Papua: Saatnya Dialog Setara RI-ULMWP

Penulis: Pdt Socratez Sofyan Yoman 07:15 WIB | Rabu, 25 Mei 2016

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Rakyat Papua, para pemimpin agama, gereja-gereja, para akademisi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), politisi, pekerja kemanusiaan, bahkan beberapa pemerintah negara sahabat menyampaikan tawaran kepada pemerintah Indonesia supaya mengadakan dialog damai dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mengakhiri konflik politik yang berkepanjangan antar rakyat Papua dan pemerintah Indonesia. Dalam menyikapi penawaran ini, pemerintah merasa kesulitan mengakomodasi rakyat Papua untuk berdialog karena banyak kelompok antara rakyat Papua yang berjuang untuk tujuan politik.

Untuk memudahkan pemerintah Indonesia berdialog yang setara dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), rakyat Papua dengan cerdas dan inovatif membentuk satu payung politik perjuangan formal yang dinamakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Wadah politik rakyat dan bangsa Papua ini dikonsolidasikan dan dibentuk resmi pada tahun 2014 di Vanuatu. ULMWP yang mengakomodasikan seluruh kelompok perjuangan dan kepentingan perjuangan rakyat Papua ini disambut luas oleh seluruh rakyat Papua. Persatuan dari seluruh kelompok perjuangan merupakan pergumulan doa seluruh rakyat Papua. Rakyat dan bangsa Papua sekarang dengan sepenuh hati mendukung ULMWP walaupun pemerintah Indonesia tidak mengakui keberadaan ULMWP.

Orang-orang yang menakhodai ULMWP juga sangat representatif dari seluruh rakyat Papua dari Sorong-Merauke. Octovianus Mote sebagai Sekretaris Jenderal, Benny Wenda sebagai Spokeperson, Leoni Tanggahma (anggota mewakili) perempuan, Rex Rumakiek (anggota) dan Jakob Rumbiak (anggota).

Pemerintah Indonesia bereaksi keras bahwa lima orang ini bukan perwakilan rakyat dan bangsa Papua tetapi hanya kumpulan kelompok kecil yang berdiaspora di luar negeri. Walaupun demikian, rakyat dan bangsa Papua menerima dan percaya penuh bahwa lima orang itu sudah merupakan perwakilan resmi rakyat dan bangsa Papua.

Dasar yang dipegang rakyat Papua adalah lima orang itu dipilih resmi dalam Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 di Auditorium, Jayapura. Konferensi ini dibuka dan sekaligus menjadi KeyNote Speaker adalah Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM pada masa pemerintahan Hj. Bambang Susilo Yudoyono. Para pembicara yang hadir dalam konferensi itu juga mewakili pemerintah, aparat keamanan, dan juga para pemimpin agama. Gebernur Papua, Pangdam VXII Cenderawasih, Kapolda Papua, Uskup Leo Laba Ladjar, Dr. Tonny Wanggai dan saya (Socratez Yoman) sebagai pembicara dalam konferensi itu.

Lima orang ini dipilih resmi oleh peserta Konferensi Perdamaian Papua yang terdiri dari 1.350 orang yang merupakan utusan perwakilan seluruh rakyat Papua. Tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia bahwa lima orang itu mewakili orang-orang Papua yang ada di luar negeri. Kita juga harus jujur bertanya, mengapa lima orang itu ada di luar negeri yang meninggalkan tanah air dan keluarga mereka.

Belakangan ini rakyat Papua semakin solid and kuat. Karena, selama bertahun-tahun, dunia membisu atas pembantaian rakyat Papua atas nama keamanan nasional. Namun demikian, dunia tidak selamanya membisu ketika nilai-nilai kemanusiaan, martabat manusia terus dilecehkan dan direndahkan oleh Negara. Pemerintah, rakyat dan Gereja Vanuatu, pemerintah, rakyat dan Gereja Kepulauan Salomon, rakyat dan Gereja dan Kaledonia Baru, rakyat, Gereja, dan pemerintah Tonga, tidak selamanya membisu, menutup mata dan telinga atas penderitaan rakyat Melanesia dan Pasifik di Papua Barat.

Adapun utusan Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Luhut B. Panjaitan berangkat mengadakan pertemuan dengan Lord Richard Harries, mantan Uskup Oxford, pendukung Papua Merdeka di Parlemen Inggris. Kunjungan itu juga sekaligus mengajukan protes atas pernyataan dukungan Papua Merdeka dari Tuan Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh Inggris pada 3 Mei 2016 pada pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat di London.

Dalam tulisan ini saya mau sampaikan kontribusi pemikiran bahwa substansi masalahnya bukan ada pada Lord Harries, Tuan Jeremy Corbyn, Pemerintah Vanuatu, Pemerintah Kepulauan Salomon, Pemerintah Kanaki dan Pemerintah Tonga. Persoalan sesungguhnya ada pada terjadinya kejahatan kemanusiaan terhadap Papua. Masyarakat internasional, siapapun dia, tidak setuju dengan pembunuhan manusia ciptaan dan gambar Allah atas nama dan kepentingan nasional.

Saya secara pribadi pun mempunyai hubungan yang sangat baik dan kuat dengan Tuan Lord Richard Harries selama 12 tahun sejak 2015 sampai 2016. Tuan Lord Harries sudah mengundang saya tiga kali dan kami berdua bertukar pikiran tentang perbaikan dan perdamaian untuk masa depan rakyat Papua. Pemimpin dan rakyat Papua sudah ada dimana-mana yang sedang membagikan penderitaan mereka kepada sesama manusia di setiap pelosok seluruh dunia. Intinya rakyat Papua telah memenangkan hati masyarakat Internasional dari akar rumput sampai pada pemerintah.

Karena itu, demi kehormatan dan kredibilitas pemerintah Indonesia di mata masyarakat Internasional, saran saya kepada pemerintah, sudah saatnya dialog setara antara Pemerintah Republik Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua. Karena dunia ini sudah menjadi seperti sebuah kampung kecil sehingga tidak ada ruang untuk berpura-pura dan tidak ada tempat untuk kebohongan-kebohongan.

Lagi pula satu-satunya provinsi di Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia melalui persetujuan masyarakat internasional adalah Provinsi Papua. Maka, Pemerintah Indonesia jangan berpandangan keliru dalam proses sejarah ini.

Penulis adalah Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua beralamat di Jln. Ita Wakhu Purom, Numbay (Jayapura) Papua.

Editor : Eben E. Siadari

May 25, 2016 0

Indonesia Tolak Pernyataan PM Kepulauan Solomon

23,May 2016 0 15, bintangpapua.com

Jakarta – Pemerintah Indonesia menolak pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang mengatakan bahwa Indonesia berpartisipasi dalam “Melanesian Spearhead Group” (MSG) hanya untuk melindungi kepentingan sendiri.

“Kami tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang muncul di situs Kantor Sekretariat Pers Perdana Menteri (Solomon) pada 17 Mei 2016,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

PM Kepulauan Solomon pada situs tersebut mengatakan, “Pemberian status keanggotaan penuh untuk Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dibenarkan karena Indonesia pun telah berusaha mendapat status keanggotaan dalam kelompok regional ini hanya untuk melindungi kepentingan sendiri, daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu serius hak asasi manusia di Papua Barat”.

Menanggapi pernyataan PM Sogavare, Duta Besar Desra Percaya menilai bahwa pernyataan itu jelas melanggar prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan non-interferensi, sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Pembentukan MSG pada 2007.

Desra mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, menghormati hak asasi manusia merupakan prinsip penting bagi Indonesia.

Justru untuk alasan itu, menurut dia, Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen utama hak asasi manusia PBB dan bekerja sama dalam berbagai mekanisme HAM.

“Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik dan siap untuk berbagi pengalaman tentang promosi dan perlindungan HAM dengan banyak negara, termasuk Kepulauan Solomon. Dengan demikian, Indonesia selalu menyambut partisipasi Kepulauan Solomon di Forum Demokrasi Bali,” ujar dia.

Selain itu, Desra mengatakan, Indonesia telah lama berkomitmen untuk mengatasi masalah HAM, antara lain dengan mendirikan kantor perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua. Komnas HAM, baik di tingkat nasional dan regional, sekarang ini terus bekerja untuk mengatasi kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sebagai bagian dari kawasan Pasifik, Indonesia mengembangkan kemitraan dengan beberapa negara kunci di kawasan itu untuk memastikan hubungan bilateral yang kuat dan produktif.

Selain itu, Indonesia telah ikut aktif dalam berbagai kelompok regional, seperti Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC) sejak 1980; Kelompok Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) sejak 1989. Sama halnya dengan Indonesia juga aktif di Forum Kepulauan Pasifik (PIF) sejak 2001 dan Forum Pengembangan Kepulauan Pasifik (PIDF) sejak 2014.

“Dengan demikian, suatu hal yang ‘lamur’ (tidak melihat dengan jelas) bagi Perdana Menteri Sogavare untuk berspekulasi bahwa agenda Indonesia di Pasifik, apalagi dalam MSG, semata-mata didorong isu Papua,” kata Desra menegaskan.

Dia menambahkan, Indonesia tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam MSG, memperluas hubungan antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat di kawasan tersebut.

Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama dan mengatasi tantangan-tantangan bersama, memperdalam hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan untuk kesejahteraan masa depan bangsa di wilayah MSG.

“Fakta-fakta ini memang harus membangunkan Perdana Menteri Sogavare untuk memahami dengan jelas realitas dan kebenaran,” ujar Duta Besar Desra.(ant/don)

May 24, 2016 1

Indonesia is not Melanesia

Dr Tarcisius Kabutaulaka | May 24, 2016

LATE LAST week, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs issued a statement rejecting the Solomon Islands Prime Minister’s comments the issue of West Papua and the Melanesian Spearhead Group (MSG).

In his statement, Manasseh Sogavare proposes that the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) be given full membership to the MSG.

He asserts that the Indonesian President’s refusal to meet him, as Chair of the MSG, demonstrates Jakarta’s aim in joining the MSG was merely to “protect its own interest other than engage in dialogue about the serious human rights issues in West Papua”.

In response, Indonesia’s newly appointed Director General for Asia Pacific and Africa, Ambassador Desra Percaya, described Sogavare’s statement as a violation of “the basic principles of sovereignty and non-interference as enshrined in the Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group (MSG) in 2007”.

He went on to say, “it is . . . myopic for Prime Minister Sogavare to speculate that Indonesia’s agenda in the Pacific, let alone in the MSG, is solely Papua driven.”

While I respect Indonesia’s right to respond, it is vital that Melanesian and other Pacific Island countries do not allow Jakarta to dictate what we believe, say and do, especially when it comes to the defense of human rights.

Indonesia has persistently committed human rights violations, including atrocities, against Melanesians in West Papua for over 50 years.

That is not a myth.

It is the truth.

It has been verified and documented by international human rights organisations such as Amnesty International and other independent bodies.

For Indonesia to say that it is “long committed to address human rights issues”, is misleading and an attempt to deflect attention from realities on the ground in West Papua.

Indonesia, plus international organisations such as the United Nations, as well as the governments of countries like the US, Australia, Great Britain, the Netherlands, etc must correct the mistakes of the 1960s; the fraudulent processes that led to the transfer of West Papua’s sovereignty from the Dutch to Indonesia.

History is relevant to this discussion.

As Australian academic, Jason MacLeod, states,

“Continued rule by the Indonesian government in West Papua is founded on the myth that the transfer of sovereignty from the Netherlands to the Unitary Republic of Indonesia was free and fair. It was not. Events surrounding the transfer of sovereignty remain a core Papuan grievance. This grievance is not just historical. It has a contemporary dimension. The lack of willingness to discuss history contributes to the Papuan perception that there has been a ‘death of democracy’ in West Papua.”

The international community needs to correct the wrongs of the past and hold Indonesia accountable for its continuing human rights violations.

This is central to the injustices and has deprived indigenous West Papuans their right to self-determination.

In an effort to rebuttal the growing support for West Papuan independence, Jakarta is re-inventing and re-presenting itself as a Melanesian and Pacific Islands country.

Through subtle – and sometimes not so subtle – use of language, it writes itself in as part of Oceania.

The statement released by Indonesia last week, for example, states that, “as part of the Pacific, Indonesia developed partnerships with several key countries in the region to ensure that the bilateral ties are strong and productive.”

Most Pacific Islanders, however, would not think of Indonesia as “part of the Pacific”.

It is not part of our “imagined community,” or to borrow from the late Epeli Hau’ofa, “our sea of islands”.

This re-presentation is also obvious in Indonesia’s attempts to forge itself as a Melanesian country.

It argues it should become a member of the MSG by virtue of having ethnic Melanesians as citizens.

To increase its “Melanesian population”, it includes Maluku and the nearby islands as part of its “Melanesian Provinces”.

In these diplomatic manoeuvrings, Jakarta is stretching the boundaries and definitions of Melanesia and Pacific Islands to suit its political, economic and strategic agendas.

It deploys identities, albeit misconceived, as a political tool of inclusiveness.

What the Indonesian Government conveniently erases from this narrative is that Melanesian West Papuans make up for only 0.67 percent of Indonesia’s total population of over 260 million people.

The Melanesians are also the most discriminated against: they have been murdered, oppressed, abused and marginalised in their own land.

Furthermore, it is predicted by 2020, Melanesians will make up for only 28.99 percent of the total population of West Papua.

The rest will be Malays from densely populated islands such as Java.

This is part of a concerted effort by Jakarta to assimilate West Papua into Indonesia.

As part of this strategy, Jakarta has used population census as a political tool.

While the 1971 and 2000 population censuses made a distinction between Papuans (Melanesians) and non-Papuans, the 2010 census did not make that distinction, enumerating everybody as West Papuans.

Melanesians will eventually be absorbed as “Indonesians,” continuing Sukarno’s policy of building a unitary republic.

Interestingly, Jakarta peddles the story that it is “the third largest democracy, [and therefore] respect for human rights is an essential principle for Indonesia”.

The sub-text here is that size – the third largest democracy – warrants a commitment to human rights principles.

Of course, that is not necessarily true.

Also, the invoking of size is meant (either intentionally or unintentionally) to intimidate.

But Pacific Island countries should not be intimidated.

We might be small and imperfect democracies, but we compensate that with huge principles that uphold human rights.

Furthermore, in its statement, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs flaunts the issue of sovereignty to counter what it views as the Solomon Islands PM’s infringement into its national affairs; West Papua is a national issue.

But it is worth noting that sovereignty is not absolute, especially when a country has perpetrated human rights abuses for over 50 years.

The international community must not allow the Indonesian government to use sovereignty as an excuse for continuing human rights violations in West Papua.

Another twist to this story is that although West Papua contributes significantly to Indonesia’s economy, it is the province with lowest development index.

Between 1992 to 2011, for example, the Grasberg Mine, owned by the US company, Freeport-McMoran Inc, made direct payments to the Indonesian government totalling US$12.1 billion.

This is made up of $7.3 billion in corporate income tax; $2.3 billion in employee income tax, regional tax and other levies; $1.2 billion in royalties and $1.2 billion in dividends.

Indigenous West Papuan have been economically marginalised and have not benefitted equitably from the mine and other natural resource investments.

Given the above, I support the Solomon Islands Government on this issue.

We might be a small country, but we must not let Indonesia bully us.

Contrary to the statement by Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs, the Solomon Islands Prime Minister’s statement is not “myopic”.

Rather, it reflects an understanding of issues far into the past and well into future.

It is the Indonesian government that is myopic in its treatment of this issue and of Melanesians.

Manasseh Sogavare and the Solomon Islands Government, you have my support.

Don’t let Indonesia bully us.

Vote Indonesia out of the Melanesian Spearhead Group (MSG).

Indonesia is not Melanesia.

Dr Tarcisius Kabutaulaka

Honolulu, Hawaiʻi

May 24, 2016 0

Bougainville dan Papua New Guinea menetapkan target untuk referendum kemerdekaan

Presiden Bougainville John Momis dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill telah sepakat untuk bekerja menuju 2019 referendum kemerdekaan, setelah pertemuan di Port Moresby minggu lalu.

Bougainville merupakan bagian otonom dari PNG dan berjuang perang saudara selama satu dekade dengan pemerintah nasional yang berakhir pada tahun 1999.

daerah harus memegang referendum kemerdekaan pada tahun 2020 di bawah ketentuan Perjanjian Perdamaian Bougainville, tetapi target baru belum final.

Presiden Momis mengatakan keputusan itu kickstarted proses perencanaan menjelang pemilihan bersejarah pada tanggal 15 Juni 2019.

“Dengan tanggal tersebut sekarang setuju, kita dapat merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan referendum, dan waktu dan dana dan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap langkah,” katanya kepada surat kabar Post Courier di PNG.

Pemerintah PNG juga telah berkomitmen untuk persiapan dana referendum, dan diharapkan keputusan akan menyebabkan pembuangan senjata penuh di Bougainville.

Beberapa fraksi di Bougainville memegang senjata mereka setelah konflik dalam kasus PNG tidak akan membiarkan referendum untuk melanjutkan, tapi Presiden Momis mengatakan kecurigaan mereka dapat merusak suara.

“Saya call now untuk pembuangan senjata lengkap … hanya kemudian Bougainville akan dapat menjadi referendum-siap. Perjanjian Perdamaian Bougainville mengharuskan referendum bebas dan adil,” katanya.

“Seharusnya tidak ada lagi keraguan di antara Bougainville apakah referendum akan diadakan.”

Sumber: http://mobile.abc.net.au/news/2016-05-23/bougainville-referendum-set-for-2019/7436566

May 23, 2016 1

Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga: Mari Lihat Jauh Ke Depan

Jangan Berlama-Lama Lihat ke Belakang, karena Kita Sudah Berada di Era yang SaNGAT Menentukan

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda mengeluarkan sebuah seruan kepada semua pihak di manapun Anda berada dengan judul pesan, “Satukan Kekuatan Dana, Waktu, Tenaga Lihat Ke Depan, Jangan Lama-Lama Lihat ke Belakang”

General TRWP Wenda dari MPP dengan ini mengingatkan kepada segenap organiasi perjuangan, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka bahwa:

Pembentukan ULMWP telah terbentuk sebagai hasil dari upaya-upaya penyatuan yang memakan waktu, tenaga dan bahkan mengorbankan nyawa selama puluhan tahun. Ini kemenangan terbesar yang telah kita raih sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah perjuangan menentang penjajahan.
Dengan pembentukan ULMWP, maka telah disusul oleh menguatnya dukungan resmi dari hampir semua negara Melanesia;
Sebagai sambutan dari perkembangan politik kawasan ini, maka telah diperkuat oleh peluncuran Kampanye Papua Merdeka menuntut Referendum baru-baru ini di ibukota Negara Inggris, London,
Sebagai sambuta pula, negara-negara Afrika, komunitas LSM dan pemerhati kemanusiaan di seluruh dunia sudah memberikan dukungan doa, moril dan tenaga kapda perjuangan Papua Merdeka.

Atas perkembangan ini kita semua sudah sepatutnya menaikkan syukur kepada Tuhan, Bapa Pencipta, Pelindung dan Penolong bangsa Papua.

Dari bulan Mei 2016 ke depan, kita sudah berada di era perjuangan Papua Merdeka yang baru, yaitu era melihat ke depan, era memandang ke depan, bukan era melihat ke belakang, bukan menengok kepada sejarah lagi.

Gen. TRWP Mathias Wenda menyerukan

Mari, kita mulai melayangkan pandangan jauh ke depan, ke masa West Papua tanpa NKRI, West Papua yang merdeka dan berdaulat, West Papua yang bertetangga dengan NKRI di bagian barat dan Papua New Guinea di sebelah Timur, West Papua yang NOL intimidasi, NOL teror, NOL marginalisasi, NOL pembunuhan atas bangsa Papua ras Melanesia;
Mari kita gambarkan masa depan itu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, seluas-luasnya, semampu-mampu kita.
Beritakan kepada sekalian bangsa di seluruh Asia, terutama kepada warga negara Indonesia dan NKRI bahwa kemerdekaan West Papua adalah mutlak, penting karena kemerdekaan West Papua akan secara strategis memperkuat posisi tawar NKRI di kawasan, akan lebih mendekatkan Indonesia kepada pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur karena West Papua akan memberikan sumbangan yang besar kepada NKRI sebagai negara tetangga terdekat daripada tetap mempertahankan West Papua tetapi kekayaan alam Papua dirampok asing dan meninggalkan Indonesia tetap tinggal sebagai macan ompong yang tidak dapat berkata, apalagi berbuat apa-apa;
Maklumkan kepada umat manusia di muka Bumi bahwa kemerdekaan West Papua itu mutlak dan penting karena bermanfaat bagi umat manusia sedunia, bagi peradaban manusia, bagi keragaman budaya dan habitat planet Bumi, dan di atas semuanya, bagi keberlangsunngan kehidupan di planet Bumi.
Tunjukkan kepada sesama Masyarakat Melanesia, bahwa kemerdekaan West Papua ialah kemerdekaan Melanesia dalam artian yang seutuhnya dan sebenarnya, dan bahwa sebuah kawasan Pasifik Selatan akan lebih bijak dikndalikan oleh kekuatan negara-negara Melanesia demi kelangsungan hidup manusia dan kehidupan di planet Bumi.

Sampaikan gagasan, tunjukkan teori dan pemikiran tentang West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di tengah negara-negara bangsa lain di muka Bumi. Alm. Dortheys Hiyo Eluay sudah pernah sampaikan kepada salah satu wartawan di Indonesia tentang apa program pertama setelah Papua Merdeka. Theys Eluay katakan

Saya akan berkampanye ke seluruh dunia, mengusulkan agenda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun aliansi ke seluruh dunia untuk menutup semua pabrik-pabrik senjata dan diganti dengan pabrik makanan

Sekarang tertinggal pertanyaan buat generas muda Papua, “Apa gunanya Papua Merdeka bagi orang Papua, orang Melanesia, orang Indonesia, manusia, hewan, tumbuhan, planet Bumi?”

General TRWP Mathias Wenda menutup himbauannya dengan mengundang ULMWP, fungsionaris OPM dan para tokoh serta aktivis Papua Merdeka,

Kita baru saja telah berhasil dengan tuntas menyatukan perjuangan kita, selanjutnya kita harus satukan (1) doa kita (2) tenaga kita, (3) dana kita, dan setelah itu kita kaan satukan (4) cerita kita, sehingga dunia memperoleh informasi yang jelas tentang manfaat dan pentingnya kemerdekaan West Papua.

Mari kita lanjutkan pemberitaan tentang kabar-kabar buruk dari Tanah Papua dengan Kabar Baik dari Bumi Cenderawasih bahwa kemerdekaan West Papua mutlak dan penting bagi sekalian umat manusia, bagi peradaban pascamodern ini, dan bagi planet Bumi.

May 23, 2016 1

Pemisahan Papua dari Indonesia tidak akan Memberikan Keuntungan bagi Warga Papua?

Ada artikel yang sangat menarik ditulis oleh Silmi Kafhah, silmi09021992@gmail.com dalam https://www.islampos.com/ Judul artikelnya ialah “Waspadai Upaya Asing Memisahkan Papua dari Indonesia” tanggal 11 Maret 2016. Artikel ini sebenarnya tidak punya alasan-alasan yang rasional dan empirik. Isinya penuh dengan kecurigaan dan kebencian terhadap kapitalisme dan dunia barat. Maklum saja karena penganut Negara Islam Indonesia lewat situs-situs mereka di satu sisi selalu memojokkan yang non-Muslim, padahal di sisi lain sebenarnya apa yang mereka katakan punya dampak sangat fatal bari NKRI, yaitu penerapan syariah Islam.

Artikel ini membahas keterlibatan, tangan-tangan asing dalam meniup api kemerdekaan, memberi ruang dan bahkan mendanai perjuangan kemerdekaan West Papua dan menyatakan solusi terbaik ialah dengan meninggalakn proses demokratisasi yang sudah terlewati di Indonesia dan kembali kepada Syariah Islam.

Pada satu sisi menyalahkan perusahaan asing dan LSM asing karena mereka dipandang membantu perjuangan Papua Merdeka. Terlihat jelas, penulis menunjukkan betapa dirinya sangat nasionalis Indonesia. Di sisi lain, sangat bertentangan dan malahan bertentangan dengan konstitusi yang dia sebut dibelanya, yaitu NKRI. Dia mengusulkan Negara yang disebutnya Indonesia itu kembali kepada Syariat Islam. Arti sebenarnya dari tulisan ini seratus persen mengandung tulisan separatis, tulisan mendukung makar, yaitu membubarkan negara bernama Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan negara Islam Indonesia, yaitu negara Indonesia berdasarkan Syaariah Islam.

Lebih lucu lagi, tulisan ini mengatakan kemerdekaan West Papua tidak menguntungkan bagi orang Papua sendiri. Berikut dalam kalimatnya sendiri:

Penting untuk disadari oleh semua pihak Papua, pemisahan Papua di Indonesia tidak akan memberikan keuntungan bagi warga Papua. Meminta bantuan dari negara imperialis untuk memisahkan diri merupakan bentuk bunuh diri politik. Pemisahan Papua dari Indonesia hanya akan membuat Papua lemah. Sebenarnya warga Papua sedang diperdaya demi segelintir elit politik agar mereka mendapat keuntungan.

Satu kalimat ini saja kalau kita bedah mengandung banyak kesalahan fatal secara konsep berpikirnya. Perama, uangkapan “semua pihak Papua” maksudnya apa atau siapa? Kedua, kalimat “pemisahan Papua di Indonesia“, apa artinya pemisahaan Papua di Indonesia? Tidak benar dan tidak logis. Ketiga, “tidak akan memberikan keuntungan bagi warga Papua.” Keuntungan apa yang dikehendaki oleh penulis artikel ini? Apakah keuntungan ekonomi? Apakah tujuan kemerdekaan Papua untuk keuntungan ekonomi?

Memang tujuan kemerdekaan Indonesia ialah “mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Itu tujuan kemerdekaan Indonesia. Apakah tujuan kemerdekaan West Papua sama?

Rupanya penulis ini melihat tujuan kemerdekaan West Papua sama dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Masa dua negara yang berbeda harus punya tujuan kemerdekaan yang sama? Mengapa kalau tujuannya sama, ya Papua tinggal saja di Indonesia?

Penulis perlu ketahui, bahwa tujuan kemerdekaan West Papua BUKANLAH kepentingan ekonomi, bukan adil dan makmur. Sama sekali tidak! Kami tidak mencari keuntugnan ekonomi dari kemerdekaan West Papua.

SecGen. Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi pernah katakan kepada PMNews dalam sebuah Upacara Bendera di Markas Pusat Pertahanan TRWP bahwa

tujuan kemerdekaan West Papua, pertama dan terutama ialah “mengusir penjajah keluar dari Tanah Papua”, dan setelah itu “membiarkan Papua memimpin dirinya sendiri dalam kehidupan peri-kehidupan yang penuh sukacita, tenteram dan harmoni dengan berbagai unsur kehidupan.” Kami tidak berjuang untuk jadi kaya, kami tidak mencari adil-makmur seperti Indonesia. Yang kami cari ialah Indonesia angkat kaki dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanseia.

Alasannya jelas, mana perusahaan asing yang pernah bantu Papua Merdeka sampai hari ini seperti dikleim dalam artikel tulisan http://www.islampos.com ini? Mana LSM luarnegeri yang membantu Papua Merdeka?

Gen. Tabi katakan,

Perjuangan Papua Merdeka bukan mencari kekayaan untuk kemakmuran. West Papua yang merdeka dan berdaulat tidak ambil pusing dengan emas dan perak dibawa keluar oleh Amerika Serikat atau Indonesia. Papua Merdeka akan pertama-tama akan menghentikan total teror, intimidasi, marginalisasi dan pemusnahan bangsa Papua ras Melanesia. Papua Merdeka artinya menghentikan total pemusnahan manusia Papua. Itu dulu, jangan bicara kaya-miskin. Itu urusan setelah merdeka. Jangan bicara sebelum merdeka sama seperti Negara penjajah Indonesia sudah punya cita-cita adil makmur sebelum merdeka tetapi tidak pernah akan terwujud sampai kiamat tidak akan pernah.

Setelah PMNews membacakan isi artilkel IslamPos.com ini, Amunggut Tabi kembali bertutur,

Masing-masing bangsa hadir ke muka Bumi dengan hak asasi yang tidak dapat dikurangi, apalagi dilanggar oleh bangsa lain. Orang Indonesia lebih bagus bicara tentang wanita sundal di pusat lokalisasi dan pengemis di jalan-jalan seluruh Indonsia karena miskin melarat, daripada menyinggung West Papua, yang jelas-jelas bangsa lain, dan jelas-jelas memperjuangkan negara lain.

Saat ditanya, “Pemisahan Papua dari Indonesia tidak akan Memberikan Keuntungan bagi Warga Papua?” Gen. TRWP Tabi kembali menjawab:

Maaf saja, yang mencari kekayaan itu NKRI. Kalau penulis artikel ini mau agar rakyatnya menjadi adil dan makmur, kami akan berikan kepada NKRI semua tambang emas, tembaga, gas, apa saja yang ada di Tanah Papua, dengan syarat satu-satunya:, NKRI harus angkat kaki dari seluruh wilayah kedaulatan Negara West Papua. Maaf, West Papua tidak punya cita-cita kemerdekaan adil dan mamkur, kami punya cita-cita NKRI keluar dari Tanah Papua dan mewujudkan Tanah Papua yang penuh sukacita dan hidup selaras dengan semua makhluk berdasarkan filsafat dan budaya Melanesia yang kami warisi dari nenek-moyang kami.

May 23, 2016 1

Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka Tidak Bertentangan

Lt. Gen. TRWP dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) mengatakan opini tokoh Papua mempertentangkan Sosialisme dengan Gereja, Papua Merdeka dengan Sosialisme adalah keliru. Yang terjadi adalah sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream, di mana gereja dan politik NKRI berada dalam kelas “mainstream”, karena itu menolak untuk sekata dan seirama dengan mainstream dianggap menentang penjajahan untuk mekerdekaan West Papua. Sampai di situ saja, jangan lanjut ke dalam, ke aspek filosofis dan ideologis sosialisme.

Berikut petikan kalimat demi kalimat sebagaimana disampaikan oleh Secretariat-General TRWP.

Gen. Tabi menyatakan,

Hal pertama yang harus dibedakan ialah bahwa sosialisme dalam pemahaman dan realisasi di dalam kehidupan orang Papua dan yang dicetuskan dan diharapkan terwujud di dunia barat tidak sama.

Yang terjadi di tengah orang Papua ialah “sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream”. Sikap dan tindakan ini tentu saja berbeda dengan “menerima” dan menghayati ideologi politik sosialisme sebagai alat untuk melawan mainstram.

Alasan paling kuat karena sosialisme barat yang menganggap agama (yaitu Kristen, Islam, Hindu, BUdha) sebagai opium bagi manusia tidak dapat, dan pasti ditolak mentah-mentah oleh mayoritas orang Papua di Tanah Papua. Lebih jauh Masyarakat Melanesia pasti akan menolak dengan sangat tegas, bahkan perjuangan kemerdekaan West Papua dapat dikorbankan dalam rangka rangka menentang sosialisme barat di kawasan Melanesia.

Jadi, generasi muda yang menamakan dirinya Kiri Papua, Sosialis Papua, dan sejenisnya hanyalah berputar di alam impian mereka, sama persis dengan impian-impian Karl Marx, Lennin dan lain-lain yang sudah meninggal tanpa pernah mewujudkan atau gagal mewujudkan apa yang mereka sendiri impikan dan teorikan.

Karena pencetus ideologi sayap kiri tidak pernah mewujud-nyatakan ajaran mereka dalam sejarah hidup manusia, maka riwayat para Kiri Papua, Sosialis Papua akan sama saja.

Seperti disebutkan Dr. Benny Giay, selain Sosialisme juga ada Zionisme di Tanah Papua dalam http://www.satuharapan.com, selain sosialisme ada juga zionisme di Tanah Papua dengan nama kelompok Sion Kids. Sionisme menekankan kembalinya Tuhan Yesus ke Bukit Zion untuk mendirikan kerajaan-Nya, dengan demikian kiblat penyembahan dan fokus perhatiannya diarahkan kepada Zion sebagai sebuah lokasi geografis, bukan Tuhan Yesus atau Allah sebagai obyek Penyembahan Umat Beragama, atau orang Kristen.

Didasarkan atas paham Zionis inilah maka siapapun yang mngganggu atau menghalang-halangi bukit Zion dianggap sebagai musuh Raja yang akan kembali ke Bukit Zion karena Yesus katakan Ia akan kembali untuk memerintah di Bumi.

Sama dengan Sosialisme di kalangan pemuda Papua, Sion Kids di Tanah Papua bukanlah sebuah sikap dan tindakan Zionis seperti yang ada di Israel, tetapi lebih merupakan penolakan orang Papua terhadap NKRI, karena mereka tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung Palestina Merdeka, terlepas dari pendudukan Israel. Dengan mendukung Israel dan Zionist Israel, mereka merasa puas telah mendukung lawan NKRI.

Jadi, kedua-duanya merupakan sebuah sikap dan tindakan kontra NKRI, bukan sikap dan tindakan pro sosialis ataupun pro Israel per se.

Dalam surat yang terdiri dari tiga halaman penuh ini lebih lanjut Gen. Tabi melanjutkan sebagai berikut.

Ideologi dan filsafat yang mendasari sikap dan tindakan pemuda Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua perlu diimbangi dengan rasionalisasi dan pemetaan konsep yang jelas tentang apa yang ditentangnya dan apa yang diperjuangkannya. Yang lebih penting ialah “apa yang diperjuangkan lewat perjuangan Papua Merdeka”.

Sikap dan tindakan pro sosialisme dan Sionisme muncul karena kekosongan konsep dan wacana strategis tentang nilai-nilai, filsafat dan teori yang diperjuangkan Papua Merdeka, tidak hanya sekedar menyalahkan NKRi atas Pepera yang tidak demokratis dan pelanggaran HAM selama pendudukannya.

Dengan dasar pemikiran ini, maka diserukan keapda seluruh masyarakat Papua di manapun kita berada bahwa kita harus mulai membaca konsep dan teori terkait Papua dan Melanesia yang telah ditulis oleh Antropolog, Sosiologi, Konservasionis dan pemikir teoretisi Papua Merdeka. Kalau tidak demikian maka perjuangan Papua Merdeka hanya akan berhenti kepada melawan mainstream dan melawan NKRI.

Menurut Gen. Tabi kembali menutup suratnya

Perlu dicatat sebuah realitas penting bahwa untuk orang Papua dan di antara orang Melanesia Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka tidak bertentangan dan idak saling menyerang. Yang terjadi adalah menolak untuk mengiuti kiblat dan kebijakan NKRI. Hanya sampai di situ, tidak lebih jauh dari situ. Para tokoh gereja, penganut politik mainstram dan orang Papua pada umumnya, yang harus kita lakukan ialah menyusun konsep dan mewacanakan apa warna kehidupan setelah Papua Merdeka dan apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh penduduk di bagian barat pulau terbesar kedua di Planet Bumi ini.

May 21, 2016 1

Setelah Papua, Corbyn juga Dukung Kemerdekaan Bangsa Tamil

Penulis: Eben E. Siadari 17:45 WIB | Selasa, 24 Mei 2016

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Setelah belum lama ini menyatakan dukungannya kepada Papua untuk menentukan nasib sendiri, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, juga menyatakan dukungan serupa kepada bangsa Tamil di Sri Lanka.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis untuk menandai ulang tahun ketujuh sejak pembantaian di Mullivaikkal, Corbyn mengungkapkan solidaritasnya kepada rakyat Tamil dan menegaskan seruan akan keadilan dan penentuan nasib sendiri.

“Saya menawarkan simpati terdalam saya kepada keluarga, teman dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal selama hari-hari dan minggu-minggu terakhir konflik bersenjata Sri Lanka,” kata pemimpin Partai Buruh Inggris itu, seperti diberitakan oleh tamilguardian.com.

“Pikiran saya saat ini juga bersama dengan masyarakat Tamil yang lebih luas yang telah memikul ketidakadilan selama puluhan tahun dan tetap teguh dalam tekad mereka untuk mendapatkan keadilan,” kata dia.

“Kami akan berdiri dengan Anda dalam mencari kebenaran, keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi dan penentuan nasib sendiri di Sri Lanka,” kata dia.

Corbyn juga menegaskan komitmen partainya akan “perlunya keadilan bagi rakyat Tamil dan kami tetap setia mendukung pelaksanaannya, secara penuh, resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap Sri Lanka”.

“Hanya dengan perhitungan yang benar dengan masa lalu Sri Lanka dapat mewujudkan perdamaian abadi,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

May 21, 2016 0

Socratez: Diplomasi Rakyat Papua Menangi Hati Dunia

Penulis: Eben E. Siadari 11:09 WIB | Jumat, 20 Mei 2016, satuharapan.com

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengatakan, rakyat Papua sudah memenangi hati komunitas internasional dari berbagai level. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi meredam isu Papua bergerak di level G to G. Sedangkan rakyat Papua bergerak dari akar rumput.

“Indonesia kalah diplomasi bermartabat, jujur, tulus, benar dan berintegritas. Rakyat Papua dipercaya dan dihormati,” kata Socratez lewat pesan pendek kepada satuharapan.com.

Dalam beberapa pekan terakhir, Socratez diundang oleh anggota parlemen Selandia Baru ke negara itu. Dalam rangkaian perjalanannya di sana, ia menjelaskan perkembangan terbaru tentang konflik Papua kepada berbagai pihak di negara itu.

Ia mencontohkan kunjungan Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, kepada tokoh politik dan gereja Inggris pendukung Papua merdeka, Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth pada 11 Mei lalu. Kunjungan ini digambarkan sebagai upaya memberikan penjelasan akan kekeliruan pandangan tokoh politik dan gereja Inggris itu tentang Papua.

“Lord Harries mantan Uskup Oxford pendukung Papua merdeka adalah teman saya sudah 12 tahun sejak 2005. Beliau sudah undang saya tiga kali, dan terakhir tahun 2010. Kalau saya kunjungi UK, kami biasa ada percakapan masa depan bangsa Papua,” kata Sofyan.

“Supaya Indonesia tidak kehilangan muka, lebih baik dialog damai dengan ULMWP,” tutur Socratez. ULMWP adalah singkatan dari United Liberation Movement for West Papua, organisasi yang mewadahi berbagai kelompok pro-penentuan nasib sendiri di Papua.

Ia meyakini ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun ini. “Berarti bangsa-bangsa anggota MSG, Karibia dan Afrika akan bawa masalah West Papua ke Komisi 24 PBB tentang Dekolonisasi,” ujar dia.

“Dialog damai itu jalannya. Pemerintah RI dan ULMWP harus duduk berunding dijembatani pihak ketiga,” tambah dia.

Sementara itu pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aktivis Papua Itu Kita, Veronica Koram, dalam sebuah artikelnya di The Jakarta Post, mengatakan bahwa sudah selayaknya Jakarta berdialog dengan ULMWP, wadah bagi banyak organisasi di seluruh Papua dan memiliki mandat politik dan budaya yang sah untuk mewakili rakyat Papua.

Menurut dia, ULMWP memegang status pengamat di MSG sedangkan pemerintah Indonesia berstatus anggota asosiasi di MSG. “Jika pemerintah merongrong dan mengkriminalisasi ULMWP, itu tidak menghormati MSG sebagai forum diplomatik,” kata dia.

“Namun jika pemerintah serius berkomitmen untuk MSG, harus mengambil tawaran MSG untuk memediasi dialog damai antara pemerintah dan ULMWP,” ia menulis.

Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak ada masalah di Papua. Namun, kata dia, tindakannya pekan lalu ketika mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan kepada Lord Harries untuk mencoba meredam pembicaraan tentang masalah Papua justru menggambarkan ada masalah.

Apalagi bulan lalu Luhut juga pergi ke Fiji dan PNG untuk membahas Papua.

“Mengirim tokoh senior ke luar negeri dalam misi menyelamatkan muka, dan mengirimkan proxy seperti mantan presiden Timor Leste José Ramos-Horta ke Papua hanya menghindar dari akar masalah,” kata Veronica.

Padahal, menurut Veronica, akar masalahnya adalah pelanggaran HAM di Papua serta pelurusan sejarah dan kebebasan berekspresi yang dilanggar. Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus membuka dialog dengan ULMWP.

Di abad lalu, kata Veronica, mantan menteri luar negeri Ali Alatas menggambarkan Timor Timur sebagai “kerikil dalam sepatu” diplomasi bangsa Indonesia. Papua, kata dia, akan terus menjadi duri dalam daging sampai Indonesia akhirnya mendengarkan secara mendalam dan terlibat dalam dialog tentang aspirasi Papua, termasuk penentuan nasib sendiri.

Editor : Eben E. Siadari

May 20, 2016 1

Agar Daerah Kaya Tak Menuntut Merdeka

By Saad Saefullah, Posted on May 19, 2016, www.islampos.com

BARU-baru ini beredar secara viral foto di sosial media pengibaran bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan menyingkirkan bendera merah putih. Aparatpun terkesan membiarkan pengibaran ini terjadi.

Terjadi juga pemberian jatah yang sangat besar dalam pengelolaan hasil Sumber Daya Alam (SDA) di daerah-daerah yang pernah memberontak kepada pemerintah RI. Hal ini menyebabkan daerah-daerah kaya yang lain menjadi iri hati.

Mereka mengatakan bahwa hal ini seperti di sebuah keluarga di mana ada anak yang baik dan bandel dan sering meminta ini itu. Justru yang selalu dibelikan barang adalah anak yang bandel itu. Hal ini mendorong anak yang tidak bandel untuk menjadi bandel juga. Perumpamaan ini berlaku juga kepada daerah-daerah. Ini mendorong daerah-daerah yang tidak memberontak untuk memberontak.

Sebenarnya ada 3 point penting pengelolaan keuangan Pusat-Daerah. Isu pertama adalah beberapa persoalan mendasar yaitu ada peraturan bagi hasil tapi implementasinya kabur tentang hitung-hitungan bagi hasil itu. Juga ada kesimpangsiuran data misalnya antara pertamina atau PT Aneka Tambang dengan pemda dan dengan Multi National Corporation (MNC) yang beroperasi di daerah. Sehingga terjadi akal-akalan dari pemerintah pusat.

MNC pun tidak transparan dalam mengungkapkan data keuangan mereka sebagaimana diungkap oleh anggota-anggota DPR yang mengusulkan hak angket dalam bagi hasil Blok Cepu antara Exxon Mobil-Pemerintah RI c.q. Pertamina. Juga dalam bagi hasil Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Amien Rais baru-baru ini.

Isu kedua adalah birokrasi yang bobrok baik di pusat maupun daerah. Misalnya terjadi penundaaan pencairan dana sehingga lahirlah calo-calo anggaran. Juga terjadi proyek pembangunan tanpa tender karena pengusaha sudah memulai proyek tanpa adanya dana dari pemda mereka memakai dana sendiri. Mau tidak mau ketika dana cair mereka langsung ditunjuk pemda untuk menjadi pelaksana proyek.

Juga ada permasalahan pengelolaan SDA yang sebagian besar masih dikelola pusat. Ini menyebabkan pemda tidak mandiri. Sebagai contoh, dinas-dinas di daerah tidak bisa mendesain program. Juga tidak adanya transparansi dari pemerintah pusat dan daerah.

NGO dan CSO di daerah juga ada beberapa yang berkolusi dengan pemerintah daerah. Awalnya mereka bergandengan tangan dalam menekan pemerintah pusat dan DPR dalam hal APBD. Kemudian ujung-ujungnya mereka mendapat proyek-proyek dari pemerintah daerah.

Yang cukup menarik adalah studi kasus sejarah Riau yaitu tuntutan Riau Merdeka. Pada tahun 1956 ada Kongres Rakyat Riau di Bengkalis. Kongres ini menghasilkan 3 opsi yaitu bergabung dengan Malaya, bergabung dengan NKRI, atau berdiri sendiri alias merdeka. Tetapi ketika itu pilihannya adalah bergabung dengan NKRI.

Kontrak Politik bergabung dengan NKRI ditinjau kembali ketika pada tahun 1994 ada kelaparan di daerah Kampung Giri, Riau. Peristiwa ini mendorong beberapa intelektual Riau untuk mengadakan Kongres Rakyat Riau yang memutuskan Riau harus merdeka karena Negara ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2000 kembali diadakan Kongres Rakyat Riau yang menghasilkan 3 opsi yaitu Merdeka, Otonomi, atau Federal.

Di sini terlihat ada kesan pemerintah pusat tidak percaya kepada daerah. Pada tahun 2000 terjadi deadlock pembicaraan mengenai Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Blok CPP di Riau antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Riau.

Pemerintah pusat lebih percaya kepada bangsa asing dari pada pemerintah Riau yang nota bene adalah bangsa sendiri, seolah-olah Riau adalah jajahan Jakarta yang diperas terus-menerus.

Sebagai contoh adalah Pulau Singkep setelah timahnya habis ditinggalkan dalam keadaan rusak dan sekarang menjadi seperti Pulau Hantu karena sepi dan tidak terurus. Pulau Singkep kemudian juga jadi daerah tertinggal dan kantong kemiskinan.

Memang ada tradisi pada pemerintah Indonesia bahwa daerah-daerah yang setia kepada NKRI tidak diurus. Hanya daerah yang memberontak saja yang diberikan gula-gula, diperhatikan, dan diberikan kue pembangunan serta dikabulkan sebagian besar tuntutannya.

Sebagaimana bisa dilihat dalam sejarah bahwa Sumatra Barat dibangun setelah terjadi pemberontakan PRRI, Sulawesi Utara dibangun setelah Permesta. Papua dan Aceh diberikan Otonomi Khusus. Bahkan Mantan Anggota GAM diberikan gaji bulanan (tunjangan) dan tanah.

Ini merupakan preseden buruk. Ini akan mendorong daerah-daerah kaya yang selama ini baik-baik saja dan tidak banyak menuntut untuk menuntut lebih banyak atau bahkan memberontak oleh karena yang memberontaklah yang diperhatikan dan diberi gula-gula.

Kalau daerah kaya itu berada di perbatasan dengan negara lain maka ini akan lebih berbahaya lagi. Hal ini bisa dilihat pada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat. Ada jurang kesejahteraan yang sangat dalam antara wilayah RI dengan Malaysia. Ini menyebabkan WNI yang di perbatasan itu ingin merdeka saja. Seharusnya wilayah perbatasan jangan dijadikan halaman belakang RI tetapi beranda depan RI.

Kabupaten Sambas dan penduduknya berkiblat ke Malaysia bukan NKRI. Hal ini disebabkan akses ke Malaysia jauh lebih mudah dari pada ke RI. Baik akses jalan maupun komunikasi.

Di daerah Riau, Kepualuan Riau dan provinsi-provinsi di Kalimantan bahkan para Sultan atau bangsawan pemangku adat mempunyai hubungan darah dan kekerabatan dengan Sultan-Sultan di Malaysia. Hendaknya pemerintah sekarang ini belajar dari sejarah agar tidak terantuk batu yang sama dan terperosok ke lubang yang sama, dua kali. []

May 19, 2016 1