DPRP Tak Sudutkan Polri Tapi Mengingatkan

JAYAPURA – Pernyataan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi, Drs. Yotje Mende yang menyatakan, kasus Paniai agar jangan menyudut polri, ditanggapi serius oleh anggota Dewan Perrwakilan Rakyat Papua (DPRP).

“Kami sebenarnya bukan dalam posisi menyudutkan aparat TNI/Polri tapi statemen yang kami sampaikan hanya untuk mengingatkan kepada TNI/Polri, terutama kepada aparat yang bertugas di daerah pedalaman, baik di Pegunungan maupun di kawasan pesisir untuk bertindak profesional dan lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif, tidak melakukan dengan cara yang akhirnya mengorbankan nyawa manusia,” ungkap Yunus Wonda selaku anggota DPR Papua kepada wartawan, Selasa (16/12).

Yunus Wonda menandaskan, senjata yang dimiliki aparat bukan untuk membunuh rakyat. Sebab aparat hadir diseluruh tanah Papua, bertujuan untuk melindungi rakyat. Namun kejadian-kejadian yang sudah terjadi, masyarakat kini meminta perlindungan kepada siap?.

Padahal menurutnya, rakyat hanya berharap aparat bisa melindungi mereka, tapi kenyataannya justru aparat membuat situasi hingga akhirnya rakyat trauma. “Sejak tahun 60-an trauma itu masih terbawa sampai hari ini, dimana rakyat Papua dan masyarakat di pelosok di Papua,” tandas dia.

Dengan peristiwa yang terjadi saat ini, masyarakat takut untuk mengadu.”Kami minta aparat keamanan harus bertindak bijaksana bukan dengan cara harus melakukan tembakan. Bagaimana kita melawan orang tidak dengan senjata. Terus senjata apakah membunuh orang atau kah membunuh warganya sendiri”

“Kalau memang latihan perang lebih bagus kita lewat jalur Gaza, Timur Tengah untuk melakukan latihan, bukan di Papua. Sekali lagi, nyawa orang Papua satu orangpun sangat mahal diatas tanah ini,” tegas Yunus politisi partai Demokrati itu.

Kata dia, jikalau datang melindungi orang Papua wujudkan dan bukti melindungan orang Papua seperti Apa. Bagaimana rakyat hari ini kita sedang mendorong mereka untuk mencintai bangsa ini, tetapi bangsa untuk mencintai orang Papua sehingga orang Papua mencintai bangsa ini.

“Hari ini bagaimana kita membuat rakyat Papua ini mencintai TNI/Polri dan ada rasa memiliki. Di tahun 80-90an masyarakat sangat dekat dengan aparat, akan tetapi di tahun 2000 ke atas ini, masyarakat semakin membenci aparat,” ucapnya.

Untuk itu diharapkan kepada Kapolda dan Pangdam agar merubah cara pendekatan yang dilakukan selama ini. “Kalau bicara Zona damai buktikan itu. Buktikan peluru itu milik siapa. Bertahun-tahun diatas tanah ini, peristiwa setiap peristiwa selalu katakan kami kirim ke pusat sana untuk melihat peluru milik siapa, tapi sampai hari ini tidak pernah dibuktikan kepada media,” katanya.

Yunus Wonda juga mengingatkan kepada Pangdam dan Kapolda agar anggotanya yang ditugaskan di pedalaman untuk tidak terlalu lama sehingga tidak stress.”Anggota yang ditempatkan disana, bisa dirotasi 1 atau dua bulan supaya mereka tidak stress. Apalagi mereka sulit untuk melakukan komunikasi kepada keluarga mereka,” ucapnya.

PCI Desak TNI-Polri Libatkan Tim Independen

Sementara itu, Papua Cirle Institute (PCI) melalui Direkturnya, Hironimus Hilapok, M.Si., ketika dihubungi Selasa, (16/12) mengatakan, apapun yang dilakukan aparat keamanan sebagai upaya pengungkapan kasus penembakan di Paniai itu harus dilakukan secara transparan agar rakyat Papua bisa mengetahuinya.

“Jangan ditutup-tutupi. Semuanya harus transparan dan terbuka sebab saat ini masyarakat Papua khususnya di Paniai sangat kecewa dengan kelambanan aparat membongkar kasus itu. Masyarakat masih menunggu hasil investigasi tersebut,”

tegasnya ketika dihubungi via ponselnya, Selasa, (16/12).

Kekecewaan itu hanya bisa diobati dengan ungkapan kasus yang benar-benar terbuka dan transparan.

Ditandaskan demikian, karena mengingat sebelumnya pihak Polda Papua sudah mengeluarkan pernyataan pers yang menyebutkan bahwa ada upaya masyarakat untuk mengaburkan bukti-bukti dengan menggantikan baju korban dengan seragam sekolah.

“Ini upaya pengaburan bukti dan pemutarbalikan fakta yang sangat disayangkan. Oleh sebab itu, saya meminta agar pencarian fakta oleh tim gabungan TNI-Polri harus terbuka dan melibatkan masyarakat,”

tukasnya.

Lanjutnya, pihak independen seperti Komnas HAM yang harus segera membentuk Fact Finding Team (Tim Pencari Fakta) untuk mengimbangi sekaligus mendampingi bukti-bukti yang ditemuka oleh tim gabungan TNI-Polri.

Dari Paniai dikabarkan situasi Kota Enarotali, sudah mulai kondusif pasca penembakan di Lapangan Karel Gobay yang menelan 5 korban siswa tersebut. Sementara tim investigasi gabungan TNI-Polri sejauh ini sudah memeriksa 30 saksi, diantaranya saksi mata dari pihak warga dan saksi anggota Kepolisian dan TNI.

Tim penyidik yang dipimpin Irwasda Polda Papua, Kombes Pol, I Gede Sugianyar bersama Asintel Kodam XVII Cenderawasih, Kol. Inf. Immanuel Ginting.

Lima lokasi utama yang menjadi fokus dari penyelidikan ini adalah tempat terjadinya penembakan di Gunung Merah dekat Pondok Natal Kampung Ipakije, Kantor KPUD Paniai, Kantor Polsek dan Koramil Enarotali, serta Lapangan Sepak Bola Karel Gobay.

Sampai berita ini diturunkan, tim gabungan TNI-Polri sudah mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian serta menerima serpihan logam yang bersarang di tubuh korban luka dan tewas dari pihak RSUD Paniai.(loy/nls/don)

Sumber: Sabtu, 20 Desember 2014 07:13, BP

December 21, 2014 1

Pelaku Mengelak, TPN-OPM Dituding

JAYAPURA – Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay mengungkapkan, kekerasan dan perlakuan terhadap masyarakat Papua yang dilakukan Negara sejak tahun 1960-an dalam berbagai bentuk (terakhir di Paniai, 8 Desember 2014) sudah lama terjadi.

Kekerasan itu dalam berbagai wujud telah membentuk watak, filsafat dan orientasi hidup orang Papua. Seperti, watak orang Jawa dan Sumatera dalam tahun 1920-an yang dibentuk oleh kebijakan Belanda dalam jaman penjajahan.

Dalam keterangan pers, Pdt. Benny Giay mengatakan, yang dilakukan di Tanah Papua sebagai Pimpinan Gereja beberapa tahun terakhir ini tidak lebih dari apa yang telah dilakukan para pimpinan agama di Jawa dan Sumatera dalam tahun 1920-an berhadapan dengan kolonialisme Belanda.

Terbukti, kata Pdt Benny, pihak TNI yang diduga merujuk mobil rush milik komandan Timsus TNI yang dipakai pada saat penganiayaan seorang anak di pondok natal pada subuh, 8 Desember 2014 sebagai pelaku terus mengelak dan menuding berbagai pihak lain, seperti TPN-OPM dan Pemda Kabupaten, sementara TPN-OPM telah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam penembakan.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi itu, maka pihaknya menilai bahwa Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi belum juga mengeluarkan pernyataan terkait penembakan terhadap para pelajar oleh TNI-POLRI di Paniai.

“Kami menilai Pak Presiden “cepat kaki ringan tangan” menyatakan kesetia-kawanannya terhadap para korban bencana di Banjarnegara, JawaTengah dua hari lalu, tetapi diam seribu bahasa ketika umat kami/anak sekolah yang sedang mengikuti lomba kandang natal ditembaki aparat TNI / POLRI,”

katanya di Kantor Sinode Kingmi di tanah Papua, Rabu (17/12).

Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, mengajak untuk melihat masalah Papua, termasuk penyerangan Paniai 8 Desember 2014 secara utuh, karfena sejarah dan perkembangan pemikiran/jati diri Papua tidak lepas dari sepak-terjang negara dan rakyat Indonesia sejak awal tahun 1960-an.

“Kami menyesal bahwa selama ini pemerintah dan rakyat Indonesia lipat tangan dan menolak semua masalah ke pihak Papua. Karena itu melalui pernyataan pers ini, kami ajak semua pihak untuk mengambil tanggung jawab terhadap masalah Papua. Tidak hanya bermasa bodoh dan menilai penyebab konflik Papua secara sepihak seperti yang terja di selama ini,”

ajaknya.

Pada kesemaptan itu juga, pihaknya menghimbau supaya tidak hanyut dalam permainan elit yang sedang memancing di air keruh. Akan tetapi meminta untuk mengambil waktu dalam bulan suci ini untuk periksa diri dan perilaku yang sudah kita tunjukkan dalam satu tahun yang lewat.

“Tinggalkan perilaku dan bahasa yang merusak. Mari ambil waktu dalam bulan ini untuk berbaikan di dalam keluarga, kampong dan gereja, doakan anak-anak kita yang lahir dalam suasana kekerasan ini supaya mereka selamat. Mari wujudkan “papua damai sejahtera” dengan menebar benih-benih kebaikan,”

imbuhnya. (Loy/don)

Sabtu, 20 Desember 2014 07:21, BP

December 20, 2014 0

Presiden Jokowi Akan Bicara Apa dengan Orang Papua?

JAYAPURA – Pro-kontra soal rencana kedatangan Presiden Jokowi Dodo (Jokowi) pada perayaan natal Nasional bersama rakyat Papua tanggal 27 Desember mendatang, masih terus bergulir. Di satu sisi, banyak pihak mendukung, namun di pihak lain ada yang justru menolak kedatangan orang nomor satu di negeri ini. Kedua kelompok ini baik, yang pro maupun kontra masing-masing punya argumen yang menyakinkan.

Kali ini penolakan rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Papua, datang dari seorang anak Adat Asal Paniai, Ev. Yonatan Bunai, S.Th. Ia mengatakan, rakyat Papua tidak bisa berharap banyak akan kedatangan Presiden Jokowi ke Jayapura (Papua). “ Memang tujuan presiden ke Jayapura jelas yaitu dalam rangka natal bersama rakyat Papua, tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira apa yang mau disampaikan Presiden Jokowi bagi orang Papua dalam pesan-pesan atau sambutan di acara natal itu?”jelas Ev. Yonatan Bunai yang sehari-harinya bertugas sebagai Kabintal di Korem 172/PWY ini.

Sebab kita dia, jika Presiden Jokowi mau berbicara masalah HAM, maka jelas itu tidak nyambung, karena sejak tahun 1961 sampai tahun 2014 (sekarang) kasus pelanggaran HAM di Papua masih terjadi. Bahkan kasus penembakan warga sipil yang terjadi tanggal 8 Desember di Enarotali, Paniai. Kasus yang menewaskan 4 warga dan 27 orang korban luka, terkesan tak direspon presiden, buktinya sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah memberikan komentar apa-apa soal kasus tersebut, padahal itu diduga ada pelanggaran HAM. Sikap ‘diam’ dan tak responsif yang ditunjukkan presiden ini, beda dengan penangan musibah Tanah Longsor di Banjar Negara, dimana sejak kejadian itu Presiden langsung ke lokasi kejadian.

Ia juga minta semua pihak, untuk tidak mempolotisir kasus penembakan di Enarotali. Menurut dia, sesuai komentar-komentar yang berkembang selama ini, kasus Enarotali sudah dipolitisir dengan kepentingan tertentu.

Pengungkapan kasus itu seakan-akan dibuat menjadi ruwet, padahal terjadinya di kota ada banyak saksinya. “Sesuai laporan dari keluarga saya yang juga menjadi korban, penembakan massa yang datang menanyakan keberadaan temannya itu terjadi di depan Koramil yang bersebelahan Polsek dan juga ada Pos Kopassus. Sehingga siapa yang menembak dan menggunakan peluru apa, sebenarnya itu sudah jelas datang dari aparat, tetapi kenapa harus dibuat bertele-tele. Jadi sebaiknya diungkap saja pelakunya untuk diproses hukum,”katanya.

Secara khusus juga dirinya berharap kepada Pdt. John Gobay selaku dewan Adat untuk tidak mempolitisir kasus ini. “Sebaiknya diserahkan ke proses hukum saja,”jelasnya

Selain masalah HAM, Presiden Jokowi juga jelas tidak bisa bicara soal ekonomi di Papua. Sebab kenyataan, ekonomi rakyat Papua jika dibanding dengan pendatang di Papua sangat jauh, rakyat Papua tidak bisa bersaing dengan pendatang, termasuk di era Otsus ini.

Begitu juga bidang sosial budaya dan komuniaski sosial, jelas tidak nyambung. Para pejabat daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat punya kepentingan yang berbeda-beda, bermasa bodoh, cuek-cuek dengan keadaan masyarakat.

Beberapa alasan inilah yang seakan membuatnya jadi pesimis bahwa kedatangan Presiden ke Papua ini tidak akan berdampak apa-apa .

Namun demikian ia mengajak Rakyat Papua harus optimis atas segela sesuatu yang kita kerjakaan dengan segenap hati akan suskses, seperti pendidikan,usaha eknomi, termasuk aspirasi Papua merdeka, semua itu kalau Tuhan yang Maha Kuasa berkenan akan sukses.

Dikatakan, situasi Papua merdeka yang sedang menyebar dan memanas di kalangan masyarakat suku-suku Melanesia di Papua Indonesi ini, karena adanya masalah Papua merdeka masuk agenda PBB tanggal 13 September 2013 dan praksi-praksi perjuangan Papua merdeka bersatu di Vanuatu tanggal 6 Desember 2014, itu boleh saja optimis Papua merdeka, tapi ingat bahwa jika Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan baru akan merdeka, jadi sebaiknya kerja yang baik, sekolah baik, beribadah, berdoa yang baik sambil menunggu waktu Tuhan. “Dan jangan terprovokasi dengan isu Papua merdeka tersebut,”harapnya. (don/don)

Sabtu, 20 Desember 2014 07:34, BP

December 20, 2014 0

Menkominfo : Papuapost Di Bredel Atas Permintaan Pangdam

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika membenarkan telah memblokir situs berita online Papuapost, Jumat (19/12) kemarin.

Menurut Juru Bicara Kemenkominfo, Ismail Cawidu, situs online tersebut dianggap berbahaya karena bersifat provokasi agar Papua melepaskan diri dari Indonesia. Selain itu kata dia, pemblokiran atas permintaan Pangdam Cendrawasih.

“Kalau tidak salah itu (ada permintaan) sejak bulan Juli. Lalu diproses oleh Kominfo. Soal konten bukan wewenang Kominfo untuk menentukan, hanya saja ini ada permintaan dari lembaga negara lain dalam hal ini pangdam dan dia memberikan bukti lalu Kominfo tinggal melaksanakan permintaan tersebut,”

ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).

Namun, walau sudah dinyatakan diblokir, menurut pantauan Portalkbr, situs papuapost.com hingga Sabtu (20/12) malam masih bisa dibuka.

Kebijakan pemblokiran ini sontak mendapat kritik dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Lembaga ini mendesak Kominfo untuk mencabut pemblokiran itu.

Divisi Advokasi AJI, Aryo Wisanggeni mengatakan, pemblokiran bagian dari pembungkaman kebebasan pers dan pembungkaman kebebasan berekpresi.

“Kriteria pemblokiran ini tidak jelas, misalnya soal membahayakan dan mengganggu ketertiban umum ini juga tidak jelas. Tetapi kita melihat ada beberapa media-media yang justru mengarah kepada kebencian tidak pernah ditindak. Namun sebaliknya, media-media yang memperjuangkan HAM dan kebebasan berekspresi padahal kantor dan perusahaannya jelas malah diblokir dan yang terbaru adalah Papua Post,”

ujarnya kepada Portalkbr, Sabtu (20/12).

Apalagi, kata dia, Papua Post merupakan kantor media resmi yang sudah berada di Papua sejak 10 tahun lalu.

Menurut Aryo, pemblokiran ini malah akan menimbulkan kekhawatiran bahwa Papua memang harus merdeka. Sebab, ekspresi mereka saat ini juga sudah mulai dibungkam. Dia menilai pemerintah harus mencari solusi atas berbagai macam masalah yang terjadi di Papua.

Sebelumnya, kemarin beredar kabar di Media Sosial Twitter bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir Situs berita Papuapost. Hal tersebut mencuat setelah beberapa pemilik akun twitter mempertanyakan alasan Kemenkominfo memblokir situs tersebut.

Sumber: Phaul Heger • 6:10 PM • dari: CitizenJurnalis

December 20, 2014 2

DPR Papua Ingatkan Aparat Keamanan Bertindak Profesional

Jayapura, Jubi – DPR Papua mengingatkan aparat keamanan, polisi dan TNI yang bertugas di Papua agar bertindak profesional dalam melakukan pengamanan di Bumi Cenderawasih.

Ketua DPR Papua terpilih, Yunus Wonda mengatakan, pihak tak menyudutkan aparat keamanan, namun hanya mengingatkan agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara yang bisa membuat jatuhnya korban jiwa.

“Kalau ada tanggapan yang menyebut TNI dan Polri disudutkan, kami tidak menyudutkan. Hanya mengingatkan agar bertindak profesional. Senjata kan alat negara. Bukan untuk membunuh rakyat. Aparat keamanan kan untuk melindungi rakyat. Masyarakat berharap aparat bisa melindungi mereka,”

kata Yunus Wonda, Selasa (16/12).

Namun menurutnya, kini kondisi terbalik. Kehadiran aparat keamanan justru membuat masyarakat Papua trauma. Trauma yang ada sejak tahun 60-an itu, terbawa hingga kini.

“Harusnya bagaimana membuat masyarakat Papua hingga ke pelosok agar mencintai aparat kemanan polisi dan TNI. Jangan justru membuat mereka takut. Jadi kami tidak menyudutkan aparat keamanan,” ucapnya.

Kata Yunus, aparat keamanan harus bijaksana menyikapi setiap kejadian. Jangan arogan. Melakukan pengamanan tak harus hanya dengan senjata. Satu nyawa orang Papua mahal harganya.

“Kalau datang melindungi orang Papua, buktikan seperti Apa. Harusnya bagaimana membuat orang Papua mencintai bangsa ini. Selama ini setiap peristiwa selalu katakan barang bukti amunisi dikirim ke pusat untuk mengetahui jenis amusi. Tapi sampai kini tidak diketahui siapa pemilik amunisi itu,”

katanya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan, agar selalu dilakukan pergantian atau roling untuk aparat keamanan yang bertugas di daerah, guna menghindari rasa jenuh anggota yang bisa berpengaruh pada psikologi mereka.

Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mengatakan, pihaknya berharap semua pihak bisa jeli melihat berbagai kejadian yang ada di Papua kini. Katanya, jangan selalu menyudutkan Polri.

“Seharusnya kalau HAM, itu mengingatkan kami juga. Sebagai manusia harus juga melakukan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Brimob. Dalam permasalahan ini jangan menyudutkan Polri,”

kata Kapolda Yotje kala itu. (Arjuna Pademme)

Sumber: TabloidJubi, Posted by Arjuna Pademme, Date: December 17, 2014in: Jayapura

December 17, 2014 0

Sudah Jelas: Pdt . Albert Yoku itu Gembala Berbulu Serigala

Menanggapi berbagai kasus penembakan dan tanggapan yang datang dari berbagai pihak, PMNews menyempatkan diri menelepon langsung Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda di Markas Pusat Pertahanan (MPP). Berbagai tanggapan dari dalam negeri dan luar negeri disampaikan. Gen. Wenda terfokus kepada berbagai tanggapan secara rentetan yang disampaikan oleh Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Albert Yoku. Secara langsung Gen. Wenda nyatakan,

Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Berikut petikan wawancara.

PMNews: Selamat pagi dan selamat atas kesuksesan peristiwa bersejarah dalam perjuangan bangsa Papua yang baru-baru berakhir di Vanuatu, di mana Sdr. Okto Motte terpilih menjadi Sekjend, dan Sdr. Benny Wenda menjadi Jurubicara perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Selamat pagi. Saya perbaiki dulu pernyataan Anda. Okto Motte dan Benny Wenda itu tidak dipilih untuk perjuangan Papua Merdeka saja, tetapi tujuan utama ialah menyatukan semua bangsa Papua, ras Melanesia, baik yang ada di dalam negeri, yang ada di rimba, yang ada di luar negeri, dan di mana-pun. Kita semua punya. Jadi, bapak kasih nama itu organ dengan nama “Payung Identitas”. Itu payung identitas. Bapak sebenarnya sedikit tidak setuju dengan nama yang mereka kasih, karena tujuan payung itu bukan untuk memecah-belah ras Melanesia, tetapi tujuannya untuk menyatukan orang Papua Merah-Putih, orang Papua Bintang Kejora, orang Papua Bintang Empatbelas, orang Papua Bintang apa saja semua bersatu menjadi orang Melanesia dan datang kepada Indonesia dan MSG untuk melamar menjadi anggota MSG.

Jadi, organisasi yang berjuang untuk merdeka dari NKRI itu sudah ada, tidak diganti, tidak dirubah, tidak dilebur, tidak disatukan. Semua ada di tempat masing-masing, dengan tugas masing-masing.

Sekali lagi, mari orang Melanesia bersatu, mari NKRI kalau bilang NKRI hadir untuk memajukan Papua maka mari berikan fasilitas negara dan perlindungan kepada semua orang di Parlemen Nasional West Papua, Majels Rakyat Papua, DPRP yang ada di dua provinsi NKRI. Jokowi jangan hanya jago kandang, Jokowi saya tantang berani bermain di politik regional dan internasional secara laki-laki. Jangan hanya berani menjinakkan Prabowo waktu selesai Pemilu, sekarang buktikan permainan yang dinantikan orang Indonesia dengan memberikan fasilitas dan perlindungan kepada semua orang Papua di manapun kami berada untuk mendaftarkan diri menjadi anggota MSG.

PMNews:Fokus pertanyaan kami sebenarnya tadi terkait dengan pernyataan dan tanggapan dari berbagai pihak terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan NKRI di Tanah Papua pada kahir tahun ini.

TRWP: Jangan tanyakan saya komentari semua tanggapan, saya mau nyatakan kepada orang Papua semua, baik gembala ataupun domba-domba di seluruh dunia, bahwa Pdt. Albert Yoku itu Serigala berbulu Domba, Gembala yang ditugaskan untuk mengamankan pembunuhan oleh sang serigala. Saya yakin, semua domba dalam pengembalaannya hari ini tidak sejahtera melihat sang Gembala berbulu Serigala terlibat politik praktis NKRI. Sangat memalukan. Dulu Gembala dari Gereja lain yang jadi serigala, sekarang GKI yang jadi serigala. Memalukan.

Dulu saya say Herman Saut dan Ketua Sinode sebelumnya tidak sejahat gembala ini. Saya heran ini instruksi dari Ondoafinya Fransalbert Joku atau ini instruksi dari NKRI langsung. Ini mengindikasikan campurtangan Indonesia ke dalam sistem penggembalaan jemaat di Tanah Papua sangat kental. Kemarin-kan gereja lain yang dikekang, sekarang GKI yang dikekang.

Saya ini gembala, saya bukan gembala gereja, tetapi gembala perjuangan sebuah bangsa terjajah, jadi saya tahu saat serigala muncul bagaimana para domba berikan reaksi. Pasti Tuhan sedih melihat ini. Kemarin Tuhan sedih karena Serigala berbulu Gembala ada di gereja lain, sekarang Tuhan sedih kembali karena ada di dalam gereja GKI.

PMNews: Ini tuduhan sangat langsung dan antara sesama gembala apakah ini tidak membahayakan penggembalaan Bapak sebagai gembala dengan Pdt. Yoku sebagai gembala?

TRWP: Pdt. Yoku tidak memiliki sifat Yesus, Sang Gembala Agung. Saya pimpin perjuangan ini sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi tetapi saya tunduk kepada Panglima Agung saya, Yesus Kristus sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Sepanjang masa. Apakah Pdt. Yoku tunduk kepada Sang Gembala Agung? Mana buktinya?

Kenapa NKRI yang bunuh rakyat tidak pernah dia kutuk? Rakyat Papua membalas kebrutalan NKRI, malah dia kutuk? Ingat, kutuk itidak boleh dikeluarkan sembarang, apalagi oleh sang gembala jemaat Tuhan, apalagi yang menjadi korban ialah orang Papua. Sang gembala harus tahu siapa yang menjadi korban dalam kasus-kasus di Tanah Papua.

Gembala Jemaat harus tahu dalam kasus hubungan NKRI-Papua ini siapa yang dikorbankan dan siapa yang mengorbankan; siapa yang menjadi serigala dan siapa yang menjadi gembala, siapa yang memangsa dan siapa yang dimangsa. Jangan marah kepada domba yang lari ke jurang lalu serigala ikut jatuh ke jurang lalu dibilang saya kutuk domba jatuh ke jurang karena itu menyebabkan serigala juga jatuh ke jurang. Ini gembala jahat! Saya tahu Tuhan sama-sama dengan saya, saya tahu Tuhan tidak senang melihat gembalanya disulap jadi serigala untuk kepentingan politik penjajah.

PMNews: Sulit Pada posisi sulit dalam hal ini, karena ….

TRWP: Stop dulu, kalian takut karena takut kepada Pdt., bukan? Jangan takut kepada Pendeta kalau dia sudah jelas menjadi serigala. Takutlah kepada Tuhan yang punya jemaat, yang telah bangun kerajaan di Tanah Papua, yang menamai Tanah ini sebagai Tanah Surgawi, Bumi Cenderawasih. Jangan main-main di atas tanah ini. Semua yang bermain-main akan lenyap. Tanah ini akan mengatasi mereka.

PMNews: Kami tertarik dengan serigala berbulu domba yang dulu, yang sudah diganti kata Bapak?

TRWP: Itu sudah bukan saatnya disebut, tidak perlu dibahas.

PMNews: Baik. Terimakasih banyak. Kami akan tanyakan besok tentang pernyataan Bapak di awal tadi tentang penangangkatan Motte dan Wenda. Untuk sekarang sekian dulu.

TRWP: Ya, baik. Terimakasih.

December 17, 2014 2

West Papua’s Saralana Declaration most vital unity development for 52 years

A unified movement represents a new hope for West Papuans to continue building momentum for their self-determination struggle in spite of allegations of a new atrocity in Paniai by Indonesian security forces this week, writes Ben Bohane from Port Vila.

IN A gathering of West Papuan leaders in Vanuatu earlier this month, different factions of the independence movement united to form a new body called the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

In kastom ceremonies that included pig-killing and gifts of calico, kava and woven mats, West Papuan leaders embraced each other in reconciliation and unity while the Prime Minister of Vanuatu, church groups and chiefs looked on. The unification meeting was facilitated by the Pacific Council of Churches.

The new organisation unites the three main organisations and several smaller ones who have long struggled for independence. By coming together to present a united front, they hope to re-submit a fresh application for membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG) as well as countering Indonesian claims that the West Papuan groups are divided.

The divisions have tended to be more about personalities than any real policy differences since all the groups have been pushing for the same thing: independence from Indonesia. But the apparent differences had sown some confusion and gave cover to Fiji and others in the region to say the movement was not united and therefore undeserving of a seat at the MSG so far.

This narrative has been challenged by other leaders in the region, such as the Vanuatu Prime Minister Joe Natuman, who said that the very fact the West Papuans are a Melanesian people gives them the automatic right to be represented by the MSG.

Following the unification gathering, newly elected spokesperson for the ULMWP Benny Wenda said: “We West Papuans are united in one group and one struggle now.” Wenda claimed this was the most important gathering of West Papuan leaders since the struggle began 52 years ago.

Key groups united

The key groups to have united include the Federal Republic of West Papua (NRFPB); National Coalition for Liberation (WPNCL) and National Parliament of West Papua (NPWP), which incorporates the KPNB (National Committee for West Papua). An external secretariat consisting of five elected members from the various groups will now co-ordinate the ULMWP. Octovianus Mote, a former journalist who has been based in the US for many years, has been elected general secretary of the ULMWP.

Benny Wenda is the spokesperson and the other three elected members are Rex Rumakiek, Leone Tangahma and Jacob Rumbiak.

“The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

General secretary Mote said at the close of the unification meeting: “I am honoured to be elected and very happy we are now all united. The ULMWP is now the only recognised co-ordinating body to lead the campaign for MSG membership and continue the campaign for independence from Indonesia.”

In a speech outside the Chief’s Nakamal (the hut which serves as a focal point for all the chiefs of Vanuatu), Mote spoke of the urgency of their situation. He quoted economist Dr Jim Elmslie, whose demographic projections suggest that Papuans will comprise only 29 percent of the population by 2020, highlighting the massive transmigration program that continue to bring settlers in from around Indonesia. Indigenous Papuans are already a minority in their own land – and Mote warned that once West Papua is fully “Asianised” then Papua New Guinea would be next.

Papua New Guinea is already under sustained pressure from Indonesia, witnessed by the last minute blocking of a charter flight organised for 70 delegates, many of whom had travelled for weeks through the jungle of West Papua to reach PNG, from leaving Jackson’s International Airport in Port Moresby. Peter O’Neill’s PNG government had originally organised and paid for the charter to get delegates to the Vanuatu meeting but appears to have succumbed to Indonesian anger. In the end five of the 70 delegates marooned in Port Moresby found commercial flights and got to Port Vila in time for the final day’s signing ceremony, which became known as the Saralana Declaration.

While Indonesia dangles the carrot of “assistance” and supporting Fiji and PNG’s bid for ASEAN membership, other Melanesian nations are not so easily bought. No-one could accuse Vanuatu or its successive Prime Ministers of bowing to Indonesian pressure – the issue has bipartisan support there and has become a domestic political issue. Vanuatu’s current Prime Minister Joe Natuman gave full state support for the West Papuan gathering saying he didn’t care if Indonesia cut diplomatic relations with Vanuatu.

Traditional celebration
On December 1, the day West Papuans traditionally celebrate their independence day, Vanuatu’s leaders joined a large rally of supporters who marched through the capital Port Vila, led by the VMF (Vanuatu Mobile Force) marching band in uniform. Prime Minister Natuman was present at a flag raising ceremony which hoisted both the Vanuatu flag and West Papuan Morning Star independence flag. Indonesia promptly sent a “warning” to Vanuatu with unspecified threats.

West Papuan delegates were moved by Vanuatu’s support and spoke emotionally about ongoing atrocities and repression in their homeland. Even as they united, reports of more killings surfaced this week.

General Secretary Mote told me the next step is for the new movement to re-submit their MSG application for membership between February and March next year, with MSG leaders expected to make a decision when they meet in the Solomon Islands in June 2015.

No doubt some internal tensions will remain, given the tribal diversity of West Papua and its traditionally de-centralised leadership, but the newly unified movement under the ULMWP represents the best chance yet for the Papuans to continue building momentum for their struggle.

Ben Bohane is communications director of the Vanuatu-based Pacific Institute of Public Policy and writes for PiPP’s Pacific Politics blog.

Source: https://thedailyblog.co.nz/

December 13, 2014 0

Sope applauded at West Papua devotion

Special Advice r to the West Papua National Coalition for Liberation, Barak Sope, was applauded when he was introduced to the West Papua Unification Meeting devotion in the Chiefs Nakamal yesterday morning.

Vanuatu Daily Post – By Len Garae Dec 5, 2014

The Head of the Pacific Conference of Churches Delegation Pastor Francois, and the Chairman of the West Papua Unification Organising Committee, Pastor Allan Nafuki both welcomed his presence saying it is vital for the spirit of the Meeting.

Sope who sat throughout the morning devotion, which ended at 12.30pm said as he was leaving, that what is happening in Port Vila now is a living example for other Governments to consider doing to support the people of West Papua.

“Vanuatu has dared to take the stand to support the struggle of the people of West Papau because no other country in the world has made such a humanitarian offer to the West Papuans,” he said.

At the beginning it was Sope who brought the Black Brothers Band to Vanuatu who used to perform to fundraise for the Vanuaaku Pati while at the same time, doing public awareness through its music about the West Papua struggle for freedom.

The first time that the ni Vanuatu public realised just how serious the struggle was when a member of the band assaulted an Indonesian tourist outside the Fung Kuei shop when a tourist liner was in port.

Sope has been close to the West Papua struggle throughout his adult life and even adopted Andy Ayamiseba into his family as his brother.

Ayamiseba is the West Papua Head of Mission in Vanuatu, who is currently recovering at Vila Central Hospital following the amputation of his right leg due to non communicable disease.

In the latest development, former Prime Minister and present Leader of Opposition Moana Carcasses also joined the devotion and stayed for approximately 15 minutes.

It was Carcasses when he was Prime Minister that he delivered a highly powerful address at a UN special committee in Geneva on March 6 of this year, against the reports of human rights abuse allegedly caused by the Indonesian military on West Papuans.

His address rocked the superpowers and reverberated round the world.

December 12, 2014 0

Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja

Aksi lilin untuk Papua. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com – Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus membekap Bumi Cendrawasih.

Tokoh Papua sekaligus Menteri Luar Negeri Federasi Papua barat Jacob Rumbiak menegaskan kesabaran rakyat Papua ada batasnya.

“Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua,”

katanya saat dihubunginya melalui telepon selulernya kemarin sore.

Berikut penuturan Jacob Rumbiak kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com.

Tadi Anda bilang OPM bisa melawan kalau darurat militer ditetapkan. Siapa melaih dan memasok senjata bagi OPM?

Yang jelas bukan saja OPM tapi juga rakyat Papua sudah siap melawan. Rakyat sudah siap bertindak. Kekuatan OPM tidak seberapa, tapi rakyat dan mahasiswa sudah berada di garis depan bukan di hutan lagi. Sekarang mahasiswa asal Papua di Jakarta, Yogya, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain sudah menuntut kemerdekaan.

Jadi kapan OPM bakal menyatakan perang terhadap Indonesia?

Saya tidak tahu itu kapan, tapi saya terlalu yakin perlawanan dalam skala besar pasti datang, ditambah lagi pendekatan militer dilakukan Indonesia bertambah besar.

Perlawanan rakyat waktunya tidak bisa saya tentukan, tapi kekuatan diplomatik, politik, intelijen dan militer sudah terbangun rapih. Kami berpikir penyelesaian secara damai itu penyelesaian sangat bermartabat.

Menggunakan cara militer merupakan cara terakhir. Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua.

Tapi Anda setuju kalau tidak ada perlawanan bersenjata besar-besaran tidak bakal dapat perhatian masyarakat internasional?

Ini kan masih melihat situasi. Rakyat sipil Papua sangat besar jumlahnya, ini butuh pertimbangan. Jadi jangan ada pengorbanan besar dari mereka. Itu juga jadi perhitungan pribadi buat rakyat Papua merdeka untuk tidak melakukan kejahatan dalam melakukan revolusi.

Tapi Anda sudah melihat pemerintah berencana melakukan pendekatan militer. Kenapa OPM masih berdiam diri?

Sabar dan terus menggunakan cara-cara damai sedang kami dorong. Kami melihat isu global sangat alergi dengan perang. Kami harus hati-hati karena teroris hampir mirip dengan isu global. Kami harus hati-hati menghadapi pendekatan militer. Kami tidak mau dicap teroris.

Artinya OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Kami melihat ada batas kesabaran juga sehingga kita berusaha melakukan pendekatan lagi. Saya berharap awal tahun depan ada komite khusus diatur dari luar ke dalam. Kami sudah melakukan pendekatan secara khusus, mendesak pihak luar menjadi pendengar sebelum kami bertindak.

Kapan batas waktunya diberikan karena korban sipil terus berjatuhan?

Yakinlah, sabar adalah subur dan sehat. Masih ada waktu buat kami terus melakukan pendekatan bermartabat dan waktu kami terbatas.

Jadi OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Sebenarnya sudah siap, tapi kami tidak tahu waktunya, mungkin tahun depan. Yang jelas pihak Papua sudah siap sekali. Kami masih terus melakukan pendekatan sangat bermartabat, kami coba dulu.

Seberapa siap? Atau ini cuma sesumbar doang buat menjaga semangat untuk merdeka?

Kami sudah sangat siap dari sisi militer. Persiapan kami sudah cukup bisa hadapi militer Indonesia, tapi kami lihat itu bukan sebuah solusi cepat. Saya harap pihak Indonesia sudah bisa melihat kaki Papua suah siap kapan saja.

Bisa jelaskan kesiapannya dengan persenjataan lengkap militer?

Kami sedang dalam semangat dan momentum tepat. Kami ini mengalami kebijakan salah. Sekarang masyarakat internasional merasa bersalah memasukkan Papua ke tempat salah.

Jadi momentum perlawanan bersenjata besar-besaran perlu menunggu hingga 2019, bertepatan dengan setengah abad Papua bergabung dengan Indonesia sejak pepera 1969?

Saya pikir itu terlalu lama,

Kapan perlawanannya jika itu terlalu lama?

Kekuatan lain itu (militer) siap tapi tidak mungkin saya katakan soal itu. Kami melakukan persiapan bersenjata. Kami telah memutuskan harus menyeselaikan konflik politik di Jakarta dengan internasional secara damai.

Keputusan penyelesaian Papua ada di tangan para pemimpin. Saya tidak bisa mendahului keputusan para pemimpin tinggi buat menyelesaikan konflik Papua secara damai. Walau menderita, ada kucuran darah dan air mata, penderitaan terlalu hebat, kami ahrus menunjukkan kami tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.

Kalau nanti dengan cara cara damai tidak bisa nanti, baru kami menggunakan cara militer. Sekarang kami masih mencoba untuk beberapa tahun ke depan.

Jadi tenggat penyelesaian damai hingga 2019?

Bisa terlalu lama, mungkin juga bisa terlalu cepat. Harusnya lebih cepat lebih baik, bisa saja tahun depan atau 2019. Kami belum bisa pastikan. Tapi kami ingin kalau merdeka nanti kami tidak ingin rakyat Papua mencap Indonesia sebagai negara penjajah.

[fas],Jumat, 12 Desember 2014 11:39,merdeka.com

December 12, 2014 1

Amunggut Tabi: Selamat atas Sukses Simposium West Papua Vanuatu 2014

TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA
SECRETARIAT-GENERAL

==================================================================

Press Release

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat Kantor Secretariat-General dengan ini mengucapkan:

SELAMAT DAN SUKSES

atas terpilihkan

Sdr. Oktovianus Mote selaku Sekretaris-Jenderal dan
Sdr. Benny Wenda selaku Jurubicara

dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah disahkan pada awal Desember 2014.

Atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini Tentara Revolusi West Papua menyambut dengan gembira perkembangan yang telah terjadi dengan catatan sebagai berikut:

Pertama, bahwa wadah ini ialah lembaga yang memayungi perjuangan bangsa Papua menuju identifikasi diri sebagai bangsa Papua, ras Melanesia, tidak sebatas melepaskan diri dari NKRI;
Kedua, bahwa kepengurusan dengan bentuk Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ialah bentuk organisasi yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial-politik bangsa Papua. Oleh karena itu patut didukung oleh semua pihak, semua bangs Papua baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Tanah Papua;
Ketiga, mengajak semua orang Papua, baik pendukung Merah-Putih, pendukung Bintang Satu, Pendukung Bintang Daud, Pendukung Bintang Empatbelas, baik anggota perlemen NKRI, baik anggota MRP, baik pejabat pemerintah NKRI, semuanya bersatu di bawah organisasi payung yang telah kita bentuk ini dalam rangka “identifikasi jatidiri kita” sebagai orang Melanesia, ras Melanesia, bangsa Papua dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Keluarga Besar Melanesia bernama MSG dalam waktu dekat.

Untuk itu, kami dari Sekretariat-General TRWP menyerukan kepada semua pihak untuk melupakan semua merek dan cap baru yang menempel dan sekaligus mengotori identitas kita sebagia orang Melanesia, disebabkan oleh pandangan dan pilihan politik yang telah kita ambil secara pribadi, dan mengambil sikap obyektiv sebagai orang Melaensia untuk bersatu, menyusun satu barisan menuju pendaftaran diri kita sebagai anggota dari keluarga besar Melanesia.

Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak akan pernah dihapus oleh Otsus, oleh DOM, oleh penjajahan Belanda, oleh pembunuhan, oleh teror dan intimidasi, oleh pembangunan dan kesejahteraan NKRI. Kita berbicara tentang identitas manusia, bukan aspirasi, bukan pandangan politik, bukan pilihan hidup. Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak ialah sebuah “kodrat ilahi” yang tidak dapat diganggu-gugat oleh karena sikap, pandangan, pilihan atau status kita secara sosial, budaya, politik dan hukum buatan manusia, karena kodrat ialah hukum alam, hukum Tuhan, yang melampaui dan mengatasi semua hukum buatan manusia.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 10 Desember 2014

Secretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
———————————
BRN: A.DF 018676

December 11, 2014 3