Solomons PM Reiterates Papua Stand

7:57 am on 18 May 2016, Radio NZ

The Solomon Islands prime minister has reiterated his support for full membership of the Melanesian Spearhead Group for the United Liberation Movement of West Papua.

Manasseh Sogavare, who is also the chairman of the MSG, has returned from a visit to Port Vila where he announced his intention to support Vanuatu and push to elevate the Liberation Movement from its current observer status in the group.

He also confirmed his plan to request United Nations intervention in West Papua due to ongoing alleged human rights abuses by the Indonesian security forces

Mr Sogavare has criticised Indonesia for not taking up repeated efforts by the MSG and Pacific Islands governments to establish dialogue with Jakarta over concerns about West Papua.

United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, AndyAyamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), — United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, Andy Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), Photo: MSG

May 18, 2016 0

OPM Iginkan Adanya Keadilan

KEEROM – Jubi – Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka (OPM) menilai Pemerintah belum menjamin keadilan maupun perdamaian bagi rakyat Papua. Untuk itu .TPN- OPM akan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, Provinsi Papua maupun Kabupaten Keerom tentang kebijakan negara dalam pembangunan program percepatan maupun segala bentuk pembangunan yang ada di Papua, sehingga OPM mengiginkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua.

Hal tersebut diungkapkan Panglima Jenderal TPN- OPM Militer 1 Wilayah Mamta, Agustinus Chris

.Untuk itu lanjutnya, OPM akan menekankan kepada pemerintah tentang kedamaian. OPM mengatakan, di Tahun 2015 lalu, OPM telah menyampaikan dekrit kembali kepada undang- undang dasar 1971. dimana Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi Induk, yang memiliki sayap pertahanan militer tentara pembebasan yang sedang menduduki di seluruh tanah air. Dan Satu hal yang saya sangat dirindukan oleh OPM adalah keamanan dan keadilan.

Dikatakan, markas Victoria yang didirikan oleh pendidiri OPM yaitu Yakob Pray, dengan tujuan pepera tidak adil. “ Jadi saya katakan tentang OPM bukan suatu gerakan GPK, tapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah menuntut keadilan dan kedamaian maupun kemanisme internasional. Jadi TNI, Polri maupun Pemerintah yang mengatakan OPM sebagai GPK tidak benar. Sebab OPM hanya mempertahankan identitas bangsa Papua Barat di negerinya sendiri dan ini merupakan norma dan keadilan, kebenaran dan kejujuran. Maka OPM adalah penentang Pepera,” tegasnya kepada wartawan saat ditemui di wilayah Perbatasan RI- PNG, Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Senin (16/5) kemarin.

Dijelaskan, pada tanggal 1 Mei 2016 lalu, terjadi reaksi yang dilakukan oleh rakyat Papua tentang 1 Mei, adalah penyerahan administrasi dari Belanda ke Indonesia. Dengan perjanjian bahwa 1969 akan diadakan pemilihan umum.

“Apakah Papua mau merdeka atau mau bergabung dengan Indonesia. Tetapi pada saat itu, satu suara satu Orang. Namum telah diganti oleh Pemerintah Pusat menjadi bukan satu suara satu Orang, tapi menjadi musyawarah. Musyawarah dalam arti, satu Orang mewakili ribuan orang untuk menentukan nasib. Tapi dalam satu Orang itu, bukan memihak bangsa Papua, tapi memihak bangsa Indonesia,”ujar Agustinus.

Dengan kejadian itu akan menjadi soal pokok bagi rakyat Papua, sehingga berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM). “ OPM berdiri karena bukan suara satu Orang. Apabila telah terjadi bahwa Tahun 1969 semua mengakui bahwa Orang Papua tetap dengan Indonesia, maka OPM dibawah pendiri OPM Jakob Pray memproklamasikan kemerdekaan negara Papua Barat 1971 di Waris, Kabupaten Keerom. Jadi OPM 1971 dengan 1 Juli 1971 penentang pepera dan menganggap tidak adil,” teganya.

Untuk itu, OPM menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, apakah telah berpikir soal ini, karena sebagai negara demokrasi, bahwa pepera 1 suara satu Orang belum menyentuh. Jadi agenda OPM pencabutan, pencucikan, menghabiskan 1969 perlu dihapuskan dari perserikatan bangsa- bangsa, karena itu merupakan tujuan dari gerakan OPM untuk menghapuskan karena menganggap tidak menyentuh hukum dan kemanisme peraturan internasional, mengenai satu suara satu Orang, sehingga pihak OPM menekan dan mempertayakan kepada Pusat,”bebernya.

Apabil pemerintah Pusat tetap mempertahankan bahwa Papua bagian dari NKRI, melalui satu suara satu Orang, maka OPM peryatakan kepada pemerintah Pusat. “ dengan persoalan ini saya akan sampaikan kepada Presiden RI untuk mempertimbangkan hal ini tentang Papua, sebab Papua bukan bangsa Indonesia, Papua adalah Bangsa Melanesia,” ungkap Agustinus.

Ditambahkan, OPM tetap mendukung kedamaian, tetapi OPM berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk mengambil masyarakat Keerom , baik itu masyarakat dari Skofro, Uskar, Wembi, Yetti yang masih berada di Kemp OPM segera ditarik pulang ke Kampung halamannya masing- masing dan memperhatikan dengan baik. “ Apabila telah ditarik dan tidak diperhatikan, kami OPM tetap mengadakan perlawanan. Saya katakan seperti ini, agar tidak rugi dalam pendidikan dan lain sebagainya, karena Papua Barat bukan urusan dalam negeri, tepi urusan internasional,” tegasnya. (rhy/don)

May 17, 2016 1

Keanggotaan Penuh untuk ULMWP Dapat Dipertanggungjawabkan

Pres Perdana Menteri Kepulauan Solomon, May 17, 2016

Memberikan status keanggotaan penuh kepada Perserikatan Gerakan untuk Pembebasan West Papua (PGPWP) dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dapat dipertanggungjawabkan karena Indonesia telah memintakan keanggotaan ke blog regional ini hanya dalam rangka melindungi kepentinganya sendiri daripada terlibat dalam dialog tentang isu-isu pelanggaran HAM serius di West Papua.

Perdana Menteri Manasseh Sogavare menyatakan ini para Konperensi Pers di Honiara International Airport VIP Lounge kemarin dalam perjalanan pulang dari Vanuatu di mana ia berkesempatan bertemu dengan teman sejawat Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai dan satu delegasi dari para pemimpin United Liberation Front for West Papua (ULMWP) di samping isu pemenangan Pacific Games.

Salah satu isu yang dibahas antara para Perdana Menteri Melanesia ialah mosi yang akan diajukan oleh Perdana Menteri Salwai pada KTT Pemimpin MSG mendatang di Port Moresby, Papua New Guinea untuk memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP yang mana mendapatkan dukungan penuh dari PM Sogavare.

Dalam pertemuan antara PM Sogavare dan delegasi ULMWP, pihak ULMWP menyerahkan dua petisi untuk dipertimbangkan oleh Ketua MSG untuk diskusi pada KTT Pemimpin mendatang dan termasuk menaikkan status keanggotaan ULMWP di MSG dan permntaan untuk intervensi PBB ke West Papua untuk menetralisir tingkat genosida yang semakin meningkan dari waktu ke waktu.

Yang Mulia Sogavare menyampaikan dalam Konperensi Pers bahwa penolakan yang nyata dari Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini oleh para pemimpin Pacific Islands Forum di Port Moresby pada tahun 2015 unuk mengirimkan misi penemuan fakta ke West Papua dan juga penolakan Presiden Indonesia untuk bertemu dengan dirinya dalam kapasitasnya sebagai Ketua MSG menunjukkan dengan kepada posisi MSG terhadap isu West Papua memiliki dasar yang begitu kuat untuk menaikkan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh.

“Indonesia memberikan MSG tidak ada alternatif untuk membawakan isu-isu West Papua ke atas meja untuk dibahas, selain meningkatkan status West Papua dari Peninjau menjadi anggota penuh, sehingga para Pemimpin MSG dapat berdiskusi tentang isu-isu West Papua secara lebih strategis,”

katanya.

PM Sogavare bersikeras bahwa Indonesia akan terus-menerus menganggap remeh isu-isu HAM West Papua sampai ada kemungkinan Resolusi Perserikatan bangsa-Bangsa tentang West Papua dicapai di masa depan.

Dia katakan sebagai Ketua, MSG akan membawa hal-hal seperti ini sebagai isu-isu prioritas untuk disinggung.

Perdana Menteri katakan peristiwa-peristiwa terbaru tentang pelanggaran HAM di West Papua terus-menerus terjadi dan mengemuka, akan tetapi penolakan Presiden Republik Indonesia untuk bertemu di Jakarta untuk menyampaikan posisi MSG terhadap West Papua adalah indikasi yang jelas bahwa Indonesia punya alasan-alasan lain sehingga bergabung dengan MSG, lain daripada membahas isu-isu pelanggaran HAM di West Papua.

Dikatakannya sikap Presiden Indonesia yang tidak punya komitmen memberi jaminan kepada MSG untuk mengangkat hal ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disampaikan.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan ia tahu bahwa dengan mengatakan bahwa begitu ULMWP diberikan status Peninjau pada KTT MSG 2015, situasi tensi di West Papua telah menjadi lebih tinggi, menyebabkan penduduk pribumi saat ini sudah berada dalam kondisi terancam punah.

Minggu lalu, saat berada di Port Vila, Perdana Menteri Sogavare katakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialogue memberinya alasan kuat untuk membawa persoalan ini kembali ke MSG, menambahkan bahwa “Indonesia telah melintas batas, karena itu kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih tegas.”

May 17, 2016 1

ULMWP Bicara: Fokus Pada Pembangunan Bangsa

Kabar Mapegaa – Yogyakarta (KM)—Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan ULMWP ingin menjauhkan dari advokasi dan melangka ke pembangunan bangsa.

Sekjen ULMWP, Octo Mote, mengatakan Papua Barat mendapatkan dukungan internasional untuk mendorong pemerintahan sendiri,maka mereka perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa.

Tuan Mote, sekarang ada di Honiara untuk menghadiri KTT MSG. Dia mengatakan, Organisasi harus mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi, pelatihan perawatan yang profesional pada kesehatan dan membantu orang mempersiapkan, menghadapi dampak-dampak pada perubahan iklim.

Lanjut lagi, Mote, kami akan mencari bantuan, dalam hal ini dari negara-negara pulau kecil khsusnya dari ACP.

Perdana Menteri Salomon, Manasye Sogavare, mengatakan ini langkah positif karena bisa meyakinkan Jakarta bahwa West Papua serius menjaga diri-sendiri dan mengembangkan sumber daya alam mereka.

Sebagai bagian dari kepercayaan pada MSG solidaritas, Papua Barat tidak bisa salah jika menyelaraskan politik dan ekonomi, tutup Sogavare.

Sumber: Radio NZ

May 16, 2016 0

Status ULMWP Jadi Anggota Penuh Agenda Utama KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 19:13 WIB | Sabtu, 14 Mei 2016

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu agenda utama konferensi tingkat tinggi pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, adalah membagas peningkatan status keanggotaan United Liberation of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh di MSG.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan akan hal itu ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibukota negara Kepulauan Solomon, hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Rombongan datang ke Port Vila – tempat awal direncanakan untuk KTT Pemimpin MSG tahun ini – dengan niat menghadirkan dua poin petisi dengan pemimpin MSG. (pmpresssecretariat.com)

Editor : Eben E. Siadari

May 14, 2016 1

Dewan Pers : Kita Pernah Gagal Di Timor Leste, Jangan Terjadi Lagi Di Papua

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Presetyo mengingatkan media di Jakarta agar memberitakan persoalan yang terjadi di Papua secara intens.

“Kita tentu tidak ingin pengalaman di Timor Leste terulang di Papua. Saat itu, bisa dikatakan tidak ada berita-berita yang kritis, yang secara jernih melihat ketimpangan-ketimpangan pembangunan di Timor Leste,” kata Ketua Dewan Pers dalam diskusi Update Papua di Hall Dewan Pers, Rabu (11/5/2016) lalu.

Situasi ini, menurut Ketua Dewan Pers, terjadi lagi di Papua saat ini. Situasi ini menuntut adanya revitalisasi peran pers, terkait liputan-liputan tentang persoalan Papua. Diskusi dan update informasi tentang Papua harus diintensifkan bukan hanya oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil tapi juga oleh insan pers.

“Kita tau, wartawan media nasional di Papua seringkali dirotasi atau di tarik karena dianggap berita-beritanya tidak punya nilai. Lalu wartawan-wartawan yang menulis tentang isu-isu yang rawan seperti politik juga dianggap membawa resiko buat wartawan tersebut,” kata Yosep Adi Prasetyo yang akrab dipanggil Stanley

Lanjutnya, Dewan Pers berharap media massa nasional bisa menempatkan wartawannya yang berpengalaman di Papua agar bisa memberitakan Papua secara intensif.

Ia menambahkan, saat Timor Leste masih menjadi bagian Indonesia, media Indonesia hanya menulis kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ke Timor Leste yang disambut dengan tarian-tarian seolah-olah masyarakat di Timor Leste itu menginginkan dan memimpikan menjadi bagian dari Indonesia. Media hampir tidak pernah menulis masalah-masalah di luar kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ini, seperti ketidakadilan pembangunan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Sehingga ketika Presiden Indonesia saat itu, BJ Habibie memberikan opsi Otonomi Khusus atau Merdeka, kita percaya bahwa Timor Leste akan memilih tetap bersama Indonesia. Apa yang terjadi? 90 persen rakyat Timor Leste memilih merdeka,” katanya.

Pengalaman Timor Leste ini menunjukkan pers Indonesia gagal memberikan fakta-fakta dan gagal memberikan informasi kepada pemerintah.

“Kita pernah gagal di Timor Leste, jangan terjadi lagi di Papua,” harap Ketua Dewan Pers ini. (*)

May 14, 2016 1

Ketua MSG Sogavare Desak PBB Turun Tangan Soal Papua

Sabtu, 14 Mei 2016 | 09:47 WIB

TEMPO.CO, Port Vila- Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) Mannasseh Sogavare mengatakan MSG mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan terhadap masalah di Papua Barat (Papua).

Sogavare yang saat ini menjabat Perdana Menteri Kepulauan Solomon menjelaskan, sejak Papua mendapatkan status pengamat di MSG tahun lalu, situasi Papua di wilayah Indonesia menjadi lebih tegang dan masyarakat adat Papua dalam situasi “diambang kepunahan.”

Selain meminta PBB segera melakukan intervensi seperti dilansir radionz.co.nz, 13 Mei 2016, Sogavare juga telah mendeklarasikan dukungan negaranya kepada Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP) yang mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh MSG.

Permintaan ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh di MSG, menurut Sogavare, akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi MSG pada Juni ini.

Sogavare berada di Port Vila, Vanuatu saat menjelaskan tentang desakannya agar PBB turun tangan dalam kasus Papua dan agenda pembahasan status ULMPW di MSG.

Di Port Vila, Sogavare bertemu rekannya Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu. Keduanya memberikan dukungan kepada ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam pertemuan tingkat tinggi MSG Juni nanti di Port Moresby, Papua Nugini.

Meski pertemuan tinggi MSG baru berlangsung Juni nanti, namun 3 anggota MSG dipastikan mendukung ULMWP mendapat status anggota penuh, yakni Kepuluan Solomon, Vanuatu dan Kanak Kaledonia Baru. Dua anggota lainnya, Fiji dan Papua Nugini belum memberikan sinyal yang jelas.

Awal tahun ini, Sogavare telah menawarkan diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua. Namun Jokowi menolak tawaran itu.

MSG juga telah menerima laporan dari sejumlah lembaga hak asasi manusia tentang situasi yang dihadapi rakyat Papua. Sehingga menurut Sogavare, dalam pertemuan tingkat tinggi MSG nanti mengagendakan permintaan kepada PBB untuk melakukan aksi terhadap masalah genosida sebagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap rakyat Papua.

RADIONNZ.CO.NZ | MARIA RITA

May 14, 2016 1

20 Uskup Negara-negara Melanesia Turun ke Papua, Ada Apa?

Rabu, 13 April 2016

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tanpa banyak menarik perhatian pemberitaan media mainstream Jakarta, sebanyak 20 uskup Gereja Katolik Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengunjungi Jayapura akhir pekan lalu. Di antara mereka yang datang, adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon Islands, Adrian Smith.

Media Australia, abc.net.au, yang pertama kali melaporkan adanya kunjungan itu, tidak menyebutkan kapan persisnya para uskup menginjakkan kaki di Papua. Namun menurut Markus Haluk, tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang turut menghadiri misa yang diadakan para uskup itu, rombongan uskup tiba di Jayapura pada hari Jumat 8 April pukul 09:00. Mereka pulang pada hari Sabtu pukul 14:00.

“Sebanyak 20 uskup, tiga dari Solomon Island dan 17 dari Papua Nugini. Selain itu ada 2 pastor imam dan dua suster,” kata Markus Haluk lewat pesan singkat kepada satuharapan.com.

Di antara agenda mereka adalah mengunjungi STFT Fajar Timur, RS Katolik Dian Harapan, pertemuan dengan uskup-uskup Papua dan misa bersama.

Para aktivis setempat mengatakan kunjungan para uskup itu terkesan mendadak dan tidak diumumkan secara luas. Bis dan personel militer dilaporkan mengangkut dan mendampingi mereka selama kunjungan ke Papua.

Frederika Korain, aktivis dan pengacara di Papua, mengatakan kunjungan para uskup itu sama sekali tak terduga.

“Merupakan kejutan besar bagi kami, karena sudah puluhan tahun tidak ada delegasi sebesar itu datang ke tanah kami,” kata dia, kepada abc.net. au.

Ia menambahkan, dirinya baru mengetahui adanya kunjungan itu pada hari pertama mereka tiba di Papua, pada sore hari. Info tersebut ia dapatkan dari pelajar yang bertemu dengan para uskup.

“Mereka datang dari perbatasan Papua Nugini dengan mengendarai bis militer, dikawal oleh personel militer, beberapa di antara mereka berseragam, yang lainnya tidak,” kata Frederika.

Para aktivis yang mendengar adanya kunjungan itu, segera mencoba berbagai cara untuk datang dan menemui mereka. Namun, kata Frederika, pengawal oleh personel militer sangat ketat dan ia menilai kunjungan para uskup ke Papua agak tertutup.

Sebuah kelompok perempuan Katolik di Papua mengatakan, kunjungan para uskup dari negara-negara Pasifik Selatan ini adalah semacam misi pencarian fakta (fact finding).

Apakah mereka dapat menemukan fakta yang sebenarnya di Papua?

“Saya pikir mereka tidak akan mendapatkan gambaran yang akurat tentang kehidupan di Jayapura. Mereka tidak punya waktu bertemu dengan penduduk biasa,” kata Frederika.

Kendati demikian, kedatangan para uskup itu tetap mendapat apresiasi. Kedatangan mereka diharapkan dapat memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di Papua.

“Kami mendapat pernyataan yang jelas, khususnya dari presiden Bishop Conference, yang bertemu dengan Uskup Agung Jayapura. Bahwa mereka akan datang lagi dan ingin mendengarkan apa yang terjadi di sini (Papua),” kata Frederika.

Menurut Markus Haluk, pertemuan ini adalah inisiatif dari para uskup Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Hanya saja mereka diantar dan dijemput dengan mobil bis Kodam 17 Cendrawasih.

“Tanggapan saya, kami menyambut baik kunjungan bersejarah uskup Solomon dan Papua Nugini. Sudah saatnya uskup-uskup Melanesia dari Papua Nugini dan Solomon mendengar, melihat langsung, tangisan penderitaan umat pribumi Katolik (Kristen) Melanesia di West Papua,” kata Markus Haluk.

“Sudah waktunya para uskup Melanesia dan Oceania, Australia, Selandia Baru, Asia, Eropa, Uni Eropa, AS bahkan Bapa Suci Paus Fransiskus, mendoakan kami guna menyelamatkan umat Tuhan di Melanesia, Papua Barat yang sedang menuju kepunahan,” kata dia.

Sebelum ini, Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, telah membuka kembali mata dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua dengan terungkapnya laporan yang disajikan sebuah tim pencari fakta yang mereka kirim ke Papua.

Dalam laporan itu dikatakan warga Papua dipukuli, diintimidasi, disiksa, diculik bahkan dibunuh di Papua.

Isi laporan ini dihimpun oleh Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua yang dibentuk oleh Brisbane Catholic Justice and Peace Commission, menyusul kunjungan mereka ke Papua pada bulan Februari.

Laporan itu mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan itu juga membandingkannya dengan sebuah genosida dalam gerak lambat dan menyatakan bahwa “orang (pemerintah) Indonesia ingin mengganti agama Kristen dengan Islam”.

Penulis laporan tersebut, Suster Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, berangkat ke Papua didampingi oleh oleh executive officer Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Selama misi pencarian fakta, mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong.

Belum diketahui apakah isi laporan mereka akan menjadi sikap resmi Gereja Katolik.

TNI Amati Sikap Gereja Katolik

Berkaitan dengan kunjungan para uskup tersebut, menurut Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, pemerintah pusat khususnya TNI, selalu berusaha mengamati sikap dan posisi gereja, dalam konstelasi konflik di Papua.

Hanya saja, kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, Senin (11/4), di Papua jumlah gereja banyak. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan mengenai posisi mereka dalam menyikapi keinginan sementara kalangan rakyat Papua yang menuntut ingin menentukan nasib sendiri (self determination).

Menurut Adriana, sikap Gereja Katolik lebih dapat dibaca antara lain karena hirarki organisasinya yang jelas.

“Gereja di Papua kan banyak. Saya melihat Katolik lebih mudah membacanya,” tutur dia.

Sikap Gereja Katolik selama ini, kata Adriana, adalah fokus pada misi kemanusiaan. Itu sebabnya, kata Adriana, Gereja Katolik sangat menentang pelanggaran HAM di Papua.

Namun, ia menambahkan, dalam hal perjuangan untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka di kalangan rakyat Papua, sikap Gereja Katolik sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Duta Besar Indonesia untuk Vatikan.

Menurut Adriana, Paus mengatakan kepada Dubes, bahwa Gereja Katolik tetap mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun di sisi lain, pemerintah pusat harus memperhatikan Papua secara serius.

“Paus sudah menyampaikan kepad Dubes kita bahwa Vatikan mendukung Indonesia, Papua di dalam Indonsia, tetapi tolong perhatikan Papua,” tutur Adriana, menirukan pesan Paus.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Gereja Katolik tentang hal ini.

Di luar Katolik, diakui oleh Adriana, banyak juga gereja yang pro-kemerdekaan. “Jemaatnya juga banyak dan mereka mendukung adanya dialog. Dan mereka sudah sampai pada tuntutan yang konkret. Mereka umumnya bicara tentang hal yang sama. Apalagi kalau bicara tentang pelanggaran HAM, suaranya sama,” kata Adriana

“Dari TNI yang paling dikahwatirkan memang posisi gereja Katolik. Kalau sudah diasumsikan bahwa mereka pro kepada merdeka, itu yang paling ditakuti tentara. Sejauh ini belum. Posisi gereja membela kemanusiaan, bukan pro kemerdekaan.”

Laporan lengkap dari hasil kunjungan para uskup ini, menurut radionz.co.nz diharapkan rampung pada akhir bulan ini.

Editor : Eben E. Siadari

May 13, 2016 1

MSG chair urges UN intervention in West Papua

Radio NZ – The chairman of the Melanesian Spearhead Group, Manasseh Sogavare, says the regional body is pushing for an urgent intervention by the United Nations in West Papua.

Manasseh Sogavare Photo: RNZI

Mr Sogavare, who is the prime minister of Solomon Islands, has also declared his country’s support for the United Liberation Movement for West Papua’s bid to be a full member of the MSG.

Mr Sogavare has just been in Port Vila where he met with his Vanuatu counterpart Charlot Salwai whose proposal to give the Liberation Movement full membership at the MSG is to be discussed at an upcoming MSG leaders summit in Papua New Guinea.

While in Vila, the MSG chair met with visiting representatives of the Liberation Movement which has strong support in Indonesia’s Papua region.

Since the West Papuans were granted observer status in the MSG last year, Mr Sogavare said the situation in Indonesia’s Papua region had become more tense, leaving the indigenous people on the “brink of extinction”.

This comes after Indonesia’s leading human rights organisation said that since the new government came to power in late 2014, abuses in Papua were as rampant as they were under previous governments.

United Liberation Movement for West Papua members Mama Yosepha Alomang, Edison Waromi, Andy Ayamiseba and Jacob Rumbiak with the Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare (centre), Photo: MSG

Crossing the line

Indonesia was granted MSG associate member status last year in a bid to foster dialogue with Jakarta on West Papua.

However, in a statement, Mr Sogavare censured Jakarta for rebuffing his his request for dialogue on Papua.

‘Indonesia has crossed the line so we need to take some tough stance,” he said.

A recent surge in Indonesian diplomatic overtures to Pacific Islands countries is increasingly seen as being about countering the growing regional support for West Papuan self-determination aspirations.

However Melanesian leaders are frustrated at Jakarta’s apparent aversion to meaningful dialogue about West Papua.

The Indonesian President Joko Widodo’s refusal to meet with Mr Sogavare in his capacity as the MSG chair has been proffered as grounds for the Melanesian states to “take the matter up to the next notch which is the United Nations”.

Mr Sogavare said as well as the membership bid, the MSG summit would address the group’s pursuit of UN action on what he called “genocides committed against humanity in West Papua by Indonesia”.

While Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s Kanaks have signalled support for West Papua’s membership bid, it remains uncertain where the other two full MSG members – Fiji and PNG – stand.

Governments of both countries have closer ties with Indonesia than the others, and Jakarta has recently said that it has support of the Fiji and PNG for its own bid for full MSG membership.

Fiji Prime Minister Frank Bainimarama receives a 5 million US dollar cheque from Indonesia's Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan.

March, 2016: Fiji Prime Minister Frank Bainimarama receives a 5 million US dollar cheque from Indonesia’s Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan. Photo: Fiji Sun

Vanuatu appeared to counter that when prime minister Salwai suggested Indonesia should be stripped of its membership status within the MSG.

The West Papua issue continues to be a stern test of MSG unity.

Confusion over director-general’s appointment

The upcoming MSG leaders summit was already shadowed by division among the members of the appointment of a new director-general.

Last month Papua New Guinea and Vanuatu objected to confirmation by the MSG chairman that the Fiji diplomat Amena Yauvoli had been selected for the role, which has been vacant since last year.

Earlier, it came as a surprise to other MSG members that the Fiji Foreign Minister Ratu Inoke Kubuabola announced Mr Yauvoli’s appointment to media, when the formal selection process was still underway.

PNG Foreign Minister Rimbink Pato (right) talking to his Indonesian counterpart Retno Marsudi.

Jakarta’s outreach to Melanesia: Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi in talks with her PNG counterpart Rimbink Pato (right). Photo: Supplied

The MSG summit, originally scheduled for the first week of May in Vanuatu, was supposed to be when the leaders deliberated on the director-general’s appointment.

Vanuatu had put forward its own nomination for the role, its ambassador to the European Union Roy Mickey-Joy, and insisted that the selection be finalised at the summit.

This prompted an exchange between Charlot Salwai and his Solomon Islands counterpart over MSG procedure.

At the last minute,the summit was postponed, amid reports that Fiji’s prime minister Frank Bainimarama opted instead to attend the Queen’s birthday celebrations in Britain.

The MSG chairman said the summit would now be held next month, in Port Moresby.

Papua New Guinea’s capital, Port Moresby Photo: RNZI / Johnny Blades

Mr Sogavare has also now indicated that he despite his earlier statements, he would allow the formal appointment of a director-general to proceed as originally planned, with a decision to be reached at the summit.

The other priority item on the summit’s agenda is the formal application for full membership by the United Liberation Movement for West Papua.

May 13, 2016 0

Sogavare Dan Salwai Bertemu Bahas Beberapa Isu MSG, Termasuk ULMWP

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dan rekannya Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai melangsungkan pertemuan untuk membahas beberapa isu paska ditundanya pertemuan para pemimpin Melanesia Spearhead Group yang sedianya dilakukan di Port Vila, Vanuatu. Pertemuan ini dilakukan di Port Vila, Vanuatu, Kamis (12/5/2016).

Dalam pertemuan ini keduanya juga membahas sikap Vanuatu yang kuat mendorong United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh MSG.

“Keputusan anda untuk mendukung gerakan ULMWP menyentuh hati saya dan saya mendukung sepenuhnya. Saya berharap bahwa rekan-rekan lainnya akan memberikan dukungan mereka pada agenda penting ini, ” kata Sogavare, dikutip dari rilis pers Kantor Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang diterima Jubi, Jumat (13/5/2016).

Sebaliknya, Perdana Menteri Salwai juga mengakui posisi pemerintah Kepulauan Solomon pada masalah Papua Barat dan jaminan dukungan dari Perdana Menteri Sogavare untuk peningkatan keanggotaan ULMWP di MSG.

Salwai mengatakan dia akan bertemu dengan juru bicara Front Pembebasan Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro saat ia melakukan perjalanan ke Noumea minggu depan dalam upaya mengamankan dukungannya terhadap ULMWP.

Terhadap masalah penunjukan Amena Yauvoli dari Fiji sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG, baik Sogavare maupun Salwai sepakat bahwa itu adalah masalah kecil dan tidak seharusnya dibesar-besarkan oleh pihak lain untuk melemahkan solidaritas MSG.

“Pemerintah saya menghormati keputusan yang telah diambil dalam kapasitas Sogavare sebagai ketua MSG untuk menunjuk Duta Besar Yauvoli sebagai Direktur Jenderal Sekretariat MSG.
Itu hanya maslaah proses pengangkatannya kami persoalkan setelah menjadi sorotan oposisi Vanuatu,” kata Perdana Menteri Salwai.

Salwai menambahkan Vanuatu akan terus mempertahankan nilai-nilai Melanesia dan kepentingan MSG dalam pengambilan setiap keputusan MSG.
“MSG adalah bayi kami dan kami akan terus mempertahankannya. Kami memiliki banyak kesamaan untuk diperjuangkan bersama sebagai saudara Melanesia,” kata Salwai.

Pertemuan para pemimpin MSG yang rencananya dilangsungkan pada awal bulan Mei ini telah dipindahkan pada akhir Mei atau awal Juni 2016. Meskipun tanggal pastinya belum tetap, pertemuan ini akan dilangsungkan di Port Moresby, Papua Nugini. (*)

May 13, 2016 1