Seperti syair lagu berikut ini: “Tanah Papua bagai Surga yang jatuh ke bumi”. Keindahan alam Papua Barat yang asri itu menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai orang dari luar Papua datang dan pergi serta menetap di tanah Papua.
Kedua, menyimpan sumber daya alam yang tiada bandingnya dengan pulau pulau dan benua-benua lain di dunia. Tanah Papua terkenal karena kekayaan alamnya, diantaranya adalah kandungan emas dan tembaga, serta minyak bumi. Bergunung-gunung emas dan tembaga tersimpan dalam ibu bumi Papua. Dan masih banyak sumber daya alam lainnya diam membisu dalam tanah air Papua Barat.
Sumber Daya Alam Papua Barat itu menjadi daya tarik bagi berbagai pihak dari luar Tanah Papua berdatangan dengan tujuan mengambil kekayaan alam dengan cara legal dan illegal.
Ketiga, dihuni oleh sekitar 273 suku yang memiliki kebudayaan yang khas dan unik. Suku suku bangsa Papua Barat tersebar dalam tujuh wilayah adat. Pembagian tujuh wilayah adat itu dibagi atas pertimbangan kesamaan karakteristik suku-suku pribumi Papua Barat. Pembagian itu dilakukan pada jaman kekuasaan pemerintahan Belanda, dengan tujuan jangka panjang yaitu pemetaan wilayah adminitrasi pemerintahan dan rencana pengembangan pembangunan, yang berorientasi sesuai dengan karakteristik suku suku di tujuh wilayah adat.
Tujuh wilayah adat memiliki kebudayaan yang amat khas dan unik. Di antara suku-suku, ada tradisi yang hampir serupa tetapi tak sama. Kekhasan budaya suku suku di Tanah Papua yang unik itu memberi ketertarikan bagi para pengunjung, baik lokal, nasional dan internasional.
Dari tiga kategori ketertarikan di Tanah Papua, daya tarik yang paling utama dan terutama adalah daya tarik kategori kedua yaitu “ketertarikan pada kekayaan alam Papua”. Tanah Papua dilirik oleh berbagai negara, khususnya Belanda, Amerika, Inggris, dan Jepang serta Indonesia.
Bangsa Papua Barat menjadi korban konspirasi kepentingan dari pangkuan ke pangkuan. Dari Pangkuan Belanda ke Pangkuan United Nation Temporary Executive Autority (UNTEA), dan dari Pangkuan UNTEA ke Pangkuan NKRI. Sejarah mencatat bahwa Papua Barat menjadi Zona Konspirasi berbagai Kepentingan.
Untuk menguasai tanah air dan merampas kekayaan alam Papua yang terkandung di dalamnya, timbul berbagai persaingan konspirasi kepentingan ekonomi dan politik semata. Perebutan Tanah Papua oleh pihak pihak asing dan Indonesia dengan rakyat bangsa Papua telah memakan korban materi, waktu, tenaga dan bahkan korban manusia yang tidak sedikit.
Tanah Papua terkenal di manca negara bukan saja karena PT Freeport di Timika menjadi dapur tambang tembaga dan emas urutan ketiga di dunia, tetapi juga Papua Barat terkenal di dunia karena menjadi Dapur Konflik. Sejak kedaulatan bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI (1 Mei 1963) sampai detik ini Papua Barat terus membara dengan berbagai konflik.
Konflik yang berkepanjangan ini terjadi akibat dari berbagai konspirasi kepetingan itu. Untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik, Negara Indonesia dan Amerika Serikat bersekongkol untuk merebut Tanah Papua Barat dari pangkuan Belanda ke pangkuan NKRI. Kepentingan Amerika Serikat berfokus pada penguasaan ekonomi dan keamanan kawasan. Sedangkan kepentingan Indonesia adalah berfokus pada kekuasaan politik (perluasan wilayah), artinya ketertarikan pada tanah air Papua Barat dan sumber daya alamnya (kepentingan ekonomi).
Kepentingan Amerika Serikat terpenuhi ketika tanda tangan MoU tentang Operasi Tambang Freeport di Timika antara RI dan AS pada tahun 1967. Dengan adanya tanda tangan perjanjian ini, maka langkah ini memuluskan klaim atas Papua Barat oleh RI melalui refrendum yang tidak bebas dan tidak sesuai dengan hukum Internasional (cacat secara moral dan hukum) yang digelar pada tahun 1969.
Tanda tangan MoU antara AS dan RI untuk pembukaan tambang Freeport di Timika – Papua Barat sudah terbukti bahwa motivasi awal Amerika Serikat membantu Negara Indonesia menganeksasi bangsa Papua ke dalam NKRI adalah kepentingan ekonomi.
Ada pula kepentingan lain yaitu mengamankan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia dan Pasifik dari pengaruh Negara Komunis (Rusia). Intervensi Amerika Serikat atas sengketa antara Indonesia dan Belanda terjadi karena adanya upaya RI untuk memanfaatkan perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. RI memulai kerja sama dengan Rusia, khususnya dalam bidang pertahanan keamanan dengan membeli peralatan perang dari Rusia untuk menghadapi Belanda merebut tanah Papua Barat.
Strategi politik RI memang berhasil. Amerika Serikat tidak mau membiarkan musuhnya (Rusia) menguasai kawasan Asia dan Pasifik. Amerika Serikat mengintervensi sengketa Papua Barat antara RI dan Belanda. Intervensi AS dilakukan dengan tujuan RI memutuskan hubungan kerja sama dengan Rusia karena AS ambil alih secara politik untuk menyelesaikan sengketa atas Papua Barat. Dengan jalan itu, AS mempertahankan kawasan Asia dan Pasifik terbebas dari pengaruh komunis (Rusia) dan dengan itu dapat menyelamatkan kepentingan ekonomi serta keamanan AS.
Strategi Politik yang digunakan AS adalah bersekongkol dengan RI. Kemudian AS menekan Ratu Belanda melalui misi utusan presiden J. F. Kennedy dan menunjuk mantan Duta Besar AS untuk PBB (Bunker) untuk mempersiapkan sebuah proposal sebagai Road Map (peta jalan) bagi penyelesaian sengketa antara Belanda dan RI soal Papua Barat. Dalam waktu yang bersamaan, Amerika Serikat juga mempengaruhi PBB untuk mengintervensi sengketa itu.
Belanda sebelumnya mengharapkan dukungan dari Australia, Inggris dan khusus Amerika Serikat untuk mempertahankan Papua di bawah kekuasaan Belanda, ternyata Amerika Serikat melakukan manufer politik yang tidak pernah dibayangkan oleh Belanda. Inggris dan Australia pun tidak ada reaksi.
Akhir dari babak sengketa antara RI dan Belanda itu, menggelar pertemuan yang dimediasi oleh PBB atas skenario Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, AS meloloskan proposal yang disiapkan oleh Bunker dan diterima sebagai Road Map bagi penyelesaian sengketa atas Papua Barat. Proposal itu ditingkatkan menjadi suatu perjanjian antara RI dan Belanda. Dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Belanda – RI) yang disaksikan oleh PBB, tanpa melibatkan wakil rakyat bangsa Papua. Kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan New York Agreement 15 Agustus 1962. Dengan adanya perjanjian itu, maka Belanda tidak memiliki kekuasaan untuk mempertahankan Papua Barat dan dengan demikian tidak akan dapat menjawab janji Belanda untuk Papua berdaulat penuh.
Belanda menyerahkan kekuasaan adminitrasi pemerintahan kepada badan PBB (UNTEA) dan pada 01 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kekuasaan adminitrasi pemerintahan Papua ke RI untuk mempersiapkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) bagi orang Papua untuk menentukan masa depan hidup dan bangsanya. Namun, Penentuan Pendapat Rakyat Papua dengan sistem satu orang satu suara (one man one voice) diubah oleh RI dengan sistem perwakilan. Untuk itu dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Dewan Musyawarah PEPERA.
Hanya 1026 orang Papua yang dipilih RI untuk menentukan nasib bangsa Papua mewakili 800.000 lebih orang Papua. Sebelumnya, para wakil orang Papua dibawa ke Jawa. Di sana mereka tinggal di hotel hotel berbintang dan RI mempersiapkan Wanita Seks Komersial (WSK). Para wakil orang Papua itu terbuai dengan kenikmatan sesaat dan pada saat pulang, mereka diberi sejumlah uang dan peralatan, seperti radio.
Setelah kembali, mereka ditampung di kamp khusus untuk mendoktrin dan memaksa mereka untuk menyatakan Papua bergabung ke dalam NKRI. Pada puncaknya, di bawah pemaksaan teror dan intimidasi, para wakil orang Papua yang berjumlah 1026 diberi kesempatan untuk menyatakan pilihannya.
Dari 1026 orang Papua, satu orang tidak sempat hadir karena sakit, sementara satu orang di Fak Fak menyatakan menolak NKRI dan memilih Papua merdeka penuh. Pemerintah Indonesia kecolongan dengan kejadian itu, maka para pemilih selanjutnya diintimidasi dan didoktrin secara keras dan dengan pengawasan ketat oleh militer, 1024 orang Papua sisanya memilih menyatakan Papua menjadi bagian dari teritorial Indonesia.
Kemenangan NKRI dalam PEPERA itu bukan kemenangan atas penegakan supremasi hukum, demokrasi, keadilan, kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia dan kedamaian; tetapi kemenangan atas kekerasan (cacat moral) dan sewenang-wenang/rekayasa (cacat hukum/illegal).
Kegagalan Indonesia dalam melaksanakan Perjanjian New York, dilaporkan oleh wakil khusus PBB, Ortisan dalam sidang umum PBB. Walaupun sekitar 15 Negara anggota PBB menolak dan keluar dari ruang sidang, namun hasil PEPERA itu, PBB mencatat bahwa perjanjian New York 15 Agustus 1962 telah selesai dilaksanakan.
Dalam proses aneksasi Papua ke dalam NKRI, terbukti bahwa Amerika Serikat memainkan peranan yang luar biasa. Tanpa adanya bantuan AS, RI pasti mengalami hambatan melawan Belanda yang memiki peralatan perang modern. Namun, kepentingan ekonomi dan keamanan di kawasan Asia – Pasifik diutamakan dan menjadi paling penting bagi Amerika Serikat. Dua kepentingan inilah yang ditegakkan dan diwujudkan, sedangkan nilai nilai luhur, seperti menegakkan supremasi hukum Internasional, demokrasi, Hak Asasi Manusia, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kedamaian diabaikan dan dikalahkan untuk mencapai kepentingan AS dan RI.
Itulah yang disebut Konspirasi Kepentingan Internasional atas aneksasi Bangsa Papua ke dalam NKRI secara sepihak melalui invasi politik dan militer. Untuk mengamankan kedua kepentingan Amerika Serikat itu, maka hak asasi politik Bangsa Papua (kemerdekaan Papua Barat) dikorbankan dan secara sepihak bangsa Papua digadaikan kepada Negara Indonesia.
Setelah bangsa Papua Barat dipaksakan bergabung dengan NKRI, konspirasi kepentingan Internasional semakin kokoh di Tanah Papua. Konspirasi itu diwujudkan dalam kerja sama bilateral dan multi-lateral. Kerja sama dalam bidang pertambangan dan perdagangan menjadi benteng pertahanan Papua Barat dalam bingkai NKRI.
Misalnya, PT Freeport di Timika – Papua Barat adalah perusaan tambang emas dan tembaga terbesar urutan ke tiga di dunia. Pemilik PT Freeport adalah J. B Mofet, pengusaha terbesar di Amerika Serikat. Puluhan negara-negara telah menanam saham di perusahaan raksasa ini. PT Freeport di Timika memberi penghasilan terbesar bagi gedung putih di Amerika Serikat dan sisanya terbagi-bagi di negara-negara pemilik saham di PT Freeport Timika. Perusahaan tambang lainnya adalah tambang minyak di Bintuni dan di Sorong (LNG Tangguh). Dua tambang terbesar ini dikelolah oleh Inggris atas kerja sama RI. Ada pula negara-negara lain menanam saham di dua perusaan tambang minyak ini. Selain tambang tambang ini, masih banyak perusahaan berskala sedang dan kecil berinventasi di Papua Barat.
Papua Barat menjadi dapur dunia. Kerja sama Inventasi dibidang tambang, perdagangan serta energi menjadi posisi tawar Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat dalam bingkai NKRI.
Kampanye dan lobi-lobi agar Papua Barat berdaulat penuh, terhalang karena negara-negara di dunia lebih memilih mementingkan kerja sama bilateral dan multi-lateral dalam berbagai bidang dengan Negara Indonesia. Khususnya untuk di Tanah Papua menjadi wilayah yang sangat menjanjikan bagi investasi tambang Internasional. Maka dampaknya bangsa Papua terus menjadi korban konspirasi kepentingan internasional.
Selain itu, Bangsa Papua Barat menjadi korban konspirasi Nasional Indonesia. Tujuan menganeksasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI, hanya karena tertarik pada tanah air dan kekayaan alam Papua. Demi mengambil Emas, Mas (orang Papua) dimarginalisasi, didiskriminasi, diminoritasi, dibunuh secara langsung maupun tidak langsung dan akibatnya sedang menuju kepunahan etnis.
Penerapan Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 1969 tentang Otonomi Luas dan Real , yang selanjutnya diubah dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan kini sedang diubah ke dalam UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua adalah konspirasi kepentingan Nasional yang berdimensi multi nasional karena paket-paket politik Jakarta ini didukung oleh negara-negara di dunia. Bahkan ada pula negara di dunia yang menjadi donatur untuk mendukung paket paket politik Jakarta untuk diterapkan di tanah Papua Barat, walaupun bangsa Papua menolak semua paket politik ini.
Bangsa Papua Barat juga menjadi korban Konspirasi Kepentingan Lokal. Kategori konspirasi ini dibagi ke dalam dua yaitu dibuat oleh masyarakat migrant dan orang Papua tertentu. Masyarakat pendatang dari luar Papua yang bermukim di tanah Papua memainkan peran untuk bekerja sama dengan RI dan negara lain melalui berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pusat-pusat kota dan perekonomian di Tanah Papua telah di kuasai oleh masyarakat migrant. Masyarakat setempat berjualan di pinggir jalan dan di dekat pinggir tokoh, serta di pinggir pasar yang dibangun Pemerintah.
Ada pula orang Asli Papua tertentu menjadi agent konspirasi kepentingan lokal yang berdimensi konspirasi kepentingan nasional dan internasional, hanya untuk memenuhi kenikmatan sesaat. Orang asli Papua tertentu yang menjadi agent konspirasi ini bermain di berbagai bidang kehidupan, antara lain ada yang menjadi perintis jalan untuk membuka investasi tambang, ada yang bertindak sebagai agent mata mata (BIN), mereka menyusup masuk dalam organisasi perlawanan (musuh dalam selimut), ada yang menyusup masuk dalam LSM dan PNS, ada yang masuk dalam tubuh Gereja, ada yang menyusup masuk dalam akademisi, ada pula yang mendirikan organisasi untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI (seperti Barisan Merah Putih).
Masih banyak peran konspirasi kepentingan berskala internasional, nasional dan lokal diterapkan secara rapi dan sistematis, yang bertujuan untuk mempertahankan penjajahan NKRI dan para sekutunya, guna memperpanjang penindasan terhadap rakyat bangsa Papua Barat.
Konspirasi kepentingan internasional, nasional dan lokal itu melahirkan berbagai konflik yang berkepanjangan yang tidak ada ujung pangkalnya. Aktor pertama yang melahirkan konflik berkepanjangan adalah Negara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, yang secara sepihak tanpa melibatkan orang asli Papua menganeksasi bangsa Papua ke dalam NKRI.
Akibat dari aneksasi kemerdekaan bangsa Papua ke dalam NKRI itu, telah melahirkan dua masalah turunan yakni pelanggaran HAM dan ketidak-adilan dalam berbagai dimensi bidang pembangunan, akibat turunannya adalah menciptakan marginalisasi, diskriminasi, minoritasi dan pemusnahan etnis Papua.
Untuk menyelamatkan bangsa Papua dari darurat kemanusiaan terselubung yang sangat mengerikan, maka kami meminta para aktor (RI, AS, Belanda dan PBB) harus bertanggung jawab. Keempat aktor ini terlibat penuh dalam aneksasi Papua ke dalam NKRI, maka keempat aktor ini harus bertanggung jawab untuk mengakhiri penjajahan dari NKRI dan para sekutunya di Tanah Papua Barat.
Untuk itu, segera menggelar perundingan tanpa syarat antara bangsa Indonesia dan Bangsa Papua, yang dimediasi oleh PBB, Belanda, Amerika Serikat dan atau negara lain yang netral untuk membahas tuntas semua masalah Papua dan menemukan solusi alternatif yang bermartabat.
Selpius Bobii adalah Ketua Umum Front PEPERA PB, juga sebagai Tawanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura, Jayapura, Papua Barat.
Jayapura — “Rakyat Papua harus bersatu, rapatkan dan terus merapatkan barisan perlawanan,” begitu kata Usman Yogobi, ketua umum Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Senin, (08/07/2013) di Abepura, Jayapura.
Kepada www.majalahselangkah.com ketua SHDRP ini menjelaskan beberapa poin terkait persoalan di Papua yang menjadi perhatian SHDRP.
Pertama, ia meminta rakyat Papua agar mendukung dalam doa, karena pada 10 – 11 Juli, kata Yusman, akan ada pemeriksaan terhadap NKRI oleh PBB atas pelanggaran HAM Papua dari Swiss.
Kedua, Yusman juga menghimbau untuk memberi dukungan doa dari segenap rakyat Papua agar Papua diterima menjadi anggota MSG, yang dalam prosesnya, utusan MSG akan melawat Indonesia dan West Papua.
Ia juga menginformasikan kepada rakyat Papua, bahwa dalam rencana, ada kapal yang akan masuk ke Papua dalam waktu dekat ini, atas undangan Negara Federal Republik Papua Barat. Mengenai hal ini, Yusman minta dukungan doa dari rakyat Papua.
Dalam kesempatan ini, Yusman, mewakili bangsa Papua mengatakan menolak dengan sikap tegas terhadap keberadaan Otonami Khusus Plus. Menurutnya, Otsus, Otsus Plus, semua lahir karena keinginan orang Papua untuk merdeka atas dasar sejarah. Maka, kata dia, itu semua bukan solusi.
Satu-satunya solusi, kata Yusman, adalah pelurusan sejarah bangsa Papua terkait kebebasan berpendapat pada penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang dimanipulasi RI.
Berkaitan dengan Otsus Plus, ia mengatakan, walau pemimpin rakyat Papua di pemerintahan penjajah Indonesia menerima, itu hanya demi implementasi yang bersifat politis, yang berusaha memadamkan keinginan murni dan asli bangsa Papua untuk menentukan nasib bangsa Papua sendiri di atas tanah airnya.
Mengaku atas nama rakyat Papua, ia juga sesalkan tindakan gubernur Papua, Lukas Enembe, yang membakar 4.000 porposal. Menurutnya, itu bentuk pemerintah menyegel pintu perhatian terhadap rakyat asli Papua yang biasa tidak tersentuh pembangunan di segala bidang, karena dalam prakteknya pembangunan dimonopoli orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Terakhir, ia meminta Militer RI (TNI Polri) harus belajar terkait HAM dahulu. Setelahnya, baru ia sarankan mereka datang ke Papua, agar mampu memahami dan menghargai kebebasan berpendapat orang Papua.
Ia mengatakan, orang Papua bukan bangsa kelas dua yang kebebasan berpendapatnya selalu dapat dihadapkan pada sistem represif militer Indonesia , penahanan, pembunuhan, dan penjara seenaknya, tanpa ada hukum yang mampu menjerat pelaku. (MS)
Lagu Kebangsaan Papua: Hai Tanahku Papua, ciptaan Issac Samuel Kijne.
Sejak lahir, saya mulai perjalanan panjang ini: hidup. Hari, minggu, bulan dan tahun lewat, silih berganti. Aku kini telah menyelesaikan pendidikanku di bangku SMA.
Tahun 2001, saya masuk SD. SMP, kemudian SMA. Sekarang, saya telah telah menjadi calon mahasiswa. Telah banyak hal yang aku lakukan. Baik di sekolah, juga di luar; lingkungan masyarakat, gereja, dan dengan teman-teman main.
Ada satu kegiatan yang selalu selalu saya lakukan sebagai suatu kewajiban pada setiap hari Senin di sekolah, dari SD sampai SMA; upacara bendera, dimana bendera Merah Putih dikibarkan, dan menyanyikan Indonesia raya, lagu kebangsaan Indonesia.
Lagu tersebut telah aku hapal dari SD kelas 1. Ketika itu, pak guru paksa aku untuk menghapal lagu tersebut. Saya baru tahu setelah tamat SMA, bahwa ada lagu kebangsaanku yang lain. Dan saya baru sadar, bahwa Indonesia Raya bukan lagu kebangsaan saya. Lagu kebangsaan saya adalah HAI TANAHKU PAPUA.
Sekarang, saya menyesal. Menyesal, juga marah. Mengapa di SD saya tidak dikenalkan lagu kebangsaan saya, HAI TANAHKU PAPUA? Mengapa aku dipaksa menghafal Indonesia Raya, dan setiap Senin membuat upacara bendera di sekolah, bahkan dengan cara memaksa?
Saat ini, di radio, saya dengar lagu kebangsaanku: HAI TANAHKU PAPUA. Aku coba nyanyikan lagu itu. Namun nada suaraku berbeda dengan nada lagu kebangsaanku. Akh, tapi itu tidak apa. Setidaknya, aku kini tahu lagu kebangsaanku yang sesungguhnya.
Namun aku tetap malu pada teman-teman Papuaku yang telah menghafal lagu kebangsaan HAI TANAHKU PAPUA. Hanya sekedar mengingatkan, sobat Papua, apakah kau telah mengenal lagu kebangsaanmu, HAI TANAHKU PAPUA? Kalau anda mengenalnya, kau lebih beruntung dariku.
Bila belum, anda tidak terlambat, juga sama dengan saya. Mari kita mengenal identitas ke-Papua-an Kita. Kita Papua, bukan Indonesia. Salam Papua!
)* Penulis adalah calon mahasiswa Papua, tamat tahun 2013 dari SMA YPPK Adhi Luhur, Kolese Le Cocq d’Armandville Nabire – Papua.
Yemi Pakage (16) terbunuh misterius di Wagethe, Sabtu, 1 Juni 2013 lalu. Foto: Ist
Deiyai — Jumat, (27/06/13) lalu, warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua secara serentak meminta Brigade Mobil (Bromob) meninggalkan Deiyai. Seketika, Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT, Kantor Keuangan setempat, dan Brimob di Polsek Deiyai meninggalkan Deiyai.
Mereka pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. A. Mote kepada majalahselangkah.com mengatakan, Brimob hanya diantar sampai ke Enarotali.
“Kami tidak tahu, apakah dari Enarotali mereka dipulangkan ke markas mereka atau tidak? Bagi warga Deiyai, yang penting Brimob tidak perlu ada di Deiyai,”
tutur Mote.
Bagaimana Ceritanya?
Minggu ketiga bulan Juni lalu, kira-kira pukul 21.00 waktu setempat, Pontianus Madai pergi ke Magethe (Ibu Kota Kabupaten Deiyai) dari Yaba menggunakan motor. Ia sendirian menempuh kurang lebih 4 Kilo Meter. Malam itu, ia hendak membeli gula, susu dan kopi. Di kampungnya, Yaba, tidak ada yang menjual barang-barang itu.
Pontianus tiba di Wagethe dengan selamat dan membeli gula, susu dan kopi. Usai membeli, Pontianus kembali ke Yaba. Dalam perjalanan kembali, ia dihadang oleh 5 orang di depan Polsek Wagethe, kira-kira pukul 22.00 waktu setempat. Lima orang itu, 2 orang warga setempat dan 3 orang lainnya berpakaian Brimob.
Pontianus dipukul dan ia melarikan diri meninggalkan motor. Malam itu ia pergi ke rumah saudaranya di Wagethe. Malam itu ia merahasiakan peristiwa itu. Keesokan paginya, kaka perempuannya melihat luka tusukan di hidung dan luka pukulan di otak kecil. Saat itulah Pontianus menceritakan kejadian pada malam hari itu.
Melihat luka itu, kakaknya membawa Pontianus ke rumah sakit setempat (Puskesmas Wagethe). Sementara Pontianus dirawat, kakaknya menyampaikan hal itu kepada keluarganya di sana, termasuk para pemuda. Para Pemua tidak terima melihat saudaranya dipukul.
Mereka mulai bergerak memalang beberapa ruas jalan, mereka juga angkat parang, pisau dan batu. Jumlah orang yang datang semakin banyak. Suasana Wagethe semakin hangat. Mereka siap-siap menyerang Polsek setempat.
Situasi menjadi tegang. Polisi dan Brimob di Wagethe mulai dibantu oleh Brimob yang ada di Dogiyai dan Paniai. Beberapa Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT ikut membantu. Situasi semakin tegang. Brimob mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Tembakan peringatan semakin membuat warga marah. Situasi semakin tak terkendali.
Dalam situasi ini, Bupati Karateker Deiyai, Basilius Badii datang mendamaikan. Tetapi, warga meminta mereka diberikan kesempatan untuk baku pukul dengan Brimob. Warga menduga Brimob di sana kerap kali melakukan pemukulan tanpa sebab.
“Bukan kali ini saja. Mereka ini sudah banyak kasus,”
kata salah satu pemuda di Wagethe seperti dikutip A. Mote.
Warga juga menduga, pembunuhan misterius Yemi Pakage (16) pada Sabtu, 1 Juni 2013 sebelumnya ada campur tangan Brimob di sana.
“Pada saat itu, Yemi membawa pisau dan menjual pisau itu untuk menjual rokok. Sahabatnya membawa pisau ke arah lapangan terbang. Lalu, ia mengejarnya, dan ternyata ia sudah ada yang jaga. Lalu, sahabatnya bersama beberapa orang sempat memukul. Lalu, ia kembali ke rumah secara paksa. Dari rumah ia meninggal. Lalu, dari Wagethe mereka bawa ke Bomou, sekitar 1 Km dari Wahethe,”
kata Mote berkisah.
Warga masih terus tawar-menawar dengan Bupati Karateker Deiyai. Mereka mau Bupati memberikan waktu kepada mereka untuk baku pukul dengan Brimob. Bupati Karateker Deiyai berhasil membujuk warga untuk tenang. Semua warga diarahkan ke Polres untuk berbicara baik-baik.
“Mereka sering pukul warga. Juga, mereka berupaya menggunakan putra daerah untuk kami sendiri baku pukul. Jadi, kami mau Brimob tinggalkan Deiyai,”
pinta warga saat pertemuan itu. Warga terus menuntut Brimob tinggalkan Deiyai.
Pemerintah setempat tidak mempu meredam permintaan. Warga terus meminta Brimob harus meninggalkan Deiyai. Akhirnya, kesepakatan diambil. Mereka membuat pernyataan untuk ‘cabut’ Brimob dari Deiyai. Kesepakatan ditantangani wakil masyarakat, pihak kepolisian setempat dan pemerintah, dan Danramil. Mereka sepakat Brimob harus pergi dari Deiyai dan tidak menambah Brimob.
Usai penandatangan perjanjian, Brimob yang bertugas di sana pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. (001/MS)
Fragmentasi Lilit Penentuan Nasif Sendiri Papua Barat. Foto: Ist
New Zealand — Tawaran oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Juni 2013 lalu melahirkan perdebatan antara para tokoh Papua. Fragmentasi ini menghambat tujuan umum di antara orang Papua, yaitu penentuan nasib sendiri.
Seperti dikutip Radio New Zealand International di Wellington, edisi 5 Juni 2013, mereka memperdebatkan tentang siapa yang sah sebagai wakil penduduk asli di Papua.
“Keragaman budaya dan suku, ditambah kesulitan kebebasan berekspresi di provinsi timur Indonesia, kepemimpinan Papua Barat tetap terfragmentasi.”
Sebuah keputusan tentang apakah akan menerima WPNCL sebagai anggota grup ujung tombak Melanesia (MSG) telah ditangguhkan oleh para pemimpin MSG untuk sementara waktu. Mereka ingin mendatangi Indonesia dan Papua Barat lebih dahulu sebelum mengambil keputusan final soal keanggotaan.
Namun, dalam kondisi ini, anggota dari organisasi yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Federal Papua Barat (RFPB) telah mempertanyakan legitimasi koalisi, WPNCL.
Dikatakan, presiden dan perdana menteri RFPB saat ini berada di penjara. Mereka ditangkap saat menggelar Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Juru bicara Luar Negeri organisasi, RFPB yang berbasis di Melbourne, Australia mengatakan, RFPB lebih mewakili mayoritas orang di di Papua dari pada WPNCL.
“Saya sangat bangga bahwa mereka (WPNCL: red) juga membawa suara orang Papua Barat ke dalam Spearhead Group Melanesia atau arena internasional, selain mengikuti prosedur, kita harus berdiri dengan satu kepala, satu suara, satu agenda. Tetapi juga kita harus memiliki satu tubuh politik. Itu saja,”
kata Jacob Rumbiak pada media itu.
Jacob Rumbiak menjelaskan, ketika banyak organisasi, orang bingung. “Jakarta juga mengatakan, kami ingin bertemu dengan siapa? Anda memiliki banyak pemimpin, Anda memiliki banyak organisasi.
Pernyataan Jacob Rumbiak bertentangan dengan surat dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut kepada Mr. Peter Forau Nomor: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu berisi enam point.
Seperti dikutip majalahselangkah.com, edisi Minggu, 16 Juni 2013, pada point 2, Forkorus Yaboisembut mengatakan,
Pada KTT MSG di Noumea bebarapa waktu lalu, Indonesia sebagai pengamat MSG telah mengirim beberapa orang Papua sebagai delegasinya. Ikut juga, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Michael Menufandu mengatakan, para pemimpin WPNCL hampir semua berada di pengasingan.
“Saya tidak tahu tentang mereka karena mereka bukan dari Papua. Mereka telah tinggal di luar Papua hingga 50 tahun. Mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Papua. Itulah perbedaannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua,”
tutur Michael Menufandu.
Namun, kata dia, WPNCL telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara Melanesia dan Papua barat diterima sebagai anggoat resmi MSG mewakili ratusan suku di Papua Barat.
Sementara, Wakil Ketua WPNCL, John Ondawame mengatakan, WPNCL adalah organisasi perwakilan yang sah.
“Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan mewakili 29 organisasi: gerakan perlawanan, gerakan sosial dan organisasi tradisional,”
tuturnya kepada Radio New Zealand International.
Jadi, kata John Ondawame, WPNCL sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di dalam hutan, di luar negeri, dan dari seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Namun unsur-unsur tertentu dalam kelompok-kelompok di Papua Barat dan beberapa negara lain, mereka tidak memiliki petunjuk tentang berapa banyak dukungan yang kita miliki di masyarakat Papua Barat.”
Radio Selandia Baru Internasional menutup hasil wawancara dengan para pemimpin Papua itu dengan mengatakan, WPNCL telah menaikan status masalah Papua Barat dari hanya masalah dalam negeri Indonesia ke tingkat Internasional tetapi perpecahan para pemimpin Papua Barat akan mempersulit mencapai tujuan, kemerdekaan.
“Meskipun ada kritik, tawaran oleh koalisi (WPNCL: red) telah berhasil mengangkat kampanye penentuan nasib sendiri Papua Barat ke tingkat yang baru, di mana tidak lagi hanya sebuah masalah dalam negeri Indonesia, tetapi masalah internasional,”
tulisnya.
Dikatakan, penentuan nasib sendiri menjadi tujuan umum di antara orang Papua Barat. Namun, tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (GE/IstMS)
PM Kevin Rudd dan Presiden SBY di Istana Bogor. Jakarta – Meski di Australia ada banyak simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), PM Kevin Rudd menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan NKRI. Dia juga menyatakan keinginan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua.
Demikian disampaikan PM Kevin Rudd usai bertemu dengan Presiden SBY. Pertemuan yang merupakan sesi konsultasi tahunan rutin dua kepala pemerintahan tersebut, kali ini berlangsung di Istana Bogor, Jumat (5/7/2013).
“Isu yang masih dihadapi di Papua adalah keamanan, masih ada tantangan di sana. Australia ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk menjamin stabilitas kedamaian di Papua,”
ujar PM Rudd.
Rudd menegaskan lagi sikap politik pemerintah Australia adalah mendukung keutuhan NKRI dan Papua menjadi bagiannya. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia menilai sudah banyak perubahan menuju perbaikan yang terjadi di Papua.
Sebelumnya oleh Presiden SBY disinggung masih terjadi gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatisme di Papua. Operasi penegakan hukum terhadap pelaku oleh TNI dan Polri, justru dikampanyekan sebagai pelanggaran HAM oleh para aktivis atau simpatisan OPM di luar negeri termasuk Australia.
“Padahal di tahun-tahun terakhir, justru yang lebih banyak menjadi korban adalah prajurit TNI dan Polri,”
paparnya.
“Intinya kami melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sedamai mungkin dalam membangun Papua serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya meminta pengertian Australia sebagai kawan dekat dan partner kuat Indonesia,”
sambung SBY.
Stunt Rider atau Motor Freestyle, Beratraksi diatas motor yang sedang Berjalan.Bagaimana serunya?. Simak Liputan selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.37 WIB, hanya di Trans TV
(mpr/lh) Jumat, 05/07/2013 15:45 WIB, Mega Putra Ratya – detikNews
Logo Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ]Yogyakarta — Sambut 14 Juli, hari pertama PEPERA 1969 digelar, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Kota Yogyakarta menggelar diskusi publik seputar PEPERA di Yogyakarta, sore ini tadi, Kamis (4/7/2013).
Alfrid Dumupa yang memimpin diskusi ini mengatakan, AMP akan membuat diskusi dengan tema yang sama, seputar peristiwa PEPERA 1969 di beberapa tempat. Dan sore ini, kata dia, AMP memulainya dari asrama Dogiyai.
Sementara Rinto Kogoya, Ketua AMP Pusat, yang turut hadir pada diskusi ini mengatakan, diskusi serupa dibuat untuk membuka cakrawala berpikir bersama mengenai cara pandang yang sementara ini dibelokkan melalui doktrin lewat pendidikan dan sejarah yang diwariskan Indonesia kepada orang Papua.
Kata Kogoya, diskusi ini dibuat untuk mengatakan kepada semua sejarah sebelum, saat-saat dan sesudah PEPERA 1969 berlangsung.
Rinto juga menginformasikan, AMP akan mengunjungi asrama-asrama mahasiswa di Yogyakarta, dimulai dari hari ini, untuk diskusi serupa, sambil berharap, semua mahasiswa menyadari masalah status politik bangsa Papua adalah masalah bersama seluruh bangsa Papua.
AMP berencana menggelar seminar-seminar seputar PEPERA status politik tanah Papua di kampus-kampus, bersama mahasiswa, dan semua civitas akademika.
Sekedar untuk diketahui, AMP telah mulai membuat diskusi dengan tema yang sama di seantero tanah Jawa, melalui komite-komite kota AMP. (BT/MS)
Jalan masih panjang untuk ditempuh tapi pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Papua Barat yang didorong pada pertemuan regional minggu lalu merupakan sebuah terobosan. Jason MacLeod menjelaskannya mengapa.
Papua Barat baru saja memenangkan kemenangan luar biasa di pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea.
Ketika kepala-kepala pemerintahan dan orang-orang terhormat dari bangsa-bangsa Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG di akhir Juni, item yang paling menonjol pada aggenda adalah keanggotaan Papua Barat. Ini adalah hasil dari kerja selama 18 bulan oleh John Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Andy Ajamiseba dan Paula Makabory, kelompok yang mengkoordinir West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL), sebuah grup Papua Barat yang menjadi payung organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.
Pada pertemuan itu, perwakilan pemerintah Indonesia (yang baru-baru diberi status pengamat oleh MSG) secara publik mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional. Ini sungguh-sungguh signifikan; selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia telah bersikeras bahwa Papua Barat adalah isu internal. Jakarta telah berulangkali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh delegasi Papua Barat, pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa anggota-anggota MSG telah secara berhasil mendukung dorongan-dorongan pada masa lalu untuk dekolonisasi di Vanuatu, Timor Leste, Kanaky (New Caledonia), dan sekarang Maohi Nui (Polynesia Perancis yang mencakup Tahiti).
Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Pemerintah Indonesia, Djoko Suyanto mengundang menteri-menteri luar negeri MSG untuk mengunjungi Indonesia untuk mengamati pembangunan secara umum, yang juga mencakup kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Menteri senior itu mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung rencana itu.
Pemerintah negara-negara Melanesia– Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, the National Socialist Liberation Front for Kanaky, sebuah koalisi dari empat badan yang pro-kemerdekaansepertinya akan mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan, bergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.
Secara kolektif, bangsa-bangsa MSG dapat mendesak agar Papua Barat dikembalikan pada daftar negara-negara yang belum didekolonisasi, dan karenanya membuat Papua Barat menjadi perhatian Komite Dekolonisasi PBB. Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di Papua Barat menampakkan betapa mereka khawatir.
Jika mereka berkunjung ke Papua Barat, menteri-menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili bangsa Papua Barat: Pemerintah Indonesia, Republik Federal Papua Barat, atau West Papua National Coalition. MSG mesti memutuskan sendiri hal ini atas desakan Commodore Vorenqe Bainimarama, kepala pemerintahan militer Fiji, dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua New Guinea. Permohonan West Papua National Coalition untuk mendapatkan status pengamat atau anggota di MSG ditunda setelah intervensi pada menit terakhir oleh Jacob Rumbiak, seorang Papua Barat yang berada di pengasingan, yang mendesak bahwa mereka bukan perwakilan yang sah dari rakyat Papua Barat.
Semua ini membuat enam bulan ke depan sungguh-sungguh menarik.
Beberapa hal bisa kita prediksi dengan peluang yang cukup besar. Pertama, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membeli pemimpin-pemimpin politik Melanesia. Dengan korupsi endemik di banyak negara Melanesia, penegakkan hukum yang lemah, derajat kebebasan pers yang beragam dan pertaruhan kepentingan politik dan ekonomi, mereka mungkin berhasil. Tentu saja, orang-orang Papua tidak akan bisa berkompetisi dengan kemurahan hati Indonesia.
Pemerintahan militer Bainimarama telah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia tampaknya tidak akan menolaknya. Tanpa kebebasan press atau demokrasi di Fiji, ini akan lebih sulit bagi orang-orang Fiji untuk mendesak bahwa orang-orang Papua seharusnya hidup terbebas dari sepatu Indonesia.
Papua New Guinea cukup rentan. Sejumlah politisi PNG, sangat kentara Sir Michael Somare, sangat berkepentingan di pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan rantai supermarkat dengan pemerintah Indonesia dan militer. Politisi PNG yang lain akan cemas dengan ketidakstabilan sepanjang batas dengan Papua Barat. Militer Indonesia telah berkali-kali melanggar batas ke teritori PNG dalam usaha untuk mengejar orang Papua yang melanggar, termasuk aktivis non-kekerasan yang mencari suaka. Itu dapat diupayakan sebagai dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat, posisi yang didukung oleh sejumlah politisi PNG.
Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia. dari semua negara Melanesia, Kep. Solomon memiliki kesadaran terendah akan pendudukan pemerintah Indoensia atas Papua Barat. Mereka adalah tempat yang substansial untuk kepentingan logging Indonesia dan Malaysia.
Mengatakan semua itu, hal ini harus diperhatikan bahwa Gordon D. Lilo, perdana menteri Kep. Solomon, mengatakna kepada anggota West Papua National Coalition for Liberation bahwa kasus Papua Barat adalah isu dekolonisasi yang tidak lengkap, itu telah berlangsung terlalu lama; itu harus diselesaikan sekarang.
Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan lebih kurang tanggap dengan tawaran Indonesia. Di Vanuatu tahun lalu pemerintahnya digulingkan oleh kemarahan yang cukup besar terhadap hubungan dekat perdana menteri saat itu, Sato Kilman, dengan pemerintah Indonesia. Perdana menteri yang sekarang, Moana Carcases Kalosil, adalah pendukung yang kuat terhadap kemerdekaan Papua Barat. FLNKS juga menautkan keberuntungan politik mereka kepada nasib baik perjuangan Papua Barat untuk referendum melalui bingkai solidaritas Melanesia.
Kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan memutar kembali mantra usang mereka bahwa mereka mendukung keutuhan teritorial pemerintah Indonesia. Dalam sebuah artikel pada edisi Juni The Monthly Hugh White, pakar strategi merekomendasiakn pemerintah Australia untuk melepaskanconcern apa pun terkait dengan hak azasi manusi di Papua Barat demai kepentingan politik dan ekonomi.
Tetapi menteri dari kedua belah pihak Tasmania secara diam-diam mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah surut. Pertemuan MSG di Noumea secara jelas memperlihatkan betapa kebijakan luar negeri Australia dan Selandai Baru yang tidak relevan terhadap Papua Barat telah terjadi dan seberapa MSG telah menjadi dewasa sebagai sebuah badan politik regional.
Akan tetapi, ketegangan yang familiar antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat mencuat dalam pertemuan di Noumena. Patahan yang menonjol, diekspose oleh sebuah artikel di The Island Business, adalah antara West Papua National Coalition for Liberation dan Federal Republic of West Papua, yang sama-sama mengklaim sebagai perwakilan bangsa Papua.
Baik National Coalition dan the Federal Republic melamar untuk menjadi anggota MSG. Perwakilan the National Coalition menetap di Vanuatu dengan akses yang mudah ke sekretariat MSG di Port Vila, namun kepemimpinan the Federal Republic berada di penjara, dihukum tiga tahun penjara karena deklarasi kemerdekaan yang bermartabat dan tanpa kekerasan pada 19 Oktober 2011. Dialog di antara kedua kelompok ini sangat sengit.
Ketika Forkorus Yaboisembut, Presiden dari the Federal Republic of West Papua mengetahui permohonan the National Coalition pada awal tahun ini, ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG. Dalam surat itu, dengan sangat sopan Yaboisembut menarik permohonannya, mengatakan:
Sebaliknya kami memohon agar surat ini dipandang semata sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan bagi [the National Coalition] untuk menjadi anggota MSG dan sebagai sarana perkenalan Republik Federal Papua Barat kepada MSG untuk tujuan-tujuan ke depan.
Ini, dan fakta bahwa untuk jangka waktu yang pendek pada akhir 2010-2011 keduanya merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama, memperlihatkan bahwa kerjasama sangatlah mungkin. Orang Papua kini memiliki waktu selama enam bulan untuk menata rumahnya. Ini bisa jadi melibatkan koalisi politik di antara kelompok-kelompok resistensi, seperti model yang berhasil di Timor Leste dan Kanaky, atau penyatuan di bawah visi bersama yang serupa dengan Piagam Kebebasan African National Congress.
Ketika menteri-menteri luar negeri dari MSG sungguh mengunjungi Papua Barat mereka akan ditemani oleh media internasionalkemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing.
Kalau, di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak agar jurnalist tidak diikutkan dalam kunjungan MSG, mereka malah hanya akan menguatkan persepsi internasional bahwa mereka sungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu.
Bagaimana pun, orang Papua, seperti Timor Leste sebelum mereka yang bermobilisasi ketika Paus Johanes Paulus II berkunjung pada 1989, akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftarkan teriakan mereka untuk merdeka sebanyak yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Seruan seperti itu boleh jadi didengar lebih jauh daripada Papua Barat, yang telah menjadi isu politik yang meledak di Melanesia. Ikatan antara orang Papua dan kerabat Melanesia mereka menjadi lebih dekat daripada yang pernah ada; apa yang terjadi jika warga PNG, Vanuatu, Fiji, Kep. Solomons dan Kanaky bangkit dan mendesak pemimpin mereka untuk mendukung Papua Barat? Penggulingan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah cerita yang layak diperhatikan.
Bagaimana negara Indonesia akan berekasi? Sepertinya mereka akan menunjuk pada uang yang sudah mereka limpahkan ke Papua Baratyang manfaatnya telah mengalir kepada perusahaan transnasional dan elite-elite Papua, sementara malah memiskinkan lebih jauh orang asli Papua. Mereka akan beralasan bahwa Papua Barat adalah demokrasi; bahwa orang-orang Papua dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Itu betul, tapi pemerintah Indonesia menyangkal hak orang Papua untuk membentuk partai politik mereka sendiri. Dalam kenyataan Papua Barat adalah pos terdepan kolonial yang diatur dari Jakarta.
Tahan politik Papua memenuhi penjara, bukti penyiksaan sistemik bocor keluar, dan mayat orang-orang Papua yang dibunuh oleh polisi dan militer menumpuk (seperti dugaan pembunuhan 40 orang Papua di wilayah Puncak Jaya pada bulan-bulan belakangan ini).
Akhirnya, pemerintah Indonesia akan menyebut orang-orang Papua sebagai terosisme yang menyimpang atau suatu upaya yang dikendalikan oleh asing. Propaganda semacam ini adalah pilihan yang terakhir dari penguasa otoritarian. Tokoh-tokoh militer Indonesia mengatakan bahwa gerilyawan bersenjata berjumlah sedikit lebih banyak dari 1000 pejuang purna-waktu, sebagian besar di antaranya tidak aktif. Sebaliknya, jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu, jika tidak setiap hari. Gerekan kemerdekaan Papua Barat adalah perlawanan berbasis pada warga tanpa kekerasan terhadap pemerintahan Indonesia yang berkepanjangan.
Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat ber-concern bahwa Papua Barat, seperti Timor Leste sebelumnya, akan menjadi isu internasional. Itu sudah sangat terlambat. Papua Barat sudah menjadi isu internasional.
Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan berupa tekanan untuk membuat Papua taat sementara berusaha untuk meminimalisasi represi. Pekerjaan Papua adalah untuk merongrong legitimasi pemerintah Indonesia dan menaikkan biaya politik dan ekonomi dari okupasi itu. Pertaruhan sangat tinggi tapi potensi imbalnya juga besar: kemerdekaan.
JasonMacLeodadalah penelitidan trainer diPusat Australia untukStudi Perdamaian dan Konflik, di Brisbane, Australia. Ia juga seorangkandidat doktordi University ofQueensland.
Artikel ini diterjemahkan dari artikel bahasa Inggris yang dimuat di newmatilda.com dengan izin resmi pennulis.Jika Anda berminat membaca artikel-artikel Jason MacLeod kliki di sini.
Papua Merdeka News 