Pengelolaan Dana Otsus Papua Bermasalah

Selasa, 18 Desember 2012 | 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth menjelaskan, pengelolaan dana Otonomi khusus (Otsus) bermasalah.

Pasalnya, pembangunan di Papua dinilainya tidak sebanding dengan alokasi anggaran. SeLISepanjang 2002 sampai 2012, provinsi Papua menerima Rp 28,445 Triliun dana otsus.

“Dana Otsus tidak bermasalah, tapi pengelolaannya bermasalah. Kalau Otsus dimulai di 2001, harus ada evaluasi komprehensif pemerintah menyikapi Otsus,” kata Elisabeth dalam peluncuran buku “Otonomi Khusus Papua Telah Gagal dan Saya Bukan Bangsa Budak” di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Adriana mengatakan, kegagalan pembangunan di Papua disebabkan kinerja pemda. Pemda, terangnya, berperan dalam implementasi Otsus.

Salah satu implementasi yang gagal terjadi pada sektor kesehatan. Kesehatan masyarakat di Papua, lanjutnya, tidak mengalami perbaikan.

Padahal, dana otsus juga dialokasikan bagi anggaran untuk kesehatan. “Orang Papua sakit, tapi tidak dapat ditolong meskipun mereka punya uang untuk berobat. Kegagalan ini harus dievaluasi lagi,” tandasnya.

Selain implementasi di sektor kesehatan, pendidikan wajib dicermati. Sebab, impelementasi pemda dalam sektor pendidikan, terangnya, tidak kalah mengkhawatirkan dari kesehatan.

Hal itu, tambahnya, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Papua pada pendidikan yang rendah. Hal itu, diperparah oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang jauh dari harapan.

“Pemda melakukan apa di sana (Papua), banyak anak tidak bersekolah. Apa yang dilakukan pemda saat diberikan dana otsus begitu besar?” tanyanya.

Ia mencermati, pemda Papua tidak menjalankan tugasnya. Sehingga, implementasi dana otsus dalam sektor pendidikan dan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kegagalan Pemda di masa kini itu, lanjutnya, harus menjadi bahan pelajaran pemerintah dalam membangun Papua ke depan. Menurutnya, pembangunan Papua harus memprioritaskan target implementasi dalam skala tertentu.

Ukuran tersebut, tambahnya, harus memperhatikan kondisi internal Papua. “Kalau pembangunan Papua disamakan oleh pemerintah dengan kondisi daerah lain itu tidak tepat. Papua memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakannya dengan daerah lain,” pungkasnya.

Penulis	: Aditya Revianur
Editor	: Benny N Joewono

December 18, 2015 0

2016, Fahri Hamzah Janjikan Sebagai Tahun Merebut Freeport

intelijen – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik usulan yang disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ untuk tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi.

Usulan itu disampaikan Gerakan ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’ saat bertemu pimpinan DPR untuk mendesak adanya Pansus Freeport terkait masalah yang terjadi yakni masalah perpanjangan kontrak.

“Tambang Freeport harus dikuasai oleh negara melalui BUMN dan BUMD, maka itu kami memberikan petisi kepada DPR. Sudah saatnya kita tegakan kedaulatan agar tambang kelola Freeport jatuh ke pangkuan ibu pertiwi,” kata Marwan Batubara salah satu inisiator ‘Tambang Freeport untuk Rakyat’, Jumat (18/12) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyambut baik, dan berjanji akan melakukan investigasi total terhadap keberadaan Freeport yang selama ini sudah membuat negara merugi.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh 560 anggota dewan yang ada untuk bergerak melakukan tandatangan menyetujui adanya Pansus Freeport untuk kepentingan bangsa.

“Saat ini baru 25 persen yang tandatangan, kita mau 50 persen. Saya ingin Pansus Freeport disosialisasikan kepada 560 anggota DPR tanpa terbelah. Sehingga tahun 2016 usai masa reses 11 Januari 2016, merupakan tahun merebut Freeport,” ungkapnya, lansir posmetro.

December 18, 2015 1

Papua Merdeka berpotensi Menimbulkan Rasisme dan Perang Suku?

TabloidJubi.com dalam tulisannya Arjuna PademmeNov 30, 2015 menurunkan berita berjudul, “Filep Karma Khawatir Bom Waktu Diantara OAP Suatu Saat Meledakak“. Di dalamnya beliau katakan seperti berikut

“Saya melihat ini adalah bom waktu. Kalau Papua berhasil dan Indonesia pulang, sudah ada bom waktu yang suatu saat akan meledak. Saya tak ingin itu terjadi,” ucapnya.

Dengan kata lain, “saya diberitahu oleh agen NKRI bahwa kalau Papua Merdeka nanti kalian perang habis-habisan, dan akibatnya kalian yang jadi korban jadi kalau dengan NKRI kalian tidak perang suku, jadi kalian perlu pikir ulang.”

Pak Filip Karma perlu paham tiga hal: Pertama, rasisme tidak sama dengan sentimen kesukuan, maka tidak mungkin ada rasisme di dalam satu ras. Rasisme ada di antara orang Papua dan orang Indonesia, itu benar, karena ada ras Melayu dan ras Melanesia di sana, tetapi kalau rasisme di antara orang Papua, itu rasisme ataukah sentimen kesukuan.

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah “sentimen kesukuan” itu salah? Jawabannya harus kita pahami dalam buku-buku tulisan Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan, yang ditulis dalam 10 Buku.

Kedua, pemikiran tentang Papua Merdeka nanti berbahaya karena akan ada perang suku di mana-mana itu MURNI keberhasilan NKRI mencuci otak beliau, karena itulah kampanye yang selalu dipakai NKRI di pentash politik global. Itulah sebabnya perang suku di Mimika, di Wamena, di Jayapura selalu dipupuk NKRI, itu juga yang dikhawatirkan Karma, jadi perlu ada pencucian kembali supaya kembali kepada template pemikiran yang asli sebelum masuk ke penjara.

Kita sebagai orang Papua harus bertanya kepada diri sendiri, Perang suku di antara siapa? Antar keluarga, antar marga, antar suku, antar ras?

“Perang suku itu dipicu oleh apa?” Oleh politik? Oleh parta politik? Oleh perbedaan suku?

Kita jangan terpengaruh oleh hasutan penjajah melihat Perang Suku sebagai penyakit masyarakat, sementara menganggap pembunuhan orang Papua yang berlangsung setiap hari di Tanah Papua, pengeboman di Timur Tengah sampai menghancurkan Presiden yang resmi sebagai tindakan legal dan halal. Jangan kita dibodohi oleh logika pemutar-balik-kan yang biasanya berlangsung di penjara-penjara di seluruh dunia. Mari kita berpikir jernih, menurut realitas sosial-budaya dan sosial politik Papua, bukan menurut anggapan orang asing yang dibisikkan kepada kita.

Ketiga, kondisi terkini bukan hanya karena kesalahan NKRI, tetapi juga karena kondisi semesta yang tidak dapat kita sangkali dan elakkan. Melihat semua masalah disebabkan oleh NKRI membuat kita menjadi tidak berdaya, karena kita setiap hari berpikir tentang kesalahan NKRI, tanpa melihat kekurangan sendiri, kesalahan orang Papua sendiri. Termasuk kesalahan berpikir bahwa Papua Merdeka menyebabkan perang suku ialah buktinya.

Kita harus punya visi yang jelas, apalagi sebagai pimpinan, sebagia tokoh Papua Merdeka, kita seharusnya tidak menunjukkan paradigma berpikir yang meragukan bangsa yang kita pimpin. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh “framing” pemikiran yang dilakukan oleh intelijen Indonesia atau oleh siapa saja yang tidak mendukung Papua Merdeka.

Apapun yang terjadi di tanah Papua, di antara orang Papua ialah persoalan orang Papua, yang harus diterima sebagai realias yang harus dihadapi secara gentlemen dan diselesaikan secara komprehensiv oleh orang Papua, bukan dengan cara mengkambing-hitamkan NKRI sebagai penyebabnya.

November 30, 2015 1

Yeimo Lantik Ketua KNPB Sorong Raya

Victor Yeimo disambut secara adat oleh kepala suku Moi ketika tiba di Sekretariat KNPB Sorong – Ist

Jayapura, Jubi – Bertempat di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong, KM 10, Senin (16/11/2015), ketua umum KNPB Pusat, Victor Yeimo melantik pengurus KNPB wilayah Sorong Raya.

Melalui release resmi yang diterima Jubi, Victor Yeimo bersama rombongan disambut secara adat oleh kepala suku Moi ketika tiba di Sekretariat KNPB Sorong yang dihadiri rakyat dari Tambrau, Sorong Selatan, Ayamaru, dan sekitarnya

Yeimo melantik Ketua KNPB Sorong terpilih, Kantius Heselo, Wakil Ketua Gabriel Mambrasar, Jubir Agustinus Aud dan bidang-bidang lainnya dilantik dengan terlebih dahulu diambil sumpah setia pada perjuangan. Dalam sambutannya, ia mengatakan di depan puluhan rakyat dan pengurus KNPB wilayah tersebut dapat bersungguh-sungguh melaksanakan tugas guna mengakhiri penderitaan bangsa Papua ini.

“Saya berpesan agar rakyat di wilayah ini tetap memegang komitmen perjuangan dan tidak memberi ruang bagi penjajah untuk menguasai wilayah yang indah dan alamiah ini,”

tegas Victor.

Ia menjelaskan, sekitar 24 sektor basis KNPB ikut hadir dan dilantik. Ia juga berpesan agar terus melanjutkan perjuangan dari kepengurusan almarhum Martinus Yohame yang dibunuh militer Indonesia, karena apapun sudah menjadi tanggung jawab seorang pejuang untuk tetap berdiri pada jalan kebenaran apapun konsekuensinya.

Kantius Heselo selaku ketua KNPB Wilayah Sorong mengajak anggotanya agar kompak dalam organisasi dan perjuangan ini.

“Kekompakan adalah satu senjata bagi kita. Perjuangan ini kita harus akhiri dengan cara perjuangan yang dami,”

tutur Kantius Heselo.

Untuk diketahui, setelah pelantikan, Ketua KNPB pusat melakukan peletakan batu pertama bagi pembangunan kantor KNPB Wilayah Sorong Raya. (Abeth You)

Abeth You Nov 17, 2015, Jubi

November 17, 2015 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolution Army), Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen TRWP Mathias Wenda, bersama segenap staf dan pasukan, atas nama bangsa Papua menyatakan

BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas dipanggilkan ke pangkuan Tuhan Sang Khalik Langit dan Bumi

Brigadir Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Richard Joweni

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua kami menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan bangsa Papua untuk terus mengobarkan api perjuangan, api revolusi terus menyala, perjuangan terus dijalankan, sampai kita sekalian mencapai cita-cita perjuangan kita.

Kita tahu, dari seluruh sejarah bangsa-bangsa di dunia, tidak pernah ada perjuangan kemerdekaan yang pernah bubar karena lama-kelamaan semangat perjuangan menjadi pudar, atau karena diberhentikan oleh kebaikan hati penjajah dan atau berhenti karena ada teror dan intimidasi seperti harapan dan doa-doa kaum penjajah NKRI. Tidak ada! Tidak pernah ada!

Perjuangan ini akan mencapai titik terakhir.

Cepat atau lambat kita mencapai sasaran sangat ditentukan oleh semangat kesatuan darn persatuan kita semua, seperti saat ini telah terwujud dalam wadah ULMWP. Mari kita terus mendukung ULWPM, yang benihnya telah ditanam oleh WPNCL yang diketuan alm. BigJend Richard Joweni waktu itu.

WPNCL yang waktu itu diketuai Alm. BrigJend Richard Joweni bersama sejumlah lembaga lain telah melahirkan ULMWP. Dan kini ULMWP sedang berkiprah dengan kekuatan penuh. Bibit yang telah ditanam almarhum perlu terus disiram dan disiangi oleh kita semua, sampai menghasilkan buah: Papua Merdeka, terlepas dari penjajah NKRI.

Tokoh OPM dan WPNCL lainnya, Alm. Dr. John Otto Ondawame telah dipanggil Tuhan belum lama ini, dan kini tokoh OPM dan WPNCL lainnya dipanggil pula. Mereka dipanggil menyusul berpulangnya Gen. TPN/OPM Kelly Kwalik di tangan Penjajah NKRI dan para penglima lainnya telah tewas di medan pertempuran.

Api perjuangan terus berkobar, generasi berganti generasi, satu tahapan ke tahapan selanjutnya, langkah demi langkah, sampai akhirnya kita akan tiba pada tujuan akhir, PAPUA Merdeka, NKRI keluar dari Tanah Papua! Itu sebuah kepastian, sebuah jaminan, bukan cita-cita, bukan mimpi!

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan

Pada tanggal: 27 Oktober 2015

———————

Panglima, Secretary-General,

TTD

Mathias Wenda, Gen. TRWP Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

NBP:A.001076 BRN:A.018676

October 27, 2015 1

Lily Wahid: Situasi Keamanan di Papua Bisa Berujung Referendum

INTELIJEN.co.id – Situasi keamanan di papua yang terus memanas dikhawatirkan akan memunculkan persoalan lebih krusial dan luas. Masyarakat Papua akan semakin tidak percaya dengan pemerintah pusat, sehingga mencari pola penyeleseian ke organisasi internasional.

Kondisi tersebut, harus segera mendapat respon dan langkah-langkah penyeleseian. Pemerintah pusat harus segera menyelesaikan persoalan Papua agar masyarakatnya tidak mengajukan referendum yang didukung PBB.

“Analisa saya, indikasi referendum, warga Papua mendatangi kantor PBB di Jakarta,” kata anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (26/10).

Menurut Lily Wahid, dengan masuknya warga Papua ke PBB, pihak internasional menganggap bangsa Indonesia tidak menangani wilayah di Bumi Cenderawasih itu.

“Ini bisa berujung ke referendum,” paparnya.

Lily juga meminta pemerintah tidak melakukan pendekatan represif terhadap pergolakan di Papua. Persoalannya juga terkait kebijakan di daerah. Dana otonomi daerah selama ini tidak didukung dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Pemerintah Provinsi Papua harus membuat Perda pelaksanaan otonomi khusus, agar yang di bawah tidak teriak-teriak,” pungkasnya.

Sumber: indonesiatoday.in

October 26, 2015 1

AHRC: Australia dan AS Bantu TNI Bantai Rakyat Papua

HONGKONG — Sebuah lembaga pengamat HAM yang bermarkas di Hongkong, Asian Human Rights Commision (AHRC), menyatakan, militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter bantuan Australia dan pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua pada dekade1970-an.

Dalam laporan AHRC disebutkan, sejumlah petinggi militer Indonesia bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan lebih dari 4.000 orang penduduk Papua pada akhir 1970-an.

Termasuk dalam daftar mereka yang bertanggung jawab dan harus diadili pengadilan HAM adalah mantan Presiden Soeharto.

Laporan ini berjudul “The Neglected Genocide-Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978” (Pembantaian yang Terabaikan-Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

ARHC mengadakan kunjungan lapangan, mewawancara sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Badan ini telah mengumpulkan 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit, dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10.000 orang.

Laporan ini menyatakan warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pengeboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang dipasok Australia dan Amerika Serikat.

Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberi tahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, tetapi justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Sejumlah laporan menyebut warga Papua dipaksa melakukan kegiatan seks depan umum, dan terjadi pemotongan payudara serta anak-anak tewas dipenggal.

Basil Fernando, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, mengatakan pada ABC bahwa tindakan-tindakan semacam itu bisa digolongkan ke dalam tindakan genosida.

Sebanyak 10 orang komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Menurut Fernando, sejumlah nama yang disebutkan dalam laporan tersebut, beberapa di antaranya masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. (KOMPAS.com)

October 21, 2015 0

Brigjend Richard Joweni, Sosok Tentara dan Diplomat Revolusioner

Author : Admin Jubi, October 19, 2015 at 08:55:07 WP, Editor : Victor Mambor

Upacara Penguburan Richard Joweni, TabloidJubi.com

Jayapura, Jubi – Seluruh rakyat Papua terlebih Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN) telah berduka atas kehilangan sosok pemimpin kharismatik Brigjen Richard Joweni. Pria bernama lengkap Uria Hans Joweni ini sebelumnya telah dikabarkan meninggal dunia pada Jumat 16 Oktober 2015, pukul 23.00 WP dalam usia 72 tahun.

Sebelum meninggal, Richard Joweni sempat dibawa ke rumah sakit Vanimo untuk mendapat pengobatan karena menderita sakit pada saluran pencernaan dan juga karena kelemahan fisik akibat usia senja. Sebab ia telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya atau selama 48 tahun dengan bergerilya di belantara Papua.

Kepergiannya telah meninggalkan luka yang mendalam, terlebih bagi 3 orang anaknya yang ditinggalkan karena sebelumnya istrinya telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 22 September lalu karena sakit. Dari riwayat hidupnya, almarhum yang juga pemimpin tertinggi komando Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB) ini lahir pada 3 Desember 1943 di sebuah kampung di Teluk Wondama, Papua Barat.

Sebagai pemimpin komando tertinggi TRP PB, ia mengepalai 9 Kodap dan 10 Kodam di beberapa wilayah dan sebagian berada di wilayah Pegunungan Papua. Joweni juga merupakan ketua Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam memperjuangkan persoalan Papua Barat lewat cara diplomasi di forum MSG (Melanesian Spearhead Group) dan Pasific Island Forum (PIF).

Selain bergerilya, sosok Richard Joweni juga dikenal sebagai seorang diplomat yang pernah melobi sejumlah pimpinan negara-negera Melanesia di Pasifik Selatan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Atas jasa-jasa perjuangannya dan selaku pimpinan tertinggi Tentara Revolusioner Pembebasan Papua Barat (TRP PB), ia kemudian dianugerahi pangkat Jenderal Gerilya (Anumerta) pada saat prosesi pemakaman jenasah yang berlangsung secara militer di Markas Pusat TRP PB Kampung Endokisi Yokari, Tanah Merah Kabupaten Jayapura.

Menurut Jonah Wenda selaku juru bicara Dewan Militer TRP PB, selain sebagai seorang pejuang yang gigih bergerilya di hutan, Richard Joweni dikenal sebagai sosok kharismatik dalam memimpin perjuangan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat. “Ia telah mengajarkan cara-cara berjuang secara bermartabat, damai dan menghargai orang lain,” kenang Wenda.

Selanjutnya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara di tubuh TRP PB, kata Wenda, kolonel Amos Serondanya selaku kepala staf Angkatan Darat telah ditunjuk sementara untuk menggantikan posisi Richard Joweni hingga ada penentuan pemimpin tertinggi tetap. Penentuan itu akan dilakukan setelah 14 hari berkabung yang ditandai dengan penaikan bendera bintang kejora setengah tiang di sejumlah Kodam dan Kodap yang dikendalikan oleh markas TRP PB.
Upacara pemakaman jenasah almahum Richard Joweni berlangsung dengan penuh hikmah karena diawali oleh ibadah pelepasan dan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penguburan peti jenasah ke liang lahat secara militer. Prosesi ini juga ditandai dengan tembakan salvo sebanya 3 kali ke udara sebagai penghormatan bagi almarhum.

Almarhum Richard Joweni telah bergabung sebagai anggota gerilyawan OPM pada tahun 1968 saat masih berusia 25 tahun. Sebelumnya ia sempat bekerja sebagai staf pegawai di masa Pemerintahan Belanda di Papua. Saat bergerilya di masa kepemimpinan Seth Rumkorem, sejumlah jabatan strategis pernah disandangnya hingga kemudian ia diberi mandat menjadi pemimpin tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) hingga akhir hayatnya. (J. Howay)

October 19, 2015 2

Staf Khusus Presiden Blusukan ke Lapas Biak

Biak, Jubi/Antara – Staf khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya, blusukan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Biak Numfor, Papua, Selasa 96/10/2015).

Kunjungan blusukan staf Presiden ke Lapas Biak diterima Kalapas, Danang Agus Triyanto, dan melakukan pertemuan dengan narapidana kasus makar ‘Bintang Kejora” Oktovianus Warnares dan Agustinus Sawias.

Lenis Kogoya mengakui kunjungan ke Lapas Biak untuk melihat dari dekat tentang aktivitas narapidana politik yang sedang menjalani hukuman karena kasus pidana dialami para narapidana kasus makar.

“Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memberikan pengampunan grasi kepada narapidana kasus makar di Papua,” katanya.

Ia berharap dengan data dan hasil tatap muka dengan narapidana kasus makar warga binaan Lapas Biak akan disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi perhatian dalam mengambil kebijakan terhadap Papua.

Salah satu narapidana makar, Oktovianus Warnares, menyatakan menolak pemberian grasi atau bentuk pengurangan hukuman atas kesalahan yang dibuatnya saat pengibaran bendera “Bintang Kejora’pada 1 Mei 2013 di kantor Diklat Jalan raya Adibay distrik Biak Timur.

“Saya harus menjalani hukuman selama enam tahun. Putusan Mahkamah Agung tetap saya jalani demi negeri Papua,” kata Oktovianus.

Usai tatap muka dengan narapidana kasus makar, staf khusus Presiden Jokowi, meninjau kamar narapidana.(*)

October 7, 2015 1

Aktivis Papua: Permintaan Maaf tak Cukup, Rakyat Butuh Tindakan Nyata

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Pandam XVII Cendrawasih bertepatan dengan HUT TNI ke 70 sebagaimana yang diberitakan media ini, Senin (5/10/2015) harus tindakan nyata, bukan obral kata-kata semu.

“Rakyat Papua tidak menerima permohonan maaf yang disampaikan Pangdam. Silahkan memohon maaf dengan kata-kata tetapi banyak rakyat Papua hari ini tidak butuh itu,”ungkap Peneas Lokbere, Kordinator Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Papua, di Abepura, Selasa (6/10/2015)

Kata Lokbere, rakyat Papua hari ini lebih membutuhkan tindakan nyata. Pertama, institusi keamanan Republik Indonsia di Papua, baik Pangdam maupun Kapolda Papua harus melakukan evaluasi resmi atas keamanan di Papua.

Evaluasi sangat penting, lantaran makin maraknya kasus-kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua. Semua yang terjadi harus diungkap untuk melindungi rakyat.

Kedua, Rakyat Papua butuh TNI maupun Polri merubah pola pendekatan terhadap rakyat. Rakyat ingin TNI dan PoLRI yang menghargai HAM, tidak represif.

Ketiga, Pangdam dan Kapolda mengumumkan hasil penyelidikan kasus Paniai. Rakyat Papua menanti itu daripada permintaan maaf murahan yang tidak akan menyelesaikan luka orang Papua.

Sementara itu Yanuarius Lagiwan, Sekretaris Jendral, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah Papua se-Indonsia (AMPTPI) mengatakan, tidak hanya minta maaaf tetapi Pangdam harus memberikan rasa keadilan bagi korban.

Kata Lagowan, Pangdam sudah tahu, anggota TNI mana yang melakukan tindakan brutal terhadap rakyat Papua. Kalau sudah tahu, Anggota TNI yang nakal itu harus diproses hukum.

“Ungkapan permintaan maaf saja tidak cukup. Kalau Pangdam sudah tahu ada kesalahan anggotanya maka harus ungkap dan adili semua anggota TNI yang melakukan kejahatan, sehingga semua orang yang mengalami kekerasan oleh TNI bisa merasakan keadilan,”tegasnya. (Mawel Benny)

October 7, 2015 1