RUU Otsus Plus Terus Diperjuangkan

JAYAPURA — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP, mengungkapkan jika saat ini tim asistensi Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU Otsus Plus) akan melakukan lobi kembali ke DPR RI.

“Kami tadi sedang berbicara dengan asistensi pusat dan mereka sedang mengadakan loby dengan DPR RI kita tunggu minggu depan bagaimana perkembangan,” ucap Sekda kepada wartawan di ruang kerjanya pada Selasa (13/01) siang.

Ia sendiri menegaskan pihaknya akan terus berjuang agar RUU Otsus Plus bisa disahkan oleh DPR RI agar segala masalah yang selalu menghalangi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Papua bisa segera diwujudkan.

“Yang jelas kita tetap berjuang agar RUU Otsus bagi Pemprov Papua bisa ditetapkan dan bisa dilaksanakan,” cetusnya.

Sekda juga memastikan, meski pihaknya harus mengulang kembali segala proses yang dibutuhkan agar RUU Otsus Plus ini disahkan, namun materi yang terdapat di dalamnya tidak akan mengalami perubahan. “Tidak ada perubahan dalam draft, semua tetap,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH., sempat mengatakan jika tim asistensi kemungkinan akan mengalihkan inisiatif melalui DPR RI, tidak seperti sebelumnya yang melalui pemerintahan. Tapi ia juga mengatakan, jika pihaknya masih akan melihat pihak mana yang lebih merespon kepentingan Papua tersebut. (ds/don/l03)

Sumber: Sumber: Rabu, 14 Januari 2015 01:44, BinPa

January 14, 2015 1

Lekhakha Telenggen Jadi Target Operasi Polda

Timika – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lekhakha Telenggen dan putranya sebagai pelaku utama penyerangan yang menewaskan dua anggota Brimob di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak pada awal Desember 2014, terus diburu pihak Polda Papua. Penegasan itu diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Yotje Mende.

“Kalau kasus di Ilaga itu pelakunya Lekhakha Telenggen. Dia masuk target operasi kita. Kemana pun dia pergi, kita akan kejar. Termasuk anaknya juga sebagai pelaku,” kata Yotje Mende kepada Antara di Timika, Selasa.

Kasus penembakan terhadap dua anggota Brimob itu terjadi pada Rabu (3/12). Dalam kejadian tersebut, dua anggota Brimob Polda Papua Ipda Thomson Siahaan dan Bripda Jeferson tewas seketika dan para pelaku membawa kabur dua pucuk senjata api jenis AK 47.

Kedua korban ditembak saat melintas di depan Kantor Bupati Kabupaten Puncak menggunakan truk saat sedang mengangkut kursi untuk dibawa ke gereja GKI.

KKB Lekhakha Telenggen dan anaknya Tengahmati Telenggen diketahui merupakan Kelompok Yambi, anggota jaringan Wamena.

Yotje mengatakan kasus penyerangan aparat oleh KKB di Papua akhir-akhir ini kian meningkat dengan target untuk merampas senjata api.

Kasus serupa terjadi di Utikini Lama, Tembagapura pada 1 Januari lalu, dimana para pelaku yang disinyalir merupakan anggota KKB Ayub Waker menembak mati dua anggota Brimob Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia dan seorang petugas keamanan internal perusahaan.

Para pelaku juga membawa kabur dua pucuk senjata api jenis Steyer serta ratusan amunisi.

“Kalau dalam kasus di Utikini Tembagapura itu, anaknya juga sebagai pelaku,” jelas Kapolda Papua Irjen Yotje.

Terkait kasus tersebut, polisi sudah menahan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Kedua tersangka yaitu MW dan JW. MW ditangkap di bantaran Kali Kabur di sekitar lokasi penembakan anggota Brimob dengan barang bukti sebilah pisau sangkur yang masih berlumuran darah. Sedangkan JW diketahui merupakan anggota KKB Ayub Waker yang melakukan penyerangan mobil yang ditumpangi anggota Brimob dan petugas keamanan internal Freeport. (ant/don)

January 14, 2015 0

Andreas Harsono: Negara Sedang Isolasi Persoalan HAM di Papua

Andreas Harsono dari Human Right Watch (HRW). Foto Ist.

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH — Andreas Harsono dari Human Rights Watch (HRW) mengungkapkan saat ini negara terkesan mengisolasi rentetan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dengan tidak menyelesaikan secara tuntas pelaku kejahatan untuk diadili dan diproses secara hukum.

“Kekerasan yang dialami orang Papua sedang ditutupi pantauan pihak luar. Wartawan independen dan jurnalis internasional dilarang meliput masalah Papua. Hal seperti ini tidak mesti terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi,”

ungkapnya dalam diskusi pembacaan situasi Papua yang digelar di rumahnya, Jakarta, Senin (12/1/2015) sore.

Kata Andreas, hingga kini telah terjadi banyak kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Yang masih hangat diperbincangkan saat ini adalah kasus di Enarotali, Paniai, di mana 5 pelajar ditembak mati dan 17 masyarakat sipil lainnya luka-luka. Sementara pelakunya masih belum diungkap ke publik,”

lanjutnya. (Baca: Penembakan di Paniai)

“Semua itu membuktikan bahwa negara melalui militernya sedang melakukan impunitas. Di mana rakyat dikorbankan, pelaku kejahatannya dilindungi dan tidak diberikan sanksi,”

kata Harsono.

Dalam kesempatan sama, aktivis HAM Papua, Marten Goo, mengatakan, wilayah Papua tidak pernah sunyi dari persoalan pelanggaran HAM. Militer (TNI/POLRI) menjadi biang di balik serangkaian persoalan di tanah Papua selama ini.

“Kasus HAM yang di Paniai belum selesaikan, kembali terjadi peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Brimob dari Polda Papua terhadap salah satu siswa SMA YPPGI Timika, Melkias Nawipa di pos polisi Gorong-gorong Timika, Sabtu kemarin,”

jelas Goo.

Jadi, kata dia, situasi di Papua sulit dikendalikan, karena militer (TNI/POLRI) yang berkuasa di tengah masyarakat Papua.

“Orang Papua mau lakukan aktivitas selalu dipantau militer, rambut gimbal dicurigai, kumis panjang, distigma OPM,”

ujarnya.

Senada disampaikan oleh Ruth Ogetai, seorang aktivis Perempuan Papua di Jakarta. Kata dia, orang Papua diibaratkan binatang buruan.

“Kapan saja dan di mana saja, tanpa bersalah bisa tewas ditembak dengan alat negara. Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung lama, orang Papua akan punah,”

kata Ogetai. (Mateus Badii/MS)

Mateus Badii | Selasa, 13 Januari 2015 22:18,MS

January 13, 2015 0

Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit.

“Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan lahan ini demi kepentingan pemekaran dan kuasa. Karena itu kami tolak!”kata Bennyamin Lagowan bersama rekan-rekannya kepada awak media di Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (12/1).

Menurut mereka, ada elit lokal yang hendak mengubah tanah yang dulu menjadi lahan pertanian warga dari wilayah Paniai, Lani Jaya, Tolikara dan Jayawijaya sebagai markas aparat keamanan. Indikasi perubahan itu dapat terbaca sejumlah skenario ini.

Awalnya, menurut Lagowan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah berusaha mewacanakan membangun kantor wali kota, namun ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan adat. Penolakan itu mengurung niat pemerintah dan tidak bisa masuk merebut tanah adat.

Alius Asso, tokoh pemuda dari wilayah Aso-Lokowal, mengatakan, rupanya pemerintah tidak menyerah. Pemerintah memanfaatkan momen meninggalnya sejumlah tokoh yang kerap menolak rencana pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah Wouma, Welesi, Hepuba dan Kurima.

“Orang yang selama ini bisa atasi masalah, menolak rencana pemerintah meninggal tiba-tiba. Konflik kepentingan ditimbulkan. Situasi masih tegang,”katanya.

Situasi yang tidak stabil pasca perang suku itu, kata Asso, pemerintah Jayawijaya, dalam hal ini Bupati Wempi Wetipo memanfaatkan untuk memuluskan ambisinya dengan menghadirkan Markas Komando Brimob dengan alasan keamanan. Padahal pemerintah ingin merebut tanah adat warga dan lahan pertanian.

Kalau pemerintah bernafsu membangun Mako Brimob, kata Victor Tibul, yang mewakili mahasiswa pegunungan lain mempertanyakan nasib masyarakat. Pemerintah hendak kemanakan warga yang selama tergantung pada lahan pertanian itu. “Masyarakat akan diusir ke mana,”tegasnya.

Menurut Tibul, kehadiran aparat hanya menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Jayawijaya. Warga terus menjadi korban dan tersingkir di atas tanah sendiri dari waktu ke waktu. Warga yang sudah menjadi korban atas nama perang suku, akan terus menjadi korban.

Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya.

Sementara itu, Arman Fakni, mahasiswa dari wilayah Sairery mengatakan dirinya sangat prihatin dengan pembangunan Markas Brimob itu. “Saya tidak mengakui pembangunanan markas. Brimob karena mengambil alih tempat masyarakat. Kalau ambil alih, masyarakat ke mana. Masyarakat punya hak hidup di negerinya,”katanya

Sonny Meaga, mahasiswa Fisip Uncen, asal wilayah Kurima mengatakan apapun alasannya, warga sudah menjadi korban atas kepentingan elit Jayawijaya. Karena itu, Bupati Jayawijaya harus bertanggungjawab atas korban. “Bupati dan militer tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bayar kepala dan tegas tolak kantor Brimob,”katanya.

January 13, 2015 0

Penyisiran di Utikini, Timika, Gabungan TNI/POLRI Tembak Yondiman Waker

Author : Benny Mawel, January 8, 2015 at 01:54:57 WP, Editor : Victor Mambor

Abepura, Jubi – Aktivis HAM mengatakan aparat gabungan TNI dan POLRI melakukan penyisiran terhadap warga Kali Kabur, wilayah perbukitan, kampung Utikini sampai Towkima, distrik Tembagapura, kabupaten Timika, Papua, yang selama ini mencari makan dari pembuangan tailing Freeport.

Penyisiran yang digelar untuk memburu pelaku, Selasa (6/1), pasca penyerangan mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia, yang menewaskan 2 anggota Brimob anggota Satgas Amole dan seorang anggota sekuriti Freeport, Kamis (1/1/2015) lalu, pasukan gabungan TNI dan Polri membakar sejumlah rumah warga dan menembak seorang warga.

“Saat penyisiran, pukul 05:00, dari Tim gabungan TNI dan POLRI, ditembak, saudara Yondiman Waker, umur 39 tahun di bagian perut 2 CM dari tali pusat. Rumah warga dibakar habis,” kata Benny Pakage, aktivis HAM gereja Kigmi Papua, kepada Jubi dari Timika, Rabu (7/1) .

Menurut Pakage, penulis buku Umeki Anekletus Tuan Jendral Kelly Kwalik ini, kini korban tidak menjalani perawatan medis. Katanya, korban masih masih hidup dan berada dalam hutan, tempat warga menyelamatkan diri ketika aparat melakukan penyisiran.

Warga tidak bisa mengatarnya ke Rumah Sakit karena akses dari lokasi ke rumah sakit hanya satu jalan. “Tidak bisa bawa ke rumah sakit karena akses jalan hanya satu jalur dan anggota sudah diblok,” kata Pakage.

Aparat gabungan melakukan penyisiran dalam rangka mencari pelaku penembakan, yang Kapolda Papua duga kelompok Ayub Waker. Kata, Pakage, kalau Kapolda Papua tahu itu kelompok Ayub Waker tidak pernah melakukan penangkapan sebelum peristiwa. “Kalau tahu itu, kenapa tidak tangkap dari dulu,” katanya.

Sebelumnya, selasa (6/1), kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, seusai meninjau ke Kampung Utikini, Tembagapura, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap.

“Mereka boleh kucing-kucingan, silakan, tetapi kami akan kejar sampai ketemu. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, ke mana pun mereka pergi, bahkan ke neraka sekalipun, akan kami kejar,” tekan Mende kepada wartawan di Timika, Selasa malam, pekan ini. (Mawel Benny)

January 9, 2015 1

Pastor Jangan Takut Bicara Soal Pelanggaran HAM di Papua

Pastor Honoratus Pigai, Pr satu dari sepuluh pastor baru, saat membagikan hosti kepada Umat usai ditabiskan oleh Uskup Timika. (Jubi/Arnold Belau)

Hal ini ditegaskan oleh pastor Paroki Kristus Raja (KR) Malompo, Nabire Papua saat menyampaikan sambutan usai uskup Timika menasbihkan 10 imam di gereja katolik paroki Kristus Sahabat Kita (KSK), Bukit Meriam, Nabire, Papua, Selasa (6/1).

Menurut pater, setiap pater yang ditasbihkan untuk mewartakan injil dan melayani umat Tuhan di bumi ini. Juga ditasbihkan untuk menyuarakan suara-suara orang-orang yang tak bersuara.

“Untuk pastor-pastor baru jangan anggap pentasbihan ini sebagai puncak pencapaian sebuah prestasi. Tetapi harus mengangkat banyak permasalahan yang terjadi di tanah papua. Terutama soal pelanggaran HAM di tanah Papua,” katan Pater Nato.

Lanjut Pater Nato, mereka jangan takut angkat masalah pelanggaran HAM di Papua. Karena untuk itulah para imam ini ditasbihkan.

“Maka jangan takut untuk menyuarakan suara-suara yang yang tidak mampu untuk suarakan suaranya di tanah ini (tanah Papua-red),” tegasnya.

Selain itu, Isaias Douw, bupati Kabupaten Nabire mengharapkan, dengan hadirnya pastor-pastor di Nabire, bisa menjadi motivator bagi umat di Nabire dan di keuskupan Timika pada umumnya. Sehingga iman umat di Nabire ini semakin kuat dan taat pada Tuhan.

“Dengan bertambahnya imam di Nabire ini, dapat menambah semangat pelayanan kepada umat. Supaya seluruh umat mendapatkan pelayanan dan sentuhan kasih Tuhan,” katanya.

Lanjut Douw, menjadi pastor adalah pilihan berat. Karena pastor dituntut memanggul salib Tuhan dalam mewartakan Injil di bumi ini sehingga jangan takut untuk mewartakan sabda Tuhan.

“Sabda Tuhan itu harus diwartakan kepada seluruh umat,” katanya.

January 8, 2015 0

Pater Nato Gobay : Orang Papua Bukan Binatang Buruan!

Nabire, Jubi – Sekretaris Jenderal keuskupan Timika, Pater Nato Gobay, dihadapan ribuan umat Katolik yang hadir dalam acara pentabisan 10 imam di lingkungan keuskupan Timika, Selasa (6/1), mengatakan, orang Papua adalah manusia.

Bukan kus-kus yang selalu diburu oleh manusia. “Pemerintah dan aparat militer baik TNI mapun Polri, tolong jangan lakukan penembakan terhadap umat saya. Tidak lama ini aparat sudah menembak mati lima anak muda yang menjadi harapan bangsa ini. Itu terjadi di kampung saya. Saya minta jangan lagi melakukan penembakan terhadap umat saya,” tegasnya di gereja Kristus Sahabat Kita (KSK) Bukit Meriam, Nabire.

Harus menciptakan damai di tanah Papua. Bukan menciptakan konflik,” tegas Pater Nato. Sementara itu, Yones Douw, aktivis HAM di Nabire menatakan, penembakan yang baru-baru terjadi di Enarotali, Paniai oleh aparat gabungan TNI/Polri Itu murni pelanggaran HAM berat. “Saya minta aparat hentikan penembakan brutal ke warga sipil di tanah Papua. Jangan lagi terulang, kasus seperti yang terjadi di Enarotali, Paniai, Papua,” tegas Yones saat dihubungi Jubi melalui selularnya dari Nabire.

Selain itu, lanjut Yones, Presiden Jokowi jangan hanya kasih janji. Tetapi kasus yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/Polri di Paniai itu harus segera dituntaskan.

“Karena itu aparat juga kami minta supaya jangan sembunyi-sembunyi. Jokowi harus bentuk KPP HAM untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ungkap Yones. (Arnold Belau)

Sumber JUBI

January 8, 2015 0

TNI Harus Berani Ubah Hasrat Membunuh dan Membatai Menjadi Hasrat Membangun Orang Papua

Nabire, Jubi – Thaha Al Hamid, Sekertaris Jenderal Dewan Persidum Papua (PDP) mengatakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus berani mengubah hasrat membunuh dan membantai orang Papua menjadi hasrat membangun orang Papua.

“Sudah terlalu lama laras senjata aparat Indonesia mengarah ke rakyat papua. Sudah puluhan ribu nyawa melayang karena kejahatan internal ini. Panglima TNI harus berani alihkan hasrat bunuh orang Papua berubah menjadi hasrat membangun orang Papua,” katanya kepada Jubi melalui pesan singkatnya dari Jakarta, Selasa (6/1).

Thaha menegaskan kepada TNI agar lebih mengedepankan pendekatan terirorial daripada pendekatan militer dalam membangun Papua. “TNI harus kedepankan pendekatan teritorial. Berhenti dengan gaya Rambo, siap tempur. Siap bantai rakyat,” tegasnya.

Lanjut Thaha TNI akan dicintai dan menjadi bagian integral yang sama menderita bersama rakyat, tersenyum dan bahagian bersama rakyat kalau lebih mengedepankan pendekatan membangun.

“Itulah TNI yang reformis dan professional. Saya percaya TNI memiliki seluruh persyaratan untuk mengubah dirinya kearah itu,” tegasnya.

Secara terpisah, Pater Nato Gobay meminta agar aparat tidak membunuh umat Tuhan di Tanah Papua.

“Pemerintah dan aparat militer baik TNI mapun Polri, tolong jangan lakukan penembakan terhadap umat saya. Tidak lama ini aparat sudah menembak mati lima anak muda yang menjadi harapan bangsa ini. Itu terjadi di kampung saya. Saya minta jangan lagi melakukan penembakan terhadap umat saya,” tegasnya di gereja Kristus Sahabat Kita (KSK) Bukit Meriam, Nabirea, Selasa (6/1).

“Saya tidak mau lihat lagi. Saya tidak mau dengar lagi kamu (aparat-red) tembak lagi umat saya di tanah Papua ini kedua kalinya. ‘Me wagi kouko daa’ tidak boleh membunuh. Manusia Papua itu bukan kus-kus yang harus diburu terus. Harus menciptakan damai di tanah Papua. Bukan menciptakan konflik,” tegas Pater Nato. (Arnold Belau)

Sumber TabloidJubi.com

January 6, 2015 0

Forkorus Tolak Beridrinya ULMWP

SENTANI – Forkorus Yoboisembut, S.Pd., yang disebut-sebut sebagai ‘Presiden Negara Federal Republik Papua Barat’ (NFRPB) merasa kecewa dan kesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kekecewaan dan kekesalan itu terasa setelah menerima laporan tentang hasil akhir dari Simposium Papua Barat yang diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu mulai dari tanggal 1 s/d 5 Desember 2014 lalu.

Demikian ditegaskan Presiden NFRPB, Forkorus Yoboisembut dalam releasenya saat menyambangi Redaksi Harian Bintang Papua, di Kotaraja Luar, Jumat (19/12) kemarin malam. “Jadi, setelah saya menerima laporan dari berbagai sumber dan juga dalam rangka mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat (19 Oktober 2011) yang merupakan dasar hukum berdirinya NFRPB, maka saya selaku Presiden NFRPB menganggap ULMWP secara demokratis tingkat representasinya sangat rendah, dibandingkan hasil Kongres III Rakyat Bangsa Papua Barat pada 17 s/d 19 Oktober 2011 lalu,” ucapnya.

Forkorus menyampaikan, bahwa pihaknya merasa menyesal dan sedih terhadap cara pandang para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang irasional atau tidak logis, sehingga menyamakan posisi organisasi-organisasi taktik sama level dengan sebuah negara.

“Jadi, saya kecewa dan menyesal terhadap beberapa orang pejabat NFRPB yang ikut memberikan persetujuan terhadap pembentukan ULMWP. Dan, adanya hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mempertahankan Deklarasi Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat serta 19 Oktober 2011 sebagai dasar hukum berdirinya NFRPB secara konsisten dan konsekuen,” sesalnya.

“Saya selaku Presiden dengan tegas NFPRB menolak untuk bergabung dalam organisasi yang dinamai ULMWP tersebut, karena kami dalam hal ini NFRPB tetap bertahan dan juga melaksanakan agenda-agenda luar negeri maupun domestic, sebagaimana layaknya sebuah negara di dunia, dimana kami juga sudah sangat siap untuk melakukan aplikasi sebagai sebuah negara calon anggota baru dalam MSG dan ke PIF pada tahun 2015 mendatang,” tegasnya.

Selain itu, Forkorus kembali menegaskan bahwa Markus Haluk diberhentikan dari jabatannya Sekretaris NFRPB (surat keputusan menyusul) yang tidak berhak berbicara dan bertindak atas nama NFRPB.

“Saya minta Jacob Rumbiak selaku Menteri Luar Negeri untuk mengundurkan diri dari anggota ULMWP dan juga meminta kepada Edison G. Waromi selaku Perdana Menteri untuk mengundurkan dirinya dalam keanggota ULMWP tersebut. Jadi, biarkanlah NFRPB dan ULMWP berjalan secara terpisah dan hanya bekerjasama dalam tingkat koordinasi saja, jika bertujuan sama pasti akan bertemu pada persimpangan jalan serta akan berjalan bersama-sama nantinya,” tukasnya. (mir/don)

Sumber: Sabtu, 20 Desember 2014 07:38, BP

December 22, 2014 1

Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2014 dan Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP – TRWP), atas nama segenap pimpinan, perwira dan pasukan di Rimba Raya New Guinea, dengan ini kami ucapkan

Selamat Merayakan Hari Natal 25 Desember 2014
dan
Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

kepada segenap umat manusia, khususnya Masyarakat Papua di mana-pun Anda berada.

Semoga Natal Tahun 2014 ini membawa “perdamaian abadi di dalam diri kita dengan pribadi kita masing-masing, diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan semesta alam.

Menjelang perayaan Hari Damain Semesta tahun 2014 ini, di tanah Papua, seperti tahun-tahun sebekumnya, sejak NKRI mencaplok Tanah Papua sebagai wilayah jajahan mereka, telah terjadi pertumpahan darah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Khususnya menjelang Natal setiap tahun, nyawa orang Papua selelu disembelih untuk kepentingan Kerajaan Nusantara yang dibuat oleh Kerajaan Iblis tak berperi-kemanusiaan.

Bangsa Papua dan umat beragama di muka Bumi seharusnya mendukung upaya perjuangan untuk mendatangkan “kedamaian abadi” di atas tanah Papua, yaitu dengan pertama-tame mengusir penjajahan dari Bumi Cenderawasih dalam bentuk, wujud dan nama apapun. Kemerdekaan itu sudah diraih bangsa Papua, tetapi dirampok oleh NKRI.

Akan tetapi sekalian orang Papua sebagai sebuah bangsa, menanggapi pembunuhan di SETIAP DESEMBER setiap Tahun ini, perlu kita tanggapi dengan hati dingin dan berpasrah kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Cenderawasih dan Tuhan Pencipta dan Pelindung orang Papua. Mari kita belajar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terkutut dan tercela menjelang Natal di setiap tahunnya. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan Tuhan dan dengan semesta alam. Kedamaian itu ialah wujud “kebenaran sejati”, yang telah menjadi nyata di tengah-tengah manusia dalam wujud Yesus Kristis, sang Putra Natal.

Kita kembalikan pembalasan atas pengorbanan bangsa Papua dari tahun ke tahun kepada “Yesus” sang Hakim Agung, yang kelahiran-Nya kita peringati setiap bulan Desember. Kiranya sekalian orang Kristen di manapun Anda berada, di Indonesia, di Australia, di PNG, di Vanuatu, di Inggris, di Vanuatu, di Selanida Baru, di Afrika Selatan, di semua tempat di dunia ini mengetahui bahwa kami bangsa, walaupun telah menjadi langganan dibunuh setiap menjelang maupun di bulan Desember setiap tahunnya, kami sudah tahu apa artinya beragama, apa artinya Yesus Raja Damain, apa artinya Yesus Hakim Agung dan apa arti Yesus Putra Natal, Raja Damai bagi kita umat manusia yang percaya dan beriman kepada-Nya.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 22 Desember 2014

An. Panglima Tertinggi,

Secretary-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

December 22, 2014 0