Indonesia Menghindar dari Isu Papua di Pasifik

Diposkan oleh : Victor Mambor on March 5, 2015 at 22:33:47 WP, Jubi

Jayapura, Jubi – Meski kunjungan Menteri Luar (Menlu) Negeri Indonesia, Retno Marsudi ke Papua Nugini (PNG), Kepulauan Solomon dan Fiji bertujuan mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tersebut, namun tak bisa dipungkiri, isu Papua Barat menjadi agenda lain dalam kunjungan ini. Baik di pihak Indonesia maupun di pihak PNG, Kepulauan Solomon dan Fiji.

Media PNG, Fiji maupun Kepulauan Solomon melaporkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia di negara mereka erat kaitannya dengan aplikasi baru keanggotaan MSG yang diajukan oleh UMLWP tanggal 5 Februari lalu. Meski isu ini tak muncul secara terbuka, namun O’Neill, Perdana Menteri PNG pada akhirnya mengakui bahwa ia meminta Indonesia untuk mendukung Papua Barat menjadi anggota MSG.

Namun perhatian utama dari kunjungan ini, ternyata bukan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan tiga negara tersebut ataupun aplikasi Papua Barat ke MSG. Media di Pasifik menyoroti sikap dari Menlu Indonesia maupun pemerintah negara yang dikunjungi yang melarang pertanyaan wartawan tentang Papua Barat.

Beberapa wartawan PNG, saat dihubungi Jubi usai sesi konferensi pers, Jumat (27/2/2015) mengatakan mereka dilarang bertanya soal Papua saat sesi konferensi pers, baik oleh pihak Menlu Indonesia maupun Menlu PNG sendiri. Larangan ini dibenarkan oleh Alexander Rheeney, Presiden Dewan Media PNG.

“Faktanya, departemen luar negeri PNG memberikan instruksi kepada wartawan untuk tidak bertanya tentang Papua dalam sesi konferensi pers. Ini sangat disayangkan,” kata Rheeney saat dihubungi Jubi, Rabu (4/3/2015).

Rheeney menambahkan, ia telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada departemen luar negeri PNG dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi dari Menlu PNG, Rimbink Pato.

“Persoalan Papua Barat akan terus menjadi masalah yang menarik perhatian bukan saja PNG atau anggota MSG saja. Tapi juga negara-negara di Pasifik dan bahkan dunia,”

tambah Rheeney.

Sementara kantor Perdana Menteri (PM) PNG, Peter O’Neill, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai larangan bertanya tentang Papua, mengatakan pihaknya memahami bahwa kedua menlu hanya menyampaikan pernyataan pers saja, dan kemudian memberikan kesempatan wawancara “door stop” untuk delegasi media mereka sendiri.

“Ini sering terjadi dalam pertemuan bilateral, kadang-kadang karena karena preferensi bahasa atau protokol isu-isu internasional sering lebih mengemuka daripada isi pertemuan bilateral itu sendiri,”

kata juru bicara kantor PM PNG seperti dikutip The Guardian.

Tak hanya di PNG, di Kepulauan Solomon, bahkan undangan kepada wartawan untuk menghadiri pertemuan antara Menlu Indonesia dengan Menlu Kepulauan Solomon dibatalkan secara sepihak.
“Hanya beberapa menit sebelum pertemuan dimulai, kami diberitahu bahwa kami tak diundang menghadiri pertemuan itu,” kata Ofani Eremae, editor Solomon Star kepada Jubi.

Eremae menyesalkan pembatalan tersebut. Menurutnya, rekan-rekan sesama wartawan di Kepulauan Solomon berpandangan, kunjungan seorang menteri harusnya terbuka pada media.

“Saya yakin, ia (Menlu Indonesia-Red) sedang menghindari pertanyaan tentang Papua Barat,” kata Eremae .

Sementara dalam kunjungan Menlu Indonesia di Fiji, Titi Gabi, direktur Pacific Freedom Forum kepada Jubi mengatakan wartawan Fiji juga tak diberikan kesempatan untuk bertanya tentang Papua.
“Pertanyaan tentang Papua Barat diijinkan di Jakarta, mengapa tidak diijinkan di Port Moresby, Honiara dan Suva?” tanya Gabi.

Ditambahkan oleh Gabi, laporan larangan pada wartawan untuk bertanya tentang Papua Barat dalam sebuah sesi konferensi pers adalah salah satu contoh Indonesia sedang menghindar dari akuntabilitas tentang Papua Barat.

Larangan pada wartawan ini juga mengundang reaksi dari organisasi wartawan Indonesia juga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Arfi Bambani, dalam siaran pers bersama International Federation of Journalist (IFJ) mengatakan AJI menyesalkan tindakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang menolak akses informasi tentang Papua.

“Ini bisa memperluas informasi yang salah tentang Papua dan menciptakan kekhawatiran lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Pembungkaman juga memperkuat fakta ada penyimpangan di Papua, bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia dan pembungkaman kebebasan berbicara,”

kata Sekjen AJI Indonesia.

Wakil Direktur IFJ Asia Pasifik, Jane Worthington menambahkan bahwa membatasi pertanyaan ada wartawan adalah “serangan” pada kebebasan berekspresi dan juga hak publik atas informasi.

AJI dan IFJ mengakui Papua tetap menjadi perhatian dalam hal pelanggaran hak asasi manusia serta pembatasan represif pada wartawan lokal dan asing yang mencoba untuk membuat liputan di Papua. Dua organisasi wartawan ini menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses informasi tentang Papua dan mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pembatasan informasi hanya menciptakan spekulasi negatif di mata masyarakat global.

Menjelang dan saat kunjungan Menlu Indonesia ke tiga negara anggota MSG, serta Australia dan Selandia Baru, media-media di Pasifik memberitakan dukungan rakyat negara-negara tersebut baik pada aplikasi Papua Barat untuk menjadi anggota MSG, penyelesaian persoalan HAM hingga kemerdekaan Papua Barat.

Di Suva, Fiji, Ecumenical Centre for Research, Education and Advocacy (ECREA) meluncurkan petisi dukungan pada perjuangan rakyat Papua Barat. Sebelumnya, rakyat Fiji telah menunjukkan dukungan mereka pada Papua Barat melalui aksi solidaritas di Suva, akhir bulan Februari yang dilanjutkan dengan aksi long march. Demikian juga di Honiara, Kepulauan Solomon. Free West Papua Movement’ in Solomon Islands melakukan aksi damai selama kunjungan Menlu Indonesia di ibu kota negara itu. (Victor Mambor)

March 6, 2015 1

SOLPAP Bosan dengan Pansus Bentukan DPRP

Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:30, BinPa

mama-mama saat demo beberapa waktu lalu JAYAPURA – Adanya rencana DPRP akan membentuk sejumlah Pansus, termasuk Pansus pembangunan pasar mama-mama Pedagang asli Papua, mendapat tanggapan pesimis dari Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) Robert Jitmau. Ia menyatakan, SOLPAP sebagai wadah penghimpun Pedagang Asli Papua menilai tidak ada itikat baik dari Eksekutif dan Legislatif untuk segera membangun Pasar Permanen bagi Mama-mama Pedagang Asli Papua. Pansus bentukan DPRP pun dinilai tidak serius, bahkan tidak ada hasilnya. “Sampai sekarang apa yang dikerjakan Pansus DPRP,” kata Robert Jitmau mempertanyakan kerja Pansus Pasar Mama Papua.

Robert yang ditemu Bintang Papua, Kamis (5/3) mengatakan, eksekutif dan legislatif jangan hanya ambil sikap ketika ada aksi dilakukan para Mama-mama pedagang, namun kemudian masalah didiamkan lagi.

Kalau benar DPRP akan kembali membentuk Pansus Pasar Mama-mama, SOLPAP meminta agar dilibatkan dalam Pansus yang akan dibentuk DPRP.

“Kami tidak mau Pansus Pasar bentukan DPRP itu kerja sembunyi-sembunyi, kami ini sudah bosan dengan pansus-pansus, kalau pansus tidak jelas, tolong DPRP jangan bentuk Pansus omong kosong, kami sudah tidak percaya kerja pansus Pasar Mama-mama”, ujar Robert Jitmau.

Menurut Robert, eksekutif bersama legislatif Papua seharusnya sadar dalam mencermati keseriusan Pemerintah pusat seperti diutarakan Presiden Jokowi dalam kunjungannya 2014 lalu bahwa Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah yang mengeksekusi semua kebijakan pembangunan pro rakyat termasuk pembangunan Pasar Mama-mama Papua yang sudah direspon Presiden bahkan Presiden telah meletakan batu pertama pembangunan Pasar Mama Papua.

Pemerintah daerah seharusnya segera mengeksekusi respon Presiden tersebut, Pemda harusnya melakukan pembebasan lahan Dambri, itu tugas Pemda. Robert menegaskan, Gubernur Papua jangan hanya mengumbar visis misi Papua bangkit mandiri sejahtera, tetapi sarana prasarana untuk mencapai Papua bangkit mandiri sejahtera itu tidak dilaksanakan. Pembangunan Pasar Permanen bagi Pedagang Asli Papua merupakan wujud visi misi Papua bangkit mandiri sejahtera, itu hal konkrit menterjemahkan Papua bangkit mandiri sejahtera, ujarnya.
Dia menyingung, Gubernur jangan hanya cepat keluarkan uang untuk KNPI, cepat keluarkan uang untuk PON, untuk Raimuna, sementara pembangunan Pasar yang nyata-nyata sesuai visi misinya ditaruh kebelakang.

Lebih lanjut Robert Jitmau mengulang penyampaian Presiden bahwa, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan rakyat diutamakan. Presiden juga menegaskan ada sanksi pengurangan anggaran APBN apabila Pemerintah Daerah tidak merespon kebutuhan rakyat. Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan untuk pembangunan Pasar Mama Papua senilai 15 miliar selanjutnya dana pembangunan Pasar Mama Papua itu ditambah dari anggaran Pemda Provinsi Papua. (ven/don/l03)

March 6, 2015 0

Gubernur : Anggota MRP Mesti Paham UU Otsus

JAYAPURA – Keanggotaan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sempat tidak lengkap, kini utuh kembali.

Pasalnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H., telah melantik 4 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota MRP periode 2011-2016. Ke-empat orang yang dilantik masing-masing Stepanus Kanimu, Frederikus Kemaku, Pendius Jikwa dan Robert D. Wanggai, S.Sos., Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua III DPRP Ny.Yani, S.H,, Sekretaris MRP Y.I.S. Matutina, S.Sos., M.Si., dan para anggota MRP lainnya di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (5/3).

Gubernur Enembe mengutarakan, sebagaimana UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, khusus Pasal 18 b menyatakan, negara mengakui dan menghormati suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Sebab, Otsus bagi pemerintah pusat pada dasarnya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur diri sendiri dalam bingkai NKRI.

Namun, tutur Gubernur, kewenangan yang lebih luas disertai tanggung jawab yang lebih besar pula untuk mengolah kekayaan alam, demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekaligus kewenangan meningkatkan potensi orang asli Papua khususnya adat, agama dan perempuan.

“Saudara-saudara yang berwenang bicara tentang potensi orang asli Papua, saya hanya wakil pemerintah pusat di daerah. Ini bukan Gubernur yang bicara, tapi UU Otsus yang bicara untuk ditaati dan dipatuhi,”

imbuh Enembe.

Menurut Gubernur, keanggotaan MRP diangkat melalui UU Otsus, sehingga merekapun dapat memahaminya untuk menyelamatkan orang asli Papua dari keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, keterisolasian dan kematian.

“Waktu setahun tak cukup berbicara kepentingan orang asli Papua. Tapi saya saudara-saudara bisa menyuarakan keadaan orang asli Papua yang sesungguhnya. Mudaha-mudahan karya terbaik saudara-saudara mampu mengakhiri tugas Anda,”

terang Enembe.

Di bagian lain, tambah Gubernur, MRP bukan lembaga politik. Tapi lembaga pemberdayaan orang asli Papua. MRP juga bukan lembaga separatis, tapi lembaga terhormat milik orang asli Papua.

“Setiap anggota MRP disapa yang mulia pimpinan dan anggota MRP. Itu berarti segala kelakuan dan tindakan harus juga mulia,” tukas Gubernur.

Sementara itu, PAW Anggota MRP Robert D Wanggai mengemukakan pihaknya optimis setahun mengabdi di MRP akan dapat berbuat sesuatu.

“Kendati tak banyak, tapi manfaatnya bisa dirasakan, terutama bagi orang pribumi,” ujar Robert Wanggai. (mdc/don/l03/par)

Source: ‘at, 06 Maret 2015 01:35, BinPa

March 6, 2015 0

Hubungan Diplomasi RI-Negara MSG ‘Memanas’

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, hubungan diplomasi dengan negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) mulai memanas.

Suhu politik itu memanas menjelang sidang tahunan MSG kali ini yang akan bertepatan dengan ulang tahun ekonomi, politik, dan perdagangan diantara negara-negara rumpun melanesia ini yang jatuh pada 14 Maret 2015 mendatang. Dalam perayaan ulang tahun ke-27, isu keanggotaan Papua yang diwakili oleh United Liberation Movenent for West Papua (ULMWP) akan diputuskan.

Dikatakan, Pemerintah Indonesia terlihat sangat khawatir dengan proposal keanggotaan Papua dalam MSG. Karena Menteri Luar Negeri RI terlibat langsung dalam road show politiknya melalui metode ‘money politics lobbying’ ke PNG, Kepulauan Solomon, FIJI, dan New Zealand dalam tiga hari belakangan ini. Hal ini tergambar bahwa Pemerintah Indonesia akan berusaha keras agar proposal Papua ditolak dalam sidang MSG bulan ini.

“Apakah money politics dalam bentuk sumbangan keuangan, pembangunan dan perdagangan dalam jutaan dolar AS bisa merebut hati dan pikiran negara anggota MSG atau malah justru pengkhianatan serta penolakan yang didapat dari diplomasi termahal dalam sejarah luar negeri Indonesia ke politik Selatan?,”

ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Kamis, (5/3).

Pandangan yang selama ini dianggap benar dan jitu dalam menyelesaikan masalah Papua, baik masalah dalam negeri maupun luar negeri, adalah pedoman baku Jakarta, yaitu, kasih uang yang banyak, masalah Papua akan selesai. Karena pemerintah pusat percaya bahwa motivasi sebenarnya rakyat Papua memperjuangkan isu Papua merdeka karena motivasi uang. Kalau uang sudah didapat, maka mulut akan diam dan mulut ikut membelah kepentingan Jakarta di Papua.

Demikian pula Pemerintah Indonesia melihat ada motivasi mencari uang dan keuntungan ekonomi di balik negara-negara MSG menjual isu Papua di pasifik. Apakah harga diri orang-orang melanesia di pasifik selatan hanya bisa diukur dengan uang? Betapa rendahnya harkat dan martabat orang-orang melanesia apabila karena uang (bahkan uang darah etnis melanesia sendiri) akhirnya negara-negara melanesia bertekut lutut dan takluk di bawah kaki diplomat Indonesia.

“Saya masih optimis bahwa budaya Wantok yang menjadi dasar ideologi pemikiran kebebasan dan perjuangan kemerdekaan rumpun melanesia untuk membebaskan diri dari jajahan kolonial, sebuah nilai budaya yang berhasil dari paham melanesian brotherhood yang dilahirkan di Kota Honiara, Kepulauan Salomon Tahun 1925, masih tetap dihati dan tidak terhapus dari pikiran semua pemimpin negara-negara MSG,”

tandasnya.

Yang dirinya tahu bahwa paham melanesian brotherhood, persaudaraannya jauh lebih kuat, mengingat secara emosional dibanding berapapun jumlah uang yang ditawarkan. Selama Pemerintah Indonesia tetap percaya bahwa dengan kasih uang banyak masalah Papua beres, maka kali ini Pemerintah Indonesia akan pulang dengan tangan kosong dari road show diplomasi dan loby pasifik selatan. Diplomasi people to people oleh rakyat Papua ke MSG, akan berhasil untuk kali ini. Apakah kemudian kedepan Papua akan menjadi Timor Leste kedua? Tentunya masih tanda tanya, karena Papua menuju kemerdekaan masihlah sebuah perjalanan panjang. Masuk menjadi anggota MSG, belum tentu otomatis membawa Papua pada penentuan nasib sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia tidak perlu kebakaran jenggot dengan perkembangan isu Papua di MSG. Masalah Papua ini ibarat api dan asap api. Kalau asap api yang diurus dengan serius sedangkan apinya tidak dipadamkan dengan serius, sampai kapanpun masalah tidak akan selesai-selesai.

Mana mungkin masalah Papua bisa selesai, kalau sibuk meloby MSG, sedangkan di Papua pelanggaran HAM berlangsung terus, kasus pembantaian Paniai tidak ada ujung penyelesaiannya, dan mash terus securty approach di kedepankan dalam menyelesaikan masalah Papua.

Baginya, api konflik di Papua harus dipadamkan terlebih dahulu, maka dengan sendirinya asap apinya akan hilang. Aneh sekali, masa hanya untuk menghilangkan asap api isu Papua di MSG harus Jutaan dolar habis, dimana sebenarnya logika sehat Pemerintah Jokowi. Tanpa perlu jutaan dollar dikeluarkan, asap api isu Papua itu bisa hilang dengan sendirinya asalkan pelaku pelanggaran HAM berat ditangkap dan diproses hukum. Hukum dan keadilan mestinya berlaku adil diatas tanah Papua. Tidak ada satupun pelaku pelanggaran HAM yang harus dilindungi atau memiliki kekebalan hukum.

Semuanya itu dikembalikan pada political will Pemerintah Presiden Jokowi, sebelum isu Papua menjadi bola liar politik yang mengalir dari forum MSG sampai ke forum sidang PBB, maka hentikan diplomasi melempar garam di air laut yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI ke MSG.

Lanjutnya, Presiden Jokowi harus fokus selesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM berat Papua, dan sejumlah masalah-masalah krusial lainnya di Papua melalui pendekatan yang ditawarkan masyarakat Papua yakni dialog damai dan bermartabat secara nasional antara orang Papua dengan Jakarta.

“Mungkin dialog Papua-Jakarta bisa menjadi Sup yang enak bagi rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua di Injury time saat ini? Ya, semua itu tergantung political will Presiden Jokowi,”

pungkasnya. (nls/don/l03)

Source: Jum’at, 06 Maret 2015 01:39, BinPa

March 6, 2015 1

Selamat dan Sukses kepada PNWP, NRFPB dan WPNCL atas Sosialisasi ULMWP

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan

SELAMAT DAN SUKSES!

atas penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Workshop West Papua yang telah berlangsung di Republik Vanuatu akhir tahun lalu.

Selanjutnya dari Markas Pusat Pertahanan kami mengusulkan kepada organ politik dan perwakilan rakyat yang mensosialisasikan perkembangan politik dan diplomasi Papua Merdeka ini agar

menyebarluaskan informasi perkembangan dimaksud kepada semua pihak, termasuk kepada pemerintah dan penduduk Indonesia di seluruh wilayah NKRI;
membentuk pusat informasi dan sosialiasi di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai;
menghadap pejabat NKRI di Tanah Papua dan Jakarta dengan tujuan melaporkan perkembangan yang sedang terjadi dengan tujuan melibatkan Pemerintah Indonesia agar mulai memberikan tanggapan terhadap perkembangan politik dan diplomasi yang sedang berkembang di kawasan Melanesia. Mengabaikan Indonesia dari permainan kita sama saja dengan mengabaikan fakta bahwa NKRI saat ini menduduki dan menjajah Tanah dan bangsa Papua. Baik Perdana Menteri Papua New Guinea maupun Menteri Luar Negerinya secara berulang-ualng telah sampaikan kepada media dan kita semua bahwa Indonesia harus dilibatkan dalam upaya diplomasi dan politik Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita bangsa Papua dengan besar hati wajib membuka diri kepada masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan hasil Workshop West Papua di Vanuatu dan mengajak mereka bertukar-pikiran dan informasi dalam rangka membangun kerjasama dan saling-pengertian di antara kita sesuai dengan harapan dari orang Papua yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG.TRWP telah menyimak sejumlah politisi Papua Merdeka menolak berkonsultasi dengan Indonesia. Kami menilai sikap seperti ini tidak bijak, dan tidak menunjukkan profesionalitas kita dalam berpolitik dan berdiplomasi. Saudara-saudara politisi dan diplomat Papua Merdeka seharusnya menunjukkan kedewasaan diri dalam berpolitik dan berdiplomasi dengan cara melibatkan Indonesia dalam keseluruhan proses lamaran ke MSG dan tindak-lanjut daripadanya.
Perdana Menteri PNG, yaitu orang Papua di Timur pulau New Guinea telah katakan kita jalankan “politics of engagement” dengan Indonesia, yang artinya kita mengundang Indonesia untuk mau melibatkan diri dalam pentas politik antar-bangsa terkait isu-isu West Papua. Mengeluarkan Indonesia dari politik Melanesia sama saja dengan memandang masalah Papua ialah urusan dalam negeri Indonesia secara pribadi dan menyangkal PNG sebagai satu kesatuan Papua sama saja dengan meneguhkan kleim NKRI bahwa West Papua ialah bagian dari NKRI dan oleh karena itu, apapun yang dikatakan pemimpin Papua di Papua New Guinea tidak perlu diikuti oleh masyarakat Papua di West Papua.

Semua komponen perjuangan Papua Merdeka sudah bersatu Atas dasar persatuan ini, maka sudah waktunya kita mengundang Indonesia untuk terlibat dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di tanah leluhur bangsa Papua di pulau New Guinea bagian Barat sejak tahun 1960 sampai hari ini (tahun 2015).

Dikeluarkan di: MPP TRWP

Pada tanggal: 04 Maret 2015

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP Mathias Wenda, Gen. TRWP

BRN:A.001076 BRN: A.DF.001076

March 4, 2015 2

PNWP, NRFPB dan WPNCL Resmi Sosialisasikan Hasil ULMWP

Para Pimpinan PNWP, WPNCL dan NRFPB melakukan sosialisasi terbuka hasil ULMWP di Asrama Rusunawa, Waena, 3/2/2015 – Jubi/Arnold Belau

Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL) secara resmi mulai melakukan sosialisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dilahirkan di Saralana, Vanuatu awal Desember 2014 lalu kepada seluruh rakyat Papua Barat.

Jonah Wenda dari WPNCL mengatakan, lahirnya ULMWP adalah satu langkah maju dalam sejarah perjuangan bangsa Papua. ULMWP lahir karena permintaan negara-negara anggota MSG untuk melakukan penyatuan dalam negeri diantara orang Papua agar bersatu dan satu suara.

“Maka untuk menindak lanjutinya pada Desember 2014 lalu semua faksi-faksi perjuangan bersatu. Dan pada tanggal 5 Februari 2015, secara resmi ULMWP telah mendaftarkan proposal ke sekretariat MSG di Vanuatu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah untuk menyatukan seluruh orang Papua Barat dan ini adalah sosialisasi pertama dan resmi,”

jelas Jonah, (2/3/2015) di Asrama Rusunawa, Waena, Jayapura..

Selain itu, Viktor Yeimo, ketua umum KNPB mengatakan, agenda persatuan perjuangan bangsa Papua adalah agenda yang urgen dan agenda yang paling mendesak di dalam perjuangan orang Papua. Oleh karena itu, kita harus bersatu.

“Kunci orang Papua untuk merdeka adalah persatuan. Persatuan di dalam negeri adalah satu yang diinginkan dan dirindukan oleh masyarakat internasional. Juga persatuan antar pemimpin faksi-faksi perjuangan adalah satu kerinduan orang Papua. Dan para pemimpin bangsa Papua Barat sudah buktikan dan kini sudah bersatu,”

ungkap Yeimo.

Dikatakan oleh Yeimo, untuk menjawab kerinduan orang Papua dan masyarakat internsional untuk bersatu sudah diwujudkan. Dan hari ini rakyat papua sudah bersatu dan ada dibawah payung ULMWP.

Lanjut Yeimo, hari ini secara terbuka, PNWP, WPNCL dan NRFPB membuka sosialisasi. ULMWP bukan saja orang di luar negeri tetapi ULMWP didukung oleh tiga organisasi besar dan seluruh lapisan rakyat Papua Barat oleh karena itu sosialisasi akan mulai dilakukan sejak hari ini ke seluruh wilayah Papua Barat.

“Kenalkan ULMWP sebagai payung organisasi bersama yang sedang berjuang untuk mendorong perjuangan ditingkat internasional. Oleh karena itu kami harapkan doa dan dukungan dari seluruh pihak untuk masuk sebagai anggota MSG,”

harap Yeimo.

Selain itu, Willem Rumasep dari NFRPB mengatakan, hari ini dideklarasikan kepada rakyat Papua Barat tentang hasil kesepakatan yang dilakukan di Vanuatu pada bulan November lalu.

“Nantinya, tiga organisasi besar ini akan melakukan sosialisasi di seluruh tanah Papua Barat dengan gaya dan caranya masing-masing. Untuk memberitahukan kepada rakyat Papua Barat bahwa saat ini orang Papua harus bersatu dalam ULMWP,”

katanya.

Wakil ketua PNWO, Ronsumbre mengatakan, apa yang akan diwujudkan oleh tiga komponen perjuangan untuk mewujudkan persatuan diantara seluruh orang Papua Barat adalah akan bukti keinginan hati nurani rakyat Papua Barat.

“Hati nurani rakyat Papua Barat yang akan membuktikan persatuan itu. Jadi kalau informasi yang kami sampaikan bahwa masyarakat internasional menghendaki bersatu. Dan rakyat Papua menyatakan hari ini kami bersatu dan keinginan kami adalah satu, yaitu merdeka sebagai bangsa. Itu adalah kongkrit dari persatuan orang Papua hari ini,”

ujarnya.

Untuk diketahui, PNWP, WPNCL dan NRFPB telah bersatu di Saralana, Vanuatu dan melahirkan ULMWP. Setelah bersatu, mereka telah menyatakan untuk mengajukan kembali aplikasi ke MSG melalui ULMWP. (Arnold Belau)

March 4, 2015 1

Jokowi-JK Waspadalah, Papua Bakal Merdeka Susul Timor Leste?

KONFRONTASI– Isu Papua kian mengalami internasionalisasi. Kelompok separatis Papua makin mengglobal. Perjuangan jalur politik dan diplomasi luar negeri gerakan separatis Papua Barat tampaknya tinggal menunggu waktu bakal tercapai. Kemauan politik Jakarta membendungnya kalah cepat dari maneuver Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Vanuatu, Papua Nugini, Salomon Island, Fiji dan FLNK (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste). Pada 5 Juni mendatang, mereka menggelar KTT di Salomon Island.Setelah sekian lama organisasi Papua Merdeka berjuang, Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) yang digelar di Salomon Island pada 5 Juni 2015 berpotensi menjadi tonggak Papua Barat menjadi Timor Leste kedua.

Forum tersebut tidak bisa dianggap remeh. Sebab, secara kelembagaan, MSG dilindungi oleh PBB berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia”. Perjanjian yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 itu memasukan MSG sebagai badan resmi PBB di bawah Pacific Islands Forum (PIF).

Kewaspadaan pemerintah RI makin tertuntut tinggi karena wacana Papua Merdeka menjadi topik utama dalam KTT MSG. Fokus agendanya ngeri-ngeri sedap bagi NKRI, yaitu membahas status Republik Federasi Papua Barat sebagai anggota penuh MSG. Lho, memangnya sudah ada negara federasi Papua Barat?

Tanggal 5 Februari kemarin, MSG telah menerima pendaftaran ulang kelompok perlawanan Papua menjadi Republik Federal Papua Barat dalam wadah United Liberatian Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu. Wadah inilah yang bakal dilebur menjadi Republik Feredasi Papua Barat.

Pendaftaran ULMWP dimotori oleh Benny Wenda, tokoh separatis Papua di Inggris, dan merupakan gabungan dari tiga organisasi perjuangan orang Papua. Yaitu Republik Federal Papua Barat, Parlemen Nasional Papua Barat dan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan. Sebelumnya, pada 2013, MSG pernah menolak ULMWP menjadi bagian dari MSG justeru karena tidak adanya unifikasi kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat.

Bukan tak mungkin bila dalam KTT MSG mendatang melahirkan resolusi berdirinya Republik Federal Papua Barat. Kalau resolusi tercapai, tinggal dibawa ke Sidang Umum PBB melalui pembahasan tingkat kawasan Pacific Islands Forum. Kalau PBB menyetujuinya, itu berarti Papua Barat akan menjadi Timor Leste kedua dalam sejarah Indonesia. Terlebih lagi, sampai sejauh MSG masih solid mendukung Papua Barat melepaskan diri dari NKRI.

Soliditas tersebut tampak sekali ketika Proposal Papua, yang akan dibahas dalam KTT MSG sejatinya digelar pada 23-24 Maret lalu, tapi dijadual ulang pada Juni mendatang hanya karena menunggu situasi normal Vanuatu. Negara anggota MSG sekaligus sebagai Kantor Sekretariat MSG dan negara-negara Pasifik Selatan itu sedang dilanda bencana alam angin topan.

Vanuatu selama ini sangat loyal mendukung berdirinya Republik Federasi Papua Barat. Yang mutakhir, PM Vanuatu, Joe Natuman, menyatakan sama sekali tak keberatan menawarkan diri menjadi tuan rumah simposium para aktivis OPM yang digelar pada akhir tahun kemarin.

Yang patut disesalkan, langkah RI mengantisipasi ancaman disintegritas NKRI dalam kasus Papua Barat ini tergolong lambat dan lembek. Langkah pemerintahan Presiden Jokowi belakangan masih terbilang reaktif berjangka pendek dan tidak menuntaskan akar persoalan, yaitu memadamkan bara separatisme.

Pemikiran bahwa memberi bantuan bagi korban bencana angin topan kepada Vanuatu sebesar 1 juta US$ pada pertengahan Maret lalu akan membuat negara kecil akan lebih bersahabat pada Indonesia sebaiknya disisihkan. Bantuan itu tidak akan menyurutkan dukungan Vanuatu pada upaya mendirikan Republik Feredasi Papua Barat. Begitu juga dengan penyaluran dana otonomi khusus (otsus), yang malah sering diselewengkan oleh biokrasi Jakarta dan Pemda setempat.

Pendekatan berupa dialog damai Jakarta-Papua yang digagas belakangan, juga tak banyak memadamkan bara api separatisme secara kongkrit. Masuknya Indonesia sebagai Observer Country dalam MSG pun masih terbilang tanggung, karena hanya sebatas peninjau semata. Kalaupun Indonesia diterima menjadi anggota penuh MSG, itu juga tak banyak membantu. Sebab dalam voting, pasti suara Indonesia kalah karena dikeroyok oleh mayoritas anggota MSG.

Besarnya potensi Papua memisahkan diri dari NKRI, jelas membutuhkan terobosan. Di tingkat domestik, terobosan itu berupa jalan pintas untuk mensejahterakan rakyat Papua. Hal lain adalah langkah kongkrit untuk memberantas korupsi, penataan sektor-sektor ekonomi Papua secara berkeadilan dan kontinyu serta menaikan indeks pendidikan masyarakatnya.

Di lain pihak, menempuh jalan kompromi dengan tokoh-tokoh OPM merupakan pendekatan persuasi yang tak kalah pentingnya, bukan dengan jalan represif menetapkan para pentolan itu sebagai DPO sebagaimana yang pernah dialami oleh Benny Wenda. Menurut sumber IndonesianReview, jumlah personil fanatis gerakan separatisme Papua yang ngotot merdeka tidak sebanyak yang dibayangkan. Jumlahnya hanya sekitar 70-an orang, dan selebihnya hanya personil pelaksana tugas yang bekerja karena iming-iming bayaran.

Dalam persuasi terhadap pentolan tersebut, jalan kompromi sebagaimana langkah Jusuf Kalla dalam perdamaian Aceh patut dimutasikan ke Papua dan disesuaikan dengan konteks mutakhir tanah Cenderawasih tersebut. Itu tentu saja kalau ada good will dari pemerintah RI.

Di tingkat diplomasi luar negeri, pendekatan perlu dilakukan melalui jalur politik dan ekonomi. Hubungan hangat yang telah terjalin antara Presiden Jokowi dan PM. Papua Nugini, Peter O’Nieill, menjadi modal sosial yang perlu diperluas kepada para kepala pemerintahan negara anggota MSG lainnya.

Hubungan hangat yang dimaksud bukanlah sekedar acara-acara seremoni kenegaraan sebagaimana pengalaman Peter O’Neil yang menjadi tamu kenegaraan pertama usai pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 pada Oktober tahun lalu. Kalau hanya hal semacam ini yang ditonjolkan, diplomasi bakal percuma karena tidak ada hubungan yang mengikat dan mendalam di kedua belah pihak.

Lihat saja dalam pertemuan itu, di depan Jokowi, PM Papua Nugini tersebut bersikap manis dengan menyatakan pihaknya menghormati kedaulatan Indonesia. Namun, sekitar empat bulan setelah itu, tak urung Indonesia mempertanyakan sikap aneh Peter O’Neill yang bersedia menjadi pemimpin diskusi Republik Feredal Papua Barat di tingkat regional Pasifik Selatan. Peter O’Neill juga menuduh pemerintah Indonesia sering menekan penduduk Papua, walaupun tuduhan itu telah dibantah langsung oleh Rimbink Pato, Menteri Luar Negeri-nya sendiri.

Hubungan hangat RI dengan negara-negara MSG mestinya diikat dengan kerjasama ekonomi lebih kongkrit. Dalam kerjasama bilateral tersebut, Indonesia tak perlu sok jagoan dengan mengelurkan APBN untuk membantu permasalahan ekonomi negara setempat, karena wajah perekonomian Indonesia juga masih babak-belur. Jika ada itikad baik dari Presiden Jokowi, pemerintah RI bisa saja mengarahkan kelompok konglomerasinya untuk menyambung pasar berbagai komoditas dan jasa antara RI dengan negara-negara MSG hingga nampak ada kemanfaatan ekonomi dari hubungan bilateral yang terjalin.

Yang tak kalah pentingnya, pemerintah RI menghimpun berbagai fakta sosial, politik, ekonomi dan Hankam Papua dalam sebuah Dokumen NKRI. Dokumen inilah yang meyakinkan negara-negara MSG dan negara sahabat Indonesia bahwa permasalahan Papua adalah urusan rumah tangga Indonesia, bukan persoalan internasional.

Pelaksanaan pendekatan domestik dan diplomasi luar negeri yang bersifat radikal tersebut adalah cermin kedaulatan RI dalam menegakan hukum domestiknya di atas hukum internasional. Peluang untuk menegakan hukum domestik RI terhadap permasalahan Papua ini memang masih ada sisa waktu walau terbilang terlambat. Ini setidaknya tecermin dari aturan main MSG dimana syarat Republik Federasi Papua Barat menjadi anggota penuh MSG mesti melalui persetujuan RI.

Bila dua pendekatan tersebut tidak ditegakan dan Presiden Jokowi salah langkah, nasib Papua menjadi Timor Leste kedua tinggal menunggu waktu. *** (Kf/indonesianreview.com)

March 1, 2015 0

Menlu PNG : Butuh Komitmen Politik Untuk Mengakhiri Kekerasan di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Mentri Luar (Menlu) negeri Indonesia, Retno Marsudi tiba di Papua Nugini (PNG) Jumat (27/2/2015) dalam rangkaian turnya ke tiga negara Pasifik. Seperti diberitakan oleh media Indonesia maupun Papua Nugini, kunjungan Retno ini adalah untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan tiga negara di Pasifik yakni PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.

Kunjungan Menlu Indonesia ini diharapkan bisa membicarakan isu Papua Barat yang sempat dilontarkan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill beberapa waktu lalu. Namun dilaporkan oleh sumber Jubi dari Port Moresby, baik Menlu Indonesia maupun Menlu PNG, Rimbink Pato melarang wartawan untuk bertanya tentang isu Papua Barat dalam pertemuan antar kedua menlu ini. Bahkan dalam sesi konferensi pers sekalipun. Rimbink Pato memang telah mengeluarkan pernyataannya sebelum sesi konferensi pers bahwa PNG dan Indonesia hanya akan membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional. Pato sama sekali tidak menyinggung tentang isu Hak Asasi Manusia yang dilontarkan perdana menteri negara tetangga ini.

Hanya saja, setelah pertemuan, saat sudah tidak bersama dengan Menlu Indonesia, Rimbink Pato berhasil diwawancarai beberapa wartawan lokal mengenai isu Papua Barat.

Dilaporkan oleh PNG Today, menjawab pertanyaan wartawan PNG tentang isu-isu Papua Barat, Pato mengatakan Menlu Indonesia melakukan diskusi ekstensif tentang Papua Barat dengan Perdana Menteri Peter O’Neill saat sarapan pagi Jumat (27/2/2015).

Pato mengatakan Kedua pemerintah sepakat untuk mengambil “tindakan komprehensif” untuk mengatasi penderitaan rakyat Papua Barat.
“Komitmen politik diperlukan untuk mengakhiri masalah kekerasan di Papua Barat sekali dan menyeluruh,” kata Pato, kepada wartawan lokal, Jumat (27/2/2015)

Sementara itu, siaran pers dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2012) mengatakan RI dan Papua Nugini akan meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Kedua Menlu menekankan pentingnya mendorong upaya peningkatan perdagangan, termasuk di pasar perbatasan.

Indonesia dan PNG juga membahas realisasi dari komitmen Indonesia sebesar US$20 juta, atau sekitar Rp258 miliar untuk program pengembangan kapasitas bagi negara-negara Melanesia (MSG).

Terkait isu-isu regional, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Keketuaan Papua Nugini di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.

Dalam bidang hubungan antar masyarakat, RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. (Victor Mambor)

Souce: Diposkan oleh : Victor Mambor on February 28, 2015 at 23:45:51 WP, S

February 28, 2015 1

Dialog Papua-Jakarta yang Dijanjikan Jokowi Ditagih

JAYAPURA – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik, S.Sos, menyatakan, hingga kini masyarakat Papua menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2014 untuk melakukan dialog Jakarta-Papua.

“Masyarakat Papua sekarang menagih janji Presiden Jokowi saat kegiatan Natal 2012 lalu dan juga MRP serta tokoh masyarakat di Papua untuk melakukan Dialog Jakarta-Papua. Sekarang janji itu sedang dinanti dan menunggu jawaban,” kata Willem Wandik saat menghubungi Bintang Papua, Kamis (26/2) tadi malam.

Ia menyatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan kedutaan Australia di Jakarta belum lama ini. “Saya menerima langsung pertemuan Kedutaan Australia yang dihadiri, Erlin Kelly selaku Sekertaris Tiga Politik yang membawahi isu Papua” katanya.
Kata dia, dirinya selaku perwakilan Papua telah menjelaskan isu-isu terkini Papua saat ini, yakni mengenai janji Presiden Jokowi kepada masyarakat Papua dengan melakukan Dialog Jakarta-Papua. “Janji ini ketika menghadiri natal bersama dengan masyarakat Papua di Mandala, pada bulan Desember 2014 lalu,” kata Willem.

Salah satu isu terkini di Papua, menurut Willem Wandik, yakni adanya rencana partai penguasa dengan mendorong pemakaran Daerah Otonomi baru (DOB) di tanah Papua, yang menimbulkan Kontra dengan keinginan masyarakat. “Tak hanya ini, akan tetapi soal mobilisasi militer besar-besaran serta proses pemusnahan etnis melanesia,” ucapnya.

Willem asal kelahiran Kabupaten Tolikara- Provinsi Papua ini, merasa ragu kondisi masyarakat Papua ini dibiarkan akan menjadi bola liar. Jadi saya harapkan Presiden Jokowi agar benar-benar memperhatikan masyarakat Papua dengan serius,” harapnya kepada Presiden Jokowi.

Lanjut dia, pemekaran di Papua, masyarakat tidak setuju. Akan tetapi, justru yang diharapkan di Papua saat ini resolusi ketatanegaraan bagi masyarakat di Tanah Papua. “Saat ini masyarakat Papua perlu kembali dihadirkannya peran negara berupa Triple Track Strategy untuk menyelesaikan persoalan di tanah Papua,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrati itu, bahwa Triple Track Strategy yang pernah ditawarkan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di antaranya negara memberikan Otonomi Khusus Plus.

“Negara perlu menyelesaikan konflik di tanah Papua, guna mewujudkan Papua sebagai tanah damai, negara melanjutkan pembangunan yang komprehensif dan intensif,” akunya.

Oleh karena itu, bila Presiden RI Joko Widodo, maka kedepan Papua menjadi lebih baik dan damai. “Saya tegaskan bahwa, Papua penting dijadikan sebagai tanah damai non militeristik (Land Of Peace) dan Papua juga butuh resolusi ketatanegaraan, sistem penyelenggaraan negara yang adil,” tutupnya. (Loy/don/l03)

Source: Jum’at, 27 Februari 2015 01:10, BinPa

February 28, 2015 0

Boy Eluay: Cukup Seorang Theys, Menjadi Martir Bagi Masuknya Otsus

Sentani, Jubi,- Adanya rencana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) untuk dibukanya kembali kasus pelanggaran HAM yang menewaskan tokoh kharismatik Papua, Theys Eluay dalam waktu dekat ini, ditolak tegas oleh keluarganya.

“Selama ini kita sebagai anak – anaknya dan keluarga tidak pernah diberitahu kalau ada yang mau buka kembali kasus kematian bapak Theys Eluay. Andaikan hal ini mau dilakukan tolong beritahu kami,”

tegas Boy Eluay, anak sulung dari Theys Eluay di Sentani, Senin 23/2/2015.

“Sebenarnya ada apa?” tanya Boy.

Bagi Boy, Theys Eluay adalah seorang pemimpin besar rakyat Papua secara umum. Kematiannya membuat orang Papua kehilangan seorang figur yang bisa menyuarakan suara – suara masyarakat Papua. Theys juga secara strata di Tanah Tabi adalah pemimpin besar secara khusus bagi masyarakat yang mendiami Tanah Tabi.

“Lebih spesifik lagi kita sebagai orang Sentani dan keluarga besar Eluay, kita kehilangan tiang pilar dalam rumah ini. Oleh karena itu sebagai anak sulung saya mau tegaskan kepada semua pihak yang mau usut kematian Bapak saya, jangan bawa nama bapak saya seperti tiang bendera,”

ujar Boy.

Dijelaskannya lagi, sudah cukup seorang Theys menjadi martir bagi masuknya Otsus di Papua.

“Orang lain yang memanfaatkan Otsus, sementara kami disini hanya tinggal bertanya dan bertanya, apa yang harus di perbuat oleh tempat ini kepada kami anak – anak dari seorang pemimpin besar ditanah ini,”

kesalnya.

Sementara di tempat yang sama, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari Theys Eluay mengatakan bahwa dalam adat Sentani, kematian seseorang dalam keluarga ada harga yang harus di bayar.

“Kematian Bapak saya, sebagai anak laki – laki dalam rumah ini kita harus membayar kepada pihak om – om dari bapak saya. Hal kecil ini saja tidak ada perhatian dari Pemerintah kepada kami, sekarang mau bicara usut kematiannya?”

kata Yanto. (Engelberth Wally)

Source: Diposkan oleh : Engelbert Wally on February 23, 2015 at 22:32:31 WP, Sumber :Jubi

February 24, 2015 0