Socratez: Diplomasi Rakyat Papua Menangi Hati Dunia

Penulis: Eben E. Siadari 11:09 WIB | Jumat, 20 Mei 2016, satuharapan.com

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengatakan, rakyat Papua sudah memenangi hati komunitas internasional dari berbagai level. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi meredam isu Papua bergerak di level G to G. Sedangkan rakyat Papua bergerak dari akar rumput.

“Indonesia kalah diplomasi bermartabat, jujur, tulus, benar dan berintegritas. Rakyat Papua dipercaya dan dihormati,” kata Socratez lewat pesan pendek kepada satuharapan.com.

Dalam beberapa pekan terakhir, Socratez diundang oleh anggota parlemen Selandia Baru ke negara itu. Dalam rangkaian perjalanannya di sana, ia menjelaskan perkembangan terbaru tentang konflik Papua kepada berbagai pihak di negara itu.

Ia mencontohkan kunjungan Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, kepada tokoh politik dan gereja Inggris pendukung Papua merdeka, Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth pada 11 Mei lalu. Kunjungan ini digambarkan sebagai upaya memberikan penjelasan akan kekeliruan pandangan tokoh politik dan gereja Inggris itu tentang Papua.

“Lord Harries mantan Uskup Oxford pendukung Papua merdeka adalah teman saya sudah 12 tahun sejak 2005. Beliau sudah undang saya tiga kali, dan terakhir tahun 2010. Kalau saya kunjungi UK, kami biasa ada percakapan masa depan bangsa Papua,” kata Sofyan.

“Supaya Indonesia tidak kehilangan muka, lebih baik dialog damai dengan ULMWP,” tutur Socratez. ULMWP adalah singkatan dari United Liberation Movement for West Papua, organisasi yang mewadahi berbagai kelompok pro-penentuan nasib sendiri di Papua.

Ia meyakini ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun ini. “Berarti bangsa-bangsa anggota MSG, Karibia dan Afrika akan bawa masalah West Papua ke Komisi 24 PBB tentang Dekolonisasi,” ujar dia.

“Dialog damai itu jalannya. Pemerintah RI dan ULMWP harus duduk berunding dijembatani pihak ketiga,” tambah dia.

Sementara itu pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aktivis Papua Itu Kita, Veronica Koram, dalam sebuah artikelnya di The Jakarta Post, mengatakan bahwa sudah selayaknya Jakarta berdialog dengan ULMWP, wadah bagi banyak organisasi di seluruh Papua dan memiliki mandat politik dan budaya yang sah untuk mewakili rakyat Papua.

Menurut dia, ULMWP memegang status pengamat di MSG sedangkan pemerintah Indonesia berstatus anggota asosiasi di MSG. “Jika pemerintah merongrong dan mengkriminalisasi ULMWP, itu tidak menghormati MSG sebagai forum diplomatik,” kata dia.

“Namun jika pemerintah serius berkomitmen untuk MSG, harus mengambil tawaran MSG untuk memediasi dialog damai antara pemerintah dan ULMWP,” ia menulis.

Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak ada masalah di Papua. Namun, kata dia, tindakannya pekan lalu ketika mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan kepada Lord Harries untuk mencoba meredam pembicaraan tentang masalah Papua justru menggambarkan ada masalah.

Apalagi bulan lalu Luhut juga pergi ke Fiji dan PNG untuk membahas Papua.

“Mengirim tokoh senior ke luar negeri dalam misi menyelamatkan muka, dan mengirimkan proxy seperti mantan presiden Timor Leste José Ramos-Horta ke Papua hanya menghindar dari akar masalah,” kata Veronica.

Padahal, menurut Veronica, akar masalahnya adalah pelanggaran HAM di Papua serta pelurusan sejarah dan kebebasan berekspresi yang dilanggar. Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus membuka dialog dengan ULMWP.

Di abad lalu, kata Veronica, mantan menteri luar negeri Ali Alatas menggambarkan Timor Timur sebagai “kerikil dalam sepatu” diplomasi bangsa Indonesia. Papua, kata dia, akan terus menjadi duri dalam daging sampai Indonesia akhirnya mendengarkan secara mendalam dan terlibat dalam dialog tentang aspirasi Papua, termasuk penentuan nasib sendiri.

Editor : Eben E. Siadari

May 20, 2016 1

Agar Daerah Kaya Tak Menuntut Merdeka

By Saad Saefullah, Posted on May 19, 2016, www.islampos.com

BARU-baru ini beredar secara viral foto di sosial media pengibaran bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dengan menyingkirkan bendera merah putih. Aparatpun terkesan membiarkan pengibaran ini terjadi.

Terjadi juga pemberian jatah yang sangat besar dalam pengelolaan hasil Sumber Daya Alam (SDA) di daerah-daerah yang pernah memberontak kepada pemerintah RI. Hal ini menyebabkan daerah-daerah kaya yang lain menjadi iri hati.

Mereka mengatakan bahwa hal ini seperti di sebuah keluarga di mana ada anak yang baik dan bandel dan sering meminta ini itu. Justru yang selalu dibelikan barang adalah anak yang bandel itu. Hal ini mendorong anak yang tidak bandel untuk menjadi bandel juga. Perumpamaan ini berlaku juga kepada daerah-daerah. Ini mendorong daerah-daerah yang tidak memberontak untuk memberontak.

Sebenarnya ada 3 point penting pengelolaan keuangan Pusat-Daerah. Isu pertama adalah beberapa persoalan mendasar yaitu ada peraturan bagi hasil tapi implementasinya kabur tentang hitung-hitungan bagi hasil itu. Juga ada kesimpangsiuran data misalnya antara pertamina atau PT Aneka Tambang dengan pemda dan dengan Multi National Corporation (MNC) yang beroperasi di daerah. Sehingga terjadi akal-akalan dari pemerintah pusat.

MNC pun tidak transparan dalam mengungkapkan data keuangan mereka sebagaimana diungkap oleh anggota-anggota DPR yang mengusulkan hak angket dalam bagi hasil Blok Cepu antara Exxon Mobil-Pemerintah RI c.q. Pertamina. Juga dalam bagi hasil Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Amien Rais baru-baru ini.

Isu kedua adalah birokrasi yang bobrok baik di pusat maupun daerah. Misalnya terjadi penundaaan pencairan dana sehingga lahirlah calo-calo anggaran. Juga terjadi proyek pembangunan tanpa tender karena pengusaha sudah memulai proyek tanpa adanya dana dari pemda mereka memakai dana sendiri. Mau tidak mau ketika dana cair mereka langsung ditunjuk pemda untuk menjadi pelaksana proyek.

Juga ada permasalahan pengelolaan SDA yang sebagian besar masih dikelola pusat. Ini menyebabkan pemda tidak mandiri. Sebagai contoh, dinas-dinas di daerah tidak bisa mendesain program. Juga tidak adanya transparansi dari pemerintah pusat dan daerah.

NGO dan CSO di daerah juga ada beberapa yang berkolusi dengan pemerintah daerah. Awalnya mereka bergandengan tangan dalam menekan pemerintah pusat dan DPR dalam hal APBD. Kemudian ujung-ujungnya mereka mendapat proyek-proyek dari pemerintah daerah.

Yang cukup menarik adalah studi kasus sejarah Riau yaitu tuntutan Riau Merdeka. Pada tahun 1956 ada Kongres Rakyat Riau di Bengkalis. Kongres ini menghasilkan 3 opsi yaitu bergabung dengan Malaya, bergabung dengan NKRI, atau berdiri sendiri alias merdeka. Tetapi ketika itu pilihannya adalah bergabung dengan NKRI.

Kontrak Politik bergabung dengan NKRI ditinjau kembali ketika pada tahun 1994 ada kelaparan di daerah Kampung Giri, Riau. Peristiwa ini mendorong beberapa intelektual Riau untuk mengadakan Kongres Rakyat Riau yang memutuskan Riau harus merdeka karena Negara ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2000 kembali diadakan Kongres Rakyat Riau yang menghasilkan 3 opsi yaitu Merdeka, Otonomi, atau Federal.

Di sini terlihat ada kesan pemerintah pusat tidak percaya kepada daerah. Pada tahun 2000 terjadi deadlock pembicaraan mengenai Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Blok CPP di Riau antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi Riau.

Pemerintah pusat lebih percaya kepada bangsa asing dari pada pemerintah Riau yang nota bene adalah bangsa sendiri, seolah-olah Riau adalah jajahan Jakarta yang diperas terus-menerus.

Sebagai contoh adalah Pulau Singkep setelah timahnya habis ditinggalkan dalam keadaan rusak dan sekarang menjadi seperti Pulau Hantu karena sepi dan tidak terurus. Pulau Singkep kemudian juga jadi daerah tertinggal dan kantong kemiskinan.

Memang ada tradisi pada pemerintah Indonesia bahwa daerah-daerah yang setia kepada NKRI tidak diurus. Hanya daerah yang memberontak saja yang diberikan gula-gula, diperhatikan, dan diberikan kue pembangunan serta dikabulkan sebagian besar tuntutannya.

Sebagaimana bisa dilihat dalam sejarah bahwa Sumatra Barat dibangun setelah terjadi pemberontakan PRRI, Sulawesi Utara dibangun setelah Permesta. Papua dan Aceh diberikan Otonomi Khusus. Bahkan Mantan Anggota GAM diberikan gaji bulanan (tunjangan) dan tanah.

Ini merupakan preseden buruk. Ini akan mendorong daerah-daerah kaya yang selama ini baik-baik saja dan tidak banyak menuntut untuk menuntut lebih banyak atau bahkan memberontak oleh karena yang memberontaklah yang diperhatikan dan diberi gula-gula.

Kalau daerah kaya itu berada di perbatasan dengan negara lain maka ini akan lebih berbahaya lagi. Hal ini bisa dilihat pada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat. Ada jurang kesejahteraan yang sangat dalam antara wilayah RI dengan Malaysia. Ini menyebabkan WNI yang di perbatasan itu ingin merdeka saja. Seharusnya wilayah perbatasan jangan dijadikan halaman belakang RI tetapi beranda depan RI.

Kabupaten Sambas dan penduduknya berkiblat ke Malaysia bukan NKRI. Hal ini disebabkan akses ke Malaysia jauh lebih mudah dari pada ke RI. Baik akses jalan maupun komunikasi.

Di daerah Riau, Kepualuan Riau dan provinsi-provinsi di Kalimantan bahkan para Sultan atau bangsawan pemangku adat mempunyai hubungan darah dan kekerabatan dengan Sultan-Sultan di Malaysia. Hendaknya pemerintah sekarang ini belajar dari sejarah agar tidak terantuk batu yang sama dan terperosok ke lubang yang sama, dua kali. []

May 19, 2016 1

Solomons PM Reiterates Papua Stand

7:57 am on 18 May 2016, Radio NZ

The Solomon Islands prime minister has reiterated his support for full membership of the Melanesian Spearhead Group for the United Liberation Movement of West Papua.

Manasseh Sogavare, who is also the chairman of the MSG, has returned from a visit to Port Vila where he announced his intention to support Vanuatu and push to elevate the Liberation Movement from its current observer status in the group.

He also confirmed his plan to request United Nations intervention in West Papua due to ongoing alleged human rights abuses by the Indonesian security forces

Mr Sogavare has criticised Indonesia for not taking up repeated efforts by the MSG and Pacific Islands governments to establish dialogue with Jakarta over concerns about West Papua.

United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, AndyAyamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), — United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, Andy Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), Photo: MSG

May 18, 2016 0

OPM Iginkan Adanya Keadilan

KEEROM – Jubi – Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menilai Pemerintah belum menjamin keadilan maupun perdamaian bagi rakyat Papua. Untuk itu .TPN- OPM akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom tentang kebijakan negara dalam pembangunan program percepatan maupun segala bentuk pembangunan yang ada di Papua, sehingga OPM mengiginkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkan Panglima Jenderal TPN- OPM Militer 1 Wilayah Mamta, Agustinus Chris

.Untuk itu lanjutnya, OPM akan menekankan kepada pemerintah tentang kedamaian. OPM mengatakan, di Tahun 2015 lalu, OPM telah menyampaikan dekrit kembali kepada undang- undang dasar 1971. dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi Induk, yang memiliki sayap pertahanan militer tentara pembebasan yang sedang menduduki di seluruh tanah air. Dan Satu hal yang saya sangat dirindukan oleh OPM adalah keamanan dan keadilan.

Dikatakan, markas Victoria yang didirikan oleh pendidiri OPM yaitu Yakob Pray, dengan tujuan pepera tidak adil. “ Jadi saya katakan tentang OPM bukan suatu gerakan GPK, tapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah menuntut keadilan dan kedamaian maupun kemanisme internasional. Jadi TNI, Polri maupun Pemerintah yang mengatakan OPM sebagai GPK tidak benar. Sebab OPM hanya mempertahankan identitas bangsa Papua Barat di negerinya sendiri dan ini merupakan norma dan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Maka OPM adalah penentang Pepera,” tegasnya kepada wartawan saat ditemui di wilayah Perbatasan RI- PNG, Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Senin (16/5) kemarin.

Dijelaskan, pada tanggal 1 Mei 2016 lalu, terjadi reaksi yang dilakukan oleh rakyat Papua tentang 1 Mei, adalah penyerahan administrasi dari Belanda ke Indonesia. Dengan perjanjian bahwa 1969 akan diadakan pemilihan umum.

“Apakah Papua mau merdeka atau mau bergabung dengan Indonesia. Tetapi pada saat itu, satu suara satu Orang. Namum telah diganti oleh Pemerintah Pusat menjadi bukan satu suara satu Orang, tapi menjadi musyawarah. Musyawarah dalam arti, satu Orang mewakili ribuan orang untuk menentukan nasib. Tapi dalam satu Orang itu, bukan memihak bangsa Papua, tapi memihak bangsa Indonesia,”ujar Agustinus.

Dengan kejadian itu akan menjadi soal pokok bagi rakyat Papua, sehingga berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). “ OPM berdiri karena bukan suara satu Orang. Apabila telah terjadi bahwa Tahun 1969 semua mengakui bahwa Orang Papua tetap dengan Indonesia, maka OPM dibawah pendiri OPM Jakob Pray memproklamasikan kemerdekaan negara Papua Barat 1971 di Waris, Kabupaten Keerom. Jadi OPM 1971 dengan 1 Juli 1971 penentang pepera dan menganggap tidak adil,” teganya.

Untuk itu, OPM menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, apakah telah berpikir soal ini, karena sebagai negara demokrasi, bahwa pepera 1 suara satu Orang belum menyentuh. Jadi agenda OPM pencabutan, pencucikan, menghabiskan 1969 perlu dihapuskan dari perserikatan bangsa- bangsa, karena itu merupakan tujuan dari gerakan OPM untuk menghapuskan karena menganggap tidak menyentuh hukum dan kemanisme peraturan internasional, mengenai satu suara satu Orang, sehingga pihak OPM menekan dan mempertayakan kepada Pusat,”bebernya.

Apabil pemerintah Pusat tetap mempertahankan bahwa Papua bagian dari NKRI, melalui satu suara satu Orang, maka OPM peryatakan kepada pemerintah Pusat. “ dengan persoalan ini saya akan sampaikan kepada Presiden RI untuk mempertimbangkan hal ini tentang Papua, sebab Papua bukan bangsa Indonesia, Papua adalah Bangsa Melanesia,” ungkap Agustinus.

Ditambahkan, OPM tetap mendukung kedamaian, tetapi OPM berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk mengambil masyarakat Keerom , baik itu masyarakat dari Skofro, Uskar, Wembi, Yetti yang masih berada di Kemp OPM segera ditarik pulang ke Kampung halamannya masing- masing dan memperhatikan dengan baik. “ Apabila telah ditarik dan tidak diperhatikan, kami OPM tetap mengadakan perlawanan. Saya katakan seperti ini, agar tidak rugi dalam pendidikan dan lain sebagainya, karena Papua Barat bukan urusan dalam negeri, tepi urusan internasional,” tegasnya. (rhy/don)

May 17, 2016 1

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan

Pres Perdana Menteri Kepulauan Solomon, May 17, 2016

Memberikan status keanggotaan penuh kepada Perserikatan Gerakan untuk Pembebasan West Papua (PGPWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dipertanggungjawabkan karena Indonesia telah memintakan keanggotaan ke blog regional ini hanya dalam rangka melindungi kepentinganya sendiri daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu pelanggaran HAM serius di West Papua.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyatakan ini para Konperensi Pers di Honiara International Airport VIP Lounge kemarin dalam perjalanan pulang dari Vanuatu di mana ia berkesempatan bertemu dengan teman sejawat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan satu delegasi dari para pemimpin United Liberation Front for West Papua (ULMWP) di samping isu pemenangan Pacific Games.

Salah satu isu yang dibahas antara para Perdana Menteri Melanesia ialah mosi yang akan diajukan oleh Perdana Menteri Salwai pada KTT Pemimpin MSG mendatang di Port Moresby, Papua New Guinea untuk memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP yang mana mendapatkan dukungan penuh dari PM Sogavare.

Dalam pertemuan antara PM Sogavare dan delegasi ULMWP, pihak ULMWP menyerahkan dua petisi untuk dipertimbangkan oleh Ketua MSG untuk diskusi pada KTT Pemimpin mendatang dan termasuk menaikkan status keanggotaan ULMWP di MSG dan permntaan untuk intervensi PBB ke West Papua untuk menetralisir tingkat genosida yang semakin meningkan dari waktu ke waktu.

Yang Mulia Sogavare menyampaikan dalam Konperensi Pers bahwa penolakan yang nyata dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Moresby pada tahun 2015 unuk mengirimkan misi penemuan fakta ke West Papua dan juga penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG menunjukkan dengan kepada posisi MSG terhadap isu West Papua memiliki dasar yang begitu kuat untuk menaikkan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh.

“Indonesia memberikan MSG tidak ada alternatif untuk membawakan isu-isu West Papua ke atas meja untuk dibahas, selain meningkatkan status West Papua dari Peninjau menjadi anggota penuh, sehingga para Pemimpin MSG dapat berdiskusi tentang isu-isu West Papua secara lebih strategis,”

katanya.

PM Sogavare bersikeras bahwa Indonesia akan terus-menerus menganggap remeh isu-isu HAM West Papua sampai ada kemungkinan Resolusi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang West Papua dicapai di masa depan.

Dia katakan sebagai Ketua, MSG akan membawa hal-hal seperti ini sebagai isu-isu prioritas untuk disinggung.

Perdana Menteri katakan peristiwa-peristiwa terbaru tentang pelanggaran HAM di West Papua terus-menerus terjadi dan mengemuka, akan tetapi penolakan Presiden Republik Indonesia untuk bertemu di Jakarta untuk menyampaikan posisi MSG terhadap West Papua adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia punya alasan-alasan lain sehingga bergabung dengan MSG, lain daripada membahas isu-isu pelanggaran HAM di West Papua.

Dikatakannya sikap Presiden Indonesia yang tidak punya komitmen memberi jaminan kepada MSG untuk mengangkat hal ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disampaikan.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan ia tahu bahwa dengan mengatakan bahwa begitu ULMWP diberikan status Peninjau pada KTT MSG 2015, situasi tensi di West Papua telah menjadi lebih tinggi, menyebabkan penduduk pribumi saat ini sudah berada dalam kondisi terancam punah.

Minggu lalu, saat berada di Port Vila, Perdana Menteri Sogavare katakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialogue memberinya alasan kuat untuk membawa persoalan ini kembali ke MSG, menambahkan bahwa “Indonesia telah melintas batas, karena itu kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.”

May 17, 2016 1

ULMWP Bicara: Fokus Pada Pembangunan Bangsa

Kabar Mapegaa – Yogyakarta (KM)—Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan ULMWP ingin menjauhkan dari advokasi dan melangka ke pembangunan bangsa.

Sekjen ULMWP, Octo Mote, mengatakan Papua Barat mendapatkan dukungan internasional untuk mendorong pemerintahan sendiri,maka mereka perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa.

Tuan Mote, sekarang ada di Honiara untuk menghadiri KTT MSG. Dia mengatakan, Organisasi harus mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi, pelatihan perawatan yang profesional pada kesehatan dan membantu orang mempersiapkan, menghadapi dampak-dampak pada perubahan iklim.

Lanjut lagi, Mote, kami akan mencari bantuan, dalam hal ini dari negara-negara pulau kecil khsusnya dari ACP.

Perdana Menteri Salomon, Manasye Sogavare, mengatakan ini langkah positif karena bisa meyakinkan Jakarta bahwa West Papua serius menjaga diri-sendiri dan mengembangkan sumber daya alam mereka.

Sebagai bagian dari kepercayaan pada MSG solidaritas, Papua Barat tidak bisa salah jika menyelaraskan politik dan ekonomi, tutup Sogavare.

Sumber: Radio NZ

May 16, 2016 0

Status ULMWP Jadi Anggota Penuh Agenda Utama KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 19:13 WIB | Sabtu, 14 Mei 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu agenda utama konferensi tingkat tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, adalah membagas peningkatan status keanggotaan United Liberation of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan akan hal itu ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibukota negara Kepulauan Solomon, hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Rombongan datang ke Port Vila – tempat awal direncanakan untuk KTT Pemimpin MSG tahun ini – dengan niat menghadirkan dua poin petisi dengan pemimpin MSG. (pmpresssecretariat.com)

Editor : Eben E. Siadari

May 14, 2016 1

Dewan Pers : Kita Pernah Gagal Di Timor Leste, Jangan Terjadi Lagi Di Papua

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Presetyo mengingatkan media di Jakarta agar memberitakan persoalan yang terjadi di Papua secara intens.

“Kita tentu tidak ingin pengalaman di Timor Leste terulang di Papua. Saat itu, bisa dikatakan tidak ada berita-berita yang kritis, yang secara jernih melihat ketimpangan-ketimpangan pembangunan di Timor Leste,” kata Ketua Dewan Pers dalam diskusi Update Papua di Hall Dewan Pers, Rabu (11/5/2016) lalu.

Situasi ini, menurut Ketua Dewan Pers, terjadi lagi di Papua saat ini. Situasi ini menuntut adanya revitalisasi peran pers, terkait liputan-liputan tentang persoalan Papua. Diskusi dan update informasi tentang Papua harus diintensifkan bukan hanya oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil tapi juga oleh insan pers.

“Kita tau, wartawan media nasional di Papua seringkali dirotasi atau di tarik karena dianggap berita-beritanya tidak punya nilai. Lalu wartawan-wartawan yang menulis tentang isu-isu yang rawan seperti politik juga dianggap membawa resiko buat wartawan tersebut,” kata Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley

Lanjutnya, Dewan Pers berharap media massa nasional bisa menempatkan wartawannya yang berpengalaman di Papua agar bisa memberitakan Papua secara intensif.

Ia menambahkan, saat Timor Leste masih menjadi bagian Indonesia, media Indonesia hanya menulis kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ke Timor Leste yang disambut dengan tarian-tarian seolah-olah masyarakat di Timor Leste itu menginginkan dan memimpikan menjadi bagian dari Indonesia. Media hampir tidak pernah menulis masalah-masalah di luar kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ini, seperti ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Sehingga ketika Presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie memberikan opsi Otonomi Khusus atau Merdeka, kita percaya bahwa Timor Leste akan memilih tetap bersama Indonesia. Apa yang terjadi? 90 persen rakyat Timor Leste memilih merdeka,” katanya.

Pengalaman Timor Leste ini menunjukkan pers Indonesia gagal memberikan fakta-fakta dan gagal memberikan informasi kepada pemerintah.

“Kita pernah gagal di Timor Leste, jangan terjadi lagi di Papua,” harap Ketua Dewan Pers ini. (*)

May 14, 2016 1

Ketua MSG Sogavare Desak PBB Turun Tangan Soal Papua

Sabtu, 14 Mei 2016 | 09:47 WIB

TEMPO.CO, Port Vila- Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Mannasseh Sogavare mengatakan MSG mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan terhadap masalah di Papua Barat (Papua).

Sogavare yang saat ini menjabat Perdana Menteri Kepulauan Solomon menjelaskan, sejak Papua mendapatkan status pengamat di MSG tahun lalu, situasi Papua di wilayah Indonesia menjadi lebih tegang dan masyarakat adat Papua dalam situasi “diambang kepunahan.”

Selain meminta PBB segera melakukan intervensi seperti dilansir radionz.co.nz, 13 Mei 2016, Sogavare juga telah mendeklarasikan dukungan negaranya kepada Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP) yang mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh MSG.

Permintaan ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh di MSG, menurut Sogavare, akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni ini.

Sogavare berada di Port Vila, Vanuatu saat menjelaskan tentang desakannya agar PBB turun tangan dalam kasus Papua dan agenda pembahasan status ULMPW di MSG.

Di Port Vila, Sogavare bertemu rekannya Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu. Keduanya memberikan dukungan kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam pertemuan tingkat tinggi MSG Juni nanti di Port Moresby, Papua Nugini.

Meski pertemuan tinggi MSG baru berlangsung Juni nanti, namun 3 anggota MSG dipastikan mendukung ULMWP mendapat status anggota penuh, yakni Kepuluan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Dua anggota lainnya, Fiji dan Papua Nugini belum memberikan sinyal yang jelas.

Awal tahun ini, Sogavare telah menawarkan diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Namun Jokowi menolak tawaran itu.

MSG juga telah menerima laporan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia tentang situasi yang dihadapi rakyat Papua. Sehingga menurut Sogavare, dalam pertemuan tingkat tinggi MSG nanti mengagendakan permintaan kepada PBB untuk melakukan aksi terhadap masalah genosida sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua.

RADIONNZ.CO.NZ | MARIA RITA

May 14, 2016 1

20 Uskup Negara-negara Melanesia Turun ke Papua, Ada Apa?

Rabu, 13 April 2016

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tanpa banyak menarik perhatian pemberitaan media mainstream Jakarta, sebanyak 20 uskup Gereja Katolik Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengunjungi Jayapura akhir pekan lalu. Di antara mereka yang datang, adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon Islands, Adrian Smith.

Media Australia, abc.net.au, yang pertama kali melaporkan adanya kunjungan itu, tidak menyebutkan kapan persisnya para uskup menginjakkan kaki di Papua. Namun menurut Markus Haluk, tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang turut menghadiri misa yang diadakan para uskup itu, rombongan uskup tiba di Jayapura pada hari Jumat 8 April pukul 09:00. Mereka pulang pada hari Sabtu pukul 14:00.

“Sebanyak 20 uskup, tiga dari Solomon Island dan 17 dari Papua Nugini. Selain itu ada 2 pastor imam dan dua suster,” kata Markus Haluk lewat pesan singkat kepada satuharapan.com.

Di antara agenda mereka adalah mengunjungi STFT Fajar Timur, RS Katolik Dian Harapan, pertemuan dengan uskup-uskup Papua dan misa bersama.

Para aktivis setempat mengatakan kunjungan para uskup itu terkesan mendadak dan tidak diumumkan secara luas. Bis dan personel militer dilaporkan mengangkut dan mendampingi mereka selama kunjungan ke Papua.

Frederika Korain, aktivis dan pengacara di Papua, mengatakan kunjungan para uskup itu sama sekali tak terduga.

“Merupakan kejutan besar bagi kami, karena sudah puluhan tahun tidak ada delegasi sebesar itu datang ke tanah kami,” kata dia, kepada abc.net. au.

Ia menambahkan, dirinya baru mengetahui adanya kunjungan itu pada hari pertama mereka tiba di Papua, pada sore hari. Info tersebut ia dapatkan dari pelajar yang bertemu dengan para uskup.

“Mereka datang dari perbatasan Papua Nugini dengan mengendarai bis militer, dikawal oleh personel militer, beberapa di antara mereka berseragam, yang lainnya tidak,” kata Frederika.

Para aktivis yang mendengar adanya kunjungan itu, segera mencoba berbagai cara untuk datang dan menemui mereka. Namun, kata Frederika, pengawal oleh personel militer sangat ketat dan ia menilai kunjungan para uskup ke Papua agak tertutup.

Sebuah kelompok perempuan Katolik di Papua mengatakan, kunjungan para uskup dari negara-negara Pasifik Selatan ini adalah semacam misi pencarian fakta (fact finding).

Apakah mereka dapat menemukan fakta yang sebenarnya di Papua?

“Saya pikir mereka tidak akan mendapatkan gambaran yang akurat tentang kehidupan di Jayapura. Mereka tidak punya waktu bertemu dengan penduduk biasa,” kata Frederika.

Kendati demikian, kedatangan para uskup itu tetap mendapat apresiasi. Kedatangan mereka diharapkan dapat memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di Papua.

“Kami mendapat pernyataan yang jelas, khususnya dari presiden Bishop Conference, yang bertemu dengan Uskup Agung Jayapura. Bahwa mereka akan datang lagi dan ingin mendengarkan apa yang terjadi di sini (Papua),” kata Frederika.

Menurut Markus Haluk, pertemuan ini adalah inisiatif dari para uskup Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Hanya saja mereka diantar dan dijemput dengan mobil bis Kodam 17 Cendrawasih.

“Tanggapan saya, kami menyambut baik kunjungan bersejarah uskup Solomon dan Papua Nugini. Sudah saatnya uskup-uskup Melanesia dari Papua Nugini dan Solomon mendengar, melihat langsung, tangisan penderitaan umat pribumi Katolik (Kristen) Melanesia di West Papua,” kata Markus Haluk.

“Sudah waktunya para uskup Melanesia dan Oceania, Australia, Selandia Baru, Asia, Eropa, Uni Eropa, AS bahkan Bapa Suci Paus Fransiskus, mendoakan kami guna menyelamatkan umat Tuhan di Melanesia, Papua Barat yang sedang menuju kepunahan,” kata dia.

Sebelum ini, Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, telah membuka kembali mata dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua dengan terungkapnya laporan yang disajikan sebuah tim pencari fakta yang mereka kirim ke Papua.

Dalam laporan itu dikatakan warga Papua dipukuli, diintimidasi, disiksa, diculik bahkan dibunuh di Papua.

Isi laporan ini dihimpun oleh Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua yang dibentuk oleh Brisbane Catholic Justice and Peace Commission, menyusul kunjungan mereka ke Papua pada bulan Februari.

Laporan itu mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan itu juga membandingkannya dengan sebuah genosida dalam gerak lambat dan menyatakan bahwa “orang (pemerintah) Indonesia ingin mengganti agama Kristen dengan Islam”.

Penulis laporan tersebut, Suster Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, berangkat ke Papua didampingi oleh oleh executive officer Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Selama misi pencarian fakta, mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong.

Belum diketahui apakah isi laporan mereka akan menjadi sikap resmi Gereja Katolik.

TNI Amati Sikap Gereja Katolik

Berkaitan dengan kunjungan para uskup tersebut, menurut Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, pemerintah pusat khususnya TNI, selalu berusaha mengamati sikap dan posisi gereja, dalam konstelasi konflik di Papua.

Hanya saja, kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, Senin (11/4), di Papua jumlah gereja banyak. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan mengenai posisi mereka dalam menyikapi keinginan sementara kalangan rakyat Papua yang menuntut ingin menentukan nasib sendiri (self determination).

Menurut Adriana, sikap Gereja Katolik lebih dapat dibaca antara lain karena hirarki organisasinya yang jelas.

“Gereja di Papua kan banyak. Saya melihat Katolik lebih mudah membacanya,” tutur dia.

Sikap Gereja Katolik selama ini, kata Adriana, adalah fokus pada misi kemanusiaan. Itu sebabnya, kata Adriana, Gereja Katolik sangat menentang pelanggaran HAM di Papua.

Namun, ia menambahkan, dalam hal perjuangan untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka di kalangan rakyat Papua, sikap Gereja Katolik sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Duta Besar Indonesia untuk Vatikan.

Menurut Adriana, Paus mengatakan kepada Dubes, bahwa Gereja Katolik tetap mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun di sisi lain, pemerintah pusat harus memperhatikan Papua secara serius.

“Paus sudah menyampaikan kepad Dubes kita bahwa Vatikan mendukung Indonesia, Papua di dalam Indonsia, tetapi tolong perhatikan Papua,” tutur Adriana, menirukan pesan Paus.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Gereja Katolik tentang hal ini.

Di luar Katolik, diakui oleh Adriana, banyak juga gereja yang pro-kemerdekaan. “Jemaatnya juga banyak dan mereka mendukung adanya dialog. Dan mereka sudah sampai pada tuntutan yang konkret. Mereka umumnya bicara tentang hal yang sama. Apalagi kalau bicara tentang pelanggaran HAM, suaranya sama,” kata Adriana

“Dari TNI yang paling dikahwatirkan memang posisi gereja Katolik. Kalau sudah diasumsikan bahwa mereka pro kepada merdeka, itu yang paling ditakuti tentara. Sejauh ini belum. Posisi gereja membela kemanusiaan, bukan pro kemerdekaan.”

Laporan lengkap dari hasil kunjungan para uskup ini, menurut radionz.co.nz diharapkan rampung pada akhir bulan ini.

Editor : Eben E. Siadari

May 13, 2016 1