What is a syndicate in politics? Syndicate was the informal name given to senior influential leaders who existed within the congress. It refers to a group of Congress leaders who were in control of the party’s organisation. It included political leaders like ….
[Artinya: Apa artinya sebuah sindikat dalam politik? Syndikat ialah nama tidak resmi diberikan kepada pemimpin berpengaruh yang ada dalam kongres. Ia merujuk kepada sekelompok pemimpin Kongres yang mengontrol organisasi partai. Termasuk di dalamnya pemimpin politik seperti…]
What is the other meaning of syndicate? noun. a group of individuals or organizations combined or making a joint effort to undertake some specific duty or carry out specific transactions or negotiations:
]Apa arti lain dari sindikat? kata benda, kelompok peroorangan atau organisasi bersama-sama atau melakukan usaha bersama untuk menjalankan sebuah tugas khusus atau menjalankan transasksi atau negosiassi khusus. ]
Apa artinya pemimpin Pemerintah Sementara disebut sebagai Sindikat Politik?
Bris Mramra Tewo Zeth INI PERTANYAAN YANG LUAR BISA DAN SUPER , SAUDARAKU: 22112023
Saya juga heran mengapa bisa terjadi seperti itu, padahal KONGRES terhormat ini bentuk pesta musyawarah tertinggi bagi organisasi setingkat negara.
Seharusnya intelijen dan keamanan negara sebagai garda terdepan sudah baca dan jauh-jauh hari dapat mengantisipasi, serta dengan keras dan tegas melarang penyelenggaraannya.
Tetapi itu tidak terlihat sedikitpun walau ada beberapa kali mobil patroli keamanan di luar halama GOR dan kongres itu tertib berjalan aman dan sukses walaupun waktu dan kriteria kongres dibatasi secara dalam kata lain Panitia Kongres ditekan langsung oleh oleh pimpinan keamanan berwenang setempat 12 jam sebelumnya melakukan protab Kamtibmas dengan panitia kongres.
SITUASI HARI H MINES 1: Setelah kongres berjalan selesai baru saya pribadi tahu dan mengerti langsung dari petugas internal pengamanan umum kongres jam 20:30 WP malam di lokasi kongres bahwa mendengar itu saya kaget dan gembira bercampur takut hingga menetaskan air mata dan bangga kepada bentuk keamanan kongres internal yang terujih dan terlatih selama 15 tahun di lapangan-lapangan demonstrasi di berbagai daerah sehingga bermental baja.
Semalam kira-kira jam 11 malam ada beredar selembaran yang dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengancam pelaksanaan kongres itu sehingga rencana 35 ribu peserta harus hadir ternyata yang hadir kita ketahui bersama sebayak 5000 orang saja.
FAKTA DI LAPANGAN: Seandainya larangan terhadap Kongres itu diketahui oleh para undangan dan peserta bahwa adanya ultimatum dari pihak berwajib dengan kriteria dan batas waktu maka tentu dan pasti semua tahu undangan dan peserta kongres tidak akan hadir dalam kongres terhormat itu.
KECUALI ikan asin yang sudah mati dan mata terbuka saja yang hadir dalam kongres itu.
MAKSUD DAN TUJUAN KONRES: Kongres Pertama ULMWP tahun 2023 adalah jawaban dari FORUM RAKYAT WEST PAPUA tanggal 6-7 November 2023 yang mana selama 13 hari kemudian kongres itu terlaksana.
Forum Rakyat West Papua adalah menunjuk dan mempertanyakan HasiL KTT II. ULMWP Vanuatu tgl 3 September 2023 yang secara sengaja didiamkan oleh panitia LPJ KTT II tersebut , karena desakan rakyat 7 wilayah adat yang kira-kira sudah sebulan menunggu di tanah Tabi hasil keputusan KTT II tersebut.
Panitia KTT II. kusak-kusuk tengah malam menyerahkan hasil KTT II tersebut kepada pimpinan Kongres selaku Legislatif Council sesuai perintah UUDS hal itu menyebabkan rakyat marah dan menggugat Kongres, menggugat Deklarator ULMWP dan menggugat Pengurus ULMWP hasil KTT II ULMWP Vanuatu tahun 2023 dan jawabannya segera lakukan kongres karena KTT II Vanuatu terselenggara di luar perintah Konstitusi UUDS dimaksud. (KTT II ULMWP Vanuatu , Inkonstutusional)
SUKSESI KONGRES: Kongres adalah pemegang kuasa tertinggi suara politik rakyat Papua setanah Papua untuk menjalankan mandat rakyat melalui Pemerintahan Sementara ULMWP.
Selan kongres tidak ada forum rakyat yang lebih tinggi dari pada kongres baik itu KTT atau KTT LB dimanapin dimuka bumi ini itu sebab KTT II ULMWP VANUATU melanggar dan merampas hak rakyat Papua dan menciptakan kegaduhan politik rakyat menuntut PAPUA MERDEKA.
Kongres telah sukses terjadi dan anak kita baru lahir dan telah menamakan dia dengan nama yang kita sudah sepakat dalam kongres untuk diumumkan tgl 1 Desember 2023 , anak ini adalah harapan rakyat sebagai lembaga Negara untuk menuntun RBP mencapai cita cita merdeka.
Sesuai perintah konstitusi Bab II. PASAL 5 ayat 7 maka rakyat meminta badan kongres terpilih tahun 2023 untuk membubarkan organisasi Koordinatif ULMWP hal ini rakyat paksakan agar harus dilakukan karena akan selalu menjadi duri dalam perjuangan PAPUA MERDEKA.
KONTRA POLITIK: Kita tahu bersama bahwa sejak bumi ini ada kontra dalam badan apapun pasti tidak berjalan mulus bahkan adik dan kakak sekandungpun bisa berempah tidak berdamai sampai maut menjemput.
12 murid Tuhan juga salah satunya menjual-Nya dengan 30 keping perak.
Kongres ULMWP PERTAMA 2023 juga ada kelompok konspirasi yang hendak merancang kegagalannya bahkan mengancam dan ingin menghilangkan nya sesama bersaudara sebagai OAP.
Kelompok barisan sakit hati itu juga keluarga kami sesam OAP.
SIKAP POLITIK: Musuh terbesar RAKYAT PAPUA sesungguhnya bukan lagi NEGARA INDONESIA tetapi rakyat Orang Asli Papua itu sendiri.
Sebab Dunia ini bukan milik Indonesia , Rakyat dunia ini bukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kantor besar PBB juga bukan kantornya Bapa Presiden Jokowi.
KONSENSUS: Rakyat memilih hak politik secara pribadi sebagai landasan hak asasi manusia (HAM) untuk menilai memilih dan mengikuti demi perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita: Memilih Kelompok perjuangan manakah yang terbaik: ~ Pilih Kristus atau Mamon. ~ Pilih Papua Merdeka atau Ikut Indonesia ~ ULMWP Koordinatif atau Pilih Pemerintah Sementara ULMWP.
Kalau pilih abu-abu atau ditengah tengah (netral) itu disebut Oportunis, tidak bisa masuk surga kata: ALKITAB dan tidak bisa tinggal di Tanah Papua ketika Papua Merdeka.
Saya pastikan dengan kewenagamku sebagai Ondoafi bahwa kaum oportunis harus dilenyapkan dari tanah Papua sebab demokrasi kultur akan memisahkan minyak dan air.
Inilah jawaban umum yang sebenarnya tidak perlu saya jawab tetapi media ini meminta kita untuk berargumen agar edukasi yang baik kita terima dan buruk kita buang.
Pada 22 Agustus 2023, di Kantor Perwakilan Seva Province Port Vila Vanuatu, Ketua Legislatif Tuan Edison Kladeus Waromi membuka secara simbolis KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) II ULMWP (United Libertion Movement for West Papua) setelah dilakukan jumpa Pers tentang keanggotaan ULMWP di MSG (Melanesian Spearhead Group).
Pada 23-24 Agustus 2023, Pelaksanaan KTT MSG. Delegasi ULMWP turut serta hadiri pembukaan pelaksanaan KTT MSG dan anggota Eksekutif ULMWP dan Delegasi Indonesia mengikuti pertemuan MSG dengan memberikan sambutan pada pembukaan dan penutupan pertemuan para pemimpin.
Pada 25 Agustus 2023. dilakukan pertemuan lengkap Badang Pengurus Trias Polica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) ULMWP dengan Panitia KTT II di Golden Port Vanuatu. Setelah Panitia menjelaskan tentang kesiapan, proses dan tahapan alur KTT II, para pihak menyepakati waktu pelaksanaan KTT II ULMWP dimulai pada 26-29 Agustus 2023.
Pada 26 Agustus-3 September 2023, dilaksanakan KTT II ULMWP dengan agenda:
Sidang Pleno I: Pembahasan Tatib, Jadwal dan Peserta.
Sidang Pleno II: Pemilihan Pimpinan Sidang tetap.
Sidang Pleno III: Pandangan Umum para pihak, mulai dari Pemerintah Vanuatu kemudian dilanjutkan pandangan politik organisasi perjuangan, WPNCL, PNWP, NFRPB, West Papua Army (TPN.PB, TNPB dan TRWP), Organisasi afiliasi/Non Afiliasi, Suport Group dan Observer.
Sidang Pleno IV: Laporan pertanggunjawaban kerja eksekutif, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Yudikatif ULMWP, Laporan Pertanggungjawaban Kerja Legislatif ULMWP. Evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban, Demisioner Badan Pengurus Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, pemaparan peta jalan penyelesaian konflik Papua.
Sidang V: Pleno Penetapan 8 klaster program kerja ULMWP 2023-2028.
Sidang VI: Pleno Penetapan Undang-Undang Dasar ULMWP, struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.
Sidang Pleno VII: Pemilihan Badan Pengurus ULMWP, penetapan dan pengesahan struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.
Pada 4 September 2023, dilakukan jumpa pers perdana oleh kepemimpinan baru ULMWP, periode 2023-2028 di Port Vila Vanuatu.
Pada 20 Oktober 2023, dilakukan Doa Syukur dan Pengukuhan Kepemimpinan ULMWP 2023-2028, di Kantor Pusat Koordinasi Dalam Negeri ULMWP di Wamena West Papua. Acara ini dihadiri sekitar 500 orang para pemimpin dan perwakilan dari berbagai kalangan rakyat West Papua yang ada di Wamena.
Pada 4 November 2023, dilaksanakan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dan pembubaran Panitia KTT II ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada 9 Oktober 2023, menyikapi situasi Pelanggaran HAM dan Kejahatan Kemanusiaan di West Papua dan menjelang pertemuan PIF, ULMWP menyelenggarakan Jumpa Pers di Jayapura West Papua.
Pada 9 November 2023, ULMWP mulai melakukan audiensi sekalian menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada Moderator Dewan Gereja Papua di Jayapura. Selanjutnya mulai dilakukan audiensi dengan berbagai kalangan.
Pada 10-12 November 2023, ULMWP melaksanakan Pra Raker ULMWP di Jayapura West Papua.
Pada akhir November 2023, ULMWP rencana akan menyelenggarakan Rapat Kerja.
II. Penolakan Hasil KTT II ULMWP sepihak yang diorganisir oleh oknum tertentu
Pada awal dan pertengahan September 2023, Panglima TRWP General Matias Wenda menyampaikan penolakan hasil KTT 2 ULMWP. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka kemudian difiralkan melalui media sosial.
Pada pertengahan September 2023, tuan Benny Wenda mengeluarkan pernyataan mendukung hasil KTT II ULMWP, pada saat yang sama ia juga menyampaikan mempertahankan Pemerintahan Sementara yang diumumkanya pada 1 Desember 2020.
Selama akhir September-Oktober 2023, beberapa orang yang diorganisir oleh PNWP menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan ini disampaikan atas nama beberapa wilayah adat di West Papua.
Setelah menyampaikan pernyataan penolakan, bertepatan dengan memperingati 3 tahun penetapan draf Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP, tuan Buctar Tabuni dan Bazoka Logo mengumumkan dilakukannya mobilisasi Penolakan hasil KTT II ULMWP.
Pada 6 November 2023, PNWP dan pendukung Pemerintahan Sementara melalui Forum Rakyat West Papua melakukan aksi di halaman tempat tinggalnya tuan Buctar Tabuni. Forum Rakyat West Papua dibentuk secara mendadak pada akhir Oktober 2023 untuk memediasi aksi penolakan hasil KTT II ULMWP. Dihadapan mereka yang melakukan aksi, tuan Buctar Tabuni menyampaikan, “demi aspirasi rakyat Papua siap melanggar Undang-Undang Dasar ULMWP.” Hasil KTT II ULMWP dan kepemimpinan yang ditetapkan oleh Buctar Tabuni sebagai salah satu pimpinan sidang kemudian ia juga orang pertama yang menyampaikan selamat kepada pemimpin ULMWP, tuan Menase Tabuni sebagai Presiden Eksekutif tetapi bulan berikutnya ia juga yang pertama mendorong deligimasi hasil KTT II ULMWP dan berjanji melanggar konstitusi yang ditetapkannya sendiri.
Dasar Hukum yang digunakan mendorong kongres ini adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) Tahun 2020 untuk mempertahankan Pemerintahan Sementara. Hal ini bertentangan dengan faktanya bahwa UUDS dan Pemerintahan sementara melalui KTT II ULMWP 2023 disepakati digugurkan dan ditetapkan UUD ULMWP 2023. Akan tetapi apabila tetap dipaksakan maka kami memandang bahwa Kongres saat ini merupakan Parlemen Nasional Papua Barat dan Pendukung Pemerintahan Sementara dan bukan Kongres ULMWP berdasarkan Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP.
Kami dengan tegas menyampaikan bahwa Pemerintahan Sementara dan ULMWP adalah dua institusi yang berbeda. Konstitusinya juga berbeda. Kongres ini adalah Kongres Pememerintahan Sementara punya dan bukan Kongres ULMWP. Rakyat Papua perlu mengetahui bahwa hanya ULMWP yang mempunyai relasi dengan MSG, PIF, ACP dan seterusnya.
III. Degradasi Kepemimpinan Melalui Surat Undangan
Pada 3 November 2023, Ketua Forum Rakyat West Papua mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Manase Q Tabuni, dengan sebutan Pemimpin dan Deklarator ULMWP. Sebutan pemimpin dan Deklarator ini bertentangan dengan hasil KTT II ULMWP, dimana Tuan Menase Q. Tabuni sebagai Presiden Eksekutif. Surat ditandatangani oleh koordinator aksi Sdr. Alen Halitopo dengan 7 koordinator wilayah adat.
Pada 6 November 2023, Tuan Buctar Tabuni atas nama ketua dan Pendiri ULMWP mengirimkan surat pertemuan Darurat kepada Manase Tabuni dan Markus Haluk sebagai pribadi. Dalam Surat tidak disebutkan jabatan sebagai Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif ULMWP. Karena dipandang sebagai surat pribadi, kami telah memutuskan untuk tidak hadir memenuhi surat Undangan dimaksud.
Pada 17 November 2023, Bazoka Logo dan Lawe Wandikbo mengirimkan surat Undangan untuk kegiatan Kongres ke-1 kepada Menase Tabuni dan Markus Haluk dengan sebutan, Eksekutif. Seperti surat-surat sebelumnya tidak disebutkan jabatan tetapi hanya menyebutkan Eksekutif.
VI. Sikap Terbuka Sehubungan Kongres 1 atas nama ULMWP
Bertolak pada fakta-fakta pada kronik I, II dan III di atas dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP, ketetapan hasil KTT II ULMWP, Surat Yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP maka saya selaku pemimpin terpilih ULMWP pada KTT II ULMWP periode 2023-2028, menegaskan bahwa:
Pelaksanaan Kongres I dan semua bentuk manufer Pemerintahan Sementara dan oknum dari PNWP merupakan murni tindakan inkonstitusional dan makar yang bertentangan dengan, roh semangat Deklarasi Saralana 2014, Hasil KTT I 2017 dan KTT II ULMWP 2023, Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Komunike para pemimpin MSG 2014-2023, PIF 2015-2023, dan dukungan komunitas internasional yang terus memberikan dukungan kepada ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa Papua untuk memperjuangkan Kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua.
Kami tidak pernah menyepakati dan membentuk Forum Rakyat West Papua dan menyetuji membentuk Panitia Kongres I ULMWP. Jadi kegiatan ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar ULMWP. Saat ini kami sedang focus mengisi struktur Badan ULMWP sesuai UUD 2023 ULMWP.
Meminta semua pihak internal maupun eksternal ULMWP untuk menghormati, mematuhi dan mengakui hasil KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu pada, 22, 26 Agustus-3 September 2023 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
Merujuk pada Undang-Undang Dasar 2023, ULMWP, pasal 6 dan 19, Kongres I ULMWP akan dilaksanakan pada 2028. Maka semua manufer dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan illegal.
Mohon dukungan rakyat semesta West Papua dan komunitas internasional dalam kepemimpinan kami mewujudkan 8 kloter program kerja yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua untuk Merdeka dan berdaulat. Jayapura, West Papua, 20 November 2023
TRIBUN-PAPUA.COM,JAYAPURA – Badan Eksekutif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) melalui Presiden Eksekutif ULMWP, Manasye Tabuni mengatakan, Kongres-I yang digelar di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan kegiatan ULMWP, melainkan bagian dari kegiatan faksi gerakan masyarakat Papua untuk membahas pemerintahan sementara.
“Kami melihat ini sebagai kegiatan faksi baru yang muncul yang dilakukan oleh PNPB yang dimunculkan oleh Tuan Benny Wenda melalui pemerintahan sementara,” ungkap Manasye Tabuni saat mengelar jumpa pers di Waena, Senin, (20/11/2023).
Manasye Tabuni berharap faksi baru tersebut kedepannnya bisa bergabung sebagai faksi pergerakan rakyat dalam honai besar ULMWP. “Silahkan saja (Panitia Kongres I) ini merupakan hak politik mereka dan merupakan bagian dari demokrasi untuk perjuangan ke depan, tapi ULMWP sudah mengelar KTT II secara sah,”terangnya sembari menunjukan hasil KTT II beserta ringkasan Undang- Undang ULMWP.
Manasye Tabuni juga menyebut, bahwa ULMWP juga telah melakukan KTT kedua setelah deklarasi Saralena 2014 di Vanuatu.
“Puncak di mana gerakan Papua merdeka bersatu di sana. Setelah itu semua pimpinan melakukan kongres pertama 2017 dan 2023. Ini Kongres ke- II, seharusnya KTT yang kedua ini digelar pada 2020 tetapi karena Covid-19, maka legislatif dari tiga pendiri ini bersepakat untuk memperpanjang jabatan Tuan Benny Wenda sampai Covid berakhir, dan mempersiapkan amandemen konstitusi yang akan ditetapkan pada KTT II,”beber dia.
Masih dikatakan Manasye Tabuni, hal yang terjadi di luar kesepakatan ULMWP adalah Beny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara saat pandemi Covid-19 itu.
“Jadi KTT II kemarin kami pertanyakan itu juga, tapi mereka mengatakan bahwa undang-undang itu tidak terjadi dan dalam komisi konstitusi, mereka juga menghapus pemerintahan sementara, ada dua komisi program dan konstitusi,”terangnya.
Saat itu, sebagai pemimpin sidang Ediaon Waromi dan Buktar Tabuni.
Dinamika berjalan dengan baik kendati ada riak-riak tetapi berhasil dengan sebuah konsensus.
“Jadi aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak menggelar Kongres ke-I ini merupakan bagian dari faksi pemerintahan sementara yang pada saat KTT II sudah tidak disahkan undang undang pemerintahan sementara,”ujar Manasye Tabuni.
“Dalam UUD ULMWP pada alinea terakhir tentang peralihan, semua konstitusi yang sudah berlaku sebelumnya tidak berlaku lagi. Jadi kami pikir sudah selesai di KTT dari semua kesepakatan bersama,” katanya. Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Papua Tuntut Deklarator ULMWP Soal Konstitusi dan Kontroversi MSG
Sebagai anggota eksekutif, Manasye Tabuni menilai kongres tersebut merupakan kegiatan pemerintah sementara yang mungkin saja akan menjadi faksi baru sendiri.
“Ini sebenarnya agenda pemerintahan sementara bukan ULMWP. Karena kalau mereka jalan dengan pemerintahan sementara masyarakat tidak akan datang, Jadi mereka memakai ULMWP untuk menarik masyarakat (datang),” tegasnya.
Selain itu, sikap yang dilakukan pada Kongres I ini jelas di luarkesepakatan KTT ke-II.
“Hal ini juga mereka sedang merusak eksistensi perjuangan bangsa Papua, karena ULMWP dibuat bukan untuk bersenang-senang atau mengisi jabatan tetapi tujuannya adalah menyelesaikan penderitaan rakyat dan menuju kedaulatan rakyat bangsa Papua,”papar Manasye Tabuni.
“Jadi kalau dengan cara ini tidak mempertimbangkan eksistensi perjuangan rakyat Papua, dan persatuan perjuangan rakyat itu motifnya bukan sebagai pejuang.
Jangan sampai ada muatan lain atau pihak ketiga jadi banyak indikasi dan strategi,”tegasnya lagi.
“Masyarakat harus tau, kegiatan yang dilakukan Buktar, Benny dan Basoka Logo itu adalah kegiatan pemerintahan sementara sehingga masyarakat harus bedakan, karena ULMWP dibangun untuk semua kelompok perjuangan,”imbuh dia.
Lebih jelas di kawasan Pacifik yang diakui hanya ULMWP, sehingga tidak ada organisas lain yang bisa ke MSG kecuali ULMWP.
“Jika bertujuan untuk menghancurkan ULMWP maka pergerakan ini bisa saja dipertanyakan.
Siapa dibalik ini? Apakah ini mereka menghancurlan perjuangkan eksistensi rakyat Papua. Apakah betul-betul untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua atau mereka mau merusak perjuangan bangsa Papua. Kami berharap jangan kita merugikan perjuangan ini,”tandas Manasye Tabuni. (*)
Melihat foto-foto kegiatan Kongres I ULMWP yang diposting di berbagai media sosial dua hari ini. Ada empat hal muncul di kepala bahwa:
1. Perintah UUDS 2020 benar-benar implementasikan karena hal terkait perjalanan dan perubahan dasar dapat dilakukan di forum Kongres.
2. Hal ini telah mengubah secara mendasar tentang tradisi ULMWP selama ini mengadakan pertemuan di forum-forum yang tidak melibatkan rakyat Papua.
3. Hal ini memberikan legitimasi publik yang kuat kepada ULMWP dan perjuangan mereka. Rakyat sendiri memilik jalan perjuangan di sebuah forum kongres remi secara publik.
4. Kongres I ULMWP dilakukan secara publik di dalam negeri di tanah Tabi, West Papua. Forum kongres ini dapat menggugurkan image selama ini bahwa ULMWP sebagai perjuangan di pengasingan.
Dengan demikian mandat dan legitimasi rakyat sangat kuat.
Fakta: Persoalan Papua Barat sudah Go Internasional
“Pemerintah Indonesia mengatakan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat adalah ilusi. TETAPI, yang jelas dan pati, saya mengatakan, BAYI sudah lahir, bayi ini sedang bertumbuh dan berkembang. We WAIT dan SEE dalam proses pertumbuhan bayi ini.”
Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman
Mari, kita jangan berlari-lari atau jalan di tempat. Kita tidak tinggal dalam tempurung kelapa. Kita mau maju dan bergerak ke depan dalam mengikuti dinamika era globalisasi. Kita bukan kodok yang melompat-lompat di tempat. Kita makhluk manusia berpikir, melihat, dan melangkah maju ke depan.
Dengan tepat Hon. Benny Wenda membuat pusing dan gelisah penguasa Indonesia dengan membentuk Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat. Hon. Benny Wenda tahu, mengerti dan sadar apa yang ia kerjakan untuk bangsanya.
Tepat dan benar apa yang dikatakan Dr. Ibrahim Peyon, Ph. D..
“Icon Bangsa Papua. Hanya dia (Benny Wenda) yang mampu menggoyangkan Jakarta dan Dunia. Jakarta takut hanya dia (Benny Wenda)”.
Saya satu-satunya dan orang pertama yang menyampaikan Ucapan Selamat kepada Hon. Benny Wenda atas deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.
DI SINILAH, letak diginity dan karakter saya sebagai bangsa Papua Barat yang merdeka dan berdaulat sejak leluhur. Saya tidak perduli apa kata orang. Saya sudah menjadi diri saya sendiri. Saya menerima diri saya apa adanya.
Saya mendukung wadah politik resmi ULMWP sebagai rumah bersama bangsa Papua Barat dan saya juga mendukung Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat dan organ perjuangan lainnya.
Saya harap, rakyat dan bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Merauke jangan bingung.
Perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat merdeka sudah jelas tentang proses, dinamika, dan progres/kemajuannya dari waktu ke waktu.
Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat itu ibarat seorang bayi. Seorang bayi tidak selamanya berada dipelukkan ibunya, tidak selamanya berada di tempat tidur, tidak selamanya dia merangkak jatuh dan bangun. Bayi pasti belajar berdiri dan jatuh dan bangun lagi. Akhirnya bayi itu berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna dan dia menjadi remaja, pemuda dan dewasa.
OPM lahir pada 26 Juni 1965 di rumah Kepala Suku Besar Arfak Mayor Tituler Lodewijk Mandacan dan Kapten Tituler Barens Mandacan di Fanindi, Manokwari.
Setelah enam tahun, keberadaan OPM diperkuat pada 1 Juli 1971 di Kampung Waris dikenal Markas Victoria (Marvic) dengan nama Tentara Nasional Papua (TNP) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Seth Jafet Rumkorem, Jacob Prai dengan beberapa tokoh OPM.
Ada tiga langkah maju dalam proses perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat untuk pengakuan kemerdekaaòn 1 Desember 1961 yang lengkap dengan simbol-simbol negara dan parlemennya.
1. OPM melahirkan ULMWP
Saya setuju dengan dua pengakuan ini.
Rex Rumakiek mengakui: “ULMWP adalah roh baru dari OPM.”
Victor Mambor mengatakan: “Dulu OPM, sekarang namanya ULMWP…”
(Sumber: Kami Bukan Bangsa Teroris: 2022:57).
ULMWP didirikan pada 7 Desember 2014 di Vanuatu dan didirikan oleh Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (WPNCL), Parlemen Nasional Papua Barat (NPWP).
2. ULMWP melahirkan Pemerintahan Semetara Bangsa Papua Barat
Hon. Benny Wenda pada saat menjabat Ketua ULMWP membentuk dan mengumumkan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat pada 1 Desember 2020 di Oxford, Inggris.
Dalam deklarasi ini dihadiri oleh Pendeta Dr. James Bhagwan Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC) yang berkedudukan di Fiji.
Pendeta Dr. James Bhagwan adalah pendukung kuat Perjuangan Kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua Barat.
Pemerintah Indonesia mengatakan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat adalah ilusi. TETAPI, yang jelas dan pati, saya mengatakan, BAYI sudah lahir, bayi ini sedang bertumbuh dan berkembang. We WAIT dan SEE dalam proses pertumbuhan bayi ini.
Karena, yang mendirikan OPM, ULMWP dan Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat dibentuk oleh manusia yang sedang berfikir dengan berbagai dinamikanya dalam mengikuti untuk meraih impian, cita-cita dan harapan masa depan bangsa yang lebih baik, damai dan bermartabat.
Yang jelas dan pasti: BAYI sudah lahir, yaitu Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat.
Anjing menggonggong, kafila berjalan terus….Hon. Benny Wenda pikullah penderitaan, tulang belulang, tetesan air mata dan cucuran darah bangsamu. Anda tidak akan kecewa. Berjuanglah dengan jujur dan berkata benar kepada lawan.
Hon. Benny Wenda, Ingatlah, jagalah dan peganglah PESAN dari Brigjen Pol Raziman Tarigan kepada Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman pada Juni 2002 di Ruang Kerja Wakapolda Papua.
“Pak Socratez, saya minta, tolong jaga Benny Wenda. Dia pemimpin sejati. Ketenangannya tidak dibuat-buat. Ketenangannya lahir dari hatinya. Dia pemimpin Papua yang hebat.”
Hon. Benny Wenda Presiden Sementara bangsa Papua Barat, saya punya harga diri atau signity, saya sudah mengucapkan Selamat atas Deklarasi Pemerintahan Sementara bangsa Papua Barat. Karena itu, saya jaga kata-kata saya itu dari Ita Wakhu Purom, teruslah berjalan ke depan bersama semua kekuatan yang ada dalam ULMWP (NRFPB, WPNCL, NPWP, TPNPB, KNPB dan organ perlawanan lainnya).
Doa dan harapan saya, tulisan kecil ini memberikan wawasan tersendiri atau memberikan perspektif baru, meneguhkan, menguatkan yang ragu, bimbang dan takut.
Terima kasih. Tuhan memberkati.
Ita Wakhu Purom, 22 September 2023
Penulis:
1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.
2. Pendiri, Pengurus dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).
4. Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
WEST PAPUA (ULMWP) DI MELANESIAN SPEARHEAD GORUP (MSG)
Agustus 2023 – “West Papua for Full Membership MSG 2023”
Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin Melanesian Spearhead Group (KTT-MSG/Leader Summit) yang ditunda pada bulan Juli 2023 akan berlangsung tanggal 23-24 Agustus 2023 di Port Vila, Ibukota Negara Republik Vanuatu sebagaimana telah dikonfirmasi resmi pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Vanuatu yang baru, Hon. Matai Seremiah. Dalam MSG Leader Summit ini juga turut akan dihadiri oleh Presiden Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Benny Wenda bersama dengan delegasinya.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah anggota MSG dengan status keanggotaannya sebagai ‘observer/pengamat’, diterima dalam Melanesian Spearhead Gorup (MSG) pada tahun 2015 di Solomon Islands.
Selang beberapa tahun, ULMWP secara maksimal melakukan lobi-lobi politik kepada negara-negara anggota tetap MSG termasuk Kanaky (FLNKS/New Caledonia) dalam rangka memperjuangkan peng-upgrade-tan status keanggotaan ULMWP dari ‘Observer Member’ menjadi ‘Full Member’, dan pada tahun 2018 melalui KTT Pemimpin MSG yang berlangsung di Port Moresby Papua Nugini, ULMWP dinyatakan telah memenuhi syarat kriteria untuk mendapat status keanggotaan penuh MSG yang selanjutnya diproses di sekretariat.
KTT-pemimpin secara tatap lama tidak terjadi hampir 5 tahun akibat pandemi Covid-19, sejak terakhir kalinya digelar di Port Moresby 2018. Pada Juli 2022 di sela-sela pertemuan retreat Pacific Island’s Forum (PIF) yang berlangsung di Fiji, para pemimpin MSG bertemu dan mengadakan KTT MSG Khusus untuk dilakukan menyerahkan tonggak estafet kepemimpinan MSG dari PNG kepada Vanuatu.
Akhir Juni dan awal Juli 2023, serangkaian pertemuan MSG terjadi di Port Vila Vanuatu, yaitu pertemuan lintas pejabat senior atau Senior Official Meeting (SOM) dan tingkat Menteri Luar Negeri (Foreign Minister Meeting/FMM) dengan merumuskan sejumlah agenda untuk dibawa ke Leader’s Meeting atau KTT pemimpin yang dijadwalkan Juli 2023 namun tertunda dan dijadwalkan sekarang (23-24 Agustus 2023).
Berkaitan dengan agenda keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG, pemerintah Vanuatu melalui Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, Hon. Jotham Napat mengatakan pengesahan ULMWP sebagai anggota penuh MSG tidak berada di tingkat Menteri Luar Negeri, tetapi itu berada di tingkat KTT pemimpin (leaders). Pertemuan tingkat Menlu hanya membahas agenda anggaran dan persetujuannya.
Ia menegaskan, pemerintah Vanuatu sangat mendukung keanggotaan penuh ULMWP di MSG, dimana agenda ini akan dibahas di KTT sebelum diadopsi “…pengajuan ULMWP menjadi anggota penuh akan dibahas secara retret oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini.” kata Napat.
Dengan dikonfirmasi nya jadwal KTT Pemimpin MSG tersebut, maka kami menghimbaukan kepada seluruh rakyat West Papua dan elemen bangsa Papua dimana pun berada untuk melakukan dukungan secara damai dan bermartabat dalam bentuk demonstrasi damai, mimbar bebas, diskusi publik, ibadah, doa dan puasa serta kampanye di jejaring media semaksimal mungkin hingga puncak KTT Pemimpin MSG.
Aksi demonstrasi damai secara nasional serentak dilakukan di tanah air West Papua (Sorong-Merauke) pada tanggal 22 Agustus 2023. Dukungan dapat dilakukan dengan Thema Central berikut: “West Papua for Full Membership MSG 2023”
Selain thema utama di atas, thema turunan atau tagar lain yang dapat digunakan: (1) West Papua for MSG (2) Full Membership for MSG (3) Melanesia is Not Free (4) Bring Back West Papua to the Melanesia Family.
Demikian himbauan umum ini kami keluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Port Numbay, 14 Agustus 2023
KEMENTERIAN URUSAN POLITIK PEMERINTAH SEMENTARA UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP)
BAZOKA LOGO MENTERI
__ WEST PAPUA for FULL MEMBERSHIP MSG 2023! 🇻🇺🇵🇬🇳🇨🇫🇯🇸🇧 (West Papua)🔥✊🏾
Para delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sedang menuju ke Vanuatu perlu lihat dan hati-hati dengan persaingan peta geopolitik global yang sedang terjadi di Pasifik dan khusus dalam MSG.
Kamu semua harus buka mata lebar-lebar, buka pikiran, dan melihat masalah Papua Barat secara utuh.
Sekarang ini, mata Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Indonesia tertuju ke Pasifik dan juga melihat Melanesian Spear Group (MSG).
Pertanyaannya ialah mengapa Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Indonesia memberikan perhatian di Pasifik dan MSG?
Sesungguhnya, tujuan, misi dan agenda utama Amerika, China, Uni Eropa bukan di Pasifik, MSG dan Indonesia.
Indonesia, Pasifik, dan MSG HANYA menjadi tumpuan kaki Amerika, China dan Uni Eropa untuk melompat ke Tanah Papua Barat untuk merebut Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah dari Sorong-Merauke.
Sesungguhnya TANAH Papua Barat menjadi subyek penting yang menjadi perebutan dari kekuatan-kekuatan kepentingan global Amerika, China, Uni Eropa.
Amerika dan China ingin menaruh kaki dibahu atau dipaha Indonesia, Pasifik dan MSG untuk merebut dan menguasai TANAH Papua Barat sebagai kekuatan ekonomi global dan paru-paru dunia dalam menghadapi pemanasan global.
Ada tiga kepentingan yang direbutkan oleh Amerika Serikat, China, Uni Eropa di Pasifik, yaitu:
Pertama, kepentingan perebutan dan penguasaan sumber daya alam;
Kedua, kepentingan kerja sama dalam persaingan ekonomi dan perdagangan global; dan
Ketiga, kepentingan kerjasama militer amtar negara-negara Pasifik untuk pertahanan jalur-jalur strategis untuk pengamanan kepentingan masing-masing.
Dalam tiga kepentingan ini, rakyat dan bangsa Papua Barat akan menjadi sasaran korban kedua kali seperti pada era 1960-an.
Jadi, pengurus ULMWP jangan membuat kesalahan fatal dan mengorbankan masa depan rakyat dan bangsa Barat. Lawan yang dihadapi ULMWP adalah kekuatan-kekuatan global, termasuk di dalamnya Indonesia sebagai kolonial modern yang menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat.
Inti pesan dari tulisan ini ialah ULMWP menempatkan rakyat dan bangsa Papua Barat sebagai SUBYEK bukan obyek.
Artinya, Papua Barat harus berdiri kokoh, kuat, teguh dengan jati dirinya, bahwa Amerika, China, Uni Eropa dan Indonesia bernegosiasi dengan rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi, rumah bersama, perahu dan honai bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Ingat! pengurus ULMWP jangan memperpanjang penderitaan, tetesan air mata dan cucuran air mata rakyat dan bangsa Papua Barat di atas Tanah leluhur mereka.
Ingat! Pengurus ULMWP jangan korbakan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan ego pribadi, ambisi pribadi dan golongan.
Ingat! Perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat adalah perjuangan seluruh rakyat Papua Barat, bukan perjuangan perorangan atau kelompok.
Catatan terakhir dan sangat penting: Ir. Sukarno, Ramos Horta, Xanana Gusmao, Nelson Mandela, Fidel Castro, Mahatma Gandhi dijaga dan didukung sebagai simbol dan icon perjuangan dan tidak atau belum pernah diganti-ganti, sampai Indonesia merdeka, Timor Leste merdeka, Afrika Selatan merdeka, dan India merdeka.
Pengalaman para memimpin hebat ini sebaiknya menjadi panduan, acuan, dan pelajaran yang terang dan jelas yang perlu dan penting dipedomani para pejuang Papua Barat merdeka yang ada dalam rumah politik ULMWP.
Saya harap, Tuan Benny Wenda Ketua ULMWP dijaga dan didukung sebagai simbol dan icon pemimpin global yang sudah mulai dipercaya oleh komunitas global dan para pemimpin global.
Dengan catatan penting, KALAU ada masalah internal sebagai ganjalan diantara pengurus ULMWP dapat dibahas dari hati ke hati dan memperbaikinya untuk merawat dan memelihara Rumah Besar ULMWP. Dan membagi tugas-tugas sesuai kapasitas masing-masing untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Para pemimpin besar dan hebat yang ada di dalam ULMWP, perlu belajar tedalan para pemimpin yang sudah disebutkan tadi, dan juga belajar kepada teladan Gembala dan Guru Agung Yesus Kristus yang digambarkan Santo Paulus kepada jemaat di Filipi.
“Hendaklah kamu (ULMWP) dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah MERENDAHKAN diri-Nya dan TAAT sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepada-Nya nama di atas segala nama….” (Filipi 2:5-9).
Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemenangan sejati hanya ada di dalam orang-orang mempunyai KERENDAHAN HATI dan KETAATAN pada Firman Allah. Karena, “Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan” ( Amsal 18:12).
Para pejuang yang tergabung dalam wadah politik ULMWP, Anda semua, siapapun dia, perlu berdiri dalam kebenaran Tuhan.
” …kamu ( ULMWP) akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu (ULMWP)” (Yohanes 8:32).
Ingat juga, membawa perahu besar, rumah rakyat Papua Barat, ULMWP ini dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat dan kekuatan manusia.
“Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah”( 1 Korintus 1:24b). Sebab di dalam Dia kamu (ULMWP) menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan” ( 1 Korintus 1:5).
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ita Wakhu Purom, Minggu, 20 Agustus 2023
Penulis:
Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
Di mana pun di dunia ini, di wilayah-wilayah yang sedang berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme, sudah pasti memiliki banyak organisasi perjuangan. Terkadang multi organisasi perjuangan itu bersatu dalam satu badan politik atau berjuang sendiri-sendiri. Namun demikian, di antara semua organ politik itu, hanya satu yang dapat diakui sebagai badan politik resmi. Karena organisasi itu sudah memenuhi 5 syarat pendirian negara. (1). Memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas (tanah dan kekayaan alam). (2). Memiliki rakyat. (3). Memiliki pemerintahan. (4). Pengakuan internasional. (4). Memiliki negara sponsor resmi.
Sebuah organisasi politik yang sudah memenuhi 5 syarat itu disebut sebagai organisasi politik resmi.
Bila kita kaitkan dengan perjuangan bangsa Papua, Pemerintah Sementara ULMWP sudah memenuhi 5 syarat tersebut. (1). Wilayah yang diperjuangkan adalah West Papua yang dulu disebut Niederland Neu Guinea dengan batas-batasnya secara jelas sudah dicantumkan dalam UUDS.
(2). Memiliki rakyat yaitu bangsa Papua yang mendiami di tanah Papua maupun di luar tanah Papua (ini juga sudah diatur dalam UUDS).
(3). Memiliki pemerintahan yang saat ini disebut Pemerintah Sementara yang dideklarasi 1 Desember 2020, lengkap dengan sistem dan strukturnya termasuk sayap militernya.
(4). Pengakuan internasional. Dimana ULMWP sebagai organisasi politik resmi telah didukung oleh 108 negara termasuk MSG, PIF, ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri, (meskipun pengakuan sebagai negara masih diperjuangkan karena Pemerintah Sementara belum proklamasikan Negara West Papua). Banyak pemimpin negara, anggota parlemen dan pemimpin organisasi dalam berbagai pertemuan resmi sebut tuan Benny Wenda sebagai Presiden.
(5). ULMWP sudah memiliki negara sponsor resmi yaitu Vanuatu dan beberapa hari lagi akan bertambah.
Bila sebuah organisasi yang memiliki 5 syarat ini dapat diakui dan didukung oleh satu atau beberapa negara resmi, maka nagara-negara lain otomatis mengikutinya, termasuk organisasi sub regional seperti MSG, regional seperti PIF, internasional seperti ACP, Uni-Eropa dan PBB sendiri akan mengakui organisasi tersebut sebagai organisasi politik resmi yang mewakili bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Dalam konteks Papua, Pemerintahan Sementara-ULMWP sudah mencapai tingkat ini.
Dalam satu perjuangan TIDAK PERNAH dan TIDAK AKAN PERNAH mengakui lebih dari satu organisasi politik perjuangan oleh negara-negara resmi dan organisasi-organisasi resmi, baik sub regional, regional, dan internasional termasuk PBB. Hanya satu organisasi politik yang dapat diakui secara resmi dan ULMWP telah memperoleh status tersebut. Contoh lain: FALENTIN/FRETELIN di Timor-Timur, FLNKS di Kanaki, PLO di Palestina, dll.
Maka tidak benar bahwa ada yang mengatakan merekalah yang akan diakui atau miliknya sebagai organisasi resmi. Pandangan seperti ini tidak benar dan sedang membohongi rakyat dan bangsa Papua. Semua organisasi lain selain ULMWP adalah kekayaan bangsa Papua, eksistensi dan perjuangan mereka sudah diakui dalam Mukadimah UUDS, dan ULMWP sebagai representasi semua organ dan aspirasi bangsa Papua di fora internasional.
Saya sangat yakin bahwa jika tidak ada halangan, minggu depan akan terjadi perubahan yang signifikan bagi bangsa Papua melalui Pemerintah Sementara-ULMWP. Mari kita menanti.
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Jenazah warga sipil bernama Alm. Matius Ropa (50) yang menjadi korban penyerangan OTK di Kabupaten Yahukimo diterbangkan menuju Kampung Halamannya di Toraja Prov. Sulsel, Jumat (04/08).
Proses evakuasi dari Kabupaten Yahukimo menuju Kabupaten Jayapura tersebut menggunakan Pesawat Trigana Air IL222 (03/08).
Sesaat tiba di Bandara Sentani, Jenazah Alm. Matius (50) tersebut diterima oleh Kapolsek Bandara Ipda Wajedi, SH., M.Si. bersama personelnya untuk dibawa menuju Rumah kediaman Keluarga di BTN Sosial Sentani, Kabupaten Jayapura.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom saat ditemui membenarkan proses evakuasi yang dilakukan aparat TNI-Polri tersebut.
Kabid Humas mengatakan, jenazah korban akan ditangani terlebih dahulu oleh pihak RS Bhayangkara sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya untuk disemayamkan oleh pihak keluarga.
“Hari ini korban diberangkatkan menggunakan pesawat Batik Air ID6183 menuju Kota Makassar sekitar pukul 10.07 wit,” terangnya.
Sebelumnya, pada Rabu (02/08) sekitar pukul 11.15 wit, Polres Yahukimo menerima infirnasi bahwa ada seorang warga yang menjadi korban penganiayaan.
Di tubuh korban ditemukan tujuh luka akibat benda tajam. Sayangnya, ketika korban tiba di rumah sakit, keadaannya sudah sangat kritis dan nyawa tidak dapat diselamatkan.
Situasi pasca kejadian tersebut saat ini berangsur angsur kondusif. Aparat gabungan TNI/Polri tengah meningkatkan kegiatan seperti patroli untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Kami mengajak warga khususnya di Kota Dekai untuk bersam-sama aparat keamanan dengan menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Apabila menemukan atau mendengar hal-hal yang dianggap dapat mengganggu situasi kamtibmas di wilayahnya masing-masing untuk segera melaporkan ke pos aparat keamanan terdekat sehingga dapat diambil langkah-langkah tegas sesuai dengan UU yang berlaku.(HumasPoldaPapua)
Papua Merdeka News 