Makna “Pengakuan” PIF pada Kedaulatan Indonesia

Oleh : Redaksi SUARAPAPUA.com | Selasa, 15 September 2015 – 23.54 WIB

Oleh: Victor F. Yeimo*

“Sebagai angggota PBB kami mengakui kedaulatan Indonesia atas West Papua, tetapi PBB juga mengakui hak mereka (West Papua) untuk penentuan nasib sendiri dan pelanggaran Hak Asasi Manusia”.

Kata Perdana Menteri Menasseh Sogavare, saat menanggapi reaksi Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak intervensi Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum/PIF) terhadap persoalan West Papua (sumber: http://www.pmc.aut.ac.nz).

Dalam pernyataan lain tentang HAM, menanggapi Indonesia yang tidak ingin masalah HAM dibicarakan oleh PIF, Sogavare juga menyatakan: “Jika suatu negara anggota PBB melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya, itu bukan lagi urusan domestik negara itu, tetapi itu menjadi isu yang harus dibicarakan oleh PBB.”

Pernyataan Menasseh Sogavare, yang juga ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan jawaban bagi rakyat West Papua dan penguasa kolonial Indonesia atas ‘polemik’ hasil pertemuan PIF. Pernyataan seorang pemimpin Melanesia yang berhasil membawa masuk West Papua menjadi observer di MSG ini patut menjadi dasar penilaian kita dalam menyikapi hasil PIF.

Pertama, Dasar pengakuan dan penghargaan PIF terhadap kedaulatan Indonesia atas Provinsi Papua (bukan bangsa Papua) merupakan bagian dari menjaga etika dan asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negara agar hidup berdampingan secara damai.

Pengakuan itu tidak berarti menghilangkan komitmen negara-negara Melanesia dan Pasifik untuk menghargai dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sesuai piagam dan konvenan PBB, yang juga merupakan dasar keputusan komunike MSG di Noumea, 2013.

Sesuai dengan itu pula, Menasseh Sogavare dalam akhir tahun ini, atau awal tahun depan akan mengadakan pertemuan untuk membawa persoalan West Papua ke Komite 24 PBB (Komite Dekolonisasi PBB).

Kedua, Keputusan pemimpin PIF untuk mengirim Tim Pencari Fakta ke West Papua bukanlah merupakan bentuk intervensi asing sebagaimana yang sedang disikapi oleh penguasa kolonila Indonesia. Tetapi, itu merupakan kewajiban bagi negara-negara anggota PBB, termasuk PIF yang merupakan organisasi regional PBB sesuai dengan konvenan PBB.

Bahwa penguasa kolonial Indonesia melalui hukum Indonesia maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak berhasil memproteksi dan mengadili hampir semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah West Papua yang diklaimnya sebagai bagian dari teritori Indonesia. Sudah seharusnya PBB dan organisasinya mengirim tim pencari fakta, sebab berbagai pertemuan dan hasil Komisi HAM PBB membuktikan temuan pelanggaran HAM yang terus terjadi di West Papua.

Ketiga, Para Pemimpin PIF dalam dua poin komunike itu juga menyepakati bahwa akan menyelesaian akar dari persoalan West Papua secara damai. Perdana Menteri PNG, Peter O’neill selaku Ketua PIF yang diberi tanggung jawab untuk berkonsultasi dengan Jakarta mengatakan itu merupakan langkah awal untuk melakukan banyak hal kedepan bersama Indonesia.

Peter O’neil sejak awal berhati-hati dan sangat diplomatis dalam menyikapi isu West Papua sebab, menurut saya, ia ingin Papua harus diselesaikan tanpa mengganggu stabilitas wilayah Pasifik. Ia mempertimbangkan watak brutalisme dari penguasa kolonial Indonesia yang selalu mengedepankan cara-cara militeristik dalam penyelesaian persoalan West Papua.

Keempat, Perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sudah menjadi perjuangan rakyat Melanesia dan Pasifik. Apapun keputusan dan kepentingan para politisi Melanesia dan Pasifik hal tersebut tidak akan menghilangkan dukungan dan desakan kuat dari rakyat Melanesia dan pasifik yang terus menguat dan bergelora.

Dengan demikian, rakyat West Papua harus menyikapinya sebagai bagian dari kemajuan perjuangan yang terus terjadi di luar negeri atas persatuan perjuangan bangsa Papua. Kita mesti menilai ini sebagai perang diplomasi Pasifik yang sedang diperjuangkan melintasi kekuatan diplomasi kolonial Indonesia yang penuh dengan rekayasa dan penyuapan.

*Penulis adalah Ketua Umum KNPB dan Tim Kerja ULMWP.

September 15, 2015 0

ULMWP: Semua Pemimpin Pasifik Ingin HAM di Papua Dilindungi

Oleh : Redaksi SUARAPAPUA.com | Selasa, 15 September 2015 – 23.48 WIB

PORT MORESBY, SUARAPAPUA.com — Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote menyatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 di Port Moresby, semua pemimpin Pasifik menginginkan HAM orang Papua dilindungi, termasuk mengakhiri kekejaman yang terjadi.

“Orang-orang Papua dan masyarakat sipil telah menangis merindukan pengakuan dari Negara Pasifik, dan hari ini kita melihat sebuah lubang yang memberi kita beberapa kenyamanan nanti kedepannya,” kata Mote, dalam siaran pers yang diterima suarapapua.com, Jumat (11/9/2015) malam.

Menurut Mote, semua pimpinan Negara Pasifik mengharapkan HAM orang Papua dilindungi, termasuk mengakhiri berbagai kekejaman militer Indonesia di Tanah Papua.

“Artinya bagi kita orang Papua adalah kita memiliki hak untuk menjadi bagian dari proses ini dalam forum Pacific Islands Forum (PIF),” kata Mote, usai menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin-pemimpin Negara Pasifik di Port Moresby.

Mote mengatakan, ULMWP bersama utusan khusus Negara Kepulauan Solomon di Papua Barat akan siap membantu dalam proses sulit ini, terutama memastikan resolusi dapat berjalan dengan baik.

Utusan Khusus Negara Kepulauan Solomon di Papua Barat, Mathew Wale, hati-hati menyambut keputusan pemimpin Negara Pasifik untuk mengirim misi pencari fakta tentang hak asasi manusia ke Indonesia untuk persoalan Papua Barat.

“Ini adalah kehendak semua pemimpin Pasifik, termasuk Australia, Selandia Baru dan PNG sebagai ketua diberi mandat untuk berkonsultasi dengan Indonesia terkait Papua,” kata Wale.

“Melihat kembali komitmen pemimpin Pasifik pada isu Papua Barat sebelumnya, keputusan hari ini adalah sejarah, dan pasti kemajuan dalam gerakan Papua. Hanya ada dua kemungkinan, hasil yang diharapkan itu baik, atau Indonesia menolak mentah-mentah permintaan semua pemimpin Forum dan menghadapi konsekuensi yang sulit untuk mengirim misi pencari fakta,” tutur Wale.

Menurut Wale, peran PNG yang dipercayakan sebagai Ketua Forum untuk memulai negosiasi ini menempatkan beban yang besar, karena PNG harus memastikan bahwa itu tidak membingungkan kepentingan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Indonesia.

“Mengirim misi pencari fakta ke Indonesia adalah resolusi atas nama anggota Forum negara Pasifik dan orang-orang dari Pasifik,” ujar Wale.

Pemimpin komunike juga khusus menyoroti beberapa kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia di Papua. Menurut Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, ini adalah alasan mengapa mereka menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua warga di Papua.

OKTOVIANUS POGAU

September 15, 2015 0

Forum to give West Papua serious thought

Pacific Media – The former, current and incoming chairs of the Pacific Islands Forum say they will take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

Issues of West Papua and climate change are expected to be high on the agenda at this week’s Forum leaders summit in Papua New Guinea’s capital.

This week in Port Moresby, regional civil society organisations were given a rare face to face meeting with the past, present and future chairpersons of the Forum.

The leaders said they would take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

The Pacific Network on Globalisation’s Joey Tau said the reaffirmation added to the growing voices of Pacific peoples seeking a moral stand on human rights abuses in West Papua.

“There is tremendous support throughout the Pacific. We have the solidarity movements in Fiji, in Solomon Islands, in Vanuatu and back here in Papua New Guinea who are basically calling on leaders to deliberate and act morally on the issues that are before them in regards to West Papua.”

The regional NGOs have also called on Pacific Island leaders and Australia and New Zealand to come up with a united stance on climate change for the Paris COP 21 negotiations.

The spokesperson for the Pacific NGOs Ann Singeo from the EBIIL society told the leaders to secure a safe future for people in the region.

“We are hoping that they at least have a united voice in the Paris COP 21 in December, so that they can at least unite on certain grounds to speak for at least the threat of climate change on the lives of our Pacific Islanders but also the mere existence of our countries and our people.”

September 12, 2015 0

RI Sayangkan Isu Papua Barat Dibahas di Forum Negara Pasifik

metrotvnews.com, Fajar Nugraha • 11 September 2015 15:59 WIB

Metrotvnews.com, Port Moresby: Forum Negara Pasifik di Port Moresby, Papua Nugini menegaskan kembali kedaulatan NKRI, termasuk Provinsi Papua. Namun, Indonesia menyayangkan isu Papua dibahas dalam forum ini.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir, menghadiri KTT ke-46 Forum Negara Pasifik atau Pacific Islands Forum (PIF) di Port Moresby, Papua Nugini. Forum ini berlangsung 7 – 11 September 2015. Pertemuan yang membahas isu-isu Perikanan, Perubahan Iklim, Kanker Serviks, Teknologi Informasi dan pelanggaran HAM di Papua Barat, menyepakati komunike bersama sebagai hasil dari KTT tersebut.

“Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki berbagai tantangan yang sama dengan Negara Negara pulau di Pasifik. Indonesia berkomitmen untuk mendukung negara-negara Pasifik dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” ujar Wamenlu dalam pernyataannya di forum tersebut, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (11/9/2015).

“Indonesia siap, dan dengan semangat, mendukung negara-negara PIF dalam upaya pembangunannya,” tegas Wamenlu Fachir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian tinggi dalam pertemuan ini terkait dengan tantangan perubahan iklim yang dihadapi negara-negara Pasifik. Mantan Dubes RI untuk Arab Saudi itu pun menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi perubahan iklim.

“Indonesia juga akan bantu dorong kepentingan negara kepulauan di Pasifik dalam upaya mendapatkan hasil yang ambisius dan equitable pada pertemuan Perubahan Iklim UNFCCC di Paris akhir tahun ini. Kita akan bekerja dengan negara Pasifik untuk mendapatkan hasil di Paris guna mengatasi tantangan yang dihadapi negara-negara Pasifik terkait perubahan Iklim,”

sebut Wamenlu.

Terkait dengan masuknya isu pelanggaran HAM di Papua Barat dalam agenda PIF, Indonesia menyayangkan hal ini, mengingat isu tersebut masuk atas desakan berbagai NGO dan bukan merupakan usulan Pemerintah Negara-negara PIF. Indonesia menyampaikan bahwa usulan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama pembentukan PIF, yaitu untuk mendorong kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan.

Dari hasil pembahasan isu Papua, para Kepala Negara PIF kembali menyatakan dukungannya kepada kedaulatan dan integritas NKRI, termasuk terhadap semua Provinsi Papua. Selain itu, juga diusulkan agar ketua PIF melakukan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia termasuk dengan mengirimkan misi pencari fakta PIF ke Papua Barat terkait adanya tuduhan pelanggaran HAM.

Menanggapi pembahasan isu Papua, Wamenlu RI dalam pernyataannya menyampaikan penolakan terhadap “Tuduhan pelanggaran HAM di Papua yang tidak berdasar dan merefleksikan pemahaman yang salah terhadap fakta sesungguhnya di lapangan,” tegas Wamenlu.

Wamenlu RI juga menolak intervensi asing termasuk usulan adanya misi pencari fakta PIF ke provinsi Papua Barat terkait tuduhan pelanggaran HAM.

“Sebagai negara demokratis, Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM. Indonesia memiliki mekanisme HAM nasional yang berfungsi dengan baik yang belum tentu dimiliki oleh sebagian Negara PIF,”

tegas Wamenlu RI.

Selain itu, Wamenlu RI juga menekankan bahwa pembangunan selama ini di Papua jauh lebih maju dari sebagian negara kepulauan di Pasifik. Wamenlu Fachir menyayangkan bahwa dalam pembahasan tidak disoroti kemajuan yang telah dicapai di Papua dan jumlah dana pembangunan yang dialokasikan ke Papua untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

PIF adalah organisasi regional di kawasan Pasifik yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. PIF Memiliki 16 negara anggota dan 17 Mitra Wicara. Indonesia merupakan salah satu mitra wicara bersama Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kuba, Filipina, Italia, Spanyol, India, Inggris, Jepang, Kanada, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Perancis, Thailand, Turki, dan Uni Eropa.
(FJR)

September 11, 2015 0

Tanda Heran di Honiara Menjadi Tonggak Sejarah Baru bagi Melanesia

Selama beradad-abad orang Melanesia di kawasan Pasifik Selatan berada dalam dunia mereka sendiri, terisolir, terdampar, terpojok. Tidak berbicara, apalagi mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Dikirannya di sekelilingnya hanyalah hamparan air laut yang di dalamnya ada ikan. Ia tahu selepas ikan-ikan di dalam air itu terdapat manusia lain, tetapi ia tidak mengakui persis bahwa yang dikenalnya seberang laut itu sebenarnya dirinya sendiri.

Ditambah lagi, kalaupun dia berusaha mengetahui lalu mengenalnya, ia didikte, dipaksa, ditekan supaya walaupun ia mengenal orang-orang di seberang sana itu dirinya sendiri, ia dibayar dan dengan dasar bayaran itu dipaksa untuk tidak mengakui bahwa mereka itu dirinya sendiri. Sebuah penyangkalan paksa, sebuah penderitaan yang begitu lama dideritanya.

Sebelum modernisasi ia mengira di dunia ini hanya dirinya dan suku-bangsanya. Di era penjajahan dikiranya orangnya ialah penjajahnya, dan sesama bangsa dan ras-nya itu musuhnya. Setelah kemerdekaan, rekan sesama Melanseia-nya itu diberi nama A, B, dan C, sehingga tidak senama dengan dirinya, yang membuat dirinya tidak sanggup berkata bahwa dirinya ialah dirinya, dan tetangganya itu juga ialah dirinya. Ia terpaksa harus mengaku ini sebagai “west papua” dan itu sebagai “papua new guinea”, ini sebagai Vanuatu dan itu sebagai West Papua, ini sebagia Solomon Islands dan itu sebagai West Papua, ini sebagai Fiji dan itu sebagai West Papua, bukannya kami ini Melanesia.

Tanda heran yang dimulai di Kepala Burung, pulau Mansinam, bahkan dari pulau-pulau Timor kini bersambung menjadi tanda heran berikutnya, “West Papua diakui sebagai ras Melanesia, bangsa Papua!”, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh NKRI. NKRI memaksa dirinya menyebut orang Melanesia di Tanah Papua sebagai orang Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Padahal tanah dan air di Indonesia bukan satu, beribu-ribu; bangsa bukan satu, beribu-ribu; bahasa juga apalagi bukan satu. Sebuah pembohongan diri sendiri, Indonesia menipu diri sendiri, dan penipuannya balik menelan dirinya sendiri, dan pada akhirnya KEBENARAN akan berjaya, dan di era kejayaan itu, tipudaya tidak punya kuasa lagi. Era kekalahan tipu-daya itu telah dimulai, di meja KTT MSG, di kota Honiara, Kepulauan Salomon.

Tanda heran ini menyusul tanda heran sebelumnya, yaitu beberapa bulan sebelumnya telah terjadi sebuah pertemuan akbar di kalangan pejuang dan organisasi perjuangan bangsa Papua di Port Vila, Republik Vanuatu dan di akhir pertemuan tersebut telah dibentuk sebuah wadah pemersatu, ULMWP, sebuah payung organisasi yang mempersatukan berbagai faksi yang ada selama ini.

Tanda heran di Honiara menyusul tanda heran di Port Vila. Dan Tanda heran di Honiara disusul oleh Tanda heran di Port Moresby, yaitu di Sidang PIF yang baru saja berakhir, di mana isu West Papua dibahas secara resmi, dan secara resmi pula diputuskan bahwa sebuah “Fact-Finding Mission” harus dikirim ke West Papua, Indonesia untuk mengusut berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua, di tangan polisi dan militer Indonesia.

Tanda heran di Vila, Honiara dan Moresby telah terjadi menyusul tanda-tanda heran sebelumnya, yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir, yaitu yang pertama Perdana Menteri Papua New Guinea sebagai seorang Papua, yang lahir dan besar di Tanah Papua, yang sukses menjadi Perdana Menteri di Tanah Papua secara resmi, dan secara dinas mengumumkan bahwa beliau akan “engage” Indonesia untuk membicarakan berbagai isu yang muncul di West Papua.

Tanda heran yang pernah dimulai di paling barat kepulauan Melanesia sedang mengikuti arus gelombang samudera pasifik, perlahan tetapi pasti, tenang tapi menghanyutkan. Pengakuan bangsa Papua sebagai ras Melanesia kali ini sudah merupakan tanda heran tonggak sejarah bagi identitas Melanesia sebagai sebuah ras yang terhimpit oleh ras Melayu di bagian Barat dan bangsa Eropa di bagian Selatan, dan Asia di bagian Utara.

Pengakuan orang West Papua sebagai rumpun Melanesia secara resmi atas nama negara-negara Melanesia merupakan titik tolak seluruh proses pengembalian jatidiri dan hak asasi yang melekat kepada manusia Melanesia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk manusia.

Mari kita doakan terus, sehingga tanda heran dan tanda heran ini terus berlanjut, sampai tanda heran terakhir ialah West Papua dan bangsa-bangsa lain di muka Bumi yang saat ini masih dijajah merdeka dan berdaulat di luar cengkeraman penjajah. Amin!

Artikel Mirip:

September 10, 2015 1

Can the US Marines Help Build Indonesia’s Amphibious Capabilities?

The Diplomat.cm – By Grant Newsham and Swee Lean Collin Koh, September 10, 2015

s a vast archipelagic nation-state prone to natural disasters, having a strong amphibious capability would appear to be a natural requirement for Indonesia. And as a part of the Indonesian Navy, the Marine Corps (Korps Marinir or KORMAR) has a key role to play in humanitarian assistance and disaster relief (HA/DR). Under the Minimum Essential Force (MEF) blueprint, Indonesia envisages by 2024 a greenwater navy capable of undertaking missions within its immediate regional waters as well as limited outreach beyond.

Under former President Susilo Bambang Yudhoyono, KORMAR, much like its sister branches, did experience some qualitative improvements. There was expected to continue under current President Joko Widodo, who in November 2014 outlined a vision of Indonesia as a Global Maritime Fulcrum. Of the five pillars of this vision, enhancing maritime defense lends further impetus for the ongoing MEF plan. Moreover, this pillar implicitly goes beyond continuing the primary focus of equipment upgrades. In particular, there is more to amphibious capacity-building than simply acquiring the hardware.

For instance, even an advanced, relatively well-funded navy such as the Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) faces similar challenges. In the aftermath of the Tohoku earthquake and tsunami in 2011, the JMSDF arrived on scene within a matter of hours. However, since it had no real amphibious capability – despite having some amphibious hardware – there was practically nothing to be done except to sit offshore while an estimated 3,000 to 4,000 survivors – who otherwise could have been saved – froze to death in the first 24-48 hours. Hence, there are some very practical reasons for developing and improving amphibious capabilities.

Opportunity for Engagement

Building amphibious capabilities certainly includes intensifying training, including engagement with foreign counterparts. Being traditionally more accustomed to bilateral, intra-Southeast Asian joint training and exercises, it is apparent that KORMAR seeks to develop a new area of expertise in broader region-wide initiatives. Notably, it played a key role in Indonesia-hosted Exercise Komodo, a multinational HA/DR exercise held in early 2014. And during the most recent Rim of the Pacific exercise hosted by the U.S., KORMAR deployed a contingent that performed admirably.

However, the Indonesians have room for improvement. An ambitious slew of initiatives is in the works: upgrading of aging hardware, improving personnel welfare, and developing human capital. The last aspect ties in with former Indonesian Navy chief Admiral Marsetio’s idea of a “World Class Navy” – increasing the quality of Indonesian naval servicemen (KORMAR personnel included), which can be accomplished through enhanced professional military education and training. This includes expanded interactions with foreign counterparts to learn and share best practices. It is thus clear that capacity-building for KORMAR is going to be more than acquiring new amphibious fighting vehicles or landing vessels. Although Jakarta might fulfill these requirements on its own, it can benefit from external assistance in its capacity-building efforts.

Washington has an opportunity to step up to this. In the revised version of “A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower” published in March this year, an increase in U.S. strategic attention to the Indo-Asia-Pacific region is envisaged. The U.S. Marine Corps (USMC) is designated to maintain a Marine Expeditionary Force and Marine Expeditionary Unit in the region, and deploy a Marine Rotational Force to Australia as well as introducing new assets, such as the MV-22 Osprey. One of the objectives spelt out in this revised U.S. document is to enhance regional partnerships through expanded maritime security operations, shared maritime domain awareness and longer multilateral engagements. The aim is to build and sustain regional capacities to deal with local maritime security challenges.

Seen in this light, the USMC has a major role to play in helping to build the amphibious capacities of regional militaries, not least the Indonesians. The only question is how. To date, Washington has maintained a set of military engagements with Jakarta since the lifting of the arms embargo. This includes the extension of technical aid, such as helping Indonesia build an integrated maritime surveillance system network for maritime security purposes, as well as continuing the customary joint training and exercises, such as the Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) series.

Expanding the Scope

Just recently, the U.S. and Indonesia completed this year’s iteration of the CARAT exercise. This is useful, but what matters more is what happens the 360 days of the year when the Americans are not around to help sustain Indonesia’s amphibious capacity-building efforts. The U.S. Department of Defense’s current approach of conducting short-duration joint training and exercises with the Indonesians a few times annually is so short-term that it tends to shortchange amphibious development. This is hardly in line with the stated goals of the revised maritime strategy for the Indo-Asia-Pacific region, not least if one considers Indonesia a key U.S. partner seen in the light of its geostrategic position.

Perhaps the key to drawing out the Indonesians is having Marines permanently assigned to KORMAR, as a means of building a more durable relationship via daily interactions. This approach has proven effective in Australia, Japan and South Korea. Stationing the right USMC personnel in Indonesia could help Jakarta play a larger role in Indo-Asia-Pacific and also assist in its Global Maritime Fulcrum vision. However, any such move would have to be calibrated, taking into consideration several potential hurdles in the way.

For example, Jakarta may be concerned about creating the wrong perceptions by allowing this permanent USMC presence. Domestically, it may also constitute a time-bomb with some constituents likely perceiving it as a move by Washington to further intensify its military footprint in the region. Even moderates will be worried whether it might trigger a potential regional backlash, not least having Indonesia seen by Beijing as being complicit in a U.S.-led containment effort.

One way to circumvent these obstacles is to proceed gradually. For a start, one USMC officer serving as advisor can based in Indonesia with KORMAR, or if necessary in the U.S. Embassy in Jakarta. The idea is to furnish a platform from which the officer can constantly interact with KORMAR, and promote and assist Indonesia’s amphibious capability building. The candidate would have to be carefully selected. He or she would need to have appreciable knowledge of Indonesia and its culture. This officer also needs to be able to operate in think-tank, media, and defense policy circles in order to sell “amphibiosity.” Fortuitously, the USMC has a number of potential candidates.

If this pilot scheme is successful, the logical next step would be to station a small USMC advisory team. This phase can possibly be accomplished without local political opposition so long as the USMC officer works the ground correctly and assiduously. In sum, enhancing USMC engagement with KORMAR would have to start small and aim for gradual progress appropriate for Indonesia’s amphibious capacity-building.

Some Final Thoughts

Unless the idea of amphibious operations is continuously pushed, it tends to fade into the background and be seen as a distraction from more “important” military operations. There seems to be a sort of equilibrium in most militaries, by which the individual armed services naturally focus on the core functions and capacities they consider most important, foremost being warfighting capabilities such as fighter jets, tanks, and combat ships and submarines. Moreover, the individual services do not naturally cooperate with each other. Yet amphibious capabilities require “some of each,” as the services must cooperate for joint operations combining sea/ground/air capabilities. This can be deemed contrary to the natural order of things in any military.

Not surprisingly, then, amphibious capabilities tend to be overlooked and when the need arises the services scramble to respond – and usually not very well. Once the need “recedes,” things go back to the equilibrium. This certainly applies to the case of Indonesia. Following the Indian Ocean earthquake and tsunami in December 2004, Jakarta endeavored to bolster HA/DR capabilities. The purchase of new landing platform, dock vessels was one major initiative. But over the past decade, it is also evident that the equilibrium has taken hold as Indonesia began to pay less attention to amphibious capabilities.

Inserting a USMC officer into Indonesia would be intended to keep this equilibrium from asserting itself, at least initially. The USMC has substantial expertise and knowledge to share with its Indonesian counterpart. And such new initiatives would be in line with the stated objectives of the revised maritime strategy. In consequence, a “building block” approach by doing it the correct way, with minimum political fuss, will facilitate not just KORMAR’s amphibious capacity-building but also enhance the U.S. military partnership with Indonesia. This will help more fully manifest Washington’s commitment to its Asia “rebalancing” efforts.

Grant Newsham is senior research fellow at the Japan Forum for Strategic Studies, based in Tokyo, and a retired U.S. Marine Colonel. He served as the first U.S. Marine Liaison Officer to the Japan Ground Self Defense Force from 2011-2013 and was instrumental in the development of the Japan Self Defense Force’s nascent amphibious capability. He remains active in amphibious development in the Indo-Asia-Pacific region. Swee Lean Collin Koh is associate research fellow at the Institute of Defence and Strategic Studies, a constituent unit of the S. Rajaratnam School of International Studies, based in Nanyang Technological University, Singapore. He primarily researches on naval modernization in Southeast Asia.

September 10, 2015 0

Sogavare pushes for West Papua at Forum

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has emerged as a leading advocate for regional representation for West Papuans Photo: RNZI Koroi Hawkins

Radio NZ – The government’s special envoy on West Papua Matthew Wale says the Solomon Islands is supporting the United Liberation Movement of West Papua’s application for observer status at the Forum.

The ULMWP was granted observer status in the Melanesian Spearhead Group at the regional organisation’s recent leaders summit in Honiara.

Mr Wale says Solomon Islands will also urge Forum leaders to support a resolution calling for the UN Human Rights Commissioner to conduct an assessment on the human rights situation in West Papua.

The Solomon Islands also wants a resolution calling for West Papua to be included on the UN’s decolonisation list.

Mr Wale says the leaders have a moral obligation to deal with the issues responsibly given public opinion and the amount of information about the situation in the Indonesian region.
Manasseh Sogavare

Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has emerged as a leading advocate for regional representation for West Papuans Photo: RNZI Koroi Hawkins

However other Pacific Islands government, notably those of Melanesian powerhouses Papua New Guinea and Fiji appear reluctant to engage on West Papua at the Forum level to any great extent.

The situation in the Indonesian region is one of the five agenda items at the Pacific Islands Forum leaders summit in Port Moresby and there have been calls for a fact-finding mission to the province.

However PNG’s Foreign Minister Rimbink says his country will not do anything to endanger the good relationship it has with Indonesia when it comes to West Papua.

Mr Pato says he acknowledges the call for a forum mission and it will be discussed but PNG is looking at other methods.

“Our strongest recommendation will be to work alongside Indonesia. Indonesia has just been made an associate member of the Melanesian Spearhead Group which is a sub-regional body and that is a starting point, and should there be some issues we will be looking to work through that and work together with Indonesia.”

The plenary meetings at the 2015 Forum summit have been marked by protesters outside the venue calling for more action in West Papua.

September 10, 2015 0

Wale: Isu West Papua adalah Isu MSG dan PIF

Thursday, 10 September 2015, Megaphone PAPUA

Foto: Matthew C. Wale. (doc:www.parliament.gov.sb)

Port Moresby, Megaphone PAPUA – Matthew Wale di sela-sela pertemuan, kepada media mengatakan isu West Papua memang merupakan isu yang sensitif, perlu ada Indonesia dalam proses penyelesaiannya, diplomasi internasional memang tidak pernah memandang sesuatu dari segi moral, ini yang membuat permasalahan ini menjadi rumit.

“Seperti yang Anda tahu diplomasi internasional tidak pernah dilakukan atas dasar moral dan ini yang merubah semua menjadi rumit. Namun kami merasa karena masalah yang dihadapi masyarakat adat West Papua, imperatif moral jauh melampaui pertimbangan lain dan kami berharap bahwa para pemimpin akan naik ke tantangan dan membuat keputusan yang tepat untuk masalah ini, “kata Wale.

Matthew Wale juga mengatakan bahwa, Solomon Island dalam hal ini memahami bahwa isu ini memang sensitif, namun pertemuan ini menjadi tempat yang baik untuk Solomon menyampaikan aspirasi Rakyat Melanesia di West Papua.

“Kami menyadari bahwa masalah ini tidak berarti mudah tetapi kita melihat waktu yang tepat dan merasakan keadaan yang tepat untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan juga ada informasi lebih lanjut di luar sana terkait situasi terkini di Papua Barat dan Forum Kepulauan Pasifik, pemimpin melanesia memiliki kewajiban moral untuk menangani masalah ini secara bertanggung jawab, “

lanjut Politikus Solomon Island ini.

Dia mengatakan orang Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan Pasifik dan karena itu masalah mereka relevan dengan ditangani oleh MSG dan Forum Kepulauan Pasifik.

“Pemerintah Solomon Island memahami ada sensitivitas pada masalah Papua Barat untuk keamanan Pasifik, terutama untuk Papua Nugini setelah berbatasan langsung dan juga kerja sama perdagangan antara negara-negara anggota Forum Pasifik dan Indonesia” ucap Wale.

Sementara itu Perdana Menteri PNG Peter O’Neil sebagai ketua dalam pertemuan yang memimpin Rapat ke 46 PIF, mengatakan kepada Press bahwa isu-isu yang dibahas kemarin di tingkat Menteri dan Pejabat akan dibahas secara rinci di retreat Pemimpin setelah pernyataan hasil akan dikeluarkan.[Hugo/MP]

September 10, 2015 1

Empat Pernyataan Politik KNPB Untuk PIF

Aksi demo damai yang dilakukan KNPB, GempaR dan simpatisannya dalam pernyataan sikapnya yang mendukung PIF di Port Moresby, Papua Nugini – Jubi/Munir

Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Papua Barat (KNPB), Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) bersama beberapa mahasiswa dan simpatisan KNPB, Senin (7/9/2015), menggelar demo di Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Papua.

Demo berlangsung damai dan diwarani orasi dari beberapa simpatisan KNPB, GempaR, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang mendukung Pasific Island Forum, di Port Moresby, Papua Nugini.

Empat pernyataan politik KNPB disampaikan dalam orasi demo. Pertama, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari kolonialisme dan kapitalisme. Kedua, bebaskan Papua Barat untuk menyelamatkan masyarakat Pasifik dari pemanasan global. Ketiga, rakyat Papua Barat butuh bantuan rakyat Pasifik dari ancaman genosida. Keempat, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki status politik Papua dan Papua Barat.

“Kami sangat mendukung Pasifik Island Forum dapat menerima West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua sebagai obsever agar dapat berperan aktif dalam membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah di kawasan ini secara bersama-sama,”

kata Victor Yeimo, Ketua Umum BPP-KNPB.

Di tempat yang sama, Kompol Heru Hidayanto, Kepala Bagian Operasional (Kabag-Ops) Polres Jayapura Kota, mengungkapkan aksi demo tersebut berjalan aman tanpa ada gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Walaupun sebelumnya ada rencana long march, namun hal tersebut tidak terjadi dan mereka hanya melakukan aksi di tempat,”

kata Kompol Heru.

Personil Kepolisian yang disiagakan merupakan aparat gabungan Dalmas Polresta Jayapura dan Mapolda Papua, serta Brimob Polda Papua.

“Untuk pengamanan kita turunkan dari Dalmas Polresta Jayapura, 60 orang, Brimob 30 orang, dan Dalmas Polda Papua 60 orang. Harapan kami dengan banyaknya personil yang berjaga, mereka bisa melakukan aksi dengan tertib, karena sesungguhnya kami aparat kepolisian tidak menginginkan terjadinya benturan,”

katanya. (Munir)

September 7, 2015 at 18:35:19 WP,TJ

September 7, 2015 0

Papua Barat, Isu Paling Kontroversial dalam Agenda PIF

Jayapura, Jubi – Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah dibuka pada tanggal 4 September, ditandai dengan Workshop PINA/PIFS Regional Media yang dibuka oleh Dame Meg Taylor, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Kepulauan Pasifik.

Kepada wartawan yang menghadiri workshop, Meg Taylor kembali menegaskan lima isu yang ada dalam agenda PIF. Kelima isu tersebut adalah perikanan di Pasifik, perubahan iklim, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Papua Barat, kanker serviks dan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.

Mengenai tiga rekomendasi yang sebelumnya didorong oleh Sekretariat PIF untuk dibicarakan oleh para pemimpin negara-negara Pasifik, Meg Taylor tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Sekjen PIF perempuan pertama ini menyebutkan tiga tindakan yang mungkin direkomendasikan kepada para pemimpin Pasifik adalah misi pencari fakta ke Papua Barat yang terdiri dari para menteri dari negara Pasifik, mendorong Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia dan perusahaan pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun Meg Taylor menegaskan dugaan isu hak asasi manusia di Papua Barat telah dimasukkan dalam agenda pembahasan para pemimpin di Pasifik untuk dipertimbangkan.

“Tiga pengajuan, yang mewakili lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil di seluruh Pasifik telah diajukan dalam agenda para pemimpin. Dalam hal nomenklatur, pengajuan dari masyarakat sipil di Pasifik ini menunjukkan bahwa Papua Barat adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan dugaan pelanggaran HAM. Tak perlu dikatakan, Papua Barat menjadi salah satu isu yang paling kontroversial dalam agenda,”

ujar Meg Taylor.

Ia menambahkan, dalam diskusinya dengan para pemimpin Pasifik untuk mempersiapkan PIF, dua isu yang tampaknya akan ditolak oleh para pemimpin adalah isu Papua Barat dan kanker serviks.

“Saya tidak akan memberikan jawaban. Saya ingin masyarakat sipil di Pasifik berpikir dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara terbaik agar saya dapat menginformasikan kepada para pemimpin. Sebab saya akan bertemu dengan enam belas pemimpin Pasifik minggu depan dan saya sudah diberi banyak pandangan. Mereka akan mempertimbangkan lima isu ini. Mungkin mereka tidak memilih semua isu untuk dibicarakan. Tapi masalah Papua Barat akan menjadi tantangan bagi beberapa pemerintah Pasifik. Dan kanker serviks, banyak orang tidak memahami betapa pentingnya masalah ini dibicarakan demi perempuan dan anak perempuan. Penyakit ini membunuh banyak perempuan di Pasifik,”

jelas Meg Taylor.

Ia juga mengakui kelompok masyarakat sipil di Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB, seperti halnya Tahiti. Ia membenarkan menjelang PIF, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah se Pasifik (PIANGO) telah bertemu di Port Moresby. Ia juga menghadiri pertemuan yang diselenggarakan sejak tanggal 1-3 September ini. Dua isu utama yang didorong oleh kelompok masyarakat sipil Pasifik ini adalah Perubahan Iklim dan Papua Barat.

Emele Duituturaga Direktur PIANGO, kepada Jubi, Sabtu (5/9/2015) mengatakan kelompok masyarakat sipil Pasifik selain menginginkan perjanjian internasional yang mengikat tentang pengurangan emisi gas rumah kaca juga meminta pada para pemimpin Pasifik untuk memperhatikan masalah Papua Barat.

“Kami memiliki informasi langsung dari Papua Barat tentang kekejaman pelanggaran HAM. Ya, kami tahu bahwa ini sedang dipertanyakan. Ini juga mengapa kami mendesak misi pencari fakta atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat mendesak,”

kata Emele.

Emele menambahkan, PIANGO bersama kelompok masyarakat sipil di Pasifik meminta para pemimpin Pasifik mendorong Papua Barat dikembalikan dalam daftar dekolonisasi PBB.

Terpisah, Octovianus Mote, Sekjen United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yakin perjuangan rakyat Papua Barat untuk merdeka dan berdaulat akan berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan masyarakat sipil yang terus bergulir dan meningkat. Papua sudah menjadi isu di Pasifik Selatan, bukan hanya di Melanesia.

“Papua sudah menjadi perhatian seluruh negara Pasifik Selatan karena masalah Papua merupakan masalah rakyat Pasifik Selatan. Bukan saja Melanesia tetapi Polinesia dan Micronesia,”

kata Mote.

Ia menambahkan, sekalipun ada pemerintah negara tertentu yang mencoba menghalangi pimpinan ULMWP demi hubungan baik dengan Indonesia, tidak akan mampu menghadang “people’s power” yang sedang bergulir di Pasifik Selatan.

Mengenai isu dekolonisasi Papua Barat, mantan wartawan Kompas ini mengatakan Pemerintah Kepulauan Solomon berada paling depan.