Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Setelah seruan Boikot Pilpres dari pihak yang mengklaim anggota Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, kini tokoh-tokoh Papua Merdeka yang saat ini berstatus sebagai tahanan politik maupun hidup di pengasingan juga menyerukan boikot Pilpres pada tanggal 9 Juli nanti.

Seruan para tokoh Papua Merdeka ini diedarkan melalu sebuah klip video berjudul Boikot Pilpres 2014. Klip Video ini diunggah di situs Youtube pada tanggal 6 Juli kemarin. Dalam video berdurasi dua menit lebih yang diunggah oleh akun Rize of Morning Star ini, tokoh-tokoh Papua Merdeka seperti Filep Karma dan John Otto Ondowame yang berada dipengasingan mengatakan bahwa Pilpres 2014 bukanlah Pemilu Rakyat Papua Barat, tapi pemilu Indonesia.

“Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

Sedangkan Filep Karma, salah satu tokoh Papua Merdeka lainnya mengatakan orang Papua tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu Presiden ini.
“Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan Bangsa Papua merdeka.” kata Karma.

Selain Ondowame dan Karma, Benny Wenda, Victor Yeimo dan Forkorus Yoboisembut juga menyerukan Boikot Pilpres 2014 melalui klip video ini. Forkorus dalam klip video ini meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi saat Pilpres Nanti.

“Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

(Jubi/Victor Mambor)

July 8, 2014 0

Gubernur Minta Freeport Segera Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu.

“Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang lalu, hanya saja belum ada tanggapan dari Freeport. Yang jelas kami minta mereka segera membayar,”

kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Senin (7/7).

Menanggapi tidak adanya jawaban dari Freeport soal surat yang dilayangkan, Lukas Enembe justru mempertanyakan apakah Freeport mengetahui tentang hal tersebut atau tidak. Karena sebelumnya ada pasal-pasal pada perjanjian kontrak karya. “Hanya saja belum pernah Freeport membayar kewajiban mereka,” tambahnya.

Selain masalah tunggakan pajak air permukaan, ujar Lukas, dirinya juga sudah membicarakan pembangunan pabrik pengolahan mineral (Smelter) di Papua.

“Jangan kejar waktu yang diberikan pemerintah, tapi kita minta siapapun yang jadi Presiden nanti, smelter harus dibangun di Papua, itu baru kita bisa turunkan angka kemiskinan, karena harga-harga bisa diturunkan karena ada kegiatan produksi. Jika smelter, listrik, dan pupuk bisa dibangun di Papua, otomatis harga jual bisa turun,”

ujarnya.

Lukas tegaskan, jika PT. Freeport tidak ingin membangun smelter di Papua, mending perusahaan ini tidak usah beroperasi di atas Tanah Papua.

“Gresik bisa bangun pabrik pengolahan limbah kenapa kita tidak, pabrik semen, pupuk, listrik juga harus dibangun, Gresik bisa kenapa Papua tidak, ini memang harus mereka bangun secara komperhensif seluruhnya, bukan hanya smelter saja,” tukasnya.

Sedangkan mengenai pembebaasan lahan, kata Lukas, pihak Freeport bisa menyelesaikan hal itu, kan ini perusahaan besar, kenapa harus takut hal itu. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun investasi.

“Itu bisa diselesaikan, masyarakat kita kan kalau dibayar ya sudah selesai, kecuali kita tidak bayar ya itu yang akan jadi masalah. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun infestasi. Jadi saya harap jangan bawa kekayaan alam kita keluar, tidak boleh. Orang kita masih banyak yang miskin, jangan dibawa keluar semua, tetapi gunakan sebesar-besarnya untuk Papua,”

kata Gubernur Lukas Enembe dengan tegas. (Jubi/Alex)

July 8, 2014 1

TRWP: Boikot Pilpres 2014 itu Sudah Pasti dan Harus

“Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua,” demikian kata Amunggut Tabi dari MPP TRWP.

Menyusul berbagai kampanye di lapangan, di media maupun media sosial yang telah disebarkan di seluruh dunia, TRWP menyempatkan diri, walaupun begitu terlambat, memberitahukan kepada PMNews tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan TRWP menjelang dan sesudah Pilpres 2014.

Dalam rilis SMS sebanyak 4 sms yang disampaikan kepada PMNews menyatakan bahwa:

Perintah memboikot Pilpres NKRI 2014 sudah keluar sejak lama dan sudah disampaikan beberapa bulan terakhir oleh pimpinan politik yang ada di luar negeri dan di dalam negeri;
Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua;
Orang Papua harus memberitahu kepada pemimpin mereka di Melanesia bahwa ini waktunya bangsa Papua sudah tidak bisa sama-sama lagi dengan NKRI. Oleh karena itu, ikut Pemilu yang diselenggarakan NKRI adalah sesuatu yang “haram”, dan memalukan.

Selanjutnya TRWP menghimbau agar mengikuti semua seruan dan himbauan yang disampaikan oleh para pempimpin politik yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

Dikutip pertanyataan dari Gen. TRWP Mathias Wenda,

“Siapa saja mau jadi manusia, sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan beradab, sebaiknya dengar-dengaran, jangan keraskan hati dan kepala, apalagi hanya gara-gara perut sendiri dan mengorbakan kepentingan keluarga, bangsa dan anak-cucu dan alam Papua. Itu baru kita bisa usir penjajah keluar. Kalau mental kita mental budak, ya, yang ada ialah rasa takut dan pasrah. Bangsa seperti ni tidak akan pernah merdeka, merdeka dari diri sendiri apalagi merdeka dari bangsa lain.”

Demikian.

PMNews

July 8, 2014 0

Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

“Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

“Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

(Jubi/Victor Mambor)

Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video was originally published on PAPUA MERDEKA! News

July 8, 2014 0

MSG Tolak Keanggotaan WPNCL

Jayapura (Sulpa, Friday, 04-07-2014) – Kelompok Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) telah membuat sebuah keputusan yang lucu dan aneh dan terkesan sarat nuansa kepentingan politik dan ekonomi serta berdampak merugikan dari sisi hukum dan hak asasi Orang Asli Papua (OAP).

Demikian kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dalam keterangan persnya, Rabu (2/7/2014) kemarin.

Menurutnya keputusan para pemimpin MSG di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) pada 26 Juni 2014, yang menghasilkan 4 keputusan tentang aplikasi keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan, yang intinya menolak aplikasi keanggotaan yang diajukan oleh WPNCL.

“dalam keputusan tersebut disebutkan perlunya WPNCL mendorong aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, dan inilah letak keanehan, lucu dan terkesan sarat nuansa politik”,

kata Werinussy.

Disebutkan juga bahwa MSG telah mengirimkan delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Fiji Ratu Inoke Kubuabola ke Indonesia (11-15 Januari 2014) termasuk ke Jayapura-Papua.

“yang jadi pertanyaan apakah mereka bertemu dengan perwakilan organisasi perjuangan rakyat Papua, misalnya Presidium Dewan Papua (PDP), Dewan Adat Papua (DAP), WPNCL, West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), atau apakah para pemimpin MSG tersebut sempat bertemu Aliansi Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Perempuan Papua”,

kata Werinussy.

Dari mana bisa muncul kesimpulan bahwa aplikasi yang telah diajukan setahun lalu oleh WPNCL dikatakan tidak representatif, sehingga harus mengajukan aplikasi baru yang lebih inklusif dan bersatu, padahal mereka tidak pernah ketemu dengan siapa – siapa selama di Papua kecuali Pemerintah.

“Hal ini harus segera disikapi oleh organisasi perjuangan rakyat di Tanah Papua untuk segera memberi tanggapan terhadap sikap dan keputusan MSG yang kabur, tidak jelas itu,”

katanya lagi.

Keputusan MSG tersebut dari sisi hukum merugikan posisi HAM Orang Asli Papua (OAP), karena bertentangan dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, dan Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).

“pasal 1 huruf p, huruf r dan huruf t UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus orang asli Papua telah diakui memiliki hak politik, termasuk di dalamnya hak menentukan nasib sendiri (self determination) sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal4 Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat”, kata Werinussy.

Menurutnya seluruh komponen perjuangan politik di darat, laut, darat, pegunungan, lembah dan ngarai di tanah Papua harus bersatu dan berjuang secara bersama-sama tanpa mementingkan faksi dan kelompok demi meloloskan aplikasi yang akan diajukan kembali oleh WPNCL dalam tahun 2014 nanti. (B/JAC/R1/LO1)

July 4, 2014 0

Tiga Orang Ditemukan Tewas Pasca Insiden Pasar Youtefa, Satu Ditembak

Korban Penembakan NKRI Youtefa Abepura 4 Juli 2014

Jayapura, 4/7 (Jubi) Selain seorang Polisi atas nama Brigpol Asriadi dinyatakan tewas, tiga orang warga ditemukan tewas setelah insiden pembubaran judi di Pasar Youtefa yang terjadi pada hari Rabu (2/7).

Jumlah korban yang tewas dalam insiden ini dibenarkan oleh Kapolda Papua, Irjenpol Tito Karnavian, Kamis (3/7) kemarin. Mengutip situs antarasumbar.com, Kapolda belum mengetahui tiga dari empat orang yang tewas dalam insiden tersebut, selain anggotanya, Brigpol Asriadi. Tiga orang yang belum diketahui identitasnya ini, salah satunya tewas terkena tembakan polisi. Sedangkan dua lainnya ditemukan di lokasi yang berbeda dari korban yang tewas tertembak polisi. Tiga korban tewas ini, oleh polisi disebutkan sebagai warga Koya.

Korban yang tewas ditembak polisi ini, disebutkan oleh Kapolda karena berupaya menyerang Iptu Boby, polisi lainnya di sekitar Tanah Hitam. Korban tewas tertembak ini awalnya ditangkap polisi atas laporan warga di lokasi pasar Youtefa. Korban diduga terlibat perjudian di pasar Youtefa yang digerebek polisi pada hari Rabu (2/7). Saat dibawa ke Pos Polisi Tanah Hitam, korban melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga. Masih menurut Kapolda Papua, seperti dilansir antarasumbar.com, saat mengejar korban yang akhirnya tewas ditembak ini, Iptu Boby dipukul dengan balok dan rantai sepeda oleh korban. Iptu Boby kemudian menembak korban sebagai upaya membela diri.

Polisi juga menyebutkan dua korban tewas lainnya, ditemukan di disekitar Pasar Youtefa setelah insiden pembubaran judi dua hari lalu. Identitas dan penyebab dua orang yang tewas ini tidak diketahui secara pasti.

Namun informasi lainnya yang dikumpulkan Jubi, menyebutkan paska insiden pembubaran judi ini, dua orang ditemukan tewas di KM 9 jalan menuju Koya. Kedua orang yang tewas ini diketahui bernama Asman Pahabol dan Yanus Pahabol. Namun tidak diketahui penyebab kematian kedua orang ini. Sedangkan satu orang lagi atas nama Vian Wetipo dilaporkan oleh beberapa mahasiswa di Perumnas III Waena hilang sejak hari Rabu, usai insiden di Pasar Youtefa.

Para mahasiswa asal Papua yang dihubungi Jubi ini, mengatakan beberapa saat setelah insiden di Pasar Youtefa ini, polisi menangkap beberapa rekan mereka di sekitar Putaran Taxi Perumnas III Waena. Mereka yang ditangkap ini antara lain, Hakul Kobak, Ono Balingga, Yandri Heselo, Ronal Wenda dan Kesman Tabuni. Belum diketahui apakah mereka ditangkap berkaitan dengan insiden Pasar Youtefa atau tidak.

Insiden Pasar Youtefa ini berawal saat polisi akan membubarkan aktivitas perjudian di salah satu sudut pasar Youtefa ini. Para pelaku perjudian melakukan perlawanan yang berujung tewasnya Brigpol Asriadi dan Brigpol Samsu Huta terluka. Polisi juga mengkonfirmasi senjata dua polisi ini dibawa lari oleh warga setelah insiden terjadi. (Jubi/Victor Mambor)

July 4, 2014 0

Tiga Orang Ditemukan Tewas Pasca Insiden Pasar Youtefa, Satu Ditembak

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

: Korban Penembakan NKRI Youtefa Abepura 4 Juli 2014

: Korban Penembakan NKRI Youtefa Abepura 4 Juli 2014

: Korban Penembakan NKRI Youtefa Abepura 4 Juli 2014

Tiga Orang Ditemukan Tewas Pasca Insiden Pasar Youtefa, Satu Ditembak was originally published on PAPUA MERDEKA! News

July 4, 2014 0

Vanuatu Tegaskan Kembali Komitmen Terhadap Isu Pembebasan West Papua

Port Moresby, 2/7 (Jubi) – Pemerintah Vanuatu akan terus mendorong isu Papua Barat di level PBB.

Usai pertemuan para Pemimpin Melanesia Spearhead Group (MSG) di Port Moresby tanggal 26 Juni lalu, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman kembali menegaskan komitmen Vanuatu untuk mendorong isu pembebasan Papua Barat. Natuman mengatakan pemerintah Vanuatu masih terus melihat peluang untuk mendorong isu Papua Barat di tingkat PBB.

Natuman, kepada wartawan mengatakan pemerintah Vanuatu sedang mempertimbangkan untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional.
“Kami mempertimbangkan untuk mencari pendapat tentang legalitas proses yang dilakukan PBB saat menyerahkan bekas koloni Belanda ini ke Indonesia.” kata Natuman di Port Villa, Vanuatu (30/6).

Sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu ini menyampaikan hal yang sama di Port Moresby.

“Proses ini (di level PBB) masih terbuka bagi kita. Sekarang kita harus berurusan dengan masalah seperti itu. Kami berbicara dengan Indonesia, melakukan dialog dengan Indonesia dan dialog dengan semua orang Melanesia tentang berbagai kecenderungan. Terutama kecenderungan politik di provinsi Papua dan Papua Barat.”

ujar Natuman di Port Moresby, 27 Juni lalu.

Natuman juga menghargai keputusan MSG untuk mencari pendekatan yang lebih proaktif bersama Indonesia agar dapat membantu mengatasi masalah pembangunan di Tanah Papua. Natuman sendiri, dalam masa Perdana Menteri Moana Kalosil, ditunjuk untuk mewakili Vanuatu dalam misi menteri MSG ke Papua Barat. Namun Natuman akhirnya tidak terlibat karena Vanuatu memutuskan menarik diri dari misi tersebut.

Sejak menjadi negara merdeka, Vanuatu telah menunjukkan komitmennya terhadap isu Papua Barat. Beberapa Perdana menteri Vanuatu sebelumnya, semisal Walter Lini dan Barack Sope adalah dua Perdana Menteri Vanuatu yang aktif membawa isu Papua Barat di level PBB sebelum dilanjutkan oleh Moana Kalosil dan Natuman sendiri. Moana, bahkan sempat menuding negara-negara MSG telah mengingkari rakyat Papua sebagai entitas Melanesia.

“Vanuatu adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak takut untuk berdiri dan berbicara untuk hak kebebasan bagi rakyat Papua Barat baik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau pertemuan lain di mana saja di dunia,”

kata Perdana Menteri (PM) Vanuatu Moana Karkas Kalosil, usai menyampaikan pidatonya di hadapan sidang dewan HAM PBB di Genewa bulan Maret lalu. (Jubi/Victor Mambor)

July 3, 2014 2

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

General Tabi menyatakan,

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

Berikut petikan wawancara singkat

PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

TRWP: Terimakasih banyak.

June 28, 2014 2