Tidak Ada Kaitan Politik Papua Merdeka

Jayapura – Ketua Sinode GKI Papua Pdt. Albert Yoku menegaskan, aksi penembakan yang menewaskan sejumlah warga sipil di Enarotali, Ibu Kota Kabupaten Paniai, tidak ada kaitan dengan politik Papua merdeka. Tapi, hanya insiden yang terjadi antara pihak keamanan dengan warga. ”Masalah penembakan di Enarotali yang menewaskan warga sipil, sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik Papua Merdeka, itu hanya insiden antara warga dengan aparat,”ujar Ketua Sinode GKI Papua, Albert Yoku, Rabu 10 Desember.

Menurutnya, karena peristiwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan politik, maka aparat keamanan harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban, dengan melakukan investigasi guna mengetahui pelaku penembakan. “Harap secepatnya dilakukan investigasi, Polisi dan TNI harus segera turun tangan, untuk mengungkap pelaku penembakan,”ujarnya.

Aparat keamanan semestinya harus antisipatif, persuasif dan komunikatif, sehingga peristiwa penembakan itu tentu bisa dihindari. “Kalau aparat mampu membangun relasi yang baik di lapangan dengan mengedepankan langkah komunikatif dan persuasif dengan rakyat, hal seperti ini tidak perlu terjadian atau tidak bisa diminimalisir,” tukasnya.

Ia melanjutkan, Sinode GKI juga sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi atas peristiwa Paniai. “Kami sudah bentuk tim keadilan dan kedamaian untuk mengungkap kasus penembakan itu,”jelasnya.

Sinode GKI meminta, agar aparat mampu menciptakan rasa aman di Papua terutama menjelang kedatangan Presiden Jokowi merayakan Natal bersama warga Papua. “Kami minta Pangdam dan Kapolda menghindari yang namanya citpa kondisi, semua harus bisa tahan diri dan selalu menjaga keamanan menjelang kedatangan Presiden Jokowi,”paparnya.

Albert Yoku melanjutkan, peristiwa penembakan di Paniai dipicu adanya pemukulan terhadap anak kecil penjaga Pondok Natal, yang diduga dilakukan anggota Yonif 753 AVT. Lalu kemudian berkembang, dimana, warga mempertanyakan aksi pemukulan itu. Lantas, aksi penembakan meletus. “Sesuai laporan dari warga di sana, aparat yang langsung menembaki sehingga korban jatuh tidak terhindarkan,” terangnya.

Sementara dari informasi yang diperoleh dari Enarotali ibukota Paniai, massa masih berkonsentrasi di lapangan Karel Gobai, dengan 4 korban yang tewas. Bahkan proses acara pemakaman terhadap jenazah warga yang tewas sedang dilakukan di halaman Markas Koramil Paniai tepat dibawa tiang bendera.

Juru Bicara Kodam 17 Cenderawasih Kolonel Rikas Hidayatullah saat dikonfirmasi, belum bersedia memberikan keterangan tentang proses pemakaman di halaman Markas Koramil Paniai.

Imparsial Kutuk Penembakan di Paniai

Sementara itu LSM Pemerhati Hak Azasi Manusia Imparsial, mengutuk keras aksi penembakan warga sipil di Paniai, yang berbuntut tewasnya 4 warga. Dikatakan, seharusnya, aparat keamanan bertindak hati-hati dalam menggunakan senjata api, terutama saat berhadapan dengan masyarakat.

“Dalam memperingati Hari HAM sedunia yang jatuh pada 10 Desember ini, Imparsial mengutuk jatuhnya korban jiwa anak-anak siswa SMU serta belasan orang terluka dalam tragedi Enarotali. Aparat TNI dan Polri seharusnya berhati-hati dalam menggunakan senjata api. Apalagi jika digunakan untuk membubarkan massa yang berunjuk rasa,”

ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti dalam siaran Persnya yang dikirim melalui pesan elektroniknya, Rabu 10 Desember.

Peristiwa itu semakin, menunjukkan banyaknya daftar kekerasan yang terjadi di Papua. “ Jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, telah menambah panjang daftar kekerasan di Papua,”ucapnya.

Atas kejadian yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM, Imparsial mendesak segera dilakukan investigasi secara mendalam. “Kami mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini,”ucapnya.

Dengan bertambahnya daftar kekerasan di Papua, Imparsial juga menolak rencana penambahan Komando Teritorial di Papua. Kami menolak rencana penambahan Kodam baru di Papua dan Papua Barat, serta menolak massifnya pembangunan yang tidak pro rakyat dan merusak lingkungan hidup, antara lain proyek penambangan emas di Timika (Freeport) dan di Paniai, MIFEE & MP3EI,”ucapnya.

Pemerintahan Jokowi sebaiknya segera menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM berat di Papua. “Kami mendesak Pemerintah Jokowi untuk mengutamakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua, menghukum para pelaku dan berjanji agar peristiwa serupa tidak terulang kembali, melindungi hak-hak rakyat di Papua untuk bebas berpendapat dan berekspresi, serta segera mempersiapkan dialog damai Jakarta-Papua,”tegasnya. (jir/don)

Kamis, 11 Desember 2014 11:59, BP

December 11, 2014 0

Sese urges parliament for law to cook local produce

Vanuatu Daily Post, By Len Garae Dec 11, 2014

Former Second Secretary to the Head of State, Jeannot Sese, has challenged MPs to table a bill in parliament promoting fresh local farm produce and not white rice, to be cooked in all takeaway shops and restaurants throughout the country.

He says buying white rice and noodles help to drain the country’s national wealth as well as contribute to the present sick state of the country’s population.

He says the country’s manpower is going to drop due to increasing deaths and amputations of limbs caused by non communicable diseases.

Vanuatu ranks high in the world as an NCD infested country.

Budley Vanva is a taxi driver who used to live in Australia says one of the main reasons for Government public servants and politicians to travel abroad is to learn positive aspects of development in neighbouring countries and strive to adopt them at home to improve the country’s own shortfalls.

“It is not about getting fat allowances for the trips only to return home and forget about what they have seen and learned abroad,” he says.

He says in Fiji, it is law for all takeaway shops and restaurants to serve local produce and meats in all their outlets.

“This also explains why manioc and curried chicken is a very popular dish in their takeaway shops,” he says.

Sese who is now in Luganville adds, “I have just bought a plate of food from the takeaway stall next to the market house and they serve white rice and chicken wings with no thought of adding local foods and greens at all.

“This cannot be allowed to continue as the cooks operate at the market and they have to start serving local foods because I know there is an increasing local market for local foods”.

Sese says thoughtful women are selling fresh laplap at La Plage and people rush to buy theirs but there is none left. “It proves that consumers want to change direction but the cooks have to take the lead by serving them with local foods,” he says.

December 11, 2014 0

Versi Polisi Berbeda dengan Komnas HAM

JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) perwakilan Papua mengkalim versi polisi terkait kasus di Enarotali Kabupaten Paniai sangat berbeda dengan apa yang disampaikan masyarakat.

“Ada dua pengadu yang diterima Komnas Papua pasca peristiwa Enarotali, diantaranya Kepala Distrik Yuliana Youw dan Tokoh Masyarakat dan Pendeta setempat Apa yang mereka sampaikan ke Komnas berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Namun kronologis kejadian sangat berbeda apa yang telah disampaikan Polda Papua kepada Media,” katanya

Menurutnya, versi yang diterima Komnas HAM dari Kepala Distrik dan pendeta setempat, awalnya pukul 20.00 WIT malam warga Gunung Merah setempat memutar lagu Natal di pondok Natal.

“Tak lama kemudian datang mobil berpenumpang 4 orang lalu warga setempat menegur karena lampu mati. Mereka turun lalu melakukan pemukulan,” katanya kepada wartawan di Tugu Theys Entrop, distrik Jayapura Selatan-Kota Jayapura.

Menurutnya, peristiwa itu langsung memberitahukan kepada warga Gunung Merah. Keesokan harinya, berkisar 400-600 orang datang ke Markas Koramil dengan membawa kayu dan batu. “Tujuan hanya meminta penjelasan peristiwa malam itu. Sebab, mereka mengetahui salah satu dari dalam mobil merupakan anggota Koramil,” jelas Frits.

Namun permintaan warga setempat tidak mendapatkan jawaban dari salah satu pimpinan maupun anggota Koramil setempat hingga akhirnya eskalasi meningkat hingga terjadi pelemparan batu lalu terjadi penembakan. Akibatnya 4 warga meninggal dunia. Entah arah tembakan dari mana, jelas ada korban tembakan.
Bahkan lanjutnya, dari informasi terakhir yang diterima, salah satu anak SD meninggal Dunia pada siang hari sesaat kejadian di Markas Koramil. “Anak tersebut meninggal karena mengalami luka kritis,” katanya.

Sementara Lanjutnya, dari keterangan Polda Papua, penembakan itu muncul ketika terjadi pemalangan namun sempat dibuka setelah dilakukan negosiasi. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi pembakaran Kantor Kantor KPU lalu terjadi penembakan.

“Disini terjadi perbedaan versi karena dari pengaduan ke Komnas HAM bahwa penembakan itu terjadi sebelumnya sudah dilakukan penembakan ketika mereka ada di pos untuk menuntut kejadian malam itu dan disitulah terjadi penembakan. Sementara menurut polisi ada penembakan dari gunung dan itu yang memicu 400-600 menuju pos koramil,” .

“Perbedaan ini harus jelas, apakah peristiwa ini ada sebuah peristiwa keributan diantara warga atau k warga dengan warga atau kemudian warga dengan aparat. Kemudian kenapa kantor KPU dibakar, pemalangan. Ini harus dipastikan,” kata Frits meminta.

Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah daerah setempat melakukan tindakan pertama. “Di sini pemda harus berperan untuk negosiasi, memberikan jaminan kepada para pihak baik kepada korban, masyarakat setempat maupun aparat keamanan agar masing-masing pihak menahan diri,” katanya.

Disisi lain, kemarin Komnas HAM telah meminta agar 5 jenazah termasuk siswa SD yang ada dapat dilakukan tindakan medis. Tindakan medis harus dilakukan dan kalau tindak medis tidak dilakukan maka sulit untuk memastikan penyebab kematiannya seperti apa.

Sambung Frits, tindakan medis sebenarnya merupakan tindakan atas nama HAM untuk bisa memastikan agar jenazah ini harus ada tindakan medis misalnya otopsi.

“Dengan otopsi atau visum maka akan dipastikan dan diketahui penyebab kematiannya. Kalau penyebab kematiannya akibat peluru bisa ditelusuri dan kalau tidak dilakukan maka polisi dan pihak lain akan mengalami kesulitan untuk mengungkap itu,” tukasnya.

Lebih lanjut disampaikan Frits, Tim-tim yang diturunkan, seperti tim mabes, polda, DPRP, Komnas HAM perwakilan Papua. “Tim-tim yang datang ini diminta untuk tidak saling memaksa tapi lebih koperatif untuk mengungkap ini secara pelan-pelan dan terukur,” ungkapnya. (loy/don)

Kamis, 11 Desember 2014 12:01, BP

December 11, 2014 0

BEM Minta Kasus HAM di Papua Selama 53 Tahun Diungkap

JAYAPURA – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia pada 10 Desember, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) mendatangi Kantor Gubernur Papua dan mendesak pemerintah segera mengusut tuntas seluruh kasus HAM yang pernah terjadi di Papua sejak tahun 1961, atau selama 53 tahun.

Wakil Ketua BEM Uncen Michael J. Yansetouw dalam orasinya mengatakan, selama ini masyarakat Papua selalu dihadapkan dengan berbagai kenyataan jika mereka selalu menjadi korban atas setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

“Mencermati dinamika sosial politik yang terjadi di Papua dari tahun 1961 hingga tahun 2014 dimana rakyat Papua diperhadapkan pada berbagai macam realita/fakta yang ada di setiap kabupaten/Kota di 2 Provinsi ini.

Dari fakta dan realita yang dialami rakyat Papua dalam kehidupan mereka yang tidak pernah dihargai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan jajarannya dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tidak berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara kesatuan RI. Dimana rakyat Papua diperhadapkan kepada pembunuhan, pembantaian, penangkapan tanpa sebab, penyiksaan, pembungkaman, perampasan hak-hak yang merupakan hal yang tidak perlu terjadi, hal ini selalu terjadi dan menjadi mimpi buruk bagi keluarga korban sampai saat ini,” tuturnya.
Ia pun menyarankan agar Pemerintah pusat sebaiknya secara praktis dan otomatis harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua hingga tahun 2014 ini, karenanya ia pun menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap mahasiswa BEM Uncen kepada Pemprov Papua.

Pertama, Presiden RI segera bertanggungjawab atas rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua semenjak tahun 1961 sampai 2014.
Kedua, aparat keamanan, TNI dan Polri stop melakukan tindakkan-tindakkan yang tidak perlu dilakukan diatas tanah Papua, seperti pembunuhan, penangkapan, pembungkaman terhadap rakyat Papua yang dilakukan tanpa sebab dan dibuat sebab yang tidak perlu dibuat.

Ketiga, Presiden RI dan jajarannya hentikan dilakukan pemekaran dan transmigrasi di tanah Papua. Karena orang Papua belum dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang nanti datang, masalah yang pelu diperhatikan di tanah Papua adalah penciptaan SDM yang terpadu sehingga ketika dari luar datang, kami orang Papua asli siap bersaing dengan kemampuan yang dimiliki, itu yang perlu dilakukan.

Keempat, pemerintah pusat stop berlakukan KB, penduduk Papua sudah sedikit, kalau bisa KB itu dibuat minimal enam anak, itu lebih baik dan sudah cukup, karena KB secara perlahan mengabiskan eksistensi orang Papua ditanahnya sendiri.

Kelima, Gubernur Provinsi Papua segera mengembalikan Otsus ke Presiden RI, meinimbang dari berbagai aspek yang telah kami kaji, kami menyampaikan kalau memang Otsus yang sudah 12 tahun telah gagal, perlu dilakukan evaluasi kembali.

Keenam, Gubernur Papua, Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih segera menuntaskan kasus pembunuhan terhadap enam orang warga sipil yang tidak bersalah di Kabupaten Paniai

Ketujuh, gubernur Provinsi Papua segera memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada jurnalis, baik nasional maupun internasionalyang berada di Provinsi Papua. Kebebasan dalam menyampaikan isi berita tolong diberikan sebebas-bebasnya tanpa intervensi karena itu adalah tugas jurnalis.

Sementara itu Sekjen BEM Fisip Uncen Ribka Kenelak yang sempat berorasi juga mempertanyakan kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Paniai belum lama ini dan ia sebut menelan korban hingga memakan korban jiwa, sebagai kado natal dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk masyarakat Papua. “Pembunuhan 6 warga sipil (4 orang data kepolisian) di Paniai apakah ini Kado Natal dari Presiden Jokowi untuk orang Papua? Pelanggaran HAM besar-besaran sedang terjadi, kita orang Papua sedang habis, orang Papua sedang dibantai secara sistematis,” cetusnya.

Ribka pun menegaskan jika pihaknya sebagai mahasiswa tidak akan pernah berhenti menyuarakan segala macam hal yang menyangkut hak asasi orang Papua. “Kepada pimpinan tertinggi di Provinsi Papua, kami mahasiswa tidak akan pernah mati, kami tidak akan pernah mundur untuk menyuarakan hak-hak orang Papua,” ujarnya.

Terakhir ia meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dapat segera turun tangan sendiri guna mengusut kasus yang terjadi di Paniai, dan dapat segera menyelesaikannya. “Kami juga memohon kepada gubernur untuk dapat segera menuntaskan, kalau perlu segera turun ke tempat kejadian untuk dapat mengatasi masalah ini hingga selesai,” pesannya.

Sedangkan Asisten I Sekda Papua bidang Pemerintahan Doren Wakerkwa yang menerima para pendemo dari BEM Uncen menyatakan sspirasi yang diberikan akan ia sampaikan ke Gubernur dan akan segera dibahas.

“Aspirasi ini dibagi dalam dua hal, yang pertama adalah urusan gubernur dan akan kami serahkan, tapi yang kedua menyangkut kejadian di Paniai.” Ucap Doren.
Permasalahan yang terjadi di Paniai, aku Doren, telah dibicarakan oleh pihaknya sebelum para pendemo datang, hasilnya sebuah tim sudah terbentuk dan dibawah pimpinan Ruben Magai akan berangkat ke Paniai.

“Tim akan berangkat ke Paniai besok, setelah sudah ada di sana pimpinan daerah akan mengambil data-data di sana lalu kita bahas di sini, lalu langkah-langkah yang kita ambil kedepan kita lihat nanti,” ucap Doren.

Ia pun mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan Bupati Paniai Hengki Kayame tapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi HP-nya mati, sehingga belum ada laporan resmi yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan.

Tetapi ia bersyukur Kapolda Papua sudah ada di Paniai untuk menenangkan situasi di sana.

Untuk menangani kejadian serupa, Doren menyebut, Pemprov bersama DPRP akan membentuk tim khusus, dimana tim ini akan secara khusus bertugas selama lima tahun kedepan untuk menangani seluruh masalah yang ada di Papua. Didalamnya melibatkan LSM, sehingga masalah seperti ini (di Paniai) tim ini akan turun untuk mencari sebabnya, baru akan dibahas di Provinsi.

Doren pun menegaskan jika Gubernur Papua tidak mau satu orang pun diatas tanah Papua dibunuh. “Gubernur sudah bicara saat pelantikkan Bupati Mimika, siapapun orang yang bekerja diatas tanah ini tidak boleh satu orang pun dibunuh, itu gubernur tidak mau, saya pun juga tidak mau,” pungkasnya.
Demonstarasi itu sendiri mendapat pengawalan dari aparat Kepolisian dari Polresta Jayapura yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jayapura AKBP. Alfred Papare. Usai aspirasinya diterima, para pendemo secara tertib kembali ke kampusnya dengan diantar oleh truk Polisi. (ds/don)

Kamis, 11 Desember 2014 11:58, BP

December 11, 2014 0

Massa Kutuk Penembakan Warga di Paniai

JAYAPURA– Ratusan masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Korban Pembunuhan di Paniai, mendatangi DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (9/12).

Demo dipimpin Agus Kadepa. Dalam pernyataan sikap mereka, ada enam poin utama yang disampaikan. Pertama, mendesak DPR Papua membentuk tim investigasi guna mengusut penembakan warga Paniai, Senin (8/12).

Kedua, meminta TNI dan Polri bertanggungjawab atas nyawa yang dengan sewenang-wenang dibunuh menggunakan alat negara. Ketiga, tarik militer yang berlebihan di Paniai. Keempat, buka ruang demokrasi di Papua. Kelima, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan keenam, mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur sengaja.

Agus Kadepa dalam orasinya mengatakan, hak hidup dengan sewenang-wenang dihabiskan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Peristiwa yang sebenarnya menjadi kesalahan pihak keamanan dalam hal ini patroli yang menjalankan kendaraannya atau mobil dengan tidak menyalakan lampu pada malam hari.

“Masyarakat lalu menegur mereka dan akhirnya terjadilah peristiwa berdarah. Ini penegak hukum tapi dengan sengaja melanggar hukum. Menjelang hari HAM 10 Desember 2014 dan peristiwa kedatangan sang putra Natal menjadi peristiwa berdarah,”

kata Agus Kadepa dalam pernyataan sikapnya.

Menurutnya, peristiwa itu jelas melangar HAM, apalagi menggunakan alat negara.

“Kami mendesak DPRP segera membentuk tim investigasi. TNI dan Polri segera bertanggungjawab atas kasus tersebut. Tarik Pasukan TNI/Polri.Pemerintah Harus Bertanggungjawab,”

ucapnya.

Massa diterima sejumlah anggota DPR Papua. Antar lain, Nason Utti, Ruben Magay, Gerson Soma, Natan Pahabol, dan beberapa anggota parlemen Papua lainnya.

Kepada masyarakat, Anggota DPR Papua, Ruben Magay mengatakan, DPR akan membentuk dua tim investigasi. Satu tim untuk investigasi kasus Puncak dan satu lagi untuk kasus Paniai.

“Jadi ada dua tim. Kami meminta pendemo mengusulkan tiga orang perwakilan bergabung dalam tim untuk sama-sama tim DPRP ke dua tempat itu. Dari situ akan ada rekomendasi yang diajukan ke pihak terkait. Entah Presiden, Kapolda, Pangdam. Fungsi DPR mengawasi, dan menfasilitasi. Ada pihak yang lebih bertanggungjawab,”

kata Ruben.

Sebelum ke DPRP, massa menggelar aksi unjukrasa di Depan Kantor Pos Abepura, Kota Jayapura, Selasa (9/12).

Agus Kadepa mendesak DPRP agar segera membentuk Tim Investigasi guna mengusut peristiwa berdarah di Kabupaten Paniai tersebut.

Menurut Agus Kadepa, pihaknya juga minta agar institusi TNI dan Polri menarik anggotanya yang ada di Paniai, membuka ruang demokrasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi adalah hak setiap warga negara dan mengutuk keras semua tindakan pembunuhan yang dilakukan TNI dan Polri dengan unsur sengaja. (loi/Mdc/don)

Rabu, 10 Desember 2014 11:25, BP

December 10, 2014 0

Kapolda Klaim Paniai Kondusif

Jayapura – Pasca tewasnya empat warga Paniai karena diduga ditembak, Polda Papua mengklaim situasi Enarotali Ibukota Paniai Papua kondusif. Konsentrasi massa dan jenazah 4 warga kini disemayamkan di Kantor Distrik Paniai Timur. Hal itu diungkapkan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende.

“Situasi Enarotali sudah kondusif berkat peran serta pemerintah daerah, tokoh masyarakat, adat, agama yang ikut memediasi dan bersinergi terutama dalam mengimbau masyarakat untuk tenang serta tidak mudah terprovokasi oleh hasutan kelompok-kelompok tak bertanggung jawab,”

ujar Kapolda kepada wartawan, Selasa 9 Desember saat menggelar ‘Coffee Morning’ dengan wartawan di Markas Polda Papua.

Lanjutnya, sejumlah warga memang masih berkonsentrasi, tapi sudah bergeser ke Kantor Distrik Paniai tempat jenazah disemayamkan. “Konsentrasi massa sudah berpindah ke Kantor distrik,” singkatnya.

Kapolda mengungkapkan, dalam penanganan kasus Paniai pihak kepolisian sangat berhati-hati dan tetap bekerja secara profesional. “Menangani kasus di sana tetap dilakukan secara profesional. Saya akan sampaikan kepada teman-teman jika ada informasi itu,” katanya.

Soal diduga penembakan terhadap empat warga sipil pasca rusuh di Paniai tersebut, Kapolda mengemukakan, bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan secara dini apakah anggotanya yang melakukan penembakan, atau pihak TNI ataukah dari kelompok Kriminal bersenjata.

Sebab menurutnya, ketika warga yang berkisar dua ratus orang datang dari arah Gunung Merah ke Markas Koramil lalu merusak kantor tersebut disertai tembakan dari arah gunung.

“Dari informasi yang kami terima di lapangan, terutama dari Kapolres Paniai bahwa anggotanya tidak melakukan penembakan. Saat itu mereka melakukan penembakan peringatan ke udara, tapi tidak mengarah pada warga. Kalaupun ada kami akan proses secara hukum karena ada prosedur melakukan penembakan oleh anggota,”

tandasnya.

Namun pihaknya memastikan korban penembakan pasca kejadian itu, hanya 4 empat orang dengan identitas masing-masing, Yulian Yeimo (16 tahun pelajar), Simon Gegey (17 tahun) Alpius Gobay (17 tahun), dan Alpus Youw,” kata Kapolda Papua.

Sementara untuk luka-luka sebanyak 10 orang. Mereka diantaranya, 10 korban luka-luka diantarnaya, Jeri Gobay (13 tahun), Okatavianus Gobay (13), Noak Gobay (29), Yulian Mote (36), andarieas Dogopia (23 tahun), Yulianus Tebay (40), Naftali Neles Gobay (45), Jeremias Kayame (59), Italias Endowae (35), Albert Nadus (10 tahuh).

Meski sudah dipastikan 4 orang meningga dunia dan 10 warga luka, namun 6 aparat TNI dan Polri ikut luka-luka.”Ada tiga anggota TNI mengalami luka-luka dan tiga anggota kami yang bertugas di Polsek. Kami belum penanganan seperti apa di sana sekarang,” katanya.

Kapolda Yotje, juga menyatakan bahwa diduga ada pihak ketiga dalam peristiwa yang terjadi di Paniai hingga menewaskan warga sipil.

“ Kita belum bisa memastikan apakah penembakan itu dilakukan oleh aparat, warga atau kelompok mana? Karena belum diselidiki. Tapi diduga, ya ! Ada pihak ketiga di balik insiden ini,”

ungkapnya

Oleh karena itu, kata dia, kini tim pencari fakta dari Polda Papua telah diturunkan ke Paniai guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan akan dilakukan atas peluru yang mengenai tubuh korban sehingga akan diketahui siapa pelaku penembakan.

Namun pihaknya akan menindak tegas oknum aparat kepolisian, jika dalam penyelidikan nanti, terbukti bersalah dalam melakukan penembakan terhadap para korban.

“ Ya, saya akan tindak. Jika nanti hasil penyelidikan penyebutkan mereka (personil Polsek Kota Paniai Timur) bersalah. Tapi yang jelas, penembakan itu sudah sesuai protap. Karena kita tahu warga lebih dulu melakukan penyerangan Koramil dan Polsek,”

ungkap Kapolda Yotje.

Mengenai peristiwa yang sebenarnya, ia menjelaskan, permasalahan ini diawali perselisihan paham antara aparat dengan masyarakat. “Waktu itu ada warga menggunakan kendaraan di jalan raya namun tidak menyalakan lampu kemudian ditegur terjadi bentrok fisik. Tak terima, ia membawa massa sehingga tidak puas dengan kejadian akhirnya terjadi sedikit perkelahian. Kejadian sempat dilerai,” jelasnya.

Sejak suasana mulai kondusif, tiba-tiba terjadi pemalangan dan anggota di lapangan sempat melakukan negosiasi dan akhirnya pemalangan berhasil dibuka. Tidak lama kemudian terjadi penembakan dari arah gunung dan disusul warga dari gunung merah menyerang pos koramil.

“Anggota di sana bertahan lalu mengeluarkan tembakan ke udara agar massa tidak melakukan penyerangan atau pengrusakan koramil dan Polsek yang letaknya kebutulan berdekatan, ada 4 unit mobil rusak dan 6 anggota TNI dan polri mengalami luka pasca kejadian itu,” imbuhnya. (loy/don)

Rabu, 10 Desember 2014 11:23, BP

December 10, 2014 0

West Papuans Unite Under New Umbrella Group

Vanuatu Daily Post – By Godwin Ligo Dec 10, 2014 0

The historic gathering of West Papuan leaders in Vanuatu from different factions in the independence movement have united,Saturday and formed a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

This new organisation unites the three main organisations who have long struggled for independence in their own way.Coming together to present a united front will allow them to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.

“The negotiations and kastom ceremonies attended by leaders of all the major groups and observed by the chiefs, churches and the government of Vanuatu demonstrates that West Papuans are united in one group and one struggle,”the West Papuan Leaders said at the conclusion of their deliberations at the Chiefs nakamal in Port Vila on Saturday afternoon.

The key groups who have united include the:Federal Republic of West Papua (NRFPB), National Coalition for Liberation (WPNCL) and the National Parliament of West Papua (NPWP). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP activities. Octovianus Mote has been elected as General Secretary of the ULMWP while Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

General Secretary Mote said at the close of the unification meeting, “I am honoured to be elected and very happy we are now all united.

The ULMWP is now the only recognized coordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia”.

The ULMWP wishes to express its profound gratitude to the government of Vanuatu, the Malvatumaurii Council of Chiefs, the Vanuatu Christian Council of Churches and the Pacific Council of Churches who have facilitated the week long meeting of delegates, who came from West Papua and around the world to unite after 52 years of struggle,a press statement issued at the conclusion of the Meeting stated.

The signing of the Chiefs Nakamal Declaration for West Papua Unity,last Saturday afternoon was witnessed by Prime Minister Joe Natuman, Deputy Prime Minister and Minister of Trade Ham Lini, Minister for Lands Ralph Regenvanu,Port Vila MP Edward Natapei,Malvatumauri President Chief Senio Mao Tirsupegovernment officials, church leaders,Chiefs and other community leaders,the members of the delegations of the three West Papuan Group and general members of the public.

The Declaration that was signed by leaders of the three West Papuan Group read:

“We the undersigned; the Federal Republic for West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition of Liberation(WPNCL),West Papua National Parliament(WPNP/NewGuinea Raad),have conducted the Summit on West Papua,we do declare that today the 6th December 2014 at the Chiefs Nakamal,at Saralanga,Port Vila,Vanuatu,that the undersigned groups have united and established the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),a body representing all resistance organizations both inside and outside West Papua.

“We declare and claim that all West Papuans,both inside and outside West Papua,are united under this new body and will continue our struggle for Independence.

“This meeting has been conducted pursuant to the decision made by the Melanesian Spearhead Group (MSG) in Port Moresby,Papua New Guinea in June 2014,that West Papuan Independence organizations must first unite before an application for membership can be re-submitted to the Melanesian Spearhead Group(MSG). We are now united and will re-submit an application under this new body, the ULMWP.

“We are determined that the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) becomes the Coordinating Body to support all international efforts to regain our sovereignty. In order to support this,we have formed a secretariat of five people;Benny Wenda,Jacob Rumbiak,Leone Tanggahma,Octovianus Mote and Rex Rumakiek,and representing the three largest resistance organizations and also all non-affiliated resistance organizations that support our struggle. We will maintain our existing organizations but commit to be united by the coordinating efforts of the United Liberation Movement for West Papua.

“This important and historic declaration has been made possible through the faithful efforts of the Vanuatu Government,Malvatumauri National Council of Chiefs,the Vanuatu Christian Council (VCC),the Pacific Conference of Churches (PCC) and the commitment of the liberation organizations.”

After the signing ceremony,the President of the Malvatumauri National Council of Chiefs and members of the Port Vila Council of Chiefs facilitated a reunification custom ceremony, for the three West Papuan Groups after many years of operating separately.

West Papua Reunification Committee chairman Pastor Allen Nafuki said, “The organizing committeeis very pleased with the outcome of the Meeting which achieved its objectives very successfully through deliberations and good understanding of all the three West Papuan Groups as well as the Malvatumauri National Council of Chiefs,the Port Vila Council of Chiefs, the Pacific Conference of Churches (PCC), the Vanuatu Christian Council (VCC), with the full support of the Vanuatu Government lead by the Prime minister Natuman, the Deputy PM,ministers present on Saturday and the people of Vanuatu.

“This could not have been achieved with the understanding of everyone involved,especially the three Groups of West Papua with their leaders and members of their delegations, the Vanuatu Government, the Malvatumauri, VCC and the PCC and many others support. The meeting has achieved its objectives for which we are all proud of and are thankful to God for His guidance.”

The signing was signed by three leaders representing the three West Papua Groups and witnessed by the President of the Malvatumauri chiefTirsupe,Pastor Kalsakau Urtalo on behalf of the VCC,Mr. Murray Isimeli, of the PCC and Vanuatu’s and former Vanuatu prime minister Barak Sope.

Details of the reconciliation ceremony along with various important speeches from different parties involved will be carried by the Daily Post in forthcoming issues.

December 10, 2014 0

HUT Melanesia 14 Desember Tetap Diwaspadai

JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Polisi Drs. Yotje Mende, M.H., M.Hum., menandaskan, pihaknya akan tetap mewaspadai momen 14 Desember yang oleh kelompok tertentu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Melanesia.

“Meski tergolong aman dibanding 1 Desember kemarin, namun kami Polda Papua dan jajaran tetap mewaspadai agar situasi Papua tetap aman dan kondusif,” kata Kapolda Papua dalam coffee Morning dengan para Pimred eletronik, cetak yang berlangsung di ruang Raputama, Selasa (9/12).

Untuk menjaga keamanan menjelang perayaan HUT Melanesia disebut, Kapolda Yotje meminta peran aktif seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan seluruh stakeholder di tanah Papua.

Tak hanya tokoh masyarakat, Kapolda Yotje juga meminta peran aktif media di Papua dalam menjaga keamanan, terutama dalam menyampaikan informasi. “Peran aktif media sangat penting, Kalau ada berita yang didapat bisa disampaikan kepada saya selaku pimpinan dan juga kepada Kabid Humas. Kalau saya tidak bisa menjawab, berarti saya sampaikan ke Kabid Humas selaku corong saya,” katanya.

Kapolda Yotje manandaskan, dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, anggota Polda Papua dan jajaran akan diturunkan di lokasi-lokasi yang memang dianggap rawan. “Kami berharap tidak ada kejadian jelang HUT Melanesias ini, apalagi bulan ini merupakan suasana natal. Kita jaga kebersamaan ini semoga natal bisa terlaksana dengan baik,” harapnya. (loy/don)

Rabu, 10 Desember 2014 11:27, BP

December 10, 2014 0

Indonesian Army Kills Five Civilians as West Papua Independence Campaign Strengthens

By Scott Mitchell , December 9, 2014 |

Indonesian troops opened fire in West Papua and killed five civilians during disturbances on Monday, as Indonesia faces growing pressure over its occupation of the region.

The exact events that led to the deaths are difficult to trace, especially given media censorship and inconsistent reporting inside West Papua. It has been established that the shootings occurred in Paniai, where locals gathered to demonstrate at Karel Gobay Square. At least five people have been reported dead, with at least 12 wounded.

The cause of the protests is unclear. Local media quoted community leaders claiming that the unrest was provoked by the beating of a 12-year-old boy on Sunday night, while military spokesperson Rikas Hidayatullah claimed it was a political demonstration against the electoral commission.

The crowd “ran amok,” according to Hidayatullah, who added that the incident happened after the “police asked the military to help them.”

Activists for West Papuan independence began circulating a number of horrific pictures, that they claimed were taken at the scene of the shootings, on blogs and Twitter.

— non quis sed quid (@PurePapua) December 9, 2014

PHOTOS of the new massacre by— Raimo Kangasniemi (@rk70534) December 8, 2014

Indonesia occupied West Papua in 1963, following a colonial Dutch government. Ever since, the national Morning Star flag of West Papua has been banned and independence supporters have been suppressed. An estimated 100,000 West Papuans have died as a result of the occupation.

West Papua is a valuable strategic asset for Indonesia. It is home to the world’s largest known deposit of gold at Grasberg Mine, and is also a major palm oil producer.

Indonesia argues it secured the province fairly after a vacuum of internal leadership left the country completely ungoverned with no central authority. The UN did grant Indonesia control of West Papua in 1963, on the condition that a plebiscite on self-determination was held within six years.

Journalists face jail for reporting on Indonesia’s separatist rebels. Read more here.

In 1969, Indonesia organized a vote that surveyed 1,026 handpicked West Papuans. They voted to join Indonesia, and the other 800,000 West Papuans — who were considered “too primitive” and not consulted — were forced to go along with it.

News broke of Monday’s tragic shooting in Paniai just as West Papuan independence activist organizations announced they had unified after negotiations in Vanuatu. The new body, called the United Liberation Movement for West Papua, has been set up with the ambition of being recognized by the Melanesian Spearhead Group, an intergovernmental organization that advances the interests of the Melanesian peoples of the Pacific.

Topics:asia & pacific, war & conflict, indonesia, west papua, papua, independence, tni, melanesia, south east asia, oceania, protest, human rights, colonialism

December 9, 2014 0

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook — Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP: Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

December 6, 2014 1