Rakyat Fiji Launching Gerakan Solidaritas Untuk Papua Barat

Jakarta, Jubi – Harian Fiji Times menulis pentas sandiwara, pembacaan puisi dan lagu-lagu yang dinyanyikan menandai hari keadian social dunia di Taman Sukuna, Suva, Ibu Kota Fiji Jumat (20/2) menandai dukungan rakyat Fiji terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan saudara dan saudari Melanesia yang ada Papua yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Pendudukan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peluncuran Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat.

Sebagaimana laporan jurnalis Fiji Times, lebih dari 300 orang yang ada sekitar pasar, warga gereja Metodis Fiji dan presiden gereja metodist Rotuma Pdt. Tevita Nawadra hadir meluncurkan Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat ini. Gerejakan ini menjadi dukungan penting dari Fiji.

Ketua Dewan Gereja-Gereja Fiji Manumalo Tuinanumea yang menghadiri peluncuran gerakan solidaritas itu mengatakan harapan dan doa bahwa Bintang Kejora akan terbit, bahwa kemerdekaan untuk West Papua tercapai dengan damai dan aplikasi untuk keanggoataan penuh dari MSG dapat diberikan.

Bee Serevi, putri musisi legendaris Fiji, Seru Serevi yang diwawancara melalui pesan singkat jejaring media social mengatakan sebagai besar mahasiswa asal Fiji di Universitas Pacific Selatan (USP) dan sebagian dari Mahasiswa Universitas Nasional Fiji (FNU) menghadiri acara itu.
“Ya mereka hadir. Mayoritas mahasiswa USP,” kata wanita yang sedang menempuh studi di USP ini.

Kata Putri pertama Seru Serevi yang merilis lagu “Biarkan Bintang Fajar Berkibar” ini, seluruh keluarganya ada bersama perjuangan rakyat Papua Barat.

“Kami menerima cerita penindasan terhadap warga Papua Barat dan penyalahgunaan kekuasaan menyebar cepat melalui media sosial,” katanya kepada Jubi, Jumat (20/2) sore. (Mawel Benny)

Source: Diposkan oleh : Benny Mawel on February 24, 2015 at 11:48:50 WP

February 24, 2015 1

OPM Bukan Kartu Joker bagi Papindo untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, Tentara Revolusi West Papua lewat Kantor Secretariat-General menyampaikan

“penyesalan dan dukacita sedalam-dalamnya atas pola pikir yang picik dan kotor seperti dinyatakan Ruben Magay, politisi Papindo untuk melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM

seperti dirilis TabloidJubi.com berikut

Sebenarnya sejak awal, ketika tim asistensi UU Otsus dibentuk, saya tawarkan kalau mau revisi UU Otsus, harus melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM. Pikiran mereka harus masuk, karena bargeningnya ada disitu. Tapi kalau hanya bicara bargening ekonomi, Otsus Plus tak ada nilainya

Pernyataan singkat dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) tanggapan pernyataan lisan yang diketik dari Secretariat-General. Kata Wenda,

Anak Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

Selanjutnya catatan ini menyatakan

Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

Gen. Wenda mengingatkan kembali

OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Sebagai tambahan Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mencatat:

Minta maaf, saya sebenarnya sudah beberapa kali coret kalimat-kalimat langsung dari Panglima, tetapi saya merasa berdosa kalau tidak menyalinnya langsung, jadi saya harap para politis muda Papua, termasuk saya, perlu kita belajar dari orang tua kita, yaitu orang tua yang ada di RimbavRaya ataupun Kampung dan Kota di New Guinea. Ada baiknya kita sebagai politisi muda, kita perlu jaga cara berpikir, naluri politik dan akal sehat kita agar ttidak mudah teracuni oleh virus cara berpikir penjajah. Biasanya kaum penjajah meninggalkan bekas kaki, yaitu cara berpikir kepada wilayah dan bangsa jajahannya. Jadi, mari kita camkan peringatan ini sebagai cambuk kecil untuk memperbaiki kita semua, bukan sebagai kritikan menjatuhkan.

Menutup catatan ini, Lt. Gen. Tabi menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP,

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Dalam mengakhiri catatan ini disampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa Otsus I, Otsus II, Otsus III, dan Otsus Plus atau Otsus IV semuanya adalah “racun” yang akan membunuh dan menghabisi orang Papua dari tanah laluhur kita. Obat satu-satunya untuk mengobati “racun mematikan” itu ialah Merdeka.

Ya, “Merdeka Harga Mati!”

February 21, 2015 2

Mahasiswa Kembali Tuntut Penyelesaian ‘Paniai Berdarah’

JAYAPURA – Untuk kesekian kalinya, puluhan mahasiswa Papua dari berbagai universitas di Kota Jayapura mendatangi kantor DPR Papua, Rabu (18/2). Massa yang dikoordinir Septi Modga itu menuntut para legislator mendorong penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan empat warga sipil di Paniai (baca: ‘Paniai Berdarah’) pada 8 Desember 2014 lalu.

Massa membawa sejumlah spanduk. Salah satunya berbunyi ‘Presiden RI, TNI. Polri Segera Mengungkap Pelaku Penembakan Paniai’.

Dalam orasinya Septi mengungkapkan bahwa Jokowi telah berjanji akan mengusut pelanggaran HAM di Papua, namun sampai kini belum jelas, sehingga meminta DPR Papua menjelaskan dan terbuka kepada masyarakat hasil investigasi yang dilakukan TNI/Polri di lapangan.

Adapun pernyataan sikap mereka antar lain, Kapolda Papua, Pangdam, Gubernur dan DPR Papua segera usut kasus penembakan. “Semua tim investigasi yang dibentuk oleh eksekutif dan legislatif segera mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan keluarga korban. Kami akan terus menuntut hingga kasus ini tuntas,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Fisip Uncen, Pontius Omoldoman dalam orasinya mengungkapkan, peristiwa penembakan di Kabupaten Paniai yang mengakitbatkan 4 warga sipil dibiarkan oleh Pangdam dan Kapolda terhadap pelaku penembakan tersebut.

“Kami tidak akan berhenti menyuarakan jika Pangdam dan Kapolda serta DPR Papua tidak menseriusi penembakan. Keluarga kami. Jika dianggap bagian dari NKRI, kenapa aparat harus meneror dan membunuh rakyat Papua tanpa jelas. Kami bukan bagian dari NKRI karena hak-hak kami selaku orang Papua diambil alih,” katanya disambut baik para pendemo lainnya.

Ia menyatakan, jikalau aparat pemerintah, Kodam, Polda Papua, Kodam dan DPRP, mempunyai hati dengan rakyat Papua maka tidak seharusnya membiarkan rakyat menderita dan berada dibawa penyiksaan serta penindasan.

Pontius Omoldoman juga menandaskan bahwa pernyataan Kapolda Papua yang meminta menggali mayat korban penembakan itu ditolak secara tegas, karena menggali mayat sama saja melanggar hukum adat di Papua, lebih khusus di daerah Paniai.

“Kami tau bahwa negara ini adalah negara hukum. Tapi, kenapa seseorang pelaku penembakan yang tak lain aparat itu sendiri dibebaskan dan tidak mau diungkap. Kami hanya butuh kejujuran, dan keadilan di negara ini” ungkap Pontius.

Salah satu anggota DPR Papua yang menemui massa, Tan Wie Long mengatakan, keprihatinan dari mahasiswa atas meninggalkan 4 warga Sipil di Paniai, DPR Papua juga turut prihatian atas peristiwa itudan kasus yang terjadi di Paniai merupakan kasus pelanggaran HAM. Kemudian apa yang diduga Mahasiswa bahwa penembakan itu adalah TNI/Polri, DPRP juga punya hal yang sama.

“Perisitwa penembakan di Paniai, kami dari tim investigasi DPR Papua sudah melakukan semua tahapan yakni, langsung turun ke lapangan, baik menemui keluarga korban untuk memintai keterangan serta melakukan tatap muka dengan tokoh agama, dan tokoh adat. Hasilnya sudah melakukan telaah namun kami tidak menjastis siapa pelaku karena kami tidak punya kewenangan dan tidak punya keahlian,”

ucapnya.

Kata dia, DPR Papua tidak tak bisa menuduh siapa pelaku karena itu bukan ranah kami, tapi hasil investigasi kami, apa yang diduga mahasiswa saudara-saudara mahasiswa itu juga yang kami duga. Bahwasanya oknum TNI/Polri. “Tapi kami lagi menunggu dari pihak berwenang. Kami sudah menyurati Kapolda dan Pangdam untuk bertemu, tapi ketika mau rapat dengar pendapat, mereka ke Timika,” kata Tan Wie Long.

Katanya, DPR Papua juga mempertanyakan sampai kapan penyelesain kasus itu. Parlemen Papua juga masih menunggu, sehingga meminta kepada mahasiswa dan masyarakat bersama-sama mendorong penyelesaian kasus itu.

“Kalau nanti tak ada hasil, kami tim investigasi meminta ketua DPR Papua menindaklanjuti ke lembaga lebih tinggi. Apa yang jadi tuntutan adik-adik kami juga prihatin dan ingin kasus itu segera terungkap siapa pelaku. Silahkan koreksi kami, dan kritik kami demi mencapai tujuan yang diinginkan rakyat Papua. Kami akan terus kawal ini,”

ucapnya.

Ditempat yang sama, Laurenzus Kadepa pernyataan Kapolda Papua untuk menggali Mayat para korban penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai dengan alasan untuk dilakukan Visum atau otopsi bukan solusi. “Penggalian Mayat sangat bertentangan dengan adat istiadat Suku Mee. Kami hanya tanggap dan Kapolda dan Pangdam siapa pelaku penembakan itu bukan dengan cara melakukan penggalian mayat,” ungkapnya. (loy/don/l03)

Souece: Jum’at, 20 Februari 2015 10:44, BinPa

February 20, 2015 0

6 Pucuk Senpi Disita dari Penumpang KM. Dorolonda

JAYAPURA – Aparat Kepolisian Resor Jayapura Kota bersama Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Kota Jayapura, menyita sebanyak 6 pucuk Senjata Api (Senpi) rakitan dan sejumlah amunisi, yang disimpan dalam sebuah koper warna abu-abu.

Senpi tersebut diduga milik penumpang KM. Dorolonda, ketika bersandar di Pelabuhan Laut Jayapura, Selasa (16/2). Ditemukannya senpi tersebut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat kepolisian ketika para penumpang turun dari atas kapal.

Data yang diperoleh Bintang Papua, terungkapnya Senpi tersebut ketika petugas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan mengangkut Koper milik penumpang yang tiba di Kota Jayapura.

Namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Polres Jayapura Kota dan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura berhasil melihat koper yang mencurigakan. Akhirnya, polisi memaksa untuk dilakukan pemeriksaan dan ternyata berisi Senpi rakitan dan amunisi, yang selanjutnya langsung diamankan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ketika dikonfirmasi wartawan, membenarkan penemuan koper berisi Senpi rakitan dan amunisi itu. “Ditemukannya koper tersebut, ketika Kapal Motor (KM) Dorolonda berlabuh di Pelabuhan Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT,” jelasnya.

Dikatakan, saat penumpang turun dari Kapal, anggota polisi berpangkat Aiptu Demmaloga curiga sebuah koper yang dibawa seorang TKBM. Ia lalu menyuruh oknum TKBM memanggil pemilik koper. Namun yang disuruh tak kunjung kembali.

“Koper itu kemudian diamakan di Polsek KPL Jayapura. Pada Rabu (18/2), sekira pukul 11.00 WIT, Kapolsek, Wakapolsek KPL bersama beberapa anggotanya memeriksa koper itu. Ternyata isinya Senpi rakitan dan amunisi,” kata Patrige, Rabu (18/2/2015).

Menurutnya, di koper itu ditemukan lima Senpi rakitan laras pendek, dan satu laras penjang. Tak hanya itu, polisi juga menemukan dua butir amunisi SS 1, dan dua bungkusan berbentuk bulat yang isinya sejenis bahan peledak. Barang bukti masih diamankan sementara di Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura.(Loy/don)

Source: Jum’at, 20 Februari 2015 10:42, BinPa

February 20, 2015 0

“Stop Kambinghitamkan OPM”

SERUI- Komandan Operasi TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Kepulauan Yapen, Maikel Merani membantah pernyataan pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin ( di Binpa 13 Februari 2015) yang menyatakan bahwa pelaku penembakan warga sipil di kilometer 6-7 arah Saubeba-Kontiunai, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, diduga berasal dari kelompok bersenjata yang dipimpin Maikel Merani.

Kepada wartawan di Serui, Senin (16/2) , Maikel Merani, dengan tegas membantah dan mengklarifikasi hal tersebut. Dikatakan, pernyataan itu tidak benar, bahkan ia menuding pernyataan itu sebagai upaya memutarbalik fakta yang sebenarnya. Ia menuturkan, jika memang pelakunya adalah anggota dari kelompok TPNPB yang dipimpinnya maka perlu dipertanyakan latar belakang dari penembakan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah itu apa?, apalagi korban tewas adalah seorang petani. Ia juga mempertanyakan sejak kapan TPNPB punya mobil Toyota Avanza berwarna putih yang digunakan untuk menghadang masyarakat di jalan untuk ditembak tanpa alasan apapun.

“Penembakan pada malam hari tanggal 11 Februari 2015 sebenarnya ditujukan untuk saya (Maikel Merani-red), namun naas karena justru mengenai masyarakat sipil yang hendak melakukan perburuan kus-kus saat itu. Sementara, pada saat kejadian, saya sedang berada di rumah salah satu kerabat yang tinggal di Kampung Kontiunai dan melihat sendiri ada mobil berwarna putih yang lewat pada saat itu, dimana menurut informasi mobil tersebut milik aparat yang sering dipakai mondar mandir di Kampung Kontiunai,”

katanya.

Ia juga mengungkapkan, pada malam tanggal 11 Februari 2015 sebelum kejadian warga sipil ditembak mati, dirinya dihubungi via telepon oleh 2 orang anggota Polsek setempat yang mengatakan agar dirinya harus segera kembali ke Utara dikarenakan Tim Dalmas akan melakukan penyisiran di Kampung Kontiunai pada malam tanggal 11 Februari 2015 lalu.

“Mengingat sejak pagi hingga malam hari pada tanggal 11 Februari 2015, saya sedang mengunjungi kerabat di kampung setempat dan rencananya akan kembali pada malam itu juga. Setelah diberi info demikian saya tidak langsung meninggalkan Kampung Kontiunai mengingat baru saja melihat mobil putih tersebut melewati kampung setempat menuju Saubeba. Sehingga saya memilih tempat persembunyian alternative (dirahasiakan-red) dan beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa di kilo 4 arah Kontiunai-Saubeba telah terjadi penembakan terhadap seorang warga sipil yang diketahui bernama Sony Fairumbak (33 tahun) yang saat itu hendak berburu kus-kus bersama saudara iparnya Y.S (saksi mata-red),”

terang Maikel.

Maikel Merani dengan tegas mengatakan, penembakan terhadap masyarakat sipil di Kontiunai tidak berasal dari dirinya maupun anggota TNPB lainnya, karena warga sipil yang ditembak masih merupakan kerabat dekat, sehingga tidak ada alasan kuat unttuk membunuhnya dengan cara yang demikian sadis. Maikel juga menyampaikan ucapan terimakasih dari kedua anggota polsek Wenawi yang sengaja memancingnya dengan cara yang sedemikian rupa, namun perlu diingat bahwa rencana yang dibuat manusia jika tidak di kehendaki Tuhan maka tidak akan terjadi. Ia juga menghimbau kepada Polres Yapen agar jangan memutarbalikan fakta yang ada dan mengkambing hitamkan OPM maupun pihak-pihak lainnya.

“Kami berjuang untuk melindungi masyarakat Papua bukan untuk memusnahkan, dan perlu dicek kebenarannya terkait kepemilikan senjata yang dikatakan Kabid Humas Poda Papua Kombes Patrige Renwarin bahwa saya Maikel Merani dilaporkan saat ini memegang satu pucuk senjata organik jenis SS1- V5,”

tuturnya.

Maikel kembali menegaskan bahwa pihak kepolisian baik Polres Yapen maupun Polda Papua jangan menciptakan persoalan baru guna mencari jabatan atau pangkat semata, karena korban-korban dari tindakan ini hanyalah masyarakat sipil biasa.

“Saya juga menghimbau kepada Gubernur Papua dan Ketua MRP agar jangan hanya berdiam diri saja melihat masyarakat Papua dijadikan sasaran empuk oleh pihak-pihak yang hanya mengejar pangkat maupun jabatan. Karena jika dibiarkan demikian, maka masyarakat pribumi asli Papua akan habis lenyap secara perlahan-lahan dari atas tanah sendiri. Selama ini OPM maupun TPNPB selalu dikambing hitamkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,”

tegasnya. (seo/don/l03)

Source: Selasa, 17 Februari 2015 00:19, BinPa

February 17, 2015 1

Gen. Wenda: Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, Hasilnya Nol, bukan?

“Otsus Plus Bukan Tapi Otsus Minus, makanya Hasilnya Minus, bukan? Itu yang sudah kami bilang beberapa bulan lalu saat Gubernur Papua dan Ketua DPRP berbicara tentang Otsus Plus bukan? Makanya anak-anak harus belajar sedikit dengar orang tua, walaupun tidak sekolah, punya hatinurani dan punya bisikan Roh. Kalau mau tutup telinga, yang tabrak temobk!,”

demikian kata Gen. TRWP Mathias Wenda menanggapi ucapan Minta Maaf dari Gubernur Provinsi Papua karena kegagalan Otsus Plus masuk ke Badan Legislasi Nasional kolonial R.I. di Jakarta.

Dalam pesan yang dikirimkan ke PMNews menyebutkan Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua DPRP Yunus Wonda dan Ketua MRP Murib harus catattiga hal berikut:

Pertama, mereka harus tahu diri bahwa Papua Merdeka ditentukan oleh orang Papua, yaitu orang Sanak-Saudara sedarah-daging Anda sendiri, berdasarkan nyawa dan pengorbanan hartabenda yang sudah lama terjadi di tangan penjajah. Jadi dengan Otsus Plus Anda semua memperpanjang penderitaan suku-bangsa, keluarga Anda sendiri. Maka dengan demikian Anda tidak tahu diri, dan harus merasa malu, bukan hanya meminta maaf, atas jawaban Presiden Kolonial Joko Widodo.

Kedua, kalau meminta sesuatu kepada penguasa kolonial, jangan berpikir satu kali, tetapi berpikirlah tiga sampai seribu kali. Dan setelah itu, tempatkanlah diri Anda sebagai bangsa jajahan, dari tanah pendudukan. Jangan paksa diri menjadi anak emas di tangah Penjajah. Nanti bisa kena seerangan jantung mendadak nyawa lenyap kalau ternyata Anda dianak-tirikan, kalau harapan yang tinggi menjadi tidak dapat tercapai, dan kalau harapan itu ditolak. Sadarilah, sebagai bangsa Jajajah dari tanah pendudukan, Anda tidak punya hak yang sama dengan bangsa Nangroe Aceh Darussalam, tidak sama dengan bangsa Bugis Makassar, bangsa Jawa dan lainnya. Anda bangsa terjajah, dari tanah pendudukan. Itu harus dicamkan dan dicatat di dahi, dengan tinta darah saudara dan sanak-keluarga Anda sendiri.

Ketiga, tindakan Minta Dialogue karena Draft UU Otsus Plus ditolak ialah perbuatan banci dan tidak bertanggung-jawab, bertentangan dengan sikap awal mendukung pendudukan NKRI di tanah Papua. Dengan demikian kalian bertiga sebagai anak pedalaman yang baru datang ke kota belajar berpolitik dan memimpin harus sadar diri bahwa Indonesia ialah penguasa dan penjajah, bukan negara dan pemerintah Anda.

Sikap orang Papua minta dua piring nasi dan kalau tidak dikasih minta merdeka itu politik panas-panas tahi ayam, politik kampungan, politik sangat sederhana, politik Kepala Suku yang dulu saya, Mathias Wenda praktekkan sebelum saya sekolah politik dan militer di Rimba Raya New Guinea. Saya sekarang sudah lulus dari Sekolah dan Pendidikan politik dan militer, dan sekarang saya tahu persis bahwa politik seperti yang kalian tiga mainkan saat ini sangat tidak bijak dan memalukan. Jangan jadikan “Papua Merdeka” sebagai bargaining politik demi perut dan jabatan Anda, demi program pembangunan 5 tahun yang sangat terbatas.

Lanjut Gen. Wenda,

Saya sudah bilang dalam beberapa bulan lalu, Lukas Enembe dan adik-adiknya ini harus berhentii bicara Otsus Plus, karena Jakarta tidak akan dengar. Ternyata sekarang dia tabrak tembok to, itu tobat. Tidak denar orang tua bicara.

Lanjutnya lagi,

Lukas Enembe dan adik-adik ini ada lihat dengan mata-kepala atau tidak. Banyak sanak-keluarga mereka ditembak mati tiap hari di gunung-hutan sana. Itu keluarga bangsa siapa? Kenapa kalian sibuk urus uang dan Otsus Plus trus? Kenapa kalian tidak pernah sedikit satu menit saja pikir tentang perjuangan Papua Merdeka? Kenapa kalian sudah tua dan berpendidikan tetapi tidak tahu main politik?

February 17, 2015 1

Presiden Pilih Jalur Dialog Daripada Otsus Plus

Sabtu, 14 Februari 2015 00:30, BiPa

Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Ketua MRP Timotius Murib JAYAPURA — Di tengah kekecewaan atas tidak masuknya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU OTSUS Plus) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Tahun 2015, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan jika saat ini pemerintah pusat lebih memilih menggelar dialog antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan segala permasaahan yang ada di Tanah Papua.
“Dengan demikian saya menyampaikan kepada masyarakat Papua permohonan maaf, bahwa kita tidak berhasil mendorong ini untuk menjadi satu UU. Tidak berhasil dalam pengertian sesungguhnya tahun ini sudah bisa disahkan, tapi pemerintah masih mau kaji karena pemerintah lebih mengedepankan dialog,” ujar Gubernur kepada wartawan di VIP Room Bandara Sentani pada Jumat (13/02) siang.

Menurut gubernur, dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo pemerintah pusat masih membutuhkan waktu untuk menelaah lebih dalam RUU Otsus Plus, dan mereka memandang dialog adalah alternatif terbaik bagi Papua.

Gubernur pun memperingatkan kepada pemerintah pusat untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata dialog karena menurutnya ada perbedaan pandangan antara pusat dan masyarakat Papua mengenai makna dialog itu sendiri.

“Pemerintah (pimpinan) Jokowi-JK menginginkan penyelesaian masalah Papua lewat dialog. Konsep dialog saya sendiri belum memahami, tapi bagi Pemprov papua yang bagus adalah Otsus Plus dalam bingkai kerangka NKRI, dialog kan dalam pengertian orang Papua berbeda, jangan coba-coba bicara dialog karena orang Papua bisa terjemahkan beda-beda,” tuturnya.

Ditegaskannya juga jika setelah RUU Otsus Plus tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2015 dan pusat memilih untuk menggelar dialog, maka Pemprov Papua lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan dialog dan menyerahkan hal tersebut kepada Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Kalau sudah masuk dialog saya akan berhenti disini, saya minta maaf kepada rakyat Papua, saya tidak akan melanjutkan (perjuangan) UU Otsus Plus, karena bagi kita perjuangan yang panjang sudah the end/habis,” cetusnya.

“Sekarang kita serahkan ke MRP karena pengertian dialog harus diterjemahkan oleh MRP karena wakil rakyat Papua ada disitu. Saya pikir dari pemerintah sudah (selesai) sampai disitu, saya sudah bilang kalau dipanggilpun untuk bicara Otsus saya tidak akan datang karena sudah buang energi satu tahun lebih, jadi pintu untuk Otsus Plus ditutup.”

Dikatakan gubernur saat ini urusan yang menyangkut dialog diserahkan ke MRP dan ia pu meminta lembaga tersebut dapat mencari konsep terbaik untuk melaksanakan dialog.

“Kami minta MRP untu memfasilitasi konsep dialog seperti apa bersama dengan pusat, seperti apa yang ditawarkan Presiden Jokowi. Itu saja selesai, jadi yang berkaitan dengan rakyat semua akan ditangani oleh MRP, pemerintah provinsi tidak ada urusan. Kalau pusat ingin konsep dialog seperti apa silahkan kordinasi dengan MRP.” (ds/don/l03)

February 14, 2015 0

Parlemen Selatan Dukung Papua Didaftar Jadi Anggota MSG

MERAUKE – Ketua Parlemen Rakyat Daerah Wilayah Selatan Papua, Panggrasia Yeem, menuturkan pada tanggal 5 Februari 2015 besok, United Liberatian Movement for West Papua (Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat) akan mendaftarkan Papua Barat ke Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Negara Kawasan Pasific (Melanesia).

“Lembaga baru, ULMWP yang dibentuk di Vanuatu akan membawa atau mengajukan pendaftaran Papua Barat ke MSG pada tanggal 5 Februari. Untuk itu kami rakyat bangsa Papua sangat mendukung dengan pengajuan pendaftaran itu,” kata Yeem dalam konfrensi persnya bersama Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop, Selasa (3/2/15).

Menurut Yeem, setelah pendaftaran itu, secara administrasi, orang Papua kembali ke ras melanesia (ras negroid). Untuk itu, pihaknya akan mendukung pendaftaran itu melalui doa bersama yang diselenggarakan Rabu (4/2/15).

“Jadi kami mendukung ULMWP karena lembaga baru ini sebagai payung yang mana penyatuan antara 3 komponen besar, yakni Federal, WPNCL dan parlemen nasional. Dan kami minta kepada MSG untuk mensahkan kami lewat KTT di Honiara, Salomon tanggal 5 Juni 2015,” tuturnya.

Secara diplomatik perjuangan Papua Barat kedepannya, kata Yeem, setelah terdaftar keanggotaan Papua Barat dalam MSG akan disahkan dalam KTT MSG di Salomon. Lalu diteruskan dalam rapat Pasific Islam Forum (PIF).

“Dari PIF itu baru akan dinaikkan ke dekolonisasi PBB, di mana dekolonisasi PBB ini dilihat rumpun melanesia yang ada di Papua sini itu masuk dalam kawasan pasific. Di dalam kawasan pasific berarti ada satu wilayah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri, sehingga dalam dekolonisasi mereka putuskan bahwa, kalau yang wilayah yang belum mempunyai pemerintahan snediri, berarti mereka akan menentukan nasib sendiri untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri,” tandasnya.

Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gento Emerikus Dop mengatakan, apabila Papua Barat telah masuk dalam keanggotaan MSG, maka orang Papua akan tumbuh berkembang dalam rumpun pasific atau melanesia.

“Kami berikan apresiasi untuk ULMWP. Kami akan melakukan dukungan doa besok, kami sudah bersurat ke Polres. Dengan terdaftar, kami akan menemukan identitas kami, semua dimensi kehidupan kami akan berkembang dan tumbuh menjadi sebuah bangsa yang sebenarnya itu di Pasific,” tuturnya. (moe/don/l03)

Source: Rabu, 04 Februari 2015 01:08, BinPa

February 5, 2015 0

PNG prime minister wants to do more for Melanesians in West Papua

ABC Net News, Thursday, February 5, 2015

MARK COLVIN: Papua New Guinea’s prime minister Peter O’Neill has promised to do more to speak out on behalf of Melanesians in Indonesian West Papua.

In the past, Port Moresby has stuck firmly to its position that West Papua is an integral part of Indonesia. It’s been reluctant to talk about human rights abuses or to speak out on behalf of Melanesian separatists.

In a speech to a PNG leaders summit today, Mr O’Neill said the time had come to speak about oppression of brothers and sisters in West Papua.

Jemima Garrett reports.

JEMIMA GARRETT: Prime Minister Peter O’Neill told cabinet ministers, provincial governors, business leaders, and development partners such as Australia that 2015 will be a defining year for PNG in an increasingly uncertain world.

At home, Mr O’Neill sees a year in which core policies such as free education, better healthcare and infrastructure, and stronger law and order, take root, despite pressure on the budget from lower gas prices.

In the wider world, Mr O’Neill said, with increasing terror attacks, there must be no complacency about evil.

In the region, he highlighted the role PNG has played recently in encouraging Fiji to return to democracy, and its support for Melanesians in New Caledonia.

And then he turned to the tricky issue of Indonesian West Papua, and signalled a change of approach.

PETER O’NEILL: Sometimes we forget our own families, our own brothers, especially those in West Papua.

(applause)

I think, as a country, time has come for us to speak about the oppression of our people there.

(applause)

JEMIMA GARRETT: Apart from Vanuatu, governments in the Pacific have been slow to speak out on human rights abuses in West Papua, especially after Fiji was instrumental in getting Indonesia admitted as an observer at the Melanesian Spearhead Group of nations.

With the increasing penetration of social media, Pacific voters have become more vocal about the failure of their governments to act.

Mr O’Neill has taken note.

PETER O’NEILL: Pictures of brutality of our people appear daily on the social media, and yet we take no notice.

We have the moral obligation to speak for those who are not allowed to talk. We must be the eyes for those who are blindfolded. Again, Papua New Guinea is a regional leader.

We must take the lead in having mature discussions with our friends in a more solid and engaging manner.

JEMIMA GARRETT: On Friday, the United Liberation Movement of West Papua will submit an application for full membership of the Melanesian Spearhead Group. Grassroots campaigners are urging their governments to support their Melanesian brothers.

Indonesia will oppose the move, but with the Kanak Liberation Movement from New Caledonia already a full member, there is a precedent.

The MSG leaders are expected to meet to make a decision in the middle of the year.

MARK COLVIN: Jemima Garrett.

February 5, 2015 0