Makar di Serui, Sidangnya Kok di Sorong?

KELUARGA tujuh tersangka kasus makar yang di tangkap oleh polisi saat melakukan penyergapan di Kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Februari 2014 lalu mempertanyakan pemindahan lokasi sidang dari PN Serui ke PN Sorong, padahal menurut mereka selama ini tidak ada gejolak ataupun ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun terhadap proses hukum yang di jalani oleh ketujuh tersangka di maksud.

“hukum tidak adil kepada kita orang lemah, kenapa rantingnya yang di tangkap, sedangkan pohonnya di biarkan oleh aparat, terus alasan apa kok sidangnya di pindahkan ke Sorong, sehingga keluarga tidak bisa memantau dan mengikuti proses sidangnya, ada apa ini, semuanya patut dipertanyakan”,

kata Yakob Wanggori kerabat dari dua orang tersangka.

Ia juga mempertanyakan surat komitmen Kapolda yang memberikan keringanan kepada para tersangka dengan menjamin akan menjerat para tersangka dengan tindak pidana ringan saja dan tidak dengan pasal makar.

“dulu sesuai petunjuk Kapolres kami dari keluarga sudah buat surat permohonan maaf atas nama Kepala Suku Arui kepada Kapolda yang di tembuskan ke Pangdam, DPRP, MRP Dewan Adat Papua, dan ada surat disposisi dari Kapolda kepada Kapolres untuk ada keringanan hukuman karena pertimbangan kemanusiaan dan pembinaan, tapi kok mereka tetap di jerat pasal makar, bahkan sekarang di sidang di luar Serui lagi, ke Sorong, Papua Barat, tandanya aparat tidak mampu amankan kah ? atau Pengadilan dan Jaksa di Serui sini tidak mampu kah ?”,

katanya lagi.

Menurutnya, surat tersebut di antar ke kapolda, Kapolda menyampaikan keluarga menunggu selama 1 minggu, setelah itu ia di panggil dari Reskrim, dan diminta buat surat lagi dari keluarga untuk buat permohonan maaf dan penangguhan penahanan karena ada disposisi dari Kapolda ke Polres untuk diberikan pidana ringan kepada 6 tersangka makar Sasawa, karena kondisi mereka yang semakin memburuk dan istri anak yang menjadi korban, makanya dirinya merasa terkejut mendengar para tersangka di sidang di Sorong dan sudah di berangkatkan dengan kapal laut tanpa pemberitahuan ke keluarga.

Merlyn Helan istri tersangka JYK Minggu (8/6) petang mengaku kecewa atas pemindahan suaminya ke Sorong Papua Barat, karena keluarga tidak bisa mengetahui dan mengikuti proses sidang, selain itu secara psikologis membuat kedua anaknya sakit – sakitan, karena selama di tahan di Lapas Serui, ia masih bisa membawa kedua anaknya menjenguk sang suami.

“Sebelum Bapa dorang dikirim ke Sorong, saya dengan anak saya yang umur 3 tahun jengukBapa di Polres hari senin, tapi polisi tidak sampaikan kalau mau kirim Bapa dorang ke Sorong, nanti setelah Bapa tiba di Sorong, baru keluarga dorang dari kota kasih kasih kabar bahwa Bapa sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negri Sorong”,

katanya kepada SULUH PAPUA sambil bercucuran air mata.

Ia mengakui saat ini kerepotan karena kedua anaknya selalu menangis menanyakan Ayahnya, dan saat ini kedua anaknya sedang sakit demam, gara – gara berapa hari minta mau ketemu Ayahnya.

“sebagai istri saya kecewa sekali, kenapa polisi dan Jaksa tidak kasih tau kalau hari Kamis mereka mau di bawa ke Sorong ikut kapal. supaya kita keluarga ini ada uang ka tidak ka, saya dengan anak-anak bisa ikut ke Sorong. Sekarang ini anak 2 ini butuh Bapanya, setiap hari menangis tanya Bapanya dimana”,

katanya sambil berurai air mata.

Dorce Mora ibu kandung tersangka lainnya kepada SULUH PAPUA saat ditemui di ruamhnya mengaku pasrah saja dan berdoa kepada Tuhan, karena dia meyakini anaknya hanya ikut – ikutan saja berkumpul di Kampung Sasawa dan tidak memahami apa yang dia ikuti.

“mereka takut apakah, sampai sidang di pindahkan ke Sorong, tidak mungkin ada yang ganggu proses sidang, kita keluarga senang kalau sidang di Serui saja, karena kita masih bisa jenguk dan bisa denagr langsung apakah tuduhan benar ka tidak”,

kata Dorce Mora

Bernadus Kakori anak mantu tersangka lainnya menilai proses pemindahan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Serui tidak mampu, dan Polres Yapen juga tidak mampu, buktinya mengamankan jalannya sidang saja tidak sanggup.

“kami keluarga tidak setuju, dan ini menandakan PN Serui tidak mampu menyelesaikan kasus makar, sehingga di pindahkan, atau ini ada kepentingan lain, pantas keluarga pertanyakan, karena kasus ini ada janggalnya, atau di paksakan, makanya takut ketahun mungkin, kita mau setelah proses sidang, mereka harus dikembalikan ke Serui, kalau tidak kami minta ada tanggungjawab dari Kapolda atas kasus ini”,

katanya dengan nada geram.

Keluarga para tersangka makar Kampung Sasawa meminta kepada seluruh petinggi dan pejabat di Papua mestinya melihat kasus ini dan tidak tinggal diam.

“Bapak Kapolda, Gubernur Papua, MRP, DPRP, bisa lihat kami keluarga punya susah kah, sidang jauh, kita mau pergi makan biaya karena tra ada keluarga disana, ada ekanehan dalam kasus ini”, kata Bernadus.

Kapolres Kepulauan Yapen AKBP.Gatot Suprasetya,SIK didampingi Kasat Reskrim AKP.Dody Tri Hendro,SH ketika di konfirmasi SULUH PAPUA belum lama menjelaskan bahwa kepolisian sudah menuntaskan berkas para tersangka dan semuanya baik berkas, bukti, dan tersangka telah di limpahkan ke Kejaksaan, sehingga tahapan persidangan menjadi kewenangan Kejaksaan.

“berkas perkara yang terjadi di Sasawa sudah lengkap (P-21), tersangka dan BB sudah kita serahkan ke Jaksa. demi alasan keamanan, kita sengaja tidak ekspos mengingat situasi dan kondisi daerah”, kata Kasatreskrim tanpa merinci bentuk ancaman keamanan seperti apa yang mereka hadapi.

Kepala Kejaksaan Negri Serui yang coba di konfirmasi SULUH PAPUA beberapa kali tidak menjawab SMS atau mengangkat telepon untuk memberikan keterangan alasan pemindahan lokasi sidang.

Kepala Pengadilan Negri Serui Esau Yerisetouw saat di konfirmasi via telepon selulernya mengaku tidak mengetahui alasan pemindahan dan mengatakan bahwasanya PN Serui siap menggelar proses sidang makar di maksud.

“saya terima surat dari Kejaksaan Serui yang ditujukan kepada MA, karena faktor keamanan, sehingga diminta untuk disidangkan di luar Serui. Tetapi kalau pun di sidang di Pengadilan Negri Serui, kita siap laksanakan, tetapi saya tidak paham alasan keamanan seperti apa yang dimaksud pihak Kejaksaan, jadi wartawan konfirmasi ke pak Kajari ya,’’

katanya melalui telepon dan mengaku sedang berada di Jakarta.

Ketujuh tersangka yang saat ini siap menjalani proses persidangan di PN Sorong adalah Salmon Windesi, Peneas Reri, Jimmi Yermias Kapanai, Cornelius Woniana, Obeth Kayoi dan Rudy Ottis Barangkea, Septinus Warowai.

Mereka diancam dengan pasal 106 KUHP JO Pasal 53 KUHP dan atau pasal 108 KUHP dan UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam.

Dalam penggerebekan di Kampung Sasawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Februari 2014 lalu, polisi berhasil mengamankan sebanyak 10 orang anak buah Fernando Worabaya di lokasi kejadian yang katanya dijadikan markas dan tempat pelatihan TPN/OPM, dimana ketika itu sempat terjadi baku tembak senjata, namun dari hasil penyidikan polisi sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka makar. (B/WIL/R1/LO1)

Sumber: SULUHPAPUA.com

Ada Senjata Buatan China di Tingginambut?

SINYALEMEN kepolisian bahwa selama ini TPN/OPM di kawasan pegunungan khususnya di Puncak Jaya dan sekitarnya mempersenjatai diri mereka selain dengan senjata hasil rampasan dari anggota TNI/Polri, juga di duga ada pasokan senjata ilegal yang di selundupkan dari Filipina melalui jalur laut kembali di sampaikan oleh Kodam XVII/Cenderawasih.

Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol (Inf) Rikars Hidayatullah melalui press release yang di kirimkan kepada SULUH PAPUA mengatakan bahwa dari kontak senjata antara anggota TNI/AD dengan kelompok TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni di Tingginambut, selain berhasil menewaskan satu orang “tangan kanan” Goliath Tabuni, TNI/AD juga berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api buatan China, dan bukan senjata organik TNI ataupun Polri.

“setelah kita lakukan pengecekan ternyata kedua pucuk laras pendek itu bukan senjata organik TNI maupun Polri, senjata yang dimiliki kelompok bersenjata itu diduga buatan Cina”, kata Kapendam.

Baku tembak antara aparat keamanan dengan anggota TPN/OPM kelompok Goliath Tabuni tersebut terjadi Sabtu (7/6) di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya kemarin juga berhasil menewaskan Timika Wonda, yang katanya selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni.

Insiden baku tembak itu berawal saat aparat keamanan melakukan patroli bersama disekitar kawasan Tingginambut yang terletak sekitar dua setengah jam dari Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya. (A/RUL/R1/LO1)

Sumber SULUHPAPUA.com

Ada Senjata Buatan China di Tingginambut?

SINYALEMEN kepolisian bahwa selama ini TPN/OPM di kawasan pegunungan khususnya di Puncak Jaya dan sekitarnya mempersenjatai diri mereka selain dengan senjata hasil rampasan dari anggota TNI/Polri, juga di duga ada pasokan senjata ilegal yang di selundupkan dari Filipina melalui jalur laut kembali di sampaikan oleh Kodam XVII/Cenderawasih.

Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol (Inf) Rikars Hidayatullah melalui press release yang di kirimkan kepada SULUH PAPUA mengatakan bahwa dari kontak senjata antara anggota TNI/AD dengan kelompok TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni di Tingginambut, selain berhasil menewaskan satu orang “tangan kanan” Goliath Tabuni, TNI/AD juga berhasil mengamankan 2 pucuk senjata api buatan China, dan bukan senjata organik TNI ataupun Polri.

“setelah kita lakukan pengecekan ternyata kedua pucuk laras pendek itu bukan senjata organik TNI maupun Polri, senjata yang dimiliki kelompok bersenjata itu diduga buatan Cina”, kata Kapendam.

Baku tembak antara aparat keamanan dengan anggota TPN/OPM kelompok Goliath Tabuni tersebut terjadi Sabtu (7/6) di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya kemarin juga berhasil menewaskan Timika Wonda, yang katanya selama ini dikenal sebagai tangan kanan Goliat Tabuni.

Insiden baku tembak itu berawal saat aparat keamanan melakukan patroli bersama disekitar kawasan Tingginambut yang terletak sekitar dua setengah jam dari Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya. (A/RUL/R1/LO1)

Sumber SULUHPAPUA.com

Ada Senjata Buatan China di Tingginambut? was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Saya Bertanggungjawab atas Kontak Senjata di Perbatasan West Papua – PNG Tadi Siang

Mendengar pemberitaan terkait terjadinya kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di pintu perbatasan West Papua – Papua New Guinea, yang terjadi pada hari ini (Selasa,03/06/14) jam 13:15 WP, Papua Merdeka News (PMNews) mencoba untuk memastikan kebenaran terkait pemberitaan media dengan mewawancarai Gen. TRWP Mathias Wenda via seluler.

Ketika ditanyakan terkait kontak senjata yang terjadi antara TRWP dan TNI di perbatasan, Gen. TRWP Mathias Wenda, membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak buahnya dan menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di perbatasan,

“Ya, penembakan yang terjadi siang ini di perbatasan dilakukan oleh anak buah saya, atas perintah saya. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kontak senjata yang terjadi hari ini (Selasa,03/0614)”.

Tegas Gen. Berbintang empat ini.

Sambungnya,

“kami akan terus melancarkan aksi-akasi gerilya sapai Indonesia keluar dari wilayah Kedaulatan WEST PAPUA. Dan juga saya ingatkan kembali kepada Seluruh Orang Papua, untuk Memboikot proses Pemilihan Presiden Indonesia di seluruh Tanah Papua.”

Lanjutnya.

PMNews kembali mengajukan pertanyaan kepada sang Jenderal, apakah ada korban dari pihak TRWP dalam kontak senjata yang terjadi siang tadi ? Gen. TRWP Mathias Wenda merespon pertanyaan PMNews dan menyatakan bahwa semua anak buahnya dalam keadaan baik-baik saja,

“semua anak buah saya dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada pasukan kami yang gugur dalam pertempuran tadi siang. Laporan yang saya dapat dari anak buah saya adalah mereka berhasil menjatuhkan satu anggota TNI”.

Tegas sang Jenderal.

TRWP Lumpuhkan Satu Anggota TNI di Perbatasan West Papua – PNG

Anggota TNI yang bersiaga di pos TNI 01-Skouw (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura (03/06/14) – Kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi di gerbang perbatasan West Papua – PNG pada hari ini, pukul 13:15 WP.

Dari kronologis yang di kutip dari salah satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com),di jelaskan bahwa, pasukan TNI yang bertugas di perbatasan West Papua – Papua New Guenea (PNG), satu jam sebelum terjadinya kontak senjata, tepatnya pada pukul 12:15 WP, TNI membuka pintu perbatasan West Papua – PNG. Selang satu jam setelah pembukaan pintu batas, pasukan TNI yang saat itu sedang mendengarkan arahan dari Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dikagetkan dengan tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP dari arah Zona Netral, yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari pos TNI di perbatasan. Mendengar tembakan dari jarak yang begitu dekat, TNI sontak berhamburan sambil mengeluarkan tembakan balasan ke arah yang tidak jelas.

Informasi yang diberitakan media-media lokal Papua menyebutkan bahwa Tentara Revolusi West Papua (TRWP) berhasil melumpuhkan satu orang anggota TNI yaitu Prajurit Dua (Prada) Maulana Malik, tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP tepat mengenai pinggul kiri Prada Maulana Malik dan tembus ke kanan. Menurut pemberitaan yang beredar, anggota TNI yang tertembak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Muara Tami untuk menghentikan pendaraan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Marten Indey, Jayapura milik TNI AD.

Kepala kepolisian sektor Muara Tami dan anggota TNI yang bertugas dilokasi kejadian serta Kabid Humas Polda Papua ketika ditanyai wartawan membenarkan adanya kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan West Papua – PNG dan juga membenarkan adanya anggota TNI yang tertembak.

Pasca kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan, pintu batas kembali ditutup oleh TNI hingga batas waktu yang belum ditentukan.

TRWP Lumpuhkan Satu Anggota TNI di Perbatasan West Papua – PNG

Anggota TNI yang bersiaga di pos TNI 01-Skouw (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura (03/06/14) – Kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi di gerbang perbatasan West Papua – PNG pada hari ini, pukul 13:15 WP.

Dari kronologis yang di kutip dari salah satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com),di jelaskan bahwa, pasukan TNI yang bertugas di perbatasan West Papua – Papua New Guenea (PNG), satu jam sebelum terjadinya kontak senjata, tepatnya pada pukul 12:15 WP, TNI membuka pintu perbatasan West Papua – PNG. Selang satu jam setelah pembukaan pintu batas, pasukan TNI yang saat itu sedang mendengarkan arahan dari Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dikagetkan dengan tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP dari arah Zona Netral, yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari pos TNI di perbatasan. Mendengar tembakan dari jarak yang begitu dekat, TNI sontak berhamburan sambil mengeluarkan tembakan balasan ke arah yang tidak jelas.

Informasi yang diberitakan media-media lokal Papua menyebutkan bahwa Tentara Revolusi West Papua (TRWP) berhasil melumpuhkan satu orang anggota TNI yaitu Prajurit Dua (Prada) Maulana Malik, tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP tepat mengenai pinggul kiri Prada Maulana Malik dan tembus ke kanan. Menurut pemberitaan yang beredar, anggota TNI yang tertembak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Muara Tami untuk menghentikan pendaraan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Marten Indey, Jayapura milik TNI AD.

Kepala kepolisian sektor Muara Tami dan anggota TNI yang bertugas dilokasi kejadian serta Kabid Humas Polda Papua ketika ditanyai wartawan membenarkan adanya kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan West Papua – PNG dan juga membenarkan adanya anggota TNI yang tertembak.

Pasca kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan, pintu batas kembali ditutup oleh TNI hingga batas waktu yang belum ditentukan.

TRWP Lumpuhkan Satu Anggota TNI di Perbatasan West Papua – PNG was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Indonesia Akan Bubar itu Pasti

2015 INDONESIA PECAH MENJADI 42 NEGARA, INI BENDERANYA, demikian kami petik dari jaringan blog SUARA Kolaitaga.blogspot.com

Tahun 2015 Indonesia
Tahun 2015 Indonesia “PECAH”

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

Raider TNI Serbu Gerakan Borneo Merdeka di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Sekelompok pasukan menamakan diri, Gerakan Borneo Merdeka (GBM) yang berhasil menguasai wilayah Gunung Passi, Singkawang diserang pasukan merah putih, Yonif 641/Raider.

Pasukan Yonif 641/Raider dengan kekuatan 15 tim yang menyerang sempat melakukan pengejaran terhadap kelompok GBM. Musuh yang terdesak dengan sisa pasukannya bergerak menuju daerah Bougenvil dan menguasai beberapa titik vital seperti kantor pemerintahan, instalasi air minum dan sekolah.

Oleh karena itu, TNI melaksanakan penyerbuan dengan operasi “Raid” penghancuran gedung dengan bahan peledak oleh Satgas Yonif 641/Raider. Musuh yang semakin terdesak lari menuju daerah Pantai Samudera Indah.

Pengejaran dan penyerbuan terus dilakukan dengan strategi infiltrasi laut menggunakan kapal pendaratan dan renang taktis militer untuk merebut kembali pantai, dan menumpas habis setiap pemberontak yang ingin pecahkan NKRI.

Demikian tahap demi tahap latihan pemeliharaan kemampuan prajurit Yonif 641/Raider yang digelar 12 hingga 25 Mei 2014. Sebelum latihan tempur di lapangan, prajurit mendapat materi latihan teknis selama satu pekan. Adapun materi yang diperoleh, merupakan pendalaman materi dan dasar-dasar aplikasi ilmu pasukan raider.

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen (TNI) Hinsa Siburian mengatakan dialog tentang Papua pada akhirnya akan tergantung dari sudut pandang Negara. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan hari kedua Konferensi Nasional VI, Selasa (20/5) di Hotel Sentani Indah, Sentani.

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

Maka, lanjut Hinsa , yang diperlukan sekarang adalah membangun kesejahteraan. Jika ingin melakukan dialog, hal itu memungkinkan melalui Otonomi Khusus di mana masyarakat bisa menggunakan berbagai jalur atau sarana di pemerintahan daerah dan DPR yang di Papua untuk membicarakan setiap permasalahan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

Dia mengatakan , operasi yang dilakukan pihaknya bukan dengan menerjunkan berkompi-kompi pasukan tetapi ikut mendorong kesejahteraan Papua. Untuk itulah Babinsa bersama-sama dengan masyarakat. Tugasnya membantu polisi mengatasi kriminalitas dan di beberapa wilayah yang di perbatasan maupun di pedalaman. Di antaranya membantu masyarakat dengan mengajar atau membuka jalan untuk pembangunan jalan.

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen (TNI) Hinsa Siburian mengatakan dialog tentang Papua pada akhirnya akan tergantung dari sudut pandang Negara. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan hari kedua Konferensi Nasional VI, Selasa (20/5) di Hotel Sentani Indah, Sentani.

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

Maka, lanjut Hinsa , yang diperlukan sekarang adalah membangun kesejahteraan. Jika ingin melakukan dialog, hal itu memungkinkan melalui Otonomi Khusus di mana masyarakat bisa menggunakan berbagai jalur atau sarana di pemerintahan daerah dan DPR yang di Papua untuk membicarakan setiap permasalahan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

Dia mengatakan , operasi yang dilakukan pihaknya bukan dengan menerjunkan berkompi-kompi pasukan tetapi ikut mendorong kesejahteraan Papua. Untuk itulah Babinsa bersama-sama dengan masyarakat. Tugasnya membantu polisi mengatasi kriminalitas dan di beberapa wilayah yang di perbatasan maupun di pedalaman. Di antaranya membantu masyarakat dengan mengajar atau membuka jalan untuk pembangunan jalan.

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny