Jeremy Corbyn on West Papua: UK Labour leader calls for independence vote

The Guardian, Jeremy Corbyn has drawn attention to the plight of West Papuans, saying the recognition of human rights and justice should be the “cornerstone” of the UK Labour party’s foreign policy.

The Labour leader made the comments in an address to a meeting of international parliamentarians, supporters and activists in London on Tuesday.

The group, which included Pacific region ministers and leaders, among them the West Papuan independence leader Benny Wenda, called for a UN-supervised independence vote in the Indonesian territory.

West Papuans are the indigenous people of a region on the western half of the island shared with Papua New Guinea, formerly under Dutch rule. Indonesia took temporary control of West Papua under a UN–backed treaty in 1963. It consolidated its rule through a UN-sanctioned but discredited ballot in 1969, in which barely 1,000 West Papuan representatives selected by Indonesia cast votes under threat of violence.

Wenda, who sought asylum in the UK in 2003 after escaping prison in West Papua, has led an international campaign for independence, drawing attention to continuing acts of violence and alleged human rights abuses by Indonesian authorities. Indonesian police have arrested thousands of West Papuans in recent weeks.

“Essentially what we’re looking at is a group of people who did not enjoy their rights during a period of decolonisation, did not enjoy the rights bestowed to them by the UN charter and by the statutes on decolonisation,” Corbyn said.

“As a member of parliament I support them, as a member of this group and as a former vice-chair of the all-party human rights group.”

Recognising human rights and justice “has to be the cornerstone of foreign policy, the cornerstone of our relationship with every other country”, Corbyn said, pledging he would discuss a list of recommendations made in a report by the Politics of Papua Project at the University of Warwick with the Labour party.

“I want these issues to become central to our party’s policies in the future and above all I want to see an end to environmental degradation and destruction and the right of people to be able to make their own choice on their own future.”

Corbyn, who is a cofounder of the International Parliamentarians for West Papua, described Monday’s gathering as “historic” and said the recommendations put forward were a good framework for moving towards recognition of the human rights issues, rights of representation and the right of people to choose their future in West Papua.

He noted the recommendation called for a visit by the UN special rapporteur, the reinstatement of NGOs in the region and questioning of international companies working in West Papua.

“It’s about a political strategy that brings to worldwide recognition the plight of the people of West Papua, forces it onto a political agenda, forces it to the UN, forces an exposure of it and ultimately that allows the people of West Papua to make the choice of the kind of government they want and the kind of society in which they want to live,” he said. “That is a fundamental right.”

He said the international community could continue “pretending the issue will go away” or it could “do something bold”.

“Recognise injustice when you see it,” he said. “Recognise the abuse of human rights when you see it and recognise that both sides in any conflict benefit from a peace process and benefit from recognition of human rights, law and justice.”

The Free West Papua campaign hopes to see a UN resolution within two years to send international peacekeepers to protect West Papuans as they vote on independence.

It urged international governments – particularly those of Australia and New Zealand – to support the vote.

“For 50 years Indonesia massacred my people, 500,000 people. We need international peacekeeping force in West Papua,” Wenda said. “In maybe another 10 or 20 or 50 years time I think my people will become a minority. We need this as soon as possible.”

On Friday the Indonesian embassy in Australia released a statement dismissing the meeting as a publicity stunt organised by a “small group of Papua separatists and sympathisers”.

“Papua and Papua Barat (West Papua) are parts of Indonesia. The UN and the international community recognise this,” it said in a series of tweets.

It accused the United Liberation Movement for West Papua, which Wenda leads, of making “false claims” and said West Papuans already had self-determination through special autonomy, free and fair elections, and education.

“President Jokowi is mobilising resources of the nation to deliver much needed infrastructure and public services in Papua,” it said.

“However, cases of violence are still a challenge. For example cases killed civilians, members of security authorities and separatists. Many cases are brought to court. And more to be brought to justice. President Jokowi is personally looking after human rights protections.”

• This article was amended on 19 May 2016. The recommendations that Jeremy Corbyn said he would discuss with the Labour party were made in a report by the University of Warwick’s Politics of Papua Project, not the group as a previous version said.

May 6, 2016 0

Ketua Partai Buruh Inggris Dukung Isu Papua Dibawa ke PBB

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin Oposisi Inggris,Jeremy Corbyn, hadir dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di gedung parlemen Inggris, yang berlangsung mulai 3 Mei 2016. Pada forum itu, ia berbicara tentang penderitaan rakyat Papua dan mendukung didorongnya reformasi demokrasi di salah satu propinsi RI itu.

Media Australia, abc.net.au, melaporkan Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua mampu membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.

“Ini tentang strategi politik untuk membawa penderitaan rakyat Papua diketahui oleh dunia, untuk menjadikannya agenda politik, membawanya ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang jenis pemerintah yang mereka inginkan dan jenis masyarakat yang ingin mereka hidupi, “kata dia dalam pertemuan itu.

Corbyn mengatakan forum itu merupakan sebuah pertemuan bersejarah. Para pembicara dalam forum datang dari berbagai belahan dunia, termasuk anggota parlemen dan politisi dari negara-negara seperti Inggris, Tonga, Banuatu, Papua Nugini dan Solomon Islands. Di antara tokoh yang hadir, adalah Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus (Special Envoy) Solomon Islands untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; Benny Wenda, juru bicara internasional dari United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa lainnya anggota parlemen Inggris.

Dalam pidatonya, Corbyn juga mendukung laporan yang diterbitkan oleh University of Warwick yang menyerukan pemulihan hak-hak LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan diizinkannya delegasi parlemen dunia ke wilayah tersebut. Dalam laporan yang dilansir oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, kemarin, disebutkan bahwa terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan di Papua. Mereka bahkan ada yang diusir karena membela HAM di wilayah tempat mereka bekerja di Papua.

Bagi gerakan rakyat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, terutama yang dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kehadiran Corbyn menambah bobot pertemuan itu. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pertemuan itu mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat resolusi bagi dilakukannya penentuan pendapat rakyat yang diawasi secara internasional. Sebagaimana dikutip oleh The Guardian, Benny Wenda mengatakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan PBB pada 1969 adalah penghianatan karena ketimbang sebagai act of free choiche, itu adalah act of no choice.

“PBB melakukan kesalahan ketika itu, mereka melanggar peraturan mereka sendiri. Itu sebabnya PBB harus mengoreksinya sekarang,” kata Benny Wenda.

Namun, Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan, jika rakyat Papua menuntut merdeka, pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkannya. Namun hal itu bukan menutup adanya dialog. Dalam Road Map yang disusun oleh LIPI, penyelesaian konflik di Papua yang dianggap ideal adalah dialog nasional antara Jakarta dengan para pemangku kepentingan di Papua, termasuk ULMWP. Oleh karena itu, Adriana menyarankan agar pemerintah RI mengakui keberadaan ULMWP.

Adriana Elisabeth mengatakan dialog itu mungkin akan memakan waktu lama, bahkan dapat menyita waktu lebih dari satu dekade. Namun itu adalah merupakan salah satu alternatif terbaik.

Editor : Eben E. Siadari

May 6, 2016 1

Big Mountain Akan Konser Dukung Perjuangan Papua Merdeka

Big Mountain, Group Band Reggae asal Amerika Serikat berencana untuk melakukan konser musik dalam rangka membangun penyadaran tentang Gerakan Pembebasan Papua Barat kepada publik Amerika Serikat. Konser musik ini akan dihelat pada 15 Mei 2015. Group Big Mountain bekerja sama dengan Blue King Brown, artis musik reggae asal Australia dan AK Rockefeller, sebuah lembaga kemanusiaan yang berbasis di Amerika Serikat.

Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua Barat akan diundang hadir dan memberikan pidato dalam acara tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis situs facebook, West Papua National Coalition for Liberation, vokalis utama Big Band, Joaquin Quino McWhinney mengatakan, konser tersebut sebagai amal dukungan perjuangan Papua Merdeka. Informasi lengkapnya bisa klik https://www.youtube.com/watch?v=M6mA63NUDuE&feature=youtu.be.

Sekedar diketahui, Big Mountain adalah Band Amerika yang sangat terkenal setelah merilis ulang lagu Baby, I Love Your Way milik Peter Frampton. Lagu ini menjadi top Hits di Amerika pada tahun 1994, dan menduduki posisi keenam di Billboard Hot 100 Inggirs tak lama setelah itu.

Dibentuk pertengahan 1990-an di San Diego dengan Nama Rainbow Warriors, personil awalnya adalah Chin, Davis, Quino (vokal yang lahir dengan nama James Mc Whinney), Billy Stoll (keyboard) dan Lynn Copland (bass).

Album pertama yang mereka Rilis bertajuk Wake Up (1992) dengan mengangkat single berjudul Touch My Heart. Sukses mengantar mereka tampil dalam suatu acara Festival Reggae yang bertema Reggae on The River Festival pada tahun 1993.

Di tahun berikutnya formasi band itu berubah, namun beberapa personil diantaranya Chin, Quino, Copland, Davis, dan Stoll tetap bertahan. Mengusung nama baru BIG MOUNTAIN, mereka kembali merilis single Baby, I love Your Way untuk Sountrack film Rality Bites. Single ini juga di rilis dalam album, yang bertajuk UNITY pada tahun 1994.

Baby, I love Your Way oleh Big Mountain disebut sebagai Greatest / Air Play yang dapat melompat dari tangga lagu No. 78 sampai 59 dan terus naik ke posisi No. 1 hingga berminggu minggu lamanya.

Meskipun keberhasilan Big Mountain ditangga lagu Pop komersial, sebagian komunitas Reggae tetap setia, dibuktikan dengan menjadi headline dalam media media International saat tampil untuk dua konser berturut turut, pada Sunsplash Reggae (1994 – 1995) di Jamaika.

Band ini merilis lagu lagu yang berisi perlawanan pada tahun 1995 (Album Resistance) dan pada tahun 1997 (album Free Up). Beberapa single lainnya yang masuk di tangga lagu Amerika dan Inggris adalah Touch My Light (1992), Reggae Inna Summertime (1993), I would find A Way (1994), Baby Te Quiero A Ti (1994), Sweet Sensual love (1994), Get Together (1995), All Kings Of People (1997). Tak urung musisi kelas dunia Sheryl Crow, ikut tertarik meramu karya karya mereka dalam album-albumnya. (*)

May 6, 2016 1

IPWP: PBB Harus Awasi Referendum di Papua

Jayapura, Jubi – PBB harus membuat resolusi pemungutan suara dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua, demikian dinyatakan anggota parlemen internasional dan pengacara pro kemerdekaan Papua.

Dalam pertemuan di London Selasa, (3/5/2016), pemimpin pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, bersama anggota-anggota parlemen, pengacara dan para aktivis kemanusiaan dari Inggris dan wilayah Pasifik menuntut PBB membuat resolusi untuk referendum independen, dalam rangka memperbaiki “kesalahan”nya mengizinkan Indonesia mengambil kontrol selama hampir 50 tahun lalu

Indonesia memegang kontrol sementara atas wilayah Papua dari penjajahan Belanda atas persetujuan PBB di tahun 1963.

Pada tahun 1969 Indonesia berkuasa penuh melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang disepakati PBB, namun tidak kredibel karena hanya diikuti 1000 orang perwakilan pemimpin Papua, yang memilih dibawah ancaman kekerasan.

Menurut Wenda, Pepera tersebut, yang dianggap “tindakan pilihan bebas”, adalah pengkhianatan kepada rakyat Papua dan sekaranglah saatnya bagi PBB untuk memperbaiki kesalahan itu.

“Rakyat Papua menyebutnya sebagai tindakan tanpa pilihan,” ujar Wenda kepada Guardian, Rabu (3/5) yang dipantau Jubi Kamis pagi (4/5/2016). “PBB sudah membuat kesalahan, mereka melanggar aturan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mesti memperbaikinya sekarang.”

Gerakan Free West Papua berharap PBB akan mengeluarkan resolusi ini dalam dua tahun serta mengirimkan penjaga keamanan internasional untuk melindungi rakyat Papua ketika pemungutan suara untuk kemerdekaan berlangsung.

“Selama 50 tahun Indonesia melakukan pembantaian terhadap rakyat kami, 500.000 orang. Kami membutuhkan pasukan penjaha perdamaian internasional di Papua,” ujarnya.

“Mungkin dalam 10 atau 20 atau 50 tahun yang akan datang saya piker rakyat saya akan menjadi minoritas. Kami membutuhkan ini segera.”

Hadir bersama Wenda Akilisi Pōhiva, Perdana Menteri Tonga dan kepala pemerintahan dalam pertemuan Free West Papua, gubernur Papua New Guinea Powes Parkop dan Garry Juffa, serta Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, Ralph Regenvanu.

Regenvanu kepada Guardian mengatakan bangsanya selalu mendukung kemerdekaan Papua.

Ia menyerukan wilayah-wilayah lain di kawasan itu, khususnya Australia dan New Zealand, yang saat ini mendukung kedaulatan Indonesia, agar bergabung ikut mendukungnya.

“Mereka harus melangkah maju dan mengakui apa yang sedang terjadi di depan pintu rumah mereka sendiri,” ujarnya pada Guardian. “Saya pikir sikap pemerintah New Zealand dan Australia memalukan terkait Papua.”

Pengacara HAM, Jennifer Robinson, mencatat kedua bangsa juga mendukung kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste hingga “detik-detik terakhir”.

“Penting sekali kita terus membangun kampanye masyarakat sipil yang kuat di Australia dan New Zealand untuk menekan pemerintah melakukan hal yang benar,” kata Robinson.

“Adalah pelanggaran atas nama hukum internasional karena membiarkan situasi yang melanggar hukum, dan pendudukan Indonesia atas Papua adalah pelanggaran hukum karena mereka tidak menghormati hukum internasional dalam proses integrasi Papua,” ujarnya lagi.

Inilah puncak tuntutan dari puluhan tahun kampanye, dan dorongan yang makin menguat dari akar rumput belakangan ini terhadap gerakan Free West Papua, serta peningkatan keanggotaan dalam International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dimana pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn menjadi pendirinya.

“Konferensi ini menyambut baik dukungan internasional yang terus bertumbuh, khususnya di Pasifik, bagi rakyat Papua agar diakui hak penentuan nasibnya sendiri yang telah lama diabaikan,” kata Andrew Smith, anggota Parlemen Oxford East, Ketua dan pendiri IPWP.

“Pengabaian ini adalah noda dalam sejarah PBB, yang harus terus kita kampanyekan agar komunitas internasional memperbaikinya.”

Lord Harries of Pentregarth, mantan Uskup Oxford, juga pendiri IPWP, menggambarkan Papua sebagai “salah satu skandal pembiaran terbesar abad ini”

“Setidaknya parlemen di beberapa negara di dunia semakin terbuka matanya pada persoalan ini, dan kunjungan pimpinan politik dari Pasifik adalah langkah baik menuju pengakuan PBB atas perjuangan orang Papua dan kehendak mereka atas penentuan nasib sendiri.”

Meskipun secara verbal tampak melunak terkait otonomi dan kebebasan di Papua, Presiden Jokowi secara umum masih gagal menindaklanjuti perkembangan ini. Dibawah kepempimpinannya, pelanggaran dan kekerasan oleh militer dan polisi, termasuk penangkapan massal dan represi terhadap protes-protes damai, terus berlanjut.

“Inilah kenyataan hidup sehari-hari di Papua. Secara fisik, mental, intimidasi terjadi terus,” ujar Wenda.

“Rakyat saya yang akan putuskan siapa yang mereka inginkan untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, tetapi kewajiban saya sekarang adalah membebaskan Papua,” ujarnya.(*)

May 6, 2016 1

Deklarasi London Seruan Kepada Internasional Awasi Penentuan Nasib Sendiri di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris telah membuat deklarasi di London yang menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi pemilihan pada kemerdekaan Papua Barat.

Kelompok Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua) menyelenggarakan pertemuannya di Gedung Parlemen di London untuk membahas masa depan masyarakat dan Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) yang sedang berada dibawah pemerintahan Indonesia.

Menurut kelompok Pembebasan Papua Barat, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, yang kembali memberikan dukungannya untuk perjuangan Papua Barat untuk pembebasan dan mengatakan bahwa ia ingin menuliskannya menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh, seperti dikutip dari Radio New Zealand, Rabu (4/5/2016).

Deklarasi tersebut mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat tidak dapat diterima. Deklarasi itu memperingatkan bahwa tanpa ada tindakan dari dunia internasional (situasi ini) mempertaruhkan kepunahan masyarakat Papua dan menegaskan kembali untuk hak masyarakat asli untuk menentukan nasib sendiri.

Deklarasi tersebut juga mengatakan ‘Act of Free Choice’ 1969, sanksi-referendum PBB yang memasukan Belanda Papua (Dutch New Guinea) ke Indonesia, adalah pelanggaran berat dari prinsip itu.

Deklarasi ini menyerukan kepada dunia internasional untuk mengawasi penentuan nasib sendiri sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Utusan MSG Khusus Papua Barat, Rex Horoi, Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu Ralph Regenvanu, Gubernur Oro District PNG, Gary Juffa, Lord Harries dari Pentregarth dari Inggris House of Lords dan Benny Wenda dari Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Staf Khusus Presiden soal Papua ‘Tidak Tahu’ Pertemuan Bahas Papua Merdeka

Staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku tidak tahu soal pertemuan internasional tentang kemerdekaan Papua yang diselenggarakan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, Selasa (3/5/2016).

“Aku baru tahu informasi hari ini jadi berkomentar juga tidak tahu nanti malah saya disalahin. Lebih baik nanti dulu,” kata Lenis seperti dikutip dari BBC Indonesia, di Jakarta.

Dalam sebuah pernyataan, beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kampanye yang diadakan di luar negeri untuk memisahkan Papua dari Indonesia bukan langkah berarti. “Kadang-kadang apa yang mereka lakukan misalnya seperti sesuatu yang sangat besar, tapi sebenarnya tidak,” katanya.

IPWP didirikan aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen dari Vanuatu, Inggris dan Papua Nugini pada 2008. Kelompok ini terinspirasi oleh keberhasilan Parlemen Internasional untuk Timor Timur.

Pertemuan IPWP kembali mengangkat persoalan hak warga Papua untuk menentukan nasib sendiri ke dunia internasional.

Catherine Delahunty, Anggota Parlemen dari Green Party NZ (kedua dari kiri) saat melakukan protes kecil terkait West Papua di luar parlemen Selandia Baru, Selasa – RNZI / Johnny Blades

Papua Barat masih dalam ‘jajahan’ Belanda ketika Republik Indonesia benar-benar merdeka pada 1949. Pada akhir 1961, Papua Barat mengadakan kongres yang menyatakaan kemerdekaan Papua Barat dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Tak lama kemudian, tentara Indonesia menginvasi Papua Barat. Terjadi konflik antara pemerintah Belanda, Indonesia, dan penduduk asli Papua tentang siapa yang berhak memerintah wilayah itu. Pada 1962, Amerika Serikat mensponsori perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang memberikan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia diwajibkan mengadakan pemilihan umum yang diawasi PBB mengenai hak warga Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri pada 1969.

Alih-alih menyelenggarakan pemilu yang terbuka bagi seluruh warga Papua, pemerintah Indonesia memilih 1022 ‘perwakilan’ dari populasi sekitar 800.000. Mereka memilih dengan suara bulat untuk bergabung ke NKRI, kendati telegram dari kedutaan besar AS di Indonesia ke Gedung Putih menunjukkan bahwa hasil pemilihan tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

“The Act of Free Choice (AFC) di Irian Barat bagaikan tragedi Yunani, akhirnya sudah ditentukan. Protagonis utama, Pemerintah Indonesia, tidak bisa dan tidak akan mengizinkan penyelesaian selain keberlanjutan penyertaan Papua Barat ke Indonesia. Aktivitas pemberontakan amat mungkin meningkat tapi angkatan bersenjata Indonesia akan dapat menahannya, dan kalau perlu, menindasnya,” tercantum dalam dokumen rahasia yang dibuka ke publik pada tahun 2004.

Meski demikian, PBB merestui pemilihan tersebut dan Papua Barat berada dalam pemerintahan Indonesia sejak saat itu. The Act of Free Choice sering dikritik sebagai “Act of No Choice”.

Kekerasan Aparat

Mahasiswa Papua yanga tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Semarang ketika menggelar demo dan dikawal personil polisi Polrestabes Semarang, Senin (2/5/2016) – Jubi/IST

Sementara itu di Papua, pada Selasa tidak ada aksi yang menyuarakan dukungan untuk pertemuan IPWP; setelah lebih dari 1.000 aktivis yang menggelar aksi demikian pada Senin 2 Mei diangkat dan ditahan Polda Papua sampai Senin (2/5/2016) malam. Sedikitnya tujuh orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat pukulan popor senapan dan tendangan sepatu aparat. Begitu juga awak media yang dihalangi untuk meliput penahanan tersebut.

Salah seorang pengunjuk rasa, Leah, kepada BBC Indonesia mengaku menerima pelecehan dari aparat polisi.

“Di saat kami di TKP, mereka tarik dan berusaha lepas pakaian yang saya pakai sehingga Sali (pakaian tradisional Papua) yang saya pakai itu sudah terputus-putus… Dan saya ditarik sehingga saya tergores di bagian kaki karena kena aspal,” kata Leah kepada BBC Indonesia.

Selain pelecehan, Leah juga mengaku ditendang dengan sepatu laras di bahu kanannya ketika diangkut dengan mobil Brimob.

Penahanan aparat terhadap aktivis yang berunjuk rasa sering terjadi di Papua. Pada 13 April 2016, demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menyuarakan kemerdekaan Papua Barat dilaporkan terhenti karena karena dihadang barikade anggota TNI/Polri. Juru bicara KNPB, Bazoka Logo mengatakan bahwa aparat menangkap 31 pengunjuk rasa.

Secara terpisah, mantan tahanan politik Papua, Filep Karma, menyebut penahanan itu sebagai intimidasi aparat Indonesia.

“Itu yang selama ini terjadi di tanah Papua… Jadi dengan kemarin mereka mempertontonkan kekerasan, kekuasaan, dan apapun yang mereka buat, itu menjadi tontonan internasional – bahwa itulah yang selama ini dipraktekkan di atas tanah Papua sejak ’63 sampai dengan hari ini,” ujarnya. (Yuliana Lantipo)

May 6, 2016 1

Arrest of Papuans showcases paradox in democracy, human rights: Activist

Nethy Dharma Somba, The Jakarta Post, Jayapura, Papua | Thu, May 5 2016 | 07:15 pm

Arrest of Papuans showcases paradox in democracy, human rights: Activist — In formation – Dozens of Papuan activists sit in lines under police watch in the yard of the Mobile Brigade (Brimob) Kotaraja, Jayapura, on Monday. They were arrested for staging a rally in support of Papuan independence.(thejakartapost.com/Nethy Dharma Somba)

Rights activists in Papua have slammed the arrest of 1,888 students and activists who were carrying out a peaceful rally on Monday to support the United Liberation Movement for West Papua’s campaign to gain full membership of the Melanesia Spearhead Group.

They said the arrests revealed Indonesia’s paradoxical democracy and attitude toward human rights.

“During his visit to Papua to release five political prisoners in 2015, President Jokowi said he would open democracy up as widely as possible in Papua. However, the stifling of that aspiration has been continuous. Indonesia is widely acclaimed as Asia’s biggest democratic country, but in Papua, voicing your aspirations is prohibited,” Ferdinand Marisan, the director of rights group Elsham Papua, said in Jayapura on Wednesday.

According to Elsham Papua, the difference between what the government has stated and what it has done reveals the paradox in Indonesia’s democracy and its upholding of human rights. “Efforts by the government to uphold human rights, and its statements on freedom of expression, are aimed at merely creating a good image because the silencing of [opinions] has continued to happen,” Ferdinand said.

Gustaf Kawer, a law practitioner in Papua who often gives legal assistance in cases involving separatism, said the stifling of voices in the province, where many want to separate from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), was getting stronger and continued to affect more and more Papua residents and youths.

“Last year, only hundreds of Papuan people were arrested for [protesting] for freedom, or separation from Indonesia. Now more and more people are being arrested and recently, around 1,000 people were arrested and taken to the Mobile Brigade [Brimob] Kotaraja headquarters,” said Gustaf.

“People’s aspirations cannot be silenced. The harder they try to silence us, the stronger we will voice our aspirations,” he said.

The arrest of 1,888 Papuan residents, he continued, was in violation of human rights and various laws that ensured freedom of expression.

As reported earlier, during the commemoration ceremony for National Education Day on Monday, West Papua National Committee members staged a rally, rejecting the integration of Papua into Indonesia, a move which was was formalized on May 1, 1963. Security arrested the protesters and took them all to the local Brimob headquarters in Kotaraja, Jayapura, where they were held in a field at the headquarters from 9 a.m. to 7.30 p.m. local time.

Papua Police chief Insp. Gen. Paulus Waterpauw said the activists were arrested because the police had not issued a permit for the rally, adding that they were prohibited from staging any rally in support of separation from Indonesia.

Several demonstrators were reportedly beaten and journalists were not allowed to cover the arrest.

Papua Legislative Council Speaker Yunus Wonda regretted the repressive measures used by security officers.

“The police should have taken a persuasive approach in guarding the [rally]. If the arrests happened because they were voicing their aspirations, democracy in Papua is being silenced,” said Yunus.

Elsham Papua considers the government not serious about resolving human rights violations in Papua. Though many rights violations have occurred in Papua, only one case has been brought before the human rights tribunal, and the perpetrator in that case released.

“Human rights violations in Papua have continued to occur and none of them have been resolved. There is no government willingness to properly resolve the cases, which leads the people to lose their trust in the government because there is no justice for victims,” said Ferdinand.

Elsham Papua has made three recommendations following the incident. First, it has called on the Pacific Islands Forum to dispatch a fact-finding team to Papua to meet with victims of human rights violations, which have been occurring since May 1, 1963, and continue today.

Second, it calls on UN member countries, international human rights organizations and all networks in support of upholding human rights to also establish a fact-finding team. Elsham Papua expects this team to visit Papua before the UN Human Rights Council conducts its Universal Periodic Review in 2017.

Third, Elsham Papua calls on the government to be ready and willing to cooperate with neutral third parties in carrying out an investigation on human rights violations in Papua. The investigation, the rights groups states, should not involve the Indonesian Military or the National Police, two institutions that it claims have often committed human rights violations in Papua. (afr/ebf)

May 6, 2016 0

Amnesty Minta Indonesia Akhiri Penangkapan di Papua

Penulis: Reporter Satuharapan 15:10 WIB | Kamis, 05 Mei 2016

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Lembaga HAM dunia, Amnesty International mengecam penangkapan massal para aktivis politik Papua oleh Kepolisian Indonesia baik pada dua provinsi di Papua maupun provinsi lainnya meskipun telah mengakhiri penangkapan massal dan pembatasan unjuk rasa damai.

Hampir semua dari mereka yang ditangkap memang telah dibebaskan tanpa dakwaan setelah satu hari, dalam penangkapan para aktivis politik di Papua, ujar Deputy Director-Campaigns South East Asia and Pacific Regional Office Amnesty International Josef Roy Benedict, di London, hari Kamis (5/5).

Menurut Josef, mereka ditangkap semata-mata karena menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Menurutnya, mereka yang masih ditahan harus dibebaskan tanpa syarat dan segera.

Dia menyebutkan sekitar 1.700 aktivis Papua ditangkap pada 2 Mei, setelah menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam serangkaian unjuk rasa damai di Jayapura, Merauke, Fakfak, Sorong, dan Wamena di Provinsi Papua dan Papua Barat, di Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Unjuk rasa tersebut diorganisir pendukung ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua), kelompok pro-kemerdekaan Papua, untuk dukungannya terhadap aplikasi organisasi ini sebagai anggota penuh dari MSG (The Melanesian Spearhead Group), organisasi antar-pemerintah sub-regional Pasifik.

Sebelum unjuk rasa, antara 29 April dan 1 Mei, kepolisian di Provinsi Papua dan Papua Barat menangkap sekitar 50 aktivis Papua di Jayapura, Wamena, dan Merauke ketika membagikan selebaran mengajak orang untuk bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Pada 2 Mei, kepolisian di Semarang, Jawa Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan menangkap masing-masing sekitar 45 dan 42 aktivis Papua.

Di Provinsi Papua Barat, kepolisian di Sorong dan Fakfak menangkap paling tidak 67 aktivis Papua selama unjuk rasa damai pada 2 Mei. Sementara di Provinsi Papua, kepolisian menangkap sekitar 130 pengunjuk rasa damai di Merauke dan Wamena pada 2 Mei. Kepolisian di Jayapura menangkap sekitar 1.450 aktivis.

Diakuinya penggunaan metode penangkapan yang meluas di Papua, menjadi upaya membuat jera bagi kegiatan-kegiatan politik, menekan praktik berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Amnesty International mengakui Pemerintah Indonesia perlu menjaga keamanan publik di semua wilayahnya.

Namun demikian, menurutnya, harus dipastikan segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi pula oleh Indonesia. (Ant)

May 5, 2016 1

Partai Buruh Inggris Tegaskan Pembebasan Papua Barat Bagian dari Kebijakannya

Jayapura, Jubi – Jeremy Bernard Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua Barat membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.

Dikutip ABC, Corbyn berbicara tentang penderitaan rakyat Papua Barat dan mendukung dilaksanakannya reformasi demokrasi di Papua, Indonesia. Ia menyampaikan hal ini dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua (IPWP) di London, Inggris, Selasa 3 Mei 2016.

Corbyn adalah politikus Inggris Pemimpin Partai Buruh dan Pemimpin Oposisi. Dia telah menjadi anggota parlemen untuk Islington Utara sejak tahun 1983 dan terpilih sebagai Pemimpin Partai Buruh pada tahun 2015.

Jeremy Corbyn menegaskan dukungannya bagi perjuangan pembebasan Papua Barat. Ia mengatakan ini menjadi bagian dari kebijakan Partai Buruh.

“Ini tentang strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat kepada pengakuan dunia, memaksanya ke agenda politik, sehingga harus dibawa ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang pemerintah yang mereka inginkan dan masyarakat seperti apa di mana mereka ingin hidup,”

katanya dalam pertemuan.

Pemimpin Partai Buruh ini mengakui bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan yang bersejarah.

Deklarasi London IPWP

Dalam pertemuan ini, anggota parlemen dari beberapa negara Pasifik dan Inggris menyetujui deklarasi di London yang menyerukan pemungutan suara yang diawasi oleh komunitas internasional pada isu kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda, Menteri Luar Negeri Vanuatu Bruno Leingkone, Perdana Menteri Tonga Akilisi Pohiva dan Menteri Pertanahan Vanuatu Ralph Regenvanu dan beberapa anggota parlemen Pasifik dan Ingggris lainnya adalah penandatangan deklarasi tersebut.

Kelompok ini bertemu di Gedung Parlemen Inggris untuk membahas masa depan provinsi di bagian paling timur Indonesia.

Deklarasi tersebut mengatakan pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Papua Barat yang tidak dapat diterima. Disampaikan oleh Benny Wenda, deklarasi ini memperingatkan dunia bahwa tanpa tindakan internasional masyarakat Papua mempertaruhkan kepunahannya dan menegaskan hak masyarakat asli Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Deklarasi tersebut juga menegaskan ‘Act of Free Choice’pada tahun 1969 yang dikenal sebagai Pepera, dilakukan melalui proses yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan memilih. (*)

May 4, 2016 0

Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan

BBC Indonesia – Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.

Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.

“Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

“Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat,” tambahnya.

Walau upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka ‘mengemasnya’ dengan dukungan internasional, paling tidak dari Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.

Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.

Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.

“Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat.”

Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.

“Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama,” jelas Rex Horoi.

Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda -yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Masalah Papua ‘sudah final’

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.

Hari Senin (02/05), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.

Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.

“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final.”

Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG tapi sebagai individu.

“Kedua mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.
‘Menurunnya’ proporsi warga Papua

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.

“Anda bisa melihat sekarang ini, bukan hanya saya dan Benny (Wenda), tapi juga para pemimpin negara-negara Melanesia menyatakan dukungannya sebagai kekuatan kami,” jelasnya.

Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional.”
Octovianus Mote

Dia juga mengungkapkan sebuah perkiraan bahwa pada tahun 2020 nanti maka proporsi warga asli Papua di wilayah itu hanya sekitar 25% dari total penduduk.

“Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional,” tambahnya.

Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua.

Mote -yang pernah menjadi wartawan Kompas sebelum mengungsi ke Amerika Serikat- meminta perlu diakhirinya hal yang disebutnya sebagai ‘genosida yang bergerak pelan’ yang dilakukan Indonesia di Papua.

May 4, 2016 0

West Papua: Jeremy Corbyn calls for democratic reform in Indonesian province

By Europe correspondent Steve Cannanem

ABC News, Updated 4 May 2016, 2:40pm

Papua New Guinea’s media watchdog has demanded an explanation for why local journalists were blocked from asking questions about West Papua during an official visit by Indonesia’s foreign minister, Retno Marsudi.

UK Opposition Leader Jeremy Corbyn has spoken out about the plight of the West Papuan people and supported a push for democratic reform in the Indonesian province.

Speaking at a meeting of the International Parliamentarians for West Papua at the House of Commons, Mr Corbyn said it was time the West Papuan people were able to make their own choice about their political future.

“It’s about a political strategy that brings to worldwide recognition the plight of the people of West Papua, that forces it onto a political agenda, that forces it to the UN, and ultimately allows the people of West Papua to make a choice about the kind of government they want and the kind of society in which they want to live,” he told the meeting.

The Labour leader described the meeting as historic.

Mr Corbyn endorsed a report published by the University of Warwick that called for the reinstatement of NGOs in Papua, the release of political prisoners, and a parliamentary delegation being sent to the region.

West Papua has been under Indonesian rule since 1969, when the so-called Act of Free Choice took place, a vote that Indonesia claims rightfully handed over sovereignty of what was then known as West Irian.

West Papuan independence advocates claim the vote was a sham and the UN should now facilitate a free and fair vote for independence.

This week Indonesian police detained hundreds of pro-independence demonstrators in the provincial capital of Jayapura.

Lord Harries of Pentregarth, a former Bishop of Oxford who was at the House of Commons meeting, has described the ongoing situation in West Papua as “one of the great neglected scandals of our time”

May 4, 2016 0