SUP Kutuk Tindakan Brutal TNI/POLRI di Papua

Semarang, Jubi – Puluhan mahasiswa yang menamakan diri Solidaritas Untuk Papua (SUP) melakukan aksi turun jalan di Malang, Jawa Timur untuk mengutuk sikap dan tindakan brutal aparat TNI maupun Polri di Papua akhir-akhir ini.

Dalam pernyataan tertulis yang dikirim kepada Jubi, SUP mengatakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Orang Asli Papua (OAP), melalui aparat negara (TNI-POLRI) tak pernah berakhir. Desember 2014 – September 2015 tercatat lebih dari 10 kasus yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri di seluruh wilayah Papua yang mengakibatkan 21 nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya mengalami luka tembak dan harus dirawat di rumah sakit secara intensif.

“Kasus-kasus itu adalah kasus penembakan terhadap empat pelajar SMA di lapangan Karel Gobay, Enarotali pada 8 Desember 2014, kasus yang terjadi di Yahukimo pada bulan Mare, kasus yang terjadi pada April di Nabire, kasus yang terjadi di Ugapuga, Dogiyai pada 25 Juni 2015, kasus di Koperapoka 28 Juli 2015 dan 28 September 2015 aprat tembak mati dua siswa SMK di Gorong-gorong Timika dan banyak kasus lainnya,” ungkap Wilson Nawipa, Jubir SUP Malang-Surabaya.

Dengan melihat rentetan kasus pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara, lewat TNI-POLRI yang masih dan terus terjadi di seluru wilayah Papua, hingga saat ini, dan dengan melihat tidak adanya penyelesaian serta pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua sejauh ini, maka Solidaritas Untuk Papua mengutuk tindakan brutal aparat TNI/Polri dan meminta negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Papua.

“Kami juga minta Jokowi dan Jusuf Kalla untuk tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua, tarik militer, organik maupun non organik dari seluruh wilayah Papua, proses dan adili para pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggar HAM di Papua. Kami juga minta negara untuk buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, seperti dilansir suarapapua.com, Solidaritas Untuk Papua (SUP), Kamis (1/10/2015) kemarin melakukan aksi mimbar bebas di depan Asrama Kamasan I Papua, Yogyakarta untuk mengutuk tindakan brutal TNI/Polri serta menuntut negara harus bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua.

Koordinator Umum (Kordum) aksi, Kristina Kobogau mengatakan dengan tegas bahwa undang-undang dan segala macam peraturan yang dibuat oleh NKRI hanya berlaku di luar Papua, sedangkan yang terjadi di Papua seakan membuat orang Papua menjadi setengah binatang.

“Seakan kami berbeda dengan manusia lain yang ada di Indonesia, sehingga TNI/Polri dengan sesuka hati mereka membunuh kami orang Papua di mana semua yang menjadi korban rata-rata masih usia produktif, bahkan kebanyakan adalah pelajar. Kekerasan yang dialami oleh kami perempuan Papua yaitu pemerkosaan kemudian dibunuh dan dibiarkan seperti binatang,” ungkapnya. (Arnold Belau)

Source: Author : Arnold Belau, October 6, 2015 at 22:34:02 WP, Editor : dominggus

October 6, 2015 1

1.400 Prajurit Pamtas RI-PNG Dipulangkan

Selasa, 06 Oktober 2015 , 05:57:00, CePos

Sejumlah anggota Satgas sedang berbaris memberikan yel â€“yel sebelum berangkat meninggalkan Jayapura di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura

JAYAPURA-Sebanyak 1.400 personel Prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dari 3 Batalyon yang bertugas menjaga keamanan di Perbatasan RI – PNG, Senin (5/10) kemarin dilepaskan oleh Pangdam XVIII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, untuk kembali ke kampung halamannya. Satgas Pamtas ini dipulangkan dengan menggunakan KRI Teluk Hiding 538 yang akan berlayar dari Pelabuhan Lantamal X Jayapura menuju Padang Sumatra Barat.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan para Satgas ini sudah melakukan tugas pengamanan di perbatasan RI – PNG selama 9 bulan, mereka akan kembali ke homebase masing masing. ada yang ke Jawa Barat, Semarang dan Padang Sumatera Barat. Mereka ini sudah digantikan dengan Satgas Brigif -6 Kostrad Yonif 411/R, Yonif 431 Kostrad dan Yonif 406/ CK, yang bertugas menjaga wilayah perbatasan darat antara negara RI-PNG,

“Jadi di sektor utara dibawah Kolaops Korem172/PWY dipimpin oleh Danrem 172/ PWY Kolonel Inf Sugiono, kemudian mereka ini dalam pelaksanaan tugasnya secara umum sangat baik dan berhasil,”ungkapnya usai pelepasan Satgas di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura, Senin (5/10)

Menurutnya, keberhasilan Satgas yang akan pulang ini bisa dilihat dari kriteria -kriteria yang yang ada. Pihaknya juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada mereka yang telah berhasil menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dan melindungi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Ini tiga Yonif, tapi tidak full, mereka 1 Yonif hanya 400 orang kalau organik itu sampai 700-an, ini hanya separuhnya namanya Satgas Yonif, yakni Yonif 323/Raider Banjar Jawa Barat, Batalyon 400/Raider di semarang dan Batalyon 133/ Yudha Sakti yang ada di Padang,”jelasnya

Kata Pangdam, Yonif 133/Yuda Sakti adalah Yonif yang paling jauh yakni di Padang, mereka akan menempuh perjalanan hampir 3 minggu mereka sampai di padang. Pihaknya berdoa mereka bisa sampai dengan selamat di tujuan hingga bertemu dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat dan selamat hingga sampai tujuannya.
“Kami berharap untuk yang akan mengganti satgas pamtas ini bisa memberikan yang terbaik, apa yang ditinggalkan sudah baik tetapi kita coba untuk tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Perbatasan,”katanya.(jo/tri)

October 6, 2015 1

Saatnya Divestasi Saham Freepot Diberikan Bagi Tanah Papua

Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik S.Sos.JAYAPURA – Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan yang dikelola oleh Pt. Freeport Indonesia.

Namun jika elit-elit Jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua yang mempunyai cirri khas tersendiri yakni berambut keriting dan berkulit hitam ini
Anggota DPR RI dari Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik mengatakan, Divestasi saham (pengambilalihan sebagian saham) yang dimiliki PT. Freeport Indonesia yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat pada, 14 Oktober 2015 mendatang dengan rencana pelepasan saham tahap pertama sebesar 10,64%) terlihat syarat dengan kepentingan elit-elit Jakarta.

“Pengambilalihan sebagian saham yang dimiliki PT. Freeport Indonesia merupakan momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggungjawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD),” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua, pada Minggu (29/9/2015).

Menurutnya, dalam negosiasi yang berproses disepanjang Tahun 2015 ini, terlihat pembicaraan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan langkah-langkah negosiasi kontrak, termasuk menentukan siapa pihak-pihak yang boleh ikut serta dalam skema besar renegosiasi yang dibahas secara eksklusif oleh para elit-elit Jakarta.
“Monopoli kepentingan negosiasi divestasi saham, benar-benar telah menunjukkan proses pengambilan kebijakan yang bertalian dengan kepentingan investasi besar pengelolaan sumber daya pertambangan di Tanah Papua, dikendalikan secara rapi oleh penguasa Jakarta,” katanya.

Dikatakannya, divestasi saham yang sedang diperjuangkan pada saat ini memiliki arti penting sebagai langkah awal merubah perjalanan sejarah pengelolaan pertambangan PT. Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya menempatkan rakyat Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting diwilayah penambangan kaya emas, hanya sebatas “kelas pekerja kasar” yang diberi upah murah, tanpa hak kepemilikan langsung terhadap kekayaan “resources” yang melimpah di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggung jawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD).

“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk bekerja serius untuk mengembalikan hak rakyat Papua, sebagai pemilik sah pengelolaan sumber daya pertambangan, melalui perjuangan untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia,” tegas dia.

Menurutnya, dari generasi ke generasi, kaum intelektual dan pemerhati persoalan di Tanah Papua, yang telah berlangsung beberapa decade selama ini telah menyaksikan monopoli kepentingan Jakarta atas pengelolaan sumber daya pertambangan yang dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia.

Dimana hak kepemilikan saham bukanlah hak yang hanya boleh dimonopoli oleh elit-elit Jakarta atau Pemerintah yang bernama Pusat (Jakarta). “Tanah Papua juga merupakan bagian dari republik ini karena kesuksesan pembangunan nasional turut serta dipengaruhi oleh keberhasilan daerah membangun kawasannya masing-masing,” ucapnya.

Lanjut dia, di tanah Papua terdapat Gubernur, Bupati, Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang wajib diperkuat dengan pemberian otonomi dalam pengelolaan sumber daya strategis bagi daerahnya masing-masing.

Namun kehadiran mareka bukan malah dimonopoli pengelolaan sumber daya strategis yang dimiliki daerah oleh Pusat, sehingga menjadikan daerah seperti Tanah Papua mengalami ketergantungan fiskal (keuangan) terhadap Pemerintah Pusat secara terus menerus.

Politisi Partai Demokrat itu, menegaskan bahwa dalam pengelolaan fiskal (keuangan) daerah telah diamanatkan oleh Undang- Undang Desentralisasi, skema pemberian otonomi kepada daerah otonom yang dibagi kedalam dua kepentingan utama yaitu pertama pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk memperkuat pembangunan di daerah, dan kedua penguatan kapasitas fiskal (keuangan) daerah agar tidak tergantung secara terus menerus terhadap sumber pendanaan yang berasal dari APBN Pusat.

Untuk itu, Willem Wandik berharap agar penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli bisa dapat membangun kemandirian daerah untuk mengelola secara mandiri terhadap sumber pendapatannya sendiri dan dapat mendanai secara mandiri agenda pembangunan di daerahnya masing-masing. “Ketidakberdayaan pelaksanaan otonomi daerah di Tanah Papua lebih disebabkan monopoli penguasaan aset-aset strategis yang dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Lebih jauh disampaikan Willem Wandik bahwa desentralisasi tidak akan berjalan baik, apabila sumber pendapatan daerah di Tanah Papua turut dibajak oleh mekanisme yang masih mempertahankan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam.
Namun menjadi pertanyaan siapa yang disebut sebagai Pemerintah di negeri ini? Pemerintah di Jakarta atau Pemerintah di Tanah Papua dan siapa sasaran tujuan pengelolaan sumber daya pertambangan yang menguras habis resources yang terdapat di daerah?. “Apakah rakyat yang ada di pusat atau rakyat yang ada di negeri-negeri terpencil di Tanah Papua,” tanyanya.

Ia menandaskan, Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD, adalah simbol negara kesatuan Republik yang berada di Tanah Papua. “Mereka adalah penyelenggara negara di daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sambung Willem, jika Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD seabgai representasi negara yang diakui oleh sistem ketatanegaraan nasional, mengapa negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia, hanya melibatkan segelintir elit-elit Jakarta sebagai penentu kebijakan pengambil-alihan saham milik PT. Freeport Indonesia.
Padahal, kata dia, melalui Pemerintah Daerah di Tanah Papua (simbol negara kesatuan Republik di daerah) telah berulang kali meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

Kata dia, Pemerintah Daerah di Tanah Papua selalu dijadikan sebagai simbol negara kesatuan Republik di daerah, sehingga kali sudah saatnya meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

“Rakyat di Tanah Papua tidak lagi ingin secara terus menerus dijadikan sebagai buruh pekerja di wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia. Kini sudah saatnya diberikan kepada rakyat Papua selaku kepemilikan lahan, kawasan hutan, gunung, lembah,” tukas Willem.

Willem kembali menegaskan, bahwa jika elit-elit jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua. “Hak Tanah Papua untuk memiliki saham PT. Freeport Indonesia adalah hak yang juga diakui oleh konstitusi sehingga tidak ada yang salah dengan konstitusi negara ini,” tutupnya. (Loy/don/l03/par

Sumber: Senin, 28 September 2015 06:31, BintangPapua.com

September 30, 2015 0

Jangan Membunuh, Bila Perlu Dilumpuhkan Saja

Jayapura, Jubi – Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Indonesia, (DPP AMPTPI), Hendrikus Madai mengatakan, perkembangan situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua yang sangat memprihatinkan akhir-akhir ini.

Hal ini dikatakan Hendrikus Madai, sebab banyak anak-anak sekolah, mahasiswa dan pemuda yang telah menjadi korban penembakan, pembunuhan, penculikan bahkan penangkapan baik di Papua maupun di luar Papua.

“Maka, pada kesempatan ini saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) mengutuk keras setiap kekerasan dan pembunuhan oleh aparat TNI/POLRI yang ditargetkan lebih banyak kepada para siswa dan mahasiswa di Papua, seperti kasus Paniai Berdarah 8 Desember 2014 yang menewaskan empat anak sekolah, penembakan di Tolikara pada 17 Juli 2015 di mana 11 anak muda ditembak, salah satunya tewas. Kasus penembakan yang melibatkan TNI di Mimika pada Agustus 2015 yang menewaskan dua orang dan tiga lainnya mengalami luka tembak, dan penembakan terakhir di Mimika tadi malam, 28 September 2015 yang menjadi korban adalah anak sekolah tingkat SMA di mana salah satunya tewas dan satu lainnya kritis di rumah sakit Timika,” kata Wakil Sekjen DPP AMPTPI, Hedrikus Madai kepada Jubi di Jayapura, Selasa (29/09).

Selanjutnya, kata dia pihaknya meminta kepada Pangdam XII/Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk segera memroses hukum seberat-beratnya bagi setiap anggotanya yang menjadi pelaku penembakan dan pembunuhan di Papua.

“Juga, kami meminta kepada institusi TNI/Polri agar tidak membunuh anak-anak Papua dari waktu ke waktu dengan berbagai alasan, tetapi jika memang terpaksa harus ditembak, bukan dengan tujuan membunuh akan tetapi bisa dengan dilumpuhkan (ditembak di kaki dengan peluru karet, bukan dengan timah panas)”, katanya berharap.

Menurut Madai, pihaknya menyarankan kepada seluruh pelajar, mahasiswa dan pemuda di Papua lebih khusus Orang Asli Papua (OAP) agar selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Sebab, kata dia jika dilihat dari berbagai kasus pembunuhan, penembakan dan penangkapan yang terjadi di Papua yang target pembunuhannya lebih banyak adalah pelajar dan mahasiswa Papua.

“Itu bukan terjadi di Papua saja, tapi di luar Papua juga. Kami menyarankan agar para pelajar dan mahasiswa agar jangan keluar malam sendirian jika tidak ada agenda yang mendesak,” tuturnya.

Anggota Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Laurenzus Kadepa mengatakan, setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, banyak sekali rentetan-rentetan pelanggaran HAM di Papua.

“Lalu, yang menjadi sasaran itu adalah anak muda, siswa dan mahasiswa. Ini dirancang oleh negara untuk membasmikan generasi muda, karena Papua ke depan itu ada di tangan anak muda,” tutur Laurenzus Kadepa kepada Jubi di Jayapura melalui sambungan telpon, Selasa (29/09).

Apalagi sekarang, kata Kadepa, anak muda semakin gigih pertahankan ideologi Papua Merdeka. “Maka, kami minta jangan jadikan anak muda sebagai tempat sasarannya adalah anak muda. Kami bisa benarkan proses genoside itu sedang terjadi seiring dengan waktu yang berjalan ini,” tukasnya.

Oleh karena itu, pihak aparat harus mengetahui fungsi dari penggunaan senjata itu untuk apa. Sebab, ada tertulis bahwa untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. (Abeth You)

September 30, 2015 0

Kapolda Papua: Polisi Hanya Membela Diri

Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyatakan, penembakan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi di Mimika dan menyebabkan seorang siswa SMK meninggal dunia, serta satu lainnya kritis, di Kampung Pisang, Gorong- Gorong Distrik Mimika Baru, Kabupaten Timika, pada Senin (28/9) malam, sesuai protap.

Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, anggota polisi hanya membela diri, dan melakukan prosedur. Katanya, ia menyesalkan kejadian itu. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, tapi kenyataannya sudah terjadi sehingga harus ditangani secara serius karena dampaknya akan meluas.

“Tiga anggota Polsek ketika itu datang ke lokasi, dimana ada korban pencurian yang sebelumnya melapor ke polisi dan rumahnya dirusak oleh orang yang diduga rekan pelaku. Anggota diserang. Mobil patroli dirusak. Tiga anggota itu boleh dikata terancam, sehingga mereka melakukan tembakan peringatan. Tapi sesaat kemudian diketahui ada korban jiwa, ada korban kena tembak di paha,” kata Kapolda Waterpauw di Polda Papua, Selasa (29/9/2015) malam.

Menurutnya, anggota polisi tak bertindak responsif. Namun menangani secara hati-hati. Polisi tegas agar masalah tak melebar. Sesuai prosedur, memberikan peringatan.

“Jika sudah mengganggu keselamtan jiwa harus dilakukan. Kalau melakukan upaya sebagaimana dianggap keras, pasti lebih banyak korban. Harus melakukan pencegahan dengan melakukan tembakan peringatan. Kalau mengakibatkan meninggal, saya pikir situasional. Kondisi malam hari, dan gelap,” ucapnya.

Katanya, ketika itu, anggota polisi tersudut. Kapolda yakin, tindakan oknum polisi tersebut sudah sesuai protap. Namun untuk memastikan, Polda Papua menurunkan tim yang di komandoi Wakapolda, Brigjen (Pol) Albert Rudolf Rodja mengumpukan berbagai informasi dan melakukan penyelidikan, apakah upaya yang dilakukan anggota di Polsek sesuai proresdur atau tidak.

“Saya menyampaikan rasa prihatin dan duka yang dalam kepada pihak keluarga yang ditinggalkan. Sebagai umat percaya bahwa jalan Tuhan kita tidak pernah tahu. Saya tidak berkata-kata banyak. Saya hanya minta maaf dengan kejadian ini. Tapi Sesungguhnya sudah melakukan upaya mencegah,” katanya.

Tiga anggota polisi yang berada di lokasi kejadian yakni Bripka H, Bripka N, dan Briptu IP dan senjata yang mereka gunakan lanjut Kapolda, telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan oleh Propam.

Selain melakukan penyelidikan, kata Waterpauw, pihaknya memprioritaskan negosiasi dengan keluarga korban untuk segera memakamkan jenazah. Namun sebelum pemakaman, jenazah harus diotopsi terlebih dulu.

Sebelumnya, Senin (28/9/2015) sekira pukul 19:45 WIT, seorang siswa SMK Kalleb Baggau (18 tahun) meninggal dunia akibat luka tembak di bagian dada. Seorang lainnya yang juga siswa SMK, Fernando Saborefek (17) tertembak di bagian perut. (Arjuna Pademme)

September 30, 2015 0

O’Niell Speaks Out on West Papua

Papua New Guinea’s Prime Minister Peter O’Neill did something remarkable last Thursday. In a wide-ranging policy speech at a leadership summit in Port Moresby, he acknowledged the oppression of the people of West Papua. It was the first time an incumbent prime minister of Papua New Guinea has spoken directly about the rights of West Papuans in a public forum:

Papua New Guinea today is a respected regional leader. After 40 years of undisturbed democracy, we are in a unique position to lead mature discussions on issues affecting our people in the region.

Our leading role in encouraging Fiji to return to a democratically elected government and voicing our concerns about the plight of our people in New Caledonia are examples of our growing influence. We have also participated in the restoration of democracy and law and order in countries like Vanuatu and Solomon Islands.

But sometimes we forgot our family, our brothers and sisters, especially those in West Papua.

I think as a country the time has come for us to speak about oppression our people. Pictures of brutality of our people appear daily on social media and yet we take no notice. We have the moral obligation to speak for those who are not allowed to talk. We must be the eyes for those who are blindfolded. Again, Papua New Guinea, as a regional leader, we must lead these discussions with our friends in a mature and engaging manner.

O’Neill was careful not to refer to independence or greater autonomy for West Papua. He also made no reference to the latest attempt by West Papuan independence groups to seek membership of the Melanesian Spearhead Group. But significantly, he referred to West Papuans as ‘family’, ‘brothers and sisters’ and ‘our people.’ This is not quite the same as questioning the sovereignty of Indonesia over West Papua but is a radical departure from previous language. It is notable that in the year that Papua New Guinea celebrates 40 years of independence from colonial rule, the Prime Minister of the most populous Melanesian state has sought to identify with Melanesian populations which are not yet independent – in New Caledonia and in West Papua.

Interestingly, O’Neill indicated he was concerned about the pictures of brutality appearing on social media. If his decision to speak out now was even in part inspired by the images of human rights abuses posted by supporters of West Papua on Facebook and Twitter, this is a breakthrough moment for the influence of activists who use social media for political advocacy in Papua New Guinea. Indeed, those who post pictures on social media of brutality that women experience in Papua New Guinea will hope the Prime Minister may be paying attention to them too.

O’Neill’s remarks will be a blow to Jakarta (see here for comments from Indonesia’s Human Rights Commissioner). Indonesia has been working hard to court Melanesian states and has attended Melanesian Spearhead Group (MSG) meetings as an observer as part of efforts to dissuade the MSG from admitting the West Papuan independence movement as a member. The then Indonesian president Susilo Bambang Yudhoyono was the guest of honour at Fiji’s Pacific Islands Development Forum meeting in Fiji last year, demonstrating the importance Indonesia attaches to influencing Melanesian countries.

Although the PNG Government has long carefully managed its relationship with Indonesia and avoided public statements on West Papua, there is much support in the PNG community and among a number of MPs for the West Papuan independence movement. Papua New Guinea’s capacity to drive international action on a human rights issues is unproven, but O’Neill will now come under domestic pressure to follow through on his statement. The decision by Indonesia’s Foreign Ministry to establish a special working group to ‘handle developments and issues relating to Papua’ might offer a window for closer engagement with Papua New Guinea on human rights issues.

O’Neill’s remarks will have surprised others in the region. O’Neill has been at odds with with Fiji’s Prime Minister Frank Bainimarama over a range of issues, including Fiji’s desire to reform regional diplomatic architecture. O’Neill’s statement on West Papuan human rights may now leave Fiji as an outlier within the Melanesia Spearhead Group; Vanuatu and Solomon Islands are supporters of West Papuan independence but Bainimarama has been reluctant to endorse West Papuan demands. At a time when Fiji’s government is seeking to reclaim regional leadership at the expense of Papua New Guinea’s ambitions, this will unnerve Fiji.

The move also wrong-foots Canberra. It would be naïve to imagine Canberra can comfortably stay neutral on this issue. Australia wants a stable relationship between its two nearest neighbours and therefore has an interest in averting tensions over West Papua. The Australian Government’s position in relation to West Papuan lobbying efforts has always been that it supports the sovereignty of Indonesia over the provinces of Papua and West Papua, a position shared by the Papua New Guinea Government.

Australia has also been supportive of Papua New Guinea assuming a more significant regional leadership role, consistent with the size of its population, its economy and its potential for growth. Papua New Guinea is a country of some 7 million people and its economy, the largest of the Pacific Island countries, is forecast to grow by 15% in 2015, more than any other country in the world. Canberra can hardly complain if Peter O’Neill has determined that PNG will stand a better chance of recognition as a regional leader if he stands up for the rights of West Papuans. But in so doing, he has changed regional dynamics in the Pacific, probably made them even more difficult for Australia to attempt to manage and may even add to pressure on Australia to act.

Papua New Guinea will host the Pacific Islands Forum leaders’ summit this year. The Forum has avoided recognition of West Papua issues in its official pronouncements but discussion this year could be quite different if PNG, this year’s chair, campaigns for it.

This article was first published by the Lowy Interpreter

September 30, 2015 0

Referendum dari Catalunya, Spanyol Sampai Bougainville, PNG

Jayapura, Jubi- Barcelona adalah klub kebanggaan masyarakat Catelunya, Provinsi Otonom Spanyol. Bahkan ketika Barcelona berlaga Bendera Kebangsaan Catelonya turut berkibar pula meramaikan stadion kebanggaan Barcelona. Saat Spanyol menang Piala Dunia Puyol, Pique dan kawan-kawan melambaikan bendera Catalunya. Anehnya punggawa Barcelona tidak ditangkap oleh aparat keamanan di Negara Kesatuan Spanyol dan tidak pula dikenakan pasal gerakan separatisme.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirayuda mengakui kalau gerakan kemerdekaan di Indonesia tak selamanya bisa selesai begigtu saja. Pasalnya kata dia negara-negara demokratis tua seperti di Inggris, Spanyol maupun Belgia yang sudah berusia hampir 300 tahun masih saja ada referendum untuk memisahkan diri.

Kepada Jubi belum lama ini di Denpasar Bali, Hassan Wirajuda mengatakan negara-negara seperti Inggris yang sudah berusia ratusan tahun termasuk Spanyol dan Belgia mempunyai ekonomi dan kesejahteraan yang baik tetapi semangat referendum masih ada di sana.

“Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di Indonesia.”kata Menlu di era Megawati dan SBY mengingatkan kepada Republik Indonesia yang baru saja berusia 70 tahun kemerdekaan.

Era 1998 saat Perang Saudara di Yugoslavia, mendiang begawan antropologi Indonesia Koentjarangrat dalam artikelnya berjudul Perang Suku Bangsa di Yugoslavia mengatakan jika membandingkan masalah suku bangsa Indonesia dengan Yugoslavia masalah hubungan antar suku bangsa dan agama. Kata dia Indonesia jauh lebih beruntung, hanya saja Koentaraninggrat mengingatkan tiga hal pokok penting dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pertama perlu menghindari upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk yang dipandang “terbelakang,” seperti yang masih dilakukan terhadap penduduk di Timor Timur (sekarang sudah jadi Timor Leste) dan Papua (Papua dan Papua Barat). Kedua adalah mendiskriminasikan sesama warga bangsa Indonesia, seperti yang secara sadar atau tidak masih saja dilakukan. Ketiga, menjaga agar kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju untuk tidak menjadi terlalu besar.

Jika menyimak pernyataan Koentjaraningrat jelas, diskriminasi maupun kesenjangan masih saja terjadi dan Timor Timur sudah merdeka dan kini jadi Timor Leste. Kemenangan referendum di Timor Leste menjadi jawaban bahwa pembangunan fisik dan kesejahteraan bukan tolok ukur dalam membangun wawasan kebangsaan dan bernegara. Ada nilai-nilai budaya suku bangsa yang terkadang diabaikan dan dianggap sepele.

Bagaimana dengan warga Catalunya yang bertahun-tahun tidak bisa menjadi warga negara Spanyol. Bahkan ketika klub Barcelona bermain, ada slogan “Catalunya is not Spain.” Ini adalah realita sosial di negara-negara maju di Spanyol, Inggris dengan Scotlandia, Belgia hingga negara tetangga Papua New Guinea dengan semangat referendum di Provinsi Otonomo Bougainville.

Ratusan ribu pendukung kemerdekaan Catalunya, yang dikutip Jubi dari Kompas terbitan, Jumat (11/9/2015), unjuk kekuatan di kota Barcelona, Spanyol. Mereka melakukan pawai untuk mengampanyekan gerakan Catalunya merdeka atau pemisahan wilayah otonom itu dari Spanyol.

Ratusan pengendara sepeda, Jumat pagi, berkumpul di alun-alun kota kecil Vic, sekitar 70 kilometer dari Barcelona, ibu kota Catalunya. Mereka bersiap-siap mengendarai sepeda menuju Barcelona guna memeriahkan pawai pro kemerdekaan.

Pelatih kenamaan asal Catalunya, Pep Guardiola, dan pemain klub sepak bola Barcelona, Gerard Pique, adalah sebagian tokoh asal wilayah itu yang mendukung kemerdekaan Catalunya. “Kami ingin mengelola sumber daya kami sendiri,” ujar Guardiola yang kini melatih Bayern Muenchen, Selasa silam.

Pawai besar-besaran pro kemerdekaan digelar bertepatan dengan hari nasional Catalunya. Presiden Catalunya Artur Mas mengatakan, hari nasional Catalunya tahun ini spesial karena perayaannya berdekatan dengan pemilihan parlemen regional pada 27 September.

Unjuk kekuatan gerakan pro kemerdekaan Catalunya yang konon diikuti sekitar 500.000 orang tak ubahnya kampanye menjelang pemilu parlemen Catalunya. Kelompok pendukung kemerdekaan ini berharap kubu mereka merebut setidaknya 68 kursi dari total 135 kursi di parlemen Catlunya atau meraih mayoritas sederhana (50 persen+1).

Seandainya berhasil merebut mayoritas, kelompok politik pendukung kemerdekaan akan lebih leluasa melakukan langkah-langkah mengantar Catalunya yang berpenduduk 7,5 juta orang berpisah dari Spanyol. Sebaliknya, jika gagal merebut mayoritas pada pemilu parlemen Catalunya, pukulan telak pun dialami kelompok pro kemerdekaan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy membantah referendum bisa diadakan seandainya kelompok pro kemerdekaan menjadi mayoritas di parlemen Catalunya. Menurut dia, referendum pemisahan Catalunya tak sesuai dengan konstitusi Spanyol.

Pusat Riset Sosiologi milik Pemerintah Spanyol menggelar survei yang hasilnya menunjukkan, koalisi partai pendukung kemerdekaan Catalunya, Junts pel Si (Together for Yes), dan partai kiri CUP dapat mengumpulkan 68-69 kursi.

Gerakan nasionalisme Catalunya mendapat dukungan lebih besar sejak ekonomi Spanyol melemah, beberapa waktu terakhir.

Bagaimana dengan Papua New Guinea dengan Provinsi Otonom, John Momis Presiden Daerah Otonom Bougainville mengatakan “Kami adalah orang-orang asli tanah air kita Bougainville. Kami sendiri harus memutuskan masa depan kita, takdir kita. Tidak ada orang luar dapat memutuskan untuk kita. ”

Karena itu tak heran kalau John Momis telah menjadwalkan 2019 sebagai tahun untuk suara referendum yang akan dilakukan, tapi ini belum disepakati oleh Perdana Menteri PNG dan kabinetnya.(Dominggus Mampioper)

September 24, 2015 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Sandera-Menyandera itu Drama Abad Lalu

Menanggapi berbagai polemik berujung kepada saling menuduh di antara para kelompok piaraan NKRI di wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea, terkait dengan penyanderaan dua warga kolonial Indonesia beberapa hari lalu, dan kini telah ditemukan hidup, atau dikembalikan oleh para kriminal piaraan NKRI, maka PMNews berkomunikasi dengan Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua.

Menurut Gen. TRWP Mathias Wenda, “Sandera-Menyadera itu Drama Abad Lalu! Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai.”

Berikut petikan wawancara per telepon tadi malam.

PAPUAPOST.com (PMNews): Selamat malam! Kami dari PMNews mau tanyakan hal-hal terkait penyanderaan dua warga Indonesia oleh kelompok yang menurut pemberitaan media di Indonesia dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Gen. TRWP Mathias Wenda (TRWP): Pertama-tama saya ucapkan terimakasih. Terimakasih karena anak-anak tanya orang tua. Banyak wartawan orang Papua di Indonesia mereka tidak pernah tanya, tapi bikin berita macam mereka sudah tanya. Bikin malu banyak jadi, anak-anak di PMNews selalu tanya itu baik. Kasih tahu anak-anak Papua di mana-mana Bapak punya telepon ini nomornya sudah umum berlaku, Pemerintah PNG juga sudah tahu, jadi tidak masalah.

Ah, mengenai berita NKRI bahwa OPM yang sandera itu tidak benar. Tukang tipu mereka. Siapa itu OPM? Apakah OPM angkatan bersenjata? OPM itu bukan Tentara, itu organisasi. Mana organisasi baru bergerilya. Tidak ada OPM di hutan sini. OPM ada di kota, di Port Numbay, di Port Moresby, di Port Vila, di London, di Canberra, di Jakarta, di Port Vila, di New York. OPM tidak ada di hutan-hutan. OPM punya pekerjaan bukan berburu babi hutan atau tikus hutan. OPM punya tugas berdiplomasi dan berpolitik di pentash politik dan diplomasi lokal, nasional, regional dan internasional.

Ada berita yang bilang OPM yang sandera, berarti kolonial sudah kalah point, salah main kartu, salah zaman, dan salah waktu. OPM sudah tidak ada di hutan, tetapi yang ada itu OPM buatan NKRI, OPM peliharaan Indonesia, OPM bayaran Indonesia.

Ingat OPM NKRI, OPM Merah-Putih, OPM buatan Indonesia itu ada di Jakarta, ada di West Papua dan ada di Papua New Guinea, ada di mana-mana.

Jadi kesimpulannya, kalau ada OPM yang menyandera orang pada tahun 2015 ini, maka itu OPM-NKRI, OPM Merah-Putih, OPM-Indonesia. Itu pasti! Itu jelas! Jangan ada yang salah!

PMNews: Siapa kelompok peliharaan itu. Kira-kira intelijen TRWP punya informasi?

TRWP: Kami tahu persis siapa mereka tetapi kami tidak harhus membukanya di sini. Itu rahasia operasi kami. Kalian sudah baca berita ka tidak, banyak berita menyebutkan para tokoh adat di wilayah perbatasan, baik di wilayah West Papua maupun di wilayah Papua New Guinea jelas-jelas menyebutkan bahwa penyanderaan dilakukan oleh kelompok peliharaan NKRI.

PMNews: OK Baik. Terimakasih. Ada tuduhan bahwa sandera ini dilakukan oleh OPM, itu sangat kuat beredar di media-media nasional Indonesia. Kepolisian dan TNI juga menunjukkan jari kepada OPM, walaupun TRWP menyangkal. Semua orang tahu, yang ada di perbatasan West Papua – PNG itu TRWP, bukan?

TRWP: Sandera-Menyadera itu drama abad lalu! Itu lagu lama! Itu sudah basi! Kasihan NKRI tidak mengerti politik, atau mereka ketinggalan kereta jadi bikin akal-akalan.

Sekarang para gerilyawan sedang menunggu proses politik dan diplomasi Papua Merdeka! Era gerilya dengan berbagai taktik telah ditangguhkan, walaupun perang melawan kolonial NKRI masih harus terus dilanjutkan sampai cita-cita Papua Merdeka! tercapai. Jadi kalau ada yang bilang gerilyawan Papua Merdeka, bukan OPM, tapi gerilyawan, menyandera maka itu termasuk skenario yang menyedihkan, karena sudah tidak dipakai oleh semua gerilyawan Papua Merdeka.

PMNews: Kami ucapkan terimakasih atas penjelasan ini. Mudah-mudahan orang Papua dan pemerintah Indonesia memahami penjelasan ini.

TRWP: Terimakasih. Tanya apa saja nanti. Kasih tahu anak-anak lain itu. Kasih tahu nomor HP Bapak punya. Sudah terimakasih.

September 19, 2015 1

Tokoh Adat : Ada Kelompok “Peliharaan” di Sekitar Perbatasan

Diposkan oleh : Victor Mambor on September 19, 2015 at 00:23:24 WP

Jayapura, Jubi – Hari ini, Jumat (18/9/2015), Sudirman (30) dan Badar (29) dua WNI yang disandera selama beberapa hari telah bebas dan tengah menjalani perawatan di RS Bhayangkara, Jayapura. Keduanya diserahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Vanimo, Papua Nugini kepada Kepolisian Daerah Papua di perbatasan RI – PNG.

Siapa pelaku penyanderaan ini belum bisa dijelaskan oleh aparat keamanan Indonesia, baik TNI maupun Polisi, walaupun selama beberapa hari terakhir, pihak keamanan dan Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu) menyebutkan beberapa nama sebagai pelaku penyanderaan dan mengaku sedang bernegosiasi dengan pihak penyandera untuk melepaskan Sudirman (30) dan Badar (29). Aparat keamanan maupun Kemenlu menuding kelompok Organisasi Papua Merdeka sebagai pelaku penyanderaan.

Tuduhan ini tak hanya dibantah oleh Jeffrey Pagawak, salah satu dari sekian nama yang dituduh oleh aparat keamanan maupun Kemenlu. Masyarakat di Kampung Scofro, Distrik Arso Timur, Keerom, Papua, lokasi dimana dua WNI tersebut dilaporkan dibawa oleh sekelompok orang, juga membantah keterlibatan OPM dalam penyanderaan ini.
“Penyanderaan dan penembakan yang terjadi di Kampung Scofro, Distrik Arso Timur, Keerom, Papua, beberapa waktu lalu itu pelakunya bukan OPM. Kejadian itu siang hari, jam 12. Masyarakat kaget. Selama ini kami kenal kelompok OPM yang sering masuk ke kampung,” kata Servo Tuames, Ketua Dewan Adat Keerom kepada Jubi, Jumat (18/9/2015).

Tuames menambahkan, dirinya dan masyarakat yang hidup di dekat perbatasan juga tahu kalau selama ini ada kelompok “peliharaan” di sekitar perbatasan Indonesia – Papua Nugini (PNG), yang sering keluar masuk wilayah Indonesia maupun PNG. Tapi ia tidak tahu, kelompok-kelompok ini “dipelihara” oleh siapa.

Sementara Didimus Werare, Ketua Dewan Adat Skamto, di tempat yang sama mengatakan lokasi penyanderaan itu terletak di kawasan HPH milik PT. Hanurata namun IPKnya milik PT. Victori Cemerlang Indonesia.
“Lokasi penyanderaan itu hanya dua kilometer dari pos perbatasan,” kata Weware.
Dua orang yang disandera, menurut Weware adalah pekerja kayu yang dipekerjakan oleh orang bernama Yono, anggota Brimob yang tinggal di Yotefa, Jayapura.

Saat penyerahan Sudirman (30) dan Badar (29)dari Konsulat Jenderal RI di Vanimo kepada Kepolisian Daerah Papua, Kepala Kepolisian Daerah Papua mengatakan masih mendalami kasus penyanderaan ini. Menurut Kapolda Papua dalam waktu dekat pihaknya akan mengunjungi kedua sandera tersebut untuk meminta keterangan terkait penyanderaan yang mereka alami. (Victor Mambor)

September 19, 2015 1

OPM: Kami Tidak Menyandera Dua WNI

Jayapura, TAPANEWS.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) membantah dengan tegas keterlibatan pihaknya dalam penyanderaan dua Warga Negara Indonesia (WNI) di Perbatasan RI – PNG, Rabu (9/9) lalu seperti yang diberitakan media massa. Hal ini dikatakan Jonah Wenda, jurubicara OPM di bawah pimpinan Richard Yoweni saat dikonfirmasi TAPANEWS.com melalui seluler, Rabu (16/9).

“Bagi kami, ini ulah provokator yang berupaya mencoreng nama OPM. Kami membantah dengan tegas kepada semua pihak yang mengatakan keterlibatan OPM dalam kejadian ini,” kata Jonah Wenda.

Menurut Wenda, ada pihak-pihak yang berupaya membuat ‘air kabur’. Bila memang ini ulah pihak tidak bertanggung jawab, jangan menggunakan nama OPM.

“Kalau tuduhan diarahkan kepada OPM, markas mana? Siapa yang memberi perintah?” tanya Wenda.

Wenda menilai upaya provokator ini dilakukan karena saat ini OPM sudah berada bersama United Liberation West Papua Movement (ULMWP) untuk isu Papua merdeka dimana lobi-lobi internasional sekarang berjalan dengan bermartabat.

“Kami juga menyesal untuk peristiwa ini dan juga untuk korban yang disandera,” kata Wenda lagi.

Data yang dihimpun TAPANEWS.com dari pihak yang bertanggung jawab, saat ini terdapat enam kelompok OPM yang bergerilya di Batas RI – PNG yaitu kelompok Tiben Pagawak, Niko Hipohau, Herman Wenda, Matias Wenda, Nikarion Gwijangge dan Amos Ofidey.

Saat ini Tiben Pagawak sudah berusia lanjut; sedangkan Niko Hipohau berada di bawah komando Richard Yoweni; Herman Wenda terhubung dengan kelompok Matias Wenda; Matias Wenda dengan kelompoknya adalah yang terbesar di wilayah perbatasan dan mendukung ULMWP; Nikorion Gwijangge berada di bawah komando Richard Yoweni dan terakhir adalah kelompok Amos Ofidey yang diduga memiliki hubungan erat dengan Indonesia.

“Wilayah penculikan dan penyanderaan ini berada di wilayah kelompok Lambert Pekikir yang dulunya OPM,” pungkas Wenda. (Redaksi)

September 17, 2015 0