Masyarakat Sipil Kepulauan Pasifik Desak Proses Dekolonisasi Papua

PM Fiji, Bainimarama saat membuka seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji (IST)

Nadi, 21/5 (Jubi) – Masyarakat asli di Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat mendapatkan dukungan untuk dekolonisasi.

Pembukaan Seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji hari ini (Rabu, 21/5), diwarnai dengan seruan pembebasan untuk seluruh kawasan di Pasifik yang masih berada dalam kekuasaan Kolonialisme. Gabungan Organisasi Non Pemerintah di kawasan Pasifik (PRNGO) menyerukan pada seluruh wilayah Kepulauan Pasifik untuk memperbaharui dukungan mereka dalam proses dekolonisasi sejumlah wilayah di Pasifik.

“Bebaskan masyarakat adat di Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat sehingga mereka bisa memetakan masa depan mereka sendiri.”

kata Peter Emberson, juru bicara PRNGO dan pejabat Pacific Council of Churches.

Emberson, menyatakan sudah semestinya, negara-negara yang menjalankan pemerintahan kolonial untuk mempersiapkan masyarakat di wilayah yang didudukinya agar menggunakan hak mereka menentukan nasib sendiri sesuai dengan hukum internasional. Ia mendesak lapisan masyarakat di kepulauan Pasifik untuk bersama-sama secara aktif terlibat dalam perjuangan pembebasan seluruh wilayah Pasifik dari kolonialisme.

“Hak orang di wilayah non berpemerintahan sendiri, yang negaranya diperintah oleh pemerintahan kolonial atau kekuasaan administrasi, untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri.”

ujar Emberson.

Menurut Emberson, saat ini, masyarakat di negara-negara Pasifik sedang membicarakan persoalan Rapa Nui atau Pulau Paskah yang diatur oleh Chile yang sedang berusaha dimasukkan ke dalam daftar Teritori Non Pemerintahan Sendiri PBB dan Papua Barat yang dianggap sebuah provinsi di Indonesia yang sedang mencari peluang untuk didaftarkan kembali dalam daftar Wilayah Non Pemerintahan Sendiri PBB.

Seminar di Nadi ini diselenggarakan untuk mempercepat pelaksanaan Pemberantasan Kolonialisme dekade III (2011-2020). Seminar ini diselenggarakan di bawah naungan Komite Khusus 24 dan akan meninjau situasi sehubungan dengan 17 wilayah yang dipertimbangkan oleh Komite Khusus 24, sebuah komite PBB untuk Dekolonisasi, kemudian dirujuk ke Majelis Umum PBB ketika bersidang. (Jubi/Benny Mawel)

May 21, 2014 at 18:12:07 WP,TJ

May 21, 2014 0

Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) Berhasil Menumbangkan Tiga Anggota TNI

Jayapura (16/05/2014) – Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang bermarkas di perbatasan West Papua – PNG beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 02 : 00 WP, telah berhasil menumbangkan tiga orang anggota militer Indonesia (TNI), dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

Dari informasi yang berhasil dihimpun PMNews menyebutkan bahwa pada hari Jum’at (16/05) tiga orang anggota TNI telah berhasil ditumbangkan dari jarak yang sangat dekat oleh Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP). Kejadian bermula ketika Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang sedang melintas, mendapati tiga orang anggota TNI ini sedang berkendara di jalan raya, tepatnya di daerah Jembatan Kali Tami, jalan raya menuju Wutung. Melihat tiga orang TNI yang sedang berkendara tesebut, Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) bergegas mendekati tiga orang TNI tersebut dan tanpa basa-basi Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) menumbangkan tiga anggota TNI yang melintas dari jarak dekat.

Mendengar informasi ini, PMNesw mencoba untuk mencari kepastian dan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak yang dapat dipercaya, dan ketika ditanyakan terkait kebenaran informasi ditumbangkannya tiga orang anggota TNI tersebut, informen yang dihubungi via seluler secara tegas membenarkan informasi tersebut.

“Sangat benar bahwa pada hari Jum’at, sekitar jam 02:00 siang, pasukan kami telah berhasil melumpuhkan tiga orang anggota TNI di sekitar Jembatan Tami, Jalan menuju Wutung, tiga orang anggota TNI berhasil kami lumpuhkan dari jarak yang sangat dekat, tetapi kami tidak tahu kenapa kejadian yang sudah terjadi beberapa hari lalu ini,m tidak juga dipubikasikan oleh media, tapi kami mau tegaskan bahwa informasi terkait tiga anggota TNI yang tumbang pada tanggal 16 mei di daerah Kali Tami, itu adalah benar”.

tegas informen yang juga terlibat dalam melumpuhkan tiga anggota TNI ini. [WP]

May 16, 2014 0

Berduka Cita Sedalam-Dalamnya atas Meninggalnya ALFINA GOMBO

Dengan mengucapkan Doa dan permohonan kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan Pencipta kita semua, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek-moyang kita, Allah kita, Allah anak-cucu kita, atas nama segenap makhluk yang ada di Pulau New Guinea, atas nama para Kepala Suku/ Klen dan Kepala Perang suku-suku Koteka, dengan ini mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas meninggalnya

Ibu, Nenek, Tante, Adik, Kakak, Saudara Alfina Gombo

Isteri tercinta dari Kepala Suku Perang Suku Walak

Elly Togodly

di Rumah Sakit Dok 2, Jayapura pada puku 21:00 Waktu West Papua.

Kami berdoa agar semua Kepala Suku, sepulangnya Kepala Suku Perang Alpius Negro Kogoya pada bulan lalu dan berpulangnya Isteri Kepala Suku Perang Elly Togodly hari ini, kami dengan ini merendahkan diri, dengan menangis dan berduka menyatakan “menyerah kepada kedaulatan Allah sebagai sang Pencipta”.

Kiranya teladan dan perjuangan yang ditinggalkan akan disambung sampai cita-cita luhur bangsa Papua tercapai.

May 15, 2014 2

SEKLDA: Dana Otsus Tidak Sebesar yang Diperkirakan Banyak Orang

Jayapura, 9/5 (Jubi) – Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengytakan,jumlah dana Operasinal Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Papua tidaklah sebesar seperti yany selama ini diperkirakan banyak orang.

“Salah ketika orang mengatakan dana Otsus besar. Dana Otsus itu kecil sekali. Saya mau kasih gambaran untuk semua. Kalau pernah lihat media massa, itu ada intervensi politik tertentu. Dana Otsus mulai 2003 dikucurkan berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001, tetapi finansialnya baru dikeluarkan tahun 2003. Dana Otsus itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi ketika itu turun satu tahun sekitar Rp2,5 triliun pertama sampai dengan 2014 ini Rp4 trilliun 700 milliar di 2013,”

ujarnya.

Dari 2003 sampai dengan 2013 fresh money dari dana otsus yang dikucurkan ke kabupaten/kota. Satu kabupaten/ kota rata-rata bergerak dari 10-16 milliar setiap tahun. Artinya dari 2003 sampai 2013 sisanya dalam bentuk program yang telah diprogramkan oleh Pemrov dan di dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ada di tangan Provinsi 10-15 milliar dalam bentuk fresh money diserahkan ke kabupaten/kota.

“Kabupaten-kabupaten di perdalaman membangun satu jembatan menghabiskan dana bisa sampai 30-50 milliar. Pertanyaanya adalah, apakah Rp15 milliar satu tahun dana Otsus bisa mengakomodasi semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan? Banyak hal-hal lain ketika orang mengatakan, dana otsus itu besar itu hanya wacana politik yang disampaikan oleh elite-elite pusat termasuk elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu karena realitanya memang begitu,”

tukasnya.

Ditambahkannya, ketika orang mengatakan otonomi kusus gagal kita harus melihat dana alokasi umum untuk satu kabupaten rata-rata bergerak 300-400 milliar. Sementara dana otsus hanya bergerak dari Rp10 sampai 15 milliar satu kabupaten dan dana alokasi umum lebih pada aparatur sekitar 50 persen.

“Perlu diingat, pemekaran daerah otonomi baru di Papua lebih didominasi oleh pertimbangan politis ketimbang pertimbangan dari jumlah penduduk, sumber daya manusia, dan pendapatan asli daerah. Sangatlah tidak mungkin merupakan indikator untuk menjadi satu kesatuan, inilah akan jadi daerah otonom baru, inilah sangat tidak mungkin tapi ketika kita mengedepankan pertimbangan politis maka di Papua banyak daerah otonom baru itulah menjadi catatan kita semua,”

katanya.

Sementara itu, soal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Sekda mengklaim bahwa semua program pembangunan di Papua bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur semua menjadi fokus Pemprov Papua. Visi-misi Gubernur adalah Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Untuk itu, semua penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,”

kata Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (9/5).

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, untuk mengubah Tanah Papua yang bangkit, mandiri dan sejahtera tak cukup dilakukan hanya dalam waktu setahun atau 100 hari. Perubahan menurutnya tidak mungkin dilakukan secara instan, namun harus melalui proses panjang yang butuh keseriusan semua pemangku kepentingan.

“Satu tahun kepemimpinan saya ini bukan merupakan suatu keberhasilan, karena Papua tidak bisa diubah hanya dengan waktu satu tahun atau 100 hari. Karena itu saya berterima kasih kepada masyarakat Papua dan seluruh pemangku kepentingan yang bersama-sama dengan kami memikirkan tanah Papua untuk menuju kesejahteraan,”

kata Lukas Enembe.

Untuk itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Papua yang ada di atas tanah ini agar memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan Papua yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saat ini sementara dilaksanakan, dan itu jelas harus mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur. (Jubi/Alex)

May 9, 2014 0

SEKLDA: Dana Otsus Tidak Sebesar yang Diperkirakan Banyak Orang

“Salah ketika orang mengatakan dana Otsus besar. Dana Otsus itu kecil sekali. Saya mau kasih gambaran untuk semua. Kalau pernah lihat media massa, itu ada intervensi politik tertentu. Dana Otsus mulai 2003 dikucurkan berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001, tetapi finansialnya baru dikeluarkan tahun 2003. Dana Otsus itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi ketika itu turun satu tahun sekitar Rp2,5 triliun pertama sampai dengan 2014 ini Rp4 trilliun 700 milliar di 2013,”

ujarnya.

“Kabupaten-kabupaten di perdalaman membangun satu jembatan menghabiskan dana bisa sampai 30-50 milliar. Pertanyaanya adalah, apakah Rp15 milliar satu tahun dana Otsus bisa mengakomodasi semua aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan? Banyak hal-hal lain ketika orang mengatakan, dana otsus itu besar itu hanya wacana politik yang disampaikan oleh elite-elite pusat termasuk elit lokal yang mempunyai kepentingan tertentu karena realitanya memang begitu,”

tukasnya.

“Perlu diingat, pemekaran daerah otonomi baru di Papua lebih didominasi oleh pertimbangan politis ketimbang pertimbangan dari jumlah penduduk, sumber daya manusia, dan pendapatan asli daerah. Sangatlah tidak mungkin merupakan indikator untuk menjadi satu kesatuan, inilah akan jadi daerah otonom baru, inilah sangat tidak mungkin tapi ketika kita mengedepankan pertimbangan politis maka di Papua banyak daerah otonom baru itulah menjadi catatan kita semua,”

katanya.

Sementara itu, soal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal, Sekda mengklaim bahwa semua program pembangunan di Papua bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur semua menjadi fokus Pemprov Papua. Visi-misi Gubernur adalah Papua bangkit mandiri dan sejahtera. Untuk itu, semua penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat,”

kata Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Jumat (9/5).

“Satu tahun kepemimpinan saya ini bukan merupakan suatu keberhasilan, karena Papua tidak bisa diubah hanya dengan waktu satu tahun atau 100 hari. Karena itu saya berterima kasih kepada masyarakat Papua dan seluruh pemangku kepentingan yang bersama-sama dengan kami memikirkan tanah Papua untuk menuju kesejahteraan,”

kata Lukas Enembe.

“Ada berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saat ini sementara dilaksanakan, dan itu jelas harus mendapat dukungan dari semua pihak,” ujar Gubernur. (Jubi/Alex)

SEKLDA: Dana Otsus Tidak Sebesar yang Diperkirakan Banyak Orang was originally published on PAPUA MERDEKA! News

May 9, 2014 0

DPR Papua Minta Swiss Jadi Pihak Ketiga Dialgoue Papua – Jakarta

Jayapura, 7/5 (Jubi) – DPR Papua meminta Swiss menjadi pihak ketiga dan menfasilitasi terwujudnya dialog Papua-Jakarta.

Ketua Komisi A DPR Papua bidang Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magay mengatakan, ketika Wakil Duta Besar (Dubes) Swiss, Daniel Dersic mengunjungi Papua, Senin (5/5) lalu, pihaknya tak hanya menyampaikan Otonomis Khusus (Otsus) yang dinilai gagal, namun juga masalah dialog Papua-Jakarta.

“Kami meminta Swiss membantu. Jika Papua memang bagian dari NKRI, hak-hak masyarakatnya harus diperhatikan. Baik hak politik, hak perekonomian serta hak demokrasi. Pemerintah pusat jangan melihat Papua lewat isu politik saja,”

kata Ruben, Rabu (7/5).

Selain itu ia menurutnya, masalah lain yang disampaikan DPR Papua adalah pemekaran. Ia menilai, Undang-undang pemekaran penyebab jumlah penduduk fiktif di Papua.

“Pemekaran ini yang menjadi masalah di Papua. Daerah yang dimekarkan selalu di terima pemerintah pusat. Daerah yang dimekarkan itu kemudian menjadi daerah imigran yang membuat masyarakat asli tersisih,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, tanpa dijelaskan pun, pemerintah Swiss pasti tahu apa yang terjadi di Papua. Termasuk pelanggaran HAM yang terjadi sejak puluhan tahun lalu hingga kini.

“Mengenai Otsus, kami di DPR Papua juga sepakat Otsus gagal. Semoga saja Otsus Plus yang kini digagas Pemprov Papua bisa menjawab keinginan masyarakat. Tapi untuk pelanggaran HAM, kami mau itu diungkap. Kalau dialog Papua dengan Pemerintah RI, tentu akan terus diupayakan,”

kata Ignasius Mimin. (Jubi/Arjuna)

May 7, 2014 4

Anggota Brimob Tembak Tiga Warga Dogiyai

Jayapura, 6/5 (Jubi) – Oknum anggota Brgadir Mobil (Brimob) Polda Papua dikabarkan menembak tiga warga sipil di Kampung Edeida, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua. Ketiga korban yakni Anthon Edowai (32) tertembak di paha, Yulius Anouw (27) ditembak di dada, dan Sepnat Auwe terkena tima panas di perut.

Dari informasi yang dihimpun tabloidjubi.com, insiden itu terjadi, Selasa (6/5) sekitar pukul 10.00 WIT. Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpau ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian itu.

“Iya kabarnya seperti itu. Saya dapat laporan dari Kasad Brimob. Tapi baru laporan awal. Kasus ini sedang ditangani langsung Kepala Kepolisian Resort Paniai dan Kepala Kepolisian Sektor Kamu,”

kata Waterpauw, Selasa (6/5).

Menurutnya, terkadang di lapangan memang sulit ketika menghadapi kejadian. Namun harusnya anggota bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kami akan pastikan lagi laporan lengkapnya,” singkatnya.

Salah satu saksi mata, Benny Goo ketika dihubungi wartawan via selulernya mengatakan, kejadian bermula saat seorang sopir truk dengan nomor polisi 9903, berinisial L menabrak dua warga setempat yakni Yusten Kegakoto (18) dan Jhon Anouw (20), Selasa (6/5) sekitar pukul 16:40 WIT

“Warga lalu mendatangi Kantor Polisek Monemani guna meminta pertanggung jawaban. Namun tanpa peringatan, oknum anggota Brimob itu menembak warga yang ada di Polsek,”

kata Benny Goo.

Menurutnya, kini tiga warga sipil yang diterjang timah panas itu sedang dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dogiyai. Masyarakat setempat juga menuntut pertanggung jawaban Kesatuan Brimob atas peristiwa itu,” ujarnya. (Jubi/Arjuna)

May 6, 2014 0

Kapendam XVII Cenderawasih: Berita Tentang Penembakan Tentara PNG itu Tidak Benar

Jayapura, 5/5 (Jubi) – Kodam XVII Cenderawasih membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap patroli perbatasan Papua New Guinea (PNG) seperti yang diberitakan oleh media Papua New Guinea, Post Courier dan dikutip oleh media ini.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih, Letkol Rikas Hidayatullah, Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan bahwa tidak benar tentara PNG yang sedang melakukan patroli ditembaki oleh tentara Indonesia. Disampaikan oleh Kapendam, tentara Indonesia bahkan mempersilahkan patroli PNG untuk lewat di area no man’s land.

“Berita penembakan tentara PNG itu tidak benar. Tidak ada penembakan pada patroli perbatasan PNG. Karena faktanya, tentara Indonesia bertemu dengan tentara PNG di no man’s land area dan tentara Indonesia mempersilahkan tentara PNG untuk lewat.”

kata Kapendam kepada Jubi, Senin (5/5) malam.

Kapendam juga meminta agar pemberitaan tentang perbatasan Indonesia dan PNG lebih sensitif dan dikonfirmasikan terlebih dulu kepada pihaknya. Hal ini menjadi penting untuk menjaga situasi di wilayah perbatasan RI-PNG.

“Semestinya, berita itu dikonfirmasi dulu kepada kami. Agar kita bisa sama-sama memastikan benar atau tidak informasi itu.” tambah Kapendam.

Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, mengutip pemberitaan Post Courier, Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG atas insiden insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April lalu. (Jubi/Victor Mambor)

Papua activist blames deadly shooting on military firing at ambulance

May 5, 2014 0

PNG Protes, Patroli Perbatasannya Ditembaki Tentara Indonesia

Jayapura, 5/5 (Jubi) – Tentara Indonesia dilaporkan oleh media Papua New Guinea (PNG), Post Courier telah menembaki patroli perbatasan yang dilakukan PNG Defence Force (PNGDF).

Insiden penembakan ini dilaporkan oleh Post Courier, meningkatkan ketegangan lebih lanjut di perbatasan PNG-Indonesia sehingga memaksa Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG. Nota protes ini merupakan nota protes kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG atas kekhwatiran yang sama. Nota protes pertama, dikeluarkan sekitar satu bulan yang lalu.

Rimbink Pato, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April itu.
“Meskipun ada tidak ada laporan korban jiwa, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang di masa mendatang,” kata Pato.

Meskipun pemerintah PNG menyampaikan protes, situasi bisa memburuk. Pemerintah PNG diharapkan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia guna mencari jalan keluar sesuai perjanjian kerjasama perbatasan kedua negara yang sudah dijalani bertahun-tahun.

Petinggi PNGDF, Murray Barracks masih bungkam kepada wartawan karena menganggap isu perbatasan belakangan ini sangat sensitif. Meski demikian, tentara PNG diminta untuk tidak melepaskan tembakan jika mereka terjebak dalam kontak tembak antara tentara Indonesia dengan kelompok bersenjata.

Seorang pejabat pemerintahan PNG mengatakan pada Post Courier, bahwa insiden tanggal 19 April itu bisa saja meningkat tensinya jika seorang tentara {NGDF terluka.

“Ini bisa saja lebih buruk jika ada tentara kami terluka selama baku tembak pada pagi hari 19 April itu. Saat ini, situasinya sangat sensitif,” kata pejabat pemerintah PNG ini.

Untuk membahas kondisi perbatasan PNG – Indonesia ini, Duta Besar PNG untuk Indonesia, Peter Ilau akan memimpin delegasi PNG dalam pertemuan pembahasan perbatasan Indonesia – PNG yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (Jubi/Victor Mambor)

May 5, 2014 0

Kapendam XVII Cenderawasih: Berita Tentang Penembakan Tentara PNG itu Tidak Benar

“Berita penembakan tentara PNG itu tidak benar. Tidak ada penembakan pada patroli perbatasan PNG. Karena faktanya, tentara Indonesia bertemu dengan tentara PNG di no man’s land area dan tentara Indonesia mempersilahkan tentara PNG untuk lewat.”

kata Kapendam kepada Jubi, Senin (5/5) malam.

“Semestinya, berita itu dikonfirmasi dulu kepada kami. Agar kita bisa sama-sama memastikan benar atau tidak informasi itu.” tambah Kapendam.